Showing posts with label Covid-19. Show all posts
Showing posts with label Covid-19. Show all posts

Masyarakat Yang Menolak Vaksin Covid-19 Akan di Denda

Admin 1/06/2021
Masyarakat Yang Menolak Vaksin Covid-19 Akan di Denda

BlogPendidikan.net
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, ada sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19. Ariza menyebutkan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (SMS) blast wajib mengikuti vaksinasi.

Ariza berujar, sanksi akan diberikan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi menolak disuntik vaksin. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.

"Oleh karena itu, pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin," kata Ariza kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp 5 juta.

Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.

Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Ariza menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan.

Vaksinasi tahap pertama juga menyasar asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Jumlahnya diproyeksikan mencapai 119.145 orang. "Penerima tahap pertama ditujukan kepada tenaga kesehatan, dengan sasaran di DKI sejumlah 119.145," kata Ariza.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 453 fasilitas kesehatan (faskes) yang akan digunakan sebagai tempat vaksinasi Covid-19. Persiapan lainnya, yakni petugas vaksinator yang terdiri dari dokter, perawat, serta bidan.

Dia menyebutkan, dengan persiapan ini, nantinya kapasitas vaksinasi di Ibu Kota diperkirakan mencapai 20.473 orang per hari.

Kasus Covid-19 di Jakarta

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta tercatat bertambah 1.832 per Senin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, kasus tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari 8.721 orang.

Dari jumlah yang diperiksa, 1.621 orang dinyatakan positif Covid-19, sedangkan 7.100 lainnya dinyatakan negatif.

"Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 1.832 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 211 kasus dari 1 laboratorium swasta tanggal 31 Desember 2020 yang baru dilaporkan," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Senin.

Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di Jakarta menjadi 191.075 kasus. Sebanyak 173.036 orang di antaranya sembuh, bertambah 2.526 orang dibandingkan hari sebelumnya.

Pasien dalam perawatan berkurang 718 orang dibandingkan hari sebelumnya. Pasien dalam perawatan kini sebanyak 14.670 orang. Sementara itu, korban meninggal dunia akibat Covid-19 juga bertambah 24 orang dibandingkan hari sebelumnya. Kini korban jiwa akibat Covid-19 di Jakarta sebanyak 3.369 orang.

7 Gelajar Virus Corona Varian Baru, Ini Lebih Menular

Admin 12/31/2020
7 Gelajar Virus Corona Varian Baru, Ini Lebih Menular

BlogPendidikan.net
- 7 Gelajar Virus Corona Varian Baru, Ini Lebih Menular.

Virus corona varian baru yang pertama kali ditemukan di Inggris telah menyebar ke sejumlah negara termasuk di benua Asia. Kenali gejala virus corona varian baru. Enam negara di Asia yang telah melaporkan kasus virus corona varian baru. Yakni, India, Singapura, Jepang, Malaysia, Lebanon, dan Korea Selatan. 

Virus corona varian baru yang ditemukan di Inggris ini lebih menular. Meski begitu, varian anyar virus corona ini tidak lebih mematikan.

Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban mengatakan, penularan varian baru virus corona B117 dapat mencapai 71% lebih cepat.

Berikut 7 Gejala virus corona varian baru 

Ilmuwan dan peneliti medis terus bekerja untuk menetapkan sumber varian baru virus corona itu. Namun, belum ada yang dikonfirmasi hingga saat ini. 

Selain gejala paling umum yang disorot oleh National Health Service (NHS), 7 gejala lain telah dikaitkan dengan virus corona varian baru. Dikutip dari Times of India, berikut 7 gejala virus corona varian baru: 

- Kelelahan
- Kehilangan selera makan
- Sakit kepala
- Diare
- Kebingungan
- Nyeri otot
- Ruam kulit

Centre for Disease and Control (CDC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, masyarakat masih harus waspada untuk memahami jika varian baru itu memiliki gejala yang berbeda dengan virus corona biasa. Tetapi, untuk saat ini gejala lama masih ada.

Sementara Inggris telah memberlakukan penguncian Tier 4 di banyak daerah yang terkena dampak. Sedang negara lain telah memblokir perbatasan untuk menahan penyebaran virus tersebut.

Tapi, pada tingkat individu, penting bagi Anda untuk mengisolasi diri sendiri jika melakukan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Selain itu, pedoman kesehatan dan tindakan pencegahan harus diikuti setiap saat. (Sumber; kontan.co.id)

Daftar Daerah Yang Tidak Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap

Admin 12/21/2020
Daftar Daerah Yang Tidak Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap

BlogPendidikan.net
- Pemerintah memberi lampu hijau bagi satuan pendidikan untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Januari 2021. Pemberian izin ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang diteken 20 November 2020.

SKB 4 Menteri itu ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. SKB 4 Menteri itu telah direstui Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Berdasarkan SKB ini, izin pembelajaran tatap muka diberikan kepada daerah di seluruh zonasi covid-19.

Namun, sejumlah daerah tampaknya tak mau ambil risiko. Satu per satu daerah memutuskan menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sejatinya bisa dimulai Januari 2021. Kasus covid-19 yang terus melonjak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah (Pemda) 'menginjak rem' PTM tahun depan.

Meski pemerintah pusat mengizinkan PTM tahun depan, namun, daerah memang diberi kewenangan untuk memutuskan membuka atau tidak sekolah pada tahun ajaran baru nanti. 

Berikut daerah-daerah yang memutuskan menunda PTM pada Januari 2021, berikut daftarnya:

Jawa Tengah

Salah satu provinsi yang memastikan menunda PTM ialah Jawa Tengah (Jateng). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerbitkan surat edaran mengenai penanganan covid-19, yang salah satu poinnya memuat tentang penundaan PTM di satuan pendidikan.

Dalam surat edaran bernomor 445/0017480, Ganjar meminta sekolah mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMP dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) menunda PTM. Ganjar menyebut penundaan pembelajaran tatap muka berlaku untuk seluruh daerah di Jateng. Terutama daerah dengan peningkatan kasus covid-19 yang tinggi.

"Karena kondisi pandemi covid-19 yang belum pasti ya kita tunda dulu karena semuanya belum pasti," kata Ganjar di Semarang, Jateng, Kamis, 17 Desember 2020.

Surat edaran ini ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tak mau ambil risiko penyebaran covid-19 dengan membuka sekolah. Apalagi, penambahan angka covid-19 di Solo sudah mencapai sekitar 100 kasus dalam sehari beberapa waktu terakhir. Sementara ini, seluruh siswa sekolah di Solo kembali pada konsep pembelajaran daring.

"Dan dari Gubernur kan juga sudah menginstruksikan untuk ditunda (PTM)," kata FX Hadi di Solo, Jumat, 18 Desember 2020.

Depok

Di Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok memutuskan menunda pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 di setiap satuan pendidikan. Pertimbangannya, kasus covid-19 yang masih tinggi di kota penyangga ibu kota tersebut.

Juru bicara Pemerintah Kota Depok untuk covid-19, Dadang Wihana menuturkan, angka terkonfirmasi positif covid-19 di Kota Depok masih tinggi. Dengan melihat tren angka positif, maka Pemkota Depok masih tetap memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring pada semester ke-2 tahun ajaran (TA) 2020-2021.

"Ini kewenangan dari Pemerintah Pusat diberikan ke daerah untuk menentukan apakah online atau offline. Kita (Kota Depok) menghindari penularan di sekolah. Mungkin anak bisa saja kuat tapi jadi carier dan bisa menyebarkan pada yang lain," kata Dadang mengutip Media Indonesia, Senin, 21 Desember 2020.

Palembang

Hingga Kamis, 17 Desember 2020, Pemerintah Kota Palembang, Sumatra Selatan, belum memutuskan akan mengaktifkan belajar tatap muka pada Januari 2021. Sebab, Palembang masih masuk zona merah penyebaran covid-19.

Menurut Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, pihaknya masih mempertimbangkan pelaksanaan belajar tatap muka, terlebih tingkat penyebaran covid-19 di Kota Palembang masih cukup tinggi.

"Untuk penerapan belajar tatap muka terutama untuk siswa SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Palembang, masih dipertimbangkan. Bahkan cenderung ditunda jika melihat kondisi kasus penyebaran masih tinggi seperti saat ini," ujar Fitrianti.

Kabupaten Malang

Sebagian besar sekolah di Kabupaten Malang, belum siap menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka saat pandemi covid-19. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang mengambil kebijakan seluruh siswa tetap Belajar di Rumah (BDR) tahun depan.

Kepala Disdik Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, mengatakan berdasarkan hasil survei kesiapan sekolah untuk menggelar KBM tatap muka menunjukan bahwa sebagian besar sekolah mulai dari TK, SD hingga SMP tidak siap menggelar KBM tatap muka.

Rahmat menambahkan keputusan belajar di rumah tersebut diambil juga lantaran Kabupaten Malang saat ini masih zona orannye atau zona sedang pada penyebaran covid-19.

"Jadi atas dasar keselamatan siswa dan guru beserta staff sekolah kami putuskan BDR. Keselamatan adalah yang kami utamakan. Keputusan ini baru hari ini saya buat dan tertuang dalam surat edaran," jelas Rahmat, 14 Desember 2020. (Sumber: medcom.id)

Protokol COVID-19 Yang Wajib Diterapkan Saat Kembali Bersekolah Januari 2021

Admin 11/21/2020
Protokol COVID-19 Yang Wajib Diterapkan Saat Kembali Bersekolah Januari 2021

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membolehkan pembelajaran tatap muka 2021. Begini protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang wajib diterapkan secara ketat oleh sekolah.

Protokol COVID-19 yang wajib diterapkan berupa jaga jarak, kewajiban mengenakan masker, dan cuci tangan pakai sabun. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. "Kapasitas maksimal sekitar 50 persen dari rata-rata. Mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting," kata Nadiem, Jumat (20/11/2020).

Nadiem berbicara dalam pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19. Pengumuman disiarkan kanal YouTube Kemendikbud RI. Dia mengingatkan, nantinya semua orang di sekolah harus memakai masker.

"Harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua. Anak, guru, semua tenaga pendidik harus pakai masker," kata Nadiem. Warga sekolah yang punya penyakit komorbid tidak boleh masuk sekolah. Soalnya, orang berpenyakit komorbid lebih berisiko terkena COVID-19.

Selanjutnya, berikut adalah protokol kesehatan ketat yang wajib diterapkan untuk sekolah tahun 2021:

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Sekolah 2021

1. Kondisi kelas
- Jaga jarak: minimal 1,5 meter
- Jumlah maksimal peserta didik per kelas
PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik)
SD, SMP, SMA sederajat: 18 (dari standar 36 peserta didik)
SLB: 5 (Dari standar 8 peserta didik)

2. Jadwal pembelajaran
Sistem bergiliran rombongan belajar (shifting): ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan

3. Perilaku wajib
- Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah
- Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer
- Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
- Menerapkan etika batuk/bersin

4. Kondisi medis warga satuan pendidikan
- Sehat dan jika mengidap comorbid harus dalam kondisi terkontrol
- Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah

5. Kantin
- Masa transisi: tidak diperbolehkan
- Masa kebiasaan baru: diperbolehkan dengan protokol kesehatan

6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler
- Masa transisi: tidak diperbolehkan
- Masa kebiasaan baru: diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan voli

7. Kegiatan selain pembelajaran
- Masa transisi: tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-murid, dsb
- Masa kebiasaan bar: diperbolehkan dengan protokol kesehatan

8. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan: diperbolehkan dengan protokol kesehatan.

Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19

Admin 11/20/2020
Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19

BlogPendidikan.net
- Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka. 

Kebijakan itu akan berlaku untuk pembelajaran semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 yang dimulai pada Januari 2020. Namun, berbeda dari kebijakan sebelumnya, pemberian izin tidak lagi mempertimbangkan zona risiko penulan Covid-19.


"Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas Covid tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka tapi pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih mendetail," ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11/2020). 

" Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, dan keputusan itu ada di pemda, kepala sekolah dan orang tua yaitu komite sekolah," imbuhnya.

Nadiem mengatakan, pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka jika ketiga pihak itu telah siap untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan keputusan SKB 4 menteri terbaru, Nadiem mengatakan, pemerintah memberikan kewenagan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka. 


"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan keweanangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah dibawah kewenangannya," ujar Nadiem Nadiem mengatakan, pemberian izin ini bisa saja secara serentak atau pun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah. 

"Sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya," kata Nadiem. "Mengenai mana yang siap mana yang tidak tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat," imbuhnya.


Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari tahun depan. Oleh karena itu, Nadiem meminta sekolah-sekolah mempersiapkan diri dari sekarang jika akan melakukan pembelajaran tatap muka "Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 jadinya bulan januari 2021," ujar Nadiem. 

"Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai akhir tahun meningkatkan kesiapannya kalau ingin melakukan pembelajaran tatap muka," tutur dia.

Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

Admin 11/20/2020
Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Januari 2021 Pemda Boleh Mengizinkan Buka Sekolah, Zonasi Corona Tidak Berlaku Lagi.

Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan Pemda kembali membuka sekolah tatap muka di masa pandemi corona di semester genap per Januari 2021. Hal itu diumumkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

"Peta zonasi risiko tidak lagi menentukan pemberian izin tatap muka, tapi pemda yang menentukan dengan cara yang lebih gradual," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Jumat (20/11). 


Nadiem menjelaskan, melalui SKB 4 Menteri terbaru, zonasi corona dari Satgas COVID-19 kini sudah tak berlaku. Semua keputusan di tangan Pemda berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

"Kalaupun sekolah dibuka, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya ke sekolah. Hak terakhir masih di orang tua.
--Mendikbud Nadiem Makarim

Kata Nadiem, kepala daerah bisa melakukan pembukaan sekolah tatap muka secara serentak atau bertahap. Keputusan ini merupakan langkah yang disepakati bersama antara Satgas COVID-19, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, dan tentunya pemerintah daerah.Namun, 

Nadiem menegaskan, ini bukan kewajiban. Keputusan ini memperbolehkan pemda membuka sekolah tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. 


Ada 6 checklist yang harus dipenuhi setiap sekolah apabila ingin menerapkan pengajaran tatap muka adalah:

1. Sanitasi 
2. Fasilitas kesehatan 
3. Kesiapan menerapkan wajib makser 
4. Thermo gun 
5. Pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid 
6. Persetujuan komite sekolah dan orang tua wali 

Sekolah juga tidak perlu full diisi siswa. Kapasitas maksimal 50 persen.

Artikel ini juga telah tayang di kumparan.com

BSU Sudah Dicairkan, Begini Cara Mengecek dan Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1,2 Juta

Admin 11/08/2020
BSU Sudah Dicairkan, Begini Cara Mengecek dan Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1,2 Juta

BlogPendidikan.net
- BSU Sudah Dicairkan, Begini Cara Mengecek dan Syarat Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1,2 Juta.

Bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan kepada para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi virus corona masih terus berjalan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pihaknya sudah mulai mentransfer BLT subsidi gaji gelombang 2 di minggu pertama November 2020 dalam program BSU. 

"Mudah-mudahan hari ini (Jumat kemarin) bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear and clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja," jelas Ida dilansir dari Antara, Sabtu (7/11/2020).

Namun yang perlu diketahui, pencairan BLT subsidi gaji tak dilakukan serentak. Karena proses pencairannya harus melewati verifikasi dan validasi di BP Jamsostek dan Kemnaker. Selain itu, proses transfer ke rekening juga dilakukan melalui bank Himbara sebelum kemudian ditransfer ke masing-masing rekening penerima, termasuk pemilik rekening bank swasta. Pada pencairan subsidi gaji gelombang pertama, pencairannya dilakukan bertahap dalam beberapa minggu kepada jutaan pekerja.

Cara mengeceknya 

Melansir dari pemberitaan Kompas.com, (27/9/2020), ada 10 langkah untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima BSU termin II.

1. Buka laman resmi Kemnaker, kemnaker.go.id
2. Klik tombol "Daftar" di bagian kanan atas website 
3. Lengkapi pendaftaran akun dengan mengisi NIK dan nama orangtua, bisa ayah atau ibu 
4. Klik "Daftar Sekarang" 
5. Setelah selesai, Kemnaker akan mengirimkan kode OTP yang akan dikirimkan via SMS ke nomor ponsel yang sudah didaftar sebelumnya 
6. Lakukan aktivasi akun setelah mendapatkan kodeOTP 
7. Kembali ke situs resmi kemnaker.go.id dan klik tombol "Masuk atau Login" 
8. Anda diharuskan mengisi kolom formulir dalam situs yang terbagi menjadi 7 tahapan. Pastikan semua kolom diisi dengan data yang lengkap dan benar mulai dari profil, status pernikahan, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. 
9. Setelah semuanya terisi, akan muncul status pemberitahuan Anda di dashboard apakah masuk dalam daftar penerima BSU yang diusulkan dari BPJS Ketenagakejaan ke Kemnaker 
10. Dalam dashboard tersebut, terdapat tombol "kirim aduan" jika Anda sudah terdaftar di sistem Kemnaker namun Anda belum menerima subsidi upah.

Kendala penyaluran BSU 

Sebelumnya, Menaker Ida mengatakan bahwa ada sejumlah kendala yang ditemui dalam penyaluran BSU, yakni: 
1. Adanya duplikasi rekening 
2. Rekening sudah ditutup 
3. Rekening pasif 
4. Rekening tidak valid 
5. Rekening dibekukan 
6. Adanya rekening yang tidak sesuai dengan NIK pada KTP
7. Rekening tidak terdaftar 

Sementara itu, jika pekerja mengalami kesulitan dan belum mendapatkan BSU, dapat berkonsultasi pada tim posko penanggulan BSU. Diketahui, agar penyaluran dana ini dapat tepat sasaran, Kemnaker bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Syarat penerima BSU 

Ida menegaskan, penyaluran bantuan subsidi upah tersebut akan dilakukan hingga selesai. Pemerintah menargetkan bantuan gaji akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja atau buruh yang masuk kriteria. Sementara bagi pekerja atau buruh yang belum menerima bantuan subsidi gaji, kemungkinan karena persyaratan tidak terpenuhi.

Adapun syarat penerima BSU antara lain: 

1. Pekerja terdaftar aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2020 
5. Upah di bawah Rp 5 juta 
3. Menyampaikan nomor rekening yang aktif 

"Kemudian tentu saja menyertakan nama sesuai KTP, nama sesuai kartu BPJS Ketenagakerjaan," imbuh dia.

Cara Klaim Token Lisrik Gratis dan Subsidi Melalui www.pln.co.id dan WhatsAPP

Admin 11/01/2020
Cara Klaim Token Lisrik Gratis dan Subsidi Melalui www.pln.co.id dan WhatsAPP

BlogPendidikan.net
- Waktu Anda klaim token listrik gratis atau dapatkan subsidi listrik pada bulan November ini. Mulai tanggal 1 November hari ini maka Anda sebagai pelanggan PLN bisa klaim listrik gratis. Ada dua cara muda klaim token listrik gratis serta token listrik diskon 50 persen Anda.

Akses situs resmi PLN, www.pln.co.id untuk mengklaim token listrik gratis atau diskon atau melalui WA PLN. Simak cara mudah klaim token listrik. Perlu diketahui bahwa pemerintah melalui PLN memang tengah menjalankan program stimulus dampak Covid-19 bagi pelanggan PLN.

Program stimulus tersebut berupa token listrik gratis atau diskon 50 % bagi beberapa pelanggan yang masuk kategori. Namun, token listrik gratis ini di peruntukan bagi pelanggan kWh 450 Volt Ampere (VA).

Sedangkan, pelanggan dengan kWh 900 VA yang bersubsidi mendapat token listrik dengan diskon sebesar 50 %. Program ini telah berjalan tujuh sejak April hingga Oktober 2020. Pada 1 Nopember 2020 ini berjalan bulan kedelapan yang akan berakhir hingga Desember 2020.

Maka dari itu, untuk program bulan ke delapan atau November 2020 bisa diklaim yang biasanya dimulai setiap tanggal 1. 

Cara klaim ada dua jenis baik dengan mengakses laman resmi PLN, www.pln.co.id atau nomor WA PLN, 08122123123.

Berikut cara detailnya:

1. Chat WA PLN

- Ketik pesan di nomor WhatsApp PLN: 08122-123-123.
- Kemudian, akan muncul balasan otomatis dari PLN yang berbunyi seperti berikut ini.

"Halo Electrizen, pemerintah memberikan listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga 450 VA & Diskon 50% untuk pelanggan rumah tangga 900 VA Subsidi (sesuai Basis Data Terpadu TNP2K).

Ketik 1 untuk Info Listrik Gratis/ Diskon Stimulus Covid19.
https://wa.me/628122123123
Hotline PLN (Kode Area) 123"

- Lanjutkan mengetik kode 1.
- Kemudian, PLN akan memintamu untuk menuliskan ID pelanggan atau nomor kWh meteran.
- Jika ID meteran memenuhi syarat, maka akan mendapatkan token listrik dan bisa langsung digunakan.
- Namun, jika ID meteran listrikmu tidak memenuhi syarat maka akan mendapatkan balasan seperti berikut ini: "Mohon maaf token kompensasi saat ini hanya diberikan kepada pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA Bersubsidi (sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)."

2. Melalui Website PLN

Pelanggan dapat mengakses website resmi di portal www.pln.co.id atau www.layanan.pln.co.id.

- Buka laman www.pln.co.id. cukup klik disini
Setelah membuka laman resmi PLN, kemudian diarahkan ke situs layanan.pln.co.id atau stimulus.pln.co.id.

Cukup klik layanan Disini
- Masukkan ID pelanggan/nomor meteran di kolom yang tersedia.
- Kemudian, akan muncul token listrik gratis di layar.
- Token listrik gratis tersebut bisa langsung digunakan.
- Masukkan kode token listrik sesuai ID pelanggan yang didaftarkan tadi.

Setelah mendapat token, langkah selanjutkanya adalah mengisi nomor token listrik ke meteran.

Berikut ini langkah-langkahnya:

- Tekan nomor token listrik yang kamu dapatkan
- Setelah semua nomor ditekan, lanjutkan dengan memencet tanda enter yang terletak di bawah sebelah kanan.
- Jika muncul tulisan "Benar" maka kamu sudah berhasil
- Jika muncul tulisan "Salah" maka ulangi lagi memasukkan nomor dengan teliti.

Nantinya, jika kamu sudah benar memasukkan nomor token, maka saldo yang ada otomatis akan bertambah. Pastikan pelanggan merupakan penerima program ini dengan cara membedakan pelanggan subsidi dan non-subsidi.

Berikut caranya, dikutip dari akun Instagram PLN:

1. R1/900VA Subsidi
- Cek struk pembayaran sebelumnya
- Lihat pada kolom Tarif/Daya
- Jika tertera R1, maka Anda berhak mendapat keringanan

2. R1M/900VA Non Subsidi
- Cek struk pembayaran sebelumnya
- Lihat pada kolom Tarif/Daya
- Jika tertera R1M, maka Anda tidak berhak mendapat keringanan

Berikut ini kode yang mendapat token listrik gratis dan diskon 50 persen:

- R1/450 VA (Gratis)
- R1T/450 VA (Gratis)
- R1/900 VA (Diskon)
- R1T/900 VA (Diskon)

Setelah berhasil mendapatkan token kamu bisa mengisi ke kWH, berikut caranya:

- Tekan nomor token listrik yang kamu dapatkan
- Setelah semua nomor ditekan, lanjutkan dengan memencet tanda enter yang terletak di bawah sebelah kanan.
- Jika muncul tulisan "Benar" maka kamu sudah berhasil
- Jika muncul tulisan "Salah" maka ulangi lagi memasukkan nomor dengan teliti.

Nantinya, jika kamu sudah benar memasukkan nomor token, maka saldo yang ada otomatis akan bertambah. Sementara itu, bagi masyarakat terpencil atau sulit mengakses internet ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk tetap dapat mendapatkan token gratis atau diskon tarif listrik.

Cara pertama yang bisa dilakukan ialah dengan mendatangi perangkat desa terdekat, kemudian meminta perangkat desa untuk mencatat ID PLN dan melaporkan melalui perangkat desa kepada PLN.
Begitu pula bagi pelanggan yang tidak menggunakan Aplikasi WhatsApp.

Langkah terakhir apabila tidak ada internet dan telepon, maka pelanggan bisa mendatangi kantor terdekat di seluruh penjuru Indonesia dengan menyiapkan ID pelanggan.

Artikel ini juga telah tayang di Wartakotalive 

Sekolah di Daerah Akan Kembali Dibuka Belajar Tatap Muka, Satgas Covid-19: Harus Bertahap

Admin 10/28/2020
Sekolah di Daerah Akan Kembali Dibuka Belajar Tatap Muka, Satgas Covid-19: Harus Bertahap

BlogPendidikan.net
- Sekolah di Daerah Akan Kembali Dibuka Belajar Tatap Muka, Satgas Covid-19: Harus Bertahap. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengingatkan ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum membuka kembali fasilitas umum, termasuk sekolah. 

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi adanya pembukaan sekolah di sejumlah wilayah.

"Pada intinya pembukaan fasilitas umum termasuk tempat belajar mengajar harus bertahap dan ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 27 Oktober.

Adapun tahapan yang dimaksud, pertama adalah prakondisi. Tahapan ini, kata Wiku, perlu dilakukan untuk memastikan pembukaan fasilitas umum termasuk sekolah sudah dalam kondisi yang memungkinkan dan masyarakat telah siap. Selain itu, dalam tahapan ini, daerah harus bisa memastikan kasus positif COVID-19 telah menurun dan masuk ke dalam zona aman.

Baca Juga:
"Kedua, timing atau waktu untuk menentukan kapan dibuka sesuai prioritasnya. Apa yang akan dibuka duluan dibandingkan yang lain dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar segala sesuatunya dapat disupport oleh semua pihak yang ada," ungkap dia.

"Juga perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap apapun yang dilakukan termasuk kegiatan belajar mengajar. Jika terjadi indikasi tidak aman, peningkatan risiko maka satuan pendidikan wajib ditutup," imbuhnya.

Selanjutnya, Wiku juga mengingatkan pembukaan sekolah ini harus mengantongi perizinan dari pemerintah daerah hingga perizinan dari orang tua siswa.

Dirinya kemudian kembali mengingatkan saat ini kegiatan sekolah tatap muka baru diperbolehkan untuk daerah berzona kuning dan hijau. Meski begitu, dirinya juga mengingatkan sebaiknya pemerintah daerah mengikuti anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menjelaskan syarat dan waktu kapan kegiatan pembelajaran di sekolah diperbolehkan.

"Kami menghimbau menunggu Kemendibud untuk terkait pelaksanaan KBM semua pasti terkait dengan progress penanganan kasus nasional dan daerah," pungkasnya.

Artikel ini juga telah tayang di voi.id

Presiden Amerika Donald Trump Umumkan Dirinya Dinyatakan Positif CORONA

Admin 10/02/2020
Presiden Amerika Donald Trump Umumkan Dirinya Dinyatakan Positif CORONA

BlogPendidikan.net
- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dinyatakan terinfeksi virus corona Hal itu diungkapkan Trump melalui akun Twitter resminya.

"Malam ini, @FLOTUS dan saya dinyatakan positif Covid-19. Kami akan segera memulai proses karantina dan pemulihan. Kami akan melewati ini BERSAMA!," cuit Trump, Jumat (2/10).

Sebelumnya diketahui bahwa Trump dan Melania dikabarkan akan menjalani karantina setelah seorang penasihat kepresidenan yang dekat dengannya, Hope Hick, dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

"Ibu Negara dan saya sedang menunggu hasil tes kami. Sementara itu, kami akan memulai proses karantina kami," cuit Trump di Twitter sebelum hasilnya keluar.

Trump dan istri diketahui telah menjalani tes corona pada hari Kamis (1/10) malam waktu setempat dan berharap hasilnya bisa keluar paling lambat Jumat pagi.

Sebelumnya, penasihat kepresidenan Trump, Hope Hicks, dinyatakan terinfeksi Covid-19.

Pejabat administrasi Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan Hope mulai merasakan gejala ringan saat perjalanan pulang dengan pesawat usai menghadiri kampanye di Minnesota pada Rabu (30/9) malam.

Sejak itu Hope dikarantina. Kemudian wanita itu dinyatakan positif terinfeksi virus corona pada Kamis (1/10) pagi. Hope cukup intens bersama Trump selama satu pekan terakhir. Selain bersama Trump ke Minnesota, dia juga mendampingi ke debat calon presiden pada Selasa (29/8) malam.

Sejak corona muncul di AS awal tahun ini, Trump kerap meremehkan dan menolak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Dia sering terlihat tidak mengenakan masker di muka umum dan abai pada anjuran jaga jarak. Trump bahkan sempat mengadakan kampanye dalam ruangan tertutup yang mengundang ribuan orang.

Virus corona masih merajalela di Negeri Paman Sam. Teranyar lebih dari enam juta orang di AS telah terinfeksi, dan 200 ribu orang meninggal dunia. Trump sendiri kini berusia 74 tahun. Jika menilik beberapa penelitian maka dia termasuk dalam kelompok rentan.

Gedung Putih saat ini dilaporkan mulai memperketat protokol kesehatan. Siapapun yang akan berada di dekat presiden atau wakil presiden dites virus corona setiap hari, termasuk wartawan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS merekomendasikan orang-orang yang telah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang positif untuk menjalani karantina selama 14 hari.

Sumber: CNNIndonesia.com

Muhadjir Effendy: Guru dan Dosen Menjadi Prioritas Utama Penerima Vaksin COVID-19

Admin 9/29/2020
Muhadjir Effendy: Guru dan Dosen Menjadi Prioritas Utama Penerima Vaksin COVID-19

BlogPendidikan.net
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan dosen dan guru akan menjadi salah satu prioritas penerima vaksin Covid-19 periode pertama yang diimpor dan atau diproduksi di Indonesia.

Vaksin diprediksi sudah bisa didistribusikan paling cepat akhir 2020 atau awal 2021 dan akan diberikan kepada kurang lebih 147 juta masyarakat di seluruh Indonesia.


"Para dosen, guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama," kata Muhadjir saat memberikan kuliah umum secara virtual kepada Mahasiswa Universitas Negeri Malang, yang diakses melalui akun YouTube resmi UMY, Senin (28/9).

Muhadjir mengatakan dalam periode pertama vaksinasi ini tidak semua warga mendapat vaksin. Hanya saja, kata dia, kurang lebih dipastikan 147 juta warga akan diberi vaksin guna memberi kekebalan tubuh terhadap virus yang disebut-sebut berasal dari Wuhan, China ini.


Selain itu, ia berharap mahasiswa bersedia menjadi relawan dalam mendistribusikan vaksin ke berbagai daerah. Sebab dari 147 juta warga yang harus divaksin, mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Ketika vaksin kira-kira akhir tahun sudah akan datang, kita sudah mengimpor vaksin disamping akan memproduksi vaksin dalam negeri, itu nanti relawannya juga para mahasiswa kita harapkan membantu proses vaksinasi," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meminta jajaran pembantunya untuk segera membuat perencanaan produksi vaksin virus corona.


Jokowi ingin perencanaan vaksin dilakukan dalam waktu dua minggu ke depan. Ia meminta perencanaan itu disusun secara terperinci agar saat pelaksanaan dapat berjalan lancar.

"Saya minta untuk rencana vaksinasi, suntikan vaksin direncanakan detail seawal mungkin. Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas soal Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.


Pemerintah saat ini tengah mengembangkan vaksin untuk menanggulangi wabah Covid-19 yang semakin memburuk di Indonesia. Pengembangan vaksin pemerintah ini dilakukan baik secara mandiri maupun kerja sama dengan negara lain.

PT Bio Farma (Persero) bekerja sama dengan perusahaan China, Sinovac dan masih menjalani uji coba tahap ketiga vaksin Covid-19.

Lalu, PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42. Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin lewat LBME Eijkman. (Sumber: CNNIndonesia.com)

Covid-19 Meroket, Bertambah 4.634 Orang Dalam 24 Jam

Admin 9/24/2020
Covid-19 Meroket, Bertambah 4.634 Orang Dalam 24 Jam

Blogpendidikan.net
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa penularan virus corona saat ini masih terjadi di masyarakat. Akibatnya, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah hingga hari ini, Kamis (24/9/2020). Bahkan, jumlah kasus baru Covid-19 masih tercatat di angka yang mengkhawatirkan, yaitu bertambah lebih dari 4.000 kasus. 

Berdasarkan data pada Kamis ini pukul 12.00 WIB, diketahui ada penambahan 4.634 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir,

Ini merupakan rekor tertinggi terkait penambahan jumlah pasien Covid-19 dalam sehari. Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 262.022 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satgas Covid-19 melalui data yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update setiap sore.

Pasien sembuh dan meninggal 

Pemerintah menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan data jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah. Dalam sehari, ada penambahan 3.895 pasien Covid-19 yang dianggap sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona. 

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Sehingga, total pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 191.853 orang.

Akan tetapi, kekhawatiran mengenai ancaman Covid-19 semakin terlihat dengan angka kematian yang meningkat pesat, bahkan kini melewati 10.000 orang. Pada periode 23 - 24 September 2020, ada penambahan 128 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. 

Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 10.105 orang. Bahkan, dalam tiga hari terakhir, tercatat pasien Covid-19 yang meninggal berjumlah 428 orang. Selain kasus positif, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 110.910 orang berstatus suspek. 

Data spesimen 

Sebanyak 4.634 kasus baru Covid-19 itu didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 42.564 spesimen dalam sehari. Jumlah ini melampaui target 30.000 spesimen dalam sehari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. 

Pada periode yang sama, diketahui ada 34.786 orang yang diambil sampelnya. Total, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 3.074.814 spesimen terhadap 1.834.349 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan, satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali.

Hingga saat ini kasus Covid-19 sudah tercatat di semua provinsi di Tanah Air, dari Aceh hingga Papua. Secara khusus, ada 494 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona. Ini berarti lebih dari 96 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

COVID-19 Semakin Mengganas, Khawatir, BKN Keluarkan Aturan Untuk PNS

Admin 9/13/2020
COVID-19 Semakin Mengganas, Khawatir, BKN Keluarkan Aturan Untuk PNS

BlogPendidikan.net
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan aturan baru bagi PNS, menyusul kasus COVID-19 yang makin ganas. Aturan kali ini jauh lebih detail dibandingkan sebelumnya.

Melihat kondisi sekarang yang makin banyak kasus COVID-19, BKN menerbitkan aturan baru (SE Kepala  BKN Nomor 20/SE/IX/2020) terkait jam kerja PNS," Karo Humas BKN Paryono di Jakarta, Sabtu (12/9). Dalam Surat Edaran (SE) Kepala  BKN Nomor 20/SE/IX/2020, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengarahkan sejumlah hal:

Pertama, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka ditetapkan jumlah pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 100 persen. 

Kedua, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 75 persen. 

Ketiga, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 50 persen

Keempat, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi namun tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 25 persen.

Kelima, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi dan menerapkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak  10 persen.

"Keterwakilan pegawai untuk melaksanakan ketentuan tersebut harus mempertimbangkan antara lain domisili pegawai, usia pegawai, riwayat kesehatan, pegawai yang pergi pulang kerja menggunakan sarana transportasi umum, jenis pekerjaan, kompetensi, kedisiplinan dan ketersediaan sarana kerja," tuturnya.

SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020 juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan kerumunan banyak orang dialihkan menjadi kegiatan pertemuan melalui media telekonferensi. Jika tidak memungkinkan untuk dialihkan, maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. 

Kegiatan rapat internal dilaksanakan dengan media telekonferensi dan  kolaborasi  secara  daring.  Selain itu, SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020 tersebut juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri agar dilaksanakan lebih selektif dan penuh kehati-hatian dengan memerhatikan tingkat urgensi/kepentingannya dan dibuktikan dengan surat tugas dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Juga melampirkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Rapid Test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) Test. "Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan pada daerah risiko tinggi penyebaran COVID-19 agar ditunda dan dijadwalkan ulang," pungkasnya.

Artikel ini juga telah tayang di JPNN.com

Mengapa Semua Penyakit Dicovidkan? Berikut Pejelasannya

Admin 8/31/2020
Mengapa Semua Penyakit Dicovidkan Berikut Pejelasannya

BlogPendidikan.net
- Kenapa semua penyakit dicovidkan? Pertanyaan itu sering dilontarkan masyarakat ketika menjumpai saudara, tetangga, atau teman yang masuk rumah sakit dengan gejala bukan covid-19 akhirnya menjadi covid.

Akibatnya ada orang sekarang ini enggan ke rumah sakit untuk memeriksakan gejala yang dirasakan atau membatalkan kontrol kesehatan rutinnya karena takut bakal dicovidkan. 

Menjawab keresahan warga ini, Ketua Divisi Litbang Majelis Pembina Kesehatan Umum Dokter Tjatur Prijambodo menjelaskan, sampai saat ini keilmuan manusia belum sepenuhnya mengetahui pola penyakit covid-19. Mulai cara penularan, onset, gejala, termasuk vaksin dann terapi obatnya.


”Kenapa? Karena Allah menciptakan virus ini dengan kecerdasan yang luar biasa. Kehebatan daya adaptasi, kemampuan bermutasi, berubah bentuk, kekuatan menyerang atau virulensi yang terus meningkat. 

Maka, banyak hal baru yang terjadi di pasien covid-19, sehingga penyakit ini dijuluki penyakit dengan seribu wajah,” kata dokter Tjatur yang juga Direktur RS Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo, saat dihubungi Ahad (30/8/2020).

Dikatakan, adalah hal yang wajar kalau ada penilaian di masyarakat mengatakan, penyakit apa pun sekarang dicovidkan. ”Karena kenyataan yang terjadi misalnya, pasien datang dengan kencing manis, ketika dirawat, ternyata hasil foto thoraxnya menunjukkan pneumonia bilateral. Ini khas covid. Hasil laborat darah lengkapnya NLR-nya > 3,1. Ini juga khas covid. Maka diagnosanya berubah menjadi gejala covid,” tuturnya.

Untuk memastikan, sambung dia, lantas pasien dites swab. Hasilnya positif maka masuk penyakit covid-19. Begitu juga dengan pasien-pasien lain yang datang ke rumah sakit dengan gejala awal demam berdarah, tipus, diare tapi saat pemeriksaan lanjutan ditemukan tanda-tanda covid-19 maka harus diperlakukan sebagai pasien covid untuk pengobatannya.

Perubahan Diagnosa Biasa Terjadi

Dijelaskan, sebenarnya kondisi pasien-pasien yang berubah diagnosanya hal yang sering terjadi untuk kasus penyakit lain. Misalnya, awalnya diduga batuk biasa, ternyata kena TBC. Diduga nyeri dada biasa, ternyata serangan jantung. Gejala cuma gringgingen, ternyata stroke. Diduga maag, ternyata usus buntu. ”Perubahan diagnosa ini sering terjadi di rumah sakit,” tandasnya.

Saat ini, kata dia, covid menjadi isu sangat sensitif. Beragam tuduhan muncul misalnya sebagai konspirasi global, program misionaris, curiga rumah sakit cari untung, perdagangan vaksin, ditambahi lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk, maka isu covid-19 semakin tajam.

Dokter Tjatur mengatakan, tak perlu mencurigai rumah sakit mencari keuntungan dalam kondisi saat ini. Karena manajemen rumah sakit, dokter, dan paramedis bekerja dengan komitmen sesuai sumpahnya. Tenaga medis sudah banyak berkorban tenaga, biaya, dan nyawa untuk mengatasi wabah ini.

Dia meminta para mubaligh atau profesional lain punya pendapat yang berbeda tapi jangan sampai lalai menjaga kesehatan. Kalau terkena covid-19, baru muncul penyesalan. Karena dampaknya sangat kompleks.

Menurut dia, fatwa Majelis Tarjih tentang beribadah dalam kondisi darurat covid jangan menjadi perdebatan karena dikeluarkan dengan mempertimbangkan segi kesehatan. Dia berharap penjelasan kenapa semua penyakit dicovidkan menjadikan masyarakat paham situasinya sehingga bisa berhati-hati.

”Patuhi protokol kesehatan. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun, sehingga dakwah kita tetap berjalan dengan baik. Aamiin yaa Robbal aalamiin,” pungkasnya. (*)

Artikel ini juga telah tayang di pwmu.co

Inilah Daftar Klaster Positif COVID-19 Yang Berasal Dari Guru di Berbagai Daerah

Admin 8/22/2020
Inilah Daftar Klaster COVID-19 Yang Berasal Dari Guru di Berbagai Daerah

BlogPendidikan.net
- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan beberapa temuannya setelah melakukan pemantauan di berbagai daerah di Indonesia terkait klaster kasus guru positif Covid-19. Mulai dari Pariaman, Sumatera Barat hingga Surabaya, Jawa Timur.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Fahriza Tanjung mengatakan bahwa terjadinya penyebaran virus pada guru itu disebabkan oleh sebagian ppemerintah daerah (Pemda) yang masih mewajibkan guru tetap hadir di sekolah setiap hari untuk absen sidik jari.


“Kami melihat Pemda sangat kaku memandang Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, ada kewajiban bagi guru untuk memenuhi ketentuan 37,5 jam kerja efektif. Kami lihat Pemda sangat tidak fleksibel,” ujarnya dalam telekonferensi pers, Sabtu (22/8).

Berikut Klaster COVID-19 Yang Berasal Dari Guru di Berbagai Daerah:

Pertama, berada di Pariaman, Sumatera Barat yang terkonfirmasi positif 1 orang guru dan 1 orang operator sekolah pada 19 Juli 2020. Mereka pun juga sempat mengajar sekitar 90 siswa dan 40 karyawan terlibat kontak. “Ini kemudian membuat pemerintah kota setempat menutup sekolah. Sejak 20 juli 2020 sekolah di kota Pariaman ditutup kembali,” terang dia.

Kedua, di Padang Panjang, Sumatera Barat terdapat SMPN 2, SMPN 3 dan SMPN 4 yang beberapa gurunya dinyatakan positif Covid-19 pada 14 Agustus 2020. Akan tetapi, menurut dia, anehnya tidak ada penutupan sekolah selain ketiga satuan pendidikan tersebut.

Ketiga, di Kalimantan Barat, di mana per 10 Agustus 2020, pemerintah provinsi melakukan tes swab pada 604 guru dan rapid tes pada 495 siswa. Dari tes itu, ditemukan 8 orang guru dan 14 siswa positif Covid-19.

Keempat, “Pada 12 Agustus 2020, ditemukan 8 orang guru di Kabupaten Melawi terkonfirmasi positif Covid-19. Sementara itu pada 19 Agustus 2020 ditemukan di 10 orang guru pada salah satu SMP di daerah Kabupaten Mempawah terkonfirmasi positif. Sekolah SMP ini menjadi klaster tersendiri dalam penularan. Untungnya Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan penundaan untuk membuka sekolah, ini patut kita apresiasi,” ungkapnya.

Kelima, Pati, Jawa Tengah ada 1 orang guru SD swasta meninggal dunia pada 18 Agustus 2020, tetapi tidak memiliki kontak erat dengan guru lainnya karena melakukan proses belajar mengajar (PBM) daring dari rumah.

Keenam, di Madiun, Jawa Timur ada 1 orang guru SMPN 1 Dilopo meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2020 yang sudah dinyatakan positif. Diketahui bahwa yang bersangkutan pernah ke sekolah pada 23 Juli 2020 sehingga sekolah 67 warga sekolah dilakukan pengecekan, di mana saat dites menggunakan rapid tes hasilnya negatif.


Ketujuh, ada Kudus, Jawa Tengah yang terdapat 1 orang guru di SDN 1 Barongan Kudus positif Covid-19 dan meninggal pada 12 Agustus 2020. Untuk mengantisipasi penyebaran, rekan kerja korban menjalani isolasi mandiri karena saat dikonfirmasi positif korban melaksanakan aktivitas pembelajaran daring di sekolah.

Kedelapan, daerah Rembang, Jawa Tengah yang diketahui terdapat 11 orang guru di SMKN 1 Gunem terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab test pada 7 Agustus 2020. Setelahnya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang kedapatan 28 orang guru dan pegawai sekolah yang berasal dari SD dan SMP terkonfirmasi positif Covid dari hasil swab test 6 Agustus 2020.

Kesembilan, terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat diketahui 1 orang guru SMP terpapar Covid-19 pada tanggal 20 Agustus 2020. Parahnya, guru ini memiliki kontak erat karena sempat hadir di sekolah.

Kesepuluh, di kawasan Payakumbuh, Sumatera Barat per tanggal 21 Juli 2020, 2 orang guru positif covid karena terinfeksi dari luar lingkungan sekolah. 

Kesebelas, DKI Jakarta pun juga, terdapat satu orang guru Pendidikan Agama Islam SMKN meninggal dunia karena Covid dan 3 orang guru lainnya sempat berkontak erat, di mana mereka pun juga dinyatakan positif. 

Terakhir, ada di Surabaya, Satgas Covid-19 Pemerintah Kota Surabaya menyatakan ada 137 guru positif dan 4 orang guru meninggal.

Artikel ini juga telah tayang di jawapos.com

42 Guru Meninggal Karena COVID-19, FGSI: Jika Perlindungan Terhadap Guru dan Aggara Protokol Tidak Ada Tunda KBM Tatap Muka

Admin 8/22/2020
42 Guru Meninggal Karena COVID-19, FGSI: Jika Perlindungan Terhadap Guru  dan Aggara Protokol Tidak Ada Tunda KBM Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat hingga 18 Agustus 2020, sebanyak 42 guru dan 2 tenaga pendidikan meninggal akibat terinfeksi Covid-19.

Puluhan guru yang menjadi korban itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta menilai, perlindungan terhadap guru di masa pandemi ini sangat lemah.

"Sehingga, pembukaan sekolah menjadi sangat berisiko jika tanpa persiapan matang," ucap Fahriza dalam diskusi daring pada Sabtu, 22 Agustus 2020.


Dalam kurun waktu hingga Agustus, FSGI menemukan masih banyak sekolah yang tetap buka, tetapi tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Contohnya seperti membiarkan guru mengajar dengan membuka masker, tidak adanya jaga jarak dalam kelas, hingga minimnya sarana sanitasi.

Padahal, guru berhak memperoleh perlindungan sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017.

"Perlindungan itu tidak hanya dari segi hukum atau kesejahteraan, tetapi termasuk perlindungan dari penularan Covid-19," ucap Fahriza.

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo pun mengimbau kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan guru dan tenaga pendidikan. 


Ia meminta agar guru dan tenaga pendidikan bisa diberikan fasilitas swab test, serta memberikan anggaran kepada setiap sekolah agar bisa menyediakan sarana sanitasi seperti tempat cuci tangan hingga toilet yang bersih.

"Jika anggarannya tidak ada, maka FSGI sarankan agar PTM (pembelajaran tatap muka) tidak dilakukan dulu," kata Heru.

Artikel ini juga telah tayang di tempo.co