Showing posts with label ASN. Show all posts
Showing posts with label ASN. Show all posts

Jumlah 4,3 Juta PNS Tidak Relevan di Era Digital, Karena Pekerjaannya Bisa Digantikan Teknologi, PPPK Akan Diperbanyak

One Be 6/25/2020
Jumlah 4,3 Juta PNS Tidak Relevan di Era Digital, Karena Pekerjaannya Bisa Digantikan Teknologi

BlogPendidikan.net
- Pemberlakuan work from home (WFH) di masa pandemi COVID-19 mengubah sistem kerja ASN (aparatur sipil negara). Hampir semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah dengan bantuan teknologi.

Hal itu menurut Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko, yang membuat pemerintah melakukan evaluasi terhadap jabatan ASN baik PNS maupun PPPK yang masih relevan di era normal baru.

"Jumlah 4,3 juta PNS sepertinya tidak relevan lagi di era digital. Karena banyak pekerjaan yang bisa digantikan teknologi. Nah, ini yang sedang kami tata," kata Teguh dalam webinar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (24/6).

KemenPAN-RB, lanjutnya, tengah menyusun desain rekrutmen CPNS dan PPPK yang tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun. Rekrutmen bisa dilakukan sewaktu-waktu dan tidak serentak seperti sekarang.


Sehingga ketika instansi membutuhkan ASN, bisa dengan cepat dipenuhi. Selain itu, pemerintah secara bertahap akan mengurangi rekrutmen CPNS.

Yang diperbanyak adalah PPPK. Ini sesuai desain awal UU ASN di mana posisi PPPK lebih banyak dari PNS.


"Dalam rekrutmen ASN nanti, porsi PPPK akan diperbesar dibandingkan CPNS. Jadi, posisi PNS yang pensiun akan diisi PPPK. PNS hanya menduduki jabatan struktural karena menyangkut kebijakan," terangnya.

Adapun kriteria CPNS dan PPPK yang dibutuhkan harus menguasai teknologi, responsif, adaptif, dan kemampuan softskill lainnya. "Era new normal artinya sistem kerja ASN berubah ke model baru. ASN harus mengakrabkan diri dengan teknologi," tandasnya. (**)

MENPAN-RB Atur Strategi PHK ASN Yang Tidak Produktif di Masa Pandemi

One Be 6/20/2020
MENPAN-RB Atur Strategi PHK PNS Yang Tidak Produktif di Masa Pandemi

BlogPendidikan.net - Virus corona yang sudah menjadi wabah di dunia termasuk Indonesia, membuat beberapa pekerjaan dan sektor usaha tidak berjalan secara produktif.

Bahkan, wabah corona membuat semua pekerja harus membatasi aktivitasnya yaitu kerja di kantor.

Selama pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akibat pandemi virus corona, rupanya banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak produktif.

Terkait hal itu, pemerintah menyiapkan kebijakan untuk pengurangan aparatur sipil negara (ASN).

Pertanyaannya, bisakah ASN atau para pegawai negeri sipil (PNS) di-PHK?

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Tjahjo Kumolo tengah mengaku akan menyusun strategi untuk pengurangan ASN yang tidak produktif.

"Perlu strategi untuk mengurangi yang tidak produktif ini secara bermartabat," kata Tjahjo kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Minimnya produktivitas para pegawai negeri sipil (PNS) tersebut terlihat dari tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Kelompok yang produktif dalam masa WFH ini menjadi overload (pekerjaannya). Mereka terpaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok yang tidak produktif tadi," kata Tjahjo.

Tanpa merinci, Thahjo menyebut Indonesia kelebihan ASN yang tidak diperlukan. Namun disisi lain, Indonesia juga kekurangan ASN yang dibutuhkan.

"Too many, but not enough. Perlu perubahan drastis dalam format kebutuhan kompetensi untuk rekruitmen ke depan," ujar politis PDI-P ini.

"Jika komposisi dan kompetensi sudah akurat dan jumlah total ASN sudah tepat, maka remunerasinya juga akan bisa meningkat signifikan," ucap Tjahjo.

Bisakah PNS di-PHK?

Tentu saja bisa. Ketentuan mengenai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. UU 5 tahun 2014 juga mengatur tentang pemberhentian ASN.

Ketentuan itu tertuang dalam pasal 87. Pasal 87 ayat 1 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat karena:

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Pasal 87 ayat 2 menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Lalu, merujuk pasal 87 ayat 3 menyatakan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Selain pasal tersebut, penghentian PNS juga diatur dalam pasal 77 ayat 6. Bunyinya "PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artikel ini juga telah tayang di tribunnews.com

Info Terkini, Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Akan Dibahas Pada Bulan Oktober

One Be 5/18/2020
Info Terkini, Gaji 13 PNS Akan Dibahas Pada Bulan Oktober

THR PNS dan Pensiunan sudah cair pada 15 Mei 2020 lalu. Namun kabarnya gaji ke-13 PNS tak bisa cair Juli 2020.

Seperti diketahui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di tengah situasi pandemi Virus Corona diperketat, sehingga berdampak pada pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS.

Jika pada tahun sebelumnya anggaran yang diberikan untuk THR sebesar Rp 40 triliun, tahun ini anggaran tersebut hanya Rp 28 triliun.

Hal ini sepertinya juga akan berdampak pada gaji ke-13, yang berpotensi mundur dari jadwal, yaitu sekitar bulan Juli.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, belum ada pembahasan mengenai detail pemberian gaji ke-13 bagi para PNS.

"Untuk gaji ke-13, pembahasannya baru akan dilakukan di bulan Oktober atau November 2020," ujar Yustinus dilansir dari artikel Kontan.co.id berjudul "Pembahasan gaji ke-13 ASN mundur ke akhir tahun"

Mengenai alokasi anggaran sampai dengan besaran gaji ke-13 juga belum dibahas.
Pasalnya, kata Yustinus, fokus utama pemerintah saat ini adalah pada penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) di dalam negeri.

"Mengenai besaran dan lain-lain belum ada pembahasan, karena pemerintah masih fokus ke penanganan Covid-19," kata Yustinus


Apabila pembahasan baru dilakukan pada akhir tahun mendatang, maka pencairan gaji ke-13 akan mundur jauh dari jadwal biasanya.


Perbedaan THR dan Gaji ke-13


Berbeda dengan pegawai swasta, THR bagi PNS sebenarnya baru muncul di tahun 2016.
Hak THR diberikan pemerintah kepada ASN sebagai pengganti karena tak adanya kenaikan gaji.
THR dibayarkan ke PNS setiap tahun menjelang Lebaran, pencairannya paling cepat yakni 10 hari sebelum Lebaran.

Besaran THR tergantung dengan instansi pemerintah masing-masing, baik kementerian/lembaga pemerintah pusat maupun pemda.  Komponen THR bisanya meliputi gaji pokok ditambah tunjangan melekat.


Namun beberapa instansi menetapkan THR meliputi komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan ditambah tunjangan kinerja atau tukin.


Besaran Gaji ke-13
Berbeda dengan THR, gaji ke-13 sudah pasti meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. 

Hal ini membuat gaji ke-13 besarannya biasanya lebih besar ketimbang THR. Pencairan gaji ke-13 bisanya dilakukan pada pertengahan tahun.  Gaji ke-13 PNS ini diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2019.


Besaran THR Tahun 2020
Keputusan pencairan THR ASN tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/.02/2020 yang ditujukan kepada Menteri PANRB tersebut. 

Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan beberapa perubahan mengenai pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para penerima pensiun.


Hal ini karena saat ini fokus pemerintah untuk menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Sri Mulyani mengatakan, yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon III ke bawah, itu pun besarannya tak penuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.


Sedangkan eselon I, II serta pejabat lainnya tidak mendapatkan THR. Menurut dia, besaran THR bagi ASN meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat. Sementara untuk tunjangan kinerja (tukin) tidak dimasukkan dalam komponen THR PNS tahun ini.


Untuk menghitung besaran THR bagi PNS, maka nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangannya yang melekat di dalamnya. 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV.

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. 

Golongan I (lulusan SD dan SMP) 

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMP dan D-III) 

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3) 

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV 

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200 

Untuk tunjangan PNS yang melekat antara lain yakni tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan.


Tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2018 yakni sebesar Rp 35.000 untuk golongan I dan II, Rp 37.000 untuk golongan III, dan Rp 41.000 untuk golongan IV. 


Lalu PNS juga mendapatkan suami/istri yang besarannya sebesar 5% dari gaji pokok. Terakhir yakni tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak.


Artikel ini juga telah tayang di tribunnews.com

Source; https://medan.tribunnews.com/2020/05/18/gaji-ke-13-pns-terkini-pembahasan-gaji-ke-13-baru-dilakukan-bulan-oktober-alasan-belum-bisa-cair

PNS dan Non PNS Yang Berhak Menerima THR Tahun ini

One Be 5/04/2020
PNS dan Non PNS Yang Berhak Menerima THR Tahun ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sejumlah ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) PNS.

Kebijakan ini tertuang pada Surat Menteri Keuangan tertanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Dalam surat itu, Sri Mulyani menyebut perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan belanja negara tahun 2020 termasuk soal pemberian THR.
"THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Penyesuaian ini dilakukan terkait dengan fokus pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Pemberian THR akan disesuaikan besaran dan pihak yang berhak mendapat tunjangan tersebut.

Sri Mulyani pun memberikan rancangan peraturan pemerintah tentang pemberian THR bati PNS, prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Non PNS, dan penerima pensiun atau tunjangan yang diberikan pada 13 jenis jabatan PNS, TNI, Polri berikut.

1. PNS,
2. Prajurit TNI,
3. Anggota Polri,
4. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan RI di luar negeri,
5. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induk,
6. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri penerima uang tunggu,
7. Penerima gaji terusan PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur.
8. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang dinyatakan hilang,
9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau berpangkat kolonel ke bawah di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya,
10. Penerima Pensiun atau Tunjangan
11. Pegawai nonPNS, pada LNS, LPP, atau BLU,
12. Pegawai lain yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat dengan kesenangan sesuai UU,
13. Calon PNS.
Baca Juga; Sesuai Surat MENKEU, Kriteria Ini Tidak Mendapatkan THR 
Tiga Belas kriteria diatas adalah yang berhak menerima tunjangan hari raya (THR) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tertanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), tanggal 30 April 2020.

Pemerintah Ajukan Penundaan Cicilan Bank Bagi PNS dan Non-PNS Selama 3 Bulan

One Be 5/01/2020
Pemerintah Ajukan Penundaan Cicilan Bank Bagi PNS dan Non-PNS Selama 3 BulanPemerintah Ajukan Penundaan Cicilan Bank Bagi PNS dan Non-PNS Selama 3 Bulan

Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) berdampak bagi semua lapisan masyarakat di Kutai Kartanegara (Kukar). Tak kecuali petani, nelayan, tukang ojek, termasuk para aparatur sipil negara (ASN) dan Non-ASN (tenaga harian lepas/THL).

Menyikapi dampak wabah tersebut, Bupati Kukar, Edi Damansyah, telah mengajukan permohonan perimbangan Restrukturisasi Pinjaman bagi ASN dan Non-ASN (THL) di lingkungan Pemkab Kukar.

Permohonan kepada pihak bank itu tertuang dalam surat Nomor B-1387/EK,II/580/04/2020, tertanggal 27 April 2020, yang ditujukan kepada beberapa pimpinan bank di wilayah Kukar, seperti Bank Kaltimtara, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bank BPD Syariah.

Surat tersebut menjelaskan bahwa, salah satu dampak wabah virus corona ke sejumlah ASN dan THL adalah terjadinya penurunan pendapatan. Pada saat yang sama juga terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan menjaga diri dan anggota keluarga selama ancaman wabah virus corona.

“Keadaan ini berdampak juga pada kemampuan ASN dan THL dalam menyelesaikan pembayaran pihak perbankan,” jelas Bupati dalam surat tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemkab Kukar dengan ini mengajukan permohonan untuk penangguhan pemotongan angsuran pinjaman ASN dan THL di lingkungan Pemkab Kukar selama tiga bulan, yaitu sejak bulan Mei hingga Juli 2020.

“Demikian permohonan ini disampaikan kiranya dapat dijadikan pertimbangan pihka saudara dalam mengambil kebijakan atas kerja samanya diucapkan terima kasih,” tutup Bupati.

Artikel ini telah tayang di selasar.co
Source; https://selasar.co/read/2020/04/28/1512/pemkab-ajukan-penangguhan-cicilan-pinjaman-asn-dan-non-asn-ke-bank-tiga-bulan

Bontang: Pemkot Mengajukan Agar PNS Terima Gaji Full Selama 6 Bulan, Tanpa Potongan Kredit Bank

One Be 4/30/2020
Bontang: PNS Terima Gaji Full Selama 6 Bulan, Tanpa Potongan Kredit Bank

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menerbitkan surat permohonan restrukturisasi kredit bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi di lingkungan Pemkot Bontang.

Dalam surat bernomor 581/617/BKPSDM dan ditandatangani, Rabu (29/4/2020) kemarin, Wali Kota Neni meminta seluruh kantor cabang perbankan atau koperasi di Bontang memberikan keringanan kredit kepada ASN selama 6 bulan. Terhitung mulai Mei hingga Oktober 2020 mendatang.

Dalam suratnya, Wali Kota Neni beralasan, permohonan ini merupakan buntut dari pandemi Covid-19. Seluruh sendi kehidupan masyarakat dibuat melambat, bahkan lumpuh. Dan imbasnya dirasakan nyaris seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali ASN.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati membenarkan surat permohonan itu. Dijelaskan, kendati meminta keringanan kredit, namun ini tidak ada kaitannya dengan pendapatan ASN. Alias Pemkot Bontang tidak melakukan pemangkasan gaji ataupun tunjangan.
“Enggak ada pemotongan,” tegasnya kala dihubungi Bontangpost.id melalui sambungan telepon, Kamis (30/4/2020) siang.

Dia menambahkan, permohonan ini lebih kepada beban pengeluaran yang ditanggung ASN selama pandemi Covid-19. Gaji dan tunjangan tidak dipotong, namun pengeluaran bertambah. Misalnya untuk membeli suplemen, hand sanitizer, dan alat pelindung diri (APD).
“Dalam masa seperti ini (pandemi) pengeluaran naik. Itu yang menjadi pertimbangan (meminta restrukturisasi),” bebernya.
Akhir 2019 lalu, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ASN di Pemkot Bontang berjumlah 2.924. Laki-laki 1.285, perempuan 1.640.


Artikel ini telah tayang di bontangpost.id Judul; Gaji Tak Dipangkas, ASN di Bontang Diajukan Terima Restrukturisasi Kredit

Pemerintah Mulai Mengajukan Permohonan Penundaan Cicilan Bank Bagi PNS dan NON PNS

One Be 4/26/2020
Pemerintah Mulai Mengajukan Permohonan Penundaan Cicilan Bank Bagi PNS dan NON PNS

Penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) nampaknya sangat berdampak bagi semua lapisan masyarakat di Kutai Timur (Kutim). Tak kecuali petani, nelayan, tukang ojek, termasuk para aparatur sipil negara (ASN) dan Non-ASN (tenaga kerja kontrak daerah/TK2D).

Menyikapi dampak wabah virus corona tersebut, Bupati Kutim Ismunandar pada tanggal 23 April 2020 lalu, telah mengajukan permohonan perimbangan Restrukturisasi Pinjaman bagi ASN dan Non-ASN (TK2D) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Permohonan kepada pihak bank itu tertuang dalam surat Nomor 130/33/HK-PPU/IV/2020, tertanggal 23 April 2020, yang ditujukan kepada beberapa pimpinan bank di wilayah Kutim, seperti Bank Kaltimtara, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan Bank Perkreditan Rakyat Cabang Kutai Timur.

Surat tersebut menjelaskan bahwa, salah satu dampak wabah virus corona ke sejumlah ASN adalah terjadinya penurunan pendapatan. Pada saat yang sama juga terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan menjaga diri dan anggota keluarga selama ancaman wabah virus corona.

“Keadaan itu mengakibatkan menurunnya kemampuan ASN dan Non-ASN untuk memenuhi pembayaran cicilan pinjaman dari perbankan,” jelas Bupati dalam surat permohonannya ke Perbankan.

Sehubungan hal tersebut, menurut Ismunandar, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan ini mengajukan permohonan untuk penangguhan pemotongan (cicilan) pinjaman ASN dan Non-ASN di lingkup Pemkab Kutim, selama tiga bulan yakni pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020.

Kebijakan ini juga untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah menimbulkan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Artikel ini telah tayang di selasar.co
Source; https://selasar.co/read/2020/04/26/1494/pemerintah-ajukan-penangguhan-cicilan-pinjaman-asn-dan-non-asn-ke-bank