Showing posts with label ASN. Show all posts
Showing posts with label ASN. Show all posts

Ini Kriteria Peserta PPPK Tahap 3 Langsung Pemberkasan Tanpa Tes

Ini Kriteria Peserta PPPK Tahap 3 Langsung Pemberkasan Tanpa Tes

BlogPendidikan.net
- Seleksi PPPK Tahap 3 tahun 2022 kemungkinan akan dibagi berdasarkan empat kategori. Untuk kategori pertama bagi PPPK Tahap 3 tahun 2022 diprediksi akan diisi peserta PPPK yang telah lulus Passing Grade namun tidak kebagian formasi.

Pasalnya, kategori pertama PPPK Tahap 3 tahun 2022 merupakan lulus PG yang terdiri dari THK2, guru non-ASN, guru swasta dan lulusan PPG yang kemungkinan mereka akan menjadi prioritas utama.

Prioritas utama pada kategori pertama diprediksi akan langsung pemberkasan tanpa adanya tes kembali.

Seperti yang diketahui pengkategorian peserta PPPK guru, untuk kategori 1 untuk yang lulus PG, diantaranya THK-II, guru non-ASN, swasta dan lulusan PPG. Kategori 2 adalah THK-II, adapun kategori 3 adalah non PNS negeri, kemudian kategori 4 adalah non ASN negeri, swasta dan lulusan PPG.

Selanjutnya, mencermati kembali draft mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK tahun 2022. Perlu diketahui untuk formasi sisa di tahap 1 dan 2 tidak dihilangkan, namun digabungkan. Hal ini disampaikan pada draft tersebut.

"Diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi tahap 3 tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022."

Dikutip BeritaSoloRaya.com melalui Kanal YouTube Calon Guru, ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:
  • Mengakomodir guru yang telah lulus passing grade.
  • Memperbesar kuota formasi secara maksimal, maka akan tersedia 970.410 formasi (gabungan sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018).
  • Mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi.
Namun, jika dibuka sesuai peraturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2022, akan bertentangan dengan poin ketiga diatas. Sehingga bagi yang lulus Passing Grade akan dimasukkan pada kategori pertama.

Lalu, siapa saja yang dimaksud dengan kriteria lulus passing grade tanpa formasi (P1,P2,P3)?

Passing grade disesuaikan dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 1169 tahun 2021 tentang 'Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi Satu dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas seleksi PPPK'.

Terdapat aturan passing grade yang dibagi menjadi tiga, yakni kategori pertama, kedua dan ketiga.

Kemungkinan, untuk kategori pertama untuk yang sudah lulus passing grade dan langsung pemberkasan serta peserta yang tidak hanya mendapatkan nilai P1 saja, namun P2 dan P3 juga. Berdasarkan statistik pelamar PPPK 2021 terdapat sekitar 194.954 guru yang lulus passing grade namun tidak kebagian formasi.

Lalu, bagaimana mekanisme pemberkasan guru yang sudah lulus passing grade? Untuk melakukannya dilakukan dengan mengisi DRH di akun SSCASN yang nantinya akan terdapat tombol pengisian DRH.

Artikel ini dikutip BlogPendidikan.net pada laman portal berita prsoloraya.pikiran-rakyat.com, Semoga bermanfaat.

Apakah PPPK Bisa Memakai Seragam KORPRI

Apakah PPPK Bisa Memakai Seragam Korpri

BlogPendidikan.net
- Banyak mempertanyakan mengenai seragam PPPK apakah sama dengan seragam PNS, khususnya pakaian seragam PNS baju Keki khusus bagi PNS saja, dan PPPK menggunakan seragam Putih Hitam. Lantas bagaimana dengan pakaian Korpri! apakah PPPK juga bisa menggunakan seragam tersebut?

Seperti dikutip dari laman jpnn.com menjelaskan dari ketua umum korpri Bapak Zudan Arif Fakrulloh menegaskan PPPK merupakan bagian dari korps tersebut. Hal itu berarti PPPK bisa memakai seragam Korpri sama seperti PNS lainnya. "PNS dan PPPK itu sama-sama ASN. 
Keduanya bagian dari Korpri, jadi PPPK bisa pakai seragam Korpri," kata Zudan dalam diskusi online JPNN.com bertajuk Setengah Abad Korpri: Pandemi, Pengabdian, dan Tantangan Zaman. Penegasan tersebut menjawab pertanyaan para PPPK dan calon PPPK yang gencar mempertanyakan perbedaan seragam mereka dengan PNS.

Rikrik Gunawan, guru PPPK dari Kabupaten Garut sebelumnya memberi pertanyaan dalam LIVE YouTube JPNN tersebut terkait perbedaan seragam PNS dan PPPK. 

Begitu juga Susi Maryani, calon guru PPPK dari Sumatera Selatan yang mempertanyakan Permendagri nomor 11 tahun 2020 soal seragam dinas honorer, PPPK, dan PNS. 
Menjawab itu, Zudan mengatakan, PPPK dan honorer itu berbeda. Honorer bukan ASN. Sementara itu PPPK adalah bagian dari ASN sehingga tidak masalah memakai seragam Korpri.

Pernyataan Zudan ini melegakan para PPPK. Ahmad Saifudin, guru PPPK dari Kabupaten Boyolali merasa lega karena akhirnya bisa memakai seragam Korpri. Sedangkan Susi mempertanyakan bagaimana dengan seragam keki. Mengenai seragam keki, sesuai Permendagri 11 tahun 2020 hanya bisa dipakai PNS.

"Mudah-mudahan Permendagri 11 tahun 2020 ini bisa direvisi karena mengenai seragam PPPK dan PNS yang dibedakan ini bikin heboh calon guru PPPK 2021," ucap Susi.

Segera Dibuka 758.018 Formasi PPPK Tahap 3, Guru Honorer Siap-siap

Segera Dibuka 758.018 Formasi PPPK Tahap 3, Guru Honorer Siap-siap

BlogPendidikan.net
- Tahun ini, PPPK Guru 2022 akan diadakan bersama dengan PPPK tahap 3. Kemendikbudristek sendiri mengatakan dikutip dari laman portalsulut.pikiran-rakyat.com ada 758.018 skema buat PPPK guru Tahap 3.

Baik PPPK Guru dan Non guru Kemendikbudristek tetap memberi ruang pada honorer yang sudah jadi abdi sepanjang tiga tahun.

Dalam PPPK tahapan 3 yang hendak diadakan kelak, mereka yang sudah lulus passing grade dalam seleksi kompetensi I dan II pada PPPK Guru 2021 sudah tak perlu ujian ulangi.

Tingkat batasan atau passing grade itu tertera dalam keputusan Menteri PANRB No 1127 dan 1128 Tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya dengan rinci seperti berikut:

Seleksi Kapabilitas Teknis:
  • Soal sejumlah 100, durasi waktu 120 menit tetapi untuk tunanetra durasi waktunya 150 menit.
  • Nilai kumulatif ialah 500 maksimal.
  • Nilai ambang batas (passing grade) disamakan dengan mata pelajaran.
Seleksi Kompetensi Managerial:
  • Soal sejumlah 25, durasi waktu umum 40 menit, untuk tunanetra 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimumnya 200.
  • Nilai ambang batas (passing grade) ialah 130
Seleksi Kompetensi Sosiokultural:
  • Soal sejumlah 20, durasi waktu 40 menit dan untuk tunanetra 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimal ialah 200
  • Nilai ambang batasan (passing grade) 130
Interviu
  • Jumlah soal 10 dengan durasi waktu 40 menit dan buat tunanetra ialah 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimal 40
  • Nilai ambang batas 24
Di pertemuan di antara Kemendikbudristek bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu, ada informasi-informasi soal PPPK tahap 3. Nadiem Makarim sendiri sampaikan jika uang anggaran penyeleksian PPPK Guru sudah keluar dan sudah dikunci.

Hingga dalam kurun waktu dekat, info lebih komplit soal agenda dan perubahan PPPK Guru 2022 akan selekasnya diumumkan kementerian.

Bersyukur Gaji Pertama PPPK Cair Rp. 3.851.500, Cek Besaran Gaji PPPK Per Golongan

Bersyukur Gaji Pertama PPPK Cair Rp. 3.851.500, Cek Besaran Gaji PPPK Per Golongan

BlogPendidikan.net
- PPPK yang dinyataka lulus pada tahun 2021 dan telah mengantongi SK perjanjian kerja, dan juga sekaligus menerima gaji pertama sebagai ASN PPPK bersyukur gaji yang diterima dari golongan berdasarkan SK dan Masa Kerja

Apakah Anda juga sudah terima gaji? di media sosial beredar besaran gaji pertama PPPK sebesar Rp3.851.500.

Beredarnya besaran gaji tersebut membuat sejumlah nitizen heboh.

"Alhamdulilah semoga kabupaten kami lekas dapat SK dan gajian," tulis Titik Agung.

Mantap, kami PNS masih 2.500 juta. Itu adalah salah satu keunggulan PPPK dibanding PNS. Selamat bapak," tulis Elektro saja.

Berapakah gaji PPPK?

Seperti diketahui, Pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS 2021 dan Nomor Induk PPPK 2021 terus dikebut.

Laporan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, per 8 April 2022, BKN telah tetapkan 105.257 NIP CPNS 2021, 134.062 NI PPPK Guru Tahap I, 45.436 NI PPPK Guru Tahap II dan 11.626 NI PPPK Non Guru. Sisanya masih dalam proses pengurusan.

"Per 08/04/2022, BKN telah tetapkan 105.257 NIP CPNS 2021, 134.062 NI PPPK Guru Tahap I," tulis BKN lewat akun @bkngoidofficial, Jumat, 8 April 2022.

Nah, sebenarnya berapa gaji PPPK?

Dikutip dari indonesiabaik.id, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perpres tersebut mengatur besaran gaji dan tunjangan PPPK yang sama dengan PNS di instansi pemerintahan pusat dan daerah

Besaran Gaji PPPK

Adapun gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut.
  • Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.794.900. Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.686.200.
  • Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.960.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.843.900.
  • Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.043.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.964.200.
  • Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.129.500. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.089.600.
  • Golongan V PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.325.600. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 3.879.700.
  • Golongan VI PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.539.700. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.043.800.
  • Golongan VII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.647.200. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 4.214.900.
  • Golongan VIII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.759.100. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.393.100.
  • Golongan IX PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.966.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.872.000.
  • Golongan X PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.091.900. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.078.000.
  • Golongan XI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.222.700. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.292.800.
  • Golongan XII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.359.000. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.516.800.
  • Golongan XIII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.501.100. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.750.100.
  • Golongan XIV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.649.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.993.300.
  • Golongan XV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.803.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.246.900.
  • Golongan XVI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.964.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.511.100.
  • Golongan XVII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.132.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.786.500
Demikian informasi yang dikutip dari portalsulut.pikiran-rakyat.com menuturkan gaji pertama yang diterima PPPK beredar yang bikin heboh ASN.

10 Hari Menjelang Hari Raya Idul Fitri THR PNS dan PPPK Cair, Berapa Besarannya?

10 Hari Menjelang Hari Raya Idul Fitri THR PNS dan PPPK Cair, Berapa Besarannya?

BlogPendidikan.net
- Diketahui, komponen THR dan gaji 13 tahun 2022 mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan jabatan. Mengacu pada jadwal pencairan THR dan gaji 13 ASN di tahun 2021 lalu. THR ASN akan cair 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Diprediksikan THR ASN akan cair di akhir bulan April tahun 2022. Sedangkan untuk gaji ke-13 PNS akan cair pada saat tahun ajaran baru, Juni atau Juli.

Melansir dari berbagai sumber, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pemberian THR dan gaji 13 PNS tahun 2022.

"Di dalam RAPBN tahun 2022, kebijakan untuk THR dan gaji 13 saat ini sama dengan tahun 2021," katanya. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke 13 PNS.

Pemberian THR akan dilakukan sesaat sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei 2022. Sedangkan gaji ke13 ASN akan cair pada saat tahun ajaran baru sekitar Juni atau Juli 2022.

Berikut ini besaran gaji pokok PNS yang akan jadi acuan pemberi THR tahun 2022:

Golongan I

IA: Rp1.560.800 - Rp2.335.800
IB: Rp1.704.500 - Rp2.472.900
IC: Rp1.776.600 - Rp2.577.500
ID: RP1.851.800 - Rp2.686.500

Golongan II

IIA: Rp2.022.200 - Rp3.373.600
IIB: Rp2.208.400 - Rp3.516.300
IIC: Rp2.301.800 - Rp3.665.000
IID: Rp2.399.200 - Rp3.820.000

Golongan III

IIIA: Rp2.579.400 - Rp4.236.400
IIIB: Rp2.688.500 - Rp4.415.600
IIIC: Rp2.802.300 - Rp4.602.400
IIID: Rp2.920.800 - Rp4.797.000

Golongan IV

IVC: Rp3.307.300 - Rp5.431.900
IVD: Rp3.447.200 - Rp5.661.700
IVE: Rp3.593.100 - Rp5.901.200.

Perihal THR dan gaji 13 tahun 2022 untuk PNS dan PPPK, telah diatur dalam surat dari Kementerian Keuangan nomor 42/PMK.05/2021. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021.

Pada Pasal 5 menjelaskan mengenai juknis THR dan gaji ke 13 ASN.

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:

* Sedang cuti di luar tanggungan Negara
*Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut juga terdapat aturan yang mengatur mengenai pemberian THR dan gaji ke-13.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan RI, Nomor 42/PMK.05/2021, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13. Di dalam isi petunjuk teknis dari Kemenkeu, terdapat Pasal 11 yang mengatur masalah jadwal pemberian THR:

1. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
2. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Lantas bagaimana dengan PPPK?

Mengutip dari PikiranRakyat.com, KemenPANRB melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo ini telah mengirimkan surat pada Menteri Keuangan Nomor B/200/M.SM.04.00/2022 kebijakan pemberian THR dan gaji 13 Aparatur Negara tahun 2022.

Kebijakan THR dan gaji 13 ini rencananya akan dicairkan pada bulan Ramadhan 2022. Khusus untuk Aparatur Negara mulai dari PNS, CPNS, PPPK TNI, Polri, Pejabat Pemerintah, hingga pensiunan.

Berdasarkan isi surat dari KemenPAN RB, pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara dan penerima pensiun merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli di masyarakat.

Melalui pembelanjaan aparatur negara dan penerima pensiun di tengah-tengah masyarakat sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah.

Komponen THR dan gaji ke-13 ini mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan jabatan. 

Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 diberikan kepada :
  1. PNS dan Calon PNS
  2. PPPK
  3. Prajurit TNI
  4. Anggota Polri
  5. Pejabat Negara
  6. Wakil Menteri
  7. Staf khusus di lingkungan kementerian/lembaga
  8. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
  9. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  10. Hakim Ad hoc
  11. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yg terdiri atas
  12. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain
  13. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain
  14. Sekretaris atau dengan sebutan lain dan/atau
  15. Anggota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk PPPK berdasarkan peraturaran tersebut berhak mendapatkan THR di tahun 2022 ini menjelang lebaran.

Demikian penjabaran tentang Tunjangan Gari Raya (THR) bagi PNS dan PPPK, semoga bermanfaat

Akhirnya Gaji PPPK Tahap 1 Cair Dengan Rapelan Mencapai 11 Juta Lebih

Akhirnya Gaji PPPK Tahap 1 Cair Dengan Rapelan Mencapai 11 Juta Lebih

BlogPendidikan.net
- Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru tahap 1 hari ini bersukacita setelah menerima gaji perdana sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu, gaji PPPK guru tersebut juga langsung dibayarkan rapelan.

"Alhamdulillah, akhirnya kami hari ini terima gaji," kata Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri Mohamad Badrul Munir.

Dia lantas memperlihatkan leger gajinya. Dalam leger gaji PPPK tertanggal 1 April itu tertera angka Rp 3.711.000. Guru PPPK yang beken disapa dengan panggilan Arul itu menyebut gajinya itu merupakan gaji bersih.

Dia makin senang karena Pemkot Kediri ternyata langsung memberikan rapelan Februari-Maret.

Dengan demikian, total gaji rapelan yang diterima Arul sebesar Rp 11.133.000. "Saya lega karena 93 PPPK guru hari ini bisa menutup dahaganya. Bertahun-tahun berjuang mendapatkan status ASN akhirnya hasilnya bisa dinikmati hari ini," tuturnya.

Mekanisme penggajian 103 PPPK guru tahap 1 di Kota Kediri dilakukan bertahap.

Tahap pertama, diberikan kepada 93 guru yang mendapatkan SK PPPK pada 8 Maret 2022. Tahap kedua, diberikan untuk 10 guru yang baru tanda tangan kontrak pada 22 Maret.

Insyaallah, kami yang 93 orang akan terima gaji bulan depan. 10 kawan kami lainnya bulan Mei," terang Arul.

Adapun mekanisme penggajian sesuai petunjuk Pemkot Kediri, untuk tahap pertama gaji April dibayar bersama rapelan Februari. Selanjutnya gaji Mei dibayar barengan dengan rapelan Maret. PPPK guru Kota Kediri juga mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) setara golongan VII PPPK sebesar Rp 2.647.200.

Arul mengatakan TKD Februari dan Maret juga dibayar bertahap seperti rapelan. Namun, pembayarannya tidak bersamaan dengan gaji.

"Jadi, yang diterima gaji dan rapelan dulu baru TKD, tetapi tetap di bulan yang sama," bebernya. Berikutnya, untuk tahap kedua, 10 guru akan digaji sesuai SPMT atau surat pernyataan menjalankan tugas, yaitu bulan April 2022.

Dia mengungkapkan sesuai informasi Pemkot Kediri, karena syarat penggajian untuk 10 guru tersebut sampai saat ini belum terpenuhi maka gaji dibayar bulan Mei melalui gaji induk. Sementara untuk gaji April 2022 akan dibayarkan pada Mei 2022 sebagai gaji susulan atau rapelan.

"Untuk TKD sepuluh guru mekanismenya sama seperti yang 93 orang. Jadi, dibayarnya secara terpisah, tidak satu paket dengan gaji serta rapelan," ucap Arul.

Sumber : jpnn.com