Showing posts with label Dana BOS. Show all posts
Showing posts with label Dana BOS. Show all posts

Dana BOS Tahun 2021 Cair, SD Tertinggi Rp 1,96 Juta Per Siswa

Admin 2/28/2021
Dana BOS Tahun 2021 Cair, SD Tertinggi Rp 1,96 Juta Per Siswa

BlogPendidikan.net
- Perubahan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Salah satu upaya itu adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler. 

Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, pokok-pokok kebijakan dana BOS 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah.


Kemudian, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM).

Selanjutnya pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring melalui laman BOS Kemendikbud. Juga syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

"Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia," kata Nadiem Makarim saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan DAK fisik 2021 secara daring.

Mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah. Besarannya dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. 

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang sekolah dasar (SD) rata-rata ada kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp 900 ribu (terendah) sampai Rp 1,96 juta (tertinggi).

Sekolah menengah pertama (SMP) rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp 1,1 juta (terendah) sampai Rp 2,48 juta (tertinggi).


Kemudian untuk sekolah menengah atas (SMA), rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp 1,5 juta (terendah) sampai Rp 3,47 juta (tertinggi). Sekolah menengah kejuruan (SMK) rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp 1,6 juta (terendah) sampai Rp 3,72 juta (tertinggi). Sementara itu, sekolah luar biasa (SLB) rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp 3,5 juta (terendah) sampai Rp 7,94 juta (tertinggi).

"Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana BOS tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung asesmen nasional," jelas Nadiem Makarim.

Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap I 2021 >>> LIHAT DISINI

Cek Daftar Daerah Telah Cair Dana BOS Tahap I 2021 >>> LIHAT DISINI

Mendikbud: Setiap Sekolah Akan Menerima 15 Laptop dan 1 Access Point

Admin 11/08/2020

Mendikbud: Setiap Sekolah Akan Menerima 15 Laptop dan 1 Access Point

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Setiap Sekolah Akan Menerima 15 Laptop dan 1 Access Point. 
Nadiem menjelaskan, bahwa kebebasan penggunaan dana BOS yang keputusan penggunaanya sepenuhnya berada di kepala sekolah.

“Jadi dana BOS sekarang bisa digunakan untuk guru honorer, bisa digunakan untuk beli laptop, beli pulsa, bahkan untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Jadi mohon dimanfaatkan kemerdekaan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS tentunya dengan pelaporan yang harus transparan,” tuturnya.

Untuk melanjutkan program digitalisasi sekolah, kata Nadiem, sekolah di wilayah 3T akan diprioritaskan menerima bantuan berupa laptop, proyektor, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Digitalisasi sekolah itu bukan hanya penyediaan sarana TIK tetapi juga mempermudah guru untuk memilih apa yang paling cocok untuk anaknya,” katanya.

Nadiem juga memastikan, bahwa Kemenkominfo dalam hal ini akan memenuhi kebutuhan jaringan internet di semua wilayah sasaran. Sementara itu, Kemendikbud akan memenuhi alat yang bisa digunakan di setiap sekolah.

“Jadi itu yang pasti akan kita dorong untuk tahun depan, digitalisasi sekolah,” ujarnya.

Menurut Nadiem, dari segi penggunaanya laptop dinilai lebih tahan lama daripada tablet. Selain itu, laptop yang dimiliki sekolah itu dapat digunakan oleh siswa atau guru, serta memiliki fungsi yang lebih banyak.

“Salah satu keunggulan kalau kita beli banyak kita bisa membuat produsen itu memanufakturnya di dalam Indonesia dengan menciptakan pekerjaan. Yang penting itu bukan merk-nya, tapi yang penting adalah produksinya di sini dan mengerjakan dan ada industri. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita beli sekaligus banyak itu bisa membantu produksi di dalam negeri dan mengundang mereka melakukannya,” tuturnya.

Tidak hanya terkait pengadaan alat elektronik, lanjut Nadiem, program digitalisasi sekolah juga akan membuat platform yang digunakan para guru. “Tujuannya agar mudah mengunduh kurikulum dan memilih kurikulum dalam bentuk modul-modul sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih efisien,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri menambahkan, untuk tahun depan anggaran untuk digitalisasi sekolah mencapai Rp3 triliun.

“Rencananya, setiap sekolah akan menerima 15 laptop dan satu access point,” ujar Jumeri.

Laptop yang akan diberikan ini, kata Jumeri, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti untuk asesmen kompetensi minimun, asesmen nasional, dan praktikum.

“Total dana yang diinginkan untuk digitalisasi sekolah ini sebenarnya mencapai Rp15 triliun, namun untuk setiap tahunnya baru bisa dianggarkan Rp3 triliun,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus menghadirkan dan mempermudah akses membaca anak-anak di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Bagi anak-anak di daerah 3T, kata dia, memegang buku dan membaca bisa saja menjadi barang langka.

“Untuk itu terus permudah akses anak- anak di sana. Saya yakin Perpusnas sudah mengarah dan berbuat dan untuk itu terus ditingkatkan,” kata Huda. Menurut Huda, di tengah pandemi covid-19 dunia pendidikan dihadapkan dengan darurat pendidikan. Situasi ini otomatis berdampak pada darurat literasi.

“Dengan kondisi ini tentu pelibatan para pihak dan kita mendorong Perpusnas sebagai pemimpin gerakan literasi nasional,” pungkasnya. (Admin)

Dana BOS di Daerah 3T Naik Bisa Memebantu Ekonomi Guru-guru Honorer

Admin 11/07/2020
Dana BOS di Daerah 3T Naik Bisa Memebantu Ekonomi Guru-guru Honorer

BlogPendidikan.net
- Dana BOS di Daerah 3T Naik Bisa Memebantu Ekonomi Guru-guru Honorer. Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyesuaikan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, bahwa kebijakan ini sebagai upaya pemerintah menjangkau dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah 3T. Tujuannya, agar mampu mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah di kawasan perkotaan.

“Tahun depan, kami akan prioritaskan kepada sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan daerah-daerah terluar, terdepan dan terluar. Karena kasihan sekali dengan dana BOS yang kecil, sekolah itu tidak menerima (dana BOS) yang banyak. Padahal tentu ada biaya-biaya sekolah. Sekecil apapun pasti ada biaya minimumnya,” kata Nadiem di Jakarta, Jumat (6/11).

Nadiem juga memastikan, bagi sekolah yang sudah besar dan mapan pada 2021 tidak akan ada penurunan dana BOS. “Jadi kita akan pastikan, tidak ada dana BOS yang turun tapi untuk teman-teman kita di sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal itu akan meningkat secara dramatis. Itu adalah yang namanya pro afirmasi, pro rakyat yang membutuhkan. Itu yang sebenarnya,” jelasnya.

Nadiem menjelaskan, bahwa kebebasan penggunaan dana BOS yang keputusan penggunaanya sepenuhnya berada di kepala sekolah.

“Jadi dana BOS sekarang bisa digunakan untuk guru honorer, bisa digunakan untuk beli laptop, beli pulsa, bahkan untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Jadi mohon dimanfaatkan kemerdekaan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS tentunya dengan pelaporan yang harus transparan,” tuturnya.

Untuk melanjutkan program digitalisasi sekolah, kata Nadiem, sekolah di wilayah 3T akan diprioritaskan menerima bantuan berupa laptop, proyektor, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Digitalisasi sekolah itu bukan hanya penyediaan sarana TIK tetapi juga mempermudah guru untuk memilih apa yang paling cocok untuk anaknya,” katanya.

Nadiem juga memastikan, bahwa Kemenkominfo dalam hal ini akan memenuhi kebutuhan jaringan internet di semua wilayah sasaran. Sementara itu, Kemendikbud akan memenuhi alat yang bisa digunakan di setiap sekolah.

“Jadi itu yang pasti akan kita dorong untuk tahun depan, digitalisasi sekolah,” ujarnya.

Menurut Nadiem, dari segi penggunaanya laptop dinilai lebih tahan lama daripada tablet. Selain itu, laptop yang dimiliki sekolah itu dapat digunakan oleh siswa atau guru, serta memiliki fungsi yang lebih banyak.

“Salah satu keunggulan kalau kita beli banyak kita bisa membuat produsen itu memanufakturnya di dalam Indonesia dengan menciptakan pekerjaan. Yang penting itu bukan merk-nya, tapi yang penting adalah produksinya di sini dan mengerjakan dan ada industri. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa kita beli sekaligus banyak itu bisa membantu produksi di dalam negeri dan mengundang mereka melakukannya,” tuturnya.

Tidak hanya terkait pengadaan alat elektronik, lanjut Nadiem, program digitalisasi sekolah juga akan membuat platform yang digunakan para guru. “Tujuannya agar mudah mengunduh kurikulum dan memilih kurikulum dalam bentuk modul-modul sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih efisien,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri menambahkan, untuk tahun depan anggaran untuk digitalisasi sekolah mencapai Rp3 triliun.

“Rencananya, setiap sekolah akan menerima 15 laptop dan satu access point,” ujar Jumeri.

Laptop yang akan diberikan ini, kata Jumeri, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti untuk asesmen kompetensi minimun, asesmen nasional, dan praktikum.

“Total dana yang diinginkan untuk digitalisasi sekolah ini sebenarnya mencapai Rp15 triliun, namun untuk setiap tahunnya baru bisa dianggarkan Rp3 triliun,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus menghadirkan dan mempermudah akses membaca anak-anak di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Bagi anak-anak di daerah 3T, kata dia, memegang buku dan membaca bisa saja menjadi barang langka.

“Untuk itu terus permudah akses anak- anak di sana. Saya yakin Perpusnas sudah mengarah dan berbuat dan untuk itu terus ditingkatkan,” kata Huda. Menurut Huda, di tengah pandemi covid-19 dunia pendidikan dihadapkan dengan darurat pendidikan. Situasi ini otomatis berdampak pada darurat literasi.

“Dengan kondisi ini tentu pelibatan para pihak dan kita mendorong Perpusnas sebagai pemimpin gerakan literasi nasional,” pungkasnya.

Perubahan Skema Penghitungan Dana BOS, Daerah Tertinggal Lebih Besar

Admin 10/27/2020
Perubahan Skema Penghitungan Dana BOS, Daerah Tertinggal Lebih Besar

BlogPendidikan.net
- Guna pemerataan peningkatan kualitas sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T),pemerintah merubah skema perhitungan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) . Rencananya mulai tahun 2021 perhitungan dana BOS tidak lagi berdasarkan jumlah siswa, namun diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan biaya sekolah setempat.

Perubahan perhitungan dana BOS tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam webinar Cerita di Kemenkeu Mengajar yang disiarkan channel Youtube Kemenkeu RI, Senin (26/10/2020).

"Pada tahun 2021 ini kabar baru yang luar biasa. Kolaborasi antara Kemendikbud dan Kemenkeu, untuk pertama kalinya dana BOS itu perhitungannya bukan hanya berdasarkan jumlah siswa," ujar Nadiem .

Nadiem mengungkapkan saat ini banyak sekolah di daerah 3T yang mendapatkan dana BOS dalam jumlah kecil, karena jumlah siswanya yang sedikit. Padahal kebutuhan biaya sekolah di daerah 3T lebih tinggi.

"Tidak ada perhitungan apakah unit cost di daerah terluar dan tertinggal itu lebih mahal, tidak ada perhitungan bahwa anak-anak yang lebih kecil jumlah muridnya dirugikan dengan skema itu," ucap Nadiem.

Dia katakan pada tahun depan, besaran dana BOS untuk sekolah 3T akan diberikan lebih besar dibanding sekolah yang berada di kota besar. Pemerintah bakal menaikan jumlah hitungan dana BOS per siswa untuk sekolah di daerah 3T.

"Agar mereka mendapatkan unit cost per anaknya jauh lebih besar. Jadi mulai tahun 2021 daerah 3T kita per anak akan menerima secara signifikan lebih besar, daripada sekolah-sekolah yang besar yang memang sudah di kota-kota yang lebih mapan dan lain-lain," ungkap Nadiem.

Menurut Nadiem, langkah ini merupakan sebuah perubahan yang transformatif dalam perhitungan dana BOS.

Meski begitu, Nadiem memastikan tidak ada sekolah yang pemberian dana BOS-nya dikurangi. Mengingat pemerintah menambahkan dana hampir Rp3 triliun untuk pemberian dana BOS ke sekolah-sekolah pada 2021.

"Kita menambahkan hampir sekitar Rp3 triliun tambahan dana BOS untuk bisa mengakomodasi. Jadi tidak ada yang dikurangi, tapi bagi di daerah 3T dan yang sekolah-sekolah kecil di pulau-pulau, daerah terluar itu akan meningkat per siswanya karena setiap sekolah itu ada fixed cost-nya," pungkas Nadiem.

Artikel ini juga telah tayang di sripoku.com 

Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020

Admin 10/15/2020
Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020

BlogPendidikan.net
- Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020.
Penyaluran dana BOS Tahap 1,2 dan 3 tahun 2020 telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 3 silahkan untuk mengecek pada dapodik kesesuaian data rekening, nama bendahara dan kepala sekolah dan pastikan telah memenuhi syarat menginput laporan online tahap 1.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, tidak akan menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) tahap ketiga pada September 2020 apabila sekolah tidak memenuhi syarat.


Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto mengatakan bahwa ada satu syarat yang wajib dipenuhi, yakni memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama pada Januari.

“Untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada September, sekolah diberikan satu persyaratan, sudah harus melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” ungkapnya dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja.

Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 1,2 dan 3 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/


Bagi sekolah yang belum menerima dana BOS tahap 1,2 dan 3, silahkan untuk mengecek mengikuti penjelasan dibawah ini.

Cara Cek Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020

Klik pada link dibawah, pilih provinsi, kab/kota asal sekolah, selanjutnya cari sekolah anda apakah suda di salurkan atau belum dana BOS tahap 3. 

Jika sekolah belum tertera pada link penyaluran dan pencairan dana BOS itu berarti menunggu untuk gelombang berikutnya.

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 3 Tahun 2020;

* Laporan Penyaluran Dana BOS
 ; LIHAT DISINI
Demikian informasi ini semoga bermanfaat... dan jangan lupa berbagi. Salam Pendidikan.

*Jika link diatas tidak dapat membuka, server dalam keadaan sibuk.

Cara Cek Penyaluran Dana BOS Tahap 1, 2 dan 3

Admin 10/07/2020

Cara Cek Penyaluran Dana BOS Tahap 1, 2 dan 3

BlogPendidikan.net
 Cara Cek Penyaluran Dana BOS Tahap 1, 2 dan 3. Penyaluran dana BOS Tahap 1,2 dan 3 tahun 2020 telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 3 silahkan untuk mengecek pada dapodik kesesuaian data rekening, nama bendahara dan kepala sekolah dan pastikan telah memenuhi syarat menginput laporan online tahap 1.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, tidak akan menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) tahap ketiga pada September 2020 apabila sekolah tidak memenuhi syarat.


Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto mengatakan bahwa ada satu syarat yang wajib dipenuhi, yakni memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama pada Januari.

“Untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada September, sekolah diberikan satu persyaratan, sudah harus melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” ungkapnya dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja.


Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 1,2 dan 3 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/

Bagi sekolah yang belum menerima dana BOS tahap 1, 2 dan 3, silahkan untuk mengecek mengikuti penjelasan dibawah ini.

Berikut Cara Cek Cara Cek Penyaluran Dana BOS Tahap 1, 2 dan 3

1. Masuk pada laman BOS Kemendikbud: https://bos.kemdikbud.go.id/
Klik masuk website, pada gambar dibawah:


2. Setelah masuk website, akan tampil halaman BOS, Klik Penyaluran Dana BOS



3. Setelah klik penyaluran dana bos terdapat 3 menu yakni; Penyaluran RKUN, Laporan Penyaluran dan Laporan Pencairan. Klik pada laporan penyaluran


4. Setelah pada langkah ke 3 Anda dapat melihat penyaluran Dana BOS berdasarkan Tahap 1, 2 dan 3


5. Penyaluran dana BOS berdasarkan provinsi

Cara Cek Penyaluran Dana BOS Tahap 1, 2 dan 3

Demikian informasi ini semoga bermanfaat... dan jangan lupa berbagi. Salam Pendidikan. (*)

Mengapa Dana BOS Tahap 3 Belum Cair Di Sekolah Saya?

Admin 10/06/2020
Mengapa Dana BOS Tahap 3 Belum Cair Di Sekolah Saya?

BlogPendidikan.net
- Mengapa Dana BOS Tahap 3 Belum Cair Di Sekolah Saya?
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengancam akan membekukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap ketiga di bulan September 2020, jika sekolah tak melaporkan penggunaan dana BOS tahap pertama yang sudah dicairkan sejak Januari 2020.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Menengah (PAUD Dikdasmen), Sutanto menyebutkan, sebanyak 6,29 persen sekolah atau 13.601 sekolah belum melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada tahap pertama yang cair sejak Januari 2020.


“Persyaratan untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada bulan September, sekolah harus melaporkan penggunaan angaran BOS tahap pertama,” kata Sutanto.

Berdasarkan catatan Kemendikbud, setidaknya di jenjang SD ada 9.567 sekolah yang belum memberikan laporan penggunaan dana BOS. Artinya, sekitar 7 persen SD di seluruh Indonesia belum memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama.

“Untuk SD, dari 130.783 sekolah yang mendapatkan BOS reguler itu sudah 93 persen yang memberikan laporan. Untuk yang belum, sebanyak 9.657 atau ada 7 persen yang belum memberikan laporan,” ujarnya.


Sementara di jenjang SMP, terdapat 1.200 sekolah yang belum memuat laporan penggunaan dana BOS kepada Kemendikbud. Sedangkan yang sudah membuat laporan pada jenjang SMP telah mencapai 37 ribu sekolah.

“Artinya SMP sudah 94 persen yang melapor. Yang belum sekitar 1.200 sekolah,” tambahnya.

Adapun pada jenjang SMA, dari 12.681 sekolah, 666 di antaranya belum memberikan laporan. Artinya, tingkat pemenuhan laporan penggunaan dana BOS di tingkat SMA sudah mencapai 95 persen. “Sedangkan di SMK sudah melapor 13 ribu atau 93 persen. Di SLB sudah ada dua ribu yang melapor itu berarti sudah 95 persen,” terangnya.

Sutanto mengaskan, bahwa sekolah wajib melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana BOS tahap satu pada laman https://bos.kemdikbud.go.id.

“Kepada kepala dinas pendidikan atau yang mewakili termasuk kepala sekolah, saya minta tolong betul untuk mengingatkan sekolah yang belum melaporkan laporan tahap I mohon untuk segera disampaikan karena ini berkaitan dengan penyaluran dana BOS Reguler tahap III,” tuturnya.

“Sekolah yang telah menggunakan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS), cukup memasukkan realisasi penggunaan dana BOS pada fitur buku kas umum,” imbuhnya. Sementara itu, kata Sutanto, bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, harus melakukan pemutakhiran data izin operasional melalui laman https://vervals.data.kemdikbud.go.id.


“Khusus untuk sekolah swasta, juga diminta melakukan pemutakhiran izin operasional. Mohon sekolah untuk memperhatikan ketentuan dana BOS ini,” imbuhya. Menurut Sutanto, percepatan perbaikan data Dapodik ataupun laporan dana BOS tahap satu itu, agar pencairan dana BOS tahap ketiga bisa seger dicairkan.

“Kami meminta sekolah untuk mempercepat perbaikan data (jika ada yang perlu di perbaiki) di Dapodik, supaya pencairan dana BOS tahap tiga bisa dipercepat,” tuturnya. Sementara itu, untuk penyaluran dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja telah dilakukan secara serentak di 34 provinsi. Jumlah sasaran yang menerima BOS Afirmasi sebanyak 34.745 sekolah dan BOS Kinerja sebanyak 21.380 sekolah.

BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasi bagi satu pendidikan dasar dan menengah yang ada di daerah khusus. Sedangkan BOS Kinerja merupakan dana yang dialokasi bagi sekolah yang memiliki kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.

“Kam mengimbau, agar sekolah dapat membelanjakan dana BOS Afirmasi, BOS Kinerja, maupun BOS Reguler sesuai tatanan, tuntutan dan pedoman yang benar,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri.

Untuk itu, Jumeri meminta agar dinas pendidikan di daerah memberikan bimbingan kepada sekolah maupun satuan pendidikan lainnya dalam penggunaan dana BOS.

“Kolaborasi kita antara inspektorat di daerah, dinas pendidikan, maupun sekolah menjadi penting dilakukan agar dana BOS ini tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar,” ujarnya.

Jumeri juga berharap, sekolah mampu memetakan perencanaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjalankannya sesuai target dan capaian dengan memegang prinsip akuntabel, efektif, efisien dan transparan dalam pengelolaannya.


“Saya berharap kepada aparat pemeriksaaan di daerah, inspektorat yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, agar sekolah diberikan bimbingan, tuntunan agar bisa menjalankan misi pendidikan melalui BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dengan baik dan efektif,” pungkasnya.

Dapat diketahui skema penyaluran dana BOS 2020 dibagi ke dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, berjumlah 30 persen pada Januari, tahap kedua 40 persen di bulan April, sementara tahap ketiga 30 persen di September.

Dana BOS Tahap 3 Mulai Disalurkan 1 Oktober dan Baru Sebagian Sekolah Yang Terima

Admin 10/05/2020
Dana BOS Tahap 3 Mulai Disalurkan 1 Oktober dan Baru Sebagian Sekolah Yang Terima

BlogPendidikan.net
- Dana BOS Tahap 3 Mulai Disalurkan 1 Oktober dan Baru Sebagian Sekolah Yang Terima.
Pemerintah pusat srcara bertahap telah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap III tahun 2020 ke satuan pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bandarlampung melalui Kasi Kelembagaan Moelyadi Syukri mengatakan, penyaluran dana BOS tahap 3 sudah diberikan mulai Kamis (1/10) lalu ke satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Bandarlampung.


“Iya benar sudah disalurkan yang tahap 3 mulai Kamis kemarin. Untuk di Bandarlampung belum semua disalurkan, ada lebih kurang 100 sekolah SD,SMP negeri dan swasta yang belum disalurkan, mungkin nanti di gelombang ke dua,” kata Moelyadi, Minggu (4/10).

Dikatakannya, pencairan dana BOS tahap III (September hingga Desember) sendiri dapat dilakukan jika sekolah telah menuntaskan pelaporan realisasi dana BOS tahap sebelumnya.

“Sekolah yang menerima dana BOS tahap 3 ini, sebelumnya telah menyelesaikan pelaporan realisasi dana BOS tahap sebelumnya. Jadi, yang sudah menuntaskan itu, dana BOS tahap 3 mulai disalurkan,” jelasnya.

Moelyadi menuturkan, satuan pendidikan dapat memanfaatkan dana BOS tersebut dengan sebaiknya sesuai dengan peraturan yang ada guna meningkatkan akses dan mutu pendidikan di sekolah masing-masing.


“Tentunya kami berharap, penggunaan dana BOS ini dapat disesuaikan dengan RKAS yang telah disusun,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah sekolah yang menerima dana BOS di Kota Bandarlampung sebanyak 362, yang terdiri daru SD negeri berjumlah 183, dan swasta 56 sekolah. Sedangkan, jenjang SMP negeri sebanyak 45, dan swasta 78 sekolah.

“Ada beberapa sekolah yang memang tidak menerima atau menolak dana BOS sekitar 26 sekolah, SMP sebanyak 8, dan SD 18 sekolah,” pungkasnya

(Sumber: radarlampung.co.id)

Dana BOS Tidak Lagi Mengacu Penghitungan Jumlah Siswa Untuk Daerah Terpencil

Admin 9/23/2020
Dana BOS Tidak Lagi Mengacu Penghitungan Jumlah Siswa Untuk Daerah Terpencil

BlogPendidikan.net - Dana BOS Tidak Lagi Mengacu Penghitungan Jumlah Siswa Untuk Daerah Terpencil. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut pihaknya tengah mengkaji perubahan perhitungan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 2021. 

Dalam penghitungan sebelumnya, Kemendikbud mengalokasikan dana BOS berdasarkan jumlah murid di sekolah.

Menurut Nadiem, alokasi berdasarkan jumlah siswa di sekolah tidak akan dilanjutkan. Sebab, hal itu membuat setiap sekolah bakal mendapat dana BOS yang berbeda, sehingga ada potensi pembagian dana BOS semakin kecil.


"Sepertinya itu adil (dengan melihat jumlah siswa), tapi dalam keadaannya di lapangan yang terjadi adalah sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan banyak sekolah tersebut adalah yang berada di 3T (tertinggal, terluar, terdepan)," jelas Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR secara virtual, Rabu, 23 September 2020.

Nadiem mengatakan, dengan metode perhitungan BOS saat ini, sekolah yang punya jumlah murid lebih sedikit bakal mendapat alokasi dana yang sedikit pula. Padahal, mereka mempunyai beban yang sama dalam mengelola operasionalnya. Jadi, dengan dana yang terbatas, pemenuhan fasilitas menjadi semakin sulit.

"Sekolah tersebut, karena mereka punya fix cost tertentu untuk mengelola sekolah, mereka dirugikan karena mereka harus mengelola sekolah, tapi karena jumlah muridnya kecil, jumlah sarana yang mereka bisa berikan itu sangat kecil," jelasnya.

Maka dari itu, dilakukan perubahan penghitungan alokasi dana BOS yang tidak berdasarkan jumlah siswa. Melainkan, dengan mengkonsiderasi indeks kemahalan konstruksi (IKK) serta indeks besaran peserta didik (IPD) per sekolah di suatu daerah.


Nadiem menjelaskan, dua indeks ini digunakan untuk menentukan area tertentu sulit dicapai atau tidak. Jadi, harga sarana dan mengirim sarana kepada daerah yang tertinggal itu, nilai IKK akan jauh lebih tinggi daripada daerah yang punya akses.

"Seperti yang ada di pulau Jawa dan IPD adalah berapa besaran total jumlah peserta didik di sekolah tersebut," ujarnya.

Nadiem Ubah Skema Hitungan Dana BOS Per Sekolah Mulai 2021

Admin 9/23/2020
Nadiem Ubah Skema Hitungan Dana BOS Per Sekolah Mulai 2021

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud mengubah cara menghitung satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2021. Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, apabila sebelumnya hitungan BOS tiap sekolah berdasarkan jumlah murid, maka tahun 2021 akan ada perubahan.

"Ini adalah kabar gembira, sebelumnya kita hitung BOS satuan fisik jumlah murid, sepertinya itu adil tapi di lapangan sekolah yang jumlah muridnya kecil, sarana dan kualitasnya sangat kecil. Itu akan merugikan sekolah di daerah yang tidak mampu dan murid sedikit,"kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X di DPR, Rabu (23/9).


Untuk itu, Nadiem menyatakan pihaknya mengubah cara hitungan BOS menjadi dua variabel.

"Akan mendasarkan dua variabel. Pertama indeks kemahalan konstruksi dan indeks besaran peserta didik. Indeks konstruksi untuk menentukan area ini sulit dicapai atau tidak," ucapnya.

Meski ada hitungan baru, Nadiem memastikan tidak akan ada sekolah yang mengalami penurunan penerimaan dana BOS.

"Tidak akan ada sekolah yang BOS turun, tapi banyak sekolah kecil dan daerah meningkat BOS-nya, anggarannya kami realisasi hampir Rp2,5 T dari dana bos afirmasi," jelasnya.


Nadiem menyatakan, kebijakan ini untuk memberikan keadilan bagi sekolah di Daerah 3 T. "Tidak bisa semua sekolah disamakan, sekolah yang lebih membutuhkan harusnya menerima uang lebih, ini kabar gembira di daerah terpencil, tertinggal dan jumlah murid kecil," katanya.

(Sumber; merdeka.com)

Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

Admin 9/20/2020
Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

BlogPendidikan.net
- Berikut ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler seperti dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

1. Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah

2. Perencanaan pengelolaan dana BOS mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah

3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler

4. Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun

5. Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah

6. Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah

7. Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab  
- Anggota terdiri dari bendahara, satu orang dari unsur guru; satu orang dari unsur Komite Sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan 

8. Pengelolaan dana BOS Reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya 

9. Tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah yaitu 
- mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah 
- bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik 
- menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler 
- melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian 
- memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler 
- menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 
- melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 
- menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
- bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain 
- memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS Sebagai berikut:

Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan PPh Pasal 4 (2) atas belanja jasa obyek PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 4 (2) atau DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut melalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan kode jenis setoran (MAP)  411128  (untuk Jasa Konstruksi adalah 411128-409).
Untuk kewajiban Pasal 4 (2) dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Kewajiban PPh Pasal 21

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Tarif PPh Pasal 21

- Untuk PNS Golongan II ke bawah tidak dipotong PPh Pasal 21 
- Untuk PNS Golongan III dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 5 % dari nilai bruto 
- Untuk PNS Golongan IV dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 15 % dari nilai bruto 
- Untuk Pegawai tidak tetap non PNS (wiyata bakti atau pegawai honorer) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % dari nilai bruto jika nilainya diatas PTKP (per bulan).
- Untuk bukan pegawai (hanya menerima penghasilan sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x nilai bruto.
- Untuk bukan pegawai (yang menerima penghasilan lebih dari sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x ( dari nilai bruto – PTKP) dengan syarat yang bersangkutan telah mempunyai Nomor  Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  serta tidak memperoleh penghasilan lainnya apabila tidak memenuhi syarat maka dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % dari nilai bruto (penghasilan kena pajak kumulatif).

Tarif PPh Pasal 21 non final dikenakan sebesar 5 % + (20 % x 5 %) atau 6 % kepada penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP.

Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 21

- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 final : 411121-402
- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 non final : 411121-100

Untuk kewajiban PPh Pasal 21 apabila tidak pembayaran PPh Pasal 21 tidak perlu lapor kecuali Masa Pajak Desember tetap lapor SPT Masa PPh Pasal 21.

Kewajiban PPh Pasal 22

Untuk belanja barang yang dananya berasal dari BOS maka PPh Pasal 22 tidak dilakukan pemungutan dengan nilai transaksi berapapun.

Kewajiban PPh Pasal 23

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, apabila rekanan tidak mempunyai NPWP tarif pajak menjadi 2% + 2 % (atau 4 %) dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Dengan kode jenis setoran pajak (MAP) 411124-100.

Untuk kewajiban PPh Pasal 23 dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Sanksi administrasi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sanksi tidak setor PPN adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPN yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPN adalah sebesar Rp.500.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 21 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 21 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 23 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 23 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 4 (2) yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak. (*)

Untuk lebih lengkapnya, Berikut komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS >>> LIHAT DISINI

Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

Admin 9/11/2020
Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud menyatakan bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja telah diterima di sekolah. Kemendikbud pun berharap bantuan ini akan membantu operasional sekolah di daerah khusus dan sekolah berprestasi di masa pandemi ini.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, saat ini dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 telah disalurkan ke sekolah.


"Berarti uang itu sudah ada di rekening masing-masing sekolah yang telah disalurkan," katanya webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang disiarkan di streaming Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Kamis (10/9).

Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng inipun berharap, dan afirmasi untuk sekolah ini dapat dipergunakan dengan baik. Namun agar tepat sasaran dan juga tepat pemanfaatan maka diperlukan juga strategi pengawasan yang tepat agar dapat berjalan dengan baik.

Jumeri menuturkan, pemberian biaya pendidikan ini untuk melindungi dan memastikan hak semua anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. "Kemendikbud memberikan dana BOS di luar BOS reguler yang sudah ada yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja," katanya.

Jumeri menerangkan, pendanaan pendidikan melalui kedua BOS ini telah dilakukan sejak 2019. Menurut dia, BOS Afirmasi diberikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk sekolah di daerah khusus. Sedang BOS Kinerja sebagai penghargaan bagi sekolah yang telah meningkatkan mutu. (*)

Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja >>> LIHAT DISINI

Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

Admin 9/11/2020
Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, tidak akan menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) tahap ketiga pada September 2020 apabila sekolah tidak memenuhi syarat.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto mengatakan bahwa ada satu syarat yang wajib dipenuhi, yakni memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama pada Januari.

“Untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada September, sekolah diberikan satu persyaratan, sudah harus melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” ungkapnya dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, Kamis (10/9)..

Hingga saat ini, terdapat 9.567 sekolah yang belum melapor. Baru 7 persen SD di seluruh Indonesia yang melapor penggunaan dana BOS tahap pertama.

“Untuk SD dari 130.783 sekolah yang mendapatkan BOS reguler itu sudah 93 persen yang memberikan laporan. Untuk yang belum 9.657 atau ada 7 persen yang belum memberikan laporan,” imbuhnya.

Untuk jenjang pendidikan SMP, berjumlah 1.200 yang belum melapor kepada Kemendikbud. Sementara, yang telah melapor berjumlah 37 ribu sekolah. “SMP sudah 94 persen yang melapor. Yang belum sekitar 1.200 sekolah,” ungkap Sutanto.

Sedangkan untuk SMA, dari 12.681 sekolah tinggal 666 sekolah yang belum memberikan laporan. Dengan angka tersebut, terdapat 95 persen sekolah yang telah melapor.

“Sedangkan di SMK sudah melapor 13 ribu atau 93 persen. Di SLB sudah ada dua ribu yang melapor itu berarti sudah 95 persen,” pungkas Sutanto. (*)

Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

Admin 9/10/2020
Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

BlogPendidikan.net
- Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mewanti-wanti seluruh pihak yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak berpikiran untuk melakukan penyelewengan.

Chatarina mengingatkan pelaku penyelewengan pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan ancaman hukuman mati.

"Apalagi kalau misalkan anggaran 2020 pada masa Covid-19 ini digunakan untuk kepentingan pribadi, dan menjadi kasus korupsi. Maka sesuai dengan undang-undang bahwa ancamannya pada masa wabah bencana adalah ancaman mati," ungkap Chatarina dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Kinerja, Kamis (10/9/2020).


Menurut Chatarina, peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan dana BOS sangat penting. Dirinya meminta warga pendidikan untuk tidak melakukan penyelewengan.

Chatarina berharap tidak ada warga pendidikan yang mengalami perkara hukum akibat menyelewengkan dana BOS.

"Kita tentu saja tidak ingin ada kepala sekolah kita, atau guru-guru kita, atau dinas kita yang berhadapan dengan hukum. Apalagi saat ini kita kekurangan guru, kekurangan kepala sekolah," ucap Chatarina.

"Ya jadi saya sekali lagi mengetuk hati kepala sekolah, guru, komite sekolah dan dinas kita bersinergi untuk mengamankan penggunaan dana BOS ini," tambah Chatarina.

Mantan jaksa KPK ini menegaskan bahwa pemanfaatan dana BOS wajib dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya. Sehingga pelaku penyelewengan dana BOS dapat terancam hukuman pidana yang berat. Selain itu, dana BOS digunakan untuk peningkatan aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran.

"Jadi tolong ini sekali lagi kita berikhtiar karena kita harus bertanggung jawab atas setiap Rp1 dana BOS yang kita kelola," pungkas Chatarina. Seperti diketahui, Kemendikbud mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Kebijakan yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim  tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Artikel ini juga telah tayang di Tribunnews.com

Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

Admin 9/09/2020
Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

BlogPendidikan.net
- Kementerian Agama mengakui telah memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah-madrasah swasta yang berada dalam naungannya sebesar Rp 100.000 per siswa.

Terkait pemotongan anggaran tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI mengaku mendapat laporan berupa keluhan dari banyak pengelola madrasah swasta karena pemotongan dana BOS tersebut.


Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto merasa perlu mempertanyakan ihwal pemotongan dana BOS tersebut kepada Kementerian Agama.

Terlebih, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag sebelumnya berjanji tak akan memotong dana BOS karena adanya pandemi Covid-19.

Namun, janji tersebut ternyata berbeda dengan kenyataannya. Karena itulah, Yandri menilai Kementerian Agama telah berbohong dan ingkar janji.

"Janji saja dibohongin, gimana yang lain. Kami Komisi delapan enggak pernah setujui pemotongan itu," kata Yandri di sela-sela rapat kerja Komisi VIII dan Kementerian Agama pada Selasa, (8/9/2020).

Yandri mengatakan pemotongan dana BOS untuk madrasah-madrasah swasta mengusik rasa keadilan. Pasalnya, banyak siswa yang bersekolah di madrasah swasta anak dari keluarga miskin.


Menurutnya, madrasah-madrasah swasta saat dalam kondisi normal saja, sudah merasa kesulitan dalam membiayai operasionalnya. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, Yandri menyinggung soal anggaran untuk pendidikan Islam yang nilainya mencapai Rp 50 triliun.

"Tapi kenapa justru yang dipotong malah dana BOS untuk madrasah swasta," ujar Yandri.

"Ini sama saja kita tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ini mengusik rasa keadilan kita."

Lebih lanjut, Yandri membandingkannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana justru kementerian yang dimotori oleh Nadiem Makarim itu menambah dana BOS untuk biaya pendidikan selama pandemi Covid-19.


"Masa kita potong (dana) untuk siswa-siswa di kampung. Buat apa kita disumpah di sini, saya tidak bisa menerima ini," kata Yandri.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan awalnya memang pihaknya berjanji tak akan memotong dana BOS.

Namun setelah itu, kata dia, ada rapat-rapat di tingkat eselon I di Kementerian Agama yang berujung pada keputusan untuk memangkas dana BOS madrasah-madrasah swasta.

Menag Fachrul Razi kemudian meminta Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin untuk menjelaskan apa yang diprotes DPR terkait pemotongan dana BOS.

"Mungkin bisa Pak (Kamaruddin Amin) menjelaskannya," kata Fachrul Razi.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan ihwal pemotongan dana BOS madrasah swasta.

Ia mengatakan tak ada pilihan lain selain memotong dana BOS untuk madrasah swasta. Sebab, Kementerian Keuangan mengharuskan Kemenag memotong anggaran Rp 2,6 triliun lag.


Dari nilai tersebut, sebesar Rp 2,02 triliun di antaranya merupakan anggaran pendidikan.

Adapun anggaran Rp 50 triliun yng disinggung Yandri, Kamaruddin menambahkan, separuhnya digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Lebih lanjut, Kamarduddin beralasan ketika pihaknya berjanji tak memotong dana BOS, Keputusan Menteri Keuangan tentang pemotongan gaji ke-13 dan tunjangan kinerja belum ada.

"Setelah ada keputusan tersebut, kami tidak ada pilihan lain," kata Kamaruddin. (*)

Artikel ini juga telah tayang di kompas.tv

Kemendikbud Percepat Penyaluran Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020, Namun Masih Banyak Sekolah Belum Memenuhi Syarat

Admin 9/02/2020
Kemendikbud Percepat Penyaluran Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020, Namun Masih Banyak Sekolah Belum Memenuhi Syarat

BlogPendidikan.net
- Dalam rangka Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah akan menyelenggarakan seri webinar. 

Materi yang dibahas dalam webinar itu berkaitan dengan Kebijakan Penggunaan Dana BOS adaptasi masa Pandemi Covid-19 dan persiapan penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020. Adapun narasumber utamanya adalah Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.


Webinar ini menjadi hal penting yang perlu digelar Kemendikbud karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BOS, sesuai dengan Permendikbud No 8 Tahun 2020. 

Untuk diingatkan kembali, syarat dan kriteria sekolah penerima BOS antara lain:

1. Terdaftar pada DAPODIK saat batas cut off dilakukan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020
2. Memiliki NPSN
3. Memiliki izin operasional yang aktif
4. Melakukan pelaporan penggunaan dana BOS Tahap I

Selain materi di atas, akan ada sesi khusus kaitannya dengan percepatan penyaluran dana BOS Reguler dan bagaimana strategi penggunaan dana BOS, agar tetap optimal di masa pandemi Covid-19. Untuk menjelaskan materi itu, akan hadir narasumber yang ahli di bidangnya, seperti dari Tim Dapodikdasmen, Tim Pelaporan BOS Online, Tim Pusdatin, dan Tim BOS Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi sekolah terutama dalam mengimplementasikan penggunaan dana BOS. Juknis telah menjelaskan bahwa sekolah diberikan fleksibilitas setinggi-tingginya dalam melakukan perencanaan sesuai kebutuhan.


Akan tetapi masih banyak sekolah yang masih ragu dalam merealisasikan dana BOS untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dengan digelarnya webinar ini, diharapkan mampu mendongkrak sekolah untuk melakukan sinkronisasi data Dapodik, melengkapi pelaporan dan melengkapi izin operasional sebelum batas waktu yang telah ditentukan, serta penggunaan dana BOS dapat terealisasi secara bijak dan optimal. (*)