Showing posts with label Kemendikbud Ristek. Show all posts
Showing posts with label Kemendikbud Ristek. Show all posts

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Sudah Boleh Dilaksanakan di Sekolah Dengan Ketentuan !

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Sudah Boleh Dilaksanakan di Sekolah Dengan Ketentuan !

BlogPendidikan.net
- seperti dikutip dari kompas.com tentang penyampaian pembelajaran tatap muka terbatas sudah boleh dilaksanakan dengan mengacu ketentuan yang disampaikan oleh Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). 

Hendarman menyampaikan, berdasarkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terbaru, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan oleh sekolah yang berlokasi di wilayah PPKM level 1-3. 

Namun, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Pelaksanaan PTM terbatas di wilayah PPKM level 1-3 harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya,” papar Hendarman, seperti dilansir laman Kemendikbud Ristek, Selasa (10/8/2021).

Meski sekolah di wilayah PPKM Level 1-3 sudah bisa menggelar PTM terbatas, pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui opsi PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam SKB Empat Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

Selain itu, Hendarman menjelaskan bahwa pembelajaran di masa pandemi berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan masing-masing wilayah sebagaimana ditetapkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

"Orangtua atau wali pada wilayah PPKM level 1-3 memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ," paparnya.

Hendarman menjelaskan, Kemendikbud Ristek mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk berkoordinasi erat memastikan dampak sosial negatif dari PJJ yang berkepanjangan dapat diminimalisasi.

Hal itu termasuk memastikan PTM terbatas bagi satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3 dapat berlangsung optimal dengan penerapan protokol kesehatan yang ekstra ketat. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang terjadi sudah hampir 1,5 tahun berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan, seperti putus sekolah, hilangnya minat belajar, kesenjangan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Sumber : https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/10/144928071/kemendikbud-ristek-sekolah-di-wilayah-ppkm-level-1-3-boleh-tatap-muka?page=all

Begini Proses Penyaluran, Pelaporan dan Komponen Pembiayaan Dana BOS Reguler

Begini Proses Penyaluran, Pelaporan dan Komponen Pembiayan Dana BOS Reguler

BlogPendidikan.net
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Bagaimana Proses Penyaluran Dana BOS ?

Penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  1. Penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya
  2. Penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya
  3. Penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.
Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah setelah Dana BOS Reguler disalurkan langsung dari pusat dan masuk ke Rekening Sekolah.

Rekening Sekolah
  1. Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Kementerian
  2. Rekening Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah
  3. Pemerintah Daerah menyampaikan Rekening Sekolah melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian
  4. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan Rekening Sekolah, Pemerintah Daerah harus menyampaikan perubahan melalui sistem
  5. Penyampaian perubahan Rekening Sekolah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu penyaluran Dana BOS Reguler
Pelaporan Dana BOS

Penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Penyampaian pelaporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan
  2. Penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan
  3. Penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya.
Pelaporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS oleh Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut :
  • RKAS
  • Buku kas umum
  • Buku pembantu kas
  • Buku pembantu bank
  • Buku pembantu pajak
  • Dokumen lain yang diperlukan;
2. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:
  • melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS reguler yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler
  • realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima sekolah pada tahun berkenaan
  • laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah
  • sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Sekolah harus memublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Pajak terkait penggunaan Dana BOS Reguler di sekolah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah.

Komponen Dana BOS Reguler

Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen sebagai berikut:
  1. Penerimaan Peserta Didik baru
  2. Pengembangan perpustakaan
  3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
  5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
  6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
  7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
  9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
  10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
  11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
  12. Pembayaran honor
Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima
puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Nadiem Makarim : Kapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dimulai

Nadiem Makarim : Kapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Dimulai

BlogPendidikan.net
- Kapan sekolah tatap muka dimulai? Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan kebijakan PPKM level 4 diperpanjang. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilanjutkan hingga 9 Agustus 2021.

Selain level 4, aturan PPKM diperpanjang berlaku juga untuk tingkat pembatasan lain. Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan, kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021/2022 bersifat dinamis. Pembelajaran tidak berlangsung hanya dengan satu cara.

"Kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru mengacu pada kebijakan PPKM masing-masing daerah dan Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19," kata Nadiem dikutip dari laman resmi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek, Jumat (6/8/2021).

Setiap satuan pendidikan harus memperhatikan zona penularan dan total kasus COVID-19 di wilayahnya. Daerah yang berada di level 1 dan 2 dapat memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah.

"Sementara untuk daerah yang berada di Level 3 dan 4, masih harus menggelar pembelajaran secara jarak jauh (PJJ)," kata Nadiem.

Pria yang juga dulu menjabat sebagai CEO Go-Jek ini menambahkan, keputusan terakhir dalam memilih PTM atau PJJ berada di tangan orang tua siswa. Keputusan kapan sekolah tatap muka dimulai melibatkan juga partisipasi orang tua.

"Keputusan terakhir bahwa murid tatap muka atau tidak, ada di orang tua, karena PTM Terbatas berbeda dengan PTM biasa sebelum pandemi," tutur Nadiem.

Selain itu, menurut penuturan Nadiem, kehadiran siswa di satuan pendidikan dibatasi maksimal 50 persen dalam ruang kelas. Setiap kelas juga diwajib untuk melakukan rotasi, hingga wajib memerhatikan protokol kesehatan. "Tidak ada acara-acara ekstrakurikuler, kantin tidak boleh buka," ujar Nadiem.

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran selama pandemi, Nadiem memastikan bahwa Kemendikbudristek akan meluncurkan beberapa bantuan seperti, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional PAUD (BOP).

Selain itu, Kemendikbudristek juga meresmikan peluncuran bantuan kuota internet lanjutan untuk menunjang PJJ dalam jaringan (daring). Bantuan ini akan dimulai pada September 2021 hingga November 2021.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 27 dan 28 Tahun 2021, pembelajaran di wilayah PPKM Level 3 dan 4 harus dilaksanakan secara online atau daring. Aturan ini berlaku pada tiap jenjang pendidikan formal dan informal.

"Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online," tulis Inmendagri nomor 27/2021.

Artinya, jawaban kapan sekolah tatap muka dimulai untuk wilayah level 3 dan 4 belum bisa dilaksanakan. Sedangkan untuk wilayah PPKM level 2 pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka dan online. Masing-masing sebesar 50 persen dari jumlah murid yang ikut belajar.

Jadwal Rekrutmen Guru Penggerak Angkatan 5 dan 6

Jadwal Rekrutmen Guru Penggerak Angkatan 5 dan 6

BlogPendidikan.net
- Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Perjalanan Guru Penggerak dimulai dengan tahap seleksi dan mengikuti rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan.

Peran Guru Penggerak
  1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya
  2. Menjadi Pengajar Praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah
  3. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah
  4. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
  5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah.
Apa Manfaat Menjadi Guru Penggerak

Untuk menjadi Guru Penggerak, guru harus mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Selama mengikuti proses pendidikan, peserta yang lolos seleksi Program Guru Penggerak akan mendapatkan :
  1. Pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan dan pengembangan kompetensi dalam Lokakarya Bersama
  2. Peningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid
  3. Pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstuktur, dan menyenangkan
  4. Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak
  5. Pengalaman mendapatkan bimbingan/mentoring dari pengajar praktik (pendamping) pendidikan guru penggerak
  6. Mendapatkan komunitas belajar baru
  7. Mendapatkan sertifikat pendidikan 306 JP dan Piagam Guru Penggerak
Selama pelaksanaan Kemendikbud akan memberikan dukungan berupa :
  1. Selama pendidikan dan pendampingan mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring (online)
  2. Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi jika diperlukan untuk pelaksanaan Lokakarya (sesuai kebutuhan).
Siapa Saja Yang Ikut dalam Guru Penggerak

Pada angkatan pertama, kedua, dan ketiga, seleksi program guru penggerak dibuka untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA, sedangkan angkatan keempat, lima dan enam akan dibuka untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

Berikut Jadwal Rekrutmen Guru Penggerak Angkatan 5 dan 6 :

Angkatan 5
  • Jumlah Kuota calon GP 8.000 calon peserta jumlah daerah 160
  • Jadwal Rekrutmen Calon GP : 8 Oktober 2021
  • Tanggal Mulai Pendidikan : 8 April 2022
Angkatan 6
  • Jumlah Kuota calon GP 8.050 calon peserta jumlah daerah 161
  • Jadwal Rekrutmen Calon GP : 15 Januari 2022
  • Tanggal Mulai Pendidikan : 12 Agustus 2022
* jadwal suatu saat bisa berubah, cek jadwal : https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/

Daerah yang menjadi sasaran rekrutmen Guru Penggerak :

Angkatan 5

Bali dan Nusa Tenggara Barat

Kab. Manggarai Barat
Kab. Timor Tengah Utara
Kab. Gianyar
Kab. Buleleng
Kab. Lombok Tengah

Sulawesi

Kab. Kolaka Timur
Kab. Buton Tengah
Kab. Toraja Utara
Kab. Enrekang
Kab. Maros
Kab. Luwu
Kab. Morowali Utara
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Minahasa Utara
Kab. Tolitoli
Kota Kendari
Kab. Luwu Utara
Kota Gorontalo
Kab. Bone Bolango
Kab. Buton
Kota Parepare
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Bantaeng
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Mamuju Tengah
Kab. Parigi Mountong
Kab. Bulukamba
Kab. Soppeng
Kota Makassar
Kab. Gowa

Papua dan Maluku

Kab. Tolikara
Kab. Maybrat
Kab. Yahukimo
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Intan Jaya
Kab. Nduga
Kab. Yalimo
Kab. Puncak
Kab. Mamberamo Raya
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Deiyai
Kab. Pegunungan Arfak
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Dogiyai
Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Teluk Wondama
Kab. Waropen
Kab. Boven Digoel
Kab. Supiyori
Kab. Puncak Jaya
Kota Sorong
Kab. Sarmi
Kab. Halmahera Selatan
Kab. Halmahera Utara
Kab. Sorong

Jawa

Kota Yogyakarta
Kota Cimahi
Kota Kediri
Kota Salatiga
Kab. Sumedang
Kab. Blora
Kab. Jombang
Kab. Bojonegoro
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Kendal
Kab. Trenggalek
Kab. Banjarnegara
Kab. Demak
Kab. Jepara
Kab. Kota Bekasi
Kab. Madiun
Kab. Semarang
Kab. Ngawi
Kab. Mojokerto
Kab. Kudus
Kab. Pacitan
Kab. Tuban
Kota Tangerang
Kab. Pekalongan
Kab. Pemalang
Kab. Situbondo
Kab. Purwakarta
Kab. Pamekasan
Kab. Sumenep
Kab. Kulon Progo
Kab. Banyumas
Kab. Bekasi
Kab. Bandung
Kab. Malang

Kalimantan

Kab. Tapin
Kab. Sekadau
Kab. Katingan
Kab. Bulungan
Kab. Gunung Mas
Kab. Tanah Bumbu
Kota Singkawang
Kab. Kutai Timur
Kab. Berau
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Murung Raya
Kab. Seruyan
Kab. Lamandau
Kab. Sukamara
Kota Banjarmasin
Kota Samarinda
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Sambas
Kab. Hulu Sungai Tengah

Sumatera

Kota Dumai
Kota Metro
Kota Padang Sidempuan
Kab. Pelalawan
Kab. Lampung Barat
Kota Pariaman
Kota Tanjungpinang
Kab. Muaro Jambi
Kab. Rokan Hilir
Kab. Merangin
Kab. Nusi Banyuasin
Kab. Rokan Hulu
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Aceh Tengah
Kab. Labuhanbatu Utara
Kab. Bangka
Kab. Pasaman Barat
Kab. Tebo
Kota Bengkulu
Kab. Pasaman
Kab. Rejang Lebong
Kab. Bungo
Kab. Sarolangun
Kab. Aceh Tamiang
Kota Banda Aceh
Kab. Tanjung Jabung Timur
Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Tanjung Jabung Barat
Kota Binjai
Kab. Bengkulu Utara
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Tulang Bawang
Kota Prabumulih
Kab. Labuhan Batu Selatan
Kab. Bangka Barat
Kab. Siak
Kab. Musi Rawas
Kab. Pidie Jaya
Kab. Aceh Tenggara
Kab. Empat Lawang
Kab. Bener Meriah
Kab. Mesuji
Kab. Pakpak Bharat
Kab. Kaur
Kab. Indragiri Hilir
Kota Bandar Lampung
Kab. Simalungun
Kota Medan
Kab. Lampung Tengah
Kab. Serdang Bedagai

Kemendikbud Ristek : Kepala Sekolah dan Guru Wajib Tahu Saat PTM Terbatas Dimulai

Kemendikbud Ristek : Kepala Sekolah dan Guru Wajib Tahu Saat PTM Terbatas Dimulai

BlogPendidikan.net
- Pembelajaran tatap muka terbatas (PTM Terbatas), dipastikan akan dilaksanakan pada tahun pelajaran baru juli 2021. Pemerintah mengharapkan adanya koordinasi semua pihak agar proses PTM terbatas terlaksana dengan bai sesuai protokol kesehatan di sekolah, guna mencegah klaster atau penularan Covid-19 dilingkungan sekolah.

Dikutip dari kompas.com (27/6), bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah memastikan tetap akan menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021 mendatang. Walaupun, prose pelaksanaan PTM terbatas tidak bisa dilaksanakan dizona berikut ini yaitu: Zona Oranye dan Zona Merah.


Pada saat menjalankan PTM terbatas, ada dua alternatif pembelajaran di masa Covid-19. "Dua alternatif pembelajaran tersebut digunakan dengan tujuan bisa mengurangi risiko penularan Covid-19," tulis akun Instagram Kemendikbud Ristek @kemdikbud. 

Pembelajaran Diluar Kelas

Pembelajaran yang dimaksud adalah sekolah bisa memanfaatkan belajar di luar kelas untuk mengoptimalkan sirkulasi udara dan anak-anak bisa merasa lebih nyaman dalam belajar.

Menggunakan Project Based Learning. 

Dengan alternatif kedua ini, sekolah bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis project (project based learning) dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, meningkatkan rasa keingintahuan yang tinggi, critical thinking, dan kolaboratif. 


Tidak hanya masa PTM terbatas saja, dua alternatif ini juga bisa digunakan saat siswa memilih untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah. Karena, dipastikan tidak semua orangtua yang memperbolehkan anaknya untuk melakukan PTM terbatas, apalagi bila angka penyebaran Covid-19 makin meningkat.

Prinsip Dalam Proses Pembelajaran 

Terkait prinsip pembelajaran dimasa pandemi Covid-19, Kemendikbud Ristek telah menetapkannya ada lima, yakni: 

1. Orientasi pada anak. 
2. Inklusif. 
3. Pemberian umpan balik. 
4. Orientasi pada keterampilan hidup. 
5. Pembelajaran bermakna dan diferensiasi. 


Kemendikbud Ristek memang mendukung pelaksanaan PTM terbatas. Akan tetapi, pelaksanaannya harus mencermati beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Persiapkan dengan cermat. 
2. Terapkan protokol kesehatan dengan tepat. 
3. Lakukan pengawasan dengan ketat.

Jika seluruh sekolah melaksanakan PTM terbatas dengan aman dan menekankan pada protokol kesehatan, maka proses PTM terbatas akan berjalam secara terus menerus, sampai proses PTM berjalan dengan normal.

Berikut Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Untuk SD

Berikut Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Untuk SD

BlogPendidikan.net
- Dalam penerapat pembelajaran tatap muka terbatas pada juli mendatang tentunya harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah demi mencegah penularan virus Covid-19 di sekolah dan menjadikan klsaster baru.

Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah mengeluarkan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Terbatas khusus untuk Jenjang SD. Dalam pedoman tersebut ada beberapa syarat yang harus dipatuhi baik sekolah, guru, siswa dan lingkungan sekolah sekitar.


Syarat ini yang harus dipenuhi sekolah adalah :

1. Wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan PTM Terbatas paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.

2. Menyiapkan protokol kesehatan.

3. Melakukan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan

4. Membuat kesepakatan bersama Komite Sekolah terkait kesiapan PTM Terbatas


5. Meskipun satuan pendidikan sudah memulai PTM Terbatas, namun orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan PJJ bagi anaknya.

6. Dalam hal diselenggarakan PTM terbatas namun terdapat PTK yang belum dilakukan vaksinasi COVID-l9, maka PTK disarankan untuk memberikan layanan PJJ dari rumah.

Untuk lebih memahami bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan dimasa pandemi dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Ada baiknya Bapak/Ibu memiliki pedoman ini. sebagai acuan dalam proses belajar tatap muka terbatas (PTM).

Berikut Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Untuk SD >>> LIHAT DISINI

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum .

Pembelajaran tatap muka yang akan digelar pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada juli, banyak menimbulkan perdebatan dan pertanyaan. Pembelajaran tatap muka terbatas hanya akan digelar pada daerah yang tidak menerapkan PPKM.

Dikutip dari kompas.com menuturkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas perlu berfokus pada hal esensial atau penting. Sesditjen GTK Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani menekankan, tidak ada tekanan bagi guru dalam menuntaskan kurikulum. Karena, PTM terbatas dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid-19.


"Prioritas dari satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi memastikan setiap siswa mengalami proses pembelajaran," kata dia melansir laman Kemendikbud. Dia mengaku, guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah perlu menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. 

"Karena fokus dari kurikulum pada masa pandemi adalah mempelajari hal-hal yang esensial serta tidak mengejar ketuntasan peserta didik, tetapi mengacu pada kebutuhan peserta didik dan menjadikan protokol kesehatan sebagai syarat utama," jelas dia. Satuan pendidikan dapat memilih menggunakan kurikulum yang tersedia, yaitu kurikulum 2013, kurikulum mandiri yang dikembangkan sekolah, atau kurikulum kondisi khusus yang dikembangkan Kemendikbud Ristek.


Untuk itu, dia meminta agar warga sekolah benar-benar memahami panduan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dasmen) di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan Kemendikbud Ristek dan kemenag. "Jadi jelas ukuran keberhasilannya adalah tingkat kepatuhan protokol kesehatan di kelas, tingkat pelibatan orangtua pada pembelajaran, dan juga pelibatan peserta didik dalam pembelajaran," terang dia. Kemudian, dia menjelaskan, panduan juga memuat contoh-contoh praktik baik bagaimana membuat rancangan pembelajaran dalam PTM terbatas.

"Saya sangat berharap guru-guru membacanya secara mendalam. Selain itu, kami juga menyediakan seri webinar selama satu bulan penuh dalam rangka persiapan PTM terbatas dari berbagai perspektif pembahasan," kata Nunuk. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kurikulum dan Evaluasi Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Ahmad Hidayatullah mengatakan, di dalam interaksi proses pembelajaran, adanya pertemuan guru dengan siswa merupakan suatu hal yang sangat penting. 


"Selain karena sudah lama, di dalam kesempurnaan interaksi pembelajaran yang dilakukan selama pandemi, kita tidak bisa meninggalkan pertemuan langsung antara guru dengan siswa," ungkap Ahmad. Ahmad memandang pandemi mendorong para guru semakin mengembangkan kompetensinya, termasuk dalam menciptakan blended learning yang sesuai. Kemenag terus mendorong agar para guru untuk tidak takut melakukan kesalahan, asalkan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. 

"Kita dorong guru-guru untuk selalu berikhtiar, tidak perlu takut salah. Jadi kalau kurang nggak perlu takut, jadi kita lakukan evaluasi, lakukan continuous improvement, sehingga hasilnya akan lebih baik," ucap Ahmad. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI). 


Danang Hidayatullah menambahkan, saat ini semua pihak sedang mengalami masa sense of urgency, yaitu masa menghadapi perubahan karena terdesak. Lalu, saat ini juga semua siswa dan mahasiswa sedang mencoba memulai ke fase selanjutnya yaitu PTM terbatas.

Sekarang sudah bisa PTM terbatas, dengan panduan dari Kemendikbud Ristek sangat membantu guru dan sekolah. PTM terbatas ini disambut baik oleh teman-teman guru, pungkas dia.

Selain itu juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang suda ditetapkan oleh pemerinta, menjaga semaksimal mungkin agar peserta didik jangan sampai tertular wabah ini.

Sumber : kompas.com