Showing posts with label BOS. Show all posts
Showing posts with label BOS. Show all posts

Penting, Sekolah Dilarang Mengubah Data Rekening BOS

One Be 4/07/2020
Penting, Sekolah Dilarang Mengubah Data Rekening BOS

Blogpendidikan.net - Penyaluran dana BOS Tahap 1 telah selesai disalurkan dan dinyatakan telah selesai proses penyaluran Dana BOS tahap 1, dalam waktu dekat pada bulan april penyaluran dana BOS tahap 2 akan segera di salurkan.

Berkaitan dengan penyaluran dana BOS Reguler Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 2020, perlu disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Penyaluran dana BOS diberikan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui Kepmendikbud.

2. Bagi sekolah yang sudah salur pada Tahap I dan tidak mengalami RETUR, TIDAK DIPERKENANKAN melakukan update data informasi Rekening pada laman bos.kemdikbud.go.id.

3. Resiko bagi sekolah yang melakukan perubahan rekening sekolah setelah penyaluran Tahap I, diantaranya :
a. RETUR, ketika sekolah mengalami retur, maka sekolah akan terlambat memanfaatkan dana BOS untuk operasional sekolah. Proses Retur kurang lebih satu bulan, tergantung kecepatan sekolah melakukan perubahan data, Dinas Pendidikan melakukan approval, dan Pihak Bank melakukan konfirmasi.

b. PENYALURAN DITUNDA, penyaluran dapat ditunda sampai batas waktu yg belum dapat ditentukan. Tergantung dari kecepatan sekolah melakukan update data dan pihak bank melakukan konfirmasi  serta tidak ada kendala sistem/teknis.

4. Permasalahan Retur diantaranya : sekolah melakukan perubahan jenis nomor rekening (dari rekening tabungan ke giro), sekolah melakukan perubahan atas nama rekening, rekening sekolah tutup, dan kesalahan kode bank. Hal diatas terjadi setelah dilakukan proses matching.

5. Jika akan melakukan perubahan Rekening satuan pendidikan, maka dapat dilakukan setelah proses Penyaluran Tahap 2, dan disinkronisasi sebelum cut off tahap  3 dilakukan yaitu 31 Agustus 2020.

Demikian dan terimakasih, agar menjadi perhatian untuk kelancaran penyaluran BOS pada Tahap 2.

Daftar Sekolah Yang Belum Update Rekening BOS 2020; DISINI

Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang ke 3

One Be 4/01/2020
Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang ke 3

Blogpendidikan.net - Penyaluran dana BOS Tahap 1 gelombang 1 dan 2 telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 1 silahkan untuk mengecek daftar sekolahnya untuk penerimaan dana BOS Tahap 1.

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 3;

* Salinan SK; UNDUH
* Lampiran Daftar 1; UNDUH
* Lampiran Daftar 2; UNDUH

Baca Juga; Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

Demikian informasi ini semoga bermanfaat... dan jangan lupa berbagi. Salam Pendidikan

Kemendikbud; Dana BOS Bisa Digunakan Untuk Pencegahan COVID-19 Diantaranya Pengadaan Hand Sanitizer

One Be 3/26/2020
Kemendikbud; Dana BOS Bisa Digunakan Untuk Pencegahan COVID-19 Diantaranya Pengadaan Hand Sanitizer

Blogpendidikan.net - Sebagai langkah nyata pencegahan penyebaran virus corona, satuan pendidikan ( sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lain) perlu memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk pencegahan virus corona (Covid-19) pada satuan pendidikan. Dalam Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pelaksanaan UN 2020, Kemendikbud juga menganjurkan siswa untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum dan sesudah ujian nasional. "Sehingga sekolah-sekolah didorong untuk menyediakan hand sanitizer," papar Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno

Lebih lanjut Totok menjelaskan, untuk dapat memenuhi kebutuhan hand sanitizer, sekolah bisa menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli hand sanitizer. "Saya kira [dana] BOS itu sangat elligible untuk membeli itu karena itu kebutuhan sekolah, bagian dari operasional dan bahkan sangat penting untuk kondisi sekarang," imbuh Totok. Izin penggunaan Dana BOS untuk membeli hand sanitizer juga dipaparkan oleh Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dasar dan Menengah Kemendikbud Harris Iskandar di kesempatan yang sama. 

Baca Juga; Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

"Sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membeli hand sanitizer yang nantinya ditaruh di sekolah," kata Harris.

Harris lebih lanjut berpendapat, sekolah di Indonesia dinilai telah siap untuk menggunakan Dana BOS untuk membeli hand sanitizer karena Dana BOS tahap 1 sudah disalurkan. Walau belum semua sekolah menerima, kata Harris, namun Dana BOS sudah diterima oleh sekitar 136.000 sekolah. Hanya 4.000 sekolah yang belum mendapat pencairan karena masih menunggu verifikasi dan validasi. 

Diharapkan semua telah selesai saat pelaksanaan ujian nasional. "Begitu selesai langsung ditransfer ke rekening sekolah," imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Harris juga menjelaskan terkait 16 poin dalam surat edaran pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. 

Berikut 16 protokol penanganan Covid-19 di lingkungan pendidikan tersebut: 

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi Covid-19. 
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. 
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya. 
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
5. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/ pilek sakit tenggorokan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. 
6. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam batuk/ pilek sakit tenggorokan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain. 
7. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada). 
8. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. 
9. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu. 
10. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 
11. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang. 
12. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. 
13. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb). 
14. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata). 
15. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan. 
16. Warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19 (lnformasi daftar negara dengan transmisi lokal COVlD-19 dapat diakses.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah Corona, Kemendikbud: Dana BOS Bisa Dipakai Beli Hand Sanitizer", https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/12/120449871/cegah-corona-kemendikbud-dana-bos-bisa-dipakai-beli-hand-sanitizer?page=all.
Penulis : Ayunda Pininta Kasih
Editor : Yohanes Enggar Harususilo

Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

One Be 3/25/2020
Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

Blogpendidikan.net - Penyaluran dana BOS Tahap 1 gelombnag I telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 1 silahkan untuk mengecek daftar sekolahnya untuk penerimaan dana BOS Tahap 1.

Baca Juga; Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang ke 3

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2;

* Salinan SK; UNDUH
* Lampiran Daftar 1; UNDUH
* Lampiran Daftar 2; UNDUH

Demikian informasi ini semoga bermanfaat...

Aplikasi RKAS Resmi Untuk Dana BOS Tahun 2020

One Be 3/11/2020
Aplikasi RKAS Resmi Untuk Dana BOS Tahun 2020
Aplikasi RKAS Resmi Untuk Dana BOS Tahun 2020
Blogpendidikan.net - Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 merupakan salah satu implementasi Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mekanisme baru dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS Reguler diharapkan meningkatkan daya dukung BOS untuk kebutuhan operasional sekolah. Mendukung program BOS yang transparan dan akuntabel sekolah diharuskan memperhatikan ketentuan pengelolaan Dana BOS Reguler di sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah.

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan sistem yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan input RKAS oleh Tim BOS sekolah. Untuk melakukan proses input RKAS pada periode anggaran tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah merilis ARKAS Versi 2.0.
Pembaruan ARKAS versi 2.0 mengakomodir perubahan sesuai mekanisme BOS reguler tahun 2020, diantaranya yaitu:
* Pembaruan tampilan
* Perubahan Aktivasi BKU dari Triwulan ke Tahapan
* Perubahan laporan realisasi (K7a) per Triwulan menjadi per Semester
* Referensi Kode menggunakan aturan juknis BOS terbaru
* Salin Anggaran tahun sebelumnya untuk SMA, SMK dan SLB di hapus dikarenakan berbeda total referensi kode nya
* Pilihan guru yang ber-NUPTK dan belum bersertifikat pada saat memilih kegiatan Pembayaran Honor Guru
* Pilihan tenaga administrasi saat memilih kegiatan Pembayaran Honor Tenaga Administrasi
* Pilihan pegawai perpustakaan saat memilih kegiatan Pembayaran Honor Pegawai Perpustakaan
* Pilihan Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan saat memilih kegiatan Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan
* Data Siswa update berdasarkan Kepmendikbud
* Penambahan anggaran SilPA BOS Afirmasi / Kinerja

Berikut petunjuk installasi ARKAS Versi 2.0
1. Unduh aplikasi ARKAS Versi 2.0 pada laman http://rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id/download
2. Install ARKAS Versi 2.0 sampai dengan selesai
3. Bagi sekolah yang telah menginstal ARKAS versi sebelumnya, maka dapat langsung melakukan installasi

ARKAS versi 2.0 tanpa harus melakukan install ulang Aplikasi ARKAS terlebih dahulu Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP sesuai dengan
kewenangannya diharapkan mensukseskan proses input RKAS di satuan pendidikan melalui ARKAS.

Antara Kebijakan Dana BOS dan Nasib Guru Honorer Yang Akan Dihapus

One Be 3/04/2020
Antara Kebijakan Dana BOS dan Nasib Guru Honorer Yang Akan Dihapus
Kebijakan Menteri Pendidikan yang membolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer maksimal 50 % mengundang banyak polemik.  Di satu sisi seolah menggembirakan untuk kalangan pendidik, di sisi lain menunjukkan kerapuhan kebijakan yang sebelumnya dilontarkan oleh para pengelola negeri ini.

Sebab, Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah gembor-gembor hendak menghapus tenaga honor termasuk dari kalangan guru. Mereka dijanjikan hendak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lazimnya pernyataan kerap bertolak belakang dengan kenyataan. Terlebih antarmenteri pun belum satu pandangan. Terlebih dalam dunia pendidikan dari tahu ke tahun selalu berubah kebijakan, terutama yang menyangkut kurikulum dan kesejahteraan guru. Celakanya, antarpetinggi negeri kerap tidak satu suara. Akhirnya, wacana kadung berkembang liar, kepastian tak kunjung ajeg, dan pihak sekolah terutama anak-anak didiklah yang menjadi korban. 

Hal itu makin diperparah dengan kebijakan atawa lontaran para kepala daerah. Misal, Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaan (Juknis-Juklak) ihwal sekolah gratis alias non-SPP untuk siswa SMA belum ada, tetapi kepala daerah terus melontarkan wacana di depan awak media. Maka, sekolah juga yang didera kebingungan. Orang tua dan anak-anak mempertanyakan, para aktivis mengadakan aksi jalanan, sedangkan kebijakan nyata di lapangan belum terorganisasi dengan rapi.  

Maka, saling berburuk sangka takterelakkan. Hal itu menunjukkan garis koordinasi, komunikasi, dan instruksi antarpemerintah pusat, daerah, dan sekolah belum berjalan dengan baik. Tak sedikit, karena, mungkin, ego kepala daerah yang berlatar parpol berbeda, turut membuat kebijakan jadi macet bahkan silang sengkarut. 

Nasib Guru Keberadaan guru adalah salah satu unsur dalam dunia pendidikan. Masalah lain adalah sumber daya manusia, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Namun, dalam ruang ini khusus membahas persoalan nasib guru. Dari berbagai masalah nasib guru di Indonesia, jika dijaring, disaring, dan diangkat ke permukaan maka masalah guru itu hanya dua: kompetensi dan keuangan pribadi. Kedua unsur itu saling memengaruhi dan tidak elok jika berdiri sendiri. Bukan hal yang aneh guru di sekolah mengajar tidak sesuai dengan latar pendidikan yang dimiliki. Misal, sarjana (pendidikan) ekonomi mengajar bahasa Sunda. 

Meski, mungkin ihwal materi pelajaran dapat dipelajari, akan tetapi kita mengabaikan dasar profesional, prosedural, dan proposional adalah sebentuk pengingkaran keilmuan. Jika sejak mula menyimpangsiurkan hal tersebut berarti sedari awal kita sudah mengingkari makna mulia pendidikan.
Ketika sertifikasi didengungkan, lalu terlaksanakan, dan uang sertfikasi terbayarkan, tidak otomatis kompetensi guru langsung melejit. 

Bukti sahihnya daya baca dan daya tulis kaum guru tetap kurang, literasi anak masih tetap minim, serta cara mengajar di dalam dan di luar kelas masih menggunakan cara-cara lama alias miskin kreasi baru. Bahkan, tidak sedikit guru PNS yang sudah sertifikasi pun malas-malasan datang ke kelas. Hanya saja efek baik dari sertifikasi tak boleh dimungkiri. 

Bila baheula guru berkarib dengan citra kemiskinan, kini sejumlah guru pegawai negeri sipil dan bersertifikasi pergi ke sekolah mengendarai mobil cukup bagus. Tidak sedikit pula guru-guru tersebut sudah menunaikan ibadah umrah dan haji. Itulah kabar gembira dan memang diharapkan para guru. Kebijakan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga zaman Joko Widodo itu patut dijaga dan terus ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas. Terutama uang sertifikasi mesti berbanding lurus dengan kualitas mendidik dan hasil didikan. 

Akan tetapi, tidak semua guru mengalami nasib beruntung. Jumlah PNS tiap tahun terus menyusut. Misal, dalam lima tahun dalam satu sekolah sudah pensiun delapan guru PNS. Namun sekolah tersebut belum mendapatkan guru PNS pengganti. 

Dalam titik ini penarikan guru honorer adalah solusi. Sebab pemerintah pusat atau daerah tidak segera mengganti guru PNS yang purnabakti. Jika satu sekolah dalam lima tahun delapan guru PNS pensiun tanpa ada pengganti, kalikan saja jumlahnya dengan puluhan ribu sekolah di Indonesia. Jadi, membengkaknya pegawai atau guru honorer itu imbas dari pemerintah yang tidak siap dalam sistem kepegawaian. 

Masalah kian membuncah manakala guru honorer mogok mengajar karena aspirasinya kurang didengar dan kurang diperjuangkan. Jika demikian, lagi-lagi, para anak didik yang menjadi korban. Kini muncul wacana dana BOS boleh untuk “menggaji” guru honorer maksimal 50%. Sekilas ini adalah angin surga. Sudah ramai di media. 

Tetapi juknis dan juklak belum diterima pihak sekolah, sebagai lembaga berhubungan langsung dengan guru honorer. Bagaimana pula dengan wacana penghapusan pegawai honor seperti yang diungkapkan Mendagri dan Menpan RB? 

Kok, jadi ambivalen bin paradoks. Malah, di sejumlah sekolah BOS itu untuk BOSS. Ya, penyelewengan dana BOS oleh oknum kepala sekolah yang kerap melibatkan komite dan unsur pendidikan lainnya. Kasus BOSS yang menyelewengkan BOS dan dicokok aparat hukum bisa makin banyak jika rencana dana BOS langsung terkirim ke rekening sekolah atau bendahara sekolah. Sekarang saja via pemerintah daerah tak sedikit yang tersangkut urusan hukum, terlebih jika diterima dan dikelola langsung. 

Pertanyaan lain, untuk “penggajian” guru honorer apa hanya melalui dana BOS? Saya pikir, untuk memberi guru honor tidak mesti menggunakan BOS, tetapi mencari atau membuat pos anggaran khusus. Itu lebih berterima akal sehat. Akhir alinea, upaya meningkatkan kesejahteraan guru itu bagus dan harus didukung semua pihak. Namun, kebijakan yang dikeluarkan mesti dibarengi dengan aturan teknis dan sudah disosialisasikan kepada semua unsur pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkannya pun kudu saling menguatkan dengan kebijakan dari berbagai kementerian.
Tulisan; Djasepudin
Pada URL https://www.ayobandung.com

Alokasi Gaji Guru Honorer Akan Ditingkatkan Lagi Melalui Dana BOS

One Be 3/04/2020


Blogpendidikan.net - Simak baik-baik informasi berikut ini, dkutip dari https://nasional.kompas.com/ tentang "gaji guru honorer akah ditingkatkan lagi melalui dana BOS, Pemerintah berupaya meningkatkan alokasi gaji guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu menjadi salah satu topik rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Menurut Muhadjir Effendy, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diizinkan mengalokasikan 50 persen dana BOS untuk pembayaran gaji honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Alokasi maksimum ini perlu disamakan dengan Kementerian Agama yang telah mengalokasikan maksimum 30 persen untuk pembayaran gaji guru honorer di madrasah. "Ini perlu dijaga agar perbedaan policy (kebijakan) tidak menimbulkan perbedaan di lapangan antara Kemenag dengan Kemendikbud. Saya minta ada satu bahasa lah dalam memahami masalah BOS," kata Muhadjir Effendy, di sela rapat.

Walau secara struktural beda, karena di Kemenag semua madrasah masih di tangan pusat (Kemenag). Sementara di Kemendikbud sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah," sambung dia. Muhadjir Effendy sekaligus menekankan soal percepatan penyaluran dana BOS. Menurut dia, semestinya, Kemendikbud dan Kemenag harus memangkas tahapan penyaluran dana BOS agar dapat segera dirasakan oleh penerima manfaat. "Kita akan membahas tentang masalah percepatan BOS yang semula empat tahap sekarang jadi tiga tahap. Bahkan untuk Kementerian Agama, dua tahap ya," ujar Muhadjir Effendy.

Kementerian Keuangan sudah menyetujui mekanisme percepatan penyaluran dana BOS. Percepatan penyaluran dana BOS, lanjut Muhadjir Effendy, yakni dengan tidak lagi melewati rekening kas umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota seperti sebelumnya. Dana BOS saat ini masuk ke rekening kas umum negara, kemudian langsung dicairkan ke masing-masing sekolah atau madrasah negeri. "Terutama yang melalui Kemendikbud. Sebetulnya ini pernah dilakukan pada tahun 2009-2010," lanjut Muhadjir Effendy. Khusus untuk madrasah negeri, ia meminta perlu dibentuk satuan kerja agar percepatan penyaluran dana BOS dengan dua tahap dapat segera terlaksana.
sorce; https://regional.kompas.com/
;Pemerintah akan Tingkatkan Alokasi Gaji Guru Honorer pada Dana BOS

Berikut Rincian Penggunaan Dana BOS Berdasarkan 12 Komponen Pembiayaan

One Be 3/01/2020
Blogpendidikan.net - Dana BOS Tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya, perbedaan yang sangat signifikan dan yang menonjol yaitu tentang pembayaran honor bagi guru Honorer yang memiliki NUPTK, dan kenaikan dari masing-masing jenjang sekolah sebesar Rp. 100.000 rupiah/siswa.

Ada 12 komponen pembiayaan dana BOS yang harus dipenuhi dalam anggaran penggunaan dana BOS di setiap sekolah dengan rincian masing-masing komponennya sebagai berikut;

1) pembiayaan penerimaan peserta didik baru meliputi: 
a) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
b) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
c) penentuan peminatan bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d) pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
e) kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan;

2) pembiayaan pengembangan perpustakaan digunakan untuk: 
a) penyediaan buku teks utama dengan ketentuan:
(1) disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan;
(2) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
(3) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan;
(4) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian; dan
(5) buku yang dibeli oleh Sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di Sekolah;
b) penyediaan buku teks pendamping dengan ketentuan:
(1) disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan; dan
(2) buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
c) penyediaan buku non teks dengan ketentuan:
(1) Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi Sekolah; dan
(2) buku yang dibeli Sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah; dan/atau d) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan;

3) pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler digunakan untuk: 
a) kegiatan pembelajaran meliputi:
(1) penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran;
(2) pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian;
(3) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dan pengembangan buku elektronik;
(4) pembelian atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran digital;
(5) pembelian perangkat lunak atau peranti lunak asli dan/atau pengembangan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran;
(6) pengembangan kegiatan literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di Sekolah; dan/atau
(7) pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran; dan/atau
b) kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
(1) mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah, termasuk pembiayaan lomba di Sekolah;
(2) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau
(3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler;

4) pembiayaan kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran meliputi:
a) pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian sekolah berbasis komputer dan/atau ujian lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian; dan/atau
b) pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran di Sekolah;

5) pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin Sekolah, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan meliputi: 
a) pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, akreditasi, administrasi, layanan umum, tata usaha dan perkantoran;
b) pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan Sekolah meliputi tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan/atau alat kesehatan dan keselamatan sejenisnya;
c) pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS Sekolah, tidak termasuk komponen honor;
d) biaya perjalanan dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan Sekolah di bank atau kantor pos;
e) biaya perjalanan dalam rangka koordinasi dan pelaporan program dana BOS Reguler kepada dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
f) penggandaan laporan dan/atau pembiayaan korespondensi;
g) pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara laman Sekolah dengan domain sch.id;
h) pembiayaan kegiatan pengembangan Sekolah meliputi kegiatan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata, atau kegiatan pengembangan lainnya;
i) pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keamanan dan kebersihan Sekolah;
j) pembiayaan pengelolaan Sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian antara lain perencanaan, pembukuan, dan penyusunan laporan melalui aplikasi RKAS, penyampaian laporan hasil belajar melalui aplikasi e-rapor, dan pendataan melalui aplikasi Dapodik;
k) pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik, antara lain untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan;
l) pembiayaan bagi Sekolah yang berada di daerah yang mengalami bencana alam berdasarkan pernyataan resmi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai penanggulangan dampak darurat bencana selama masa tanggap darurat;
m) penyediaan konsumsi; dan/atau
n) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional administrasi kegiatan Sekolah;

6) pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi: 
a) pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
b) pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

7) pembiayaan langganan daya dan/atau jasa digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional Sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan; 

8) pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana Sekolah meliputi: 
a) perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan Sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan seperti:
(1) penutup atap;
(2) penutup plafond;
(3) kelistrikan;
(4) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
(5) pengecatan; dan/atau
(6) penutup lantai;
b) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c) perbaikan toilet Sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
d) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang belum memiliki air bersih;
e) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan; f) pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
g) pemeliharaan taman dan fasilitas Sekolah lainnya;
h) penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan/atau i) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah.

9) Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran Biaya penyediaan alat multi media pembelajaran merupakan pembiayaan dalam rangka penyediaan kebutuhan alat multi media pembelajaran mengacu pada hasil analisa kebutuhan meliputi: 
a) komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
b) printer atau printer plus scanner;
c) laptop;
d) Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
e) alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

10) pembiayaan penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama meliputi:
a) biaya untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
b) biaya untuk penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek;
c) biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas;
d) biaya untuk pemagangan guru di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
(1) mengikuti pelatihan kerja di industri;
(2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory;
(3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;
(4) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi; (5) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
(6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri;
e) biaya untuk penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk didalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi; dan/atau
f) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;

11) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Rincian pembiayaan meliputi: 
a) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau SMALB;
b) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK atau SMALB;
c) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dengan TOEIC (Test Of English For International Communication) yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Penyelenggaraan TOEIC hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi pengembang TOEIC sebagai distributor untuk TOEIC di Indonesia; dan/atau
d) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau

12) pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
(2) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
(3) belum memiliki sertifikat pendidik; dan
b) dalam hal terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap guru sebagaimana dimaksud pada huruf a) maka honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan aparatur sipil negara di Sekolah.

Demikian informasi tentang Berikut Rincian Penggunaan Dana BOS Berdasarkan 12 Komponen Pembiayaan, semoga bermanfaat. Salam pendidikan

Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang 1

One Be 2/28/2020
Blogpendidikan.net - Berikut ini www.blogpendidikan.net akan berbagi informasi Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang 1.

Untuk melihat daftar tersebut silahkan download pada link berikut ini; DOWNLOAD

Hati-hati Ada 16 Larangan Penggunaan Dana BOS Wajib Anda Ketahui

One Be 2/26/2020

Blogpendidikan.net - Kemdikbud telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Permendikbud tersebut untuk mendukung Merdeka Belajar. Ada 10 Komponen yang dalam pembiayaan dan pengelolaan Dana BOS reguler harus di anggarkan namun ada juga hal yang harus diperhatikan untuk tidak masuk dalam larangan pembelanjjan dana BOS Reguler.

16 larangan penggunaan dana BOS 
Ada 16 larangan penggunaan dana BOS ini. Apa saja itu? Ini yang harus diperhatikan pihak sekolah agar dana BOS benar-benar sesuai penggunaannya. Berikut larangan penggunaan dana BOS dilansir dari laman https://bos.kemdikbud.go.id/ antara lain;
1. Disimpan dengan maksud dibungakan. 
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA/SMK atau software sejenis. 
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya.
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/ kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 
7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya. 
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah). 
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 
10. Membangun gedung/ruangan baru. 
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKJ) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 
12. Menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar. 
14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah. 
15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. 
16. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS SM/SMK perpajakan program BOS SMA/SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa berbagi. Salam pendidikan

PGRI Meminta Revisi Juknis BOS Untuk Guru Honorer

One Be 2/24/2020
Blogpendidikan.net - Sekelumit persoalan yang dihadapi Juknis BOS tentang 50 persen untuk pembayaran gaji honorer, namun sebagian besar guru honorer belum memiliki NUPTK.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merevisi petunjuk teknis (juknis) pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer. PGRI menilai, syarat menerima gaji dari dana BOS yang harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik (NUPTK) merugikan guru honorer.

Kami mengusulkan agar juknis untuk pemanfaatan dana BOS untuk honorer diperbaiki. Sebab syarat NUPTK bagi honorer yang menerima honor dana BOS sangat sulit dipenuhi, kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, dalam Konkernas PGRI, Jakarta.

Unifah mengungkapkan, syarat NUPTK sulit didapatkan oleh guru honorer, lantaran harus melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Namun di sisi lain, Kepala Daerah tidak diperbolehkan memberikan SK kepada honorer sesuai dengan PP 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Alhasil, dengan syarat tersebut guru honorer yang selama ini digaji oleh sekolah dengan dana BOS tidak bisa lagi menerima honor. "Kawan-kawan honorer yang selama ini menerima honor dari BOS sebelumnya terancam tidak dapat lagi menerima honor dari BOS karena kebijakan tersebut. Jadi itu kami mohon tinjau kembali," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengaku tengah mengkaji cara terbaik agar guru honorer bisa dengan mudah mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ia pun mengakui berdasarkan informasi di lapangan mereka sulit mendapatkan NUPTK.

Kami dengar di lapangan memang pada sulit, kami kaji dulu dan lihat apa kesulitannya yang di lapangan, kata Nadiem kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Semoga ada titik terang bagi guru honorer yang belum memiliki NUPTK. Salam pendidikan.

Daftar Sekolah Yang Belum Update Rekening BOS Sekolah

One Be 2/23/2020
Blogpendidikan.net - Penyaluran dana BOS tahap 1 suda terlaksana, namun masih banyak sekolah yang belum update atau mengirimkan rekening sekolahnya melalui Dapodik sekolah masing-masing. Penyaluran BOS tahap 1 dilakukan pada bulan januari dan menghimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk mengupdate dapodik sekolah dengan rekening BOS sekolah.

Diharapkan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi dan juga LPMP sesuai dengan kewenangannya untuk mendorong sekolah di daerahnya segera melakukan verifikasi dan update rekening yang valid sebelum tanggal 18 Februari 2020 pukul 23.59 WIB.

Sekolah dengan rekening tidak valid harus segera menghubungi bank penyalurnya dan selanjutnya melakukan update data rekening validnya melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Update data rekening valid pada laman bos.kemdikbud.go.id paling lambat dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 23.59 WIB. Dan apabila sampai dengan tanggal tersebut belum melakukan update data rekening valid, maka BOS TIDAK DAPAT DISALURKAN.

Berikut Daftar Sekolah Yang Belum Update Rekening BOS Sekolah, dapat anda klik pada link berikut; https://bos.kemdikbud.go.id/index.php/news/detail/5e4a0ec1d7bf8b764f8b4573

Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020

One Be 2/10/2020
BlogPndidikan.net - Paparan ini menjelaskan beberapa Poin yang dianggap penting untuk kita ketahui bersama. Adapun point tersebut adalah sebagai berikut:

A. Perubahan Penyaluran 
Tahapan penyaluran pada Juknis BOS tahun 2020 sebanyak 3 tahap dengan cut off data hanya 1 kali (31 Agustus tahun sebelumnya). Hal ini berbeda dengan Jukni BOS sebelumnya dimana tahapan penyalurannya sebanyak 4 kali dengan cut off data sebanyak 2 kali.


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020 disalurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing dengan penetapan SK sekolah penerima BOS langsung dari Mendikbud. Hal ini berbeda dengan proses penyaluran BOS pada tahun sebelumnya. Ditahun 2019, Penyaluran dana BOS disalurkan melalu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. 

B. Perubahan Harga Satuan 
Ditahun 2020 harga satuan per BOS 1 peserta didik setiap tahun:

SD sebesar Rp.900.000,-

SMP sebesar Rp.1.100.000,-
SMA sebesar Rp. 1.500.000,-
SMK tetap 
SLB tetap

C. Penggunaan Dana BOS
Berdasarkan paparan dijelaskan bahwa ditahun 2020 ini terdapat beberapa perubahan terkait penggunaan dana BOS. Adapun perubahannya adalah:
1. Pada Juknis BOS 2019 pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan serta non kependidikan pada sekolah negeri maksimal 15% dan pada sekolah swasta maksimal 30% dengan kriteria guru honor adalah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan mendapatkan penugasan dari pemda dengan memperhatikan analisis kebutuhan guru. Sedangkan ditahun 2020, pembayaran guru honor dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah yayasan maksimal 50% dengan kriteria guru honor pada sekolah negeri dan guru tetap yayasan sebagai berikut: tercatat pada dapodik per 31 Desember 2019, memiliki NUPTK serta tidak atau belum menerima tunjangan profesi guru 
2. Salah satu penggunaan  BOS pada tahun 2020 adalah untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah. Hal ini berbeda dengan dengan Juknis BOS tahun 2019 dimana salah satu penggunaan BOS adalah untuk pembiayaan pengelolahan sekolah
3. Pada juknis BOS 2020, berdasarkan paparan dijelaskan bahwa tidak membatasi pembelian buku teks dan non teks seperti halnya di juknis BOS tahun 2019
4. Pembiayaan terkait alat multi media pada juknis BOS tahun 2020 yang dibeli tidak ditentukan kuantitas serta kualitasnya. 

D. Komponen Penggunaan BOS tahun 2020
Komponen penggunaan BOS tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
2. Pengembangan Perpustakaan
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
4. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran;
5. Administrasi kegiatan Sekolah;
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;
7. Langganan Daya dan Jasa;
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran;
10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P1.
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan UjiKompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC) dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK; dan/atau 
12. Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Download Paparan Perubahan Juknis BOS Tahun 2020: DISINI