Showing posts with label BOS. Show all posts
Showing posts with label BOS. Show all posts

Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang ke 3

One Be 4/01/2020
Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang ke 3

Blogpendidikan.net - Penyaluran dana BOS Tahap 1 gelombang 1 dan 2 telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 1 silahkan untuk mengecek daftar sekolahnya untuk penerimaan dana BOS Tahap 1.

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 3;

* Salinan SK; UNDUH
* Lampiran Daftar 1; UNDUH
* Lampiran Daftar 2; UNDUH

Baca Juga; Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

Demikian informasi ini semoga bermanfaat... dan jangan lupa berbagi. Salam Pendidikan

Kemendikbud; Dana BOS Bisa Digunakan Untuk Pencegahan COVID-19 Diantaranya Pengadaan Hand Sanitizer

One Be 3/26/2020
Kemendikbud; Dana BOS Bisa Digunakan Untuk Pencegahan COVID-19 Diantaranya Pengadaan Hand Sanitizer

Blogpendidikan.net - Sebagai langkah nyata pencegahan penyebaran virus corona, satuan pendidikan ( sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lain) perlu memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk pencegahan virus corona (Covid-19) pada satuan pendidikan. Dalam Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pelaksanaan UN 2020, Kemendikbud juga menganjurkan siswa untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sebelum dan sesudah ujian nasional. "Sehingga sekolah-sekolah didorong untuk menyediakan hand sanitizer," papar Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno

Lebih lanjut Totok menjelaskan, untuk dapat memenuhi kebutuhan hand sanitizer, sekolah bisa menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli hand sanitizer. "Saya kira [dana] BOS itu sangat elligible untuk membeli itu karena itu kebutuhan sekolah, bagian dari operasional dan bahkan sangat penting untuk kondisi sekarang," imbuh Totok. Izin penggunaan Dana BOS untuk membeli hand sanitizer juga dipaparkan oleh Plt Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dasar dan Menengah Kemendikbud Harris Iskandar di kesempatan yang sama. 

Baca Juga; Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

"Sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membeli hand sanitizer yang nantinya ditaruh di sekolah," kata Harris.

Harris lebih lanjut berpendapat, sekolah di Indonesia dinilai telah siap untuk menggunakan Dana BOS untuk membeli hand sanitizer karena Dana BOS tahap 1 sudah disalurkan. Walau belum semua sekolah menerima, kata Harris, namun Dana BOS sudah diterima oleh sekitar 136.000 sekolah. Hanya 4.000 sekolah yang belum mendapat pencairan karena masih menunggu verifikasi dan validasi. 

Diharapkan semua telah selesai saat pelaksanaan ujian nasional. "Begitu selesai langsung ditransfer ke rekening sekolah," imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Harris juga menjelaskan terkait 16 poin dalam surat edaran pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. 

Berikut 16 protokol penanganan Covid-19 di lingkungan pendidikan tersebut: 

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi Covid-19. 
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. 
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya. 
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
5. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam batuk/ pilek sakit tenggorokan sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. 
6. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam batuk/ pilek sakit tenggorokan sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain. 
7. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada). 
8. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. 
9. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu. 
10. Pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 
11. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang. 
12. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. 
13. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb). 
14. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata). 
15. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan. 
16. Warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal Covid-19 (lnformasi daftar negara dengan transmisi lokal COVlD-19 dapat diakses.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cegah Corona, Kemendikbud: Dana BOS Bisa Dipakai Beli Hand Sanitizer", https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/12/120449871/cegah-corona-kemendikbud-dana-bos-bisa-dipakai-beli-hand-sanitizer?page=all.
Penulis : Ayunda Pininta Kasih
Editor : Yohanes Enggar Harususilo

Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

One Be 3/25/2020
Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2

Blogpendidikan.net - Penyaluran dana BOS Tahap 1 gelombnag I telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 1 silahkan untuk mengecek daftar sekolahnya untuk penerimaan dana BOS Tahap 1.

Baca Juga; Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 1 Gelombang ke 3

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 1 Gelombang ke 2;

* Salinan SK; UNDUH
* Lampiran Daftar 1; UNDUH
* Lampiran Daftar 2; UNDUH

Demikian informasi ini semoga bermanfaat...

Aplikasi RKAS Resmi Untuk Dana BOS Tahun 2020

One Be 3/11/2020
Aplikasi RKAS Resmi Untuk Dana BOS Tahun 2020
Aplikasi RKAS Resmi Untuk Dana BOS Tahun 2020
Blogpendidikan.net - Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 merupakan salah satu implementasi Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mekanisme baru dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS Reguler diharapkan meningkatkan daya dukung BOS untuk kebutuhan operasional sekolah. Mendukung program BOS yang transparan dan akuntabel sekolah diharuskan memperhatikan ketentuan pengelolaan Dana BOS Reguler di sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab tim BOS sekolah.

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan sistem yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan input RKAS oleh Tim BOS sekolah. Untuk melakukan proses input RKAS pada periode anggaran tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah merilis ARKAS Versi 2.0.
Pembaruan ARKAS versi 2.0 mengakomodir perubahan sesuai mekanisme BOS reguler tahun 2020, diantaranya yaitu:
* Pembaruan tampilan
* Perubahan Aktivasi BKU dari Triwulan ke Tahapan
* Perubahan laporan realisasi (K7a) per Triwulan menjadi per Semester
* Referensi Kode menggunakan aturan juknis BOS terbaru
* Salin Anggaran tahun sebelumnya untuk SMA, SMK dan SLB di hapus dikarenakan berbeda total referensi kode nya
* Pilihan guru yang ber-NUPTK dan belum bersertifikat pada saat memilih kegiatan Pembayaran Honor Guru
* Pilihan tenaga administrasi saat memilih kegiatan Pembayaran Honor Tenaga Administrasi
* Pilihan pegawai perpustakaan saat memilih kegiatan Pembayaran Honor Pegawai Perpustakaan
* Pilihan Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan saat memilih kegiatan Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan
* Data Siswa update berdasarkan Kepmendikbud
* Penambahan anggaran SilPA BOS Afirmasi / Kinerja

Berikut petunjuk installasi ARKAS Versi 2.0
1. Unduh aplikasi ARKAS Versi 2.0 pada laman http://rkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id/download
2. Install ARKAS Versi 2.0 sampai dengan selesai
3. Bagi sekolah yang telah menginstal ARKAS versi sebelumnya, maka dapat langsung melakukan installasi

ARKAS versi 2.0 tanpa harus melakukan install ulang Aplikasi ARKAS terlebih dahulu Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP sesuai dengan
kewenangannya diharapkan mensukseskan proses input RKAS di satuan pendidikan melalui ARKAS.

Antara Kebijakan Dana BOS dan Nasib Guru Honorer Yang Akan Dihapus

One Be 3/04/2020
Antara Kebijakan Dana BOS dan Nasib Guru Honorer Yang Akan Dihapus
Kebijakan Menteri Pendidikan yang membolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer maksimal 50 % mengundang banyak polemik.  Di satu sisi seolah menggembirakan untuk kalangan pendidik, di sisi lain menunjukkan kerapuhan kebijakan yang sebelumnya dilontarkan oleh para pengelola negeri ini.

Sebab, Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah gembor-gembor hendak menghapus tenaga honor termasuk dari kalangan guru. Mereka dijanjikan hendak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Lazimnya pernyataan kerap bertolak belakang dengan kenyataan. Terlebih antarmenteri pun belum satu pandangan. Terlebih dalam dunia pendidikan dari tahu ke tahun selalu berubah kebijakan, terutama yang menyangkut kurikulum dan kesejahteraan guru. Celakanya, antarpetinggi negeri kerap tidak satu suara. Akhirnya, wacana kadung berkembang liar, kepastian tak kunjung ajeg, dan pihak sekolah terutama anak-anak didiklah yang menjadi korban. 

Hal itu makin diperparah dengan kebijakan atawa lontaran para kepala daerah. Misal, Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaan (Juknis-Juklak) ihwal sekolah gratis alias non-SPP untuk siswa SMA belum ada, tetapi kepala daerah terus melontarkan wacana di depan awak media. Maka, sekolah juga yang didera kebingungan. Orang tua dan anak-anak mempertanyakan, para aktivis mengadakan aksi jalanan, sedangkan kebijakan nyata di lapangan belum terorganisasi dengan rapi.  

Maka, saling berburuk sangka takterelakkan. Hal itu menunjukkan garis koordinasi, komunikasi, dan instruksi antarpemerintah pusat, daerah, dan sekolah belum berjalan dengan baik. Tak sedikit, karena, mungkin, ego kepala daerah yang berlatar parpol berbeda, turut membuat kebijakan jadi macet bahkan silang sengkarut. 

Nasib Guru Keberadaan guru adalah salah satu unsur dalam dunia pendidikan. Masalah lain adalah sumber daya manusia, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Namun, dalam ruang ini khusus membahas persoalan nasib guru. Dari berbagai masalah nasib guru di Indonesia, jika dijaring, disaring, dan diangkat ke permukaan maka masalah guru itu hanya dua: kompetensi dan keuangan pribadi. Kedua unsur itu saling memengaruhi dan tidak elok jika berdiri sendiri. Bukan hal yang aneh guru di sekolah mengajar tidak sesuai dengan latar pendidikan yang dimiliki. Misal, sarjana (pendidikan) ekonomi mengajar bahasa Sunda. 

Meski, mungkin ihwal materi pelajaran dapat dipelajari, akan tetapi kita mengabaikan dasar profesional, prosedural, dan proposional adalah sebentuk pengingkaran keilmuan. Jika sejak mula menyimpangsiurkan hal tersebut berarti sedari awal kita sudah mengingkari makna mulia pendidikan.
Ketika sertifikasi didengungkan, lalu terlaksanakan, dan uang sertfikasi terbayarkan, tidak otomatis kompetensi guru langsung melejit. 

Bukti sahihnya daya baca dan daya tulis kaum guru tetap kurang, literasi anak masih tetap minim, serta cara mengajar di dalam dan di luar kelas masih menggunakan cara-cara lama alias miskin kreasi baru. Bahkan, tidak sedikit guru PNS yang sudah sertifikasi pun malas-malasan datang ke kelas. Hanya saja efek baik dari sertifikasi tak boleh dimungkiri. 

Bila baheula guru berkarib dengan citra kemiskinan, kini sejumlah guru pegawai negeri sipil dan bersertifikasi pergi ke sekolah mengendarai mobil cukup bagus. Tidak sedikit pula guru-guru tersebut sudah menunaikan ibadah umrah dan haji. Itulah kabar gembira dan memang diharapkan para guru. Kebijakan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga zaman Joko Widodo itu patut dijaga dan terus ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas. Terutama uang sertifikasi mesti berbanding lurus dengan kualitas mendidik dan hasil didikan. 

Akan tetapi, tidak semua guru mengalami nasib beruntung. Jumlah PNS tiap tahun terus menyusut. Misal, dalam lima tahun dalam satu sekolah sudah pensiun delapan guru PNS. Namun sekolah tersebut belum mendapatkan guru PNS pengganti. 

Dalam titik ini penarikan guru honorer adalah solusi. Sebab pemerintah pusat atau daerah tidak segera mengganti guru PNS yang purnabakti. Jika satu sekolah dalam lima tahun delapan guru PNS pensiun tanpa ada pengganti, kalikan saja jumlahnya dengan puluhan ribu sekolah di Indonesia. Jadi, membengkaknya pegawai atau guru honorer itu imbas dari pemerintah yang tidak siap dalam sistem kepegawaian. 

Masalah kian membuncah manakala guru honorer mogok mengajar karena aspirasinya kurang didengar dan kurang diperjuangkan. Jika demikian, lagi-lagi, para anak didik yang menjadi korban. Kini muncul wacana dana BOS boleh untuk “menggaji” guru honorer maksimal 50%. Sekilas ini adalah angin surga. Sudah ramai di media. 

Tetapi juknis dan juklak belum diterima pihak sekolah, sebagai lembaga berhubungan langsung dengan guru honorer. Bagaimana pula dengan wacana penghapusan pegawai honor seperti yang diungkapkan Mendagri dan Menpan RB? 

Kok, jadi ambivalen bin paradoks. Malah, di sejumlah sekolah BOS itu untuk BOSS. Ya, penyelewengan dana BOS oleh oknum kepala sekolah yang kerap melibatkan komite dan unsur pendidikan lainnya. Kasus BOSS yang menyelewengkan BOS dan dicokok aparat hukum bisa makin banyak jika rencana dana BOS langsung terkirim ke rekening sekolah atau bendahara sekolah. Sekarang saja via pemerintah daerah tak sedikit yang tersangkut urusan hukum, terlebih jika diterima dan dikelola langsung. 

Pertanyaan lain, untuk “penggajian” guru honorer apa hanya melalui dana BOS? Saya pikir, untuk memberi guru honor tidak mesti menggunakan BOS, tetapi mencari atau membuat pos anggaran khusus. Itu lebih berterima akal sehat. Akhir alinea, upaya meningkatkan kesejahteraan guru itu bagus dan harus didukung semua pihak. Namun, kebijakan yang dikeluarkan mesti dibarengi dengan aturan teknis dan sudah disosialisasikan kepada semua unsur pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkannya pun kudu saling menguatkan dengan kebijakan dari berbagai kementerian.
Tulisan; Djasepudin
Pada URL https://www.ayobandung.com

Alokasi Gaji Guru Honorer Akan Ditingkatkan Lagi Melalui Dana BOS

One Be 3/04/2020


Blogpendidikan.net - Simak baik-baik informasi berikut ini, dkutip dari https://nasional.kompas.com/ tentang "gaji guru honorer akah ditingkatkan lagi melalui dana BOS, Pemerintah berupaya meningkatkan alokasi gaji guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu menjadi salah satu topik rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Menurut Muhadjir Effendy, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diizinkan mengalokasikan 50 persen dana BOS untuk pembayaran gaji honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Alokasi maksimum ini perlu disamakan dengan Kementerian Agama yang telah mengalokasikan maksimum 30 persen untuk pembayaran gaji guru honorer di madrasah. "Ini perlu dijaga agar perbedaan policy (kebijakan) tidak menimbulkan perbedaan di lapangan antara Kemenag dengan Kemendikbud. Saya minta ada satu bahasa lah dalam memahami masalah BOS," kata Muhadjir Effendy, di sela rapat.

Walau secara struktural beda, karena di Kemenag semua madrasah masih di tangan pusat (Kemenag). Sementara di Kemendikbud sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah," sambung dia. Muhadjir Effendy sekaligus menekankan soal percepatan penyaluran dana BOS. Menurut dia, semestinya, Kemendikbud dan Kemenag harus memangkas tahapan penyaluran dana BOS agar dapat segera dirasakan oleh penerima manfaat. "Kita akan membahas tentang masalah percepatan BOS yang semula empat tahap sekarang jadi tiga tahap. Bahkan untuk Kementerian Agama, dua tahap ya," ujar Muhadjir Effendy.

Kementerian Keuangan sudah menyetujui mekanisme percepatan penyaluran dana BOS. Percepatan penyaluran dana BOS, lanjut Muhadjir Effendy, yakni dengan tidak lagi melewati rekening kas umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota seperti sebelumnya. Dana BOS saat ini masuk ke rekening kas umum negara, kemudian langsung dicairkan ke masing-masing sekolah atau madrasah negeri. "Terutama yang melalui Kemendikbud. Sebetulnya ini pernah dilakukan pada tahun 2009-2010," lanjut Muhadjir Effendy. Khusus untuk madrasah negeri, ia meminta perlu dibentuk satuan kerja agar percepatan penyaluran dana BOS dengan dua tahap dapat segera terlaksana.
sorce; https://regional.kompas.com/
;Pemerintah akan Tingkatkan Alokasi Gaji Guru Honorer pada Dana BOS