Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts
Showing posts with label Kemendikbud. Show all posts

Segera Daftar Sebagai Calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak Dari Kemendikbud

Admin 4/29/2021
Segera Daftar Sebagai Calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi membuka pendaftaran seleksi bagi calon Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak. Seleksi ini merupakan bentuk dukungan bagi sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak yang menjadi terobosan Merdeka Belajar Episode Ketujuh.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril, mengajak para akademisi, praktisi pendidikan, widyaiswara, pengawas sekolah di 111 kabupaten/kota daerah sasaran program untuk berpartisipasi. 

Selain itu, ajakan untuk menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak juga ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional. Lebih lanjut, ajakan juga diserukan kepada pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru yang memiliki komitmen untuk memajukan ekosistem pendidikan.

“Kami mengajak para pemangku kepentingan untuk berkontribusi melalui belajar dan berbagi bersama pengawas, kepala sekolah, dan guru di daerah sasaran Program Sekolah Penggerak dalam upaya gotong-royong untuk transformasi pendidikan Indonesia,” demikian disampaikan Iwan di Jakarta, pada Selasa (27/04/2021).

Pelatih ahli akan berperan sebagai pendamping dan pendukung kepala sekolah, guru/pendidik dan pengawas sekolah/penilik, untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Pelatih Ahli akan mendampingi tiga sampai lima sekolah dalam satu kabupaten, selama minimal satu tahun. Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak juga akan bertugas untuk mendorong kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku kepentingan di kabupaten.

“Peran pelatih ahli akan mengembangkan kompetensi, komunitas praktisi, dan melakukan monitoring kemajuan pembelajaran kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pendidik di sekolah pelaksana program sekolah penggerak,” ujar Iwan.

Iwan melanjutkan, pelatih ahli ini hadir menjadi teman belajar yang penuh inspirasi dan tempat konsultasi untuk menjadikan sekolah lebih berpihak kepada murid. “Bagaimanapun kondisi sekolah, kepala sekolah, guru, dan para pemangku kepentingan di sekolah maupun sekitar sekolah harus terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi anak-anak Indonesia,” tutur Iwan.

Seleksi untuk Mendapatkan Pelatih-Pelatih Terbaik

Program Sekolah Penggerak merupakan program transformasi sekolah yang fokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Program Merdeka Belajar Episode Ketujuh ini telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, dan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada 1 Februari 2021 lalu sebagai salah satu program untuk mewujudkan visi transformasi pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun rekrutmen ini akan menyaring 700 pelatih ahli dengan kualifikasi terbaik untuk bersama memberikan dampak bagi cita-cita besar pendidikan Indonesia. Pendaftaran dan rekrutmen tahap pertama pelatih ahli program Sekolah Penggerak mulai dibuka pada 23 April s.d. 5 Juni 2021, yang terdiri dari pengisian biodata diri, pengisian esai, dan seleksi administrasi. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu pada 28 Juni s.d. 2 Juli 2021 akan meliputi simulasi melatih dan wawancara. Setelah itu akan ada unggah surat kesehatan dan bimbingan teknis kepada yang lolos seleksi tahap kedua. Tahap terakhir adalah pengumuman dan penetapan hasil seleksi pelatih ahli angkatan pertama pada sekitar Agustus 2021.

Berikut informasi mengenai rekrutmen pelatih ahli program Sekolah Penggerak.

Kriteria Umum:

1. Warga negara Indonesia

2. Berasal dari unsur (i) akademisi; (ii) praktisi pendidikan; (iii) widyaiswara; (iv) pengawas sekolah di 111 kabupaten/kota daerah sasaran program, (v) kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen sekolah, dan guru dari sekolah yang mengembangkan kurikulum satuan pendidikan secara mandiri dan atau menggunakan kurikulum internasional; (vi) pensiunan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, widyaiswara, dan guru/pendidik.

3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter setelah lolos seleksi tahap 2

4. Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun

5. Memiliki pengalaman melakukan pendampingan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah minimal 2 (dua) tahun

6. Terbiasa dengan teknologi (internet dan aplikasi)

7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan

8. Memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi dan terbuka pada hal-hal baru

9. Bersedia melakukan kunjungan lapangan sebanyak 4-6 kali dalam setahun

10. Tidak memiliki peran sebagai asesor pada Guru Penggerak atau program Sekolah Penggerak

11. Mengisi pakta integritas

Jadwal Pendaftaran Pelatih Ahli:

* Pembukaan pendaftaran Calon Pelatih Ahli: 27 April - 5 Juni 2021
* Seleksi Tahap I (registrasi, esai, biodata diri): 27 April - 5 Juni 2021
* Seleksi Tahap II (simulasi melatih, wawancara): 28 Juni - 2 Juli 2021
* Bimbingan teknis Peran Pelatih Ahli: 3-26 Agustus 2021
* Pengumuman dan Penetapan Pelatih Ahli:  September 2020.
* Pelaksanaan Pendampingan Program Sekolah Penggerak: 5 Oktober - 31 Agustus 2020.

Informasi pendaftaran Pelatih Ahli ini dapat dilihat lebih lanjut pada laman berikut https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/programsekolahpenggerak/.
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 142/sipres/A6/IV/2021

Cara Cek Kuota Internet Gratis Dari Kemendikbud Untuk Semua Jaringan Operator

Admin 4/13/2021
Cara Cek Kuota Internet Gratis Dari Kemendikbud Untuk Semua Jaringan Operator

BlogPendidikan.net
- Cara Cek Kuota Internet Gratis Dari Kemendikbud Untuk Semua Jaringan Operator.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud)  memberikan kuota gratis untuk para pelajar. Kuota gratis untuk pelajar berlaku untuk beberapa operator seluler.

Berikut cara cek kuota gratis dari Kemendikbud.

Pencairan kuota gratis dari Kemendikbud ini dilakukan setiap bulan pada tanggal 11 hingga 15. Kuota Kemendikbud ini bisa didapatkan secara mudah tanpa memikirkan provider atau operator mana yang dapat.

Simak inilah cara mudah cek kuota gratis dari Kemendikbud:

Tri (3)

Operator Tri nantinya akan memberikan notifikasi SMS pada pengguna yang mendapatkan kuota Kemendikbud.

Jika notifikasi tersebut tidak diterima, pengguna Tri juga bisa mengecek bantuan kuota internet melalui nomor *123*0*10*3#.

Pengecekan juga bisa juga dilakukan melalui aplikasi Bima+ yang nantinya akan muncul informasi di kolom "Kuota Aplikasi dan Edukasi".

Telkomsel

Pengguna Simpati, kartu AS, Loop, dan By.U yang sudah terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan kuota Kemendikbud. Para penerima bantuan kuota Kemendikbud akan menerima SMS pemberitahuan yang dikirim oleh pengirim Telkomsel.

Cara mengecek kuota pelanggan dapat mengakses menu dial *363#, *888# atau melalui aplikasi MyTelkomsel.

XL dan Axis

Penerima bantuan kuota Kemdikbud yang menggunakan operator XL dan Axis akan mendapatkan notifikasi melalui SMS. Pelanggan juga dapat bisa cek kuota tersebut melalui aplikasi myXL, AXISnet atau myXLprio.

Cara lainnya bisa dengan melalui jalus akses konten atau UMB.

Tekan *123#, lalu pilih 7. Info, pilih 1. Info kartu XL-ku, pilih 6. Info paket, dan selanjutnya pilih 3. Terus belajar. Tombol shortcut pengecekan kuota bantuan adalah dengan menekan *123*7*1*6*3#.

Smartfren

Pelanggan Smartfren yang mendapatkan bantuan Kuota Kemendikbud akan mendapatkan notifikasi SMS. Cara mengeceknya yakni dengan mengetik *995# pada panggilan telepon.

Bantuan kuota ini dapat dinikmati seluruh nomor prabayar maupun pasca-bayar Smartfren, sesuai ketentuan bantuan kuota internet yang ditetapkan pemerintah.

Indosat Ooredoo

Menurut situs resmi Indosat Ooredoo, pengguna IM3 Ooredoo dapat mengetahui status dan cek kuota-nya melalui *123*075# atau aplikasi myIM3.

Pengguna juga dapat mengecek melalui akun Official Whatsapp IM3 Ooredoo di bit.ly/im3whatsapp, atau mengunjungi im3ooredoo.com/bantuankuotainternet.

Selamat mencoba!

Surat Pemanggilan CPNS Dari Kemendikbud, Cek Faktanya

Admin 3/25/2021
Surat Pemanggilan CPNS Dari Kemendikbud, Cek Faktanya

BlogPendidikan.net
- Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman, menegaskan bahwa beredarnya surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 360/EI/KP/II/2019, perihal Pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, adalah hoaks. Hal tersebut diutarakannya di kantor Kemendikbud.

“Informasi dalam surat tersebut kami pastikan tidak benar. Mohon masyarakat yang menerima surat tersebut dapat diabaikan saja,” tekan Hendarman.

Hendarman mengatakan akan menindaklanjuti pihak yang telah menyebarkan berita atau surat hoaks tersebut. Ia kembali mengimbau agar masyarakat mengabaikan surat yang beredar. “Bapak dan Ibu yang telah menerima surat tersebut, agar diabaikan saja,” pesannya.

Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi

Admin 3/19/2021
Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud: Penerimaan Siswa Baru (PPDB) Akan Menggunakan KK Bukan SKD Lagi.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, domisili calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021 akan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK). 

Dengan demikian, ketentuan PPDB 2020 mengenai KK yang diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang sempat menimbulkan polemik tahun lalu, tidak berlaku lagi. 


"Tahun ini, domisili dengan dokumennya adalah kartu keluarga yang terintegrasi atau tersambung dengan sistem informasi Dukcapil," kata Jumeri dalam rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

Ia menambahkan, domisili calon peserta didik dapat menggunakan KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian, jika KK tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili. 

"Nah, pengecualiannya tadi adalah, yang tidak punya KK, bisa pakai SKD, jika dia terkena keadaan tertentu misalnya bencana alam atau bencana sosial," jelasnya. Sebelumnya, kata dia, PPDB 2020 mengatur bahwa calon peserta didik dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili untuk dokumen pendaftaran. 

Adapun Surat Keterangan Domisili itu berasal dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. "Nah ini menimbulkan banyak permasalahan di daerah, karena banyak kepala desa dipaksa oleh seseorang untuk bisa mengeluarkan SKD," terangnya. 

Ia menjelaskan, dalam aturan PPDB 2020, surat keterangan tersebut mengatur bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya. Menurut Jumeri, berdasarkan temuan di lapangan, banyak surat keterangan domisili yang akhirnya dipalsukan karena ketentuan tersebut.  

Diketahui, Nadiem Makarim membuat beberapa gebrakan dalam pendidikan sejak menjabat sebagai Mendikbud 2019 lalu. Lewat arah kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", Nadiem tidak hanya menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2021, tetapi juga mengubah sistem zonasi yang kerap menimbulkan persoalan. 


Program "Merdeka Belajar" tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), UN, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. 

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," jelas Nadiem di Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta (11/12/2019). 

Dalam PPDB, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Hal ini untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Nadiem.

Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop

Admin 2/05/2021
Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Pemda dan Sekolah Tidak Boleh Mewajibkan Atau Melarang Seragam Agama, Sanksi Tegas Dana BOS di Setop.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah.


Berdasarkan SKB tersebut, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ketentuan dalam SKB itu berlaku untuk sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Mendikbud menegaskan, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Ia mengatakan, memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu. 


Mendikbud berharap, dengan terbitnya SKB itu, tidak ada lagi keraguan mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang menjadi hak masing-masing murid dan guru.

“Jadi ini satu esensi yang harus dimengerti. Saya tekankan bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu,” ujar Mendikbud, dikutip dari Industry.co.id melalui laman Kemendikbud pada Jumat (5/2/2021).

Berdasarkan SKB tersebut, menurut Nadiem, jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan di dalam SKB, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. 

Gubernur juga dapat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota, dan Kemendagri bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Sementara itu, menurutnya  Kemendikbud akan memberikan sanksi kepada sekolah terkait evaluasi ulang bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. 

"Jadi posisi Kemendikbud sangat jelas dan tegas bahwa ada konsekuensinya kalau tidak menghargai kemerdekaan untuk bisa menjalankan keyakinannya masing-masing sebagai individu, baik guru maupun murid,” pungkasnya.

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19

Admin 2/04/2021
Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19

BlogPendidikan.net
- Berkenan dengan penyebaran virus Corona, yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah-langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. 

Sehubungan hal tersebut kami samapaikan:

1. Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan

2. UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi

3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan apabila:
a. Menyelesaikan program pembelanjaran dimasa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.
b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik
c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk;
a. Portofolio dalam bentuk nilai rapor, nilai sikap/prilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya
b. Penugasan
c. Tes secara luring atau daring
d. Bentuk kegiatan penilaian yang ditentukan oleh satuan pendidikan lainnya.

5 Selengkapnya pada link dibawah.....

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaa Ujian Sekolah Dimasa Pandemi COVID-19 >>> LIHAT DISINI