Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts
Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts

Ayah dan Bunda, Mendikbud Izinkan Belajar Tatap Muka Zona Kuning Akan Diumumkan Hari Ini

Admin 8/07/2020
Ayah dan Bunda, Mendikbud Izinkan Belajar Tatap Muka Zona Kuning Akan Diumumkan Hari Ini
BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim bersama beberapa menteri di pemerintahan hari ini rencananya akan mengumumkan nasib proses belajar mengajar (PBM) di zona kuning. Sebelumnya memang sempat ada rencana untuk membuka sekolah yang berada di zona kuning Covid-19.

Karena, Pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ingin tidak hanya wilayah zona hijau atau wilayah yang tidak terjadi kasus virus corona saja yang boleh melakukan belajar mengajar dengan cara tatap muka.


Rencananya wilayah dengan zona risiko rendah atau sering disebut zona kuning akan diperbolehkan untuk melakukan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka secara terbatas.

Sementara untuk zona wilayah dengan risiko terpapar sedang atau sering digambarkan dengan zona oranye.

Zona risiko terpapar virus corona tinggi atau zona merah tetap tidak akan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka.

Kebijakan pemerintah ini setelah pemerintah mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai positif dan negatifnya bagi sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah.

Rencananya pengumuman penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana Doni Monardo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Kalau tidak ada aral melintang, pengumuman penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini akan berlangsung pada Jumat 7 Agustus 2020 petang.


Pengumuman penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini rencananya juga akan disiarkan langsung melalui akun resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kanal Youtube.

Link Youtube Live Kemendikbud, KLIK DISINI

Namun menyimak pernyataan Doni Monardo (27/8) bahwa tidak lama lagi pemerintah akan membuat kebijakan dengan membolehkan belajar tatap muka di zona non hijau khususnya zona kuning atau dengan risiko rendah.

"Menteri Pendidikan (Nadiem Anwar Makarim) telah melakukan langkah-langkah. Tidak lama lagi akan diumumkan daerah daerah yang selain zona hijau akan diberikan kesempatan bagi zona non hijau untuk melakukan belajar mengajar dengan tatap muka cara terbatas," kata Doni Monardo.

Pada kesempatan itu Doni juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa daerah berinisiatif menggunakan radio panggil sebagai sarana pembelajaran para guru.

Hal ini dilakukan lantaran di lokasi tersebut masih kesulitan untuk mengakses internet.

"Karena tidak ada rotan akar pun jadi," kata Doni Monardo.

Sementara dalam kesempatan terpisah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam siaran langsung di akun Instagramnya Rabu 5 Agustus 2020 juga menegaskan sekolah yang ingin membuka kegiatan belajar mengajar harus bisa memastikan para guru murid dan semua yang terlibat belajar mengajar secara tatap muka telah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dengan disiplin.

Selain itu, orang tua siswa juga harus memastikan anak-anak yang melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah berangkat dengan aman dari rumah menuju sekolah, begitu juga sebaliknya saat pulang dari sekolah menuju kerumah. Sebab jika anak menggunakan angkutan umum maka tingkat risiko terpapar juga meningkat.

Artikel ini juga telah tayang di kontan.co.id

Guru dan Siswa Boleh Minta Pulsa di Sekolah, Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Untuk Beli Kuota

Admin 8/04/2020
Guru dan Siswa Boleh Minta Pulsa di Sekolah, Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Untuk Beli Kuota

BlogPendidikan.net
- Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.

Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.


Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.

Terpaksa

Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan.

"Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” katanya saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.

Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.

Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar.

Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.

"Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," ujarnya.

Kapan Sekolah Buka?

Meski secara pribadi tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh, namun Nadiem juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal.

Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.

"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiyah.

Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis.

Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.

Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.

"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.(*)

Artikel ini juga telah tayang di makassar.tribunnews.com

Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Bisa Untuk Beli Kuota Internet

Admin 8/01/2020
Mendikbud: 100 Persen Dana BOS Bisa Beli Kuota Internet

BlogPendidikan.net
- Baru-baru ini ada kabar gembira untuk seluruh pelajar Tanah Air di tengah pandemi corona terkait 100 persen dana BOS untuk beli kuota internet.

Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru saja mengumumkan berita bahagia.

Ya, Mendikbud Nadiem Makarim menyebut dana BOS untuk beli kuota internet demi meringankan beban orangtua dan siswa.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng provider internet untuk mensubsidi.

Menurut dia, banyak siswa yang saat ini mengalami kesulitan belajar daring karena kerap tak mempunyai kuota internet.

Apalagi saat ini seluruh sekolah di DKI Jakarta menerapkan sistem belajar mengajar secara daring.

"Ini harus dipikirkan Pemprov DKI, wifi gratis untuk orang-orang miskin dan tidak mampu untuk anak mereka belajar," ujar Lukmanul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2020).

Pelajar Setuju Sekolah Dibuka pada Juli 2020, Orangtua Menolak, Para Guru Tipis-tipis Mau Juga

Wifi gratis itu nantinya bisa disediakan bagi warga di pos RW setempat ataupun di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

"Bisa kerja sama dengan RT atau RW untuk memantau penggunaan wifi ini," kata dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menuturkan, berdasarkan pengamatannya, kebutuhan kuota justru menjadi masalah baru bagi sebagian siswa.

Sebab, tak semua orangtua mampu menyediakan paket internet untuk anaknya belajar di rumah. Terlebih, kondisi perekonomian di Jakarta kini tengah terpuruk imbas pandemi Covid-19.

"Ini menjadi persoalan baru, karena sekarang masyarakat itu susah ekonominya. Tetapi, ada tuntutan daring sekolah anaknya dan harus beli paket setiap hari," tuturnya.

Lukmanul mengaku bakal mengusulkan hal ini pada rapat resmi kerja Komisi A bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) DKI Jakarta.

Seharusnya, rapat itu digelar pada Kamis hari ini. Namun batal lantaran gedung DPRD DKI ditutup selama lima hari, mulai 29 Juli hingga 2 Agustus 2020, akibat adanya anggota Dewan yang terpapar Covid-19.

"Saya punya rencana untuk mengungkapkan soal wifi gratis ini di rapat, tapi batal karena ada penutupan kantor.

Saya di Komisi A akan fokus untuk memperjuangan bagaimana wifi di masyarakat bisa gratis," tutup pria yang akrab disapa Bung Hakim ini.

Terbaru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dialihkan untuk pembiayaan kuota internet untuk guru dan peserta didik.

Nadiem mengatakan, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan boleh untuk membeli kuota internet.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan.

Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020).

Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.

Heboh Pernyataan Mendikbud, Sekolah Negeri Untuk Ekonomi Rendah

Admin 7/31/2020
Heboh Pernyataan Mendikbud, Sekolah Negeri Untuk Ekonomi Rendah

BlogPendidikan.net - Heboh pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah, ada terusannya... dan membutuhkan.
Nah, dalam acara diskusi online dengan Komisi Perlindungan Korupsi pada Rabu (29/7/2020) lalu, Nadiem makarim mengutip prinsip undang-undang dasar negara.

"Bahwa sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi," ujarnya dalam acara tersebut.

Nadiem Makarim menyebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi dapat dibilang sebagai bentuk pemerataan akaes pendidikan, ia menyebutnya revolusi senyap atau silent revolution.

Pasalnya, kata Nadiem, dengan PPDB zonasi maka anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu kini bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri.

"Ini suatu revolusi yang silent yang sedang terjadi di mana-mana, tiba-tiba rakyat termiskin kita masuk sekolah negeri, pertama kali, dan itu buat saya luar biasa," kata Nadiem dalam diskusi bertema "Menjaga Integritas dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang disiarkan di akun YouTube KPK, Rabu kemairn.

Menurutnya juga, PPDB secara zonasi tersebut menghilangkan diskriminasi yang terjadi selama ini di mana murid-murid sekolah negeri didominasi oleh murid-murid yang berasal dari kelompok ekonomi tinggi.

Penyebabnya, murid-murid dari kelompok tersebut mempunyai akses mengikuti bimbingan belajar sehingga punya nilai ujian nasional yang tinggi dan memudahkan mereka masuk ke sekolah negeri lanjutan.

"Karena UN digunakan sebagai tes seleksi masuk SMP dan SMA, korelasi antara angka UN tinggi dan berapa jam menerima bimbel atau private tutory itu luar biasa besarnya," ujar Nadiem.

Nadiem menambahkan, berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA), tingkat sosioekonomi murid-murid sekolah swasta pun lebih rendah dari murid-murid sekolah negeri.

"Seharusnya secara prinsip undang-undang dasar kita dan prinsip kenegaraan kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosioekonomi, itu kan prinsip keadilan sosial, itu harusnya dijunjung tinggi," kata Nadiem lengkapnya demikian.

Meski bilang seperti itu, Nadiem mengingatkan bahwa murid-murid yang berprestasi tetap mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan dengan kuota 30 persen bagi murid-murid yang masuk lewat jalur prestasi.

Pernyataan sekolah negeri untuk ekonomi rendah itu sempat heboh karena dikutip sebagian dan karenanya menjadi kontroversi, padahal yang jadi sorotan kontra ialah Nadiem Makarim menyatakan akan memberikan dana hibah Kemendikbud dalam Program Organisasi Penggerak (POP) pada dua mitra yayasan pendidikan yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. (*)

Kapan Sekolah Dibuka? Mendikbud: Virusnya Yang Akan Menjawab

Admin 7/31/2020
Kapan Sekolah Dibuka? Mendikbud: Virusnya Yang Akan Menjawab

BlogPendidikan.net

"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tapi yang akan menjawab itu adalah virusnya dan virus itu melalui proses alokasi gugus tugas zona merah, kuning atau hijau," kata Nadiem, saat mengunjungi SMP Muhammadiyah Kota Bogor, Kamis (30/7/2020).

Nadiem menilai, proses belajar mengajar secara tatap muka pastinya tidak bisa dilakukan secara serentak diwaktu yang bersamaan. Semuanya masih bergantung kepada status zonasi penularan Covid-19.

"Jadi mohon maaf tapi itu adalah jawabannya akan berbeda tergantung zona mana tergantung warna apa tergantung lamanya. Pasti tidak bisa dijawab seperti tanggal pasti semuanya. Misalnya zona hijau kalau kembali kuning dimulai dari awal lagi," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan keputusan kapan bisa dilakukan belajar tatap muka kepada gugus tugas. Semua masih berjalan secara dinamis.

"Ini adalah proses yang dinamik. Pembukaan belajar bukan yang stagnan, pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah. Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai, api itu tidak bisa. 

Tergantung daerah, tergantung gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemda dan sekolah," tutup Nadiem. 

KBM Tatap Muka Hanya di Zona Hijau dan Kuning Kemendikbud Siapkan Prosedur Yang Ketat

Admin 7/28/2020
KBM Tatap Muka Hanya di Zona Hijau dan Kuning Kemendikbud Siapkan Prosedur Yang Ketat

BlogPendiidkan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) bersama dengan sejumlah kementerian sedang melakukan proses evaluasi dan penyusunan kebijakan terkait pembukaan sekolah di luar zona hijau. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na'im dalam konferensi video Evaluasi Implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, Selasa (28/7/2020). 

Kemendikbud, lanjut dia, paham betul aspirasi masyarakat untuk membuka sekolah, namun kesehatan dan keselamatan peserta didik masih menjadi prioritas utama.  

Meski begitu, Ainun menegaskan, Kemendikbud harus menjaga proses belajar tidak boleh berhenti.

"Jadi memang kita tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Namun kita juga harus menjaga proses belajar ini tidak boleh berhenti,” kata dia. 

Karena itu, Kemendikbud kini sedang melakukan proses evaluasi dan penyusunan kebijakan terkait bagaimana zona non-hijau, khususnya zona kuning, dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan kriteria lebih ketat. 

“Sehingga memang kita sedang mengevaluasi bagaimana supaya yang non-hijau, khususnya kuning saja ya, bisa tetap melakukan pembelajaran tatap muka," imbuh Ainun. 

Ainun lebih lanjut menjelaskan, pembukaan sekolah di zona kuning pun akan melalui prosedur yang lebih ketat. "Misal jumlah anak lebih sedikit, kemudian pertemuan juga diatur sedemikian rupa, sehingga risikonya diperkecil. Itu sedang dianalisis dulu," terangnya.

Dijelaskan lebih lanjut, Kemendikbud juga akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar proses pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetap mengedepankan kesehatan, termasuk memastikan keberlangsungan pembelajaran. 

Hasil Riset Setuju Sekolah Dibuka Kembali 

Sebelumnya, rencana untuk membuka sekolah di luar zona hijau disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (27/7/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.

Doni menyebut, pemerintah akan segera memberikan izin penyelenggaraan sekolah tatap muka di luar zona hijau Covid-19. Belajar jarak jauh yang diterapkan saat ini, lanjut dia, memang efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Namun, di sisi lain, banyak siswa di daerah yang kesulitan dalam belajar jarak jauh karena sulitnya sinyal internet.

Meski begitu, Doni menegaskan, sekolah tatap muka di luar zona hijau harus digelar secara terbatas. Artinya, jumlah siswa yang hadir dalam satu kelas dibatasi. 

Durasi belajar di kelas juga akan dipersingkat. Pernyataan Doni itu sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Cyrus Network.

 Saat ditanya apakah setuju sekolah dibuka kembali, sebanyak 54,1 persen responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 26,1 persen lainnya menjawab setuju. 

Dengan demikian, total ada 80 persen responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju apabila sekolah baik TK, SD, SMP, maupun SMA dibuka kembali walaupun saat ini masih pandemi Covid-19.