Showing posts with label BOS. Show all posts
Showing posts with label BOS. Show all posts

Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

Admin 9/20/2020
Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

BlogPendidikan.net
- Berikut ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler seperti dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

1. Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah

2. Perencanaan pengelolaan dana BOS mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah

3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler

4. Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun

5. Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah

6. Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah

7. Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab  
- Anggota terdiri dari bendahara, satu orang dari unsur guru; satu orang dari unsur Komite Sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan 

8. Pengelolaan dana BOS Reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya 

9. Tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah yaitu 
- mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah 
- bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik 
- menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler 
- melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian 
- memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler 
- menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 
- melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 
- menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
- bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain 
- memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS Sebagai berikut:

Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan PPh Pasal 4 (2) atas belanja jasa obyek PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 4 (2) atau DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut melalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan kode jenis setoran (MAP)  411128  (untuk Jasa Konstruksi adalah 411128-409).
Untuk kewajiban Pasal 4 (2) dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Kewajiban PPh Pasal 21

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Tarif PPh Pasal 21

- Untuk PNS Golongan II ke bawah tidak dipotong PPh Pasal 21 
- Untuk PNS Golongan III dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 5 % dari nilai bruto 
- Untuk PNS Golongan IV dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 15 % dari nilai bruto 
- Untuk Pegawai tidak tetap non PNS (wiyata bakti atau pegawai honorer) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % dari nilai bruto jika nilainya diatas PTKP (per bulan).
- Untuk bukan pegawai (hanya menerima penghasilan sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x nilai bruto.
- Untuk bukan pegawai (yang menerima penghasilan lebih dari sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x ( dari nilai bruto – PTKP) dengan syarat yang bersangkutan telah mempunyai Nomor  Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  serta tidak memperoleh penghasilan lainnya apabila tidak memenuhi syarat maka dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % dari nilai bruto (penghasilan kena pajak kumulatif).

Tarif PPh Pasal 21 non final dikenakan sebesar 5 % + (20 % x 5 %) atau 6 % kepada penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP.

Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 21

- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 final : 411121-402
- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 non final : 411121-100

Untuk kewajiban PPh Pasal 21 apabila tidak pembayaran PPh Pasal 21 tidak perlu lapor kecuali Masa Pajak Desember tetap lapor SPT Masa PPh Pasal 21.

Kewajiban PPh Pasal 22

Untuk belanja barang yang dananya berasal dari BOS maka PPh Pasal 22 tidak dilakukan pemungutan dengan nilai transaksi berapapun.

Kewajiban PPh Pasal 23

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, apabila rekanan tidak mempunyai NPWP tarif pajak menjadi 2% + 2 % (atau 4 %) dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Dengan kode jenis setoran pajak (MAP) 411124-100.

Untuk kewajiban PPh Pasal 23 dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Sanksi administrasi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sanksi tidak setor PPN adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPN yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPN adalah sebesar Rp.500.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 21 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 21 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 23 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 23 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 4 (2) yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak. (*)

Untuk lebih lengkapnya, Berikut komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS >>> LIHAT DISINI

Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

Admin 9/11/2020
Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud menyatakan bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja telah diterima di sekolah. Kemendikbud pun berharap bantuan ini akan membantu operasional sekolah di daerah khusus dan sekolah berprestasi di masa pandemi ini.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, saat ini dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 telah disalurkan ke sekolah.


"Berarti uang itu sudah ada di rekening masing-masing sekolah yang telah disalurkan," katanya webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang disiarkan di streaming Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Kamis (10/9).

Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng inipun berharap, dan afirmasi untuk sekolah ini dapat dipergunakan dengan baik. Namun agar tepat sasaran dan juga tepat pemanfaatan maka diperlukan juga strategi pengawasan yang tepat agar dapat berjalan dengan baik.

Jumeri menuturkan, pemberian biaya pendidikan ini untuk melindungi dan memastikan hak semua anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. "Kemendikbud memberikan dana BOS di luar BOS reguler yang sudah ada yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja," katanya.

Jumeri menerangkan, pendanaan pendidikan melalui kedua BOS ini telah dilakukan sejak 2019. Menurut dia, BOS Afirmasi diberikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk sekolah di daerah khusus. Sedang BOS Kinerja sebagai penghargaan bagi sekolah yang telah meningkatkan mutu. (*)

Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja >>> LIHAT DISINI

Guru dan Siswa Boleh Minta Pulsa di Sekolah, Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Untuk Beli Kuota

Admin 8/04/2020
Guru dan Siswa Boleh Minta Pulsa di Sekolah, Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Untuk Beli Kuota

BlogPendidikan.net
- Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.

Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.


Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.

Terpaksa

Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan.

"Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” katanya saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.

Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.

Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar.

Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.

"Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," ujarnya.

Kapan Sekolah Buka?

Meski secara pribadi tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh, namun Nadiem juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal.

Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.

"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiyah.

Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis.

Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.

Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.

"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.(*)

Artikel ini juga telah tayang di makassar.tribunnews.com

Cek Daftar Sekolah Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2

Admin 6/19/2020
Cek Daftar Sekolah Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2

BlogPendidikan.net
- Penyaluran dan pencairan dana BOS dibagi atas 3 tahap dengan mekanisme gelombang pencairan 1, 2 dan 3. proses pencairan dana BOS berdasarkan gelombang berselang 1 bulan per gelombangnya. 

Bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dan pencairan dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2, dimohon bagi sekolah dan operator untuk memperhatikan data valid sekolah pada dapodik. 


silahkan untuk mengecek daftar sekolah penerima dan pencairan dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2 bagi sekolah yang belum menerima dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2 silahkan untuk mengecek pada link di bawah.



Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 2 gelombang Ke 1 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/ dan tahap 2 juga telah disalurkan ke rekening sekolah masing-masing.

Cek Daftar Sekolah Penerima dan Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2 Tahun 2020:

1. Prov. Aceh >>> LIHAT DISINI
2. Prov. Bali >>> LIHAT DISINI
3. Prov. Bangka Belitung >>> LIHAT DISINI
4. Prov. Banten >>> LIHAT DISINI
5. Prov. Bengkulu >>> LIHAT DISINI
6. Prov. D.I Yogyakarta >>> LIHAT DISINI
7. Prov. DKI Jakarta >>> LIHAT DISINI
8. Prov. Gorontalo >>> LIHAT DISINI
9. Prov. Jambi >>> LIHAT DISINI
10. Prov. Jawa Barat >>> LIHAT DISINI
11. Prov. Jawa Tengah >>> LIHAT DISINI
12. Prov. Jawa Timur >>> LIHAT DISINI
13. Prov. Kalimantan Barat >>> LIHAT DISINI
14. Prov. Kalimantan Selatan >>> LIHAT DISINI
15. Prov. Kalimantan Tengah >>> LIHAT DISINI
16. Prov. Kalimantan Timur >>> LIHAT DISINI
17. Prov. Kalimantan Utara >>> LIHAT DISINI
18. Prov. Kep. Riau >>> LIHAT DISINI
19. Prov. Lampung >>> LIHAT DISINI
20. Prov. Maluku >>> LIHAT DISINI
21. Prov. Maluku Utara >>> LIHAT DISINI
22. Prov. NTB >>> LIHAT DISINI
23. Prov. NTT >>> LIHAT DISINI
24. Prov. Papua >>> LIHAT DISINI
25. Prov. Papua Barat >>> LIHAT DISINI
26. Prov. Riau >>> LIHAT DISINI
27. Prov. Sulawesi Barat >>> LIHAT DISINI
28. Prov. Sulawesi Selatan >>> LIHAT DISINI
29. Prov. Sulawesi Tengah >>> LIHAT DISINI
30. Prov. Sulawesi Tenggara >>> LIHAT DISINI
31. Prov. Sulawesi Utara >>> LIHAT DISINI
32. Prov. Sumatera Barat >>> LIHAT DISINI
33. Prov. Sumatera Selatan >>> LIHAT DISINI
34. Prov. Sumatera Utara >>> LIHAT DISINI

Pencairan dan penyaluran Dana BOS cek Provinsi dan Kabupaten/Kota asal Sekolah anda. pada link diatas. Bagi sekolah yang tidak tetertera nama sekolah pada data kemendikbud segera mengecek data dapodik khususnya rekening sekolah jika ada perubahan segera lakukan singkronisasi data pada server dapodik pusat kemendikbud.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan

Keterlambatan Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang 2 Karena Adanya Masalah Teknis Perbedaan Data, Disdik Dampingi Sekolah

Admin 6/18/2020
Keterlambatan Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang 2 Karena Adanya Masalah Teknis Perbedaan Data, Disdik Dampingi Sekolah

Sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi mengaku jika dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahap 2 gelombang 2 belum cair. Kondisi ini berdampak langsung untuk guru honorer karena sumber dana untuk gaji mereka adalah anggaran BOS.

Belum diketahui jumlah pasti berapa sekolah yang dana bosnya terlambat cair di Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Umum PGRI cabang Cibadak Epi Mulyadi menjelaskan diwilayahnya (cibadak) ada 11 sekolah yang belum menerima dana BOS. “Gaji guru honorer jadinya belum bisa dibayar karena dimasa pandemi ini sulit mencari dana talangan,” jelasnya kepada sukabumiupdate.com.

Selain itu, pihak sekolah harus melaksanakan jujnis BOS terkait penanggulangan Covid-19 untuk membeli masker dan sarana lain. “Kami harus sudah memberi laporan penggunaan dana BOS untuk covid 19 batas terakhir tanggal 19 Juni ini. Tapi masih banyak sekolah yang belum menerima bos,” jelasnya.

Menyikapi hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ada edaran dari pengelola Sistem Informasi (SIM) BOS Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) bahwa keterlambatan salur BOS tahap 2 gelombang 2 karena adanya masalah teknis perbedaan data.

Melalui pesan singkat, Kadisdik Kabupaten Sukabumi M Solihin membeberkan sejumlah masalah teknis yang menghambat pencairan dana BOS tersebut. Pertama adanya perberdaan penulisan nama sekolah dengan nama di rekening, contohnya nama sekolah SMPN 1, nama di rekening SMP Negeri 1.

Ada juga ketidaksesuaian nama bank dan kode atau tidak diisi di SIM rekening BOS Kemdikbud. Ada juga laporan terkait masalah input data nomor NPWP dan nomor rekening kurang digit.

“Karena penyaluran dana BOS itu dari pusat langsung ke rekening sekolah maka langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi juga melakukan langkah-langkah pendampingan agar masalah tersebut cepat diselesaikan,” jelas Solihin.

Dinas Pendidikan ujar Solihin senantiasa menyampaikan informasi kepada seluruh sekolah untuk melakukan perbaikan verifikasi dan validasi rekening. 

Untuk sekolah yang melakukan perbaikan segera mengakses link yang sudah diberikan oleh kemendikbud (di http://bos.kemdikbud.go.id/rekening)

“Dinas memantau perkembangan kesalahan data sekolah melalui provinsi dan pusat dan selanjutnya disampaikan kepada sekolah untuk segera melakukan perbaikan. Kami juga terus komunikasi dengan bank penyalur. Informasi terakhir diterima dari BJB (Bank Jabar Banten) data perbaikan BOS untuk gelombang dua sudah banyak yang masuk,” pungkasnya.

Kebijakan Baru Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi COVID-19 Termasuk Pembayaran Honorer

Admin 6/16/2020
Kebijakan Baru Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi COVID-19 Termasuk Pembayaran Honorer

BlogPendidikan.net
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan pendidikan kesetaraan dipastikan dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan di masa kedaruratan Covid-19.

Tak terkecuali untuk pembayaran honor para guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan per 31 Desember 2019 yang belum mendapatkan tunjangan profesi serta telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

"Mengenai persentase penggunanya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem, seperti dikutip melalui keterangan resmi, Selasa (16/6/2020).

Dana-dana tersebut, sambung Nadiem, juga bisa digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembersih kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 19/2020 tentang perubahan petunjuk teknis BOS dan Permendikbud 20/2020 tentang perubahan petunjuk teknis BOP PAUD.

Adapun khusus BOP PAUD dan kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan kesetaraan pun dilonggarkan menjadi tanpa batas.

"Penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama," katanya.

Daftar Daerah Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 dan 2

Admin 6/14/2020
Daftar Daerah Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 dan 2

Penyaluran dana BOS dibagi atas 3 tahap dengan mekanisme gelombang pencairan 1, 2 dan 3. proses pencairan dana BOS berdasarkan gelombang berselang 1 bulan per gelombangnya. 

Bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 2 gelombang ke 1, 2 dan 3, dimohon bagi sekolah dan operator untuk memperhatikan data valid sekolah pada dapodik. silahkan untuk mengecek daftar daerah sekolah penerima dana BOS Tahap 1, 2 dan 3 saat ini masih dalam proses ferivikasi penyaluran dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2, bagi sekolah yang dana BOS nya retur.

Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 2 gelombang Ke 1 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/ dan tahap 2 masih sebagian kecil sekolah mendapatkan dana BOS tahap 2 gelombang ke 2.

Bagi sekolah yang belum menerima dana BOS tahap 2, silahkan untuk mengecek pada link dibawah ini.

Daftar Daerah Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 dan 2 Tahun 2020:

1. Prov. Aceh >>> LIHAT DISINI
2. Prov. Bali >>> LIHAT DISINI
3. Prov. Bangka Belitung >>> LIHAT DISINI
4. Prov. Banten >>> LIHAT DISINI
5. Prov. Bengkulu >>> LIHAT DISINI
6. Prov. D.I Yogyakarta >>> LIHAT DISINI
7. Prov. DKI Jakarta >>> LIHAT DISINI
8. Prov. Gorontalo >>> LIHAT DISINI
9. Prov. Jambi >>> LIHAT DISINI
10. Prov. Jawa Barat >>> LIHAT DISINI
11. Prov. Jawa Tengah >>> LIHAT DISINI
12. Prov. Jawa Timur >>> LIHAT DISINI
13. Prov. Kalimantan Barat >>> LIHAT DISINI
14. Prov. Kalimantan Selatan >>> LIHAT DISINI
15. Prov. Kalimantan Tengah >>> LIHAT DISINI
16. Prov. Kalimantan Timur >>> LIHAT DISINI
17. Prov. Kalimantan Utara >>> LIHAT DISINI
18. Prov. Kep. Riau >>> LIHAT DISINI
19. Prov. Lampung >>> LIHAT DISINI
20. Prov. Maluku >>> LIHAT DISINI
21. Prov. Maluku Utara >>> LIHAT DISINI
22. Prov. NTB >>> LIHAT DISINI
23. Prov. NTT >>> LIHAT DISINI
24. Prov. Papua >>> LIHAT DISINI
25. Prov. Papua Barat >>> LIHAT DISINI
26. Prov. Riau >>> LIHAT DISINI
27. Prov. Sulawesi Barat >>> LIHAT DISINI
28. Prov. Sulawesi Selatan >>> LIHAT DISINI
29. Prov. Sulawesi Tengah >>> LIHAT DISINI
30. Prov. Sulawesi Tenggara >>> LIHAT DISINI
31. Prov. Sulawesi Utara >>> LIHAT DISINI
32. Prov. Sumatera Barat >>> LIHAT DISINI
33. Prov. Sumatera Selatan >>> LIHAT DISINI
34. Prov. Sumatera Utara >>> LIHAT DISINI

Pencairan dan penyaluran Dana BOS cek Provinsi dan Kabupaten/Kota asal Sekolah anda. pada link diatas. Bagi sekolah yang betertera nama sekolah pada data kemendikbud segera mengecek data dapodik khususnya rekening sekolah jika ada perubahan segera lakukan singkronisasi data pada server dapodik pusat kemendikbud.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan

Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum

Admin 6/12/2020
Mekanisme penyaluran Dana BOS tahun 2020 telah berubah yang semula trasnfer dari Pusat ke Pemprov ditahun ini tranfer dana BOS langsung dari pusat ke rekening sekolah masing-masing. jadi sekolah wajib untuk mengecek jika sudah tiba waktu untuk penyaluran dana BOS per tahapnya.

Berikut blogpendidikan.net akan berbagi bagaimana Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum.


Website Kemendikbud yang menangani tentang Dana BOS ternyata bisa diakses siapa saja tanpa harus login untuk mengetahui apakah sekolah sudah di cairkan dana BOS nya atau belu.

Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum;

1. Buka laman BOS Kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/

Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum

2. Klik tombol Masuk Website


3. Akan tampil laman BOS Kemendikbud yang berisi data penyaluran dan pencairan dana BOS semua jenjang sekolah baik negeri maupun swasta.


4. Selanjutnya untuk menemukan sekolah klik menu penyaluran dana pilih laporan pencairan. Akan ditampilkan semua provinsi pada laman tersebut. Untuk melakukan pencarian sekolah pada menu laporan pencairan pilih jenjang (SD, SMP, SMA), Provinsi, Kabupaten/Kota, Status (Negeri/Swasta), Tahap (1, 2, dan 3) dan Tahun.


5. Klik tombol biru submit untuk melakukan pencarian berdasarkan pilihan yang telah di masukkan tersebut pada langkah ke empat.


6. Akan ditampilkan daftar sekolah yang telah di cairkan dana BOS nya dan jumlah sekolah yang telah tersalurkan dana BOS.


7. Untuk melakukan pencarian cepat bisa langsung pada kolom search.

Demikian informasi tentang Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam pendidikan

Dana BOS Tahap 2 Cair Pekan Depan Sekolah Yang Belum Menerima

Admin 6/08/2020
Dana BOS Tahap 2 Cair Pekan Depan Sekolah Yang Belum Menerima

Menunggu sejak Ramadan, sekolah akhirnya bisa mencairkan biaya operasional sekolah (BOS) tahap dua pekan depan. Sekolah pun harus memutar otak untuk operasional sekolah.

"Memang masih ada sekolah yang belum menerima BOS. Tapi sebagian sudah, yang belum sekitar 40 persen lagi," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong.


Totong mengatakan, BOS termasuk ke dalam anggaran APBN. Sistem pencairannya mengikuti alur dari pusat yakni dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung masuk ke rekening sekolah.

"Jadi Disdik tidak bisa terlalu banyak intervensi. Hanya sekedar melakukan pemantauan," katanya.

Menurut Totong, BOS di Garut baru cair sebagian baik untuk tingkat SD maupun SMP. Dari hasil koordinasi, pencairan BOS akan dilakukan pekan depan.

"Informasi dari pusat mudah-mudahan minggu depan beres semua. Kasian sekolah kalau terlalu lama," ucapnya.

Pencairan BOS tahap satu sudah dilakukan pada 10 Februari 2020. Dana BOS dicairkan dalam tiga tahap pada tahun ini. Pada tahap satu sebesar 30 persen, tahap dua 40 persen, dan tahap tiga 30 persen dengan syarat pencairan mengikuti ketentuan Kemendikbud.

Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

Admin 6/07/2020
Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membeberkan dua kendala yang menyebabkan dana BOS dan tunjangan guru terhambat penyalurannya.

Pertama yakni disebabkan karena sekolah belum menginput data dengan benar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kasubbag Evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, Katman mengingatkan sekolah harus menginput dengan benar terkait dana BOS, tunjangan guru, penetapan prasarana dan sarana, atau dana bantuan yang lain di Dapodik.

Dia mensinyalir masih banyak sekolah yang menginput data secara serampangan (asal) sehingga akurasinya hanya di bawah 60 persen.


"Artinya masih banyak sekolah yang menginput data itu asal. Ini mohon dicatat agar data yang diinput oleh satuan pendidikan, baik itu data terkait transaksional BOS, data transaksional tunjangan guru, data transaksional penetapan prasarana dan sarana dana bantuan yang lain, agar integritas inputnya diutamakan.

Jadi, kalau terjadi kesalahan, mungkin itu karena human error, bukan mindset. Kalau data banyak yang salah, berarti mindset input data yang asal," kata dia seperti dikutip dari laman kemenkeu,

Kemudian persoalan kedua, akurasi data rekening antara yang didapat dari Dapodik dan Pemerintah Provinsi juga tidak sama sehingga perlu diverifikasi ulang karena bank meretur dana BOS tersebut.

"Kemudian, kita cross dengan data rekening dari propinsi. Mulai banyak yang tidak matching itu, antara yang disampaikan Dapodik dan Propinsi. Oleh karena itu, kita ambil data yang sama Dapodik dengan yang dari Propinsi. 



Kemudian, yang lain kita crosscheck dengan data bank, kebanyakan ada di bank daerah atau BPD, sisanya Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI. Dapatlah angka valid pertama 63 persdn yang disalur di tahap I, gelombang I. Sisanya harus diverifikasi," tegasnya.

Keinginan Kemendikbud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk hanya sekali atau langsung menyalurkan ke rekening sekolah. 


Namun, Kemendikbud menganggap apabila data tidak bisa masuk ke dalam sistem aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dianggap percuma apabila mengirim data yang salah sehingga mengakibatkan dana BOS retur. (**)