Showing posts with label Honorer. Show all posts
Showing posts with label Honorer. Show all posts

Yang Masih Bertanya-tanya Kapan Pencairan BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Rp 2,4 Juta, Simak Penjelasannya Berikut

Admin 10/25/2020
Yang Masih Bertanya-tanya Kapan Pencairan BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Rp 2,4 Juta, Simak Penjelasannya Berikut

BlogPendidikan.net
- Yang Masih Bertanya-tanya Kapan Pencairan BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Rp 2,4 Juta, Simak Penjelasannya Berikut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merencanakan sisa anggaran dari BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan karyawan swasta akan disalurkan untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp2,4 juta bagi guru honorer dan tenaga pendidik.

Bantuan tersebut diberikan kepada guru honorer dan tenaga pendidik yang berada di lingkup Kemendikbud dan Kemenag.

"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkup Kemendikbud maupun Kemenag," kata Menaker Ida Fauziyah.

Namun, Menaker Ida Fauziyah sendiri belum mengumumkan kapan jadwal dana BLT subsidi gaji/upah (BSU) sebesar Rp2,4 juta segera disalurkan kepada guru honorer dan tenaga pendidik. Sebab, sampai saat ini proses pendaftaran hingga validasi peserta masih dilakukan. Tapi penyaluran ditargetkan dapat dilakukan pada tahun ini.

Menurut keterangan tertulis di situs resmi Kemnaker, penyaluran BLT subsidi gaji/upah buat guru honorer akan dicairkan setelah sudah dilakukan pencairan dana BLT kepada karyawan swasta pada termin II.

Pencairan pada BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan termin II akan ditargetkan penyalurannya pada akhir Oktober hingga November 2020.

Perlu diketahui, Kemnaker sendiri menargetkan program BLT subsidi gaji/upah Rp2,4 juta bagi 15,7 juta karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020. Total anggaran dari program BLT tersebut mencapai Rp37,7 triliun.

Akan tetapi, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12.272.731 pekerja/buruh. Sehingga ada sekitar 3 jutaan kuota yang tersisa dari jumlah tersebut.

Adapun rincian pembagian Rp2,4 juta tersebut, para guru honorer akan mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan.

Bagi guru honorer yang ingin mendapatkan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan, harus sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dilansir dari Berita DIY, adapun syarat yang telah ditentukan, di antaranya, guru honorer harus terdaftar dalam data Kemendikbud dan Kemenag. Kemudian, pengajar juga harus tercatat aktif mengajar pada semester I 2020-2021 pada Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Kemenag.

Guru honorer ini juga harus terdaftar di Dapodik dan PDDikti, serta tak mendapat bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja hingga Banpres UMKM.

Program bantuan dari pemerintah berupa BLT subsidi gaji/upah BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan sebagai program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para karyawan yang bergaji dibawah Rp5 juta. (*)

BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Cair di Akhir Oktober

Admin 10/19/2020
BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Cair di Akhir Oktober

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira, akhirnya BLT subsidi gaji guru honorer disebut cair akhir Oktober sebesar Rp 1,2 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Sadikin dalam siaran pers Jumat 16 Oktober 2020.

"Kami sedang menyiapkan implementasi bantuan subsidi gaji untuk tenaga pendidik honorer," ucap Budi sebagaimana dikutip oleh Semarangku dari laman PMJ News. Budi menambahkan bahwa program tersebut dapat mulai dijalankan pada akhir Oktober ini.

Pemberian BLT subsidi gaji guru honorer diberikan setelah pemerintah menerima aspirasi bahwa guru honorer pun mengalami masa sulit selama pandemi.

Anggaran untuk 15,7 juta pekerja hanya bisa terealisasi pada 12,4 juta pekerja sehingga Kemnaker akan mengembalikannya ke kas negara.

Lebih lanjut, dana untuk kuota yang tidak terpenuhi akan direlokasi untuk bantuan tunai bagi guru honorer dan guru agama.

“Uang ini kami akan serahkan ke perbendaharaan negara selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang akan menjadi leading sector,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers secara virtual (1/8).

Hal ini dilakukan sesuai aspirasi yang diterima pemerintah untuk guru honorer dan guru agama yang sebelumnya tidak masuk kategori penerima bantuan subsidi upah. Menaker Ida Fauziyah juga belum bisa memastikan berapa kuota dan anggaran untuk penyaluran bantuan ke guru honorer dan guru agama.

Besaran kuota dan anggaran baru bisa dipastikan setelah Kemnaker merampungkan penyaluran BLT subsidi gaji untuk 12,4 juta pekerja. Sedangkan untuk syarat, pendaftaran, dan mekanisme bantuan subsidi gaji/upah untuk guru honorer dan guru agama belum dijelaskan oleh pihak penyelenggara, dan akan segera disampaikan kedepannya.

Kapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 Ribu Untuk Guru Honorer Kemendikbud dan Kemenag Cair?

Admin 10/10/2020
Kapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600 Ribu Untuk Guru Honorer Kemendikbud dan Kemenag Cair?

BlogPendidikan.net
- Kapan bantuan langsung tunai (BLT), kemudian disebut bantuan subsidi upah (BSU), untuk guru honorer di Kemendikbud dan Kemenag cair? Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah meski Presiden Jokowi sudah menyatakan keinginan itu pada 14 September 2020. 

Keinginan memberikan BLT kepada seluruh pegawai honorer termasuk guru dan tenaga pendidik disampaikan Presiden pada rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 


Namun, lewat 3 minggu dari instruksi Presiden itu, belum ada kejelasan tentang kapan BLT itu, termasuk untuk guru honorer di Kemendikbud dan Kemenag, bisa cair? Dalam rapat terbatas 14 September, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menterinya untuk mengkaji pemberian BLT kepada seluruh tenaga atau pegawai honorer termasuk guru atau tenaga pendidik honorer. 

“Pemerintah akan melakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan (BLT), karena sebagian kecil tenaga honorer ini ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menko Airlangga seusai mengikuti rapat terbatas secara virtual dengan Presiden Jokowi, Senin (14 September 2020). 


Pegawai honorer di lembaga negara sebenarnya termasuk dalam program BTL atau BSU untuk pekerja dan buruh formal yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan memakai data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sekarang disebut BP Jamsostek. 

Kriteria penerima BSU ini antara lain adalah memiliki gaji di bawah Rp5 juta, tercatat sebagai peserta aktif BPJS, bukan pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan badan usaha milik negara (BUMN). Sampai dengan pekan ini, penyaluran BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal sudah memasuki tahap atau batch 5. 

Kemnaker mulai mencairkan sejak 7 Oktober 2020 untuk sekitar 600 penerima. Dari tahap 1 sampai tahap 4 sudah sekitar 11,47 juta pekerja dan buruh menerima pencairan bantuan Rp1,2 juta untuk dua bulan. Per bulan, pemerintah mengucurkan Rp600 ribu dalam program tersebut selama 4 bulan. 


Dari hasil validasi data calon penerima BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh formal itu, Kemnaker menemukan ada sekitar 3,3 juta rekening yang tidak valid. Dari target 15,7 juta penerima BLT pekerja dan buruh formal, hanya 12,4 juta calon penerima yang memenuhi kriteria dan valid. 

Nah, kemudian Kemnaker mengusulkan agar sisa anggaran BLT atau BSU untuk pekerja dan buruh itu dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag). 

“Aspirasi Kemnaker direspons Satgas PEN dan Presiden mengenai suara teman-teman guru honorer di Kemenag maupun Kemendikbud. Kami akan sampaikan ke kas negara untuk disalurkan (sisa anggaran) kepada guru honorer,” kata Ida dalam telekonferensi pers, Kamis (1 Oktober 2020).

Lantas bagaimana dengan perkembangan terkini rencana BLT atau BSU untuk guru honorer di Kemdikbud dan Kemenag? Ketika dikonfirmasi Ayojakarta, Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kepastian penyaluran BLT atau BSU untuk guru honorer tersebut “Terkait hal tersebut, kita tunggu dulu regulasinya ditetapkan secara resmi, ya,” ujar Evy dalam pesan singkatnya, Jumat (9 Oktober 2020). 

Ayojakarta juga mengkonfirmasi perkembangan rencana penyaluran BLT untuk guru honorer kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Direktur GTK Dikmen Diksus), Praptono. Namun, dia belum bisa memberikan perkembangan atau update terkait pendataan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang bakal menerima dana BLT atau BSU guru honorer. 

“Saya belum tahu,” ujarnya lewat pesan singkat. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag, Muhammad Zain, menyatakan pihaknya sudah memvalidasi data untuk penerima BLT atau BSU guru honorer berdasarkan data real time Sistem Informasi Pendidik dan Teanga Kependidikan Kemenag (Simpatika) sebanyak 617 ribu orang. 

“Dari jumlah itu, sebanyak 455 ribu guru di antaranya sudah mencatatkan nomor rekening,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2 Oktoer 2020). Sementara itu, 162 ribu guru lainnya, belum mencatatkan nomor rekening pada Simpatika. Kemenag sudah bersurat ke Kanwil Kemenag Provinsi, meminta agar mereka berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening yang tercatat di Simpatika statusnya masih aktif. 


Data berdasarkan nama dan alamat guru madrasah bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang belum mencantumkan nomor rekening juga akan disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat melalui Admin Simpatika pada Kanwil Kemenag Provinsi. “Kami sudah meminta Kanwil untuk menyosialisasikan hal ini kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah masing-masing, sehingga data rekening yang dibutuhkan segera lengkap dan tervalidasi,” kata Zain. 

Sampai berita ini diturunkan, Ayojakarta belum mengetahui mekanisme penyaluran BLT atau BSU kepada guru honorer. Sebagai perbandingan, berikut ini alura pencairan bantuan pemerintah kepada pekerja dan buruh formal yang tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta: 

Pertama: Perusahaan melalui bagian yang mengurus sumber daya manusia (SDM) mendata pekerja yang erdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sekarang disebut BPJamsostek, dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bagian SDM atau human resources development (HRD) mengumpulkan nomor rekening para calon penerima. 

Kedua: HRD mengirimkan data nomor rekening para calon penerima BLT pekerja kepada BPJamsostek. 

Ketiga: BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi terhadap rekening calon penerima BLT pekerja dalam tiga tahap. 

Keempat: Setelah tiga tahapan validasi selesai, data nomor rekening calon penerima BLT untuk pekerja diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kelima: Sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran BLT untuk pekerja, Kemnaker memiliki kesempatan sampai empat hari untuk melalukan check list. 

Keenam: Selesai check list, dana nomor rekening calon penerima BLT pekerja diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Ketujuh: KPPN menyalurkan BLT kepada bank penyalur yakni bank yang masuk menjadi anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). 

Kedelapan: Bank Himbara lantas menyalurkan BSU ke rekening penerima secara langsung, baik itu rekening bank sesama bank Himbara, maupun rekening bank swasta termasuk BCA. 

Dengan mengikuti alur tersebut, untuk para guru agama bukan PNS (honorer) sebagai calon penerima BLT Rp1,2 juta yang memiliki rekening bank swasta termasuk Bank BCA dipastikan membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui transfer antarbank. Penjelasan tentang hal itu berulang kali disampaikan oleh Bank BCA melalui akun Twitter resmi mereka @HaloBCA dalam berbagai kesempatan. Jadi, untuk para guru dan tenaga pendidik honorer baik di Kemendikbud atau Kemenag, mohon sabar ya sampai ada penjelasan pemerintah tentang kapan BLT atau BSU tersebut cair. (Sumber: ayojakarta.com)

Mulai Oktober, Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan (PTT) Naik

Admin 10/09/2020
Mulai Oktober, Gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan (PTT) Naik

BlogPendidikan.net
- Mulai Oktober 2020, gaji para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada pada satuan pendidikan (sekolah) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dinaikkan.

Dalam hal ini, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Disebutkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Firmananur, penyaluran perubahan gaji itu sudah dilakukan pada awal Oktober.


“Kenaikan gaji ini, berdasarkan standarisasi untuk gaji honorarium, sehinggga tahun ini dimasukan dalam anggaran perubahan,” jelasnya. Adapun perubahan gaji itu, yakni untuk GTT berpendidikan S1 naik sebesar Rp 500 ribu, atau dari sebelumnya bergaji Rp 2,5 juta per bulan kini menjadi Rp 3 juta per bulan.

Sementara untuk PTT berpendidikan S1, gajinya bertambah sebesar Rp 900 ribu. Atau dari sebelumnya bergaji Rp 2,1 juta per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan. Lalu, untuk PTT berpendidikan D-3 naik sebesar Rp 666 ribu. Atau dari sebelumnya bergaji Rp 2,1 juta kini menjadi Rp 2.776.000 per bulan. Sedangkan untuk bertitel D-2, kini bergaji Rp 2.616.000 per bulan.


Bagi PTT berpendidikan SMA, SMK, MAN dan sederajat, naiknya sebesar Rp 400 ribu atau dari Rp 2.050.000 menjadi Rp 2.450.000 per bulan. Dan, bagi PTT berpendidikan SD, SMP dan sederajat gajinya naik Rp 416 ribu, atau dari Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.266.000 per bulan.

“Kenaikan gaji ini merupakan kebijakan Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.622/2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Jasa Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 2 September tahun 2019,” tutur Firman.

Lebih lanjut, penggajian bagi GTT dan PTT yang mengajar atau bekerja pada sekolah yang berada di lingkup Pemprov Kaltara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masuk dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOP).

“Kalau teknis penggajiannya itu langsung dari sekolah, karena dari Disdikbud hanya menyalurkan ke sekolah, nanti dari sekolah yang menyalurkannya kepada GTT dan PTT,” bebernya.


Tak itu saja, Pemprov Kaltara juga telah menyalurkan insentif bagi GTT dan Guru Tetap Yayasan (GTY)-yang berada dalam kewenangan Pemprov Kaltara-untuk tahap kedua gelombang pertama.

“Insentif guru tahap kedua gelombang pertama sudah dicairkan. Yang cair itu, insentif bulan Juli hingga September 2020,” ulasnya. Selanjutnya, atau gelombang kedua sekaligus yang terakhir akan dicairkan pada Oktober hingga Desember.

Untuk insentif guru ini, Pemprov Kaltara menganggarkan sebesar Rp 5.856.000.000. “Dari jumlah yang dianggarkan itu, untuk GTT dianggarkan melalui dana kegiatan sebesar Rp 2,9 miliar dan untuk GTY melalui dana hibah sebesar Rp 2,8 miliar,” ucapnya.


Diinformasikan juga, penyaluran insentif guru tahap pertama pada Januari hingga Juni sudah tersalurkan kepada 444 GTT, dan 480 GTY.

“Untuk teknis penyalurannya, insentif yang bersumber dari dana hibah untuk GTY, Disdikbud Kaltara yang mengumpulkan berkas dan untuk pencairannya dari BPKAD karena bentuk hibah. Kalau GTT, langsung disalurkan melalui Disdikbud Kaltara, “ tuntasnya.

Guru Honorer Akan Mendapatkan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Per Bulan Dari Pemerintah Jika Memenuhi 4 Kriteria Ini

Admin 10/07/2020
Guru Honorer Akan Mendapatkan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Per Bulan Dari Pemerintah Jika Memenuhi 4 Kriteria Ini

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan kriteria guru honorer yang bakal mendapatkan bantuan subsidi gaji/upah (BSU). Ada 4 kriteria yang disyaratkan sebagai penerima bantuan.

Terlebih dahulu, Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nunuk Suryani menjelaskan bahwa BSU ini tidak hanya diberikan untuk guru honorer tetapi juga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS.

"Perlu kami klarifikasi bahwa yang diberikan BSU (Bantuan Subsidi Upah) adalah PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Non PNS, bukan hanya guru honorer," kata dia melalui pesan singkat kepada detikcom, Rabu (7/10/2020).

Lalu apa saja kriterianya? berdasarkan bahan informasi yang diberikan oleh Nunuk kepada detikcom. 

Kriteria pertama, mereka harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per akhir Juni 2020.

Kriteria kedua, BSU diberikan kepada guru honorer dan PTK Non PNS lainnya yang belum mendapatkan subsidi upah dari program pemerintah yang sebelumnya. Program sebelumnya yang dimaksud adalah subsidi gaji buat peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria ketiga, penerima BSU ini adalah PTK yang tidak masuk ke dalam program Kartu Prakerja.

Kriteria keempat sekaligus yang terakhir, PTK yang bakal mendapatkan bantuan subsidi upah adalah yang gajinya Rp 5 juta ke bawah.

Nominal subsidi yang diberikan kepada mereka sama seperti peserta BSU bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni Rp 600 ribu per bulan dan diberikan untuk waktu 4 bulan. Jadi total bantuan per peserta Rp 2,4 juta.

(Sumber: finance.detik.com)

Rekrutmen 1 Juta Guru Tahun 2021, Ini Syarat Yang Diprioritaskan

Admin 10/06/2020
Rekrutmen 1 Juta Guru Tahun 2021, Ini Syarat Yang Diprioritaskan

BlogPendidikan.net
- Rekrutmen 1 Juta Guru Tahun 2021, Ini Syarat Yang Diprioritaskan. Rencana pemerintah untuk melakukan rekrutmen guru tahun depan diminta untuk melihat guru yang telah memiliki ijazah pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, pemerintah melalui KemenPAN RB di tahun anggaran 2021 berencana akan melakukan perekrutan 1 juta guru. Namun, katanya, belum diketahui status pengangkatannya akan menjadi apa.


"Apakah sebagai CPNS maupun PPPK masih simpang siur," katanya ketika dihubungi SINDOnews, Selasa (6/10). 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat, pemerintah bisa melakukan seleksi rekrutmen itu dengan memilih guru yang telah memiliki ijazah pendidikan. Yakni sarjana penddidikan atau yang bergelar S1 plus Akta 4 dan atau yang telah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Fikri mengatakan, Kemendikbud pernah menyampaikan ada 960.000 kebutuhan guru di Indonesia. oleh karena itu apabila tahun depan rekrutmen guru jadi dilaksanakan maka akan ada tiga manfaat bagi guru. "Berarti jelas status, jelas kesejahteraan dan jelas perlindungan sosial bagi guru kedepan bisa terlaksana dengan baik," ujarnya. 


Mengenai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, ujarnya, sebaiknya semua sarjana pendidikan berhak untuk ikut seleksi. Sebab jika yang dimaksud sertifikat pendidik adalah guru yang sudah mengikuti pelatihan dia menilai akan menyulitkan dalam rekrutmen. Selain itu juga tidak relevan sebab maksud dari pelatihan itu sendiri adalah untuk peningkatan kualitas.

Daftar Nama Guru Penerima Tunjangan Khusus Dari Kemendikbud Tahun 2020

Admin 10/05/2020
Daftar Nama Guru Penerima Tunjangan Khusus Dari Kemendikbud Tahun 2020

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penetapan dan/atau pemberian tunjangan/insentif bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan penerima tunjangan khusus yang ada wilayah Saudara dan mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.


Berikut kami sampaikan lampiran berisi daftar guru-guru yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan khusus namun belum diberi tanda centang pada SIM-ANTUN. Untuk itu kami mohon kesediaan Saudara segera mengirimkan data guru-guru penerima tunjangan khusus tersebut melalui pemberian tanda centang pada SIM-ANTUN untuk bisa dilanjutkan prosesnya.

Untuk informasi batas waktu pengiriman data usulan penerima tunjangan khusus dimaksud, dapat kami terima paling lambat pada tanggal 07 bulan November tahun 2020.

Berikut Daftar Nama Guru Penerima Tunjangan Khusus Dari Kemendikbud Tahun 2020 Beserta Lampirannya.

Surat Pemberitahuan >>> LIHAT DISINI

Lampiran Nama-nama >>> LIHAT DISINI

Siap-siap, Giliran Guru Honorer Lagi Akan Terima Subsidi Gaji Dari Pemerintah

Admin 10/01/2020
Siap-siap, Giliran Guru Honorer Lagi Akan Terima Subsidi Gaji Dari Pemerintah

BlogPendidikan.net
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerima data final calon penerima subsidi gaji yang berhak menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sedikitnya, ada 12,4 juta calon penerima yang berhak menerima BSU pada tahap akhir atau gelombang V. Jumlah tersebut berkurang sekira 3 juta orang dari target sebelumnya sebanyak 15,7 juta calon penerima pegawai swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Dengan demikian, Ida menegaskan anggaran sisa dari total Rp37,7 triliun bakal dikembalikan ke kas negara. Di samping itu, anggaran tersebut bakal digunakan untuk membantu guru honorer yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Dana ini kami gunakan untuk kira-kira 12,4 juta (orang) jadi sisanya akan kami kembalikan ke kas negara," tegas Ida dilansir prfmnews.id dari ANTARA, Kamis (1/10/2020).

Terkait penyerahan BSU bagi pegawai swasta, Ida mengatakan setelah melakukan kecocokan data untuk tahap V maka subsidi gaji itu akan diproses untuk disalurkan langsung ke rekening pekerja.

Sejauh ini, BSU sudah disalurkan kepada sekitar 10,7 juta orang dalam penyaluran tahap I sampai IV untuk termin pertama subsidi upah bulan September dan Oktober.

Masing-masing penerima BSU berhak menerima Rp600.000 per bulan selama empat bulan yang penyalurannya dibagi dalam dua termin.

Sementara itu, menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, dari 14,8 juta data calon penerima BSU yang dikumpulkannya, ada sebanyak 2,4 juta data yang tidak valid.

"Hingga saat ini jumlah rekening di BPJAMSOSTEK berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta. Dari rekening yang masuk tersebut kita lakukan validasi secara berlapis, akhirnya kita mendapatkan data 2,4 juta tidak valid," kata dia.

Proses validasi yang dilakukan secara bertahap itu menemukan dari 2,4 juta data rekening yang tidak valid sekitar 1,8 juta orang tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi upah dan 600.000 orang gagal melakukan konfirmasi ulang.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah menyerahkan 12,4 juta data tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan telah diserahkan 615.288 data calon penerima untuk gelombang terakhir penyerahan tahap V pada 29 dan 30 September 2020, setelah sebelumnya 11,8 juta data sudah diserahkan untuk pencairan tahap I-IV.

Siap-siap, Sebanyak 1,8 Juta Guru Honorer Akan Terima Bantuan Langsung Rp 600 Ribu per Bulan

Admin 9/19/2020
Siap-siap, Sebanyak 1,8 Juta Guru Honorer Akan Terima Bantuan Langsung Rp 600 Ribu per Bulan

BlogPendidikan.net
- Ada kabar gembira bagi para guru honorer. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan, 1,8 juta guru honorer akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dari pemerintah.

Airlangga menjelaskan, rencana penyaluran BLT untuk guru honorer tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud.

"Disampaikan program untuk guru honorer sejumlah 1,8 juta, yang nanti akan dilaksanakan melalui Kemendikbud, dengan kebijakan sama dengan subsidi gaji," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat 18 September 2020.

Untuk nilainya, Airlangga tidak menyebutkan berapa jumlah pastinya. Hanya saja, bila skemanya sama seperti pemberian subsidi gaji ke karyawan swasta, kemungkinan para guru honorer bisa mendapatkan Rp 600 ribu per bulan.

Sebelumnya, 398 ribu tenaga honorer direncanakan akan mendapatkan bantuan subsidi gaji pada gelombang kedua. Tepatnya pada Oktober dan November 2020.

Seperti halnya subsidi gaji yang terima oleh pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta, dalam 2 bulan tersebut tenaga atau guru honorer ini akan mendapat subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Apa Syaratnya?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan BLT kepada 1,8 guru honorer. Penyaluran BLT tersebut akan dikoordinasikan dengan Kemdikbud.

"Disampaikan juga, ada program untuk guru honorer sejumlah 1,8 juta yang nanti akan dilaksanakan Kemdikbud," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara online, Jakarta, Jumat 18 September 2020.

Airlangga menjelaskan pula, penyaluran bantuan tersebut nanti akan dilakukan seperti penyaluran bantuan subsidi gaji bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta. Besaran bantuan pun nantinya akan disamakan sebesar Rp 600.000 per bulan hingga Desember 2020.

"Kebijakan sama dengan subsidi gaji," katanya.

Adapun syarat lain penerima bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta adalah wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan masa kepesertaan maksimal pada Juni 2020. Hal ini juga berlaku bagi tenaga honorer. (*)

Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 2021

Admin 9/17/2020
Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 20201

BlogPendidikan.net
- Ketum DPP Forum Honoror Non K2 Persatuan Guru Honoror Republik Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengaku gembira karena diberikan kesempatan ikut tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. 

Dia mengklaim, kebijakan pemerintah yang mengakomodir guru honorer non K2 dalam rekrutmen PPPK 2021 karena usulan PGHRI.


"Kami sangat gembira dan sujud syukur mendengar adanya kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan anggaran Rp 179 milar untuk rekrutmen PPPK 2021. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi seluruh guru honorer," kata Raden Sutopo kepada JPNN.com, Kamis (17/9). 

Dia menceritakan, PGHRI sebelum rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud digelar 14 September 2020, sudah bertemu langsung dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril.


Dalam pertemuan itu, mereka meminta ditetapkan NIP PPPK tahap I,  penyelesaian sisa honorer K2. Juga 1 juta formasi PPPK tahap II diharapkan mengakomodir honorer non K2. 

Bukan hanya guru tetapi juga tenaga kependidikan misal TU,  Pustakawan,  Operator, Penjaga Sekolah, dan lainnya.

"Kami yakin semua akan direalisasikan apa yang disampaikan Pimpinan Komisi X DPR RI  dan pemerintah. Dirjen GTK mengatakan kehadiran PGHRI selaras dengan Kemendikbid. Konsisten mengusulkan PPPK tahap I dan II bagi honoror K2 dan Non K2," terangnya. 


Menurut Raden Sutopo, Kemendikbud terpacu menyelesaikan persoalan honorer khususnya guru karena melihat PGHRI tidak ngotot menuntut PNS. PGHRI sangat realistis memandang masalah ini karena peluang menjadi PNS bagi usia 35 tahun ke atas sangat kecil.

"Dirjen GTK menginformasikan kalau NIP PPPK tahap I sudah ada tinggal dibagikan bila regulasi sudah lengkap. Dirjen juga berjanji akan memberikan kesempatan honorer non K2 ikut tes PPPK 2021," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)

MenPAN-RB: Gaji dan Tunjangan PPPK Harus Lebih Besar Dari Gaji Pokok PNS

Admin 9/17/2020
MenPAN-RB: Gaji dan Tunjangan PPPK Harus Lebih Besar Dari Gaji Pokok PNS

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan perkembangan terkait Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Gaji serta tunjangan PPPK awalnya setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, termasuk TNI dan Polri. 

Oleh sebab itu, Menteri PANRB mengusulkan untuk memberikan gaji serta tunjangan lebih besar kepada PPPK. 


"Berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran gaji pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh, maka gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS," tulis Kementerian PANRB dalam keterangan resmi, Kamis (17/9/2020).

Disebutkan ada sekitar 51.000 tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2019 yang lalu, menantikan terbitnya RPerpres Gaji dan Tunjangan. Namun, proses perumusan RPerpres ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain. 

Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Dalam PP tersebut disebutkan, Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Karena PP tersebut tidak menyebutkan tentang PPPK, maka hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji PNS. Saat ini RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK sudah memasuki tahap akhir, yaitu tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/lembaga yang terkait.   

Dalam kaitan ini, Menteri PANRB telah memberikan parafnya, dan menyampaikan kembali ke Sekretariat Negara untuk disirkulasikan kembali ke Menteri terkait lainnya. Kementerian PANRB berharap Rperpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat dan dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya, sehingga PPPK yang sudah lulus seleksi pada tahun 2019 dapat segera memperoleh kepastian.

Kabar Gembira Dari Kemendikbud Untuk Seluruh Guru Honorer

Admin 9/16/2020
Kabar Gembira Dari Kemendikbud Untuk Seluruh Guru Honorer

BlogPendidikan.net
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengalokasikan anggaran rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 2021.

Anggaran yang disiapkan Kemendikbud sebesar Rp179 miliar untuk merekrut guru PPPK dari honorer. Namun, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak puas.

Sebab, anggaran tersebut tidak mengakomodir tenaga kependidikan. “Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) pada 14 September yang berlangsung tertutup, saya menanyakan langsung masalah tersebut. Kenapa hanya rekrutmen guru PPPK yang dianggarkan,” terang Fikri kepada JPNN.com, Rabu (16/9).

Selain itu, dia meminta Kemendikbud untuk menguraikan dari Rp179 miliar itu ada berapa guru baik honoror K2 maupun nonkategori yang direkrut.

Jangan sampai kebutuhan guru sekitar satu juta diisi sebagian besar oleh lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

“Kami mendesak agar kebutuhan guru diisi oleh seluruh honorer baik k2 maupun nonkategori. Selesaikan dulu guru honorer ini baru rekrut pelamar umum,” tegasnya.

Desakan Komisi X DPR ini, lanjutnya, akan dijawab pemerintah secara tertulis. Namun Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril memastikan rekrutmen PPPK 2021 akan digelar dan sudah dianggarkan. Rekrutmen guru PPPK ini akan diisi oleh guru honorer juga.

“Kami akan kawal ini agar guru-guru honorer K2 dan nonkategori bisa mendapatkan formasi PPPK terbanyak di 2021. Begitu juga tenaga kependidikan harus diakomodir,” tandasnya. (Sumber: jpnn.com)

Siap-siap, BLT Rp 600 Ribu Per Bulan Untuk Seluruh Tenaga Honorer

Admin 9/14/2020
Siap-siap, BLT Rp 600 Ribu Per Bulan Untuk Seluruh Tenaga Honorer

BlogPendidikan.net
- Kabar baik bagi tenaga honorer. Pemerintah berencana merancang program bantuan langsung tunai (BLT) kepada seluruh tenaga honorer.

Terkait besarannnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengungkapkan, tenaga honorer akan mendapatkan BLT sebesar Rp600.000 per bulan. 

Airlangga mengatakan pemerintah tengah membuat kajian lebih dalam untuk memberikan bantuan subsidi upah (BSU) untuk semua tenaga honorer.


"Terkait tenaga honorer, pemerintah membuat kajian dimana tenaga honorer juga akan diberikan bantuan," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin 14 September 2020, sebagaimana diberitakan Galamedianews.com dalam artikel, "Kabar Gembira!!! Seluruh Pegawai Honorer Bakal Dapat BLT Rp 600 Ribu per Bulan".

Ia mengatakan, saat ini sejumlah tenaga kerja honorer sudah mendapatkan BSU. Namun untuk sebatas mereka yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut, lanjut dia, bakal terus diperluas agar seluruh tenaga kerja honorer bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Karena sebagian kecil ada yang sudah mendapatkan bantuan dari data BPJS Ketenagakerjaan dan ini akan diarahkan ke seluruh tenaga honorer. Kita siapkan program dan detailnya," kata dia.


Dia menambahkan, pemerintah juga akan melanjutkan Program Kartu Prakerja bagi karyawan informal yang terdampak. Saat ini, sebanyak 5,6 juta sudah mendaftar untuk program tersebut hingga bulan September.

"Kartu Prakerja dibahas kemenkeu, dilihat potensi yang mana tenaga kerja informal yang terdampak. Saat ini ada 3,8 juta sudah mendaftar dan hingga September sudah mencapai 5,6 juta," jelasnya.***(Dicky Aditya/Galamedianews.com)

Pemerintah Memastikan, Seluruh Tenaga Honorer Akan Mendapatkan Bantuan Sosial

Admin 9/14/2020
Pemerintah Memastikan, Seluruh Tenaga Honorer Akan Mendapatkan Bantuan Sosial

BlogPendidikan.net
- Pemerintah sedang mengkaji untuk memastikan skema terbaik agar seluruh tenaga honorer mendapatkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19.

"Bapak Presiden meminta untuk dilakukan pendalaman, terkait untuk tenaga honorer, nah ini pemerintah akan lakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Rapat Terbatas 'Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional', (Melalui Video Conference), Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).

Airlangga mengatakan sampai sejauh ini sebagian kecil tenaga honorer ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kata dia, akan diarahkan bagi seluruh tenaga honorer untuk mendapatkan bantuan tersebut.


"Namun ini akan kami siapkan apakah itu program ataupun detailnya," katanya.

Tercatat sampai sejauh ini banyak laporan yang masuk bahwa tenaga honorer termasuk segmen masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta agar sejumlah program seperti kartu prakerja dibahas kembali dengan Kementerian Keuangan untuk melihat potensi-potensi yang ada.

"Karena banyaknya tenaga informal yang terdampak dan kartu prakerja sendiri hari ini sudah 3,8 juta per-September 5,6 juta yang tercapai," katanya.

(Sumber: merdeka.com)

Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

Admin 9/14/2020
Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

BlogPendidikan.net
- Ratusan orang guru yang berstatus tenaga honorer yang tersebar di 13 wilayah telah memperoleh tunjangan profesi guru senilai Rp 1,5 juta per orang. Tunjangan yang bersumber dari APBN ini, untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Jawa Barat, Rizki Safari Rakhmat, menyatakan, total ada 1.169 guru dengan merujuk Surat Keputusan Tunjangan Profesi No 1255. Sekitar 1.000 guru kini masih menanti tunjangan tersebut masuk ke rekening yang terhitung mulai Jumat (11/9) untuk pembayaran dari Januari hingga Juni.

“Sudah cair untuk guru honorer SMA, SMK, dan SLB negeri. Namun belum semuanya, baru ratusan orang yang sudah cair,” ujar Rizki saat dikonfirmasi Tribun via ponselnya, Minggu (13/9).

Menurutnya, belum semua tunjangan cair karena beberapa hal. Antara lain bank penerima berbeda, nomor rekening belum dibuatkan, hingga nama guru tak termasuk pada surat tersebut.

“Baru tahun ini terealisasi. Sebelumnya kami tak berharap lebih mendapatkan karena ada persyaratan yang sulit. Yaitu harus memiliki surat keputusan penugasan dari bupati, wali kota, hingga gubernur bagi guru non PNS mengajar di sekolah negeri,” kata Rizki.

Dia bilang, para guru honorer tak menyangka bakal mendapatkan tunjangan profesi sekaligus hingga Rp. 8.460.000 juta. “Setelah dipotong pajak negara, ternyata langsung mendapatkan untuk pembayaran dua triwulan sekaligus,” ujarnya.

Perjuangan panjang itu, kata Rizki, berkat dukungan berbagai pihak. “Tunjangan yang kami terima sangat bermanfaat dalam masa pandemi Covid-19. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami senantiasa bersyukur semua pihak yang terlibat,” katanya.

Mewakili para guru honorer, Rizki berjanji bakal menjaga komitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas ketika melaksanakan tugas sebagai guru. (*)

Artikel ini juga telah tayang di tribunjabar.id 

Tunjangan Insentif Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Cair Minggu Ini

Admin 9/09/2020
Tunjangan Insentif Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Cair Minggu Ini

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira bagi guru honor dan tenaga kependidikan di Palembang karena dalam waktu dua hari ke depan insentif agar segera cair. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Ahmad Zulinto, melalui instagram Palembang Darussalam, Rabu (9/9/2020).

Di dalam instagram tersebut, Zulinto menyampaikam bahwa dana insensif ini akan segera cair dalam kurun waktu dua hari kedepan Saat dihubungi, Zulinto membenarkan pernyatannya tersebut. Ia mengatakan insentif ini diberikan bagi guru non PNS atau honor serta tenaga kependidikan yang memiliki surat keputusan (SK) dari walikota.


"Insya Allah ini akan segera dicairkan dalam waktu 2 hari ke depan, pencarian tunjangan insentif ini akan ditransfer melalui rekening bank masing-masing," jelasnya. Ia mengatakan, dari hasil dari diskusi dengan walikota Palembang, Sekda, BPKAD diputuskan untuk mencairkan insentif bagi guru dan tenaga kependidikan non PNSD ini.

"Alhamdulillah dari hasil diskusi ini bahwa Walikota Palembang Bapak Harnojoyo sudah menyetujui untuk segera dicairkan insentif guru dan tenaga kependidikan honorer selama tujuh bulan," ujar Zulinto. Zulinto juga memohon maaf kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan honorer atas keterlambatan pembayaran insentif ini.

Karena memang kondisi keuangan Pemkot pada belum memungkinkan.

"Alhamdulillah dua hari kedepan insya Allah semua akan terpenuhi, karena Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah ditanda tangani dan telah selesai, Dinas pendidikan kota Palembang tinggal mentranafer ke rekening guru dan tenaga kependidikan masaing masing," ujarnya singkat.

Sementara itu, Dian, salah satu guru honor di kota Palembang mengaku lega dengan adanya kabar gembira tersebut. "Ya, saja juga baru dapat kabar di grup WA melihat tayangan pernyataan dari Kepala Dinas. Alhamdulilah senang sekali," jelasnya.


Ia mengaku memang sudah lama menunggu dana ini cair apalagi ditengah pandemi ini banyak sekali kebutuhan yang harus dikeluarkan. "Selama ini mencukupi kebutuhan sehari-hari ya kadang pinjam koperasi. Dengan cairnya ini setidaknya sedikit lega," beber dia.

Hal yang sama juga diungkapkan Yulinar, Guru honorer yang mengajar di SDN 226 Palembang ini mengaku, kalau dana insentif itu memang sudah lama ditunggu-tunggu cairnya.

"Alhamdulillah wasyukurillah, akhirnya insentif akan segera cair, selama insentif belum cair kami mencukupi kebutuhan sehari hari dengan cari pinjaman, terutama untuk kebutuhan anak sekolah yang tidak boleh tidak harus disegerakan, "ujarnya

Dengan cairnya insentif ini kata Yulinar sungguh melegakan hati kami yang selama ini kami tunggu tunggu.

"Mewakili teman teman saya menyampaikan terimakasih kepada walikota, Palembang H. Harnojoyo, dan Kepala Dinas Kota Palembang Ahmad zulinto, yang telah memberi perhatian kepada kami guru dan staf honorer," ucapnya.

Artikel ini juga telah tayang di sripoku.com