Showing posts with label Guru. Show all posts
Showing posts with label Guru. Show all posts

Download PTK Untuk Jurusan PGTK

Salam Sejahtera.... berdasarkan Jabatan Fungsional Seorang Guru, dimana jenjang untuk menjadi seorang guru harus berijazah minimal D-IV atau S1. Ditahun 2013 seluruh guru yang ada di Indonesia sudah berijazah S1, untuk itu guru dituntut mengikuti Kualifikasi pendidikan S1, dan tidak berijazah setara SMA atau D-II. saat ini guru dalam tahap penyelesaian tugas akhir yakni Penyusunan Laporan hasil Penelitian atau lebih dikenal dengan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Blog Pendidikan memiliki beberapa Laporan akhir PTK yang telah di uji dan di seminarkan didepan TIM PENGUJI. Jika anda berniat mendownload PTK dibawah ini, Silahkan sebagai bahan Referensi anda. Dalam tulisan ini anda dapat mendownload proposal ataupun skripsi, PTK Untuk Jurusan PGTK yang telah diunggah ke 4shared, jadi kita bisa saling tukar informasi dan berbagi pengalaman dalam hal ini. jika dalam file ini ada terdapat kesalahan ataupun kekliruan mohon dimaafkan. Cara download sangat mudah.

Upaya meningkatkan moral melalui pembiasaan berdoa pada anak didik di TK Aba Lambara Kecamatan Palu Utara.  [ Download ]

PERANAN GURU DALAM PENANAMAN NILAI MORAL UNTUK MENGEMBANGKAN SIKAP DAN PRILAKU SOSIAL ANAK. [ Download ]

Meningkatkan kemampuan anak mengagumi ciptaan-ciptaan Tuhan melalui metode bercakap-cakap di kelompok B pada TK WIA Lambara. [ Download ]

Meningkatkan Kemampuan Anak Mengenal Konsep Bilangan 1-10 Melalui Perlombaan di Kelompok B TK PGRI Nupabomba. [ Download ]

Meningkatkan Kemampuan Anak Mengenal Konsep Waktu Menggunakan Alat Peraga di Kelompok B TK PGRI Nupabomba. [ Download ]

Meningkatkan kemempuan berhitung sambil bermain anak melalui bermain peran kelompok B2 pada TK Aisyiyah Tawaeli Lambara. [ Download ]

Meningkatkan aktivitas belajar anak melalui penggunaan metode tanya jawab pada anak kelompok B TK Bungamputi DWP Untad Palu. [ Download ]

Meningkatkan Kemampuan Anak Mengenal Huruf Hijaiyah Melalui Kolase Kelompok B di TK PGRI Nupabomba. [ Download ]

Meningkatkan Kemandirian Anak Melalui Bermain Peran Kelompok B2 pada TK Aisyiyah Tawaeli Lambara. [ Download ]

Meningkatkan Minat Belajar Anak Melalui Alat Permainan Edukatif (APE) di TK Karya Thayyibah Baiya Kecamatan Palu Utara. [ Download ]

Demikian yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan seprofesi, semoga bisa menjadi bahan acuan dalam penyusunan Laporan Akhir (PTK).

Mekanisme Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS

Guru Bukan PNS (GBPNS) siap-siap mengantongi SK jabatan/Inpassing. SK ini sangat penting bagi guru bukan PNS sebagai acuan, salah satunya ialah untuk memenuhi kebutuhan dan haknya terkait dengan pemberian tunjangan profesi.

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil....

Baca Juga : 

Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS bertujuan:
1. menetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS sesuai dengan peraturan perundangundangan.
2. menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan penetapan angka kredit GBPNS. 
3. menjadi acuan/rujukan bagi GBPNS untuk memenuhi kewajiban dan haknya terkait dengan pemberian tunjangan profesi.

Untuk lebih jelasnya penjelasan mengenai Mekanisme Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS pada icon dibawah ini:
LINK 1

LINK 2

Syarat dan Mekanisme Penerbitan NUPTK

Berikut ini, penjelasan mengenai Syarat dan Mekanisme Penerbitan NUPTK.
Untuk mekanisme silahkan perhatikan alur gambar dibawah ini :


Syarat penerbitan NUPTK terbaru silahkan klik pada link berikut : 
https://gtk.data.kemdikbud.go.id/

Pembayaran TPG Setiap Guru Akan Berbeda-beda

Pembayaran TPG Setiap Guru Akan Berbeda-beda
Mendikbud Muhadjir Effendy menilai, sistem pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok buat semua guru,  kurang memenuhi rasa keadilan. Dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan dalam urusan TPG itu.
Muhadjir menjelaskan harus ada faktor pembobotan atau koefisien dalam pembayaran TPG. Sehingga Setiap guru mendapatkan TPG yang berbeda-beda sesuai kinerja dan aspek lainnya. "Kalau tidak diatur kembali memang rasanya kurang adil. 

Tua-muda, sakit-waras sama saja (besaran TPG-nya)," katanya di Jakarta kemarin. Dengan membedakan besaran TPG berdasarkan kinerja dan aspek lainnya itu, Muhadjir mengatakan akan memicu guru untuk meningkatkan kompetensinya. 

Sementara jika besaran TPG diberikan secara pukul rata seperti sekarang, kurang mampu merangsang guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Saat bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah Jumat lalu (18/11) Muhadjir juga menyinggung soal pemberian TPG. Dia bahkan memiliki gagasan, bahwa tidak semua guru bersertifikat otomatis mendapatkan TPG. 

"Mungkin saja guru dengan pangkat golongan utama yang berhak mendapatkan TPG," tuturnya. Dengan cara ini, guru berpangkat penata atau pembina dipicu untuk mengejar pangkat pembina utama supaya berhak atas TPG. Menurut Muhadjir reformasi pencairan TPG itu sekaligus bisa menghemat keuangan negara.  

Saat ini lebih dari Rp 69 triliun per tahun uang negara habis untuk membayar TPG. Sementara dari hasil pembelajaran secara nasional, belum menunjukkan perkembangan signifikan. Selain itu saat dilakukan uji kompetensi, rata-rata nilai guru belum memuaskan. 

Nilai rata-rata kompetensi guru sekitar 50 poin dari nilai maksimal 100 poin. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, sudah disiapkan instrumen untuk mengukur kinerja guru. Sehingga bisa diketahui seberapa tinggi kinerja seorang guru. 

Nilai dari pengukuran kinerja itu, bisa dikaitkan dengan besarnya TPG yang diterima guru. "Semua ini demi kualitas pendidikan," jelas dia. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti berharap Kemendikbud tidak cepat-cepat mengambil kebijakan strategis. 

Baginya pembayaran TPG sangat strategis dan sensitif. "Apalagi menyangkut jutaan orang guru," jelasnya. Dia berharap Kemendikbud berkomunikasi dengan organisasi-organisasi guru. Soal peningkatan profesi dan kompetensi guru, Retno mendukungnya. 

Dia berharap Kemendikbud memiliki program yang pakem untuk pembinaan kompetensi guru. Tidak menerapkan sanksi lebih dahulu, sebelum ada program pembinaan yang berjalan secara berkelanjutan. jpnn.com

Persyaratan Berkas Pengajuan SK Inpassing Guru Bukan PNS

Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan SK Inpassing Guru Bukan PNS antara lain :
  • salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.
  • salinan atau foto kopi Sertifikat Program Induksi yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
  • salinan atau fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh ketua yayasan; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;
  • salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
  • salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai jadwal pembelajaran selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
  • surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya dengan mencantumkan NUPTK/NRG atau melampirkan foto copy kartu NUPTK/NRG bagi yang sudah memiliki;
  • salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
  • salinan atau fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi, apabila dalam ijazah tidak tercantum Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi;
  • salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat;
  • hasil cetak lembar transkrip data (LTD)/info PTK berdasarkan Dapodikdas semester terakhir pada saat mengusulkan, khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB;
  • salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium /kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala unit produksi;
  • salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium; dan

Persyaratan Berkas Pengajuan SK Inpassing Guru Bukan PNS

Baca Juga : Cara Pengajuan Permohonan SK Inpassing Guru Bukan PNS


Cara Pengajuan Permohonan SK Inpassing Guru Non PNS

Bagi guru yang belum berstatus PNS akan ada penyetaraan guru bukan PNS untuk mendapatkan SK Inpassing.
SK Inpassing untuk menetapkan besaran Gaji Guru Bukan PNS per bulannya, jika guru bukan PNS dan telah bersertifikasi dengan gaji pokok sebelumnya 1.500.000 dan jika telah memiliki SK Inpassing gaji pokok akan dinaikkan melebihi dari gaji sebelumnya.

SK inpassing ini hanya diterbitkan oleh pusat berdasarkan urutan guru yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan berkas penyetaraan guru bukan PNS untuk mendapatkan SK Inpassing.

Untuk mengetahui silahkan kunjungi Info GTK : http://223.27.144.195:8085/

Jika honorer bersangkutan telah memenuhi panggilan akan ditampilkan pada halaman Info GTK beserta nomor berkas dan barkas yang harus dilengkapi.


Adapun jenis berkas apa saja yang harus disiapkan akan dibahas pada postingan selanjutnya.

Baca Juga : Cara Cek Status SK Inpassing Guru Non PNS

Cara Cek SK Inpassing Guru Non PNS

Kabar gembira bagi guru Non PNS yang telah mengirimkan berkas persyaratan untuk mendapatkan SK Inpassing Guru Non PNS (IGBP) yang langsung dikirimkan melalui POS yang dtujukan kepada Kemdikbud. Bagi Guru Bukan PNS yang telah lolos dalam selekasi berkas bisa di lakukan pengecekkan ke portal kemdikbud yang telah disiapkan.

Berikut cara melakukan pengecekkan SK Inpassing Guru Bukan PNS :

1. Kunjungi link berikut : Inpasing Guru Non PNS


2. Input NUPTK dan Nama Guru, kemudian klik tombol "Periksa" dan lihat hasilnya.

Selamat, bagi yang telah mendapatkan status di terima...