Showing posts with label Kepala Sekolah. Show all posts
Showing posts with label Kepala Sekolah. Show all posts

Kisah Kepala Sekolah Termuda, Mengajar di Daerah Pegunungan Susah Sinyal dan Akses Jalan

Admin 3/23/2021
Kisah Kepala Sekolah Termuda, Mengajar di Daerah Pegunungan Susah Sinyal dan Akses Jalan

BlogPendidikan.net
- Kisah Kepala Sekolah Termuda, Mengajar di Daerah Pegunungan Susah Sinyal dan Akses Jalan.

Idah Rosidah S.Pd M.Pd Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ciparakan termuda di Pangandaran, mencari alternatif kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan kombinasi. Karena, lokasi SD Negeri 3 Ciparakan berada di daerah pegunungan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran ini, ketika ada android pun, signal internetnya kurang bagus. 

Selain itu, jarak tempuh yang cukup jauh dan ditambah sebagian akses jalan masih ada yang kurang bagus. Namun, Kepala Sekolah cantik ini bersama dewan guru lainnya tetap semangat untuk mencari alternatif lain, meskipun tidak maksimal.

Idah Rosidah S.Pd M.Pd menyampaikan, untuk mensiasati hal tersebut, pihaknya melaksanakan pembelajaran jarak jauh kombinasi antara daring dan luring. "Sebab sekolah kami, berada di daerah pegunungan, tidak ada signal lagi," ujar Idah saat ditemui Tribunjabar.id di ruangan kantornya.

Ditambah lagi, lanjut Idah, di daerah pegunungan ini tidak semua orang tua siswa memiliki android. Kalau pun ada, keterbatasan mereka (orang tua siswa) tidak memiliki kuota. 

"Alternatif lain kemarin ketika pembelajaran jarak jauh (PJJ), juga pemantauan dari graup WhatsAppnya," katanya Kemudian ketika ada yang harus disampaikan, pihaknya membuat titik kumpul di satu tempat.

"Misalkan, satu kelas akan ada penyampaian khusus, itu kami buat titik kumpul. Tak lupa juga, tentunya sesuai dengan prokes Covid-19," ucapnya. Idah mengungkapkan, memang banyak orang tua siswa yang bicara dan memohon untuk segera pembelajaran tatap muka, khususnya yang bicara langsung dengan dirinya.

Karena, beberapa alasan orang tua tersebut tidak efektif dan mengingat adanya keterbatasan dalam KBM secara daring. Ditambah tentu, pembelajaran di rumah membuat anak-anak bosan.

"Semoga, setelah beberapa sekolah lain di daerah Pangandaran yang sudah mulai KBM tatap muka, diharapkan minggu depan sekolah ditempat Kami kerja, bisa mengikuti tatap muka seperti lainnya," katanya,.

Menurut Idah, pihaknya tinggal menunggu saja, karena besok juga sudah mulai penyemprotan disinfektan di area sekolah. "Alhamdulillah, untuk wilayah Ciparakan sendiri masuk ke zona hijau. Semoga tak ada kasus di daerah sini. Dan Saya kira, untuk pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan," katanya.

Tertekan Kelola Dana BOS, di Duga Diperas Penegak Hukum 64 Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

Admin 7/16/2020
Tertekan Kelola Dana BOS, di Duga Diperas Penegak Hukum 64 Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

BlogPendidikan.net
- Sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mengundurkan diri. Pengunduran diri terkait persoalan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Surat pengunduran diri itu sudah diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhu, Ibrahim Alimin pada Selasa (14/7/2020) siang. 

Namun, belum diputuskan apakah pengunduran diri kepala sekolah tersebut dikabulkan atau tidak. "Surat pengunduran diri 64 kepala sekolah SMP ini akan saya teruskan ke bupati. Tapi, apakah disetujui atau tidak tergantung kepada bupati nantinya," kata Ibrahim kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/7/2020).

Meski demikian, Ibrahim meminta para kepala sekolah tetap bekerja sebelum keluarnya surat bebas tugas. Menurutnya, saat ini masih banyak pekerjaan di sekolah yang mesti diselesaikan. 

"Kita kan sudah masuk sekolah tahun ajaran baru 13 Juli 2020 kemarin, di masa pandemi Covid-19 ini. Jadi saya minta mereka tetap bekerja sebelum keluar surat pembebasan tugas, karena ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani. 

Apalagi sekarang situasi tidak normal karena Covid-19, jadi kasihan anak-anak kita," kata Ibrahim. Terlepas dari semua itu, Ibrahim mengaku menyerahkan semua itu kepada para kepala sekolah. Namun, dia berharap untuk saat ini kepala sekolah tetap bekerja sampai surat keputusan dikeluarkan. 

"Saya meminta kepada mereka tetap bekerja seperti biasa sampai ada keputusan Pak Bupati menerima atau tidak pengunduran diri mereka," pungkas Ibrahim. 

Mundur Karena Diperas 

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mengundurkan diri. Kabar pengunduran diri 64 kepala sekolah ini dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Inhu Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/7/2020). 

"Ya betul, ada 64 kepala sekolah SMP yang mengundurkan diri," ujar Ibrahim. Ibrahim mengatakan, pada Selasa kemarin ada 6 orang kepala sekolah SMP yang mewakili datang ke Dinas Pendidikan Inhu. Mereka saat itu membawa map dalam jumlah banyak yang berisi surat pengunduran diri. 

"Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku kepala dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim. 

Ibrahim kemudian bertanya kepada perwakilan kepala sekolah mengenai alasan pengunduran diri tersebut. "Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim. 

Sebagian dari mereka mengaku tak nyaman mengelola BOS karena sering diperas oleh aparat penegak hukum. Menurut Ibrahim, para kepala sekolah merasa tidak nyaman dan meminta menjadi guru biasa. Ibrahim mengatakan, surat pengunduran diri 64 kepala sekolah itu sudah diterima. 

Namun, belum diputuskan apakah disetujui atau tidak. "Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas itu tergantung pada Bupati nanti. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas. Kemudian, sebelum keluar surat pembebasan tugas, saya mohon kepada mereka agar tetap bekerja, karena kasihan anak-anak kita. Tapi itu tergantung mereka lagi," kata Ibrahim.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Tertekan Dalam Penggnaan Dana BOS, Puluhan Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

Admin 7/15/2020
Tertekan Dalam Penggnaan Dana BOS, Puluhan Kepala Sekolah Mengundurkan Diri

BlogPendidikan.net
- Ada kabar puluhan kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengajukan pengunduran diri. 

Jumlahnya ada 64 orang.  Mereka adalah kepala SMP negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau. 

Informasi soal pengunduran diri para kepala sekolah tersebut berhembus kencang pada saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) memberikan izin untuk memulai sekolah tatap muka di sekolah setelah lebih dari empat bulan siswa belajar dari rumah.

Terkait pengunduran diri para Kepala SMP tersebut, Tribunpekanbaru.com telah mengkonfirmasi Plt Kepala Disdikbud Inhu, Ibrahim Alimin.

Ketika dikonfirmasi, Ibrahim membenarkan soal kabar tersebut.

Meski ia menegaskan bahwa Pemda Inhu belum memberikan keputusan atas pengunduran diri para kepala sekolah tersebut.

"Kabar soal pengunduran diri 64 orang Kepala SMP Negeri itu benar adanya," ujarnya singkat, Rabu (15/7/2020).

Lebih lanjut Ibrahim mengungkapkan bahwa para kepala sekolah tersebut menuliskan surat pengunduran diri mereka secara resmi dan kemudian ditandatangani di atas materai.

Bahkan, surat pengunduran diri tersebut dikumpulkan dalam satu tas berkas warna merah dan diantarkan ke kantor Disdikbud Inhu.

"Tas berkas ini saya terima pada Selasa siang kemarin," kata Ibrahim.

Ibrahim berkata dirinya masih belum bisa mengungkapkan secara jelas alasan pengunduran diri para kepala sekolah tersebut.

Namun sesuai dengan isi surat yang disampaikan, para kepala sekolah merasa tidak tenang dan nyaman dalam menjalankan tugas.

Seperti yang tertulis bahwa mereka merasa tertekan dalam pengelolaan dana BOS.

Mereka juga meminta agar ditugaskan kembali sebagai guru biasa.

Untuk dalam surat pernyataan pengunduran diri tersebut, sebagian besar para kepala sekolah itu turut melampirkan SK pengangkatan sebagai kepala sekolah serta pangkat terakhir.

Hingga berita ini ditulis, Tribunpekanbaru.com masih berupaya mengkonfirmasi alasan para kepala sekolah tersebut mengundurkan diri.

Artikel ini telah tayang di Tribunpekanbaru.com

Mendikbud Akan Ubah Kepala Sekolah Menjadi Super Mentor

Admin 7/11/2020
Mendikbud Akan Ubah Kepala Sekolah Menjadi Super Mentor

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan konsep kepala sekolah di Indonesia bakal berubah. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas para guru.

"Konsep kepala sekolah baru kami adalah bukan kepala logistik atau operasi, tapi kepala peningkatan kualitas mutu guru. Dia adalah super mentor di masing-masing sekolah," katanya Nadiem Makarim dalam program Ini Budi: Reformasi Pendidikan Mas Menteri di Masa Pandemi yang ditayangkan di akun YouTube Tempodotco, Sabtu, 11 Juli 2020.

Kepala sekolah dengan kualifikasi super mentor ini bisa didapatkan lewat program Guru Penggerak. Program ini akan mencari bibit-bibit guru berkualitas yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mentoring. Mereka yang terpilih akan disiapkan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pengajar di sekolah pelatihan guru di masa depan.

Nadiem menuturkan konsep ini belum terjadi di Indonesia dan banyak negara lain. Namun di negara-negara dengan kualitas pendidikannya yang lebih baik, tugas utama kepala sekolah adalah membina guru bukan sekadar mengurusi masalah keuangan atau administratif.

Ia menjelaskan untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia tidak bisa menggunakan cara lama yang hanya mengumpulkan mereka di satu tempat, diberikan seminar, lalu pulang ke rumah masing-masing. Satu-satunya cara untuk mengangkat kualitas guru harus ada sosok pemimpin yang bisa membimbing dan menginspirasi di sekolah.

Nadiem Makarim mengatakan Kemendikbud akan melakukan rekrutmen nasional dengan skala besar untuk menemukan bibit-bibit guru berkualitas ini. Program Guru Penggerak terbuka untuk semua guru baik yang berstatus PNS, guru swasta, maupun honorer.

"Kami gak melihat dari umur, status, PNS atau apa saja, yang penting adalah kualitas dan passion-nya dia apa. Minat di dalam hati dia apa, apakah akan selalu mengutamakan anak," kata Nadiem Makarim.

(Sumber; nasional.tempo.co)

Jadi Kepala Sekolah Guru Wajib Memiliki Sertifikat LP2KS

Admin 6/11/2020
Jadi Kepala Sekolah Guru Wajib Memiliki Sertifikat LP2KS

Peningkatan mutu pendidikan nasional selanjutnya akan memasuki tahap baru, dan telah dimulai setahun ini. Kualitas anak didik yang ditentukan tenaga pendidik atau guru, juga ditentukan oleh kualitas kepala sekolah. Karena itu, calon kepala sekolah harus memiliki sertifikasi yang layak untuk menjadi pemimpin lembaga pendidik tersebut.

Untuk melakukan sertifikasi calon kepala sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional telah membentuk dan menunjuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atau LP2KS sesuai Permendiknas nomor 28 tahun 2010. 

Lalu bagaimana jika Kepala Sekolah yang sudah terlanjur menjabat namun tak memiliki sertifikasi tersebut, bahkan dengan sengaja mengabaikan Permendiknas tersebut.

Ketua JP3 Sentot Sudarto mengatakan pihak Pemkot dan Dinas Pendidikan kota Samarinda tak perlu lagi ulur-ulur waktu untuk proses mutasi dan pengangkatan kepala sekolah. 

"Karena kebijakan itu sudah ada rambu-rambunya yakni, permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standarisasi Kepala sekolah, Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit dan Permendiknas nomor 28 tahun 2010, ditambah dengan Permendiknas no 28 tahun 2010 dimana Kepsek harus memiliki sertifikasi, karena itu Kepsek yang tak punya Sertifikasi harus mundur dari jabatannya, "ujarnya.

Pensertifikasian dilakukan LP2KS kepada guru sesuai Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. sertifikasi ini berupa penawaran kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia. 

LP2KS mensyaratkan, yang didaftarkan adalah guru potensial, bersedia membiayai diklat calon kepala sekolah dan guru yang meraih serifikasi LP2KS akan ditempatkan sebagai kepala sekolah sesuai posisi yang ada di daerah tersebut.

Sebagai pilot project, LP2KS telah melakukan Program Penyiapan Kepala Sekolah di Jawa Timur. Dari 20 calon kepala sekolah yang diajukan, hanya 18 yang lolos seleksi administrasi dan berkurang menjadi delapan orang guru yang lolos pada tahap seleksi akademik. 

Untuk seleksi adminstrasi, Pasal 2 ayat (2) Permendiknas No. 28/2010 mensyaratkan calon kepala sekolah minimal memegang gelar Strata 1, usia maksimal 56 tahun dan pengalaman minimal 5 tahun sebagai pendidik atau tenaga pendidik.

Sementara untuk seleksi akademik, penilaian dilakukan melalui potensi kepemimpinan. Potensi kepemimpinan calon kepsek didapatkan melalui rekomendasi kepsek yang menjabat saat dikirim, penilaian kinerja guru, menyusun makalah kepemimpinan dan mempresentasikannya di hadapan lembaga penilai nasional dengan syarat minimal kelulusan memuaskan. Setelah berhasil lolos kedua seleksi tadi, calon kepsek akan mendapatkan pelatihan yang dilakukan LP2KS melalui serangkai pembelajaran.

Selama 70 jam pelajaran (JP) atau 7 hari, calon kepsek akan mendapatkan materi mengenai manajerial, supervisi dan pelatihan kewirausahaan, kepribadian, dan sosial. Lalu dilanjutkan on the job learning (OJL) dengan 200 JP atau 3 bulan untuk materi implementasi rencana tindakan kepemimpinan dan flexible learning.