Showing posts with label Kemendikbud Ristek. Show all posts
Showing posts with label Kemendikbud Ristek. Show all posts

Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru

Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru

BlogPendidikan.net
- Pemutihan bagi guru-guru yang belum tersertifikasi untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), menjadi kabar yang membahagiakan. Lantas bagaimana skema tunjangan profesi guru?

Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru.

Kabar tentang tunjangan profesi guru (TPG) terus dicari banyak orang. 

Isu hangat ini ramai dibicarakan usai Kemendikbud Ristek mengunggah draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam draf RUU Sisdiknas yang dirilis Agustus 2022, tak ada pasal atau ayat yang menyinggung soal tunjangan profesi guru. 

Hal ini tentu berbeda dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di sana jelas tertera pada Pasal 16 tentang tunjangan profesi guru.

Menurut UU 14/2005, tunjangan profesi guru bisa didapatkan oleh guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. 

Adapun untuk mendapatkan sertifikasi itu, seorang guru harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jangka waktu 2 semester.

Tak hanya guru berstatus PNS yang mendapatkan tunjangan profesi guru, seorang guru sekolah swasta pun bisa mendapatkan TPG asal sudah sertifikasi.

Oleh karena itu tak heran jika tidak adanya pasal tentang tunjangan profesi guru di Sisdiknas menjadi kontroversi.

Namun, Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo menjelaskan, RUU Sisdiknas sebenarnya akan menguntungkan guru.

Skema Baru Tunjangan Profesi Guru.

Ada skema baru tunjangan profesi guru, baik untuk guru PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Tak perlu lagu sertifikasi dan PPG, yang harus antre lama, untuk mendapatkan TPG.

Adapun skema baru untuk guru PNS, tunjangan profesi guru akan diberikan sesuai dengan UU ASN dan UU Ketenagakerjaan.

Sementara untuk guru di sekolah swasta, sebagai ganti tunjangan profesi guru, pemerintah menaikkan bantuan operasional sekolah (BOS) agar sekolah bisa menggaji lebih tinggi.

Namun untuk guru yang terlanjur mendapat sertifikasi tetap akan diberi TPG hingga masa pensiun tiba.

Skema baru tunjangan profesi guru itu bisa saja berlaku jika RUU Sisdiknas disahkan.

Dan jika diterapkan, Anindito mengatakan ada 1,6 juta orang guru yang sudah mengajar bisa langsung mendapatkan tunjangan profesi guru tanpa PPG dan sertifikasi.

"Guru-guru yang sudah mengajar tetapi belum sertifikasi akan diputihkan kewajibannya dan langsung mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang layak," kata Anindito dikutip dari Antara, Agustus 2022.

Meski begitu, Kemendikbud Ristek akan terus memperbaiki draf RUU Sisdiknas yang merupakan RUU usulan pemerintah.

Demikian tentang Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru, untuk mendapatkan hak tunjangan profesi guru (TPG).

 

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Ini Penjelasan Lengkap Rancangan UU Sisdiknas (RUU Sisdiknas) dan Perubahannya

Ini Penjelasan Lengkap Rancangan UU Sisdiknas (RUU Sisdiknas) dan Perubahannya

BlogPendidikan.net
- RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikatakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril melalui Taklimat Media secara virtual, Senin (29/8)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mendorong diberikannya penghasilan layak bagi semua guru.

Ada beberapa point penting dalam RUU Sisdiknas yang membahas tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan point tersebut yaitu:

Pengaturan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan perlu memperjelas perbedaan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Definisi pendidik dalam angka 6 Pasal 1 UU Sisdiknas sebagai bagian dari kelompok tenaga kependidikan menyebabkan kesulitan merumuskan peraturan turunan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan, padahal dalam pelaksanaannya tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan sangat berbeda. 

Selain itu, walaupun UU Sisdiknas mengatur bahwa pendidik dapat disebut sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain, saat ini hanya guru dan dosen yang menerima tunjangan-tunjangan tambahan seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen. 

Pada kenyataannya, banyak pendidik di luar sebutan guru dan dosen yang menjalankan tugas yang sama dengan guru dan dosen, namun tanpa menerima tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen. Maka perlu mengkaji kembali pengaturan  definisi, pengelompokkan, serta hak dan kewajiban berbagai jenis pendidik untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan terhadap pendidik yang menjalankan tugas yang sama.

Adapun perubahan dalam RUU Sisdiknas sebagai berikut:

UU Sisdiknas Saat ini:
  • Banyak kategori pendidik yang menjalankan tugas seperti guru namun tidak diakui sebagai guru, contohnya: konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator.
  • Guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV.
  • Hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi.
  • Belum adanya kode etik guru yang berlaku secara nasional, sehingga guru yang melakukan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di satu organisasi profesi bisa pindah ke sekolah dan organisasi profesi lain.
Perubahan Yang Diusulkan dalam RUU Sisdiknas:
  • Pendidik terdiri atas guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan. Dengan penyederhanaan kategori pendidik, individu yang menjalankan tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan akan diakui sebagai guru. Dengan demikian, pendidik PAUD 3-5 tahun, pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal akan masuk ke dalam kategori guru.
  • Penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bagi guru yang sudah mengajar saat UU terbit namun belum mengikuti atau belum lulus dari PPG, dapat tetap mengajar.
  • Pemisahan pengaturan sertifikasi dan pengaturan penghasilan guru. Sertifikat pendidik dari PPG merupakan prasyarat menjadi guru untuk calon guru baru. Akan tetapi, bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikasi, berhak untuk langsung mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam UU ASN dan UU Ketenagakerjaan.
  • Guru wajib memenuhi kode etik guru. (1) Kode etik guru nasional disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menteri. (2) Kode etik guru di tingkat organisasi profesi guru ditetapkan oleh organisasi masing-masing dan paling sedikit memuat kode etik nasional.
 

Berikut penjelasan Rancangan Undang-Undang Sisdiknas (RUU Sisdiknas):

Paparan RUU Sisdiknas >>> LIHAT DISINI
Naskah Akademik RUU Sisdiknas >>> LIHAT DISINI
Naskah RUU Sisdiknas >>> LIHAT DISINI

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Ini Penjelasan Tentang Pemutihan Bagi Guru Yang Belum Sertifikasi

Penjelasan Tentang Pemutihan Bagi Guru Yang Belum Sertifikasi

BlogPendidikan.net
- Kemendikbudristek menyatakan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) memungkinkan 1,6 juta pendidik di sekolah negeri dan swasta yang belum mengikuti atau lulus sertifikasi guru bisa langsung memperoleh tunjangan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo memaparkan RUU Sisdiknas mengatur pendidik yang sudah mengajar tetap bisa menjalankan tugasnya meski belum ikut atau lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 144 (c) yang berbunyi semua orang yang belum mengikuti atau belum lulus dari Pendidikan profesi guru, sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat tetap mengajar pada Satuan Pendidikan bersangkutan.

Data Kemendikbudristek menunjukkan ada sekitar 1,6 juta pendidik yang belum dapat atau lulus sertifikasi guru. "Jadi ini semacam pemutihan bagi guru yang sudah ada dalam sistem tidak harus ikut antre PPG," ujar pria yang akrab disapa Nino itu dalam wawancara khusus seperti dikutip dari detikEdu, Kamis (01/8/2022).

Lalu, bagaimana dengan penghasilan para pendidik yang tidak mendapat tunjangan profesi guru karena belum dapat sertifikasi guru tersebut? Nino mengatakan, pasal 105 huruf (a) RUU Sisdiknas menyebut dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya penghasilan guru ASN non sertifikasi akan diatur sesuai UU ASN. Menurut Nino, guru-guru ASN otomatis mendapatkan peningkatan tunjangan fungsional. "Kalau RUU (Sisdiknas)ini dan PPnya disahkan guru-guru tidak harus antre PPG tapi bisa langsung mendapatkan peningkatan penghasilan," katanya.

Nino menyambung, "Tadinya (guru) antre bertahun-tahun tidak tahu kapan dapat PPGnya, tidak tahu kapan dapat sertifikasi dan tunjangannya. (Nantinya) bisa segera mendapatkan kenaikan penghasilan melalui tunjangan fungsional."

Sementara itu, guru non-ASN akan mendapatkan penyesuaian upah sesuai UU Ketenagakerjaan. Mekanismenya bisa melalui peningkatan bantuan operasional sekolah untuk sekolah swasta yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. BOS ini akan disalurkan melalui masing-masing yayasan. "Jadi guru swasta juga tidak perlu antre PPG. Ini sekaligus memberdayakan yayasan-yayasan swasta," ujar Nino.

Apa Itu Pemutihan untuk Guru yang Belum Sertifikasi

Nino menjelaskan, sertifikasi pada dasarnya diterapkan untuk mengatur kualitas. Sebelum mengajar, guru seharusnya sudah tersertifikasi. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sementara itu, ada antrean 1,6 juta guru yang butuh sertifikasi.

Di sisi lain, sertifikasi guru umumnya hanya menelurkan sekitar 80.000 guru tersertifikasi per tahun. Ini artinya, ada antrian sekitar 20 tahun agar guru di Indonesia tersertifikasi. Perhitungan ini di luar guru yang belum lulus sertifikasi dan calon guru yang diperlukan untuk menggantikan guru yang hendak pensiun.

"1,6 juta terlanjur, nah ini pilah sulit, tapi pilihan baiknya diputihkan," kata Nino.

"Karena jika mau dua-duanya [kualitas dan kesejahteraan jalan bersamaan], nanti malah semuanya suffer, kesejahteraannya tertunda.

Nino mengatakan, berangkat dari kondisi yang tidak memungkinkan meminta guru meningkatkan kualitas sementara kesejahteraannya tidak terpenuhi, dibutuhkan undang-undang yang mengaturnya.

"Mekanisme di UU sekarang tidak menguntungkan kualitas dan kesejahteraan guru. Karena itu, perlu diubah undang-undangnya," kata Nino.

"Misal pilih peningkatan kualitas, antrinya [PPG] jadi lama. Jadi kewajiban PPG-nya [guru yang sudah mengajar] diputihkan, ditingkatkan kesejahteraannya, lalu baru minta tingkatkan kualitas, ini lebih feasible dilakukan," sambungnya.

Meningkatkan Kualitas Guru lewat Sertifikasi Daljab dan Pelatihan

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang mengatakan, sertifikasi yang tidak kunjung selesai dan rencana pemutihan kini disiasati dengan pelatihan setiap tahun untuk menjaga peningkatan kualitas pendidik.

"Besar hati diakui bahwa sertifikasi tidak bisa semuanya," kata Chatarina.

"UU tahun 2005, pada 2006 logikanya semuanya bersertifikat, tapi enggak, kan. Jadi tidak selesai-selesai. Kualitas guru profesional tetap perlu ditingkatkan karena terus ada tantangan berbeda tiap tahunnya, jadi tiap tahun ditingkatkan kualitas lewat pelatihan, tidak hanya lewat sertifikasi," sambungnya.
Chatarina menambahkan, langkah cepat yang tengah dijalankan juga memproses sertifikasi lewat guru penggerak. Dalam hal ini, ada pengakuan Dalam Jabatan sebagai seorang profesional.

"Langkah percepatan yang dilakukan, kita aproses dengan adanya guru penggerak agar Daljab-nya lebih cepat untuk dapat sertifikasi, Daljab ini agar percepat sertifikat Daljab. Ada mekanisme rekognisi Daljab sebagai seorang profesional," jelas Chatarina.

Senada dengan Chatarina, Nino menambahkan, mekanisme pemutihan dan sertifikasi lewat guru penggerak juga mempercepat terwujudnya niat untuk mensejahterakan pendidik.

"Jadi Seolah sudah memenuhi syarat sertifikasi. Kita akui berbesar hati bahwa sertifikasi belum selesai, tapi kalau tidak ada kesejahteraan, kualitas juga enggak," pungkasnya.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Nadiem Makarim: PPG Diputihkan Untuk Guru ASN Yang Belum SERDIK, Tunjangan Ditingkatkan

Kabar Gembira Nadiem Makarim: PPG Diputihkan Untuk Guru ASN Yang Belum SERDIK, Tunjangan Ditingkatkan

BlogPendidikan.net
- Sesuai 
RUU Sisdiknas, yang menjadi pembahasan dikalangan para guru dengan menghilangkan penjabaran tentang tunjangan profesi guru, menjadi pertanyaan besar bagi sebagian besar guru-guru Indonesia. 

Pasalnya dalam RUU tersebut menghilangkan penjabaran tentang tunjangan penghasilan guru yaitu TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang telah mendapatkan Sertifikat Pendidik. Mungkin penjelasan dibawah ini adalah jawabannya dari semua praduga yang berkembang.

Seperti dikutip dari jpnn.com menjelaskan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan guru aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK tidak perlu menunggu sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan.

Guru ASN, baik PNS dan PPPK yang belum beserdik tetap akan diberikan tunjangan sesuai aturan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hal itu sesuai dengan ketentuan di dalam RUU Sisdiknas yang diklaim berpihak kepada guru karena mengatur peningkatan kesejahteraan bagi pendidik.

"RUU Sisdiknas ini sangat baik dan berpihak kepada guru. Yang belum beserdik akan mendapatkan peningkatan tunjangan tanpa harus menunggu lama mengikuti pendidikan profesi guru (PPG)," terang Mas Nadiem dalam rapat kerja Komisi X DPR RI.

Dia menegaskan kewajiban PPG hanya untuk guru baru, sedangkan pendidik yang sudah bekerja tidak perlu menggunakan serdik untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan.

"PPG diputihkan untuk guru ASN yang belum beserdik. Mereka bisa mendapatkan peningkatan tunjangan sebagaimana diatur dalam UU ASN," tegasnya.

Pemerintah juga terus berupaya memberikan penghasilan yang layak kepada semua guru melalui perubahan mekanisme pemberian tunjangan yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Hal itu berbeda dengan mekanisme pemberian tunjangan yang diatur di dalam UU Guru dan Dosen yang menjadi penghambat bagi banyak guru untuk mendapat penghasilan layak.

Menurut Nadiem, pemberian tunjangan profesi kepada guru setelah yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik seperti saat ini, ternyata menjadi penghambat upaya pemerintah memberikan penghasilan yang layak bagi semua pendidik.

"Guru-guru harus menunggu antrean sertifikasi yang panjang untuk bisa mendapatkan tunjangan," ujar Mas Nadiem. Dia juga menuturkan bahwa sertifikasi dan pemberian tunjangan sebenarnya memiliki dua tujuan yang berbeda.

Sertifikasi merupakan mekanisme untuk menjamin kualitas, sedangkan tunjangan merupakan cara meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun, karena sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, saat ini masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapat penghasilan layak. "Dengan konsep yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas, ke depan sertifikasi hanya berlaku untuk calon guru baru," ucapnya.

Nadiem menyebut para guru yang sudah mengajar, tetapi belum sertifikasi akan diputihkan kewajibannya dan langsung mengikuti mekanisme dalam UU ASN, dan UU Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Dia memaparkan mekanisme umum penentuan penghasilan yang layak sebenarnya sudah diatur di dalam UU ASN dan UU Ketenagakerjaan. Mekanisme spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan guru akan diatur melalui peraturan pemerintah yang dimandatkan oleh RUU Sisdiknas.

Dengan mekanisme tersebut, baik guru berstatus ASN maupun non-ASN akan lebih cepat mendapatkan penghasilan yang layak.

Sesuai UU ASN, guru PNS maupun PPPK akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional. Besaran penghasilan akan lebih tinggi dari pendapatan yang diterima saat ini.

Untuk guru non-ASN akan mendapatkan penghasilan yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya.

"Pemerintah tetap hadir melalui BOS bagi sekolah swasta untuk membantu yayasan pendidikan membayarkan penghasilan yang layak bagi pendidiknya. Jumlah BOS juga akan ditingkatkan," tutur Menteri Nadiem Makarim.

Demikian informasi ini tentang RUU Sisdiknas: PPG Diputihkan Untuk Guru ASN Yang Belum SERDIK, Tunjangan Ditingkatkan, Semoga bermanfaat.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

KemendikbudRistek: Kurikulum Merdeka Tidak Boleh Dipaksakan, Sekolah Punya 3 Opsi Pilihan

KemendikbudRistek: Kurikulum Merdeka Tidak Boleh Dipaksakan, Sekolah Punya 3 Opsi Pilihan

BlogPendidikan.net
 - Kemendikbudristek melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Setditjen Diksi) Wartanto meluruskan isu terkait dengan Kurikulum Merdeka yang harus diterapkan pada tahun ajaran 2022/2023.

Wartanto menekankan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan. Sebab, penerapan Kurikulum Merdeka di setiap satuan pendidikan bergantung pada kesiapan dan kondisi sekolah tersebut.

"Oleh karena itu, Kemendibudristek telah menyiapkan tiga kurikulum, yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Sekolah dapat memilih kurikulum mana yang sesuai dengan kondisi sekolah," jelasnya, dikutip dari laman resmi Kemdikbud, Jumat (29/7/2022).

Penerapan Kurikulum Merdeka Tidak Wajib

Lebih lanjut Wartanto menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun pemerintah daerah (pemda) juga tidak boleh menekan sekolah untuk menggunakan jenis kurikulum tertentu.
"Itu tidak diwajibkan karena semuanya tergantung kondisi sekolah. Pemda hanya wajib mendorong kepala sekolah dan guru untuk melakukan refleksi kesiapan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Penerapan Kurikulum Mereka tidak menunjukkan kinerja daerah. Penerapan Kurikulum Merdeka semata berdasar kesiapan dan kondisi sekolah," jelasnya.

Namun, Wartanto juga mendorong agar satuan pendidikan segera menggeser paradigma pembelajaran supaya lebih maju dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurutnya, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum sekolah yang mengacu pada pertumbuhan bakat dan minat peserta didik.

Dengan kurikulum ini, peserta didik dapat memilih pelajaran yang ia kehendaki sesuai minat dan bakatnya dengan pendekatan pembelajaran pembelajaran berbasis proyek atau project base learning (PBL).
"Dengan pendekatan ini, masa depan anak didik tidak ditentukan sekolah, tapi oleh anak itu sendiri," tekan Wartanto.

Keunggulan dari Kurikulum Merdeka

Sesditjen Diksi menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan dalam pembelajaran yang berorientasi pada murid, yakni:
  1. Kurikulum Merdeka lebih sederhana dan mendalam, artinya kurikulum ini hanya berfokus pada materi yang esensial untuk tumbuh kembang depan anak didik.
  2. Kurikulum lebih merdeka karena tidak ada jurusan pada siswa Sekolah Menengah Atas. Sebaliknya, peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya.
  3. Kurikulum Merdeka lebih relevan dan interaktif, pembelajaran dilakukan melalui berbagai kegiatan berbasis proyek di dalam kelas.
Guru juga diberikan keleluasaan dalam mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik.

Ia mencontohkan, di pembelajaran bidang pertanian, peserta didik tingkat PAUD diajarkan mengenal tanaman. Sementara itu, anak didik di tingkat SMP sudah diajarkan cara menanam.

"Artinya, pembelajaran itu sesuai dengan fase peserta didik," ujar Wartanto.

Dengan demikian, peserta didik mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan saat lulus sekolah, seperti bekerja dalam kelompok dan menghasilkan suatu karya.

Solusi dan Kendala Penerapan Kurikulum Merdeka

Untuk mempermudah siswa, guru, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek meluncurkan platform Merdeka Mengajar.
Wartanto menuturkan bahwa platform Merdeka Mengajar ini tak hanya bisa membantu guru ketika mengalami kesulitan dalam implementasi Kurikulum Merdeka, tetapi juga dapat mengambil materi pembelajaran.

"Ayo, para guru, manfaatkan platform Merdeka Mengajar. Di sana ada banyak materi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam pembelajaran," tuturnya.

Bagi sekolah yang sudah mengajukan diri atau mendaftar untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek menyiapkan tiga jalur yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

1. Jalur Kurikulum Merdeka Belajar Mandiri

Jalur ini tidak ada bimbingan teknis. Kemendikbudristek hanya mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan komunitas belajar di berbagai wilayah untuk menjadi ruang berdiskusi dan berkonsultasi.

2. Jalur Kurikulum Merdeka Berubah

Di jalur ini, sekolah dapat menerapkan kurikulum 2013, tetapi juga dapat memasukan sebagian unsur Kurikulum Merdeka.

3. Jalur Kurikulum Merdeka Berbagi

Sekolah dapat menyusun bahan ajar sendiri dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Sebagai informasi, Kemdikbudristekdikti juga mempersilakan sekolah yang tidak memiliki fasilitas apapun untuk tetap bisa menggunakan Kurikulum Merdeka, asalkan satuan pendidikan siap secara sukarela.

Sumber: www.detik.com tautan https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6205970/sekolah-punya-3-opsi-kemdikbud-kurikulum-merdeka-tidak-boleh-dipaksakan

Heboh Berita, Tunjangan Profesi Guru Dihapus di Tahun Ajaran Baru, Berikut Penjelasan Kemendikbud Ristek

Heboh Berita, Tunjangan Profesi Guru Dihapus di Tahun Ajaran Baru, Berikut Penjelasan Kemendikbud Ristek

BlogPendidikan.net
- Heboh berita tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dihapus pada tahun ajaran baru dan seperti apa penjelasan KemendikbudRistek? Simak penjelasannya berikut ini.

Menurut agenda KemdikbudRistek dalam Kepmendikbud Nomor 56/M/2022, Kurikulum Merdeka Belajar akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2022/2023 tepatnya pada Juli 2022.

Pemberlakuan Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pilihan dari pengembangan kurikulum selain Kurikulum 2013 secara utuh dan Kurikulum 2013 yang disederhanakan.

Rencana dari KemdikbudRistek Kurikulum Merdeka Belajar akan diberlakukan secara bertahap, yakni tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jika Kurikulum Merdeka Belajar mulai diberlakukan pada Juli 2022, benarkah pada tahun ajaran baru 2022/2023 tunjangan sertifikasi guru dihapus?
Isu tunjangan sertifikasi guru dihapus terkait dengan berkurangnya beban kerja guru PNS akibat diterapkannya Kurikulum Merdeka Belajar. Padahal salah satu kriteria untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru bagi PNS adalah terpenuhinya beban kerja guru.

Penjelasan Kemendikbud Ristek Terkait Tunjangan Profesi Guru Dihapus di Tahun Ajaran Baru

Salah satu syarat atau kriteria guru PNS untuk menjadi penerima Tunjangan Sertifikasi Guru atau Tunjangan Profesi Guru adalah memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kurikulum Merdeka Belajar diagendakan akan mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2022/2023 pada Bulan Juli 2022 dan merupakan sebuah kurikulum pilihan dari pengembangan kurikulum selain Kurikulum 2013 secara utuh dan Kurikulum 2013 yang disederhanakan.

Struktur Kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru 2022/2023, terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler, projek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler.
Jam Pelajaran (JP) di Kurikulum Merdeka Belajar menjadi lebih sedikit dibanding Kurikulum 2013, sehingga beban kerja guru pun menjadi berkurang.

Padahal beban kerja guru di Kurikulum Merdeka Belajar minimal 24 Jam Tatap Muka (JTM) dalam sepekan, kecuali bagi guru pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus.

Jika beban kerja guru PNS berkurang, maka syarat atau kriteria untuk menjadi penerima Tunjangan Sertifikasi Guru atau Tunjangan Profesi Guru menjadi tidak terpenuhi.

Lantas benarkah pada tahun ajaran baru 2022/2023 tunjangan sertifikasi guru dihapus?

Menurut Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dari Kemdikbud, tidak ada perubahan total JP antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar jika memang mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2022/2023.

Di Kurikulum Merdeka Belajar JP untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk dua kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Adapun profil pelajar Pancasila, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri.

Jadi, jika dihitung JP kegiatan pembelajaran intrakurikuler saja maka seolah JP Kurikulum Merdeka Belajar menjadi lebih sedikit dibanding Kurikulum 2013. Padahal selisih JP tersebut dialokasikan untuk projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Jika beban kerja guru dari JP kegiatan pembelajaran intrakurikuler belum mencapai 24 Jam Tatap Muka (JTM) dalam sepekan akibat penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru 2022/2023, maka beban kerja guru akan tetap dihitung telah mencapai 24 JTM dalam sepekan karena JP projek penguatan profil pelajar Pancasila juga dihitung sebagai beban kerja guru.
Mengapa projek penguatan profil pelajar Pancasila dipisah dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler?

Projek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik karena di dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila siswa diharapkan dapat menggali masalah nyata di lingkungan sekitar dan dapat memecahkan masalah tersebut.

Demikian informasi tentang Tunjangan Profesi Guru Dihapus di Tahun Ajaran Baru, semoga penjelasan diatas tidak meresahkan lagi Bapak/Ibu guru yang telah memperoleh TPG selama bertahun-tahun.

Kemendikbud Ristek: Guru Honorer Yang Lulus PG 2021 Menjadi Prioritas 1 Pendaftaran PPPK 2022 Tanpa Tes

Kemendikbud Ristek: Guru Honorer Yang Lulus PG 2021 Menjadi Prioritas 1 Pendaftaran PPPK 2022 Tanpa Tes

BlogPendidikan.net
- Sesuai Permenpan RB Nomor 20 tahun 2022 yang membahas tentang pengadaan PPPK tahun 2022 untuk jebatan fungsional guru. Yang termasuk dalam prioritas bagi pelamar yang lulus Passing Grade (PG) tahun 2021. 

Penjelasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berjanji akan kembali membuka pengadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022.

Hal tersebut menindaklanjuti penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 yang disahkan pada Senin (23/5/2022) lalu.

Menteri Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan guru honorer pada pengadaan PPPK 2022.
"Yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru PPPK tahun 2022 adalah guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru tahun 2021," ujarnya, dikutip dari laman Kemendikbud.

Berdasarkan PermenPANRB Pasal 5 ayat 2, kriteria yang dimaksud oleh Nadiem adalah pelamar prioritas I dalam PPPK 2022. Guru honorer yang menjadi prioritas 1 ini bisa mendaftar PPPK 2022 tanpa melalui tes.

Tidak perlu tes

Mengacu pada PermenPANRB Nomor 20 pasal 32 ayat 1, pelamar prioritas 1 akan menggunakan hasil Seleksi Tahun 2021 untuk mengikuti pengadaan PPPK 2022. "Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil Seleksi Tahun 2021," tulis ayat itu.

Seleksi kompetensi tersebut terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II.

Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi.
Kesempatan bagi 193.954 guru

Sebelumnya, Nadiem menyebutkan sebanyak 193.954 dinyatakan lolos pada seleksi ASN PPPK tahun 2021. Namun, mereka tidak mendapatkan formasi di tahun tersebut. Oleh karena itu, Nadiem berjanji bahwa pengadaan PPPK 2022 nanti akan memprioritaskan seluruh 193.954 peserta tersebut.

“Pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi ASN PPPK tahun ini,” terangnya. Pembukaan lowongan PPPK 2022 Belum ada tanggal pasti mengenai pembukaan lowongan PPPK 2022.

Kendati demikian, PermenPANRB Nomor 20 pasal 32 pasal 21 menyebutkan, lowongan PPPK 2022 akan dilaksanakan selama 15 hari melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN.

Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dahulu.

Berikut pelamar atau pendaftar PPPK 2022 yang termasuk ke dalam prioritas I:
  1. Tenaga Honorer Kategori (THK-II) yang memenuhi
  2. Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK 2021 Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK 2021
  3. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK 2021
  4. Guru swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK 2021.
Diberikan Kesempatan Bagi 193.954 Guru Honorer Yang Lolos PG 2021

Sebelumnya, Nadiem menyebutkan sebanyak 193.954 dinyatakan lolos pada seleksi ASN PPPK tahun 2021. Namun, mereka tidak mendapatkan formasi di tahun tersebut. Oleh karena itu, Nadiem berjanji bahwa pengadaan PPPK 2022 nanti akan memprioritaskan seluruh 193.954 peserta tersebut.
“Pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi ASN PPPK tahun ini,” terangnya. Pembukaan lowongan PPPK 2022 Belum ada tanggal pasti mengenai pembukaan lowongan PPPK 2022.

Kendati demikian, PermenPANRB Nomor 20 pasal 32 pasal 21 menyebutkan, lowongan PPPK 2022 akan dilaksanakan selama 15 hari melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN. 

"Pengumuman lowongan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender," bunyi PermenPANRB. Pada pembukaan PPPK 2022 nanti, pelamar hanya dapat melamar di satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. 

Apabila, peserta melamar lebih dari ketentuan tersebut dengan menggunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda, maka dinyatakan gugur.

Demikian artikel tentang Guru Honorer Yang Lulus PG 2021 Menjadi Prioritas 1 Pendaftaran PPPK 2022 Tanpa Tes, semoga bermanfaat dan memberikan penjelasan bagi Guru Honorer yang masuk dalam prioritas PPPK tahun 2022.

Kampus Mengajar Angkatan 4 Dibuka, Berapa Kuotanya, Jadwal dan Cara Pendaftarannya

Kampus Mengajar Angkatan 4 Dibuka, Berapa Kuotanya, Jadwal dan Cara Pendaftarannya

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) resmi membuka pendaftaran untuk program Kampus Mengajar Angkatan 4. Periode pendaftaran akan berlangsung mulai Rabu 25 Mei 2022, sampai 5 Juni 2022 mendatang. 

Pada tahun ini, Kemendikbudristek membuka kesempatan bagi 15.000 mahasiswa untuk ikut bergabung menjadi peserta program Kampus Mengajar Angkatan 4 yang akan diterjunkan ke 3.000 SD dan SMP di seluruh Indonesia. 

“Melalui program ini, kami berharap agar mahasiswa mampu memberikan transfer ilmu dan inspirasi kepada para siswa di sekolah untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. 

Kesempatan ini juga bisa menjadi momen di mana mahasiswa bisa melihat keberagaman budaya di Indonesia selama satu semester penuh,” tutur Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam, melalui siaran pers.

Ia memaparkan, program Kampus Mengajar dirancang sebagai salah satu bentuk aktivitas pembelajaran di luar kelas bagi mahasiswa dengan tujuan memberikan solusi bagi dua permasalahan pendidikan secara simultan. 

Solusi pertama berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi di satuan pendidikan dasar. Kedua, sebagai ‘latihan’ bagi mahasiswa untuk menyiapkan kariernya setelah tamat dari perguruan tinggi. 

Sejak diluncurkan pada tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, program Kampus Mengajar sudah menurunkan lebih dari 55.000 mahasiswa yang tersebar di berbagai sekolah di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah tersebut telah didistribusikan melalui pelaksanaan Kampus Mengajar angkatan perintis pada 2020, Kampus Mengajar Angkatan 1 dan 2 pada 2021, serta Kampus Mengajar Angkatan 3 yang saat ini masih dalam periode penugasan. 

Animo mahasiswa terhadap program ini sangat besar yang dibuktikan dengan tingginya angka pendaftaran di setiap pembukaan program. Tercatat, sebanyak 33.000 mahasiswa ikut mendaftar sebagai peserta pada Kampus Mengajar Angkatan 1 yang kemudian diseleksi menjadi 15.000 peserta. 

Selanjutnya, melalui Kampus Mengajar Angkatan 2, sebanyak 21.710 mahasiswa terpilih diterjunkan ke SD dan SMP di seluruh penjuru Indonesia. Berikutnya, sebanyak 16.736 mahasiswa dipilih dari 40.000 lebih pendaftar pada program Kampus Mengajar Angkatan 3.

Tingginya angka pendaftar berbanding lurus dengan tingkat kepuasan peserta terhadap program Kampus Mengajar. Hal ini disampaikan Plt. Direktur Belmawa Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Kiki Yuliati, dalam Sosialisasi Program Kampus Mengajar Angkatan 4 bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) seluruh Indonesia. 

“Dari 36.000 peserta Kampus Mengajar di tahun 2021, sebanyak 93,7 persen mahasiswa menyatakan puas terhadap pelaksanaan Program Kampus Mengajar. Dari jumlah tersebut, 94,3 persen peserta juga berpendapat bahwa program Kampus Mengajar patut direkomendasikan untuk diikuti oleh mahasiswa lainnya,” ujar Kiki.

Merujuk hasil evaluasi Program Kampus Mengajar pada 2021, dari 36.000 peserta program, sebanyak 94,8 persen mahasiswa merasakan adanya peningkatan kemampuan teknis (hard skills) yang berkaitan dengan studi masing-masing.

Selain itu, 35,6 persen peserta juga menyatakan bahwa keikutsertaannya di program Kampus Mengajar membuat mereka siap dan percaya diri untuk melanjutkan rencana pasca lulus dari perguruan tinggi. 

Masyarakat dapat melihat informasi lebih lanjut tentang program Kampus Mengajar, melalui:

● Instagram Kampus Mengajar, @kampusmengajar 
● Laman MBKM Program Kampus Mengajar, https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar 
● Surat elektronik Kampus Mengajar, kampus.mengajar@kemdikbud.go.id.

Cara Pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 4

Pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 4 resmi dibuka pada 25 Mei 2022. Ada lowongan 15.000 peserta mahasiswa yang dibuka oleh Kemendikbudristek dalam program Kampus Mengajar 4. 

Rencananya belasan ribu mahasiswa tersebut akan dikirim ke 3.000 sekolah tingkat SD dan SMP di seluruh Indonesia. Hal ini melanjutkan kegiatan di program Kampus Mengajar sebelumnya. Sejak diluncurkan pada 2020, program Kampus Mengajar sudah menerjunkan lebih dari 55.000 mahasiswa ke ribuan sekolah di seluruh wilayah Indonesia. 

Puluhan ribu mahasiswa itu direkrut melalui program Kampus Mengajar angkatan perintis 2020, Kampus Mengajar angkatan 1 dan 2 pada 2021, dan Kampus Mengajar angkatan 3 yang saat ini masih dalam periode penugasan.

Data Kemendikbudristek menunjukkan tingginya minat mahasiswa untuk mengikuti program ini. Tercatat, sebanyak 33.000 mahasiswa mendaftar sebagai peserta di Kampus Mengajar angkatan 1, tetapi hanya 15.000 peserta yang lolos seleksi. 

Kemudian, melalui Kampus Mengajar angkatan 2, sebanyak 21.710 mahasiswa terpilih diterjunkan ke SD dan SMP di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, sebanyak 16.736 mahasiswa dipilih dari 40.000 lebih pendaftar pada program Kampus Mengajar angkatan 3. 

Program Kampus Mengajar dirancang sebagai salah satu bentuk aktivitas pembelajaran di luar kelas bagi mahasiswa dengan tujuan memberikan solusi bagi dua permasalahan pendidikan secara simultan. 

Solusi pertama berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi di satuan pendidikan dasar. Kedua, sebagai ‘latihan’ bagi mahasiswa untuk menyiapkan karier setelah lulus. 

Masih mengutip data Kemendikbudristek RI, hasil evaluasi Program Kampus Mengajar pada 2021 menunjukkan dari 36.000 peserta, 94,8 persen di antaranya mengaku mendapatkan peningkatan kemampuan teknis yang berkaitan dengan studi masing-masing. 

Jadwal Kampus Mengajar Angkatan 4 

Pendaftaran Kampus Mengajar angkatan 4 dibuka selama 12 hari, yakni dari 25 Mei hingga 5 Juni 2022. Sementara itu, kegiatan program ini akan berlangsung sampai tanggal 2 Desember 2022. 

Jadwal Kampus Mengajar Angkatan 4 adalah sebagai berikut:
  • Pendaftaran: 25 Mei - 5 Juni 2022 
  • Seleksi: 25 Mei - 30 Juni 2022 
  • Pengumuman hasil seleksi: 5 Juli 2022 
  • Pembekalan mahasiswa: 13-27 Juli 2022 
  • Pelepasan peserta: 28 Juli 2022 
  • Masa tugas peserta: 1 Agustus-2 Desember 2022 
  • Penarikan peserta: 2 Desember 2022. 
Syarat Pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 4 

Mengutip pengumuman di akun Instagram resmi Kampus Mengajar, berikut sejumlah persyaratan di pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 4 dari segi kriteria peserta serta dokumen yang harus diunggah oleh mahasiswa. 

1. Kriteria peserta mahasiswa 
  • Mahasiswa aktif S1 atau D3/D4 di PTN dan PTS 
  • PTS di bawah naungan Kemendikbudristek 
  • Mahasiswa minimal semester 4 di tahun ajaran 2022/2023 
  • Belum pernah diterima di Kampus Mengajar Perintis, dan Angkatan 1, 2, 3
  • Mahasiswa punya IPK minimal 3.00 (dari skala 4.00) 
  • Mahasiswa dari program studi terakreditasi. 
2. Syarat dokumen peserta mahasiswa 
  • Surat rekomendasi dari pimpinan kampus (sesuai format) 
  • Surat izin orang tua (sesuai format) 
  • Surat keterangan sehat 
  • Surat pakta integritas (sesuai format) 
  • Surat keterangan pengalaman mengajar/organisasi (tambahan) 
  • Sertifikat prestasi (tambahan) 
  • Link format dokumen persyaratan. 
Cara Pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 4 

Pendaftaran online untuk menjadi peserta (mahasiswa) di program Kampus Mengajar Angkatan 4 terdiri dari 2 tahap. Keduanya yakni pembuatan akun dan pendaftaran menjadi peserta Kampus Mengajar. 

Berikut ini detail tata cara mendaftar sebagai peserta mahasiswa dalam program Kampus Mengajar Angkatan 4. 

Tata Cara Daftar Akun Kampus Mengajar
  • Buka situs kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar 
  • Klik tombol "Daftar Sebagai Peserta" 
  • Akan muncul halaman login 
  • Jika belum punya akun, klik tombol "Daftar" 
  • Pilih peran sebagai "Mahasiswa" 
  • lalu klik tombol "Selanjutnya" 
  • Isi data untuk akun berupa alamat email dan kata sandi, lalu klik "Selanjutnya" 
  • Kata sandi minimal 8 karakter, memuat kombinasi huruf kecil-besar, dan angka 
  • Masukkan data peserta (Kampus, prodi, Nomor Induk Mahasiswa, NIK, Tanggal Lahir) 
  • Perguruan Tinggi dan Prodi merupakan Pilihan, jadi harus klik dari pilihan yang ada 
  • Centang kotak persetujuan Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi 
  • Lalu klik "Selanjutnya" Data akan disesuaikan dengan Data PDDIKTI 
  • Jadi, mahasiswa harus terdaftar di sistem PDDIKTI untuk dapat membuat akun 
  • Lakukan pengecekan apakah data sudah sesuai atau belum. 
  • Jika sudah, klik "Selanjutnya" 
  • Jika belum, mahasiswa bisa memeriksa data di PDDIKTI atau melapor ke perguruan tinggi 
  • Jika data benar, email aktivasi akan dikirim ke alamat email yang didaftarkan
  • Buka pesan di email dari noreply-kampusmerdeka 
  • Lalu, klik tautan yang ada di email untuk melakukan aktivasi akun 
  • Setelah melakukan aktivasi, akun sudah aktif dan bisa dipakai mendaftar Kampus Mengajar. 
Tata Cara Pendaftaran Peserta Kampus Mengajar

1. Buka situs kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar. 
2. Klik tombol "Daftar Sebagai Peserta." 
3. Login dengan email dan password yang didaftarkan saat buat akun. 
4. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman "Kampus Mengajar." 
5. Setelah itu, muncul halaman Registrasi yang terdiri dari beberapa form. 
6. Unggah Dokumen Wajib (Semua File dalam format PDF, ukuran maksimal 2 MB). 
7. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
  • Transkrip Nilai (Jika Mahasiswa telah mengunggah transkrip nilai sebelumnya di bagian ‘Lengkapi Dokumen’, data transkrip nilai akan otomatis terisi). 
  • Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS 
  • Surat Rekomendasi dari Perguruan Tinggi asal Mahasiswa (template tersedia) 
  • Surat Persetujuan Bermaterai dari orang Tua/Wali untuk ditempatkan di mana saja (template tersedia) 
  • Surat Pakta Integritas Bermaterai (template tersedia) 
  • Template bisa diunduh. Isi template sesuai instruksi, scan, lalu unggah. 
8. Jika mengunggah dokumen yang salah, Mahasiswa dapat menghapusnya dengan klik tombol "Hapus File," dan mengunggah kembali file baru atau mengganti dokumen dengan klik tombol "Ganti File."

9. Setelah melengkapi form dokumen wajib klik tombol "selanjutnya" untuk menyimpan dokumen yang telah diunggah dan melanjutkan ke halaman berikutnya.

10. Unggah Dokumen Pendukung. Setelah mengisi form Dokumen Wajib, selanjutnya Mahasiswa diarahkan untuk melengkapi form Unggah Dokumen Pendukung yang sifatnya optional, seperti dokumen Bukti Pengalaman Berorganisasi/Mengajar dan Sertifikasi Prestasi Mahasiswa.

11. Klik "Selanjutnya" untuk lanjut ke tahapan berikutnya. 

12. Jika mahasiswa telah melengkapi kontak pribadi sebelumnya di halaman profil maka informasi kontak pribadi dan alamat domisili akan otomatis terisi. Mahasiswa hanya perlu memeriksa dan dapat mengubahnya jika ada data yang belum sesuai.

13. Namun jika Mahasiswa belum melengkapi data profil, harus memasukkan data berikut: Informasi Kontak Pribadi diisi dengan Nomor Ponsel yang aktif Alamat Domisili (tempat tinggal saat ini hingga 6 bulan ke depan) Pilih Provinsi (ketika diklik akan muncul dropdown pilihan lokasi) Pilih Kota Kabupaten (ketika diklik akan muncul dropdown pilihan kota/kabupaten) Pilih Kecamatan (ketika di klik akan muncul dropdown pilihan kecamatan) Pilih Kelurahan (ketika di klik akan muncul dropdown pilihan kelurahan) Kode Pos diisi sesuai tempat tinggal sekarang Alamat diisi sesuai tempat tinggal sekarang Preferensi Provinsi Penempatan selain provinsi domisili Pilih Provinsi Penempatan (penempatan final akan ditentukan oleh panitia).

14. Jika sudah, klik tombol "Selanjutnya" 

15. Mahasiswa akan diarahkan untuk melengkapi Form Data Akademik. Untuk Data Perguruan Tinggi, Semester dan IPK sudah terisi otomatis. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengisi kolom berikut: Jurusan (ketika diklik akan muncul dropdown pilihan jurusan) Rumpun ilmu (ketika diklik akan muncul dropdown pilihan Rumpun ilmu). 

16. Setelah melengkapi form, klik tombol ‘Selanjutnya’ 

17. Kemudian, mahasiswa harus mengisi form kontak darurat. Jika mahasiswa telah melengkapi kontak darurat sebelumnya di halaman profil, maka informasi kontak darurat akan otomatis terisi. Mahasiswa hanya perlu memeriksa dan dapat mengubahnya jika ada data yang belum sesuai. 

18. Setelah melengkapi form klik tombol "Selanjutnya." 

19. Periksa kembali semua data yang telah dimasukkan dengan cara klik tombol yang tersedia di sebelah kanan data. Pastikan seluruh informasi sudah benar. Lalu, klik tombol "Selanjutnya." 

20. Beri checklist terhadap Pernyataan Kesanggupan dan Komitmen. Mahasiswa harus membaca, memahami, menerima, dan menyetujui semua Pernyataan Kesanggupan dan Komitmen dalam program Kampus Mengajar. 

21. Setelah itu, klik "Daftar" untuk mengirim semua data dan mengirim pendaftaran. 

22. Setelah pemberitahuan "Sukses" muncul, data pendaftaran telah berhasil tersimpan 

23. Info selengkapnya soal cara pendaftaran Kampus Mengajar bisa diakses via link ini.

Keputusan KemendikbudRistek NOMOR 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka

Keputusan KemendikbudRistek NOMOR 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka

BlogPendidikan.net
- Keputusan KemendikbudRistek NOMOR 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, kurikulum yang digunakan mengacu pada Kurikulum Merdeka dan pemenuhan beban kerja guru serta linieritas sesuai dengan Keputusan Menteri ini.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahun pertama dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada pendidikan anak usia dini, serta peserta didik kelas I, kelas IV, kelas VII, dan kelas X pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

b. tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun pada pendidikan anak usia dini, serta peserta didik kelas I, kelas II, kelas IV, kelas V, kelas VII, kelas VIII, kelas X, dan kelas XI pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan

c. tahun ketiga dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun tahun pada pendidikan anak usia dini, serta peserta didik kelas I, kelas II, kelas III, kelas IV, kelas V, kelas VI, kelas VII, kelas VIII, kelas IX, kelas X, kelas XI, dan kelas XII pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023

Lebih jelasnya tentang Keputusan KemendikbudRistek NOMOR 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran >>> UNDUH

Info Penting: Jam Mengajar Guru Resmi Dikurangi Pada Kurikulum Merdeka, Apakah Tunjangan Sertifikasi Guru Juga Berkurang?

Info Penting: Jam Mengajar Guru Resmi Dikurangi Pada Kurikulum Merdeka, Apakah Tunjangan Sertifikasi Guru Juga Berkurang?

BlogPendidikan.net
- Di tahun 2022 ini, Kemendikbud resmi mengurangi jam mengajar guru dari berbagai mata pelajaran pada Kurikulum Merdeka. Adanya pengurangan jam mengajar guru di Kurikulum Merdeka ini, merupakan wujud terobosan baru dari Kemendikbud pada dunia pendidikan. 

Baru-baru ini Kemendikbud telah resmi mengurangi jam mengajar guru yang mengajar di sekolah. Kebijakan pengurangan jam mengajar guru ini berdasarkan keputusan Kemendikbudristek, Nomor 56, tahun 2022, mengenai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.

Saat ini untuk pengurangan jam mengajar guru ini, resmi dikurangi pada setiap mata pelajaran yang ada di sekolah.

Kemudian Di dalam isi peraturan tersebut juga diatur struktur Kurikulum Merdeka, yang merupakan pedoman baru bagi para guru dalam mengajar peserta didik. Selain itu juga sudah banyak sekolah penggerak di seluruh Indonesia, yang secara otomatis harus melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Bahkan dari sekolah lain pun, juga sudah banyak yang mendaftar agar menjadi sekolah penggerak dengan mendaftarkan diri melalui jalur mandiri, baik dari jalur mandiri berubah maupun mandiri berbagi.

Penting untuk diketahui dalam struktur peraturan Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan SD, dan menengah, akan berbeda dengan Kurikulum 2013.

Di mana struktur Kurikulumnya akan dibagi menjadi dua kegiatan utama yakni:

1. Pembelajaran intrakurikuler
2. Projek penguatan profil pelajar Pancasila

Pada Kurikulum 2013memang terdapat projek, tetapi hal tersebut terintegrasi dalam program pembelajaran dan tidak ada jam tersendiri yang dialokasikan untuk projek.

Sedangkan pada Kurikulum Merdeka, terdapat alokasi jam khusus, di mana terdapat perbedaan antara jam mengajar di Kurikulum 2013" Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka.

Seperti pada pelajaran agama Islam dan budi pekerti, jam mengajar tatap muka selama 3 jam, sedangkan di Kurikulum Merdeka selama 2 jam.

Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan, di Kurikulum 2013"Kurikulum 2013 selama 3 jam, dan di Kurikulum Merdeka selama 2 jam.

Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, di Kurikulum 2013" Kurikulum 2013 selama 6 jam, dan di Kurikulum Merdeka selama 5 jam.

Serta perbedaan mata pelajaran lain dengan pengurangan satu jam mengajar dari Kurikulum 2013" Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.

Perlu diketahui, secara total per tahun antara Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka sama saja, hanya sebagian jam tatap muka dari Kurikulum Merdeka, dialihkan ke projek, yaitu 36 jam per tahun.

Apakah Tunjangan Sertifikasi Guru Juga Berkurang?

Lebih lanjut, pada Kurikulum Merdeka ini, jam mengajar guru yang dikurangi dari berbagai mata pelajaran ini, banyak guru yang mempertanyakan apakah tunjangan guru juga akan dikurangi.

Pasalnya, jam mengajar guru yang dikurangi di setiap mata pelajaran, tentu akan mengurangi jumlah jam pelajaran tatap muka guru. Perlu diketahui bahwa tunjangan guru ini termasuk tunjangan sertifikasi, tambahan penghasil, dan tunjangan khusus.

Sebab pada perubahan di Kurikulum Merdeka, banyak dari guru yang merasa khawatir akan Kurikulum Merdeka yang jam mengajarnya berkurang, karena beberapa mapel dikurangi.

Hal tersebut banyak guru yang mengkhawatirkan akan mempengaruhi tunjangan yang akan guru terima.

Dari kekhawatiran tersebut, guru tidak perlu khawatir hal itu disebabkan sudah ada regulasi resmi dari Pemerintah, dalam surat Kemedikbud Ristek Nomor 56/M/2022, mengenai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.

Di dalam isi surat tersebut menjelaskan mengenai tugas tambahan lain sebagai koordinator projek.

“Setelah diberikan tugas tambahan lain sebagai koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per-minggu karena perubahan struktur kurikulum, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per-minggu, jika pada Kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per-minggu,”

Sehingga, meskipun guru jam mengajar tatap muka guru berkurang, kemudian ditambahkan koordinator projek masih juga berkurang. Maka, guru tidak khawatir, hal itu disebabkan dalam aturan tersebut Kemdikbud menyampaikan dengan tegas bahwa guru akan tetap diakui 24 jam.

Dengan persyaratan, pada saat 2013, guru memang sudah 24 jam, karena setelah menerapkan Kurikulum Merdeka jam mengajarnya akan berkurang. Hal itu karena pada struktur Kurikulum Merdeka, Kemdikbud mengatur kebijakannya seperti yang diketahui oleh guru.

Segera Dibuka 758.018 Formasi PPPK Tahap 3, Guru Honorer Siap-siap

Segera Dibuka 758.018 Formasi PPPK Tahap 3, Guru Honorer Siap-siap

BlogPendidikan.net
- Tahun ini, PPPK Guru 2022 akan diadakan bersama dengan PPPK tahap 3. Kemendikbudristek sendiri mengatakan dikutip dari laman portalsulut.pikiran-rakyat.com ada 758.018 skema buat PPPK guru Tahap 3.

Baik PPPK Guru dan Non guru Kemendikbudristek tetap memberi ruang pada honorer yang sudah jadi abdi sepanjang tiga tahun.

Dalam PPPK tahapan 3 yang hendak diadakan kelak, mereka yang sudah lulus passing grade dalam seleksi kompetensi I dan II pada PPPK Guru 2021 sudah tak perlu ujian ulangi.

Tingkat batasan atau passing grade itu tertera dalam keputusan Menteri PANRB No 1127 dan 1128 Tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya dengan rinci seperti berikut:

Seleksi Kapabilitas Teknis:
  • Soal sejumlah 100, durasi waktu 120 menit tetapi untuk tunanetra durasi waktunya 150 menit.
  • Nilai kumulatif ialah 500 maksimal.
  • Nilai ambang batas (passing grade) disamakan dengan mata pelajaran.
Seleksi Kompetensi Managerial:
  • Soal sejumlah 25, durasi waktu umum 40 menit, untuk tunanetra 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimumnya 200.
  • Nilai ambang batas (passing grade) ialah 130
Seleksi Kompetensi Sosiokultural:
  • Soal sejumlah 20, durasi waktu 40 menit dan untuk tunanetra 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimal ialah 200
  • Nilai ambang batasan (passing grade) 130
Interviu
  • Jumlah soal 10 dengan durasi waktu 40 menit dan buat tunanetra ialah 55 menit.
  • Nilai kumulatif maksimal 40
  • Nilai ambang batas 24
Di pertemuan di antara Kemendikbudristek bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu, ada informasi-informasi soal PPPK tahap 3. Nadiem Makarim sendiri sampaikan jika uang anggaran penyeleksian PPPK Guru sudah keluar dan sudah dikunci.

Hingga dalam kurun waktu dekat, info lebih komplit soal agenda dan perubahan PPPK Guru 2022 akan selekasnya diumumkan kementerian.