Showing posts with label Dana BOS. Show all posts
Showing posts with label Dana BOS. Show all posts

Siswa Yang Mendapatkan Kuota Internet Dari Dana BOS, Harus Memiliki Kartu Indonesia Pintar

Admin 8/05/2020
Siswa Yang Mendapatkan Kuota Internet Dari Dana BOS, Harus Memiliki Kartu Indonesia Pintar

BlogPendiidkan.net
- Kabar baik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem mengizinkan tiap sekolah mengalokasikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membeli kuota internet.

Penggunaan dana BOS untuk kebutuhan kuota internet sudah mulai diterapkan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Termasuk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Barjamasin. Dana BOS untuk pembelian kuota internet ini diperuntukkan bagi siswa kurang mampu. Namun, siswa tersebut harus sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh sekolah.


Kepala SMP Negeri 9 Banjarmasin, Pahri mengatakan, penggunaan dana BOS tidak hanya diperuntukkan untuk para siswa. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (4/8/2020).

Pahri menambahkan, tiap guru juga akan mendapatkan kuota internet. Meski demikian, tidak semua siswa memperoleh kuota internet dari dana BOS. Ia berujar, penggunaan dana BOS untuk siswa pun dibatasi yang memang tergolong tidak mampu.

"Siswanya kita samakan dengan guru, cuma untuk siswa kita batasi mereka yang memang tergolong tidak mampu," ujar Pahri.

Lebih lanjut, Pahri menyebutkan, syarat bagi siswa tidak mampu yang boleh mendapatkan dana BOS. Menurutnya, siswa yang tergolong tidak mampu ini harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis.

"Di antaranya yang memiliki kartu KIP," jelas Pahri. Pahri mengatakan, bagi siswa yang memiliki KIP, maka bisa dikategorikan kurang mampu. Sehingga, mereka yang berhak menerima dana BOS untuk pembelian kuota internet. "Karena mempunyai kartu KIP, mereka dikategorikan masih kurang mampu," kata Pahri. "Itu yang berhak menerima bantuan kuota," sambungnya.


Sebanyak 15 siswa di SMP Negeri 9 Banjarmasin mendapatkan bantuan sebanyak Rp 75.000 perbulan untuk pembelian kuota internet.

Sementara ada siswa lainnya yang masih dalam tahap pendataan. Pihak sekolah menganggarkan penggunaan dana BOS selama tiga bulan ke depan untuk kuota internet gratis.

Akan tetapi, penggunaan dana BOS tersebut juga menyesuaikan keberlangsungan pandemi virus corona (Covid 19) di Kota Banjarmasin.

Diketahui, penggunaan dana BOS selama pandemi mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang penggunaan dana BOS untuk penanggulangan virus corona.

Penyaluran dana BOS untuk kebutuhan kouta internet diharapkan menunjang kelancaran para siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau dalam jejaring yang diterapkan akibat masa pandemi. (*)

Artikel ini juga telah tayang di tribunnews.com

100 Persen Dana BOS Beli Pulsa Internet, Untuk Membantu Orang Tua dan Siswa

Admin 8/05/2020
100 Persen Dana BOS Beli Pulsa Internet, Untuk Membantu Orang Tua dan Siswa

BlogPendidikan.net
- Belum lama ini peraturan baru Menteri Nadiem Makarim menjadi sorotan banyak pihak. Dalam kutipan peraturan baru Menteri Nadiem Makarim itu disebut-sebut sudah pro dengan orang tua terkait pelaksanaan sekolah daring.

Hal tersebut lantaan kini siswa sudah bisa minta pulsa Kuota internet ke sekolah. 

Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.


Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.

Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020) dikutip dari Kompas.com, "Menteri Nadiem Persilakan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet untuk Belajar Daring".


Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan. (*)

Guru dan Siswa Boleh Minta Pulsa di Sekolah, Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Untuk Beli Kuota

Admin 8/04/2020
Guru dan Siswa Boleh Minta Pulsa di Sekolah, Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Untuk Beli Kuota

BlogPendidikan.net
- Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.

Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.


Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.

Terpaksa

Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan.

"Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” katanya saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.

Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.

Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar.

Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.

"Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," ujarnya.

Kapan Sekolah Buka?

Meski secara pribadi tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh, namun Nadiem juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal.

Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.

"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiyah.

Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis.

Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.

Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.

"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.(*)

Artikel ini juga telah tayang di makassar.tribunnews.com

Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Bisa Untuk Beli Kuota Internet

Admin 8/01/2020
Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Bisa Beli Kuota Internet

BlogPendidikan.net
- Baru-baru ini ada kabar gembira untuk seluruh pelajar Tanah Air di tengah pandemi corona terkait 100 persen dana BOS untuk beli kuota internet.

Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru saja mengumumkan berita bahagia.

Ya, Mendikbud Nadiem Makarim menyebut dana BOS untuk beli kuota internet demi meringankan beban orangtua dan siswa.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng provider internet untuk mensubsidi.

Menurut dia, banyak siswa yang saat ini mengalami kesulitan belajar daring karena kerap tak mempunyai kuota internet.

Apalagi saat ini seluruh sekolah di DKI Jakarta menerapkan sistem belajar mengajar secara daring.

"Ini harus dipikirkan Pemprov DKI, wifi gratis untuk orang-orang miskin dan tidak mampu untuk anak mereka belajar," ujar Lukmanul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2020).

Pelajar Setuju Sekolah Dibuka pada Juli 2020, Orangtua Menolak, Para Guru Tipis-tipis Mau Juga

Wifi gratis itu nantinya bisa disediakan bagi warga di pos RW setempat ataupun di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

"Bisa kerja sama dengan RT atau RW untuk memantau penggunaan wifi ini," kata dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menuturkan, berdasarkan pengamatannya, kebutuhan kuota justru menjadi masalah baru bagi sebagian siswa.

Sebab, tak semua orangtua mampu menyediakan paket internet untuk anaknya belajar di rumah. Terlebih, kondisi perekonomian di Jakarta kini tengah terpuruk imbas pandemi Covid-19.

"Ini menjadi persoalan baru, karena sekarang masyarakat itu susah ekonominya. Tetapi, ada tuntutan daring sekolah anaknya dan harus beli paket setiap hari," tuturnya.

Lukmanul mengaku bakal mengusulkan hal ini pada rapat resmi kerja Komisi A bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Seharusnya, rapat itu digelar pada Kamis hari ini. Namun batal lantaran gedung DPRD DKI ditutup selama lima hari, mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2020, akibat adanya anggota Dewan yang terpapar Covid-19.

"Saya punya rencana untuk mengungkapkan soal wifi gratis ini di rapat, tapi batal karena ada penutupan kantor.

Saya di Komisi A akan fokus untuk memperjuangan bagaimana wifi di masyarakat bisa gratis," tutup pria yang akrab disapa Bung Hakim ini.

Terbaru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dialihkan untuk pembiayaan kuota internet untuk guru dan peserta didik.

Nadiem mengatakan, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan boleh untuk membeli kuota internet.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan.

Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.

Syarat Utama Pencairan Dana BOS Tahap 3 Dari Kemendikbud

Admin 7/24/2020
Syarat Utama Pencairan Dana BOS Tahap 3 Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Dalam kebijakan penyaluran dana BOS tahun 2020, frekuensi penyaluran dalam tiga tahap. Penyaluran tahap I 30 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 30 persen dengan syarat pencairan mengikuti ketentuan Kemendikbud. 

"Untuk tahun 2020, penyaluran Dana BOS diubah dari tadinya 4 kali menjadi 3 kali," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Lalu seperti apa syarat pencairan dana BOS tahap ketiga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?  

Syarat Utama Dana BOS Tahap 3 di Cairkan

Dikutip dari siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pencairan dana BOS tahap ketiga dalam kebijakan BOS 2020 hanya dapat dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap satu dan tahap dua.  

Kemendikbud mewajibkan sekolah menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung.

Sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. 

Adapun dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Merujuk pada Petunjuk Teknis (juknis) BOS Reguler Tahun 2020, peningkatan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah akan semakin optimal. 

Kemendikbud mengharapkan laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya. 

“Karena kita sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada Sekolah dan Kepala Sekolah, maka kita juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS,” tutur Nadiem. Dengan begitu, Kemendikbud bisa melakukan audit secara maksimal dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah. (*)

Tertekan Kelola Dana BOS, di Duga Diperas Penegak Hukum 64 Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

Admin 7/16/2020
Tertekan Kelola Dana BOS, di Duga Diperas Penegak Hukum 64 Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

BlogPendidikan.net
- Sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mengundurkan diri. Pengunduran diri terkait persoalan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Surat pengunduran diri itu sudah diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhu, Ibrahim Alimin pada Selasa (14/7/2020) siang. 

Namun, belum diputuskan apakah pengunduran diri kepala sekolah tersebut dikabulkan atau tidak. "Surat pengunduran diri 64 kepala sekolah SMP ini akan saya teruskan ke bupati. Tapi, apakah disetujui atau tidak tergantung kepada bupati nantinya," kata Ibrahim kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/7/2020).

Meski demikian, Ibrahim meminta para kepala sekolah tetap bekerja sebelum keluarnya surat bebas tugas. Menurutnya, saat ini masih banyak pekerjaan di sekolah yang mesti diselesaikan. 

"Kita kan sudah masuk sekolah tahun ajaran baru 13 Juli 2020 kemarin, di masa pandemi Covid-19 ini. Jadi saya minta mereka tetap bekerja sebelum keluar surat pembebasan tugas, karena ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani. 

Apalagi sekarang situasi tidak normal karena Covid-19, jadi kasihan anak-anak kita," kata Ibrahim. Terlepas dari semua itu, Ibrahim mengaku menyerahkan semua itu kepada para kepala sekolah. Namun, dia berharap untuk saat ini kepala sekolah tetap bekerja sampai surat keputusan dikeluarkan. 

"Saya meminta kepada mereka tetap bekerja seperti biasa sampai ada keputusan Pak Bupati menerima atau tidak pengunduran diri mereka," pungkas Ibrahim. 

Mundur Karena Diperas 

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mengundurkan diri. Kabar pengunduran diri 64 kepala sekolah ini dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Inhu Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/7/2020). 

"Ya betul, ada 64 kepala sekolah SMP yang mengundurkan diri," ujar Ibrahim. Ibrahim mengatakan, pada Selasa kemarin ada 6 orang kepala sekolah SMP yang mewakili datang ke Dinas Pendidikan Inhu. Mereka saat itu membawa map dalam jumlah banyak yang berisi surat pengunduran diri. 

"Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku kepala dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim. 

Ibrahim kemudian bertanya kepada perwakilan kepala sekolah mengenai alasan pengunduran diri tersebut. "Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim. 

Sebagian dari mereka mengaku tak nyaman mengelola BOS karena sering diperas oleh aparat penegak hukum. Menurut Ibrahim, para kepala sekolah merasa tidak nyaman dan meminta menjadi guru biasa. Ibrahim mengatakan, surat pengunduran diri 64 kepala sekolah itu sudah diterima. 

Namun, belum diputuskan apakah disetujui atau tidak. "Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas itu tergantung pada Bupati nanti. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas. Kemudian, sebelum keluar surat pembebasan tugas, saya mohon kepada mereka agar tetap bekerja, karena kasihan anak-anak kita. Tapi itu tergantung mereka lagi," kata Ibrahim.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Tertekan Dalam Penggnaan Dana BOS, Puluhan Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

Admin 7/15/2020
Tertekan Dalam Penggnaan Dana BOS, Puluhan Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

BlogPendidikan.net
- Ada kabar puluhan kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengajukan pengunduran diri. 

Jumlahnya ada 64 orang.  Mereka adalah kepala SMP negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau. 

Informasi soal pengunduran diri para kepala sekolah tersebut berhembus kencang pada saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) memberikan izin untuk memulai sekolah tatap muka di sekolah setelah lebih dari empat bulan siswa belajar dari rumah.

Terkait pengunduran diri para Kepala SMP tersebut, Tribunpekanbaru.com telah mengkonfirmasi Plt Kepala Disdikbud Inhu, Ibrahim Alimin.

Ketika dikonfirmasi, Ibrahim membenarkan soal kabar tersebut.

Meski ia menegaskan bahwa Pemda Inhu belum memberikan keputusan atas pengunduran diri para kepala sekolah tersebut.

"Kabar soal pengunduran diri 64 orang Kepala SMP Negeri itu benar adanya," ujarnya singkat, Rabu (15/7/2020).

Lebih lanjut Ibrahim mengungkapkan bahwa para kepala sekolah tersebut menuliskan surat pengunduran diri mereka secara resmi dan kemudian ditandatangani di atas materai.

Bahkan, surat pengunduran diri tersebut dikumpulkan dalam satu tas berkas warna merah dan diantarkan ke kantor Disdikbud Inhu.

"Tas berkas ini saya terima pada Selasa siang kemarin," kata Ibrahim.

Ibrahim berkata dirinya masih belum bisa mengungkapkan secara jelas alasan pengunduran diri para kepala sekolah tersebut.

Namun sesuai dengan isi surat yang disampaikan, para kepala sekolah merasa tidak tenang dan nyaman dalam menjalankan tugas.

Seperti yang tertulis bahwa mereka merasa tertekan dalam pengelolaan dana BOS.

Mereka juga meminta agar ditugaskan kembali sebagai guru biasa.

Untuk dalam surat pernyataan pengunduran diri tersebut, sebagian besar para kepala sekolah itu turut melampirkan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah serta pangkat terakhir.

Hingga berita ini ditulis, Tribunpekanbaru.com masih berupaya mengkonfirmasi alasan para kepala sekolah tersebut mengundurkan diri.

Artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com

Panduan Dari Kemendikbud Penggunaan Dana BOS di Masa Pandemi

Admin 7/09/2020
Panduan Dari Kemendikbud Penggunaan Dana BOS di Masa Pandemi

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah disediakan bisa digunakan sesuai prioritas.

Berdasarkan catatan JIBI/Bisnis, dana BOS yang disiapkan dalam situasi pandemi virus Corona ini tetap bisa digunakan meskipun sedang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) khususnya di daerah zona merah dan zona kuning.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020 dan tahun akademi 2020 di masa pandemi Covid-19, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai pembelian alat kebersihan/kesehatan untuk warga sekolah, Pembiayaan pembelajaran online selama masa PJJ, serta pembiayaan honor pendidik dalam masa PJJ.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono, mengatakan pihaknya juga telah mengadakan rapat koordinasi guna membahas akuntabilitas penggunaan dana BOS untuk kegiatan PJJ, persiapan kegiatan pembelajaran tatap muka jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan PPDB tahun 2020.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim sebelumnya menekankan agar kepala sekolah tidak ragu menggunakan dana BOS sesuai prioritas kebutuhan sekolah, khususnya BOS Kinerja dan BOS Afirmasi, 

“Sudah ada penjelasan yaitu juknis yang jelas sampai butir-butir apa saja yang bisa digunakan untuk itu dibuat secara eksplisit di dalam kerangka regulasi kita,” kata Nadiem dalam konferensi video beberapa waktu lalu.

Nadiem mengatakan, aturan pengalokasian dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi sama dengan aturan penggunaan dana BOS reguler. Di antaranya, dapat digunakan untuk membayar guru honorer, belanja kebutuhan belajar dari rumah (pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar), belanja kebutuhan kebersihan terkait pencegahan Covid-19 (sabun, pembasmi kuman, dan penunjang kesehatan lainnya), serta membayar tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada dua kriteria sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Kriteria pertama berdasarkan daerah, yaitu daerah terpencil dan terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang terkena bencana Covid-19, bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Kemudian, kriteria kedua berdasarkan kondisi sekolah, yaitu sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar; sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah, sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar.

Berikut Panduan Dari Kemendikbud Penggunaan Dana BOS di Masa Pandemi >>> LIHAT DISINI

“Ini semua ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 serta Kepmendikbud Nomor 580, 581 dan 582 Tahun 2020. Jadi semua ketentuan hukumnya sudah pasti,” tegas Nadiem.

Lebih lanjut Nadiem mengatakan, aturan yang telah ditetapkan bisa menjadi pegangan bagi kepala dinas dan kepala sekolah untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan dana BOS terutama untuk kebutuhan pembayaran guru honorer serta menunjang kegiatan pembelajaran sesuai protokol kesehatan.

Panduan Dari Kemendikbud Penggunaan Dana BOS di Masa Pandemi

Dalam panduan ini di jelaskan item pembelanjaan yang boleh dilakukan selama pandemi dengan porsi yang ditentukan. 

Penduan ini menjelaskan penggunaan anggaran Dana BOS mulai dari:

- Alokasi Gaji Honorer
- Alokasi Belajar dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama masa pandemi COVID-19
- Hal-hal apa saja yang tidak diizinkan penggunaan Dana BOS dimasa Pandemi
- Laporan Pertanggung jawaban

Untuk lebih rincinya silahkan anda buka pada akhir tulisan ini.

Berikut Panduan Dari Kemendikbud Penggunaan Dana BOS di Masa Pandemi >>> LIHAT DISINI

Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Bantuan Afirmasi dan Kinarja

Admin 6/26/2020
Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Bantuan Afirmasi dan Kinarja

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud akan merombak prioritas penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja, untuk sekolah yang rentan akibat pandemi Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, kebijakan itu diambil untuk menyelamatkan sejumlah sekolah swasta yang tutup dan terdampak finansial saat pandemi.


Sebelumnya, kedua jenis dana BOS itu hanya untuk sekolah negeri dengan kualifikasi berada di daerah 3 T saja.


Alokasi dana BOS afirmasi dan kinerja berjumlah Rp3,2 triliun difokuskan untuk daerah yang paling terdampak Covid-19.

Sekolah-sekolah yang terdampak tersebut dengan kategori untuk mendapatkan bantuan dari Dana BOS Afirmasi dan Kinarja antara lain;

1. Dana BOS Afirmasi, pendanaan yang diberikan khusus kepada sekolah negeri juga mencakup sekolah swasta di daerah 3T dengan jumlah bantuan yang akan di salurkan 2 Triliun
2. Dana BOS Kinarja, pendanaan yang diberikan untuk sekolah negeri juga mencakup sekolah swasta yang berkinerja baik dengan jumlah bantuan yang akan di salurkan 1,2 Triliun


Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor; 582/P/2020 tentang Sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja. Pemerintah telah menetapkan sejumlah daerah penerima Dana BOS bantuan Afirmasi dan Kinarja.

Berikut Daftar Daerah Penerima Dana BOS Bantuan Afirmasi dan Kinarja; 

- Salinan SK Dana BOS Afirmasi dan Kinarja >>> LIHAT DISINI
- Lampiran Daerah 1 Afirmasi >>> LIHAT DISINI
- Lampiran Daerah 2 Kinarja >>> LIHAT DISINI

Cara Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

Admin 6/24/2020
BlogPendidikan.net - Kemendikbud akan merombak prioritas penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja, untuk sekolah yang rentan akibat pandemi Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, kebijakan itu diambil untuk menyelamatkan sejumlah sekolah swasta yang tutup dan terdampak finansial saat pandemi.

Sebelumnya, kedua jenis dana BOS itu hanya untuk sekolah negeri dengan kualifikasi berada di daerah 3 T saja.


“Alokasi dana BOS afirmasi dan kinerja berjumlah Rp3,2 triliun difokuskan untuk daerah yang paling terdampak Covid-19. 

Dan saat ini kita buka juga untuk sekolah Swasta sebagai intitusi yang paling rentan,” kata Nadiem dalam webinar di Jakarta.


Nadiem menjelaskan bahwa operasional sekolah swasta banyak tergantung dari SPP siswa. Padahal saat ini banyak orangtua enggan membayar SPP.

“Intitusi swasta paling rentan karena pembayaran SPP yang terntuda. Banyak orangtua yang bahkan tidak membayar dan tidak ingin membayar karena kebijkan belajar dari rumah selama pandemi ini,” tutur Nadiem Makarim.


Sekolah-sekolah yang terdampak tersebut dengan kategori untuk mendapatkan bantuan dari Dana BOS Afirmasi dan Kinarja antara lain;

1. Dana BOS Afirmasi, pendanaan yang diberikan khusus kepada sekolah negeri juga mencakup sekolah swasta di daerah 3T dengan jumlah bantuan yang akan di salurkan 2 Triliun
2. Dana BOS Kinarja, pendanaan yang diberikan untuk sekolah negeri juga mencakup sekolah swasta yang berkinerja baik dengan jumlah bantuan yang akan di salurkan 1,2 Triliun

Dengan besaran dan ketentuan yang akan di salurkan dari dana BOS Afirmasi dan Kinarja antara lain;

1. Dana sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun
2. Diberikan untuk sekolah negeri dan swasta (SD, SMP, SMA, SMK, SLB)
3. Dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah

Berikut cara cek daftar sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja;

* Untuk melihat atau mengecek daftar sekolah penerima dana BOS Afirmasi: https://bos.kemdikbud.go.id/index.php/report_rkun_rkud_bos_afirmasi?filter_tahun=2020

Cara Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

Untuk melihat atau mengecek daftar sekolah penerima dana BOS Kinarja: https://bos.kemdikbud.go.id/index.php/report_rkun_rkud_bos_kinerja?filter_tahun=2020