Showing posts with label Guru. Show all posts
Showing posts with label Guru. Show all posts

Kuota PPPK Untuk Guru Tak Dibatasi, Gaji dan Fasilitas Setara PNS, Berikut Syarat dan Penjelasannya

Admin 11/23/2020
Kuota PPPK Untuk Guru Tak Dibatasi, Gaji dan Fasilitas Setara PNS, Berikut Syarat dan Penjelasannya

BlogPendidikan.net
- Kuota PPPK Untuk Guru Tak Dibatasi, Gaji dan Fasilitas Setara PNS, Berikut Syarat dan Penjelasannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan kuota seleksi P3K guru 2021 tidak terbatas. Pembukaan seleksi ini terbuka bagi guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PPPK.

Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini sedang tidak mengajar juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes seleksi guru PPPK 2021.


"Semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Semua yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas 1 juta guru," jelas Nadiem pada Senin (23/11/2020).

Dalam konferensi virtual bertajuk "Pengumuman Rencana Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021", Nadiem tidak mau membatasi pendaftaran dengan kuota dan membuat guru menjadi menunggu serta mengantri.

Namun, pemerintah tetap menerapkan pembatasan jumlah guru PPPK, yaitu 1 juta pendidik.

"Kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru yang akan menjadi PPPK yang akan lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuman sebagian dari pendaftar. Itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru PPPK," tegasnya.


Lewat kanal YouTube Kemendikbud RI, Nadiem menjelaskan bahwa seleksi guru PPPK 2021 akan terlaksana secara daring atau online. Bagi yang lolos seleksi, Nadiem menjamin pengangkatan menjadi PPPK dan juga dari segi pemberian anggaran.

"Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan dijadikan PPPK dan dijamin akan penganggarannya sudah disiapkan, tetapi masi harus lolos seleksi," ungkapnya.

Minta bantuan pemda

Agar bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah (pemda) untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Pasalnya saat ini pemerintah pusat baru mendapatkan sekitar 200 ribu pelamar. Padahal kebutuhan Indonesia masih jauh lebih besar dari itu.

Maka dari itu, Nadiem memohon pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya.

"Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, mungkin sesuai dengan kebutuhannya ya karena kalau lolos PPPK ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat," tutur Nadiem.

Pemerintah membuka seleksi PPPK ini karena melihat estimasi dari data Dapodik Kemendikbud bahwa adanya kebutuhan guru di sekolah negeri hingga mencapai 1 juta.


Bukan hanya untuk menyediakan tenaga pendidik yang baik demi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di masa depan, tetapi juga pemerintah ingin memberikan kesempatan adil untuk guru honorer.

"Ini di luar saat ini mengajar yang pertama adalah dari kebutuhan kita, tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil, kesempatan yang untuk para guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi," kata Nadiem.

Perbedaan PNS dengan P3K yang Akan Dibuka Mulai Januari 2019, Mulai dari Status, Gaji hingga Fasilitas dan Masa Kerja Gagal dalam seleksi CPNS? jangan khawatir, karena pemerintah masih membuka kesempatan buat kamu yang ingin mengabdi pada negara dengan Perjanjian Kerja atau P3K.

Kompas.com memberitakan, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada awal Desember 2018.

Dengan adanya peraturan ini, kamu bisa menjadi ASN meskipun tidak melalui proses rekrutmen CPNS. P3K dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Rekrutmen P3K dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin. 

Batas usia minimal peserta P3K adalah 20 tahun. Sedangkan usia maksimalnya adalah satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan tertentu.

Lalu, apa bedanya PNS dengan P3K?

Melansir dari Bangkapos, berikut adalah beberapa perbedaan PNS dengan P3K. Mulai dari gaji, fasilitas, masa kerja hingga status yang akan didapat.

Status PNS Tetap, Status P3K Kontrak

Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

PNS dapat Fasilitas, P3K Tidak

Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K. Pasal 21, PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas.
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi

Sedangkan dalam pasal 22, P3K berhak memperoleh:

a. gaji dan tunjangan;
b. cuti
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi

Masa kerja PNS sampai pensiun, P3K hanya satu tahun & bisa diperpanjang

Berikut adalah ketentuan tentang batas usia pensiun berdasarkan pasal 87 ayat (1) huruf c:

a. 58 tahun bagi Pejabat Administrasi.
b. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

Sedangkan masa perjanjian kerja P3K diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:

a. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
b. Masa perjanjian kerja paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penilaian kinerja.

Gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan bagi PNS

Gaji PNS dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaannya dan diberikan secara bertahap. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan pencapaian kerja. Sementara tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Untuk P3K, pembayaran gaji hampir serupa dengan PNS yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan.

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Kabar Gembira! Kuota P3K 2021 Guru Tak Dibatasi, Gaji & Fasilitas Tak Kalah dengan PNS, Cek Syarat, https://kaltim.tribunnews.com/2020/11/23/kabar-gembira-kuota-p3k-2021-guru-tak-dibatasi-gaji-fasilitas-tak-kalah-dengan-pns-cek-syarat?page=4

Sri Mulyani: Guru Honorer Yang Lolos Menjadi PPPK Akan Digaji Rp 4 Juta Rupiah Per Bulan

Admin 11/23/2020
Sri Mulyani: Guru Honorer Yang Lolos Menjadi PPPK Akan Digaji Rp 4 Juta Rupiah Per Bulan

BlogPendidikan.net
- Sri Mulyani: Guru Honorer Yang Lolos Menjadi PPPK Akan Digaji Rp 4 Juta Rupiah Per Bulan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Proses seleksi tersebut bakal dilaksanakan pada tahun 2021. 

Rekrutmen ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang saat ini kerap bertugas ekstra. Mereka kerap diberdayakan untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik. 


Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini setidaknya ada sebanyak 1,6 juta guru yang berstatus honorer. Dengan adanya rekrutmen ini, kata Sri Mulyani, kesejahteraan sebagian besar guru tersebut bakal lebih terjamin. 

Sri Mulyani menjelaskan, setelah diangkat menjadi guru dengan status kontrak, mereka bakal mendapatkan gaji serta tunjangan setara dengan guru yang berstatus PNS. 


"Nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK, mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru," ujar Sri Mulyani dalam virtual conference mengumumkan rencana seleksi guru PPPK, Senin (23/11). 

"Dalam hal ini sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD," sambungnya. 

Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah menyiapkan anggaran cadangan di tahun 2021 sebesar Rp 1,46 triliun. Anggaran tersebut khusus untuk menggaji guru ASN pusat serta guru baru. Sedangkan untuk guru di daerah, disiapkan anggaran sebesar Rp 24,92 triliun.


Pemerintah Buka Lebih dari 1 Juta Formasi untuk Guru PNS dan PPPK

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah bakal membuka penerimaan guru baru untuk di pusat sebanyak 54.581 formasi. Kemudian untuk guru PPPK sebanyak 27.290 formasi.

Sementara untuk pengadaan di daerah, disiapkan 119.094 formasi CPNS guru, serta 1.002.216 orang guru PPPK. 

"Kami juga masih ada untuk PPPK non-guru, ada formasi sebanyak 70 ribu lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai Rp 24,9 triliun," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini juga telah tayang di kumparan.com

Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

Admin 11/23/2020
Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. 

Berbeda pada seleksi PPPK tahun 2021, Kemendikbud akan ikut membantu mempersiapkan pendaftar untuk ikut seleksi. Terutama untuk mempersiapkan guru-guru honorer.


“Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya,” katanya saat konferensi pers, Senin (23/11/2020).

Dia menyebut akan menyediakan pelatihan bagi pendaftar sebelum seleksi PPPK dilakukan. “Untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. 

Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru honorer untuk mempersiapkan diri, untuk ujian seleksi ini,” ungkapnya.


Dia menegaskan bahwa seleksi ini untuk menjamin kualitas tenaga pengajar tetap baik.

“Karena standar seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita, itu masih terjaga,” pungkasnya.

Proses Pendaftaran Guru PPPK Tahun 2021

Admin 11/23/2020
Proses Pendaftaran Guru PPPK Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) akan membuka seleksi bagi guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) pada 2021. 

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada para peserta didik melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus Aparatur sipil Negara ( ASN). 

“Oleh karena itu salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Nadiem dalam konferensi pers Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11/2020).

“Terkait hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru PPPK tahun 2021,” imbuh dia.


Nadiem mengatakan, selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini juga membuka peluang kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah tanah air yang memang layak menjadi ASN. 

Selain itu,  pemerintah juga telah menempuh berbagai upaya dengan koordinasi, singkronisasi dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Kerjasama tersebut yakni dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

“Upaya tersebut diantaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan yang melekatnya serta proses rekruitmen,” kata Nadiem.

Berikut Proses Pendaftaran Guru PPPK :

1. Penetapan kebutuhan Passing Grade
2. Pendaftaran
3. Seleksi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
4. Pengelolaan Nilai
5 Penetapan NIP PPPK

Pendaftaran SSCASN-PPPK
* Pembuatan Akun
* Pendaftaran
* Pencetakan Kartu Ujian

Pendaftaran terintegrasi dengan:
* Data Pendidk dan Tenaga Kependidikan (DAPODIK)
* Data Kependudukan (DUKCAPIL)

Mendikbud: Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021

Admin 11/23/2020
Mendikbud: Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI hari ini membahas soal pengumuman seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kemendikbud akan membahasnya dalam tayangan langsung secara visual pada akun Youtube KEMENDIKBUD RI, hari ini, Senin 23 November 2020, pukul 13.30 WIB.

Dalam pembahasannya Kemendikbud sudah mengkonfirmasi enam narasumber yang siap hadir terkait seleksi guru PPPK Non PNS tersebut.

Keenam narasumber tersebut adalah: Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin; Menteri Mendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN RB), Tjahjo Kumolo; dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana.

Diberitakan Literasi News sebelumnya, rencana Kemendikbud dalam pembukaan pendaftaran guru PPPK bagi guru honorer dan guru eks THK II ini disambut baik para guru non PNS.

Sebab, kata Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jawa Barat, Rizki Safari Rakhmat, program itu menjadi harapan terbaik bagi para guru honorer dan eks THK II mengingat pemerintah siap memberikan penghasilan layak yang setara dengan PNS.

"Kami, perwakilan guru bukan PNS mengapresiasi kemendikbud atas kebijakannya membuka seleksi PPPK di tahun 2021. membuka harapan bagi kami mendapatkan setidaknya penghasilan yang layak demi status kepegawaian dan kesejahteraan guru lebih baik ke depannya," ujar Rizki, pekan lalu.

Video Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021 Dari Mendikbud:


Dikatakan, meski saat dibuka pendaftaran CPNS bagi guru, tetapi banyak guru non PNS yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengejar peluang tersebut karena faktor usia yang sudah melewati batas, yakni lebih dari 35 tahun.

Dengan begitu, PPPK menjadi satu-satunya harapan bagi guru honorer dan eks THK II, karena tidak semua guru bisa mengikuti seleksi tersebut.

Laman info.gtk.kemdikbud.go.id Sudah Bisa Diakses, Jika Namamu Belum Tercantum Sebagai Penerima Lakukan Cara Ini

Admin 11/22/2020
Laman info.gtk.kemdikbud.go.id Sudah Bisa Diakses, Jika Namamu Belum Tercantum Sebagai Penerima Lakukan Cara Ini

BlogPendidikan.net
- Laman info.gtk.kemdikbud.go.id Sudah Bisa Diakses, Jika Namamu Belum Tercantum Sebagai Penerima Lakukan Cara Ini.

Laman info GTK terkait Subisidi Bantuan Upah Guru Honor, akhirnya sudah bisa diakses per hari ini pada, Sabtu 21 November. Sebelumnya, situs untuk memeriksa nama penerima di info.gtk.kemdikbud.go.id tidak bisa diakses atau error. Hal itu terjadi sejak Kemendikbud mengumumkan pencairan BLT guru honorer atau BSU Kemendikbud.

Tentu saja hal ini menghambat proses penerimaan BSU bagi calon penerima BSU. Kendati begitu, kini laman GTK sudah bisa diakses kembali. Silahkan cek apakah anda termasuk penerima BSU atau bukan. Segera cek ulang syarat dan alur atau mekanisme untuk mendapat bantuan subsidi upah tersebut.

1. Warga Negara Indonesia ( WNI )
2. Berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
3. Memiliki Penghasilan di bawah Rp.5.000.000; ( Lima Juta Rupiah ) Per Bulan
4. Tidak Menerima bantuan Subsidi Upah / Gaji dari Kementrian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Tidak Menerima Kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 oktober 2020


Sementara mekanisme atau cara untuk mendapat bantuan BSU Kemendikbud yakni sebagai berikut :

1. PTK mengakses Info GTK (info.gtk.kemendikbud.go.id) untuk mengecek informasi apakah Anda termasuk penerima BSU atau bukan, serta cek informasi terkait status pencairan bantuan, rekening bank masing-masing dan lokasi bank penyalur
2. JIka anda dinyatakan sebagai penerima BSU di laman GTK tersebut, download resume informasi tersebut dengan cara save as PDF, lalu print.
3. PTK menyiapkan dokumen persyaratan BSU seperti berikut :
-. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
-  Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) jika ada
-  Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat di unduh dari info GTK
-  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) yang dapat di unduh dari info GTK, diberi materai dan ditandatangani.
4. PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSUPTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukan ke petugas Bank penyalur untuk diperiksa.

Adapun bank penyalur yang dimaksud yakni di antaranya BNI, BRI. Bank Mandiri, dan BTN. Bagi PTK penerima BSU diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021.

PTK akan mendapat informasi jika BLT sudah cair ke rekening melalui laman Info GTK. Sedangkan bagi PTK jenjang pendidikan perguruan tinggi dapat mengetahui informasi melalui laman PDDikti.

Jika ada kendala dalam pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemendikbud, Kementrian menyediakan Unit pelayanan terpadu di gedung C lantai 1 Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta.

Saluran ULT Kemendikbud Yang Dapat Diakses Untuk Pelaporan Kendala Data Kemendikbud Sehubungan Pencairan BSU :

* Telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125
* HP (SMS) : 0811976929
* Pusat Panggilan: 177
* Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
* Portal: kemdikbud.lapor.go.id
* Portal: ult.kemdikbud.go.id

Atau dapat juga menghubungi layanan pengaduan/pelangan di masing-masing Bank yang menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai rekening penerima BSU yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri.

Artikel ini juga telah tayang di jurnalgarut.pikiran-rakyat.com

Jadwal Waktu Akses Info GTK Untuk Mengetahui BSU Guru Honorer

Admin 11/20/2020
Jadwal Waktu Akses Info GTK Untuk Mengetahui BSU Guru Honorer

BlogPendidikan.net
- Jadwal Waktu Akses Info GTK Untuk Mengetahui BSU Guru Honorer.

Sehubungan disalurkannya Bantuan Subsidi Upah bagi Guru dan tenaga kependidikan Non-PNS, para guru harus membuka akun masing-masing di info GTK namun sayangnya akses info GTK sangat susah, sehingga untuk mengunduh berkas dan informasi rekening belum dapat dilakukan karena akses yang susah.

Berikut blogpendidikan.net akan berbagi beberapa zona waktu pembagian wilayah untuk akses Login dan Cek Info GTK:

Waktu Akses Pukul 06.00-10.00

Prov. D.K.I. Jakarta,
Prov. Jawa Barat,
Prov. Aceh,
Prov. Sumatera Utara,
Prov. Sumatera Barat,
Prov. Riau,
Prov. Jambi,
Prov. Sumatera Selatan,
Prov. Lampung,
Prov. Kalimantan Barat,
Prov. Kalimantan Tengah,
Prov. Kalimantan Selatan

Waktu Akses Pukul 11.00-14.00

Prov. Jawa Tengah,
Prov. D.I. Yogyakarta,
Prov. Kalimantan Timur,
Prov. Sulawesi Utara,
Prov. Sulawesi Tengah,
Prov. Sulawesi Selatan,
Prov. Sulawesi Tenggara,
Prov. Maluku,
Prov. Bali,
Prov. Nusa Tenggara Barat,
Prov. Nusa Tenggara Timur

Waktu Akses Pukul 15.00-18.00

Prov. Jawa Timur,
Prov. Papua,
Prov. Bengkulu,
Prov. Maluku Utara,
Prov. Banten,
Prov. Bangka Belitung,
Prov. Gorontalo,
Prov. Kepulauan Riau,
Prov. Papua Barat,
Prov. Sulawesi Barat,Prop. Kalimantan Utara

Dan diluar waktu diatas dapat diakses seluruh wilayah.

Demikian semoga informasi ini bermanfaat. dan jangan lupa berbagi.

Cukup Tunjukkan 4 Dokumen Ini, Rekening Penerima BSU 1,8 Juta Langsung Aktif dan Dana Siap Dicairkan

Admin 11/20/2020

Cukup Tunjukkan 4 Dokumen Ini, Rekening Penerima BSU 1,8 Juta Langsung Aktif dan Dana Siap Dicairkan

BlogPendidikan.net
Cukup Tunjukkan 4 Dokumen Ini, Rekening Penerima BSU 1,8 Juta Langsung Aktif dan Dana Siap Dicairkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) membuktikan negara hadir di tengah rakyat.

Dia berharap BSU bisa melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud. 


BSU disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

"Pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para calon penerima dalam memperoleh bantuan," kata Menteri Nadiem, pada peluncuran BSU Kemendikbud, di Jakarta, Selasa (17/11).

Syarat PTK yang mendapat BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja  sampai 1 Oktober 2020. 


Berbagai syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.

Informasi Pencairan

Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud, bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir november 2020.

PTK mengakses http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau pangkalan data https://pddikti.kemdikbud.go.id/ untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur bantuan.

4 Dokumen Persyaratan Pengaktifan Rekening dan Pencairan BSU:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada
3. Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari info.GTK dan PDDikti
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info.gtk.kemendikbud dan PDDikti diberi materai dan di tandatangani

PTK Mendatangi Bank Penyalur Untuk Melakukan Aktivasi Rekening dan Menerima Bantuan:

1. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa
2. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening sampai 30 juni 2021

Bahaya, Data Guru Honorer Penerima BSU Bocor ke Publik

Admin 11/20/2020
Bahaya, Data Guru Honorer Penerima BSU Bocor ke Publik

BlogPendidikan.net
- Ratusan ribu data yang diduga milik guru honorer penerima bantuan subsidi upah (BSU) bocor. Data tersebut beredar luas di WhatApp Group (WAG) dan media sosial Facebook. 

Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jawa Barat Rizki Safari Rakhmat mengaku, pihaknya menerima banyak laporan dari sejumlah guru honorer yang mengkonfirmasi kebenaran data dari informasi beredar luas di WAG dan media sosial itu.


"Data saya memang tidak ada di file itu, tapi rekan-rekan saya mengkonfirmasi yang namanya ada di data tersebut, benar katanya sesuai. Mulai dari NIK, alamat sekolah, nomor rekening, nomor telepon, hingga nama ibu kandung," kata Rizki, Kamis (19/11/2020). 

Data itu, ujar dia, tak hanya menunjukkan nama guru honorer dari Jawa Barat saja, tetapi juga dari beberapa derah di Indonesia, seperti Aceh, Sulawesi, dan lainnya. File yang didapat memuat 175.000 data guru dalam format Excel.


Rizki mengemukakan, banyak guru honorer yang menyayangkan beredar luasnya data itu. Bahkan, ada guru yang merasa heran, data tersebut sangat akurat. Misalnya penulisan nama sekolah lengkap dan detail. 

"Harapannya kami, semoga data kami aman, tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Kami tidak tau sumbernya dari mana. Siapapun pihaknya harus hati hati dalam menyebarkan informasi penting pribadi seseorang ini," ujar dia.

Berikut Daftar Nama Guru Honorer Penerima BSU 2020:

 

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan

Admin 11/19/2020

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan

BlogPendidikan.net
- SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) adalah persyaratan wajib bagi penerima BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer, berkas ini bisa diunduh pada akun Info GTK masing-masing.

Berikut Contoh SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Berdasarkan PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2020:

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BSU Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan

Informasi Pencairan

Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud, bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020.


PTK mengakses http://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau pangkalan data https://pddikti.kemdikbud.go.id/ untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur bantuan.

Dokumen Persyaratan BSU:

1. Kartu TAnda Penduduk (KTP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada
3. Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari info.GTK dan PDDikti
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info.gtk.kemendikbud dan PDDikti diberi materai dan di tandatangani

PTK Mendatangi Bank Penyalur Untuk Melakukan Aktivasi Rekening dan Menerima Bantuan:

1. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa
2. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening sampai 30 juni 2021

Demikian informasi tentang Mekanisme dan Dokumen Persyaratan Pencairan BSU Untuk Guru Honorer semoga bermanfaat. (Admin)

Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat Menjadi ASN Melalui Jalur PPPK

Admin 11/19/2020
Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat ASN Melalui Jalur PPPK

BlogPendidikan.net
Janji Nadiem Makarim Pada Guru Honorer, Ada Peluang Besar Diangkat Menjadi ASN Melalui Jalur PPPK.

 Kabar gembira bagi guru honorer di Indonesia yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Ada peluang besar untuk diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud akan menggelar tes pengangkatan PPPK bagi seluruh guru honorer di Indonesia.


Dikutip dari Kompas.com, Nadiem menjelaskan, seleksi PPPK akan digelar pada 2021 dan ditargetkan akan ada satu juta guru honorer yang diangkat menjadi PPPK.

"Di tahun 2021 kami akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes online untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi PPPK," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (16/11/2020).

Bersamaan dengan itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menyiapkan materi pembelajaran mandiri yang dapat diakses secara daring oleh para guru.

Dia berharap materi yang disiapkan Dirjen GTK makin memperbesar kesempatan para guru honorer lolos seleksi.


"Itu secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan," ucap Nadiem.

Nadiem menegaskan, gaji para guru yang nantinya diangkat menjadi PPPK dijamin oleh pemerintah pusat lewat APBN.

Menurutnya, ini salah satu upaya pemerintah memberikan kesejahteraan yang layak bagi para guru.

"Anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lolos seleksi, gajinya akan dianggarkan di 2021 dan seterusnya di 2022," paparnya.

Sementara itu, bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi di tahun ini bisa mengulang di tahun-tahun berikutnya. Nadiem menyatakan tiap guru memiliki kesempatan tes sebanyak tiga kali.


"Kalau pun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendptkan kesempatan sampai tiga kali untuk bisa lulus tes seleksi ini," ujarnya.

Syarat Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK 2021

Agar dapat lolos seleksi sebagai PPPK 2021, pelamar perlu memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Setiap persyaratan pun akan mengacu pada jenis jabatan yang dituju, seperti guru.

Mengacu pada syarat PPPK tahun 2019, berikut ini adalah informasi syarat pendaftaran PPPK:

- Merupakan tenaga honorer K-II
- Maksimal berumur 59 tahun (per 1 April 2020)
- Pendidikan terakhir minimal S1/D4 (program studi atau jurusan relevan dengan mata pelajaran di kurikulum)
- Menandatangani Surat Pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah negeri Kabupaten/kota/provinsi
sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini.
- Aktif mengajar hingga pendaftaran PPPK dibuka dan dibuktikan surat tugas dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas.

Pada surat dicantumkan informasi berikut.

• NUPTK/NIK
• Nama
• Tempat dan tanggal lahir
• Nama sekolah
• Mata pelajaran
• Kabupaten/kota/provinsi

Alur Pendaftaran PPPK 2021

Tahapan pendaftaran PPPK tahun 2021 belum dirilis secara resmi. Namun, calon pendaftar PPPK 2021 dapat menjadikan referensi alur pendaftaran PPPK tahun 2019 untuk gambaran.

1. Pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.go.id
2. Pelamar memilih menu PPPK atau ssp3k.bkn.go.id
3. Melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu.
• Nomor Perserta Ujian K-II
• Tanggal lahir
• Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga
• Alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan
• Pasfoto formal dengan ukuran minimal 120 KB maksimal 200 KB (format .JPG atau .JPEG)
4. Mencetak Kartu Informasi Akun setelah semua data terisi
5. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar
6. Melengkapi Data yang diperlukan
• Foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun
• Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan
• Melengkapi biodata
• Mengnggah dokumen yang diperlakukan (sesuai yang disyaratkan instansi)
• Memeriksa data yang sudah diisi pada form resume
• Mencetak Kartu Pendaftaran
7. Menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah di-upload atau dikirim
8. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya
9. Panitia seleksi PPPK di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar.

Artikel ini Juga telah tayang di Tribunjambi.com 

Muncul 502 Bad Gateway Tidak Bisa Login info.gtk.kemdikbud.go.id, Begini Caranya

Admin 11/19/2020
Muncul 502 Bad Gateway Tidak Bisa Login info.gtk.kemdikbud.go.id, Begini Caranya

BlogPendidikan.net
- Muncul 502 Bad Gateway Tidak Bisa Login info.gtk.kemdikbud.go.id, Begini Caranya.

Informasi dari Kemendikbud bahwa guru honorer saat ini bisa mendapatkan bantuan berupa BLT guru honorer. Bantuan ini bisa dilihat melalui laman web dengan login info.gtk.kemdikbud.go.id. Informasi yang didapatkan bahwa guru honorer mendapat BLT sebesar 1,8 juta yang dicairkan mulai tanggal 17 November 2020.

Namun setelah akses info.gtk.kemdikbud.go.id ternyata tidak bisa bahkan tidak bisa login sama sekali ke info.gtk.kemdikbud.go.id. Munculnya 502 bad gateway, halo Apa arti dari muncul 502 bad gateway setelah mengakses info.gtk.kemdikbud.go.id?


Arti dari 502 bad Gateway setelah mengakses laman link info.gtk.kemdikbud.go.id adalah terjadinya nya sehingga tidak bisa login info.gtk.kemdikbud.go.id. Lalu bagaimana cara mengatasi agar tidak muncul 5024 ketahui dan pencairan BLT guru honorer tetap berjalan?

Secara mendasar mengatasi hal tersebut adalah dengan merefresh halaman di lain waktu. Jika tidak bisa coba hapus cache di browser HP atau laptop kamu. Solusi selanjutnya bisa kamu akses dan login info.gtk.kemdikbud.go.id di browser yang berbeda misalnya Opera atau Mozilla Firefox.

Masih banyak lain yang mungkin kamu tidak pahami. karena terkait server hanya orang yang paham tentang hosting maupun server yang bisa mengatasi hal ini. Sebagai orang awam hanya paham tentang ini ini sedang maintenance atau trouble.
 

Namun rincian tentang muncul 502 bad gateway di halaman link info.gtk.kemdikbud.go.id ada dibawah ini.

Berikut Cara Mengatasi 502 Bad Gateway di info.gtk.kemdikbud.go.id

1. Refresh Halaman
2. Menghapus Browser Cache
3. Buka Situs dengan Browser yang Berbeda
4. Flush DNS
5. Mengetes di Perangkat Lain
6. Mengecek Error Log
7. Mengecek Plugin Website
8. Mengecek CDN
9. Hubungi Customer Support

Sudah coba akses laman link info.gtk.kemdikbud.go.id tapi tidak bisa? lalu bagaimana cara mengecek bantuan subsidi BLT guru honorer dan tenaga kependidikan? Mari simak penjelasannya. Terkadang laman web info.gtk.kemdikbud.go.id tidak bisa di akses karena jumlah traffict pengunjung terlalu ramai.

Semakin ramai membuat performa info.gtk.kemdikbud.go.id tidak bisa dibuka sama sekali. 

Untuk mengatasi hal semacam ini adalah silahkan dibuka kembali di waktu yang berbeda. Memang begitu cara mengatasinya karena penyebab utama tidak bisa akses info.gtk.kemdikbud.go.id di terlalu banyak traffict.


Tunggu dan cari waktu yang sepi pengunjung baru dibuka kembali. biasanya waktu yang tepat adalah pada jam malam seperti jam 12 malam hingga jam 5 pagi. Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru honorer saat ini telah dicairkan pada tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp 1,8 juta.

Kemendikbud Ri memperhatikan kepada guru honorer di setiap sekolah. Siapapun guru honorer bisa mendapatkan bantuan BLT Guru Honorer.

Nadiem Makarim selaku menteri kependidikan RI dikutip dari YouTube DPR RI, Senin 16 November 2020 “Kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi X, perjuangan dari Kemendikbud, dan juga dukungan yang luar biasa dari Kemenkeu,”. 

Untuk mendapatkan data guru honorer sekolah swasta, seorang guru harus melengkapi persyaratan seperti yang ada di bawah.

Syarat Guru dan Tenaga Pendidik mendapatkan BLT atau BSU :

1. Tenaga honorer harus terdaftar dan Kemendikbud.
2. Pengajar harus tercatat aktif mengajar pada semester 1 2020-2021 pada sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (simpatika) Kemenag.
3. tenaga honorer harus terdaftar di dapodik dan adiktif serta tidak mendapat bantuan sosial seperti kartu pra kerja hingga banpres UMKM.

Untuk mengetahui apakah guru atau tenaga pendidik honorer mendapatkan BLT Subsidi Gaji ini atau tidak dapat dilakukan dengan mengakses Info GTK di laptop atau smartphone masing-masing.

Berikut langkah-langkah mendapatkan BLT guru dan tenaga pendidik:

1. Login melalui laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ untuk Info validasi data guru
2. Jika ditemukan kesalahan data, lakukan perbaikan melalui aplikasi dapodik di sekolah masing-masing
3. Untuk membuka Info GTK gunakan account PTK yang sudah diverifikasi
4. Pastikan menggunakan email yang aktif milik pribadi
5. Pengaturan ulang akun dapat melalui Manajemen Dapodik
6. Setelah masuk di laman info.gtk.kemdikbud.go.id, akan muncul tampilan tabulasi di bagian paling bawah.

Apabila di laman info gtk tidak tertera bank penyalur, bisa jadi tendik atau guru honorer belum lolos atau masih dalam proses tahap validasi. Jadi lakukan pengecekan secara berkala.

Artikel ini juga telah tayang di portalsurabaya.pikiran-rakyat.com

Cara Lapor Bagi Penerima BSU Guru Honorer Yang Mengalami Kendala, Akses Link Berikut!

Admin 11/18/2020
Cara Lapor Bagi Penerima BSU Guru Honorer Yang Mengalami Kendala, Akses Link Berikut!

BlogPendidikan.net
- Cara Lapor Bagi Penerima BSU Guru Honorer Yang Mengalami Kendala, Akses Link Berikut!.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS dengan total anggaran sebesar Rp 3,6 triliun akan segera dicairkan.

Besaran BLT guru honorer yakni Rp 1,8 juta untuk masing-masing penerima. Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) di lingkungan Kemendikbud.


Kemendikbud didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) berkoordinasi melakukan pendataan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS yang dinilai paling terdampak pandemi untuk menerima bantuan.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim, mengatakan BSU sangat diperlukan para guru non-PNS. “Bantuan ini sangat penting dalam upaya mendukung proses pembelajaran agar bisa terus berjalan. Para guru bisa berkonsentrasi mengajar tanpa memikirkan asap dapur mereka”.

Guru SMPN 41 Satu Atap Batu Putih, Maros, Sulawesi Selatan, Muhamad Kasim, yang berkesempatan hadir dalam peluncuran BSU juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan bagi guru non-PNS.


“Saya salah satu yang mendapat bantuan. Saya yang non-PNS ini sangat bersyukur mendapatkan penghasilan tambahan di samping dari pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah,” tutur Kasim.

Kendala dalam pencairan BSU

Bantuan Subsidi Upah Kemendikbud disalurkan secara bertahap pada bulan November 2020. Guna memastikan bantuan disalurkan secara transparan dan akuntabel, Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud.

Daftar penerima ditetapkan langsung oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDikti. Bagi yang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah/gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) atau menerima Kartu Prakerja, tidak lagi menerima BSU Kemendikbud.

PTK dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.


Jika ada kendala dalam pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemendikbud, Kementerian menyediakan Unit Layanan Terpadu di gedung C lantai 1, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Saluran ULT Kemendikbud yang dapat diakses yakni:

* Telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125
* HP (SMS) : 0811976929
* Pusat Panggilan: 177
* Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id
* Portal: kemdikbud.lapor.go.id
* Portal: ult.kemdikbud.go.id

Penerima juga dapat menghubungi layanan pengaduan/pelanggan di masing-masing Bank yang menyalurkan Bantuan Subsidi Upah(BSU) sesuai rekening penerima BSU.

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Cara Lapor Bagi Penerima Subsidi Gaji Guru Honorer yang Alami Kendala, Source, https://solo.tribunnews.com/2020/11/18/cara-lapor-bagi-penerima-subsidi-gaji-guru-honorer-yang-alami-kendala-akses-link-berikut-ini.

Mendikbud: Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Penerima BSU Rp 1,8 Juta, SPTJM Harus Ditandatangani dan Diberi Materai

Admin 11/18/2020
Mendikbud: Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Penerima BSU Rp 1,8 Juta, SPTJM Harus Ditandatangani dan Diberi Materai

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Penerima BSU Rp 1,8 Juta, SPTJM Harus Ditandatangani dan Diberi Materai.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada sekitar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) membuktikan negara hadir di tengah rakyat.

Dia berharap BSU bisa melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, kepala sekolah, pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidik pada pendidikan kesetaraan, tenaga pengelola perpustakaan, tenaga pengelola laboratorium, dan tenaga administrasi non-PNS di lingkungan Kemendikbud. 


BSU disalurkan kepada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

"Pemerintah selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para calon penerima dalam memperoleh bantuan," kata Menteri Nadiem, pada peluncuran BSU Kemendikbud, di Jakarta, Selasa (17/11).


Syarat PTK yang mendapat BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja  sampai 1 Oktober 2020. 

Berbagai syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020.


“Syarat ini agar bantuan adil dan tidak tumpang tindih sehingga tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah dari pemerintah, sementara yang lain tidak mendapatkan,” kata Mendikbud. Nadiem menegaskan, untuk mencegah penerima bantuan ganda atau salah sasaran, setiap PTK harus menandatangani SPTJM dan memberi Materai (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

SPTJM ini bisa diunduh di laman Kemendikbud, kemudian di-print dan diteken yang bersangkutan. "SPTJM berkonsekuensi hukum jadi tidak boleh dimanipulasi. Pernyataan yang dibuat harus sebenar-benarnya" tandas Nadiem Makarim.

(Sumber; jpnn.com)

Penerima BSU Untuk Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

Admin 11/18/2020
Penerima BSU Untuk Guru Honorer, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Penerima BSU Untuk Guru Honorer, Nomor Rekening Diberikan Langsung Kemendikbud.

Program BSU guru honorer merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya pekerja di dunia pendidikan. Penerima BSU guru honorer adalah dosen, guru, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.


BSU berlaku bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, sebagaimana yang telah disebutkan, di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di lingkungan Kemendikbud. Nadiem Anwar Makariem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerangkan, sasaran BSU ini adalah 2.034.732 orang dengan jumlah anggaran mencapai Rp3,6 triliun.

Sebagian besar atau sekitar 1,6 juta penerima adalah guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Sementara itu, tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi mendapatkan kuota sekitar 237.000 orang. Kemudian, dosen di PTN dan PTS mendapatan kuota sekitar 160.000 orang.


Dilansir dari PORTAL JEMBER dari Buku Saku BSU Tanya Jawab Seputar BSU bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud, BSU guru honorer ini akan mulai dicairkan Kemendikbud pada bulan November 2020.

Sebelum menerima pencairan dana, para penerima BSU guru honorer akan dibuatkan rekening baru oleh Kemendikbud.

Untuk mengetahui rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan BSU guru honorer bisa dengan mengakses situs Info GTK https://info.gtk.kemdikbud.go.id/ atau Pangkalan Data Dikti https://pddikti.kemdikbud.go.id/.


Bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah bisa memeriksanya di situs Info GTK. Sementara bagi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi bisa memeriksanya di Pangkalan Data Dikti.

Aktivasi rekening sekaligus mencairkan bantuan bisa dilakukan usai penerima mengetahui status pencarian BSU guru honorer. Adapun bank penyalur untuk mencairkan BSU guru honorer adalah BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.


Perlu diketahui, hadirnya program BSU guru honorer ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan guru dan pekerja di bidang pendidikan yang tak luput dari imbas pandemi.

“Salah satu hal kenapa pemerintah melakukan BSU adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai sekolah yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita tapi mungkin di situasi pandemi ini ada berbagai gejolak di bidang ekonomi,” ujar Nadiem.