Showing posts with label Guru. Show all posts
Showing posts with label Guru. Show all posts

PGRI: Vaksin Covid-19 Jadi Paspor Guru Untuk Mengajar

Admin 2/27/2021
PGRI: Vaksin Covid-19 Jadi Paspor Guru Untuk Mengajar

BlogPendidikan.net
- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Dr Unifah Rosyidi memastikan seluruh pengajar siap divaksin Covid-19. Bahkan guru-guru yang sudah memasuki usia pensiun tetap semangat divaksin. Hal ini didorong oleh keinginan mereka untuk segera melaksanakan proses belajar mengajar secara normal.

"Guru-guru sangat siap. Mereka sangat antusias bahkan banyak guru yang antri jadi pemain cadangan," kata Unifah dalam webinar dengan tema Vaksinasi Tahap 2: Prioritaskan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 


Dia mencontohkan, kalau ada guru yang tidak bisa karena alasan kesehatan, misalnya risiko tinggi, langsung ada guru lain siap menggantikan. Itu menunjukkan keinginan kuat dari guru untuk segera divaksin.

Unifah mengaku banyak menerima pertanyaan dari guru di daerah, bagaimana proses dan prosedur mendapatkan vaksinasi.  Karenanya, dia berharap ada data dan prosedur yang jelas dari pemerintah agar jangan sampai berebutan. 

"Sekarang itu posisinya terbalik, guru-guru sangat berkeinginan mendapatkan vaksin," ungkapnya.

PGRI sejak awal berharap guru menjadi prioritas proses vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah.   "Dari 5,8 juta vaksin yang disediakan untuk tenaga pendidik, sejak awal termasuk saya yang divaksin perdana, guru-guru langsung merespon kapan kami bu? 

Intinya tidak ada penolakan dari guru," tegasnya. Dia menambahkan, tanggung jawab seorang pendidik harus segera melakukan pembelajaran di sekolah dengan aman dan nyaman serta persyaratan lainnya. Vaksinasi para guru juga akan membuka mata dunia bahwa Indonesia sangat serius menempatkan sektor pendidikan sebagai langkah utama memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Kami sudah siap. Selanjutnya adalah kerja keras bersama agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa efektif dan efisien pelaksanaan vaksin di seluruh daerah sehingga Juli bisa memulai proses belajar mengajar tatap muka," harapnya.  


Lantas bagaimana kalau ada yang meragukan vaksinasi Covid-19. Menurut Unifah, hal itu bagian dari proses ingin tahu dan wajar-wajar saja.  

"Sepanjang yang saya tahu di PGRI tidak ada penolakan. Mungkin kalau ada yang meragukan ya wajar karena adanya informasi hoaks dan lainnya," tegasnya. Ke depan, PGRI akan melakukan edukasi. Apalagi guru-guru sudah sangat rindu untuk kembali ke sekolah dan cara yang paling utama adalah dengan vaksinasi.

"Ini menjadi paspor bagi guru untuk mengajar," ucapnya.  PGRI meminta agar sistem dan prosedur vaksinasi bagi guru dibangun mulai sekarang. Semua guru baik ASN maupun non-ASN jangan sampai terlewatkan. Mengingat guru honorer jumlahnya lebih banyak daripada ASN.    

"Baik honorer maupun ASN, tidak dibeda-bedakan, karena mereka semua berhak. Masalahnya bagaimana pemerintah memetakan, harus hati-hati. Kalau basisnya Dapodik maka banyak honorer yang tidak dapat vaksinasi," ucapnya.

Unifah menyarankan, basisnya harus riil di lapangan. Pemerintah pusat sebaiknya berkomunikasi dengan daerah. Sumber: JPNN.com

Berikut Dokumen Yang Harus Dibawa Guru Saat Divaksin, Baik Guru Yang Terdaftar Atau Tidak

Admin 2/27/2021
Berikut Dokumen Yang Harus Dibawa Guru Saat Divaksin, Baik Guru Yang Terdaftar Atau Tidak

BlogPendidikan.net
- Pemerintah sudah memulai proses vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tahap awalnya dilakukan di Jakarta kemarin. Vaksinasi bagi PTK akan dilakukan bertahap dengan membawa dokumen yang dibutuhkan.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmensus) Kemendikbud Yaswardi mengatakan, sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo bahwa pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Seluruh PTK akan mendapatkan vaksinasi. Bagi PTK untuk seluruh jenjang pendidikan baik negeri dan swasta, formal dan non formal dan pendidikan keagamaan," katanya pada dialog Vaksinasi Tahap 2: Prioritaskan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara daring.

Yaswardi mengatakan, Kemendikbud dan Kementerian Agama telah menyiapkan data PTK yang dijadikan basis pemberian vaksin Covid-19 ini. Alur selanjutnya adalah, jadwal vaksinasi ini nanti akan diinformasikan oleh dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kanwil Kemenag di masing-masing daerah.

Alur berikutnya adalah jika sudah ada jadwal vaksinasi yang pasti maka, terang Yaswardi, para pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah terdaftar di daerah itu cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Namun, katanya, jika mereka tidak terdaftar di data yang sudah ditetapkan maka untuk mengikuti vaksinasi, ujarnya, dapat membawa surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat itu ke lokasi vaksinasi.

"Kemenkes akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan vaksinasi yang paling memudahkan bagi seluruh PTK. Informasi lebih lanjut akan dikomunikasikan segera," imbuhnya.

Yaswardi mengatakan, dalam rangka pendataan PTK yang akan divaksin maka Kemendikbud akan berkoordinasi terus dengan dinas pendidikan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sehingga pada saat vaksin sudah tersedia maka vaksinasi akan diberikan kepada guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka.

"Jadi kata kunci disini adalah ketersediaan vaksin kemudian koordinasi dengan kabupaten kota dan kita prioritaskan vaksin kepada pendidik dan tenaga kependidikan Paud, SD, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi," pungkasnya.

Sebelum Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidikan, Perlu Memperhatikan 4 Syarat Ini

Admin 2/27/2021
Sebelum Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidikan, Perlu Memperhatikan 4 Syarat Ini

BlogPendidikan.net
- Vaksinasi Tahap II bagi para pendidik dan tenaga pendidik diharapkan tuntas agar Juli 2021, pembelajaran tatap muka bisa berlangsung. Namun, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta Kementerian Kesehatan (Kemkes) memperjelas tahapan vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). 

Sebab, para guru yang berada di luar ibu kota Indonesia sudah tidak sabar untuk menerima vaksinasi sehingga terus mempertanyakan jatah vaksin dari pemerintah. 

“Banyak yang bertanya ke saya, kalau kami (guru-guru) di daerah, bagaimana caranya, tahapnya, karena itu berbasis pendataan jadi prosedur yang jelas sangat dinantikan. Jangan sampai guru berebutan karena takut tidak dapat, karena tidak diedukasi,” kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dilansir dari diskusi Vaksinasi Tahap II: Prioritaskan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di laman Youtube Kemkominfo TV. 

Dirinya memahami bahwa vaksinasi PTK akan dilakukan secara bertahap. Sehingga situasi ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada para guru. Unifah mengaku mendapatkan informasi bahwa vaksinasi kedua untuk PTK akan digelar di Kepulauan Seribu. Terkait hal itu, memunculkan keresahan di kalangan para guru di Provinsi DKI Jakarta. 

“Mereka katakan, 'Bu, kalau di Pulau Seribu, kami tidak ikut. Ngeri bagaimana ke sananya.' Mudah-mudahan nanti dicari tempatnya karena PGRI tadinya menyediakan tempat untuk vaksinasi,” kata Unifah. Ia mengatakan, saat vaksinasi berlangsung di SMAN 70 Jakarta beberapa waktu lalu antusiasme guru juga tinggi. 

"Bahkan ada para guru yang antre menjadi pemain cadangan. Maksudnya, jika ada guru dalam daftar vaksinasi tidak bisa divaksin, merek langsung berusaha menggantikan," kata dia. Alasannya, para guru yang tidak hadir karena memiliki komorbid dan tidak memenuhi persyaratan. 

Untuk syarat vaksinasi bagu Guru dan Tenaga Kependidika , Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan sebagai berikut: 

1. Minimum berusia 18 tahun. 
2.Tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg. 
3. Jika penyintas Covid-19, kalau lebih dari 3 bulan dapat divaksinasi. 
4. Mereka yang mempunyai penyakit komorbid, seperti hipertensi, asma atau gula darah harus dalam kondisi terkontrol dengan baik dan bisa ikut program vaksinasi. 

“Punya riwayat penyakit jantung, operasi jantung atau ginjal atau para penyintas atau penyandang kanker selama dokter menyatakan aman itu kita berikan vaksinasi,” jelas dia. 

Sementara, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yaswardi mengatakan, vaksinasi bakal diprioritaskan pada guru PAUD dan SD, serta yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. 

Lalu bertahap, ke guru SMP, SMA, SMK dan sederajat Menurutnya, data penerima vaksinasi di lingkungan pendidikan mengacu pada Data Pokok Pendidikan milik pemerintah pusat dan data milik Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Vaksinasi bakal dilakukan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan, termasuk yang berstatus honorer. 

"Pada saatnya vaksin itu tersedia, kita prioritaskan pada guru-guru yang akan melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka," kata dia. PTK yang terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemda, jika tidak terdaftar perlu membawa surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa ke lokasi vaksinasi,” ujar Yaswardi.

MENDIKBUD: Pengangkatan PPPK Guru Honorer Tidak Ada Batasan Usia Atau Lamanya Mengajar

Admin 2/12/2021
MENDIKBUD: Pengangkatan PPPK Guru Honorer Tidak Ada Batasan Usia Atau Lamanya Mengajar

BlogPendidikan.net
- MENDIKBUD: Pengangkatan PPPK Guru Honorer Tidak Ada Batasan Usia Atau Lamanya Mengajar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan dibukanya selesksi guru PPPK adalah upaya menyelesaikan masalah kekurangan dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK."

"Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Nadiem saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (10/2/2021).

Dilansir setkab.go.id, Nadiem mengungkapkan baik PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” tegasnya.

Sementara itu untuk menjaga kualitas guru, Mendikbud menggarisbawahi PPPK tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar.

“Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” kata Nadiem.

Bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Nadiem meminta untuk tidak berkecil hati.

Guru diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK ini sampai tiga kali, bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran sehingga para guru dapat belajar secara mandiri.

“Kalau tahun ini belum lolos seleksi, bisa mencoba sampai dengan tiga kali,” terangnya.

Nadiem mengungkapkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengajukan formasi guru PPPK.

“Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi. Saya mengimbau agar jangan ragu mengajukan formasi."

"Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat. Bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya. Nadiem menambahkan pemerintah daerah sendiri yang tahu akan kebutuhan formasi guru di wilayahnya.

Terkait penerimaan, lanjut Mendikbud, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK.

“Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos seleksi cuma 100 ribu, ya 100 ribu saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita,” tandas Nadiem.

Kisah Eti Kurniawati Guru Beragama Kristen Pertama Yang Mengajar di Madrasah

Admin 2/05/2021
Kisah Eti Kurniawati Guru Beragama Kristen Pertama Yang Mengajar di Madrasah

BlogPendidikan.net
- Berbeda keyakinan tak membuat Eti Kurniawati kesulitan menjalankan tugas sebagai guru. Eti yang memeluk agama Kristen mengajar di Madrasayah Aliyan Negeri (MAN) Tana Toraja, Sulawesi Selatan. 

"Sebagai orang asli Toraja bahwa bagi masyarakat toraja ini sudah menjadi hal biasa yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama," ujar Eti ditemui di tempatnya mengajar. Eti merupakan alumni Universitas Negeri Makassar (UNM). 

Sejak 26 Januari 2021 dia menerima SK pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipili (CPNS) guru yang ditempatkan di MAN Tana Toraja. Dia mengampu mata pelajaran Geografi. 

Dia mengaku tidak ada kesulitan saat mengajar di lingkungan madrasah yang notabene seluruhnya beragama muslim. Eti cepat beradaptasi dengan keadaan MAN Tana Toraja dengan memakai baju berlengan panjang dan rok panjang.

Kepala Sekolah MAN Tana Toraja, Sampe Baralangi mengatakan, pihak sekolah juga telah menerima SK dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulawesi Selatan terkait penempatan Eti Kurniawati sebagai guru geografi di MAN Tana Toraja.


"Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI tentang pengangkatan guru madrasah khususnya Bab VI Pasal 30. Dimana guru mata pelajaran umum tidak jadi masalah mengajar di Madrasah karena bukan membawahi mata pelajaran agama,” katanya. Menurutnya, Eti guru pertama di MAN Tana Toraja yang nonmuslim. Di Tana Toraja sendiri hal toleransi antarumat beragama sangat dijunjung tinggi.

Setiap Hari Guru Mendengarkan Pernyataan Meresahkan Dari Kemendikbud

Admin 2/02/2021
Setiap Hari Guru Mendengarkan Pernyataan Meresahkan Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi mengungkapkan, nyaris setiap hari para guru terpaksa mendengarkan pernyataan yang meresahkan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Padahal, kata dia, situasi pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang berat dan menjadi tantangan sendiri termasuk bagi dunia pendidikan. Itu sebab Unifah meminta agar pihak Kemendikbud tak lagi melontarkan pernyataan yang membuat guru tidak nyaman.

Beberapa informasi merisaukan itu dicontohkan Unifah, di antaranya soal pemberian tunjangan profesi guru dan rekrutmen guru untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Sering sekali guru jadikan beban, bahkan hampir setiap hari mendengar pernyataan yang tidak nyaman dari Kemendikbud. Misalnya, ada tunjangan profesi guru hanya dibayarkan pada guru yang berprestasi," ungkap Unifah dalam FGD Peta Jalan Pendidikan yang digelar secara daring seperti dikutip Antara, Selasa (2/2).

"Meskipun dibantah, banyak sekali pernyataan yang meresahkan para guru," sambung dia lagi.

Seharusnya, menurut Unifah, Kemendikbud fokus menyusun mekanisme agar pembelajaran berlangsung efektif di tengah situasi sulit seperti ini. Itu sebab ia kembali mengingatkan Kemendikbud untuk tidak membuat pernyataan kontroversial dan meresahkan para guru.

PGRI dalam waktu dekat akan merancang buku aktivitas yang membantu kegiatan belajar para guru dan siswa, Meski dengan situasi yang serba terbatas, Unifah memastikan PGRI tetap mengabdi dan mengupayakan agar kompetensi guru kian meningkat.

"Jangan dibilang kalau guru itu penting, tapi ada pernyataan yang bikin resah. Tolonglah guru diberikan ketenangan. Termasuk guru-guru Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) yang tunjangan sertifikasinya dicabut," kata Unifah.

Dia pun mengatakan, memang guru Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) mengajar di sekolah kerja sama akan tetapi para guru tersebut juga mempunyai keluarga. Lagi pula para guru menurut Unifah juga bekerja demi mencerdaskan anak-anak bangsa.

"Begitu juga perekrutan guru CPNS, yang tanpa persetujuan DPR, dikatakan akan dihilangkan. Dampaknya kemana-mana, karena anak-anak muda kita tidak akan tertarik lagi menjadi guru," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Unifah meminta agar Kemendikbud melibatkan pesantren dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, dan juga melakukan pembinaan pada Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK).

Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG

Admin 1/29/2021
Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG

BlogPendidikan.net
- Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tunjangan profesi guru (TPG) akan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan peta jalan 2020-2035.

Artinya, pemerintah tidak akan menghilangkan TPG yang merupakan perintah undang-undang. Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengungkapkan, terobosan Merdeka Belajar dirancang untuk menghadirkan yang terbaik bagi guru dan siswa.

"Kemendikbud tetap mengeluarkan kebijakan tunjangan profesi guru sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," kata Totok kepada JPNN.com, Kamis (28/1).

Dia menambahkan, TPG akan diberikan bagi guru yang memenuhi beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. 

Pernyataan Totok ini menyikapi kegelisahan para guru usai rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan pejabat eselon I Kemendikbud, membahas peta jalan pendidikan 2020-2035 pada Rabu, 27 Januari 2021. 

"Apa yang disampaikan di RDP kemarin (27/1) bikin guru-guru resah. Banyak yang khawatir kalau pemerintah menghilangkan TPG bagi guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik (serdik)," kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim (JPNN.com). 

Dia menegaskan, UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan TPG, sebagai bentuk penghargaan negara terhadap profesi dan profesionalitasnya. 

Pemerintah, kata Satriwan, berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, faktanya guru-guru banyak yang belum mencapai kesejahteraan ini.

Selain itu, pemerintah wajib meningkatkan kompetensi guru melalui training-training yang dikelola pemerintah atau daerah dan organisasi guru serta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). "Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagaimana perintah UU Guru dan Dosen, PP Guru, dan Permendikbud No. 10/2017," tegasnya. 

Bukan hanya itu, lanjut Satriwan, pemerintah wajib memberikan apresiasi terhadap kinerja guru yang bentuknya bermacam-macam: tunjangan kinerja (biasanya dari Pemda), promosi jabatan, dan lainnya. 

"Nah semuanya itu masih menjadi PR besar kita saat ini. Jadi pemerintah harus memberikan ketenangan kepada guru agar mereka fokus bekerja," pungkas Satriwan.

Tunjangan Profesi Hanya Untuk Guru Berprestasi

Admin 1/28/2021
Tunjangan Profesi Hanya Untuk Guru Berprestasi

BlogPendidikan.net
- Tunjangan profesi diharapkan mampu memicu semangat guru untuk terus mengembangkan dirinya dalam memberikan pengajaran terbaik kepada para murid. Sayangnya, Bank Dunia menyebutkan bahwa tunjangan profesi guru belum memberikan dampak terhadap peningkatan output kompetensi peserta didik.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara daring. Sebab, ia menilai tunjangan belum memberikan dampak positif pada hasil belajar anak didik.

Peningkatan kualitas guru ini akan diutamakan agar proses pembelajaran yang efektif dapat terjadi di ruang kelas. Saat ini, kata dia pembelajaran masih hanya satu arah, itu tentu tidak efektif.

“(Pendidikan) Indonesia termasuk irit dalam percakapan. Ini menunjukkan interaksi verbal hubungan argumentasi dialog diskusi Indonesia termasuk rendah dibanding negara lain,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk memberikan tunjangan hanya kepada guru yang berprestasi. Sebab, tidak adil kepada anak didik yang tak mendapatkan pengajaran yang baik.

“Untuk merespons bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpangruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa berkualitas, dikaitkan dengan kinerja,” tegasnya.

Source; fajar.co.id

Kemendikbud: Kedepan Tunjangan Profesi Hanya Diberikan Kepada Guru Berpsrestasi dan Berkompeten

Admin 1/28/2021
Kemendikbud: Kedepan Tunjangan Profesi Hanya Diberikan Kepada Guru Berpsrestasi dan Berkompeten

BlogPendidikan.net
- Tunjangan profesi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Namun temuan Bank Dunia menyebut bahwa tunjangan profesi guru belum berdampak pada peningkatan hasil belajar anak.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno. Menurut Totok hal itu belum terlihat secara nyata pada hasil belajar anak.

"Nah terkait dengan tunjangan, Bank Dunia pernah merilis laporan bahwa tunjangan profesi guru belum berpengaruh nyata untuk meningkatkan hasil belajar anak. Ini dari Bank Dunia tahun 2015 lalu. Intinya bahwa tunjangan profesi tersebut belum berpengaruh nyata pada hasil belajar," kata Totok dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI.

Totok mengamini jika kesejahteraan para guru mesti diutamakan. Namun melihat fakta di atas, Totok menyatakan bahwa ke depannya Kemendikbud hanya akan memberikan tunjangan tak diberikan kepada seluruh guru. Namun hanya bagi mereka yang dinilai berprestasi.

"Terkait kesejahteraan semua guru yang mengabdi harus mendapat penghasilan yang layak. Dan untuk merespons bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpengaruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa berkualitas dikaitkan dengan kinerja," sebutnya.

Belum Tercipta Dialog dalam Kelas

Totok mengungkap bahwa para guru belum bisa menciptakan iklim diskusi dalam kelas. Interaksi dua arah menyangkut pembelajaran antara guru dan para murid masih sedikit.

"Indonesia termasuk irit dalam percakapan. Ini menunjukkan interaksi verbal hubungan argumentasi, dialog, diskusi di (dalam kelas) Indonesia termasuk rendah dibanding negara lain," katanya.

Ia mengharapkan, dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang tengah disusun itu bisa akan menciptakan iklim untuk merangsang para guru membiasakan diskusi dalam kelas.

"Di Peta Jalan, guru yang kita harapkan begini. Dalam proses belajar hendaknya berkelanjutan dan guru memiliki otonomi. Guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum yang kalau dalam terminologi kita, kita kenal sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Ini yang perlu dikembangkan. sementara dari pusat kurikulum harus berupa kerangka yang berlaku umum secara nasional," sebutnya.

Sumber: liputan6.com

Jadwal Pendaftaran Guru Penggerak Angkatan 3 dan Kriteria Yang Harus Dipenuhi

Admin 1/20/2021

Jadwal Pendaftaran Guru Penggerak Tahap 3 dan Kriteria Yang Harus Dipenuhi

BlogPendidikan.net
 Jadwal Pendaftaran Guru Penggerak Tahap 3 dan Kriteria Yang Harus Dipenuhi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperpanjang pendaftaran Guru Penggerak Angkatan 3. Sebagai informasi, Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.

Dalam situs Kemendikbud, program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Guru Penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta mengembangkan program kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Dikarenakan banyaknya permintaan dari Dinas Pendidikan yang meminta perpanjangan waktu pendaftaran karena masih ingin mendorong guru, kepala sekolah, pengawas sekolah terbaiknya untuk mendaftar Program Guru Penggerak.

Berikut Jadwal Pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 3 Sebagai Berikut:

8 Januari - 15 Maret 2021: Informasi Pembukaan Seleksi

18 Januari - 15 Maret 2021 Seleksi Tahap 1:
a. Pengisian CV
b. Esai
c. Unggah Dokumen

5 – 20 Maret 2021: Verifikasi dan Validasi data pendaftaran

8 – 12 April 2021: Seleksi Tahap 1 : Tes Bakat Skolastik

13 - 20 April 2021: Penilaian dan Pleno Seleksi Tahap 1

27 April - 7 Mei 2021: Pengumuman Lulus Tahap 1 dan Penjadwalan Seleksi Tahap 2

31 Mei - 10 Juli 2021:  Seleksi Tahap 2 : Simulasi Mengajar dan Wawancara

13 Agustus 2021: Pengumuman Kelulusan Calon Guru Penggerak

23 Agustus 2021: Pendidikan Guru Penggerak


Ada 7 kriteria yang harus Anda penuhi agar diterima sebagi Guru penggerak angkatan ke 3:

1. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak.
2. Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta
3. Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
4. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4
5. Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun
6. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun
7. Memiliki keinginan kuat menjadi Guru Penggerak
8. Program guru penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMP dan SMA

Untuk mendaftar, Anda harus memenuhi berkas-berkas sebagai berikut:

1. Administrasi Curriculum Vitae (CV)
2. Tes Bakat Skolastik
3. Esai
4. Studi Kasus Pembelajaran

Kemudian Untuk Pendaftaran calon guru penggerak melalui laman: sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/

Jika memiliki pertanyaan terkait pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 3 Anda dapat menghubungi Email: guru.penggerak@kemdikbud.go.id

Siap-siap! Guru Honorer Kembali Akan Terima BSU Dari Kemenker

Admin 1/18/2021
Siap-siap! Guru Honorer Kembali Akan Terima BSU Dari Kemenker

BlogPendidikan.net
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sisa anggaran subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. 

Seperti diterangkan sebelumnya, gaji tambahan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 Juta tidak tersalurkan 100% pada 2020 kemarin.

Meski begitu, Menaker mengaku tidak mengetahui berapa besaran dan jumlah guru honorer yang akan mendapatkan guyuran sisa BLT Gaji. Diketahui sisa dari penyalutan BLT Gaji akan masuk ke kas negara sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas Negara. Dan setahu saya akan diberikan kepada guru honerer melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji," kata Menaker Ida dalam video virtual, dikutip dari sindonews.com Senin (18/1/2021).

Sementara itu Ia menerangkan, untuk gelombang kedua BLT Karyawan periode November 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta penerima dengan anggaran yang sama seperti gelombang 1. Sementara untuk realisasinya telah disalurkan sebesar Rp14,6 triliun kepada 12,24 juta penerima, presentasinya 98,71%.

Untuk gelombang 2 ini belum tersalurkan kepada 159.727 pekerja. Sehingga total realisasi dari gelombang 1 dan 1 mencapai Rp29,4 triliun atau persentasenya 98,91%. “Tentu bapak ibu masih bertanya-tanya. Kenapa tidak tersalurkan 100%. Kami menjelaskan bahwa penyebab rekening belum tersalurkan karena beragam faktor," terangnya.

Diterangkan olehnya ada 8 faktor menyebabkan BSU belum tersalurkan ke rekening pekerja. "Pertama itu adalah banyak rekening ganda atau doble dan kedua ada nama yang terdaftar tidak sama dan ini menyebabkan tidak valid," bebernya

Lanjutnya, faktor ketiga ada rekening yang ditutup oleh bank dikarenakan bermasalah. Keempat, yaitu rekening pekerja banyak yang tidak terdaftar di kliring. "Karena penerima tidak ikut kriling nasional," jelasnya.

Lalu, faktor kelima adalah rekening pasif dan keenam yakni rekening tidak seduai dengan nomer induk kependudukan (NIK). "Data NIK di bank tidak sesuai dengan penerima subsidi," bebernya.

Sedangkan faktor ketujuh adalah rekening diblokir. Kemudian kedelapan adalah, adanya cut off. Artinya selruh dana dikembalikan oleh kas negara.

Artikel ini juga telah tayang di ekbis.sindonews.com

Pendaftaran PPPK Guru Honorer Segera Dibuka, Berikut Cara Pendaftaran Online di sscasn.bkn.go.id dan Dokumen Yang Harus Disiapkan

Admin 1/14/2021
Pendaftaran PPPK Guru Honorer Segera Dibuka, Berikut Cara Pendaftaran Online di  sscasn.bkn.go.id dan Dokumen Yang Harus Disiapkan

BlogPendidikan.net
- Pendaftaran PPPK Guru Honorer Segera Dibuka, Berikut Cara Pendaftaran Online di  sscasn.bkn.go.id dan Dokumen Yang Harus Disiapkan.

Untuk para guru honorer, dan tenaga pengajar honorer di seluruh Indonesia, jika ingin mengikuti pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, atau PPPK, inilah cara registrasi online sscasn.bkn.go.id, yakni situs resmi Badan Kepegawaian Negara.

Para guru honorer, termasuk tenaga pengajar honorer Kategori II (Eks-Honorer K-2) dan pengajar honorer daerah, sangat terbuka peluang untuk menjadi pendaftar PPPK, atau P3K dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru melalui jalur ini.

Presiden Jokowi memutuskan untuk membuka jalur PPPK untuk meningkatkan pendapatan serta mengangkat status para guru honorer.

Kapan mulainya pendaftaran rekrutmen PPPK?
Hingga berita ini diturunkan publik masih menanti informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Seperti dikutip dari beritasubang.pikiran-rakyat.com, rencananya hal ini  akan diumumkan secara resmi pada Februari 2021 yang akan datang. Pendaftaran program rekrutmen PPPK, dapat melalui website resmi Badan Kepegawaian Negara, yakni sscasn.bkn.go.id. 


Sembari menunggu pembukaan, tidak ada salahnya untuk Anda yang berminat mengikuti program ini meluangkan waktu sejenak untuk memahami alur registrasi online agar pada saat hari H pendaftaran nanti tidak kalah cepat dengan pendaftar lain.

Semakin paham tata cara mendaftar pada situs sscasn.bkn.go.id, tentunya dapat meminimalisir kesalahan karena kurang teliti atau hati-hati, yang berpotensi menggagalkan proses seleksi anda.

Berikut cara registrasi online sscasn.bkn.go.id

1. Pelamar mengakses Portal SCN 2019 di alamat: https://sscasn.bkn.go.id

2. Pada bagian MENU REGISTRASI, pelamar mengisi:
- Nomor Peserta Ujian K.II
- Tanggal Lahir
- NIK
- Nomor KK/NIK Kepala Keluarga
- Pelamar mengisikan alamat email aktif
- Pelamar mengisikan password (untuk digunakan di MENU LOGIN)
- Pelamar mengisikan pertanyaan keamanan 1 (lebih gampang nama ibu)
- Pelamar mengisikan tanggapan keamanan 1 (lebih gampang nama ibu)
- Pelamar mengisikan pertanyaan keamanan 2 (lebih gampang nama ayah)
- Pelamar mengisikan tanggapan keamanan 2 (lebih gampang nama ayah)
- Pelamar mengunggah pas photo minimal 120 KB, max 200 KB format JPEG.PNG dengan background merah
- Pelamar mencetak KARTU INFORMASI AKUN
- Setelah pelamar final hingga ke tahap mencetak KARTU INFORMASI AKUN, pelamar tinggal pilih menu LOGIN.

3. Pada menu LOGIN, pelamar login memakai NIK dan PASSWORD yang telah didaftarkan di MENU REGISTRASI sebelumnya.

4. Pada bagian LENGKAPI DATA, pelamar melakukan hal-hal berikut:
- Unggah foto diri memegang KTP dan KARTU INFORMASI AKUN sebagai bukti telah menciptakan akun (SWAFOTO)
- Memilih jabatan dan melengkapi kualifikasi pendidikan
- Melengkapi biodata diri
- Unggah dokumen yang diharapkan sesuai persyaratan instansi (setiap instansi unggah dokumennya berbeda) unggahan harus mengikuti mekanisme ukuran dan format untuk meminimalisir kesalahan upload berkas.
- Mengecek isian yang telah dilengkapai pada form RESUME (periksa kembali isian yang telah kita isi, dan kembali perbaiki jikalau ada kesalahan sebelum menekan tombol VERIFIKASI).

5. Tim Verifikator akan melakukan verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah atau dikirimkan. Bila persyaratan di instansi mencantumkan bahwa pelamar harus mengirimkan berkas fisik ke alamat tercantum, selanjutnya yang harus dilakukan pelamar ialah kirim via POS berkas-berkas yang sudah disiapkan ke alamat yang telah ditentukan pada pengumuman PPPK 2021.

6. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi manajemen akan mendapat KARTU UJIAN yang digunakan untuk mengikuti proses seleksi selanjunya sesuai dengan ketentuan instansi.

7. Panitia Seleksi PPPK/P3K akan mengumumkan isu status kelulusan pelamar.

Perlu diketahui juga bahwa persiapan pertama yang perlu dilakukan untuk menjadi peserta pendaftaran PPPK/P3K adalah melengkapi beberapa dokumen yang nantinya akan discan sehingga menjadi format PDF dan foto JPG atau JPEG.

Dokumen-dokumen tersebut di antaranya:

- Ijazah (Ukuran Maksimal 700 KB, pdf)
- KTP (Ukuran Maksimal 200 KB, jpg)
- Pas Foto (Ukuran Maksimal 200 KB, jpg)
- Surat penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diampu, Kab/Kota/Provinsi (Ukuran Maksimal 500 KB, pdf)
- Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri Kab/Kota/Provinsi sesuai wilayah tempat mengajar dan berdasarkan peta kebutuhan guru saat ini, dengan ukuran maksimal file 500 KB dalam format PDF.
- Transkrip Nilai (Ukuran Maksimal 500 KB, pdf)

Dokumen-dokumen di atas perlu disiapkan terlebih dahulu agar pada saat Anda sedang online untuk mengisi dan mengupload dokumen, semua proses bisa berjalan lancar tanpa menemui kendala.

Insentif Rp 500 Ribu Per Bulan Untuk 13.335 Guru PAUD

Admin 1/14/2021
Insentif Rp 500 Ribu Per Bulan Untuk 13.335 Guru PAUD

BlogPendidikan.net
- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan bantuan hibah berupa insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurut Zita, bantuan tersebut sudah teranggarkan dalam APBD DKI Tahun Anggaran 2021.

Zita menyebutkan, saat ini guru Paud yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) sebanyak 13.335 orang. Zita berharap, insentif senilai 500 ribu/bulan itu dapat diterima langsung oleh guru paud tanpa persyaratan yang memberatkan.


"Pada APBD TA 2021, sudah di anggarkan Rp.500 Miliar untuk hibah insentif guru PAUD. Alhamdulillah, untuk menindak lanjuti itu, hari ini saya kumpul dengan perwakilan aktivis PAUD, Himpaudi, dan Dinas Pendidikan," ujar Zita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

"Sesuai data, per-12 Januari ini, sudah ada 13.335 Guru PAUD di Dapodikdasmen. Saya berharap, mereka semua segera mendapatkan haknya, langsung sampai di tangannya, tanpa syarat, asal sudah terdaftar di Dapodik, untuk nilainya sendiri 500 ribu/ bulan," lanjutnya.

Lebih lanjut Zita mengungkapkan pihaknya menerima masukan dari para aktivis Paud yang menyatakan menemukan hal-hal yang merugikan guru-guru Paud. Atas dasar itu, Zita meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar segera menyusun petunjuk teknis pendistribusian intensif tersebut.

Namun demikian, Zita mengatakan bahwa pemberian intensif guru Paud itu merupakan langkah serius Pemprov DKI dalam menyiapkan generasi emas.

"Banyak masukan dari aktivis PAUD, juga banyak temuan dilapangan yang merugikan guru-guru PAUD. Sehingga perlu Dinas Pendidikan Jakarta, untuk segera menyusun Juknis Insentif ini. Menjadi penting, agar pendistribusian hibah tepat sasaran," ungkapnya.

"Bu Kadis Pendidikan juga sudah berkomitmen, pertanda Pemprov DKI, Gubernur, sangat serius untuk membangun generasi emas Jakarta. Saya berterima kasih untuk itu," sambungnya.

Zita berharap, informasi ini menjadi kabar baik bagi guru Paud di DKI Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI telah berupaya menjawab penantian serta perjuangan guru Paud.

"Semoga Ini menjadi berita baik diawal tahun untuk guru-guru PAUD di Ibu Kota. Penantian, perjuangan, dan pengorbanan guru-guru PAUD akhirnya terbayar sudah. Semoga berkah," pungkasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai kapan pendistribusian dimulai, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana hingga berita ini ditayangkan belum memberikan pernyataan apapun.

Guru Murah Senyum Sosok Penumpang Nomor 14 Sriwijaya Air SJ-182, Kami Turut Berduka

Admin 1/10/2021
Guru Murah Senyum Sosok Penumpang Nomor 14 Sriwijaya Air SJ-182, Kami Turut Berduka

BlogPendidikan.net
- Sosok penumpang nomor 14 pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang dinyatakan hilang kontak ternyata seorang guru yang murah senyum kepada siswa-siswanya.

Seperti yang dilihat dari keterangan di akun Facebooknya, Panca Widia Nursanti, ia merupakan seorang guru di SMK Negeri 3 Pontianak. Tampak di foto sampul akun tersebut ia bersama dengan suaminya dan dua putrinya.

Sebelum itu, ternyata sosok guru tersebut sempat membuat status WhatsApp yang membuat keterangan bahwa pesawat yang ditunggunya belum juga boarding.

"Kok belum boarding juga sih... Nak mundur berapa lama lagi..?" tulis status tersebut yang dilihat dari akun Twitter @yansecondlead yang mengakui murid guru itu.

merupakan ibu gurunya dan akun tersebut mengaku sebagai murid. Sementara itu, foto profil akun guru itu dibanjiri ucapan duka di kolom komentar dari beberapa warganet.

"Semoga dalam perlindungan Allah ya mbak," tulis akun Mona Juwita Elvira.

"Doa yang terbaik Bu. Semoga selalu dalam lindunganNya," tulis akun Zulrafli Rhafly Aditya.

"Semoga ibu ini selamat," harap akun Dadu Al Fawas.

Dikirim oleh Panca Widia Nursanti pada Selasa, 10 Maret 2020

Soal Tes Latihan Seleksi Guru PPPK Materi Penjaskes Untuk SD

Admin 1/09/2021

Soal Tes Latihan Seleksi Guru PPPK Materi Penjaskes Untuk SD

BlogPendidikan.net
 - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) secara resmi telah mengumumkan Seleksi PPPK 2021.

Dalam seleksi PPPK tidak serta merta yang terdaftar di data base kemendikbud melalui Dapodik akan di jamin kelulusannya. Kemendikbud bersama BKN akan mempersiapkan tahapan seleksi diantaranya Ujian seleksi untuk menentukan lulus tidaknya guru tersebut.

Seleksi PPPK 2021 kali ini dibuka untuk guru honorer THK-2 sesuai database THK-2 di Badan Kepegawaian Negara (BKN), guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Daporik) per 30 Juni 2020, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar sebagai guru.

Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN yang dibuka di awal tahun 2021.

Pendaftaran PPPK sebagai berikut:

1. Pendaftaran untuk menjadi guru PPPK terbuka untuk:
a. Guru honorer THK-2 sesuai database THK-2 di Badan Kepegawaian Negara.
b. Guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan per 30 Juni 2020 (tidak harus memiliki NUPTK).
c. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru.

2. Bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri:
a. Jika tersedia formasi di sekolah tempat ybs. mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut.
b. Jika mengajar di dua sekolah atau lebih, akan didaftarkan di sekolah induk.
c. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat ybs. mengajar, ybs. dapat mendaftar di sekolah lain.

3. Bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri, dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi.

4. Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara.

5. Setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021, dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga tiga kali.

Rencana tahapan pendaftaran dan ujian seleksi guru PPPK:

1. Rencana pelaksanaan:
* Januari: pendaftaran
* Februari: materi pembelajaran dapat diakses
* Mei: ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB
* Juni: ujian seleksi untuk guru SMA, SMK
* September: ujian seleksi kesempatan kedua
* Desember: ujian seleksi kesempatan ketiga
2. Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi.
3. Passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan bulan Januari 2021.
4. Tidak ada afirmasi terkait passing grade.

Soal Tes Latihan Seleksi Guru PPPK Materi Penjaskes Untuk SD >>> LIHAT DISINI

Soal Latihan Tes Seleksi PPPK Untuk Guru Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Admin 1/09/2021

Soal Latihan Tes Seleksi PPPK Untuk Guru Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

BlogPendidikan.net
 - Soal Latihan Tes Seleksi PPPK Untuk Guru Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.

Mendikbud RI Nadiem Makarim memberikan informasi mengenai pembukaan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. 

Proses seleksi Guru PPPK adalah suatu upaya pemerintah untuk menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang berkompeten di bidangnya agar mendapatkan penghasilan yang layak.

Peserta Guru PPPK harus mengikuti ujian seleksi yang sudah ditentukan oleh pihak Kemdikbud RI. Ujian seleksi Guru PPPK berbeda dengan ujian seleksi CPNS guru pada umumnya. Hal yang membedakan yaitu, pada ujian seleksi Guru PPPK tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis.

Terdapat 5 tipe konten dalam penilaian ujian seleksi Guru PPPK yang akan dilaksanakan tahun 2021, seperti dilansir dari portal jember. Berkas Usulan Mengenai Proses Seleksi Guru PPPK Pada Tahun 2021, yang diunggah pada 30 November 2020.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing poin, yaitu:

1. Kompetensi Teknis yang disesuaikan pada masing-masing bidang mata pelajaran.

Peserta diberikan soal Kompetensi Teknis yang tersedia dengan jumlah 50 butir soal dan dikerjakan dalam waktu 60 menit.

2. Tes Bakat Skolastik atau penalaran, peserta diberikan soal sebanyak 40 butir soal dan dikerjakan dalam waktu 60 menit.

3. Tipe Konten Manajerial, peserta diberikan soal dengan jumlah 30 butir soal dalam waktu 25 menit.

4. Tipe Konten Sosio-Kultural, peserta diberikan soal sebanyak 20 butir soal yang dikerjakan dalam waktu 15 menit.

5. Pertanyaan Wawancara yang dijawab secara tertulis sebanyak 10 soal dengan waktu pengerjaan 10 menit.

Dengan demikian, jumlah total butir soal yang disediakan dan harus dikerjakan oleh peserta seleksi Guru PPPK yaitu 150 soal dalam waktu pengerjaan 170 menit.

Persentase penggabungan nilai antara kompetensi teknis dan tes bakat skolastik yaitu 60 persen.

Persentase penggabungan nilai manajerial, sosio-kultural, dan pertanyaan wawancara yaitu 40 persen. 

Sehingga, persentase tipe konten penilaian dalam proses seleksi Guru PPPK genap menjadi 100 persen.

Para calon peserta seleksi Guru PPPK diharapkan untuk mempersiapkan diri san juga berkas-berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran.

Rencana Jadwal pendaftaran dan ujian seleksi guru PPPK:

1. Rencana pelaksanaan:
* Januari: pendaftaran
* Februari: materi pembelajaran dapat diakses
* Mei: ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, SLB
* Juni: ujian seleksi untuk guru SMA, SMK
* September: ujian seleksi kesempatan kedua
* Desember: ujian seleksi kesempatan ketiga
2. Kemendikbud menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi.
3. Passing grade akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan bulan Januari 2021.
4. Tidak ada afirmasi terkait passing grade.

Berikut Soal Latihan Tes Seleksi PPPK Untuk Guru Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK:

Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Soal Pedagogik (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru PPKn SMP SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Bahasa Indonesia SMP SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Bahasa Inggris SMP SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Matematika SMP SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru IPA SMP SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Biologi SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Kimia SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Fisika SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru IPS SMP (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Seni Budaya SMP SMA (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Sejarah SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Geogra SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Ekonomi SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Penjas - PJOK SD SMP SMA SMK (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru Pedagogik SD (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi Bahasa Indonesia (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi Matematika (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi IPA (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi PPKn (disini)
Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Guru SD Materi IPS (disini)

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tuk berbagi. Salam PPPK