Showing posts with label Kepala Sekolah. Show all posts
Showing posts with label Kepala Sekolah. Show all posts

Panduan Buku Kerja Kepala Sekolah

Panduan Buku Kerja Kepala Sekolah

BlogPendidikan.net
- Untuk melaksanakan tugas pokoknya secara efektif dan efisien, kepala sekolah memerlukan panduan buku kerja. Panduan buku kerja kepala sekolah ini memberikan rambu-rambu kepada kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya dan mempermudah kepala sekolah dalam mempersiapkan pembinaan dan penilaian yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan dinas pendidikan. 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan perhatian terhadap peningkatan kinerja kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui penerbitan Panduan Buku Kerja Kepala Sekolah.

Sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Kepala Sekolah sebagai pemimpin harus mampu: 1) mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri kepada para guru, staf dan peserta didik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing; 2) memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan para peserta didik, serta memberikan dorongan, memacu dan berdiri di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi dalam mencapai tujuan.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya tersebut di atas, Kepala Sekolah harus mampu :
  1. memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya
  2. memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang tujuan sekolah
  3. memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan upaya peningkatan mutu sekolah dan mendukung keterlaksanaan seluruh program sekolah dan produktivitas sekolah
  4. melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga pendidikan
  5. mampu memberikan petunjuk dan pengarahan, meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas secara proporsional
  6. memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif
  7. memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya
  8. menjadi figur teladan yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik
Ruang Lingkup Panduan Buku Kerja Kepala Sekolah

Ruang lingkup Panduan Kerja Kepala Sekolah ini meliputi identifikasi tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah dalam mengembangkan sekolah; peningkatan mutu sekolah berdasarkan penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, pengembangan pendidikan karakter, dan pengembangan kewirausahaan; serta pelaksanaan pengawasan pembelajaran melalui supervisi akademik dan peningkatan profesionalitas kepala sekolah. 

Dalam uraian setiap subtopik yang dibahas disertai dengan penjelasan langkah-langkah prosedur operasional dan dilengkapi dengan instrumen atau perangkat instrumen yang diperlukan sebagai pelengkap setiap kegiatan kepala sekolah.

Tugas Pokok Kepala Sekolah

Tugas pokok kepala sekolah dalam usaha mengembangkan sekolah, yaitu :
  1. menyusun dan atau menyempurnakan visi, misi dan tujuan sekolah
  2. menyusun struktur organisasi sekolah
  3. menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT)
  4. menyusun peraturan sekolah
  5. mengembangkan sistem informasi manajemen.
Untuk lebih jelasnya tentang Panduan Buku Kerja Kepala Sekolah, bisa Anda download pada tautan dibawah ini.

Panduan Buku Kerja Kepala Sekolah >>> DISINI

Tahapan, Persyaratan dan Dokumen Kelengkapan Berkas Calon Kepala Sekolah

Tahapan Persyaratan dan Dokumen Kelengkapan Berkas Calon Kepala Sekolah

BlogPendidikan.net
- Guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomo6 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Siapa saja guru dapat menjadi Kepala Sekolah dengan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Kemendikbud Ristek. 

Adapun persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Kepala Sekolah sebagai berikut :
  1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B
  2. Memiliki sertifikat pendidik
  3. Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c
  4. Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB
  5. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir
  6. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun
  7. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah
  8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  9. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana
  10. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.
Selanjutnya jika guru lolos sebagai calon Kepala Sekolah, wajib memenuhi kelengkapan berkas dokumen sebagai persyaratan Administrasi pemerintah daerah setempat untuk memastikan apakah telah sesuai dengan kriteria untuk di tetapkan sebagai Kepala Sekolah.

Berikut kelengkapan persyaratan berkas dokumen administrasi Calon Kepala Sekolah :
  • Fotokopi ijazah kualifikasi akademik
  • Fotokopi sertifikat pendidik
  • Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah
  • Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
  • Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan
  • Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir
  • Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah
  • Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah
  • Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang
  • Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana
  • Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan.

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap:
  • Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah
  • Seleksi bakal calon Kepala Sekolah
  • Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
  • Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah
  • Seleksi bakal calon Kepala Sekolah
  • Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh:
  1. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
  2. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.
Seleksi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
  • Seleksi administrasi
  • Seleksi substansi
Seleksi administrasi bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.

Seleksi administrasi bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Seleksi substansi dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.

Seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS. Hasil seleksi substansi disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

LPPKS dalam hal melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Kerjasama dengan lembaga lain harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

LPPKS melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Kriteria Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif dan Disenangi Para Guru

Kriteria Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang Efektif dan Disenangi Para Guru

BlogPendidikan.net
- Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. 

Sehubungan dengan itu, kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk mengawasi, membangun, mengoreksi dan mencari inisiatif terhadap jalannya seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. 

Di samping itu kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berfungsi mewujudkan hubungan manusiawi (human relationship) yang harmonis dalam rangka membina dan mengembangkan kerja sama antar personal, agar secara serempak bergerak ke arah pencapaian tujuan melalui kesediaan melaksanakan tugas masing-masing secara efisien dan efektif.


Oleh karena itu, segala penyelenggaraan pendidikan akan mengarah kepada usaha meningkatkan mutu pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya secara operasional. Untuk itu kepala sekolah harus melakukan supervisi sekolah yang memungkinkan kegiatan operasional itu berlangsung dengan baik.

Melihat pentingnya fungsi kepemimpinan kepala sekolah sebagai supervisor dalam pengawasan kinerja guru Pendidikan Agama Islam, maka usaha untuk meningkatkan kinerja yang lebih tinggi bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah bagi kepala sekolah. Karena kegiatan berlangsung sebagai proses yang tidak muncul dengan sendirinya. 


Pada kenyataannya banyak kepala sekolah yang sudah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu caranya memotivasi para guru-guru akan memiliki kinerja lebih baik tapi hasilnya masih lebih jauh dari harapan.

Berikut 10 Kriteria kepemimpinan Kepala Sekolah yang efektif dan tentunya disenangi para guru, diantaranya :
  1. Mampu memberdayakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik, lancar, dan produktif.
  2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu.
  3. Mampu menjalin hubungan antar sesama guru dan tenaga kependidikan serta pegawai kependidikan
  4. Mampu menjalin hubungan baik dengan para siswanya
  5. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan
  6. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah.
  7. Mampu mempersiapkan segala kelengkapan Administrasi kepala sekolah
  8. Selalu memberikan motivasi di antara kalangan guru untuk meningkatkan kompetensi
  9. Bekerja dengan tim manajemen
  10. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Itu dia 10 kriteria Kepala Sekolah yang efektif dalam menjalankan tugas dan disenangi oleh para guru. Terima kasih. dan jangan lupa untuk berbagi jika artikel ini bermanfaat.

Kisah Kepala Sekolah Termuda, Mengajar di Daerah Pegunungan Susah Sinyal dan Akses Jalan

Kisah Kepala Sekolah Termuda, Mengajar di Daerah Pegunungan Susah Sinyal dan Akses Jalan

BlogPendidikan.net
- Kisah Kepala Sekolah Termuda, Mengajar di Daerah Pegunungan Susah Sinyal dan Akses Jalan.

Idah Rosidah S.Pd M.Pd Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ciparakan termuda di Pangandaran, mencari alternatif kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan kombinasi. Karena, lokasi SD Negeri 3 Ciparakan berada di daerah pegunungan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran ini, ketika ada android pun, signal internetnya kurang bagus. 

Selain itu, jarak tempuh yang cukup jauh dan ditambah sebagian akses jalan masih ada yang kurang bagus. Namun, Kepala Sekolah cantik ini bersama dewan guru lainnya tetap semangat untuk mencari alternatif lain, meskipun tidak maksimal.

Idah Rosidah S.Pd M.Pd menyampaikan, untuk mensiasati hal tersebut, pihaknya melaksanakan pembelajaran jarak jauh kombinasi antara daring dan luring. "Sebab sekolah kami, berada di daerah pegunungan, tidak ada signal lagi," ujar Idah saat ditemui Tribunjabar.id di ruangan kantornya.

Ditambah lagi, lanjut Idah, di daerah pegunungan ini tidak semua orang tua siswa memiliki android. Kalau pun ada, keterbatasan mereka (orang tua siswa) tidak memiliki kuota. 

"Alternatif lain kemarin ketika pembelajaran jarak jauh (PJJ), juga pemantauan dari graup WhatsAppnya," katanya Kemudian ketika ada yang harus disampaikan, pihaknya membuat titik kumpul di satu tempat.

"Misalkan, satu kelas akan ada penyampaian khusus, itu kami buat titik kumpul. Tak lupa juga, tentunya sesuai dengan prokes Covid-19," ucapnya. Idah mengungkapkan, memang banyak orang tua siswa yang bicara dan memohon untuk segera pembelajaran tatap muka, khususnya yang bicara langsung dengan dirinya.

Karena, beberapa alasan orang tua tersebut tidak efektif dan mengingat adanya keterbatasan dalam KBM secara daring. Ditambah tentu, pembelajaran di rumah membuat anak-anak bosan.

"Semoga, setelah beberapa sekolah lain di daerah Pangandaran yang sudah mulai KBM tatap muka, diharapkan minggu depan sekolah ditempat Kami kerja, bisa mengikuti tatap muka seperti lainnya," katanya,.

Menurut Idah, pihaknya tinggal menunggu saja, karena besok juga sudah mulai penyemprotan disinfektan di area sekolah. "Alhamdulillah, untuk wilayah Ciparakan sendiri masuk ke zona hijau. Semoga tak ada kasus di daerah sini. Dan Saya kira, untuk pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan," katanya.

Tertekan Kelola Dana BOS, di Duga Diperas Penegak Hukum 64 Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

Tertekan Kelola Dana BOS, di Duga Diperas Penegak Hukum 64 Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

BlogPendidikan.net
- Sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mengundurkan diri. Pengunduran diri terkait persoalan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Surat pengunduran diri itu sudah diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhu, Ibrahim Alimin pada Selasa (14/7/2020) siang. 

Namun, belum diputuskan apakah pengunduran diri kepala sekolah tersebut dikabulkan atau tidak. "Surat pengunduran diri 64 kepala sekolah SMP ini akan saya teruskan ke bupati. Tapi, apakah disetujui atau tidak tergantung kepada bupati nantinya," kata Ibrahim kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/7/2020).

Meski demikian, Ibrahim meminta para kepala sekolah tetap bekerja sebelum keluarnya surat bebas tugas. Menurutnya, saat ini masih banyak pekerjaan di sekolah yang mesti diselesaikan. 

"Kita kan sudah masuk sekolah tahun ajaran baru 13 Juli 2020 kemarin, di masa pandemi Covid-19 ini. Jadi saya minta mereka tetap bekerja sebelum keluar surat pembebasan tugas, karena ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani. 

Apalagi sekarang situasi tidak normal karena Covid-19, jadi kasihan anak-anak kita," kata Ibrahim. Terlepas dari semua itu, Ibrahim mengaku menyerahkan semua itu kepada para kepala sekolah. Namun, dia berharap untuk saat ini kepala sekolah tetap bekerja sampai surat keputusan dikeluarkan. 

"Saya meminta kepada mereka tetap bekerja seperti biasa sampai ada keputusan Pak Bupati menerima atau tidak pengunduran diri mereka," pungkas Ibrahim. 

Mundur Karena Diperas 

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mengundurkan diri. Kabar pengunduran diri 64 kepala sekolah ini dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Inhu Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/7/2020). 

"Ya betul, ada 64 kepala sekolah SMP yang mengundurkan diri," ujar Ibrahim. Ibrahim mengatakan, pada Selasa kemarin ada 6 orang kepala sekolah SMP yang mewakili datang ke Dinas Pendidikan Inhu. Mereka saat itu membawa map dalam jumlah banyak yang berisi surat pengunduran diri. 

"Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku kepala dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim. 

Ibrahim kemudian bertanya kepada perwakilan kepala sekolah mengenai alasan pengunduran diri tersebut. "Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim. 

Sebagian dari mereka mengaku tak nyaman mengelola BOS karena sering diperas oleh aparat penegak hukum. Menurut Ibrahim, para kepala sekolah merasa tidak nyaman dan meminta menjadi guru biasa. Ibrahim mengatakan, surat pengunduran diri 64 kepala sekolah itu sudah diterima. 

Namun, belum diputuskan apakah disetujui atau tidak. "Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas itu tergantung pada Bupati nanti. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas. Kemudian, sebelum keluar surat pembebasan tugas, saya mohon kepada mereka agar tetap bekerja, karena kasihan anak-anak kita. Tapi itu tergantung mereka lagi," kata Ibrahim.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Tertekan Dalam Penggnaan Dana BOS, Puluhan Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

Tertekan Dalam Penggnaan Dana BOS, Puluhan Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

BlogPendidikan.net
- Ada kabar puluhan kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengajukan pengunduran diri. 

Jumlahnya ada 64 orang.  Mereka adalah kepala SMP negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau. 

Informasi soal pengunduran diri para kepala sekolah tersebut berhembus kencang pada saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) memberikan izin untuk memulai sekolah tatap muka di sekolah setelah lebih dari empat bulan siswa belajar dari rumah.

Terkait pengunduran diri para Kepala SMP tersebut, Tribunpekanbaru.com telah mengkonfirmasi Plt Kepala Disdikbud Inhu, Ibrahim Alimin.

Ketika dikonfirmasi, Ibrahim membenarkan soal kabar tersebut.

Meski ia menegaskan bahwa Pemda Inhu belum memberikan keputusan atas pengunduran diri para kepala sekolah tersebut.

"Kabar soal pengunduran diri 64 orang Kepala SMP Negeri itu benar adanya," ujarnya singkat, Rabu (15/7/2020).

Lebih lanjut Ibrahim mengungkapkan bahwa para kepala sekolah tersebut menuliskan surat pengunduran diri mereka secara resmi dan kemudian ditandatangani di atas materai.

Bahkan, surat pengunduran diri tersebut dikumpulkan dalam satu tas berkas warna merah dan diantarkan ke kantor Disdikbud Inhu.

"Tas berkas ini saya terima pada Selasa siang kemarin," kata Ibrahim.

Ibrahim berkata dirinya masih belum bisa mengungkapkan secara jelas alasan pengunduran diri para kepala sekolah tersebut.

Namun sesuai dengan isi surat yang disampaikan, para kepala sekolah merasa tidak tenang dan nyaman dalam menjalankan tugas.

Seperti yang tertulis bahwa mereka merasa tertekan dalam pengelolaan dana BOS.

Mereka juga meminta agar ditugaskan kembali sebagai guru biasa.

Untuk dalam surat pernyataan pengunduran diri tersebut, sebagian besar para kepala sekolah itu turut melampirkan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah serta pangkat terakhir.

Hingga berita ini ditulis, Tribunpekanbaru.com masih berupaya mengkonfirmasi alasan para kepala sekolah tersebut mengundurkan diri.

Artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com

Mendikbud Akan Ubah Kepala Sekolah Menjadi Super Mentor

Mendikbud Akan Ubah Kepala Sekolah Menjadi Super Mentor

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan konsep kepala sekolah di Indonesia bakal berubah. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas para guru.

"Konsep kepala sekolah baru kami adalah bukan kepala logistik atau operasi, tapi kepala peningkatan kualitas mutu guru. Dia adalah super mentor di masing-masing sekolah," katanya Nadiem Makarim dalam program Ini Budi: Reformasi Pendidikan Mas Menteri di Masa Pandemi yang ditayangkan di akun YouTube Tempodotco, Sabtu, 11 Juli 2020.

Kepala sekolah dengan kualifikasi super mentor ini bisa didapatkan lewat program Guru Penggerak. Program ini akan mencari bibit-bibit guru berkualitas yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mentoring. Mereka yang terpilih akan disiapkan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pengajar di sekolah pelatihan guru di masa depan.

Nadiem menuturkan konsep ini belum terjadi di Indonesia dan banyak negara lain. Namun di negara-negara dengan kualitas pendidikannya yang lebih baik, tugas utama kepala sekolah adalah membina guru bukan sekadar mengurusi masalah keuangan atau administratif.

Ia menjelaskan untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia tidak bisa menggunakan cara lama yang hanya mengumpulkan mereka di satu tempat, diberikan seminar, lalu pulang ke rumah masing-masing. Satu-satunya cara untuk mengangkat kualitas guru harus ada sosok pemimpin yang bisa membimbing dan menginspirasi di sekolah.

Nadiem Makarim mengatakan Kemendikbud akan melakukan rekrutmen nasional dengan skala besar untuk menemukan bibit-bibit guru berkualitas ini. Program Guru Penggerak terbuka untuk semua guru baik yang berstatus PNS, guru swasta, maupun honorer.

"Kami gak melihat dari umur, status, PNS atau apa saja, yang penting adalah kualitas dan passion-nya dia apa. Minat di dalam hati dia apa, apakah akan selalu mengutamakan anak," kata Nadiem Makarim.

(Sumber; nasional.tempo.co)

Jadi Kepala Sekolah Guru Wajib Memiliki Sertifikat LP2KS

Jadi Kepala Sekolah Guru Wajib Memiliki Sertifikat LP2KS

Peningkatan mutu pendidikan nasional selanjutnya akan memasuki tahap baru, dan telah dimulai setahun ini. Kualitas anak didik yang ditentukan tenaga pendidik atau guru, juga ditentukan oleh kualitas kepala sekolah. Karena itu, calon kepala sekolah harus memiliki sertifikasi yang layak untuk menjadi pemimpin lembaga pendidik tersebut.

Untuk melakukan sertifikasi calon kepala sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional telah membentuk dan menunjuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atau LP2KS sesuai Permendiknas nomor 28 tahun 2010. 

Lalu bagaimana jika Kepala Sekolah yang sudah terlanjur menjabat namun tak memiliki sertifikasi tersebut, bahkan dengan sengaja mengabaikan Permendiknas tersebut.

Ketua JP3 Sentot Sudarto mengatakan pihak Pemkot dan Dinas Pendidikan kota Samarinda tak perlu lagi ulur-ulur waktu untuk proses mutasi dan pengangkatan kepala sekolah. 

"Karena kebijakan itu sudah ada rambu-rambunya yakni, permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standarisasi Kepala sekolah, Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit dan Permendiknas nomor 28 tahun 2010, ditambah dengan Permendiknas no 28 tahun 2010 dimana Kepsek harus memiliki sertifikasi, karena itu Kepsek yang tak punya Sertifikasi harus mundur dari jabatannya, "ujarnya.

Pensertifikasian dilakukan LP2KS kepada guru sesuai Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. sertifikasi ini berupa penawaran kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia. 

LP2KS mensyaratkan, yang didaftarkan adalah guru potensial, bersedia membiayai diklat calon kepala sekolah dan guru yang meraih serifikasi LP2KS akan ditempatkan sebagai kepala sekolah sesuai posisi yang ada di daerah tersebut.

Sebagai pilot project, LP2KS telah melakukan Program Penyiapan Kepala Sekolah di Jawa Timur. Dari 20 calon kepala sekolah yang diajukan, hanya 18 yang lolos seleksi administrasi dan berkurang menjadi delapan orang guru yang lolos pada tahap seleksi akademik. 

Untuk seleksi adminstrasi, Pasal 2 ayat (2) Permendiknas No. 28/2010 mensyaratkan calon kepala sekolah minimal memegang gelar Strata 1, usia maksimal 56 tahun dan pengalaman minimal 5 tahun sebagai pendidik atau tenaga pendidik.

Sementara untuk seleksi akademik, penilaian dilakukan melalui potensi kepemimpinan. Potensi kepemimpinan calon kepsek didapatkan melalui rekomendasi kepsek yang menjabat saat dikirim, penilaian kinerja guru, menyusun makalah kepemimpinan dan mempresentasikannya di hadapan lembaga penilai nasional dengan syarat minimal kelulusan memuaskan. Setelah berhasil lolos kedua seleksi tadi, calon kepsek akan mendapatkan pelatihan yang dilakukan LP2KS melalui serangkai pembelajaran.

Selama 70 jam pelajaran (JP) atau 7 hari, calon kepsek akan mendapatkan materi mengenai manajerial, supervisi dan pelatihan kewirausahaan, kepribadian, dan sosial. Lalu dilanjutkan on the job learning (OJL) dengan 200 JP atau 3 bulan untuk materi implementasi rencana tindakan kepemimpinan dan flexible learning.