BlogPendidikan.net - Program Merdeka Belajar merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan dan kemerdekaan kepada guru dalam mengelola pembelajaran.
Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masih banyaknya administrasi yang harus dikerjakan oleh guru.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbudristek pada tahun 2022, guru di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 15-20 jam per minggu untuk mengerjakan administrasi. Waktu yang cukup banyak ini tentu dapat menghambat guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Ada beberapa hal yang menyebabkan masih banyaknya administrasi yang harus dikerjakan oleh guru.
Pertama, banyaknya peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh guru.
Kedua, adanya tuntutan dari berbagai pihak, seperti dari sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat.
Ketiga, adanya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara guru dan pihak lain, seperti kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan.
Akibat banyaknya administrasi yang harus dikerjakan, guru menjadi kurang fokus pada pembelajaran. Guru lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan administrasi daripada untuk mempersiapkan pembelajaran dan mengembangkan profesionalitasnya. Hal ini tentu dapat menurunkan kualitas pembelajaran.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan peraturan dan kebijakan pendidikan. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan pendidikan.
Berikut adalah beberapa gambaran solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah segudang administrasi bagi guru:
1. Penyederhanaan peraturan dan kebijakan pendidikan
Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan peraturan dan kebijakan pendidikan. Peraturan dan kebijakan yang terlalu banyak dan tumpang tindih dapat menjadi beban bagi guru.
2. Koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait
Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.
3. Peningkatan kapasitas guru
Guru perlu diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran dan administrasi.
Dengan adanya solusi-solusi tersebut, diharapkan guru dapat lebih merdeka dalam melaksanakan pembelajaran.
