Showing posts with label BOS. Show all posts
Showing posts with label BOS. Show all posts

Cek Daftar Sekolah Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2

One Be 6/19/2020
Cek Daftar Sekolah Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2

BlogPendidikan.net
- Penyaluran dan pencairan dana BOS dibagi atas 3 tahap dengan mekanisme gelombang pencairan 1, 2 dan 3. proses pencairan dana BOS berdasarkan gelombang berselang 1 bulan per gelombangnya. 

Bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dan pencairan dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2, dimohon bagi sekolah dan operator untuk memperhatikan data valid sekolah pada dapodik. 


silahkan untuk mengecek daftar sekolah penerima dan pencairan dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2 bagi sekolah yang belum menerima dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2 silahkan untuk mengecek pada link di bawah.



Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 2 gelombang Ke 1 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/ dan tahap 2 juga telah disalurkan ke rekening sekolah masing-masing.

Cek Daftar Sekolah Penerima dan Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2 Tahun 2020:

1. Prov. Aceh >>> LIHAT DISINI
2. Prov. Bali >>> LIHAT DISINI
3. Prov. Bangka Belitung >>> LIHAT DISINI
4. Prov. Banten >>> LIHAT DISINI
5. Prov. Bengkulu >>> LIHAT DISINI
6. Prov. D.I Yogyakarta >>> LIHAT DISINI
7. Prov. DKI Jakarta >>> LIHAT DISINI
8. Prov. Gorontalo >>> LIHAT DISINI
9. Prov. Jambi >>> LIHAT DISINI
10. Prov. Jawa Barat >>> LIHAT DISINI
11. Prov. Jawa Tengah >>> LIHAT DISINI
12. Prov. Jawa Timur >>> LIHAT DISINI
13. Prov. Kalimantan Barat >>> LIHAT DISINI
14. Prov. Kalimantan Selatan >>> LIHAT DISINI
15. Prov. Kalimantan Tengah >>> LIHAT DISINI
16. Prov. Kalimantan Timur >>> LIHAT DISINI
17. Prov. Kalimantan Utara >>> LIHAT DISINI
18. Prov. Kep. Riau >>> LIHAT DISINI
19. Prov. Lampung >>> LIHAT DISINI
20. Prov. Maluku >>> LIHAT DISINI
21. Prov. Maluku Utara >>> LIHAT DISINI
22. Prov. NTB >>> LIHAT DISINI
23. Prov. NTT >>> LIHAT DISINI
24. Prov. Papua >>> LIHAT DISINI
25. Prov. Papua Barat >>> LIHAT DISINI
26. Prov. Riau >>> LIHAT DISINI
27. Prov. Sulawesi Barat >>> LIHAT DISINI
28. Prov. Sulawesi Selatan >>> LIHAT DISINI
29. Prov. Sulawesi Tengah >>> LIHAT DISINI
30. Prov. Sulawesi Tenggara >>> LIHAT DISINI
31. Prov. Sulawesi Utara >>> LIHAT DISINI
32. Prov. Sumatera Barat >>> LIHAT DISINI
33. Prov. Sumatera Selatan >>> LIHAT DISINI
34. Prov. Sumatera Utara >>> LIHAT DISINI

Pencairan dan penyaluran Dana BOS cek Provinsi dan Kabupaten/Kota asal Sekolah anda. pada link diatas. Bagi sekolah yang tidak tetertera nama sekolah pada data kemendikbud segera mengecek data dapodik khususnya rekening sekolah jika ada perubahan segera lakukan singkronisasi data pada server dapodik pusat kemendikbud.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan

Keterlambatan Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang 2 Karena Adanya Masalah Teknis Perbedaan Data, Disdik Dampingi Sekolah

One Be 6/18/2020
Keterlambatan Pencairan Dana BOS Tahap 2 Gelombang 2 Karena Adanya Masalah Teknis Perbedaan Data, Disdik Dampingi Sekolah

Sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi mengaku jika dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tahap 2 gelombang 2 belum cair. Kondisi ini berdampak langsung untuk guru honorer karena sumber dana untuk gaji mereka adalah anggaran BOS.

Belum diketahui jumlah pasti berapa sekolah yang dana bosnya terlambat cair di Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Umum PGRI cabang Cibadak Epi Mulyadi menjelaskan diwilayahnya (cibadak) ada 11 sekolah yang belum menerima dana BOS. “Gaji guru honorer jadinya belum bisa dibayar karena dimasa pandemi ini sulit mencari dana talangan,” jelasnya kepada sukabumiupdate.com.

Selain itu, pihak sekolah harus melaksanakan jujnis BOS terkait penanggulangan Covid-19 untuk membeli masker dan sarana lain. “Kami harus sudah memberi laporan penggunaan dana BOS untuk covid 19 batas terakhir tanggal 19 Juni ini. Tapi masih banyak sekolah yang belum menerima bos,” jelasnya.

Menyikapi hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ada edaran dari pengelola Sistem Informasi (SIM) BOS Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) bahwa keterlambatan salur BOS tahap 2 gelombang 2 karena adanya masalah teknis perbedaan data.

Melalui pesan singkat, Kadisdik Kabupaten Sukabumi M Solihin membeberkan sejumlah masalah teknis yang menghambat pencairan dana BOS tersebut. Pertama adanya perberdaan penulisan nama sekolah dengan nama di rekening, contohnya nama sekolah SMPN 1, nama di rekening SMP Negeri 1.

Ada juga ketidaksesuaian nama bank dan kode atau tidak diisi di SIM rekening BOS Kemdikbud. Ada juga laporan terkait masalah input data nomor NPWP dan nomor rekening kurang digit.

“Karena penyaluran dana BOS itu dari pusat langsung ke rekening sekolah maka langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi juga melakukan langkah-langkah pendampingan agar masalah tersebut cepat diselesaikan,” jelas Solihin.

Dinas Pendidikan ujar Solihin senantiasa menyampaikan informasi kepada seluruh sekolah untuk melakukan perbaikan verifikasi dan validasi rekening. 

Untuk sekolah yang melakukan perbaikan segera mengakses link yang sudah diberikan oleh kemendikbud (di http://bos.kemdikbud.go.id/rekening)

“Dinas memantau perkembangan kesalahan data sekolah melalui provinsi dan pusat dan selanjutnya disampaikan kepada sekolah untuk segera melakukan perbaikan. Kami juga terus komunikasi dengan bank penyalur. Informasi terakhir diterima dari BJB (Bank Jabar Banten) data perbaikan BOS untuk gelombang dua sudah banyak yang masuk,” pungkasnya.

Kebijakan Baru Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi COVID-19 Termasuk Pembayaran Honorer

One Be 6/16/2020
Kebijakan Baru Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi COVID-19 Termasuk Pembayaran Honorer

BlogPendidikan.net
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan pendidikan kesetaraan dipastikan dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan di masa kedaruratan Covid-19.

Tak terkecuali untuk pembayaran honor para guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan per 31 Desember 2019 yang belum mendapatkan tunjangan profesi serta telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

"Mengenai persentase penggunanya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem, seperti dikutip melalui keterangan resmi, Selasa (16/6/2020).

Dana-dana tersebut, sambung Nadiem, juga bisa digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembersih kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 19/2020 tentang perubahan petunjuk teknis BOS dan Permendikbud 20/2020 tentang perubahan petunjuk teknis BOP PAUD.

Adapun khusus BOP PAUD dan kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan kesetaraan pun dilonggarkan menjadi tanpa batas.

"Penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama," katanya.

Daftar Daerah Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 dan 2

One Be 6/14/2020
Daftar Daerah Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 dan 2

Penyaluran dana BOS dibagi atas 3 tahap dengan mekanisme gelombang pencairan 1, 2 dan 3. proses pencairan dana BOS berdasarkan gelombang berselang 1 bulan per gelombangnya. 

Bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 2 gelombang ke 1, 2 dan 3, dimohon bagi sekolah dan operator untuk memperhatikan data valid sekolah pada dapodik. silahkan untuk mengecek daftar daerah sekolah penerima dana BOS Tahap 1, 2 dan 3 saat ini masih dalam proses ferivikasi penyaluran dana BOS Tahap 2 gelombang ke 2, bagi sekolah yang dana BOS nya retur.

Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 2 gelombang Ke 1 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/ dan tahap 2 masih sebagian kecil sekolah mendapatkan dana BOS tahap 2 gelombang ke 2.

Bagi sekolah yang belum menerima dana BOS tahap 2, silahkan untuk mengecek pada link dibawah ini.

Daftar Daerah Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 dan 2 Tahun 2020:

1. Prov. Aceh >>> LIHAT DISINI
2. Prov. Bali >>> LIHAT DISINI
3. Prov. Bangka Belitung >>> LIHAT DISINI
4. Prov. Banten >>> LIHAT DISINI
5. Prov. Bengkulu >>> LIHAT DISINI
6. Prov. D.I Yogyakarta >>> LIHAT DISINI
7. Prov. DKI Jakarta >>> LIHAT DISINI
8. Prov. Gorontalo >>> LIHAT DISINI
9. Prov. Jambi >>> LIHAT DISINI
10. Prov. Jawa Barat >>> LIHAT DISINI
11. Prov. Jawa Tengah >>> LIHAT DISINI
12. Prov. Jawa Timur >>> LIHAT DISINI
13. Prov. Kalimantan Barat >>> LIHAT DISINI
14. Prov. Kalimantan Selatan >>> LIHAT DISINI
15. Prov. Kalimantan Tengah >>> LIHAT DISINI
16. Prov. Kalimantan Timur >>> LIHAT DISINI
17. Prov. Kalimantan Utara >>> LIHAT DISINI
18. Prov. Kep. Riau >>> LIHAT DISINI
19. Prov. Lampung >>> LIHAT DISINI
20. Prov. Maluku >>> LIHAT DISINI
21. Prov. Maluku Utara >>> LIHAT DISINI
22. Prov. NTB >>> LIHAT DISINI
23. Prov. NTT >>> LIHAT DISINI
24. Prov. Papua >>> LIHAT DISINI
25. Prov. Papua Barat >>> LIHAT DISINI
26. Prov. Riau >>> LIHAT DISINI
27. Prov. Sulawesi Barat >>> LIHAT DISINI
28. Prov. Sulawesi Selatan >>> LIHAT DISINI
29. Prov. Sulawesi Tengah >>> LIHAT DISINI
30. Prov. Sulawesi Tenggara >>> LIHAT DISINI
31. Prov. Sulawesi Utara >>> LIHAT DISINI
32. Prov. Sumatera Barat >>> LIHAT DISINI
33. Prov. Sumatera Selatan >>> LIHAT DISINI
34. Prov. Sumatera Utara >>> LIHAT DISINI

Pencairan dan penyaluran Dana BOS cek Provinsi dan Kabupaten/Kota asal Sekolah anda. pada link diatas. Bagi sekolah yang betertera nama sekolah pada data kemendikbud segera mengecek data dapodik khususnya rekening sekolah jika ada perubahan segera lakukan singkronisasi data pada server dapodik pusat kemendikbud.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi. Salam pendidikan

Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum

One Be 6/12/2020
Mekanisme penyaluran Dana BOS tahun 2020 telah berubah yang semula trasnfer dari Pusat ke Pemprov ditahun ini tranfer dana BOS langsung dari pusat ke rekening sekolah masing-masing. jadi sekolah wajib untuk mengecek jika sudah tiba waktu untuk penyaluran dana BOS per tahapnya.

Berikut blogpendidikan.net akan berbagi bagaimana Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum.


Website Kemendikbud yang menangani tentang Dana BOS ternyata bisa diakses siapa saja tanpa harus login untuk mengetahui apakah sekolah sudah di cairkan dana BOS nya atau belu.

Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum;

1. Buka laman BOS Kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/

Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum

2. Klik tombol Masuk Website


3. Akan tampil laman BOS Kemendikbud yang berisi data penyaluran dan pencairan dana BOS semua jenjang sekolah baik negeri maupun swasta.


4. Selanjutnya untuk menemukan sekolah klik menu penyaluran dana pilih laporan pencairan. Akan ditampilkan semua provinsi pada laman tersebut. Untuk melakukan pencarian sekolah pada menu laporan pencairan pilih jenjang (SD, SMP, SMA), Provinsi, Kabupaten/Kota, Status (Negeri/Swasta), Tahap (1, 2, dan 3) dan Tahun.


5. Klik tombol biru submit untuk melakukan pencarian berdasarkan pilihan yang telah di masukkan tersebut pada langkah ke empat.


6. Akan ditampilkan daftar sekolah yang telah di cairkan dana BOS nya dan jumlah sekolah yang telah tersalurkan dana BOS.


7. Untuk melakukan pencarian cepat bisa langsung pada kolom search.

Demikian informasi tentang Cara Cek Pencairan Dana BOS Apakah Sudah di Transfer Pusat Atau Belum semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi. Salam pendidikan

Dana BOS Tahap 2 Cair Pekan Depan Sekolah Yang Belum Menerima

One Be 6/08/2020
Dana BOS Tahap 2 Cair Pekan Depan Sekolah Yang Belum Menerima

Menunggu sejak Ramadan, sekolah akhirnya bisa mencairkan biaya operasional sekolah (BOS) tahap dua pekan depan. Sekolah pun harus memutar otak untuk operasional sekolah.

"Memang masih ada sekolah yang belum menerima BOS. Tapi sebagian sudah, yang belum sekitar 40 persen lagi," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong.


Totong mengatakan, BOS termasuk ke dalam anggaran APBN. Sistem pencairannya mengikuti alur dari pusat yakni dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung masuk ke rekening sekolah.

"Jadi Disdik tidak bisa terlalu banyak intervensi. Hanya sekedar melakukan pemantauan," katanya.

Menurut Totong, BOS di Garut baru cair sebagian baik untuk tingkat SD maupun SMP. Dari hasil koordinasi, pencairan BOS akan dilakukan pekan depan.

"Informasi dari pusat mudah-mudahan minggu depan beres semua. Kasian sekolah kalau terlalu lama," ucapnya.

Pencairan BOS tahap satu sudah dilakukan pada 10 Februari 2020. Dana BOS dicairkan dalam tiga tahap pada tahun ini. Pada tahap satu sebesar 30 persen, tahap dua 40 persen, dan tahap tiga 30 persen dengan syarat pencairan mengikuti ketentuan Kemendikbud.

Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

One Be 6/07/2020
Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membeberkan dua kendala yang menyebabkan dana BOS dan tunjangan guru terhambat penyalurannya.

Pertama yakni disebabkan karena sekolah belum menginput data dengan benar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kasubbag Evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, Katman mengingatkan sekolah harus menginput dengan benar terkait dana BOS, tunjangan guru, penetapan prasarana dan sarana, atau dana bantuan yang lain di Dapodik.

Dia mensinyalir masih banyak sekolah yang menginput data secara serampangan (asal) sehingga akurasinya hanya di bawah 60 persen.


"Artinya masih banyak sekolah yang menginput data itu asal. Ini mohon dicatat agar data yang diinput oleh satuan pendidikan, baik itu data terkait transaksional BOS, data transaksional tunjangan guru, data transaksional penetapan prasarana dan sarana dana bantuan yang lain, agar integritas inputnya diutamakan.

Jadi, kalau terjadi kesalahan, mungkin itu karena human error, bukan mindset. Kalau data banyak yang salah, berarti mindset input data yang asal," kata dia seperti dikutip dari laman kemenkeu,

Kemudian persoalan kedua, akurasi data rekening antara yang didapat dari Dapodik dan Pemerintah Provinsi juga tidak sama sehingga perlu diverifikasi ulang karena bank meretur dana BOS tersebut.

"Kemudian, kita cross dengan data rekening dari propinsi. Mulai banyak yang tidak matching itu, antara yang disampaikan Dapodik dan Propinsi. Oleh karena itu, kita ambil data yang sama Dapodik dengan yang dari Propinsi. 



Kemudian, yang lain kita crosscheck dengan data bank, kebanyakan ada di bank daerah atau BPD, sisanya Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI. Dapatlah angka valid pertama 63 persdn yang disalur di tahap I, gelombang I. Sisanya harus diverifikasi," tegasnya.

Keinginan Kemendikbud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk hanya sekali atau langsung menyalurkan ke rekening sekolah. 


Namun, Kemendikbud menganggap apabila data tidak bisa masuk ke dalam sistem aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dianggap percuma apabila mengirim data yang salah sehingga mengakibatkan dana BOS retur. (**)

Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 2 Gelombang 2 Tahun 2020

One Be 5/29/2020
Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 2 Gelombang 2 Tahun 2020

Penyaluran dana BOS Tahap 2 gelombang 2 telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 2 gelombang ke 1 silahkan untuk mengecek daftar sekolahnya untuk penerimaan dana BOS Tahap 2.

Pada kamis, 29 Mei 2020 Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 2 gelombang Ke 2 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/

Bagi sekolah yang belum menerima dana BOS tahap 2 di gelombang ke 1, silahkan untuk mengecek pada link dibawah ini.

Cara Cek Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 2 Gelombang 2 Tahun 2020

Klik pada link dibawah, pilih provinsi, kab/kota asal sekolah, selanjutnya cari sekolah anda apakah suda di salurkan atau belum dana BOS tahap 2. 

Jika sekolah belum tertera pada link penyaluran dan pencairan dana BOS itu berarti menunggu untuk gelombang ke 3.

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 2 Gelombang 2;

* Penyaluran Dana BOS
; LIHAT DISINI
Demikian informasi ini semoga bermanfaat... dan jangan lupa berbagi. Salam Pendidikan.

*Jika link diatas tidak dapat membuka, server dalam keadaan sibuk.

Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 2 Gelombang I Tahun 2020

One Be 5/16/2020
Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 2 Gelombang I Tahun 2020

Penyaluran dana BOS Tahap 2 gelombang 1 telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 2 silahkan untuk mengecek daftar sekolahnya untuk penerimaan dana BOS Tahap 2.

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 2 Gelombang I;

* Penyaluran Dana BOS ; LIHAT DISINI
* Laporan Pencairan ; LIHAT DISINI

Baca Juga; Hari Ini Adalah Batas Akhir Penyaluran THR Bagi PNS, TNI dan Polri

Baca Juga; Update Informasi Dana BOS Tahap 2, Pengecekan dan Pengambilan BOS Tahap 2

Baca Juga; Info Terkini, Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Akan Dibahas Pada Bulan Oktober

Demikian informasi ini semoga bermanfaat... dan jangan lupa berbagi. Salam Pendidikan.

*Jika link diatas tidak dapat membuka, server dalam keadaan sibuk.

Update Informasi Dana BOS Tahap 2, Pengecekan dan Pengambilan BOS Tahap 2

One Be 5/15/2020
Update Informasi Dana BOS Tahap 2, Pengecekan dan Pengambilan BOS Tahap 2

Kepada Yth. Seluruh Kepala Sekolah. Disampaikan dengan hormat bahwa Dana BOS Tahap II Gel 1 Sudah masuk ke sebagian Rekening Sekolah, adapun proses pengecekan atau pengambilan bisa dilakanakan pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB s.d Selesai, di bank penerima dana BOS Tahap 2.

Berkenaan dengan pengambilan BOS Tahap II Gel 1 tersebut mohon kiranya bapak dan ibu mengikuti prosedur sesuai dengan protokol penanganan covid-19 di bank terkait.
Baca Juga; Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 2 Gelombang I Tahun 2020
Adapun Sekolah yang belum tersalurkan di Tahap II Gel I nanti akan masuk di Tahap II Gel II Yang insya allah Masuk sebelum tanggal 25 Mei 2020.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan sekolah tidak masuk ditahap 2 gel 1 sebagai berikut :

1. Perbedaan Nama Sekolah di https://bos.kemdikbud.go.id/ terkait update rekening dengan di Buku Tabungan sehingga dilaksanakan Pengecekan Ulang
2. Perbedaan Nama Cabang atau KCP di Buku Tabungan dan https://bos.kemdikbud.go.id/ sehingga dilaksanakan Pengecekan Ulang
3. Perbedaan Nomor NPWP sehingga dilaksanakan Pengecekan Ulang

Dengan adanya perubahan atau perbedaan data sekolah tersebut membuat Kementrian dan KPPN melaksanakan pengecekan ulang untuk kesesuaian data.

Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah yaitu tidak perlu merubah apapun yang berhubungan dengan Update No rekening sekolah yang ada di https://bos.kemdikbud.go.id/ sampai dengan adanya informasi lanjutan.

Pencairan Dana BOS Tahap 2 Tahun 2020

One Be 5/15/2020
Pencairan Dana BOS Tahap 2 Tahun 2020

Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahap kedua batch satu di tahun 2020 ini mulai di cairkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak yang berlangsung pada Rabu (13/05/2020).

Adapun pencairan dana Batch 2 masih menunggu berkas yang diajukan oleh pihak sekolah yang saat ini masih belum menyerahkan kepada pihak KPPN. Kemudian batch 3 cair pada 20 April yang dikucurkan kepada 41 sekolah dengan besaran dana mencapai Rp 2 Miliar lebih" ucap Tri Putro Kepala KPPN Pontianak.

Untuk jumlah total sekolah yang di Kalbar yang mami tahu sekitar 6.400-an. Untuk jumlah pasti sekolah kami tidak tau karena data pasti itu di Disdik Kalbar" lanjut 
Tri Ananto Putro. Masih ada sekolah yang belum mengajukan permohonan pencairan dana BOS sehingga masih ada batch 2 bahkan mungkin 3 jika memang masih ada sekolah yang belum mengajukan" ujarnya.

Untuk total pencarian yang telah dana BOS yang telah dikucurkan KPPN yaitu Rp 544.941.490.000,- yang meliputi pencairan pada tahap satu lalu" jelas Tri Ananto Putro.

Pencarian dana BOS ini disalurkan kepada 2000 lebih sekolah yang ada di Kalimantan Barat meliputi Sekolah Dasar sederajat hingga Menengah atas sederajat.

Pencairan tahap satu yang terdiri dari 3 batch sudah dilakukan tetapi pada batch pertama kalbar belum cair, baru pada batch 2 dana BOS Kalbar sudah mulai cair untuk 6.350 sekolah dengan alokasi dana mencapai Rp 322 Miliar lebih pada bulan Maret. 

Pencairan tahap kedua ini di katakan sebagai batch pertama mengingat jumlah sekolah yang telah melakukan pencarian belum mencapai keseluruhan sekolah yang ada di Kalbar yang berkisar 6.400-an.

Untuk pencarian tahap kedua batch pertama ini sudah ada 2.890 sekolah yang menerima menerima dana BOS dengan jumlah pencarian mencapai Rp 200 Miliar lebih, hal ini disesuaikan dengan penyerahan berkas pengajuan yang telah diserahkan oleh sekolah" imbuhnya.

Adapun pencairan dana Batch 2 masih menunggu berkas yang diajukan oleh pihak sekolah yang saat ini masih belum menyerahkan kepada pihak KPPN.

Total pencarian dana BOS yang dilakukan oleh KPPN Pontianak sampai pada bulan Mei ini mencapai Rp 500 Miliyar lebih mecakup pencarian dana BOS tahap pertama. 

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Sembako, Orang Tua dan Siswa Lebih Butuh Makan Daripada Internet

One Be 5/08/2020
Dana BOS Dipakai Untuk Beli Sembako, Orang Tua dan Siswa Lebih Butuh Makan Daripada Internet

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Sembako, Orang Tua dan Siswa Lebih Butuh Makan Daripada Internet, begitulah judul dari tulisan ini. Ada beberapa sekolah menerapkan prioritas dalam penggunaan Dana BOS yang seharusnya diperuntukkan bagi guru dan siswa untuk membeli kuota internet dalam proses pembelajaran daring namus lebih memilih memenuhi kebutuhan siswa dan orang tua untuk membeli sembako, seperti dikutip dari medcom.id berikut ini.

SMK Negeri 1 Palibelo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli sembako dan dibagikan kepada siswa. Keputusan ini diambil karena melihat kondisi ekonomi keluarga siswa yang sulit di tengah pandemi virus korona (covid-19).

"Kami cenderung memberikan paket sembako untuk orang tua siswa karena kami memahami kondisi," kata Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Palibelo, Eka Ilham dalam konferensi video, Kamis, 7 Mei 2020.

Menurut dia, dalam situasi saat ini dana BOS lebih bijak dipakai untuk membantu siswa dengan membagikan sembako. Ia menilai siswa dan orang tuanya lebih membutuhkan makan daripada kuota internet.

"Dan beberapa kepala sekolah di Bima ini memang tidak menggunakan dana BOS itu untuk membeli kuota internet bagi guru maupun siswanya," terangnya.

Alasan lainnya, kata Eka, terlambatnya sosialisasi penggunaan dana BOS bisa untuk membeli pulsa. Lagipula, SMKN 1 Palibelo juga tidak sepenuhnya melakukan belajar daring.

Guru lebih memilih mengunjungi rumah siswa atau home visit. Guru hadir ke rumah siswa sebagai rasa tanggung jawab untuk mengajar tanpa siswa harus mengeluarkan biaya tambahan di masa krisis.

Eka menjelaskan guru tidak datang setiap hari. Namun, hanya sesekali guna memantau penugasan yang diberikan.

Dia menyebut, penugasan yang diberikan pun tidaklah berat. Hanya bersifat menceritakan kegiatan siswa dalam masa pandemi.

"Mereka dapat menceritakan kembali apa yang mereka lakukan selama pandemi. Ini hal-hal kecil yang kami lakukan di daerah kami," terangnya.

Heboh, Spanduk Bertuliskan Dana BOS Sekolah Ini Bermasalah

One Be 5/06/2020
Heboh, Spanduk Bertuliskan Dana BOS Sekolah Ini Bermasalah

Ada pemandangan yang menarik perhatian di SMKN 1 Bulukumba Jalan teratai, pagar sekolah dihiasi dengan spanduk sepanjang 2 meter yang bertuliskan “Dana BOS Sekolah ini Bermasalah”

Entah siapa yang memasang spanduk tersebut, berdasarkan informasi yang dikutip dari Gosulsel.com terkait pemasangan spanduk tersebut dilakukan oleh oknum guru yang kecewa dengan kinerja bendahara BOS SMK Negeri 1 Bulukumba.

Bahkan ironisnya, tersiar kabar jika gaji guru honorer di sekolah tersebut juga banyak disoal.

Pasalnya diduga terjadi pemotongan atau tidak sesuai gaji dengan jam mengajar para guru honorer selama 3 bulan.

Pihak sekolah yang dihubungi lewat telepon oleh media, belum memberikan konfirmasi resmi terkait hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Akhmad Djanuaris, yang dikonfirmasi mengaku kalau persoalan tersebut adalah kewenangan provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

“SMK Negeri 1 itu wewenangnya provinsi bukan kabupaten,” ungkapnya, Selasa (5/5/2020).

Source; https://gosulsel.com/2020/05/06/heboh-spanduk-bertuliskan-dana-bos-bermasalah-di-smkn-1-bulukumba//

9 Hasil Rakornas KPAI, Menag, dan Dirjen Diksadmen 3 Diantaranya Untuk Honorer

One Be 5/01/2020
9 Hasil Rakornas KPAI, Menag, dan Dirjen Diksadmen 3 Diantaranya Untuk Honorer

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Menteri Agama Fachrul Razi dan Plt Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhamad menyepakati gaji guru honorer selama pandemik virus corona baru (Covid-19) tetap dibayarkan penuh melalui dana BOS.

Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara daring pada Kamis (30/4), sebagai tindak lanjut dari 246 pengaduan PJJ yang diterima KPAI , serta hasil survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada 13-21 April 2020.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan bahwa persoalan sekolah-sekolah swasta antara lain yang para siswanya tidak mampu lagi membayar SPP karena keluarganya terdampak wabah covid 19, juga dibicarakan.

"Rapat mencari solusi karena para gurunya tidak bisa dibayar honornya akibat tidak adanya pemasukan SPP, sementara PJJ terus dilakukan para guru dan menggunakan kuota internet yang tidak sedikit," ucap Retno dikutip dari siaran persnya, Kamis (30/4) malam.

Rakornas itu pun memutuskan para guru honorer di sekolah dan madrasah wajib dibayarkan penuh honornya melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Selain itu juga menyepakati bahwa perubahan penggunaan dana BOS terkait honor guru ini akan dipermudah proses administrasinya oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag.

Keputusan ini kemudian dituangkan ke dalam 9 rekomendasi Rakornas. Di mana tiga di antaranya berkaitan dengan guru honorer.

Pertama, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada guru-guru honorer yang terdampak covid-19 di sekolah dan madrasah, baik negeri maupun swasta, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Kedua, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama memastikan bahwa PJJ saat ini, honorarium di sekolah dan madrasah bagi para guru honorer diprioritaskan untuk dibayarkan secara penuh melalui dana BOS.

Ketiga, menyederhanakan proses administrasi perubahan penggunaan dana BOS yang harus mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan, sebagaimana arahan Mendikbud Nadiem beberapa waktu lalu.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/guru-honorer-wajib-tahu-hasil-rakornas-kpai-menag-plt-dirjen-dikdasmen

Tiga Komponen Penting Dalam Penyusunan RKAS BOS Dimasa Pandemi COVID-19

One Be 4/29/2020
Tiga Komponen Penting Dalam Penyusunan RKAS BOS Dimasa Pandemi COVID-19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merevis petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Reguler melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

Sedangkan perubahan juknis BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan diatur melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020.

Ada beberapa poin penting dalam juknis BOS terbaru:

1. Pembayaran honor

Sebelumnya dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).

Kemudian dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Dalam juknis baru, digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru). Belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah.
Juknis baru juga tetap membolehkan pembayaran honor tenaga kependidikan selama dana masih tersedia

2. Persentase penggunaan

Sebelumnya pembayaran honor paling banyak 50 persen dari dana BOS. Juknis baru pembayaran honor maksimal 50 persen tidak berlaku.

3. Penekanan alokasi lainnya terkait Covid-19

Juknis baru, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah.

Juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan.

"Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat," tandas Mendikbud Nadiem Makarim.

Artikel ini telah terbit di jpnn.com

HONORER: Kepsek Jangan Sampai Salah Presepsi Juknis BOS Apalagi Interfensi Dinas

One Be 4/28/2020
HONORER: Kepsek Jangan Sampai Salah Presepsi Juknis BOS Apalagi Interfensi Dinas

Petunjuk teknis (juknis) terbaru tentang penggunaan dana BOS, berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19, dinilai tidak akan bisa diterapkan secara maksimal.

Pasalnya, di lapangan banyak kepala sekolah (kepsek) salah menafsirkan juknis BOS terbaru yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

"Kami pesimistis Juknis BOS yang baru akan direalisasikan. Apalagi Juknis baru ini disikapi berbeda oleh Kepsek. Ditambah lagi ada edaran kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing," kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN.com, Selasa (28/4).

Untuk biaya pulsa, ungkap Titi, banyak guru honorer K2 maupun non-K2 yang tidak akan mendapatkan. Alasannya uang pulsa hanya buat peserta didik, tidak untuk guru.

Hal inilah yang membuat guru honorer kecewa karena meski kewenangan ada di kepsek tetapi Kadisdikbud masih juga ikut campur.

Belum lagi soal honor bagi guru honorer. Menurut Titi, para kepsek beranggapan penggunaan dana BOS maksimal 50 persen untuk gaji guru honorer sudah dibatalkan.

Dengan demikian mereka bisa sesuka hati menerapkan besaran gaji guru honorer.

"Saya dapat informasi seperti itu dari teman-teman guru honorer K2. Kita lihat saja nanti realisasinya karena mungkin pemahaman kepsek patokannya adalah pembatalan yang 50 persen," tuturnya.

"Awal Mei kan tinggal beberapa hari lagi, kita (para honorer K2, red) lihat saja nanti karena saya pesimistis itu bisa direalisasi dengan tidak ditegaskan dalam aturan. Apalagi Permendikbudnya ambigu," tandasnya.

Mestinya, kata Titi, dijelaskn dalam aturan minimal 50 persen buat guru honorer, baru ada harapan bisa tersenyum: Bukan malah pembatalan 50 persen.

"Intinya saya dan kawan-kawan tidak yakin akan dijalankan dengan aturan yang ambigu. Tidak bisa dijadikan dasar hukum juga untuk menindak karena semua berdasarkan kebijakan kepsek," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/titi-honorer-k2-kewenangan-penggunaan-bos-di-kepsek-tetapi-kadis-intervensi