BlogPendidikan.net - Kapan bantuan langsung tunai (BLT), kemudian disebut bantuan subsidi upah (BSU), untuk guru honorer di Kemendikbud dan Kemenag cair? Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah meski Presiden Jokowi sudah menyatakan keinginan itu pada 14 September 2020.
Keinginan memberikan BLT kepada seluruh pegawai honorer termasuk guru dan tenaga pendidik disampaikan Presiden pada rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Namun, lewat 3 minggu dari instruksi Presiden itu, belum ada kejelasan tentang kapan BLT itu, termasuk untuk guru honorer di Kemendikbud dan Kemenag, bisa cair? Dalam rapat terbatas 14 September, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menterinya untuk mengkaji pemberian BLT kepada seluruh tenaga atau pegawai honorer termasuk guru atau tenaga pendidik honorer.
“Pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan (BLT), karena sebagian kecil tenaga honorer ini ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menko Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas secara virtual dengan Presiden Jokowi, Senin (14 September 2020).
Pegawai honorer di lembaga negara sebenarnya termasuk dalam program BTL atau BSU untuk pekerja dan buruh formal yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan memakai data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sekarang disebut BP Jamsostek.
Kriteria penerima BSU ini antara lain adalah memiliki gaji di bawah Rp5 juta, tercatat sebagai peserta aktif BPJS, bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Sampai dengan pekan ini, penyaluran BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal sudah memasuki tahap atau batch 5.
Kemnaker mulai mencairkan sejak 7 Oktober 2020 untuk sekitar 600 penerima. Dari tahap 1 sampai tahap 4 sudah sekitar 11,47 juta pekerja dan buruh menerima pencairan bantuan Rp1,2 juta untuk dua bulan. Per bulan, pemerintah mengucurkan Rp600 ribu dalam program tersebut selama 4 bulan.
Dari hasil validasi data calon penerima BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal itu, Kemnaker menemukan ada sekitar 3,3 juta rekening yang tidak valid. Dari target 15,7 juta penerima BLT pekerja dan buruh formal, hanya 12,4 juta calon penerima yang memenuhi kriteria dan valid.
Nah, kemudian Kemnaker mengusulkan agar sisa anggaran BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh itu dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).
“Aspirasi Kemnaker direspons Satgas PEN dan Presiden mengenai suara teman-teman guru honorer di Kemenag maupun Kemendikbud. Kami akan sampaikan ke kas negara untuk disalurkan (sisa anggaran) kepada guru honorer,” kata Ida dalam telekonferensi pers, Kamis (1 Oktober 2020).
Lantas bagaimana dengan perkembangan terkini rencana BLT atau BSU untuk guru honorer di Kemdikbud dan Kemenag? Ketika dikonfirmasi Ayojakarta, Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kepastian penyaluran BLT atau BSU untuk guru honorer tersebut “Terkait hal tersebut, kita tunggu dulu regulasinya ditetapkan secara resmi, ya,” ujar Evy dalam pesan singkatnya, Jumat (9 Oktober 2020).
Ayojakarta juga mengkonfirmasi perkembangan rencana penyaluran BLT untuk guru honorer kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Direktur GTK Dikmen Diksus), Praptono. Namun, dia belum bisa memberikan perkembangan atau update terkait pendataan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang bakal menerima dana BLT atau BSU guru honorer.
“Saya belum tahu,” ujarnya lewat pesan singkat. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, Muhammad Zain, menyatakan pihaknya sudah memvalidasi data untuk penerima BLT atau BSU guru honorer berdasarkan data real time Sistem Informasi Pendidik dan Teanga Kependidikan Kemenag (Simpatika) sebanyak 617 ribu orang.
“Dari jumlah itu, sebanyak 455 ribu guru di antaranya sudah mencatatkan nomor rekening,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2 Oktoer 2020). Sementara itu, 162 ribu guru lainnya, belum mencatatkan nomor rekening pada Simpatika. Kemenag sudah bersurat ke Kanwil Kemenag Provinsi, meminta agar mereka berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening yang tercatat di Simpatika statusnya masih aktif.
Data berdasarkan nama dan alamat guru madrasah bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang belum mencantumkan nomor rekening juga akan disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat melalui Admin Simpatika pada Kanwil Kemenag Provinsi. “Kami sudah meminta Kanwil untuk menyosialisasikan hal ini kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah masing-masing, sehingga data rekening yang dibutuhkan segera lengkap dan tervalidasi,” kata Zain.
Sampai berita ini diturunkan, Ayojakarta belum mengetahui mekanisme penyaluran BLT atau BSU kepada guru honorer. Sebagai perbandingan, berikut ini alura pencairan bantuan pemerintah kepada pekerja dan buruh formal yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta:
Pertama: Perusahaan melalui bagian yang mengurus sumber daya manusia (SDM) mendata pekerja yang erdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekarang disebut BPJamsostek, dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bagian SDM atau human resources development (HRD) mengumpulkan nomor rekening para calon penerima.
Kedua: HRD mengirimkan data nomor rekening para calon penerima BLT pekerja kepada BPJamsostek.
Ketiga: BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap rekening calon penerima BLT pekerja dalam tiga tahap.
Keempat: Setelah tiga tahapan validasi selesai, data nomor rekening calon penerima BLT untuk pekerja diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Kelima: Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran BLT untuk pekerja, Kemnaker memiliki kesempatan sampai empat hari untuk melalukan check list.
Keenam: Selesai check list, dana nomor rekening calon penerima BLT pekerja diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Ketujuh: KPPN menyalurkan BLT kepada bank penyalur yakni bank yang masuk menjadi anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Kedelapan: Bank Himbara lantas menyalurkan BSU ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun rekening bank swasta termasuk BCA.
Dengan mengikuti alur tersebut, untuk para guru agama bukan PNS (honorer) sebagai calon penerima BLT Rp1,2 juta yang memiliki rekening bank swasta termasuk Bank BCA dipastikan membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui transfer antarbank. Penjelasan tentang hal itu berulang kali disampaikan oleh Bank BCA melalui akun Twitter resmi mereka @HaloBCA dalam berbagai kesempatan. Jadi, untuk para guru dan tenaga pendidik honorer baik di Kemendikbud atau Kemenag, mohon sabar ya sampai ada penjelasan pemerintah tentang kapan BLT atau BSU tersebut cair. (Sumber: ayojakarta.com)
