Showing posts with label ASN. Show all posts
Showing posts with label ASN. Show all posts

Penerimaan CPNS saja Tidak Ada PPPK, Jadwal dan Tahapan Seleksi CPNS 2019

Salam pendidikan, penerimaan CPNS tahun anggaran 2019 akan segera di laksanakan namun ada satu hal yang penting... 

Tahapan seleksi CPNS 2019 akan dimulai pekan ke-4 Oktober. Sebanyak 197.111 formasi disiapkan untuk para pelamar yang memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah soal batasan usia maksimal 35 tahun.
"Maaf, rekrutmennya hanya untuk CPNS. PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tidak ada," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Dia mengungkapkan, rekrutmen CPNS 2019 akan berlangsung hingga awal 2020. Di mana tahapan pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi dilakukan pada akhir Oktober hingga Desember 2019.
Kemudian pengumuman lokasi tes, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) hingga penetapan NIP CPNS.2019 dilakukan mulai Januari sampai April 2020.
"Anggaran untuk tes CPNS 2019 sudah cair pada Januari 2020 makanya prosesnya dimulai Januari juga," ujarnya.
Mengenai honorer K2, Bima menegaskan, tidak ada formasi khusus untuk mereka dalam penerimaan CPNS 2019. Seleksi dibuat terbuka dan semua yang memenuhi syarat bisa melamar.
"Kalau memenuhi syarat silakan daftar. Yang pasti tidak ada formasi khusus untuk honorer K2 di CPNS 2019," ucapnya.
Dia menambahkan, PNS itu bukan job opening. Itu kebutuhan negara dalam melayani masyarakatnya dan menjaga keberlangsungan pemerintahan.
"PNS itu pelayan masyarakat. Kalau untuk mencari kerja ya di luar pemerintahan."
Source: jpnn.com

Lima Tahun Lagi Tidak Ada Honorer K2 Hanya PNS dan PPPK

Pemerintah berkomitmen menuntaskan masalah Honorer K2 dengan melakukan seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Dalam masa lima tahun diharapkan seluruh honorer K2 sudah memiliki status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muzakir mengatakan, dalam UU ASN hanya dikenal PNS dan PPPK.
Itu sebabnya dalam masa transisi ini pemerintah memberikan kesempatan kepada honorer K2 di atas 35 tahun untuk mengikuti tes PPPK.
"Dalam masa transisi lima tahun ini seluruh honorer K2 harus ikut tes, sehingga nantinya di instansi pemerintah hanya ada PNS dan PPPK,” kata Muzakir.
Dia menambahkan, setelah lima tahun, tidak adalagi istilah honorer. Sebab, amanat undang-undang hanya mengenal PNS dan PPPK.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, kuota PPPK tahap satu dari honorer K2 sesuai usulan kebutuhan daerah.
Bila daerah mampu, bisa saja mengusulkan semua honorer K2 yang lolos passing grade untuk diangkat PPPK. sumber (jpnn.com)

Wow, THR Tahun Ini Lebih Besar Dari Tahun Sebelumnya

Kebijakan THR PNS sudah berlangsung sejak 2016 dan THR sendiri berbeda dengan gaji ke-13, di mana THR hanya terdiri dari gaji pokok saja, sementara untuk gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Pasalnya besaran THR yang akan dibayarkan berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja.

"Bedanya tahun ini kita berikan THR untuk pensiunan, tahun lalu tidak. Kemudian kita memberikan tunjungan hari raya. Tambah lagi, dulu kan berdasarkan gaji pokok, sekarang termasuk juga kinerjanya. Jadi, gaji pokok ditambah tunjangan kinerjanya," jelasnya di Gedung BI, Jakarta, seperti dikutip dari media online.

Pihaknya memastikan pembayaran THR dilakukan sebelum Lebaran yang jatuh pada 15-16 Juni 2018. Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni.

"Tahun lalu kan tunjangan hari raya sebelum Lebaran. Kalau gaji ke-13 itu biasanya bulan Juni kalau tidak salah. Tanggal tepatnya tidak hapal. Dalam hal waktu tidak ada perubahan, dalam hal jumlah ada perubahan," ujar Asman.

Lebih menggembirakan lagi, kata Asman, tahun ini THR tak hanya diperuntukkan PNS aktif melainkan juga untuk pensiunan PNS.

Asman menambahkan, hingga kini Kementerian PANRB bersama Kementerian Keuangan terus berkoordinasi agar pembayaran THR dan gaji ke-13 dapat dilakukan tepat waktu.
"Ya, jadi sudah kita koordinasikan dengan Menkeu (Sri Mulyani)," jelasnya.
sumber : tribunnews.com

Skema Baru Gaji PNS dan Besarannya

Kabar Gembira, Bagi PNS dan Pensiun Skema Baru Tunjangan/Gaji PNS dan Besarannya.. akan di terapkan tahun 2018.

Video:

Dibuka Lowongan 17.928 CPNS, Download Persyaratannya Disini

Tidak lolos berkas seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan MA?
Jangan bersedih dulu. Kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara besar-besaran.

Setelah selama tiga tahun lebih tidak ada penerimaan, akhirnya MenPANRB mengumumkan kalau dibuka penerimaan CPNS untuk 61 Instansi yakni 30 kementrian dan 30 lembaga negara. Total lowongan sebanyak 17.928 kursi.

Dua instansi Agustus lalu membuka lowongan CPNS (Kemenkumham dan Mahkamah Agung), ini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. 
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja.

“Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” ujarnya dalam situs MenPANRB.

Dari rilis tersebut ada 18 Instansi plus satu provinsi yang memiliki kuota penerimaan CPNS 2017 di atas angka 200 orang. Paling banyak menerima adalah kementrian keuangan dengan kuota mencapai 2.880 orang. Disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebanyak 1.610 kursi yang disediakan. Posisi ketiga ditempati Kementerian Riset, Teknologi, dan PT dengan jatah 1.500 kursi.
Posisi-posisi tersebut nantinya akan disebar di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Dan untuk Ristek Dikti ke beberapa lembaga dan kampus negeri.

Terbanyak berikutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementrian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung dengan sama banyak 1.000 kursi.

Jumlah ini tentu akan mempengaruhi persaingan di dalam tes atau seleksi penerimaan. Semakin besar kuota, peluang juga semakin besar.
Porsi berikut yang besar adalah Kementerian LHK sebanyak 700. Disusul Kementerian Pertanian 475, Kementerian Perhubungan 400, Kementerian Perindustrian 380, Kementerian Kelautan dan Perikanan 329, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300.

Berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300 kursi, disusul Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299, Badan Narkotika Nasional (BNN) 275, dan 16 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212. Adapun Kalimantan Utara menjadi provinsi terbesar dengan kuota 500.

Soal Jatah Kaltara
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
Dijelaskan, formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan.
“Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas Asman.
Lolos Berkas CPNS Kemenkumham dan MA Tidak Usah Mendaftar
Menteri Asman Nur menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.
Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Menteri kembali menegaskan agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya.
“Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” tegas Asman.

Jadwal Seleksi, Ingat Tanggalnya Siapkan Berkasnya
1 5-19 September 2017 Pengumuman Pengadaan CPNS
2 11-25 September 2017 Pendaftaran
3 11-28 September 2017 Seleksi Administrasi
4 30 September 2017 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5 9-20 Oktober 2017 SKD*)
6 23 Oktober 2017 Pengumuman Hasil SKD*)
7 25-30 Oktober 2017 SKB*)
8 1-8 November 2017 Pengumuman Kelulusan Akhir*)
9 21 November – 10 Desember 2017 Pemberkasan*)

Daftar Instansi Yang Membuka Lowongan CPNS 2017
1 Kementerian Keuangan 2.880
2 Kementerian ESDM 65
3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300
4 Kementerian Ketenagakerjaan 160
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan 329
6 Kementerian Perindustrian 380
7 Kementerian PUPR 1.000
8 Kementerian Pariwisata 40
9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1610
10 Kementerian LHK 700
11 Kementerian Perhubungan 400
12 Kementerian Luar Negeri 75
13 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 91
14 Kementerian Kesehatan 1000
15 Kementerian Pertanian 475
16 Kementerian Sosial 160
17 Kementerian Riset, Teknologi, dan PT 1500
18 Kementerian PPN/BAPPENAS 38
19 Kementerian PANRB 91
20 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21
21 Kementerian Sekretariat Negara 178
22 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 40
23 Kementerian Agama 1000
24 Kementerian Perdagangan 65
25 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 27
26 Kementerian Bidang Polhukam 25
27 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 25
28 Kementerian BUMN 25
29 Kementerian KUKM 25
30 Kementerian Pertahanan 50

LEMBAGA
31 Kejaksaan Agung 1.000
32 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 175
33 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 98
34 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 60
35 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 28
36 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 175
37 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 10
38 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 90
39 Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 87
40 Komisi Yudisial (KY) 33
41 Badan Narkotika Nasional (BNN) 275
42 Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) 60
43 Badan SAR Nasional 160
44 Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300
45 Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) 225
46 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 182
47 Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 99
48 Badan Ekonomi Kreatif 93
49 Badan Pengawas Obat dan Makanan 110
50 Badan Intelijen Nasional (BIN) 199
51 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212
52 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 157
53 Setjen DPR 85
54 Badan Informasi Geospasial (BIG) 67
55 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299
56 Mahkamah Kontitusi (MK) 70
57 Kepolisian Republik Indonesia 200
58 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 25
59 Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 53
60 Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 26

JUMLAH 17.428
61 Kalimantan Utara 500

Jumlah Total 17.928

Atau kamu bisa download persyaratan di sini: DOWNLOAD
sumber : tribunnews.com

Skema Baru Pensiun PNS 2018 Fully Funded

Perbaikan pengelolaan dana pensiunan masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pemerintah bahkan telah mewacanakan implementasi perbaikan dana pensiun di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018.Skema yang tengah dikaji dikenal dengan fully funded, keterlibatan pemerintah memang masih ada, namun sejak awal diterapkan PNS dan pemerintah melakukan iuran bersama atau 'patungan'.Sehingga, dalam jangka waktu tertentu sudah bisa dihitung mengenai dana pensiun tersebut mampu untuk membiayai pada saat purna tugas."Yang kedua dengan pola cut off sembari dia memupuk yang baru, kemudian dia tetap menyelenggarakan pay as you go, dananya tidak besar, jadi pilihan saja," sambungnya."Karenakan begini, pay as you go itu sebagai konsekuensi di mana pemerintah memberikan jaminan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri ataupun ASN yang telah mengabdikan kepada negara, jadi itu sebuah konsekuensi, jadi diatur di dalam UU," tambah dia."Makanya saya yakin pemerintah nanti melakukan cut off, ya mungkin 2018 PNS baru itu dilakukan skema fully funded, kemudian bagi ASN yang 2018 ke bawah itu tetap menggunakan pay as you go sampai mereka berakhir, sehingga dengan begitu beban biaya APBN semakin tahun semakin turun," tukas dia."Makanya saya yakin pemerintah nanti melakukan cut off, ya mungkin 2018 PNS baru itu dilakukan skema fully funded, kemudian bagi ASN yang 2018 ke bawah itu tetap menggunakan pay as you go sampai mereka berakhir, sehingga dengan begitu beban biaya APBN semakin tahun semakin turun," tukas dia. (finance.detik.com)
Direktur Perencanaan & Teknologi Informasi PT Taspen (Persero), Faisal Rachman mengatakan, idealnya pemerintah menerapkan skema fully funded pada PNS yang baru bergabung di 2018."Jadi pilihannya begini, ada 2 pilihan yang pertama seluruh Pensiun PNS dikonversi ke fully funded, ini pemerintah harus menutupi kecukupan dana yang jumlahnya relatif besar. Misalnya kita ber-10, 10 orang ini mengasumsikan kalau dia pensiun dia bisa dibiayai dengan Rp 10 juta, kalau dana yang ada sekarang cuma Rp 500 ribu maka pemerintah harus menyediakan dana itu Rp 9,5 juta."Faisal mengungkapkan, para abdi negara yang terhitung bekerja 2018 ke bawah, maka skema dana pensiunannya masih dengan pay as you go. Dia memastikan, tidak bisa skema fully funded diimplementasikan sekaligus terhadap seluruh PNS.Meski masih memiliki beban APBN, namun pemerintah harus segera mengolah dana pensiunan dengan skema fully funded, bukan hanya beban APBN berkurang tetapi PNS bisa membiayai secara mandiri di saat purna tugas."Karenakan begini, pay as you go itu sebagai konsekuensi di mana pemerintah memberikan jaminan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri ataupun ASN yang telah mengabdikan kepada negara, jadi itu sebuah konsekuensi, jadi diatur di dalam UU," tambah dia. (detik.com)

Dipastikan Gaji 13 dan 14 PNS Cair Sebelum Lebaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN­RB) memastikan akan segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai gaji ke 13 dan 14 atau tunjangan hari raya (THR) secepatnya. 

Menteri PAN RB Asman Abnur menegaskan gaji ke­13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan didistribusikan tepat waktu oleh Kementerian Keuangan setelah PP tersebut kelar. "Soal gaji ke­13 dan 14 itu kan Menteri Keuangan. 

Pokoknya kita tidak mengurangi apa yang sudah diterima selama ini. Tahun lalu kan ada gaji ke­13 dan 14, jadi ini tinggal masalah peraturan saja," kata Asman ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. 

Dia mengatakan, waktu pembayaran gaji ke­13 dan THR untuk PNS dipastikan tidak berbeda dengan tahun lalu. Untuk diketahui, tahun lalu pemerintah mencairkan dan membayarkan kedua gaji tersebut dalam waktu bersamaan yakni sebelum Lebaran. 

"Seperti tahun lalu, mudah­mudahan sebelum Lebaran," kata Asman. Namun, sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pencairannya akan dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan kalau gaji ke­13 untuk bantuan anak sekolah sementara gaji ke­14 merupakan THR. 

"Beda, satu namanya THR yakni sebelum Lebaran, satunya gaji ke 13 untuk membantu anak sekolah. Tujuannya beda," kata Askolani. Bahkan jika melihat kalender 2017, bisa jadi pencairan yang diberikan lebih dahulu yakni untuk gaji ke­14. Sedangkan gaji ke­13 diberikan setelahnya. 

"Lebaran kan maju, 27 Juni kemungkinan. Ya seminggu sebelum Lebaran pencairan yang THR. Kalau yang sekolah awal Juli, bisa dicairakan di penghujung atau awal Juli," ujar dia. Asal tahu saja, besaran THR atau gaji ke­14 sebesar satu kali gaji pokok. Hal ini karena THR merupakan pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya, di mana pada 2016 ini tidak ada kenaikan gaji pokok. 

Sedangkan untuk gaji ke­13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, seperti penghasilan PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang biasa diterima setiap bulan.
Sumber : Lampung Post