Showing posts with label BKN. Show all posts
Showing posts with label BKN. Show all posts

Kapan Pemberkasan NIP PPPK, Berikut Info Terbaru Dari BKN

Kapan Pemberkasan NIP PPPK, Berikut Info Terbaru Dari BKN

BlogPendidikan.net
- Proses pemberkasan NIP PPPK 2021 sudah dimulai, setelah sistem pengisian daftar riwayat hidup (DRH) di masing-masing akun SSCASN calon PPPK, telah siap digunakan. Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan masing-masing peserta yang lulus seleksi PPPK 2021 harus menginput sendiri DRH melalui sistem modul DRH di aplikasi SSCASN. "Pengisian DRH ini berlaku untuk peserta yang lulus PPPK guru maupun non-guru," kata Bima.

Secara terpisah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan sistem pengisian DRH sudah siap. Pengisian DRH merupakan persyaratan awal data penerbitan NIP PPPK dan harus diinput masing-masing calon PPPK yang telah lulus. Penginputan DRH ini baru dimulai oleh PPPK non-guru. 

"Jadi yang mengisi DRH baru calon PPPK non-guru,' ujarnya. Sesuai jadwal yang dikeluarkan BKN per 2 November 2021, penyampaian kelengkapan dokumen untuk PPPK non-guru tahap I pada 18 November sampai 4 Desember. Pengusulan penetapan NIP PPPK non-guru 19 November sampai 18 Desember.

Untuk PPPK non-guru tahap II penyampaian kelengkapan dokumennya pada 30 November sampai 16 Desember. Sedangkan pengusulan penetapan NIP PPPK non-guru mulai 1 sampai 31 Desember. Bagaimana dengan PPPK guru? Deputi Suharmen menjawab masih menunggu pengolahan data. Sebab, beberapa data masih ada yang bermasalah. 

Dia mengatakan BKN telah menerima surat dari Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril pada Rabu 17 November terkait data Dapodik yang guru swasta, tetapi bisa ikut seleksi tahap I. Berdasarkan PermenPAN-RB 28 Tahun 2021, guru swasta bisa ikut tes PPPK tahap II dan III. 

Namun, entah kenapa di Dapodik, ada guru swasta terdaftar sebagai guru honorer di sekolah negeri sehingga mereka bisa ikut seleksi tahap I.  "Nama-nama ini kemudian diminta untuk di-TMS-kan (tidak memenuhi syarat) karena memang yang bersangkutan tidak boleh ikut di tahap I," terangnya. Deputi Suharmen pun meminta para guru honorer yang lulus PPPK tahap I untuk bersabar. Sebab, terlalu berisiko bila sistem DRH, dibuka sementara datanya masih ada yang bermasalah.

Sumber : jpnn.com

Ini Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN

Ini Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN

BlogPendidikan.net
- Pemutakhiran Data Mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data

MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil.

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan ?

Data Personal : Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS
Data Riwayat : Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan PNS ?

➢ Data Personal*
➢ Riwayat Jabatan*
➢ Riwayat Pendidikan & diklat (Kursus) *
➢ Riwayat SKP (2 tahun terakhir) *
➢ Riwayat Penghargaan*
➢ Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang*
➢ Riwayat Keluarga
➢ Riwayat Peninjauan Masa Kerja
➢ Riwayat Pindah Instansi*
➢ Riwayat CLTN*
➢ Riwayat CPNS/PNS*
➢ Riwayat Organisasi

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan PPPK dan PPT Non-ASN ?

➢Data Personal*
➢Riwayat Diklat (Kursus) *
➢Riwayat Penghargaan/tanda jasa
➢Riwayat Keluarga
➢Riwayat Organisasi

Untuk lebih jelasnya mengikuti buku pedoman cara pemutakhiran data PNS di MySAPK BKN


Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN. Selengkapnya bisa Anda >>> LIHAT DISINI

Begini Cara Cek Profil PNS di Mysapk.bkn.go.id dan Langkah-langkah Pemutakhiran Data Mandiri PNS

Begini Cara Cek Profil PNS di Mysapk.bkn.go.id dan Langkah-langkah Pemutakhiran Data Mandiri PNS

BlogPendidikan.net
- Cek status atau profil anda di mysapk.bkn.go.id BKN apakah sudah sesuai dengan riwayat kepegawaian anda saat ini? pangkat, masa kerja. Jika belum sesuai segera menghubungi BKD atau Biro Kepegawaian di Instansi daerah masing-masing dan membawa dokumen yang otentik. 
Atau juga bisa dilakukan melalui menu pemutakhiran data PNS mandiri

Untuk Cek Profil PNS Anda di web mysapk BKN sangat mudah Anda tinggal membuka link mysapk.bkn.go.idMySAPK BKN merupakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian.


Di antaranya, Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya yang dapat diakses oleh PNS secara mandiri. Sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat.


Cara cek profil PNS di Mysapk.bkn.go.id :

1. Klik link Mysapk.bkn.go.id
2. Login dengan : 
- User Name : (Memasukkan NIP)
- Pasword : (Memasukkan NIK)
3. Setelah Login berhasil akan ditampilkan menu yang diantaranya Profil diri PNS yang terdiri dari data utama, golongan, jabatan, posisi, pendidikan, pribadi dan keluarga.
4. Langkah selanjutnya, silahkan anda mengklik masing-masing menu tersebut, jika belum sesuai dengan data profil PNS anad sekarang, menunggu untuk pemutakhiran data mandiri PNS


Langkah-langkah pemutakhiran data mandiri PNS di Mysapk.bkn.go.id :

1. Login Mysapk.bkn.go.id, seperti langkah diatas tadi dengan NIP dan NIK 
2. Pilih "Pemutakhiran Data Mandiri" 
3. Periksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, seperti: 
- Data personal 
- Riwayat jabatan 
- Riwayat pendidikan dan diklat/kursus 
- Riwayat SKP Riwayat penghargaan (tanda jasa) 
- Riwayat pangkat dan golongan ruang 
- Riwayat keluarga 
- Riwayat peninjauan masa kerja (PMK) 
- Riwayat pindah instansi 
- Riwayat CLTN 
- Riwayat CPNS/PNS 
- Riwayat organisasi. 
4. Melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung 
5. Mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran 
6. Anda telah selesai melakukan Update Data Mandiri.

Jadwal Pemutakhiran Data ASN :

Kutipan Draft EDARAN/SURAT untuk ASN :

Jadwal atau waktu Pemutakhiran Data Mandiri dimulai dari tanggal 01 Agustus sampai dengan 11 November 2021 dengan tahapan terdiri dari :
  1. Rekonsiliasi perubahan/perbaikan email : 01-08-2021 - 14-08-2021
  2. Aktivasi MySAPK : 01-08-2021 - 31-08-2021
  3. Usul PDM : 12-09-2021 - 11-10-2021
  4. Verifikasi dan Approval PDM : 12-09-2021 – 11-11-2021
Buku Petunjuk/Panduan Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN >>> DISINI

Sesuai dengan lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 87 Tahun 2021 huruf L ayat 1 : “Apabila ASN dan PPT non ASN tidak melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses”.

Demikian Artikel ini, semoga bermanfaat.... dan jangan lupa tuk berbagi. Terima kasih.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Pemutakhiran Data PNS Pada Juli, Berikut Cara Login dan Mengaktifkan Akun MySAPK BKN

Pemutakhiran Data PNS Pada Juli, Berikut Cara Login dan Mengaktifkan Akun MySAPK BKN

BlogPendidikan.net
- Ditujukan bagi seluruh PNS/ASN dan PTT Non ASN, disampaikan kepada anda segera mengunduh aplikasi MySAPK BKN dan melakukan aktivasi akun. Guna pemutakhiran data PNS/ASN yang akan di gelar Juli 2021.

Bagi PNS/ASN yang belum mengunduh aplikasi tersebut, segera lakukan unduhan untuk pemutakhiran data 1 luli 2021 yang dikutip dari aceh.tribunnews.com (26/6).

Karen sebelumnya BKN menyebut soal temuan data 97.000 pegawai negeri sipil misterius hasil pendataan ulang pegawai tahun 2015 dan menjadi sorotan publik.

BKN menegaskan telah menindaklanjuti temuan tersebut dan hasilnya, dari 97.000 pegawai, tinggal tersisa 7.272 orang yang belum mengikuti pendataan ulang pegawai pada 2015 atau masih misterius. Sehungga harus dilakukan pemutakhiran data PNS/ASN dan PTT Non ASN.


Lantas bagaimana cara unduh dan mengaktifkan akun MySAPK BKN? Dan bagaimana melakukan pemutakhiran data PNS dan PTT Non ASN?

Berikut langkah-langkah login di akun MySAPK BKN :

1. Pada Play Store ketik pada pencarian MySAPK BKN 2021, Selanjutnya melakukan pemasangan/pengintalan aplikasi tersebut.


2. Login menggunakan User Name : (NIP Baru) dan Pasword : (Mengisikan NIK)


3. Selanjutnya akan tampil menu akun pribadi anda sebagai ASN/PNS yang terdaftar di BKN. Pada pemutakhiran data mandiri kabarnya akan dibuka pada juli 2021.


Bagaimana cara pemutakhiran data Mandiri ASN di MySAPK BKN?

1. Login MySAPK 
2. Pilih "Pemutakhiran Data Mandiri" 
3. Periksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, seperti: 
- Data personal 
- Riwayat jabatan 
- Riwayat pendidikan dan diklat/kursus 
- Riwayat SKP Riwayat penghargaan (tanda jasa) 
- Riwayat pangkat dan golongan ruang 
- Riwayat keluarga 
- Riwayat peninjauan masa kerja (PMK) 
- Riwayat pindah instansi 
- Riwayat CLTN 
- Riwayat CPNS/PNS 
- Riwayat organisasi. 
4. Melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung 
5. Mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran 
6. Anda telah selesai melakukan Update Data Mandiri.

Kepala BKN: 10 Tahun ke Depan Mungkin PNS Tidak Dibutuhkan Lagi Mungkin Semuanya PPPK

Kepala BKN: 10 Tahun ke Depan Mungkin PNS Tidak Dibutuhkan Lagi

BlogPendidikan.net
- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, penerapan work from home (WFH) atau kerja dari rumah selama masa pandemi Covid-19 banyak mengubah cara kerja pegawai. Menurut dia, saat ini juga banyak inovasi yang terlahir saat bekerja dari rumah.

"Tempat bekerja kita juga akan berubah. Proses bisnis kita akan berubah. Saya justru menyukai WFH itu karena dengan begitu inovasi berjalan dengan cepat," kata Bima dalam sesi webinar, Jumat (9/10).

Merujuk pada situasi tersebut, dia pun tak menyangkal jika posisi beberapa profesi nantinya bakal tergantikan dengan inovasi teknologi. Hal itu disebutnya bisa saja turut terjadi pada PNS (Pegawai Negeri Sipil).


"Kalau kemudian inovasi semuanya seperti itu, pertanyaannya apakah PNS itu merupakan permanent job, full time job? Kenapa tidak part time job saja? Project based? Jadi tidak ada lagi yang sakral sekarang ini untuk berubah," ujar Bima.

Bima juga buka kemungkinan jika PNS nantinya tidak akan lagi menjadi full time job, dan posisinya tergantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ke depan 10 tahun lagi mungkin tidak akan seperti itu. Mungkin tidak ada PNS, mungkin semuanya PPPK, dan tidak diperlukan lagi PNS ke depan," singgung dia.

Selain profesi, cara bekerja di masa mendatang juga bakal semakin berubah, khususnya dengan pemanfaatan big data yang harus melakukan integrasi pekerjaan. Bima menilai, semua pegawai saat ini kompak menyerukan betapa pentingnya big data.

"Tapi siapa dari kita yang mengetahui bagaimana melakukan analisa big data? Enggak ada, kecuali dia memang belajar itu. Ini yang memang perlu menjadi perhatian," imbuh Bima.

Sumber: merdeka.com

Jadwal Pengumuman Serentak Hasil SKD CPNS Formasi Tahun 2019

Jadwal Pengumuman Serentak Hasil SKD CPNS Formasi Tahun 2019

Berdasarkan data yang divalidasi oleh BKN selaku pelaksana teknis pemilihan CPNS selengkapnya jumlah peserta berdasarkan Berita Acara (BA) membahas, kesesuaian formasi SSCN dengan penetapan 2018, BA penyelenggaraan serta panduan SKB. Rekonsiliasi data yang digunakan untuk 261 dari 521 lembaga pusat dan daerah. Sedangkan 260 lembaga lainnya akan melakukan rekonsiliasi datanya pada jam II tanggal 11-13 Maret mendatang. Hari pertama rekonsiliasi dan validasi data dilakukan untuk 91 organisasi pusat dan daerah.

Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN selaku Koordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP, Ibtri Rejeki mengatakan bahwa proses rekonsiliasi data dilakukan melalui 4 tingkat proses verifikasi dan validasi (verifikasi). “Level 4 yaitu pengumpulan data hasil proses SKD dari seluruh titik lokasi (tilok) dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung. 

Kemudian setelah disetujui dan divalidasi kesesuaian data dari lembaga dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi (Simflek). Pada tahap ini, lembaga mencocokkan kesesuaian hasil SKD di lapangan. Selanjutnya pada level 3 akan disetujui ulang oleh Kordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP sebelum ke level 2 yaitu persetujuan Deputi Bidang Mutasi. Terakhir, tanda tangan digital dan hasil rekonsiliasi diserahkan kepada lembaga secara online.

Lebih lanjut Ibtri menjelaskan setelah selesai rekonsiliasi selesai, seluruh lembaga pusat dan daerah akan mengumumkan hasil SKD pada tanggal 22-23 Maret 2020 oleh serentak. “Tentunya peserta yang lolos ke SKB yaitu mereka yang dinilai termasuk formasi 3x setelah perankingan,” katanya. 

Hal ini, lanjut Ibtri, disesuaikan dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2019.

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Heri Susilowati menyetujui pelaksanaan SKD akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. “Secara nasional hasil nasional akan dirapatkan oleh Panselnas. Target kita dengan diadakannya rekonsiliasi ini adalah zero error , ”ungkapnya. Panitia juga menyediakan fasilitas pusat krisis untuk membantu mengatasi masalah, pertanyaan atau komplain dari lembaga yang terdiri dari BKN, Kementerian PAN, RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP selaku Tim Penjaminan Mutu Panselnas mendampingi BKN selama masa rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD ini serta memastikan pelaksanaan SKD berjalan sesuai ketentuan.

Salah satu perwakilan lembaga yang hadir, Sri Putri Pratiwi dari Perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berharap data rekonsiliasi ini diterbangkan setiap tahun untuk mendapatkan data yang valid dan beragam yang merupakan perwakilan dari pemerintah daerah. “Dengan sistem pemilihan yang transparan, ini diharapkan hasil yang ditentukan nanti tidak akan mempengaruhi pihak manapun,” katanya saat diwawancarai oleh tim humas BKN.
source; bkn.go.id