Showing posts with label ASN. Show all posts
Showing posts with label ASN. Show all posts

SE MenPAN-RB Tentang Jam Kerja PNS, dan PPPK Terkait PPKM Darurat

SE MenPAN-RB Tentang Jam Kerja PNS, dan PPPK Terkait PPKM Darurat

Berikut sistem kerja dan jam kerja PNS dan PPPK selama PPKM Darurat diberlakukan : 

1. Sistem kerja pegawai ASN di wilayah Jawa dan Bali

Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama PPKM pada masa covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana Instruksi Mendagri No.22/2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali tetap berpedoman pada SE No.14/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Pada Masa PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali 

2. Sistem kerja pegawai ASN di luar wilayah Jawa dan Bali 

Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah di luar wilayah Jawa dan Bali sebagaimana Instruksi Mendagri No.23/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19 sebagai berikut:

a. Penyesuaian sistem kerja di Wilayah dengan PPKM Mikro Level 4 Sistem kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah selama PPKM Berbasis mikro di luar wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 4 berpedoman pada Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud SE MenPANRB 14/2021

b. Penyesuaian sistem kerja di Wilayah dengan PPKM Mikro Level 3 Pegawai ASN pada instansi pemerintah melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) sebesar 75% dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memeprhatikan sasaran kinerja dan terget kerja pegawai yang bersangkutan

c. Penyesuaian sistem kerja di luar wilayah level 3 dan 4 Penyesuaian sistem kerja ASN pada instansi pemerintah yang tidak berlokasi di wilayah PPKM berbasis mikro level 4 maupun 2 dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi kabupaten/kota yaitu:

1) Pada kabupaten/kota yang berada dalam zona oranye dan zona merah pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebesar 25 persen 

2) Pada kabupaten/kota selain pada zona oranye dan zona merah pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebesar 50 persen Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1) dan butir 2) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan. 

3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk itu pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar: 

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai 
b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi 
d. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan
e. Memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai standar yang telah ditetapkan 

"Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi covid-19."

Surat Edaran MenPAN-RB Tentang Jam Kerja PNS, dan PPPK Terkait PPKM Darurat >>> DISINI

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Nama Tidak Terdaftar di DAPODIK Saat Mendaftar PPPK, Ini Solusi Dari Panselnas BKN

Nama Tidak Terdaftar di Dapodik Saat Mendaftar PPPK, Ini Solusi Dari Panselnas BKN

BlogPendidikan.net
- Keluhan banyak nama tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saat mendaftar di Portal BKN sscasn menjadi masalah sebagian pelamar PPPK Guru tahun. Seperti dikutip dari portalsulut.pikiran-rakyat.com bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberi perhatian pada masalah seperti itu dan sudah punya solusi.

Merupakan salah satu syarat mutlak bagi pelamar PPPK Guru di Tahaun pertama harus terdaftar di DAPODIK. Keluhan soal daftar Dapodik kerap muncul di berbagai media sosial. Di akun media sosial resmi BKN pun keluhan soal itu tak sedikit.


Beberapa keluhan muncul di antaranya, pelamar merasa namanya ada di Dapodik tetapi ketika mendaftar di sscasn.bkn.go.id namanya tidak ada. Atau pertanyaan lain, sudah lama menjadi guru honorer namun dan yakin sebelumnya nama ada di Dapodik, tetapi sekarang tidak ada.

Panselnas dari BKN memberikan solusi untuk diikuti pelamar PPPK Guru. Berikut solusinya :

1. Pelamar PPPK Guru klik atau akses https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id
2. Kemudian arahkan krusor ke menu “Layanan Helpdesk”
3. Pilih menu “Pengecekan PPPK”
4. Klik “Pengecekan Dapodik dan Lulusan PG”
5. Setelah itu pelamar akan diarahkan untuk mengisi beberapa form yang sudah tersedia di situ.

Antara Lain :
* Masukkan Nama
* NIK
* Nomor KK
* Tempat Lahir
* Tanggal Lahir
* File Scan KTP dan Ijazah dengan ukuran file maksimal 200 kb dalam bentuk pdf atau jpg
* Kemudian masukkan kode captcha sesuai dengan yang ditampilkan pada layar
* Pilih tombol “SUBMIT”

6. Setelah itu pelamar akan mendapatkan nomor tiket yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengecek sejauh mana aduan peserta ditindaklanjuti oleh Admin Helpdesk pada fitur Cek Status Pengaduan.

Fitur ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah data pelamar ada di database Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atau tidak. Fitur ini khusus diperuntukkan bagi pelamar PPPK Guru.

Jadi dimohon kepada para pendaftar PPPK Guru Honorer untuk mengikuti solusi yang telah diberikan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Semoga berhasil dan bisa melakukan pendaftaran sesuai data di DAPODIK.

Tahukah Anda Perbedaan Gaji PNS dan PPPK

Tahukah Anda Berapa Perbedaan Gaji PNS dan PPPK

BlogPendidikan.net
- Perikrutan CPNS dan PPPK sudah dimulai sejak 1 Juli 2021, para pelamar telah mempersiapkan segala perlengkapan pendaftarannya melalui portal BKN di https://sscasn.bkn.go.id. Diharapkan dengan kuota yang disiapkan bisa memenuhi dan lulus dengan hasil yang baik. Untuk menyandang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK dengan memperoleh NIP sebagai tanda kepegaiwaian.

Sama-sama pegawai pemerintah, trus seperti apa perbedaan komponen gaji antara PNS dan PPPK

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan pekerja kontrak alias bekerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan, PNS merupakan pegawai tetap.

Dengan demikian, komponen gaji dan tunjangan yang diberikan pun berbeda. Pasal 21 beleid menjelaskan hak PNS dan PPPK. Untuk PNS, ada lima komponen hak yang diberikan.

Pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, hak cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat komponen perlindungan. Terakhir, hak pengembangan kompetensi.

Sedangkan untuk PPPK, ada beberapa komponen tidak diberikan, seperti fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk besaran gaji dan komponen yang melekat disesuaikan dengan instansi pemerintah yang mengangkat PPPK serta golongan PNS atau PPPK terkait. (cnnindonesia.com)

Perbedaan Gaji PNS dan PPPK

Gaji PPPK

Berikut daftar gaji PPPK per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD: 

Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200 
Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900 
Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200 
Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600 
Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700 
Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800 
Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900 
Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100 
Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000 
Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000 
Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800 
Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800 
Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100 
Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300 
Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900 
Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100 
Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500 

Dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima PPPK akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai bersangkutan disesuaikan atau mengalami kenaikan. 

Gaji PNS 

Sementara gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). 

Berikut gaji PNS untuk go!longan I hingga IV. 

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. 

Golongan I (lulusan SD dan SMP)
 
Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800  
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900  
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500 

Golongan II (lulusan SMA dan D-III)
 
Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300  
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000 

Golongan III (lulusan S1 atau S3) 

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000 

Golongan IV
 
Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200 

Sebagaimana PPPK yang bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan PPPK tersebut juga bisa didapat PNS. Namun perbedaan PNS dan PPPK, PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin). Di mana tukin tidak diberikan kepada ASN berstatus PPPK. (kompas.com)

Ini Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN

Ini Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN

BlogPendidikan.net
- Pemutakhiran Data Mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data

MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil.

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan ?

Data Personal : Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS
Data Riwayat : Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan PNS ?

➢ Data Personal*
➢ Riwayat Jabatan*
➢ Riwayat Pendidikan & diklat (Kursus) *
➢ Riwayat SKP (2 tahun terakhir) *
➢ Riwayat Penghargaan*
➢ Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang*
➢ Riwayat Keluarga
➢ Riwayat Peninjauan Masa Kerja
➢ Riwayat Pindah Instansi*
➢ Riwayat CLTN*
➢ Riwayat CPNS/PNS*
➢ Riwayat Organisasi

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan PPPK dan PPT Non-ASN ?

➢Data Personal*
➢Riwayat Diklat (Kursus) *
➢Riwayat Penghargaan/tanda jasa
➢Riwayat Keluarga
➢Riwayat Organisasi

Untuk lebih jelasnya mengikuti buku pedoman cara pemutakhiran data PNS di MySAPK BKN


Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN. Selengkapnya bisa Anda >>> LIHAT DISINI

Sudah Dibuka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Cara Pendaftaran di sscasn.bkn.go.id

Sudah Dibuka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Cara Pendaftaran di sscasn.bkn.go.id

BlogPendidikan.net
- Hari ini pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 telah dibuka, melalui portal BKN sscasn.bkn.go.id. Pendaftaran selekasi CPNS dan PPPK Guru Honorer dibuka hari ini sampai 21 Juli 2021.

Bagaimana cara pendaftrannya CPNS dan PPPK Guru Honorer berikut penjelasannya :

1. Pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

2. Buat akun SSCASN dengan mengisi data yang diminta seperti NIK, nama peserta, dsb.

3. Login ke akun SSCASN menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun.

4. Lengkapi biodata dan mengunggah swafoto.

5. Pilih Jenis Seleksi (CPNS/PPPK Guru-Non Guru).

6. Pilih Formasi.

7. Unggah dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh instansi.

8. Cek resume dan akhiri pendaftaran,

9. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.

Setelah itu panitia akan memverifikasi data pelamar dan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melakukan cetak Kartu Ujian.

Begini Cara Cek Profil PNS di Mysapk.bkn.go.id dan Langkah-langkah Pemutakhiran Data Mandiri PNS

Begini Cara Cek Profil PNS di Mysapk.bkn.go.id dan Langkah-langkah Pemutakhiran Data Mandiri PNS

BlogPendidikan.net
- Cek status atau profil anda di mysapk.bkn.go.id BKN apakah sudah sesuai dengan riwayat kepegawaian anda saat ini? pangkat, masa kerja. Jika belum sesuai segera menghubungi BKD atau Biro Kepegawaian di Instansi daerah masing-masing dan membawa dokumen yang otentik. 
Atau juga bisa dilakukan melalui menu pemutakhiran data PNS mandiri

Untuk Cek Profil PNS Anda di web mysapk BKN sangat mudah Anda tinggal membuka link mysapk.bkn.go.idMySAPK BKN merupakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian.


Di antaranya, Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya yang dapat diakses oleh PNS secara mandiri. Sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat.


Cara cek profil PNS di Mysapk.bkn.go.id :

1. Klik link Mysapk.bkn.go.id
2. Login dengan : 
- User Name : (Memasukkan NIP)
- Pasword : (Memasukkan NIK)
3. Setelah Login berhasil akan ditampilkan menu yang diantaranya Profil diri PNS yang terdiri dari data utama, golongan, jabatan, posisi, pendidikan, pribadi dan keluarga.
4. Langkah selanjutnya, silahkan anda mengklik masing-masing menu tersebut, jika belum sesuai dengan data profil PNS anad sekarang, menunggu untuk pemutakhiran data mandiri PNS


Langkah-langkah pemutakhiran data mandiri PNS di Mysapk.bkn.go.id :

1. Login Mysapk.bkn.go.id, seperti langkah diatas tadi dengan NIP dan NIK 
2. Pilih "Pemutakhiran Data Mandiri" 
3. Periksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, seperti: 
- Data personal 
- Riwayat jabatan 
- Riwayat pendidikan dan diklat/kursus 
- Riwayat SKP Riwayat penghargaan (tanda jasa) 
- Riwayat pangkat dan golongan ruang 
- Riwayat keluarga 
- Riwayat peninjauan masa kerja (PMK) 
- Riwayat pindah instansi 
- Riwayat CLTN 
- Riwayat CPNS/PNS 
- Riwayat organisasi. 
4. Melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung 
5. Mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran 
6. Anda telah selesai melakukan Update Data Mandiri.

Jadwal Pemutakhiran Data ASN :

Kutipan Draft EDARAN/SURAT untuk ASN :

Jadwal atau waktu Pemutakhiran Data Mandiri dimulai dari tanggal 01 Agustus sampai dengan 11 November 2021 dengan tahapan terdiri dari :
  1. Rekonsiliasi perubahan/perbaikan email : 01-08-2021 - 14-08-2021
  2. Aktivasi MySAPK : 01-08-2021 - 31-08-2021
  3. Usul PDM : 12-09-2021 - 11-10-2021
  4. Verifikasi dan Approval PDM : 12-09-2021 – 11-11-2021
Buku Petunjuk/Panduan Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN >>> DISINI

Sesuai dengan lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 87 Tahun 2021 huruf L ayat 1 : “Apabila ASN dan PPT non ASN tidak melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses”.

Demikian Artikel ini, semoga bermanfaat.... dan jangan lupa tuk berbagi. Terima kasih.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Pemutakhiran Data PNS Pada Juli, Berikut Cara Login dan Mengaktifkan Akun MySAPK BKN

Pemutakhiran Data PNS Pada Juli, Berikut Cara Login dan Mengaktifkan Akun MySAPK BKN

BlogPendidikan.net
- Ditujukan bagi seluruh PNS/ASN dan PTT Non ASN, disampaikan kepada anda segera mengunduh aplikasi MySAPK BKN dan melakukan aktivasi akun. Guna pemutakhiran data PNS/ASN yang akan di gelar Juli 2021.

Bagi PNS/ASN yang belum mengunduh aplikasi tersebut, segera lakukan unduhan untuk pemutakhiran data 1 luli 2021 yang dikutip dari aceh.tribunnews.com (26/6).

Karen sebelumnya BKN menyebut soal temuan data 97.000 pegawai negeri sipil misterius hasil pendataan ulang pegawai tahun 2015 dan menjadi sorotan publik.

BKN menegaskan telah menindaklanjuti temuan tersebut dan hasilnya, dari 97.000 pegawai, tinggal tersisa 7.272 orang yang belum mengikuti pendataan ulang pegawai pada 2015 atau masih misterius. Sehungga harus dilakukan pemutakhiran data PNS/ASN dan PTT Non ASN.


Lantas bagaimana cara unduh dan mengaktifkan akun MySAPK BKN? Dan bagaimana melakukan pemutakhiran data PNS dan PTT Non ASN?

Berikut langkah-langkah login di akun MySAPK BKN :

1. Pada Play Store ketik pada pencarian MySAPK BKN 2021, Selanjutnya melakukan pemasangan/pengintalan aplikasi tersebut.


2. Login menggunakan User Name : (NIP Baru) dan Pasword : (Mengisikan NIK)


3. Selanjutnya akan tampil menu akun pribadi anda sebagai ASN/PNS yang terdaftar di BKN. Pada pemutakhiran data mandiri kabarnya akan dibuka pada juli 2021.


Bagaimana cara pemutakhiran data Mandiri ASN di MySAPK BKN?

1. Login MySAPK 
2. Pilih "Pemutakhiran Data Mandiri" 
3. Periksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, seperti: 
- Data personal 
- Riwayat jabatan 
- Riwayat pendidikan dan diklat/kursus 
- Riwayat SKP Riwayat penghargaan (tanda jasa) 
- Riwayat pangkat dan golongan ruang 
- Riwayat keluarga 
- Riwayat peninjauan masa kerja (PMK) 
- Riwayat pindah instansi 
- Riwayat CLTN 
- Riwayat CPNS/PNS 
- Riwayat organisasi. 
4. Melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung 
5. Mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran 
6. Anda telah selesai melakukan Update Data Mandiri.

Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Dilupakan

Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Dilupakan

BlogPendidikan.net
- Menjelang pendaftaran PPPK dan CPNS pada akhir juni 2021, seluruh guru honorer tengah mempersiapkan diri untuk ikut dalam kompetisi menjadi  Abdi Negara (ASN).

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mengungkapkan nasib guru honorer di Indonesia yang jasa dan kontribusinya dibutuhkan untuk mendidik para siswa. Tapi kondisi kesejahteraannya dilupakan. Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir menuturkan, hasil survei PGRI di daerah menemukan fakta guru honorer kesulitan untuk masuk data pokok pendidikan (dapodik).

"Guru honorer ini dibutuhkan tapi dilupakan. Ini nasib guru honor," ujar Dudung dalam rapat Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR. Salah satu penyebabnya masih banyak pemerintah daerah yang tidak menerbitkan Surat Keputusan guru honorer. "Padahal syarat masuk dapodik ini harus ada SK dari kepala daerah," ujar Dudung.

Menurut Dudung saat ini jumlah total guru 3.357.935 orang dibanding jumlah siswa 52.539.935 dan jumlah sekolah 434.483. Guru yang berstatus aparatur sipil negara sebanyak 1.607.480 atau kurang dari 50 persen dari jumlah total.

"Sementara hari ini guru honor yang mengajar sebanyak 1.750.455 orang. Jadi kita harus berterima kasih pada guru honorer yang telah berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini," katanya.

Selain masalah kesulitan masuk dapodik, Dudung juga menyebutkan di daerah terpencil masih banyak guru honorer yang kualifikasi ijazahnya belum linear. Sehingga ketika dibuka tes PPPK, guru honorer tersebut tidak bisa mendaftar.

Lalu sebagian besar guru honorer berusia di atas 35 tahun. "Ini karena ada moratorium jadi bukan salah guru honorer. Kami mohon pemerintah untuk memahami 10 tahun tidak ada pengangkatan PNS," ujar Dudung.

Akibat moratorium juga guru honorer diangkat oleh kepala sekolah. Sehingga kadang pemerintah daerah enggan dikaitkan dengan status guru honorer.

"Ada bahasa jangan salahkan pemerintah daerah karena yang angkat kepala sekolah. Padahal jika ada guru yang pensiun di sekolah tersebut apakah pengajaran harus berhenti karena tidak ada guru (pengganti)?," kata Dudung.

Mengingat jasa guru honorer yang begitu strategis untuk dunia pendidikan, Dudung meminta jalur CASN Guru dan Tenaga Kependidikan wajib diadakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dengan jalur CPNS dan PPPK.

PGRI juga merekomendasikan guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas diangkat secara otomatis menjadi ASN PPPK dengan memperhitungkan masa kerja. Sementara guru honorer di bawah 35 tahun dan fresh graduate bisa mengikuti jalur CPNS.

"Khusus di daerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama jika kualifikasi tidak sesuai, Pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus," ujar Dudung.

Artikel ini juga telah tayang di detik.com
Tautan : https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5608408/pb-pgri-guru-honorer-dibutuhkan-tapi-dilupakan

Pendaftaran PPPK Guru Honorer Segera Dibuka, Berikut Cara Pendaftaran Online di sscasn.bkn.go.id dan Dokumen Yang Harus Disiapkan

Pendaftaran PPPK Guru Honorer Segera Dibuka, Berikut Cara Pendaftaran Online di  sscasn.bkn.go.id dan Dokumen Yang Harus Disiapkan

BlogPendidikan.net
- Pendaftaran PPPK Guru Honorer Segera Dibuka, Berikut Cara Pendaftaran Online di  sscasn.bkn.go.id dan Dokumen Yang Harus Disiapkan.

Untuk para guru honorer, dan tenaga pengajar honorer di seluruh Indonesia, jika ingin mengikuti pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, atau PPPK, inilah cara registrasi online sscasn.bkn.go.id, yakni situs resmi Badan Kepegawaian Negara.

Para guru honorer, termasuk tenaga pengajar honorer Kategori II (Eks-Honorer K-2) dan pengajar honorer daerah, sangat terbuka peluang untuk menjadi pendaftar PPPK, atau P3K dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru melalui jalur ini.

Presiden Jokowi memutuskan untuk membuka jalur PPPK untuk meningkatkan pendapatan serta mengangkat status para guru honorer.

Kapan mulainya pendaftaran rekrutmen PPPK?
Hingga berita ini diturunkan publik masih menanti informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Seperti dikutip dari beritasubang.pikiran-rakyat.com, rencananya hal ini  akan diumumkan secara resmi pada Februari 2021 yang akan datang. Pendaftaran program rekrutmen PPPK, dapat melalui website resmi Badan Kepegawaian Negara, yakni sscasn.bkn.go.id. 


Sembari menunggu pembukaan, tidak ada salahnya untuk Anda yang berminat mengikuti program ini meluangkan waktu sejenak untuk memahami alur registrasi online agar pada saat hari H pendaftaran nanti tidak kalah cepat dengan pendaftar lain.

Semakin paham tata cara mendaftar pada situs sscasn.bkn.go.id, tentunya dapat meminimalisir kesalahan karena kurang teliti atau hati-hati, yang berpotensi menggagalkan proses seleksi anda.

Berikut cara registrasi online sscasn.bkn.go.id

1. Pelamar mengakses Portal SCN 2019 di alamat: https://sscasn.bkn.go.id

2. Pada bagian MENU REGISTRASI, pelamar mengisi:
- Nomor Peserta Ujian K.II
- Tanggal Lahir
- NIK
- Nomor KK/NIK Kepala Keluarga
- Pelamar mengisikan alamat email aktif
- Pelamar mengisikan password (untuk digunakan di MENU LOGIN)
- Pelamar mengisikan pertanyaan keamanan 1 (lebih gampang nama ibu)
- Pelamar mengisikan tanggapan keamanan 1 (lebih gampang nama ibu)
- Pelamar mengisikan pertanyaan keamanan 2 (lebih gampang nama ayah)
- Pelamar mengisikan tanggapan keamanan 2 (lebih gampang nama ayah)
- Pelamar mengunggah pas photo minimal 120 KB, max 200 KB format JPEG.PNG dengan background merah
- Pelamar mencetak KARTU INFORMASI AKUN
- Setelah pelamar final hingga ke tahap mencetak KARTU INFORMASI AKUN, pelamar tinggal pilih menu LOGIN.

3. Pada menu LOGIN, pelamar login memakai NIK dan PASSWORD yang telah didaftarkan di MENU REGISTRASI sebelumnya.

4. Pada bagian LENGKAPI DATA, pelamar melakukan hal-hal berikut:
- Unggah foto diri memegang KTP dan KARTU INFORMASI AKUN sebagai bukti telah menciptakan akun (SWAFOTO)
- Memilih jabatan dan melengkapi kualifikasi pendidikan
- Melengkapi biodata diri
- Unggah dokumen yang diharapkan sesuai persyaratan instansi (setiap instansi unggah dokumennya berbeda) unggahan harus mengikuti mekanisme ukuran dan format untuk meminimalisir kesalahan upload berkas.
- Mengecek isian yang telah dilengkapai pada form RESUME (periksa kembali isian yang telah kita isi, dan kembali perbaiki jikalau ada kesalahan sebelum menekan tombol VERIFIKASI).

5. Tim Verifikator akan melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah atau dikirimkan. Bila persyaratan di instansi mencantumkan bahwa pelamar harus mengirimkan berkas fisik ke alamat tercantum, selanjutnya yang harus dilakukan pelamar ialah kirim via POS berkas-berkas yang sudah disiapkan ke alamat yang telah ditentukan pada pengumuman PPPK 2021.

6. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi manajemen akan mendapat KARTU UJIAN yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjunya sesuai dengan ketentuan instansi.

7. Panitia Seleksi PPPK/P3K akan mengumumkan isu status kelulusan pelamar.

Perlu diketahui juga bahwa persiapan pertama yang perlu dilakukan untuk menjadi peserta pendaftaran PPPK/P3K adalah melengkapi beberapa dokumen yang nantinya akan discan sehingga menjadi format PDF dan foto JPG atau JPEG.

Dokumen-dokumen tersebut di antaranya:

- Ijazah (Ukuran Maksimal 700 KB, pdf)
- KTP (Ukuran Maksimal 200 KB, jpg)
- Pas Foto (Ukuran Maksimal 200 KB, jpg)
- Surat penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diampu, Kab/Kota/Provinsi (Ukuran Maksimal 500 KB, pdf)
- Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri Kab/Kota/Provinsi sesuai wilayah tempat mengajar dan berdasarkan peta kebutuhan guru saat ini, dengan ukuran maksimal file 500 KB dalam format PDF.
- Transkrip Nilai (Ukuran Maksimal 500 KB, pdf)

Dokumen-dokumen di atas perlu disiapkan terlebih dahulu agar pada saat Anda sedang online untuk mengisi dan mengupload dokumen, semua proses bisa berjalan lancar tanpa menemui kendala.

Cek Rekening Gaji PNS, Pegawai Terendah Minimal 9 Juta

Cek Rekening Gaji PNS, Pegawai Terendah Minimal 9 Juta

BlogPendidikan.net
- Pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut, akan ada kenaikan tunjangan cukup besar. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya, baik TNI maupun Polri. Jika beleidnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan mulai berlaku pada tahun 2021 ( gaji PNS 2021).

Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan ( tunjangan PNS), di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau tukin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan, pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara Rp 9 juta hingga Rp 10 juta per bulan.

"Insya Allah harusnya tahun ini karena ada pandemi Covid-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp 9 hingga Rp 10 juta," kata Tjahjo Kumolo dikutip dari Kompas TV, Selasa (29/12/2020).

Tjahjo mengatakan, kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima.

Selama ini, tunjangan terbesar ASN, baik PNS maupun TNI-Polri berasal dari tunjangan kinerja atau tukin. Sebab, skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Menurut Tjahjo, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

"Ini saya kira tugas kami di Kemenpan RB dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun," ujar Tjahjo.

"Tapi kami dengan mitra kami, Taspen, sudah menghitung dengan baik, ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan," kata Tjahjo lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan.

Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap.

Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

"Secara substansial, sistem penggajian berbasis pada harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, dimana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat," kata dia.

Paryono mengatakan pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS.

Begitu pula, dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS 2021 memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti Jaminan Pensiun PNS, Jaminan/Tabungan Hari Tua PNS, dan Jaminan Kesehatan.

Komponen Gaji PNS

Sementara itu, penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Tak hanya gaji pokok yang tetap, pemerintah juga memastikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS akan diberikan secara penuh. Artinya, tidak ada potongan tunjangan kinerja (tukin) seperti yang diberikan pada tahun ini.

"Direncanakan pemberian THR dan Gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja.

"Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan," kata Askolani.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA Kemenkeu Didik Kusnaini menegaskan, bahwa tidak ada rencana kenaikan gaji PNS untuk tahun depan. Sebab, pemerintah masih fokus pada penanganan dampak Pandemi Covid-19.

"Tidak ada rencana untuk menaikkan gaji PNS (2021)," ujarnya yang dikutip Sabtu (2/1/2021).

Namun, terkait dengan peningkatan tunjangan kinerja ASN dan pensiunan ia mengatakan bahwa rencana itu ada. Rencana itu saat ini tengah di bahas di internal Kementerian dan Lembaga terkait. Menurutnya, dalam pembahasan ini ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji. Salah satunya adalah dampak ke keuangan negara tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.

"Mempertimbangkan banyak aspek, diantaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang," katanya.

Berikut rincian gaji PNS golongan I-IV berdasarkan PP 15/2019:

Golongan I:

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II:

IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III:
IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV:
IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Kemudian untuk tukin PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Di mana tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000 untuk level jabatan tertinggi di DJP misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Berikut rincian tukin PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015:

Eselon I:
Peringkat jabatan 27 Rp 117.375.000
Peringkat jabatan 26 Rp 99.720.000
Peringkat jabatan 25 Rp 95.602.000
Peringkat jabatan 24 Rp 84.604.000

Eselon II:
Peringkat jabatan 23 Rp 81.940.000
Peringkat jabatan 22 Rp 72.522.000
Peringkat jabatan 21 Rp 64.192.000
Peringkat jabatan 20 Rp 56.780.000

Eselon III ke bawah:
Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000
Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 - 28.914.875
Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 - 27.914.000
Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 - 21.567.900
Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 - 19.058.000
Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 - 21.586.600
Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025
Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 - 11.306.487
Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862
Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950
Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412
Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 - 8.457.500
Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 - 8.211.000
Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375
Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875
Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800

(Kompas)

Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul CEK REKENING! Gaji PNS Naik, Pegawai Terendah Minimal Rp 9 Juta Per Bulan, Polisi & Tentara Juga, https://madura.tribunnews.com/2021/01/07/cek-rekening-gaji-pns-naik-pegawai-terendah-minimal-rp-9-juta-per-bulan-polisi-tentara-juga?page=4.

Jadwal Pendaftaran dan Ujian Seleksi Guru PPPK Tahun 2021

Jadwal Pendaftaran dan Ujian Seleksi Guru PPPK

BlogPendidikan.net
- Jadwal Pendaftaran dan Ujian Seleksi Guru PPPK Tahun 2021. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) secara resmi telah mengumumkan Seleksi PPPK 2021.

Seleksi PPPK 2021 kali ini dibuka untuk guru honorer THK-2 sesuai database THK-2 di Badan Kepegawaian Negara (BKN), guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Daporik) per 30 Juni 2020, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar sebagai guru.

Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN yang dibuka di awal tahun 2021.

Adapun informasi pendaftaran PPPK sebagai berikut:

1. Pendaftaran untuk menjadi guru PPPK terbuka untuk:
a. Guru honorer THK-2 sesuai database THK-2 di Badan Kepegawaian Negara.
b. Guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan per 30 Juni 2020 (tidak harus memiliki NUPTK).
c. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru.

2. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri:
a. Jika tersedia formasi di sekolah tempat ybs. mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut.
b. Jika mengajar di dua sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induk.
c. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat ybs. mengajar, ybs. dapat mendaftar di sekolah lain.
3. Bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi.

4. Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara.

5. Setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021, dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga tiga kali.

Jadwal pendaftaran dan ujian seleksi guru PPPK:

1. Rencana pelaksanaan:
* Januari: pendaftaran
* Februari: materi pembelajaran dapat diakses
* Mei: ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB
* Juni: ujian seleksi untuk guru SMA, SMK
* September: ujian seleksi kesempatan kedua
* Desember: ujian seleksi kesempatan ketiga

2. Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi.

3. Passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan bulan Januari 2021.

4. Tidak ada afirmasi terkait passing grade.


Jadwal Pendaftaran dan Ujian Seleksi Guru PPPK >>> LIHAT DISINI


Sumber: Kemendikbud

Bagaimana Nasib Guru PNS? Setelah Pemerintah Hentikan Pengangkatan PNS Guru!

Bagaimana Nasib Guru PNS? Setelah Pemerintah Hentikan Pengangkatan PNS Guru!

BlogPendidikan.net
- Bagaimana nasib para guru yang telah berstatus PNS setelah pemerintah menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021. Penghentian ini bahkan diwacanakan akan berlaku dalam jangka panjang.

Perekrutan guru tak lagi melewati jalur tes yang biasa dilalui dalam penerimaan CPNS, melainkan direktur lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini akan dimulai pada penerimaan CPNS tahun 2021.

Kendati demikian, guru yang saat ini sudah berstatus sebagai PNS akan tetap dipertahankan predikatnya hingga pensiun. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menjelaskan pemerintah dalam waktu dekat hanya akan membuka penerimaan guru ASN lewat formasi sekitar 1 juta kebutuhan PPPK.


"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Bima dalam keterangannya seperti dikutip pada Sabtu (3/1/2021).

Alasan pemerintah

Dari hasil evaluasi perekrutan CPNS formasi guru, salah satu yang jadi catatan penting adalah banyaknya guru berstatus PNS yang meminta mutasi setelah pengangkatan. Hal inilah yang menurut pemerintah, dianggap sebagai salah satu biang keladi masalah pemerataan pendidikan hingga kini belum juga terselesaikan.

"Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS," kata Bima.

Status ASN antara PNS dan PPPK memiliki perbedaan. Dalam PPPK, pegawai ASN termasuk guru terikat kontrak, sehingga guru harus menyelesaikan masa tugasnya sesuai dengan kontrak dan penempatannya.

"Jadi ke depan, sistem ini akan diubah menjadi PPPK. Demikian juga dengan tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain, penyuluh itu statusnya akan PPPK," jelas Bima.

"Untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik status kepegawaian peneyelenggara negaranya adalah PPPK. Jadi ke depan, jumlah PPPK di Indonesia harusnya lebih banyak dibandingkan jumlah PNS," kata dia lagi.

Menurut Bima, PPPK dan PNS adalah sama-sama ASN, sehingga sebetulnya setara dari segi jabatan. Perbedaan kedua abdi negara itu hanya soal ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun. PPPK juga berbeda dengan tenaga honorer. Karena PPPK memiliki kontrak tertulis dengan pengguna anggaran.

"Bedanya kalau PNS mendapatkan (tunjangan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan (tunjangan) pensiun," ujar Bima. Meski begitu, kata Bima, BKN tengah mengupayakan persoalan itu kepada PT Taspen, sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS.

"Jadi kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong iuran pensiunnya”. “Sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan," tutur Bima.

Masih berpeluang jadi PNS

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengatakan, guru yang selama ini berstatus PPPK mempunyai peluang bisa menjadi PNS.

"Saya kira guru yang telah PPPK melamar menjadi PNS, saya kira diperbolehkan sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi PNS. Nantinya, seleksi-seleksi yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan," kata Teguh beberapa waktu lalu.

Asalkan, guru dengan status PPPK ini memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan yang diumumkan nantinya. Terpenting, para guru berstatus PPPK ini harus berusia di bawah 35 tahun apabila ingin mengikuti seleksi CPNS tahun 2021.

"Artinya, guru-guru yang sudah terikat kontrak PPPK tetapi masih bisa ikut CPNS, asalkan usianya di bawah 35 tahun dan memiliki kualifikasi yang sesuai tentunya bisa saja melamar jadi PNS," ucap Teguh.

Teguh menambahkan, peluang guru PPPK menjadi PNS jumlahnya tentu tidak akan sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Karena BKN dan Kementerian PANRB telah menegaskan bahwa penerimaan formasi guru pada tahun depan dan seterusnya hanya akan berstatus PPPK.

"Tetapi, sesuai pernyataan Pak Bima (Kepala BKN) bahwa di masa mendatang pemerintah akan terus menerapkan guru itu akan menjadi PPPK. Artinya, kemungkinan guru menjadi PNS itu kecil sehingga kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS akan kita batasi," kata dia.

Mengapa Guru Tak Lagi PNS? Berikut Alasan BKN

Mengapa Guru Tak Lagi PNS? Berikut Alasan BKN

BlogPendidikan.net
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pemerintah tidak akan membuka lagi jalur penerimaan guru melalui CPNS. Pemerintah akan mengalihkan penerimaan guru melalui jalur perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, perekrutan guru sebagai PPPK akan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan distribusi guru secara nasional. Selama ini pemerintah selalu terbentur dengan sistem PNS untuk melakukan distribusi guru.

"Karena kalau CPNS, setelah mereka bertugas 4 sampai 5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional."


"20 tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS," jelas Bima, dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/12/2020) lalu. Itulah yang mendasari pemerintah mengubah sistem perekrutan guru.

"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK, jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," kata Bima.

Di tahun 2021, pemerintah berencana menggelar tes pengangkatan PPPK bagi satu juta honorer. Perekrutan bisa diikuti seluruh guru sekolah swasta.

"Dalam kasus guru dengan adanya formasi satu juta guru PPPK, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru jadi PNS. Semua akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi tidak perlu pusing pindah dari PPPK ke PNS," ujarnya.

Tahun 2021 Kemendikbud Gelar Tes Guru Honorer via PPPK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggelar tes pengangkatan PPPK bagi guru honorer di seluruh Tanah Air. Nadiem mengungkapkan, tes yang digelar mulai 2021 itu ditargetkan akan menyerap sebanyak satu juta guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK.

"Di tahun 2021 kami akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes online untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi PPPK," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (16/11/2020).

Bersamaan dengan itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tengah menyiapkan materi pembelajaran mandiri yang dapat diakses secara daring atau online oleh para guru. Dia berharap, materi yang disiapkan Dirjen GTK makin memperbesar kesempatan para guru honorer untuk bisa lolos seleksi menjadi PPPK.


"Itu secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi, juga ada panduan," ucap Nadiem. Nadiem menegaskan, ihwal penggajian, para guru yang nantinya diangkat menjadi PPPK akan dijamin oleh pemerintah pusat yang dananya bersumber dari APBN.

Menurut Nadiem, langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi para guru.

"Anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya, yang lolos seleksi, gajinya akan dianggarkan di 2021 dan seterusnya di 2022," ujarnya.

Sementara itu, bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi di tahun ini bisa mengulang di tahun-tahun berikutnya. Nadiem mengatakan tiap guru honorer memiliki kesempatan tes sebanyak tiga kali untuk bisa diangkat menjadi PPPK.

"Kalau pun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendptkan kesempatan sampai tiga kali untuk bisa lulus tes seleksi ini," ujar Nadiem.

Siap-siap, Selekasi Pendaftaran Guru PPPK Segera Dibuka, Berikut 5 Kontet Soal dan Penilainnya

https://www.blogpendidikan.net/2021/01/resmi-dari-kemendikbud-jadwal.html

BlogPendidikan.net
- Siap-siap, Selekasi Pendaftaran Guru PPPK Segera Dibuka, Berikut 5 Kontet Soal dan Penilainnya. 
Mendikbud RI Nadiem Makarim memberikan informasi mengenai pembukaan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. 

Proses seleksi Guru PPPK adalah suatu upaya pemerintah untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang berkompeten di bidangnya agar mendapatkan penghasilan yang layak.

Peserta Guru PPPK harus mengikuti ujian seleksi yang sudah ditentukan oleh pihak Kemdikbud RI. Ujian seleksi Guru PPPK berbeda dengan ujian seleksi CPNS guru pada umumnya. Hal yang membedakan yaitu, pada ujian seleksi Guru PPPK tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis.


Terdapat 5 tipe konten dalam penilaian ujian seleksi Guru PPPK yang akan dilaksanakan tahun 2021, seperti dilansir dari portal jember. Berkas Usulan Mengenai Proses Seleksi Guru PPPK Pada Tahun 2021, yang diunggah pada 30 November 2020.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing poin, yaitu:

1. Kompetensi Teknis yang disesuaikan pada masing-masing bidang mata pelajaran.

Peserta diberikan soal Kompetensi Teknis yang tersedia dengan jumlah 50 butir soal dan dikerjakan dalam waktu 60 menit.

2. Tes Bakat Skolastik atau penalaran, peserta diberikan soal sebanyak 40 butir soal dan dikerjakan dalam waktu 60 menit.

3. Tipe Konten Manajerial, peserta diberikan soal dengan jumlah 30 butir soal dalam waktu 25 menit.

4. Tipe Konten Sosio-Kultural, peserta diberikan soal sebanyak 20 butir soal yang dikerjakan dalam waktu 15 menit.

5. Pertanyaan Wawancara yang dijawab secara tertulis sebanyak 10 soal dengan waktu pengerjaan 10 menit.

Dengan demikian, jumlah total butir soal yang disediakan dan harus dikerjakan oleh peserta seleksi Guru PPPK yaitu 150 soal dalam waktu pengerjaan 170 menit.

Persentase penggabungan nilai antara kompetensi teknis dan tes bakat skolastik yaitu 60 persen.

Persentase penggabungan nilai manajerial, sosio-kultural, dan pertanyaan wawancara yaitu 40 persen. 

Sehingga, persentase tipe konten penilaian dalam proses seleksi Guru PPPK genap menjadi 100 persen.

Para calon peserta seleksi Guru PPPK diharapkan untuk mempersiapkan diri san juga berkas-berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran.