Showing posts with label Kurikulum. Show all posts
Showing posts with label Kurikulum. Show all posts

KI dan KD Kurikulum Darurat, Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Darurat COVID-19 Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
BlogPendidikan.net
- Kurikulum darurat dalam keadaan tertentu (COVID-19) yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud, telah disederhanakan dari kurikulum 2013. Kurikulum darurat yang terdiri dari Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar untuk jenjang SD bisa anda dapatkan pada akhir tulisan ini.

Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa, ujar Nadiem Makarim. Ia menyampaikan, sekolah dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. 


Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus, tambah Nadiem, bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sekolah pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memilih salah satu kurikulum dari tiga opsi yang ditawarkan:
 
1. Tetap mengacu pada Kurikulum Nasional 
2. Menggunakan kurikulum darurat; atau 
3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 

“Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Siswa tidak dibebani ketuntasan kurikulum

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. 


“Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud. Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. 

Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orangtua maupun wali. 

“Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap Mendikbud. 

Guru tidak dibebani target kerja tatap muka 

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud. 

Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Baca juga: Nadiem: Kerja Sama Semua Pihak Diperlukan untuk Sukseskan Kurikulum Darurat   Orangtua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. 

Guru diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Mendikbud.

Untuk Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Darurat COVID-19 Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Bisa Anda Lihat pada Link Dibawah Ini..

* Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum Darurat COVID-19 Semua Mata Pelajaran Untuk SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 >>> LIHAT DISINI

* Unduh lengkap kurikulum darurat SD,SMP,SMA/SMK >>> DISINI

* Salinan SK KaBalitban Nomor 018/H/KR/2020 >>> LIHAT DISINI 

Kurikulum Darurat dan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Kurikulum Darurat dan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

BlogPendidikan.net
- Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud dengan menerbitkan kurikulum darurat pada Agustus 2021 dengan menyederhanakan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan pada proses pembelajaran dimasa pandemi Covid-19.

Namun satuan pendidikan tidak diwajibkan menggunakan kurikulum darurat tersebut, satuan pendidikan bisa memilih tiga opsi penggunaan kurikulum dimasa pandemi.

Kurikulum Darurat Pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Dikutip dari lama kemdikbud.go.id bahwa Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. 

Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas perlu berfokus pada hal esensial. 

Pilihan Menggunakan Kurikulum Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Nunuk Suryani menekankan bahwa tidak ada tekanan bagi guru dalam menuntaskan kurikulum dikarenakan PTM terbatas dilaksanakan di tengah kondisi khusus pandemi. 

Prioritas dari satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi memastikan bahwa setiap peserta didik mengalami proses pembelajaran.

Satuan pendidikan dapat memilih menggunakan kurikulum saat pembelajaran tatap muka terbatas yaitu :

1. Tetap mengacu pada Kurikulum Nasional
2. Menggunakan kurikulum darurat
3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 

Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas.

Bagi Sekolah Yang Ingin Menggunakan Kurikulum Darurat >>> LIHAT DISINI

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Berfokus Untuk Tuntaskan Kurikulum .

Pembelajaran tatap muka yang akan digelar pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada juli, banyak menimbulkan perdebatan dan pertanyaan. Pembelajaran tatap muka terbatas hanya akan digelar pada daerah yang tidak menerapkan PPKM.

Dikutip dari kompas.com menuturkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas perlu berfokus pada hal esensial atau penting. Sesditjen GTK Kemendikbud Ristek, Nunuk Suryani menekankan, tidak ada tekanan bagi guru dalam menuntaskan kurikulum. Karena, PTM terbatas dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid-19.


"Prioritas dari satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi memastikan setiap siswa mengalami proses pembelajaran," kata dia melansir laman Kemendikbud. Dia mengaku, guru, pengawas sekolah, dan kepala sekolah perlu menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. 

"Karena fokus dari kurikulum pada masa pandemi adalah mempelajari hal-hal yang esensial serta tidak mengejar ketuntasan peserta didik, tetapi mengacu pada kebutuhan peserta didik dan menjadikan protokol kesehatan sebagai syarat utama," jelas dia. Satuan pendidikan dapat memilih menggunakan kurikulum yang tersedia, yaitu kurikulum 2013, kurikulum mandiri yang dikembangkan sekolah, atau kurikulum kondisi khusus yang dikembangkan Kemendikbud Ristek.


Untuk itu, dia meminta agar warga sekolah benar-benar memahami panduan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dasmen) di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan Kemendikbud Ristek dan kemenag. "Jadi jelas ukuran keberhasilannya adalah tingkat kepatuhan protokol kesehatan di kelas, tingkat pelibatan orangtua pada pembelajaran, dan juga pelibatan peserta didik dalam pembelajaran," terang dia. Kemudian, dia menjelaskan, panduan juga memuat contoh-contoh praktik baik bagaimana membuat rancangan pembelajaran dalam PTM terbatas.

"Saya sangat berharap guru-guru membacanya secara mendalam. Selain itu, kami juga menyediakan seri webinar selama satu bulan penuh dalam rangka persiapan PTM terbatas dari berbagai perspektif pembahasan," kata Nunuk. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kurikulum dan Evaluasi Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Ahmad Hidayatullah mengatakan, di dalam interaksi proses pembelajaran, adanya pertemuan guru dengan siswa merupakan suatu hal yang sangat penting. 


"Selain karena sudah lama, di dalam kesempurnaan interaksi pembelajaran yang dilakukan selama pandemi, kita tidak bisa meninggalkan pertemuan langsung antara guru dengan siswa," ungkap Ahmad. Ahmad memandang pandemi mendorong para guru semakin mengembangkan kompetensinya, termasuk dalam menciptakan blended learning yang sesuai. Kemenag terus mendorong agar para guru untuk tidak takut melakukan kesalahan, asalkan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. 

"Kita dorong guru-guru untuk selalu berikhtiar, tidak perlu takut salah. Jadi kalau kurang nggak perlu takut, jadi kita lakukan evaluasi, lakukan continuous improvement, sehingga hasilnya akan lebih baik," ucap Ahmad. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI). 


Danang Hidayatullah menambahkan, saat ini semua pihak sedang mengalami masa sense of urgency, yaitu masa menghadapi perubahan karena terdesak. Lalu, saat ini juga semua siswa dan mahasiswa sedang mencoba memulai ke fase selanjutnya yaitu PTM terbatas.

Sekarang sudah bisa PTM terbatas, dengan panduan dari Kemendikbud Ristek sangat membantu guru dan sekolah. PTM terbatas ini disambut baik oleh teman-teman guru, pungkas dia.

Selain itu juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang suda ditetapkan oleh pemerinta, menjaga semaksimal mungkin agar peserta didik jangan sampai tertular wabah ini.

Sumber : kompas.com

Kurikulum Baru: Sejarah Bukan Mata Pelajaran Wajib Untuk SMA

Kurikulum Baru: Sejarah Bukan Mata Pelajaran Wajib Untuk SMA

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat. Di kelas 10, sejarah digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Hal itu tertuang dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021. CNNIndonesia.com memperoleh file sosialisasi Kemendikbud tentang penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional.

Dalam file tersebut dijelaskan bahwa mata pelajaran sejarah Indonesia tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa SMA/sederajat kelas 10. Melainkan digabung di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Padahal, dalam kurikulum 2013 yang diterapkan selama ini, mata pelajaran Sejarah Indonesia harus dipelajari dan terpisah dari mata pelajaran lainnya.

Berikut mata pelajaran wajib bagi siswa SMA kelas 10 dalam kurikulum yang disederhanakan.

1. Pendidikan Agama
2. PPKn
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. IPA
6. IPS
7. Bahasa Inggris
8. Seni dan Prakarya
9. Pendidikan Jasmani
10. Informatika
11. Program Pengembangan Karakter

Kemudian untuk siswa kelas 11 dan 12 SMA/sederajat, mata pelajaran sejarah juga tidak wajib dipelajari. Berikut mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 11 dan 12 kelompok IPA, IPS, bahasa dan vokasi.

1. Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan YME
2. PPKN
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Bahasa Inggris
6. Seni dan Prakarya
7. Pendidikan Jasmani

Mata pelajaran sejarah bisa dipelajari siswa kelompok peminatan IPA, IPS, bahasa dan vokasi. Namun, tidak bersifat wajib.

Siswa kelompok peminatan IPS akan diberi pilihan 5 mata pelajaran tambahan, yakni Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi dan Antropologi. Siswa hanya akan diminta memilih 3 dari 5 mata pelajaran tersebut.

Dengan kata lain, siswa diperkenankan untuk tidak memilih mata pelajaran sejarah untuk dipelajari. Misal, siswa boleh memilih geografi, sosiologi, dan ekonomi.

Di kelompok siswa peminatan IPA, sejarah juga tidak termasuk mata pelajaran wajib. Siswa bisa memilih untuk mempelajari atau tidak mempelajari sejarah. Siswa kelompok peminatan IPA diberi pilihan 7 mata pelajaran tambahan, yaitu Biologi, Fisika, Kimia, Informatika Lanjutan, Ilmu Kesehatan, Matematika Lanjutan, dan Matematika Terapan.

Kelompok siswa peminatan IPA harus mengambil salah satu mata pelajaran pilihan yang ada di kelompok IPS. Sejarah bisa dipilih, namun tidak bersifat wajib. Ada pilihan mata pelajaran IPS lainnya yang bisa dipilih siswa.

Dengan kata lain, siswa kelompok IPA bisa mengambil 2 mata pelajaran IPA plus 1 mata pelajaran IPS. Siswa juga bisa mengambil 1 mata pelajaran IPA plus 2 mata pelajaran IPS.

"Di kelas 11 dan 12, siswa diwajibkan untuk mengambil minimal 3 mata pelajaran pilihan dengan syarat minimal 1 mapel kelompok MIPA dan 1 mapel kelompok IPS, 1 mapel kelompok bahasa dan satu vokasi," mengutip data paparan Kemendikbud.

Di kelompok siswa peminatan bahasa dan vokasi. Kelompok siswa peminatan bahasa diberi pilihan 3 mata pelajaran tambahan, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan Bahasa dan Sastra Asing.

Kemudian untuk pendidikan kecakapan hidup dan vokasi terdapat tiga mata pelajaran, yakni Pengalaman Dunia Kerja, Mata Pelajaran Vokasional, dan Kewirausahaan.

Kelompok siswa peminatan bahasa dan vokasi harus memilih 1 pelajaran IPA dan 1 pelajaran IPS.

Sumber CNNIndonesia.com, pegiat pendidikan yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa Kemendikbud sudah menyampaikan rencana penyederhanaan kurikulum itu dalam pertemuan dengan guru dan para pegiat edukasi.

CNNIndonesia.com telah berupaya mengkonfirmasi paparan tersebut kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud Maman Fathurrahman dan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud Evy Mulyani. Namun belum mendapat jawaban.

Artikel ini juga telah tayang di CNNIndonesia.com

Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

BlogPendidikan.net
- Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Maman Fathurrahman mengatakan kurikulum baru mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 mendatang.

"Ada rencana kurikulum baru launching sekitar Maret 2021, dan mulai implementasi tahun ajaran baru 2021/2022," ungkapnya, Jumat (4/9).

Kurikulum baru, katanya, bakal diterapkan secara bertahap di sekolah penggerak dan sekolah umum yang berminat menerapkan. Implementasinya juga dilakukan di beberapa jenjang terlebih dahulu, seperti siswa kelas 1, 4, 7 dan 10.


Sekolah penggerak adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah lulusan program guru penggerak dan memiliki guru penggerak dengan jumlah banyak. Guru penggerak sendiri merupakan program pelatihan guru milik Kemendikbud yang bertujuan mencari guru yang memiliki potensi berinovasi.

Kurikulum 2013, kata Maman, bakal tetap diberlakukan sebagai pilihan jika sekolah belum berkenan merubah cara belajar-mengajar. Ia menjelaskan kedua kurikulum seyogyanya memiliki tujuan serta struktur yang sama.

Ia mengatakan yang berbeda dari kurikulum baru adalah penerapan konsep merdeka belajar di satuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum baru akan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan tiap sekolah dan siswa.

"Akan ada banyak pilihan atau kebebasan untuk implementasi. Dan satuan pendidikan dapat menggunakan yang disiapkan pemerintah atau mengembangkan sesuai karakteristik visi dan misi sekolah," katanya.

Pada kurikulum baru, katanya, bakal tersedia beragam pilihan buku dan modul yang bakal menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa di sekolah.


Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bakal menguji coba kurikulum baru tahun 2021. Kurikulum ini bakal menginstruksi guru mengajar sesuai kemampuan siswa.

"Tidak diseragamkan kompetensinya, tapi diberi kemerdekaan guru mengajar di level yang tepat untuk anaknya. Anak tidak belajar kalau terlalu gampang, anak tidak belajar kalau terlalu sulit," katanya di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/9).

Sumber: CNNIndonesia.com

Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19 PAUD, SD, SMP dan SMA Sederajat

Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19 PAUD, SD, SMP dan SMA Sederajat
BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (07/08).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. “Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud.

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. “Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap Mendikbud.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud.

Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Mendikbud.

Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19

* Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus >>> LIHAT DISINI

* Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Untuk Kondisi Khusus >>> LIHAT DISINI

* Daftar Isi Lampiran >>> LIHAT DISINI

* Lampiran KI dan KD >>> LIHAT DISINI

(Sumber: kemdikbud.go.id)

Segera Meluncur Kurikulum Darurat COVID-19, dan Disediakan Juga Modul Belajar Dari Rumah

Segera Meluncur Kurikulum Darurat COVID-19, dan Disediakan Juga Modul Belajar Dari Rumah
BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan pihaknya segera meluncurkan kurikulum darurat di tengah pandemik COVID-19. Nadiem menyebutkan ada penyederhanaan dramatis pada kurikulum baru ini.

"Alhamdulillah sebentar lagi, akhirnya dalam waktu beberapa hari ke depan, kami akan memunculkan kurikulum Covid, kurikulum darurat," kata Nadiem saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa yang ditayangkan di Trans 7, Rabu (5/8/2020) malam.

1. Kurikulum darurat fokus pada hal dasar

Kurikulum darurat atau kurikulum Covid dikeluarkan untuk menjawab tantangan yang didesakan masyarakat kepada Kemendikbud sejak pandemik COVID-19 terjadi. Nadiem mengatakan kurikulum baru ini akan berfokus pada kompetensi inti para siswa.


"Semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping dan fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang benar-benar fondasi," kata Mas Menteri, begitu Nadiem akrab disapa.

2. Disediakan modul-modul belajar di rumah khusus untuk jenjang SD

Kurikulum darurat ini menurut Nadiem akan tersedia mulai jenjang SD, SMP, dan SMA. Bahkan bagi jenjang SD, yang menurut Nadiem paling sulit menerapkan pembelajaran jarak jauh, telah disiapkan modul-modul belajar dari rumah.

"Modul-modul ini khusus didesain untuk di rumah, dengan ada bagian orang tuanya partisipasi orang tuanya dan bagaimana guru membimbing," kata Nadiem. "Tapi sifatnya adalah modul-modul belajar di rumah.". 

3. Ada penyederhanaan dramatis dari kurikulum biasa ke kurikulum darurat

Nadiem menyampaikan kurikulum darurat hanya akan meliputi hal-hal yang esensial sehingga para guru akan lebih percaya diri saat menerapkan kurikulum anyar ini.


"Sehingga yang tadinya harus semua yang di-cover oleh guru-guru kita, sekarang terfokus kepada yang benar-benar esensial," kata dia menjelaskan. Nadiem juga memastikan kurikulum baru ini bisa diterapkan dalam sistem pembelajaran jarak jauh. (*)

Kemendikbud: Kompetensi Dasar (KD) Dalam Kurikulum Akan di Pangkas

Kemendikbud: Kompetensi Dasar (KD) Dalam Kurikulum Akan di Pangkas

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merancang penyederhanaan kurikulum. Penyesuaian ini untuk menyesuaikan dengan program Merdeka Belajar yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim akhir tahun lalu.

"Penyesuaian pada Kompetensi Dasar (KD) agar tidak terlalu berat bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Misal SD kelas tiga ada 26 KD, sekarang kita integrasikan akan menjadi 16 KD," kata Plt. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Kemendikbud, Hamid Muhammad dalam Siaran Video Fokus Sindo, Senin, 22 Juni 2020.


Untuk diketahui, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Memperkecil KD tersebut, kata Hamid, dilakukan berdasarkan hasil evalusi selama tiga bulan terakhir.

Menurutnya banyak guru yang tidak bisa menuntaskan kurikulum di masa pandemi covid-19. "Hanya 20 persen guru kita yang melakukan adaptasi kurikulum. Karena itulah Kemendikbud melalui pusat kurikulum sedang menyiapkan itu (penyesuaian)," lanjut Hamid.


Selain memperkecil Kompetensi Dasar, pihaknya juga tengah mempersiapkan modul pembelajaran untuk siswa. Dia berharap siswa dapat dimudahkan dengan ketersediaan modul.

"Ini tidak sama dengan buku pelajaran siswa, tapi lebih ringkas untuk dipelajari. Sepanjang anak ini bisa membaca, diharapkan bisa belajar sendiri," jelasnya.


Harapannya, modul ini nanti dapat juga bermanfaat bagi guru. Modul juga akan dikembangkan dalam bentuk video. "Modul ini juga menyiapkan materi video pembelajaran. Ada praktik-praktik baik dari guru yang bisa diakses sekolah-sekolah," pungkas Hamid. (Sumber; medcom.id)

Penyederhanaan Kurikulum 2013 Mapel Agama Bakal Dilebur dengan PKN, Ini Penjelasan Kemendikbud

Penyederhanaan Kurikulum 2013 Mapel Agama Bakal Dilebur dengan PKN, Ini Penjelasan Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Beredar dokumen tentang penyederhanaan Kurikulum 2013 (K-13) yang dibahas dalam FGD struktur kurikulum SD 
Dokumen ini jadi bahan diskusi hangat di kalangan guru.

Pasalnya, dalam dokumen itu ada rencana melebur mata pelajaran agama dengan PKN (Pendidikan Kewarganegaraan).

"Kalau PKN dan Agama dilebur, ini bisa jadi masalah, bisa juga tidak. Yang jadi pertanyaan, apakah Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama itu suatu kesatuan?," kata Pengamat dan Praktisi Pendidikan 4.0 Indra Charismiadji kepada JPNN.com, Rabu (17/6).

Dia mengaku sudah melihat juga desain perubahan kurikulum 2013 tersebut.

Sebenarnya tergantung dari konsep yang mau dibuat pemerintah.
"Saya sih berharap mapel agama tetap berdiri sendiri jangan dilebur," ujarnya.

Lantas bagaimana tanggapan pemerintah?

Dihubungi terpisah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno membenarkan ada FGD membahas penyederhanaan K-13.

Namun, paparan dalam FGD tersebut masih dalam bentuk kajian dan belum merupakan keputusan final.

"Itu hanya bahan diskusi awal di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung sampai sekarang, dan laporan terakhir yang saya terima konstruksi kelompok mapelnya enggak seperti itu," terang Totok.

Dia menambahkan, dari laporan terkini yang diterima, mapel pendidikan agama tetap berdiri sendiri. Begitu juga mapel budi pekerti.

"Saat ini belum diputuskan perubahan kurikulumnya. Kami tentu mempertimbangkan banyak hal ketika nanti memutuskan. Yang pasti untuk mapel agama dan budi pekerti tetap berdiri sendiri. Jadi tidak ada peleburan Agama dan PKN," tegasnya. (Sumber; JPNN.com)

MENDIKBUD: Pembelajaran Online Terkendala, Guru Tidak Perlu Menyelesaikan Semua Pembelajaran di Kurikulum

MENDIKBUD: Pembelajaran Online Terkendala, Guru Tidak Perlu Menyelesaikan Semua Pembelajaran di Kurikulum

Di tengah pandemi virus corona atau covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan di semua bidang, termasuk bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, pembelajaran sudah dilakukan secara online untuk menghindari covid-19 semakin meluas.

Tetapi, proses pembelajaran tidak langsung berjalan lancar, ada kendala yang terjadi antara siswa atau guru.

Berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa telah disesuaikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Namun, sarat nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan covid-19, sebagaimana dikutip dari Sekertariat Kabinet.

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

Kami mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum. Yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19, di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Kamis 14 Mei 2020.

Tidak sampai di situ saja, serangkaian kebijakan lain pun dikeluarkan menyikapi perkembangan penyebaran covid-19, seperti pembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, dan pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19).

Selain itu, terdapat kebijakan penyesuaian pemanfaatan bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOP yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama pandemi.

Hal tersebut merujuk pada dua peraturan terbaru yaitu:

(1). Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

(2). Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

Adapun bentuk relokasi sumber daya yang sudah dilakukan Kemendikbud yaitu:

(1). Program sukarelawan mahasiswa kedokteran dan kesehatan yang telah terkumpul lebih dari 15.000 orang di seluruh Indonesia.

(2). Mengaktifkan fasilitas medis universitas di seluruh Indonesia sebagai Covid-19 Test Center. Saat ini terdapat 18 laboratorium dan 13 rumah sakit untuk perawatan pasien.

(3). Mengalokasikan asrama pusat pelatihan kementerian untuk karantina yaitu di LPMP dan P4TK di seluruh Indonesia.

(4). Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 miliar.

Mendikbud Menegaskan Tidak Ada Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi

Mendikbud Menegaskan Tidak Ada Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kurikulum pembelajaran baru yang dibuat guna merespons situasi pandemi covid-19.

Menurutnya pembuatan kurikulum baru membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, Kemendikbud membuat kebijakan antara lain meniadakan ujian nasional dan siswa tidak harus menyelesaikan semua materi pembelajaran hingga akhir untuk dapat ikut ujian sekolah.

Nadiem pun tidak menampik banyak keluhan yang datang dari para guru, siswa, dan orang tua murid terhadap sistem pembelajaran jarak jauh secara daring yang diberlakukan saat ini. Metode belajar itu, membutuhkan sumber daya seperti jaringan internet serta gawai.

"Kita tidak memilih mengubah kurikulum. Kedaruratan ada di dalam sekolah tersendiri. Lebih penting lagi apakah ekonomi para siswa. Apakah cukup untuk beli kuota dan kesejahteraan guru terjamin terutama honorer," tutur Nadiem dalam acara Spesial Dialog bertajuk 

"Wajah Baru Pendidikan Indonesia; Merdeka Belajar di Saat Covid-19" yang ditayangkan di MetroTV, pada Jumat (8/5) pukul 20.05.

Ia lebih jauh menjelaskan dalam mendukung interaksi belajar-mengajar yang dilakukan secara daring melalui gawai, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan pemberian dana bantuan sekolah khusus untuk pembelian kuota bagi guru dan murid. Menurut Nadiem, itu lebih dibutuhkan oleh siswa dan guru dibandingkan kurikulum pembelajaran baru.

"Untuk pertama kali, kita telah membuka dana bos untuk pembelian kuota guru maupun siswa itu diskresi kepala sekolah masing-masing selama pandemi," terangnya.

Ia menyadari bahwa wabah virus Korona merupakan tantangan yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Tidak hanya bagi para guru, namun juga siswa dan orang tua murid. Mereka, ujar Nadiem, harus beradaptasi dengan situasi saat ini. 

Bukan hanya dari sisi sistem pembelajaran, Nadiem menyebut pademi juga berdampak pada kesehatan mental para siswa, guru dan orang tua murid. Selain itu, wabah virus Korona juga membuat perekonomian masyarakat terganggu. Kondisi tersebut menjadi dilematis.

"Ini merupakan tantangan bukan hanya guru, orang tua dan murid tapi juga buat Kementerian melihat kesenjangan yang ada secara ekonomi dan infrastruktur menjadi tantangan luar biasa," ungkapnya. Sumber: mediaindonesia.com

Pengamat Pendidikan: Biar Ganti Kurikulum 1000 Kali Kalau Guru Tidak Mampu Tetap Anak DIdik Bakal Stres

Pengama Pendidikan: Biar Ganti Kurikulum 1000 Kali Kalau Guru Tidak Mampu Tetap Anak DIdik Bakal Stres

Pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji menilai, rencana membuat kurikulum darurat COVID-19 hanya buang-buang anggaran. 

Seperti dikutip dari media online JPNN.com menuturkan bahwa penyusunan atau pembuatan kurikulum darurat covid-19 akan membuang waktu dan anggaran saja, dia juga mengungkapkan bahwa problemnya bukan di kurikulumnya tapi gurunya.

"Lagi krisis begini kok mau bikin kurikulum baru. Enggak usah 'ngeproyeklah'. Kita belum butuh kurikulum darurat COVID-19," kata Indra kepada JPNN.com, Selasa (5/5).

Dia mengungkapkan, untuk membuat kurikulum baru harus butuh dana triliiun rupiah. Itupun waktunya panjang.

"Biasanya untuk penyusunan kurikulum reguler makan duit triliunan rupiah. Apalagi kalau mau express supercepat. Kilat kan lebih mahal daripada reguler," ucapnya.

Indra menegaskan, masalah yang terjadi sekarang dalam pembelajaran jarak jauh, ada di guru. Bukan kurikulumnya.

Sebagus apa pun kurikulumnya, kalau kualitas gurunya rendah, tidak akan jalan.

"Alasan buat kurikulum darurat COVID-19 agar siswa tidak stres, itu enggak masuk akal. Sebab, problemnya bukan di kurikulumnya, tetapi di gurunya. Kalau masih ada yang ngotot buat kurikulum baru, itu patut dipertanyakan tujuan sebenarnya. Bisa juga mereka tidak benar-benar memahami problemanya," tuturnya.

Dia menambahkan, bila kurikulumnya diganti tetapi gurunya tidak dibekali apa-apa, kira-kira apa hasilnya. Pasti sama saja kacau.

Itu sebabnya, kata Indra, daripada menghabiskan uang negara untuk susun kurikulum darurat, lebih baik dibuatkan panduan untuk guru-guru dan orang tua. Ini yang sampai sekarang belum dilakukan pemerintah sama sekali.

"Guru-guru cuma dilepas saja. Tidak ada evaluasi, enggak ada bimbingan. Jangan heran mayoritas guru kita kualitasnya rendah," ucapnya.

Dia mencontohkan, kurikulum 2013 (K13), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kurikulum berbasia kompetensi (KBK) semuanya tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal sudah triliunan rupiah dihabiskan negara untuk membuat kurikulum terbaik.

"Kalau mau selesaikan masalah bukan hanya dilihat di permukaan, akarnya yang harus dicari. Nah, akar masalah itu ada di guru. Saya sudah berkali-kali bilang, cuma 2,5 persen dari 3 juta guru PNS dan honorer yang berkualitas. Sisanya ampun dah kualitasnya," sergahnya.

"1000 kali ganti kurikulum kalau guru enggak mampu tetap anak-anak akan stres. Kalau kata orang bule, It’s not the gun, it’s the man behind the gun that makes the difference (Bukan senjatanya yang penting tetapi orang yang menggunakan senjata yang penting)," sambungnya.

Dia berharap, pihak-pihak yang ngotot dibuat kurikulum baru ataupun darurat bukan karena orientasi duit. Sebab, membuat kurikulum butuh duit, waktu, tenaga, dan tetap harus training lagi.

"Enggak usah pikir proyek terus. Pikirkan bagaimana meningkatkan kualitas guru biar siap menghadapi keadaan apapun. Baik kondisi normal maupun abnormal. Harusnya program pembangunan SDM itu mulai dari pembinaan guru. Merdeka Belajar harus mulai dari guru. Bukan event aneh-aneh," pungkasnya. 

Artikel ini telah tayang di JPNN.com Judul; 1.000 Kali Ganti Kurikulum, Kalau Guru Enggak Mampu, Tetap Anak-Anak Bakal Stres
Source; https://www.jpnn.com/news/1000-kali-ganti-kurikulum-kalau-guru-enggak-mampu-tetap-anak-anak-bakal-stres?page=2

Kurikulum Darurat Dibutuhkan Untuk Mengurangi Beban Guru dan Siswa Selama PJJ

Kurikulum Darurat Dibutuhkan Untuk Mengurangi Beban Guru dan Siswa Selama PJJ

Pembentukan kurikulum darurat covid-19 tidak hanya dibutuhkan pada masa pandemi ini. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meyakini, kurikulum darurat ini bersifat jangka panjang dan dapat digunakan di saat-saat darurat lainnya.

"Skenario pendidikan ini berguna jangak pendek menghadapi krisis Covid-19 dan jangka panjang jika suatu saat nanti Indonesia menghadapi ancaman bencana atau kedaruratan lainnya," kata Wasekjen FSGI Heru Purnomo, dalam keterangannya, Sabtu 2 Mei 2020.

Menurutnya, kurikulum darurat masa krisis penting untuk didesain. Sebab kondisi masyarakat, orang tua, siswa, guru, dan sarana prasarana penunjang pendidikan (sekolah) saat ini sangat serba terbatas.

Heru melanjutkan, keterbatasan itu dilihat dari segi ketersediaan sarana dan media pembelajaran, kompetensi, dan akses terhadap sarana atau media pembelajaran itu sendiri. Belum lagi adanya keterbatasan interaksi langsung, karena kebijakan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB).

"Pembiayaan, waktu yang terbatas dan pengelolaan pembelajaran pada umumnya juga menjadi kendala," tambah dia.

Atas segala hal yang tidak normal itulah, pihaknya meminta adanya kurikulum yang adaptif, yang bisa digunakan pada kondisi tertentu.

"Jika tidak ada, maka ini potret yang tidak adil bagi siswa dan guru. Tak heran jika selama PJJ siswa merasa terbebani," lanjutnya.

Untuk itu, standar isi, standar proses, standar penilaian sampai standar kompetensi lulusan, menjadi hal empat hal penting untuk disesuaikan. Dibuatnya kurikulum darurat dengan menyesuaikan empat standar nasional pendidikan itu, pastinya akan mengurangi beban guru sekaligus siswa.
Sumber; medcom.id

Mendikbud dan Serikat Guru: Skenario Pendidikan Hingga PJJ Kemungkinan Berlangsung Sampai Akhir Tahun

Mendikbud dan Serikat Guru: Skenario Pendidikan Hungga PJJ Kemungkinan Berlangsung Hingga Akhir Tahun

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan wabah covid-19 atau virus corona justru membawa banyak hikmah pada pendidikan Indonesia.

Hal ini diungkapkan dalam pidatonya pada upacara perayaan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan secara daring pukul 08.00 WIB, Sabtu (2/5).

"Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi, dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya," ujar Nadiem melalui konferensi video.

Ia mengatakan pandemi memberi kesempatan guru-guru melakukan pembelajaran daring untuk pertama kalinya. Hal ini, kata Nadiem, membuat guru menyadari pembelajaran bisa terjadi di mana saja.

Orang tua juga jadi sadar betapa sulitnya tugas guru mengajar siswa secara efektif, lanjutnya. Ia menilai hal ini menimbulkan empati dari sisi orang tua kepada guru.

"Pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal ini, guru siswa dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi," tambahnya.

Upacara Hardiknas disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kemendikbud RI. Menurut pantauan CNNIndonesia.com, peserta dan pemimpin upacara menggelar upacara dari area komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan Nadiem, sebagai pembina upacara, terlihat mengikuti upacara dari lokasi lain melalui konferensi video.

Secara terpisah, Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan sebanyak 68.265.784 siswa dan 3,2 juta guru terdampak wabah corona dan harus belajar dan mengajar dari rumah.

FSGI menilai sekolah, guru, siswa, orang tua, sampai pemerintah daerah tak siap menangani tantangan pendidikan di tengah wabah yang terjadi tiba-tiba.

Menurut survei yang dilakukan FSGI dan KPAI April lalu, siswa didapati merasa terbebani dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan guru. Kemampuan guru dianggap masih minim dalam mengelola pembelajaran daring.

Selain itu, pembelajaran daring juga dikatakan hanya efektif di daerah yang punya akses internet merata. Sedangkan tak semua daerah bisa menyediakan akses internet ke seluruh siswa dan sekolah.

"Bahkan listrik saja belum masuk di wilayahnya. Sehingga para guru terpaksa mengajar datang ke rumah-rumah siswa walau berpotensi melanggar PSBB dan protokol kesehatan covid-19," ujar FSGI dalam keterangan persnya Jumat (1/5).

Menurut FSGI, kebijakan PJJ yang mayoritas mengandalkan pembelajaran daring berpotensi memperlebar ketimpangan sosial ekonomi antara siswa di penjuru daerah.

Untuk itu pemerintah didorong untuk membuat skenario pendidikan di masa krisis yang konkret. Ini termasuk skenario jangka pendek, dan jangka panjang jika suatu saat krisis serupa melanda Indonesia.
"Kurikulum Darurat Masa Krisis penting didesain. Sebab kondisi masyarakat, orang tua, siswa, guru dan sarana prasarana penunjang pendidikan saat ini sangat serba terbatas," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim.

Ia menjelaskan Kurikulum Darurat Masa Krisis ini dipakai hanya untuk masa krisis, bukan untuk menggantikan kurikulum di masa normal. Di dalamnya diatur standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, sampai standar kompetensi lulusan di tengah krisis.

Lebih lanjut, FSGI juga meminta pemerintah membuat skenario PPDB di masa krisis corona. Hal ini karena PPDB secara daring dinilai tak bisa mengakomodir semua daerah.

"Jadi SE No. 4 Tahun 2020 yang mengatakan proses PPDB secara online ini tidak menggambarkan kesiapan teknis jaringan internet sekolah dan wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T," lanjut keterangan tersebut.

Kemendikbud sendiri menyatakan pihaknya tengah memikirkan skenario PJJ hingga tahun ajaran baru 2020/2021. Jika wabah belum juga surut, kemungkinan PJJ bisa dilanjutkan hingga akhir tahun.

Hingga saat ini PJJ dilakukan dengan berbagai metode sesuai kemampuan sekolah. Mulai dari secara daring dengan sistem aplikasi belajar daring, aplikasi pesan.

Sampai metode luring dengan televisi dan radio.

Sedangkan perkara teknis PPDB Kemendikbud menyerahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Kemendikbud mendorong PPDB dilakukan daring, atau dengan protokol kesehatan jika tak ada akses internet.

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul Beda Sika Nadiem dan Serikat Guru Soal Belajar Selama Corona
Source; https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200502110433-20-499378/beda-sikap-nadiem-dan-serikat-guru-soal-belajar-selama-corona

FSGI Mendesak Segera Membuat Skenario Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19

FSGI Mendesak Segera Membuat Skenario Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19

FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah segera membuat skenario pendidikan pada masa pandemi dan bencana pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (2/5/2020).

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim di Jakarta mengatakan, pemerintah harus segera membuat skenario pendidikan jangka pendek untuk menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 saat ini serta menyiapkan skenario jangka panjang untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian bencana pada masa mendatang.

FSGI menekankan pentingnya penyusunan kurikulum darurat untuk masa krisis, ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan berbagai keterbatasan, mulai dari keterbatasan media pembelajaran, akses terhadap media belajar, keterbatasan interaksi langsung, serta keterbatasan ketersediaan waktu dan biaya.

Satriwan mengatakan, kurikulum pembelajaran yang dipraktikkan dalam masa krisis akibat pandemi saat ini adalah kurikulum yang dibuat pada masa normal untuk keadaan normal pula.

Padahal, menurut dia, kurikulum yang dibutuhkan saat ini adalah kurikulum yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang serba terbatas.

Federasi serikat guru juga menyarankan pemerintah membenahi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Menurut FSGI, saat ini kemampuan penyelenggara dalam mengelola pembelajaran jarak jauh masih minim, sementara hasil survei FSGI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada akhir April 2020 menunjukkan 53 persen guru masih mengejar pencapaian kurikulum ideal atau menuntaskan materi selama pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, siswa menjadi terbebani.

Kondisi yang demikian, menurut federasi serikat guru, bertentangan dengan prinsip kelonggaran dan relaksasi yang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020.

Selain itu, FSGI meminta pemerintah membuat skenario penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada masa krisis, seperti yang sekarang terjadi akibat pandemi Covid-19. "Permendikbud tentang PPDB No 44 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 belum mengakomodir secara riil dan objektif kondisi krisis," kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo. FSGI juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus kepada sekolah swasta, khususnya para guru honorer yang menjadi kelompok terdampak krisis Covid-19.

Pandemi membuat sebagian orang tua tidak bisa bekerja dan menjalankan usaha sebagaimana biasa atau kena pemutusan hubungan kerja sehingga tidak mampu membayar biaya pendidikan. Kondisi yang demikian mempengaruhi kondisi keuangan sekolah-sekolah swasta.

Kemendikbud: Kurikulum Khusus Darurat COVID-19

Kemendikbud: Kurikulum Khusus Darurat COVID-19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaann (Kemendikbud) tengah mengkaji kurikulum khusus yang akan diterapkan di masa darurat pandemi virus Korona (covid-19). Langkah ini merespons usulan sejumlah pihak, juga melihat masih adanya kebingungan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di lapangan.

“Kemendikbud sedang mengkaji kemungkinan kurikulum khusus pada masa darurat,” kata Plt. Dirjen Paud Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2020.

Namun, Hamid sendiri belum mau menjelaskan lebih detail isi dari kurikulum darurat yang tengah dikaji tersebut. Ia menyebut, nantinya kurikulum ini akan disampaikan secara resmi sembari menunggu perkembangan kondisi terbaru pandemi covid-19 di Indonesia.

“Nanti akan disampaikan resmi, sambil menunggu perkembangan masa darurat ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama merekomendasikan adanya kurikulum darurat. Sehingga dengan adanya kurikulum darurat itu proses pembelajaran di rumah bisa berjalan dengan lancar.

Dengan begitu tidak ada lagi aduan dari orang tua maupun guru yang mengeluhkan buruknya proses pembelajaran jarak jauh. KPAI sendiri mencatat ada 246 pengaduan terkait proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi covid-19.

Pengaduan itu diajukan siswa maupun orang tua. Pengaduan paling tinggi ada di jenjang menengah atas, yakni 125 pengaduan, kemudian sekolah menengah kejuruan 48 pengaduan, dan madrasah aliyah 24 pengaduan.

Lalu ada 33 pengaduan untuk tingkat SMP dan 3 madrasah tsanawiyah. Lalu SD 11 pengaduan dan TK ada tiga pengaduan. "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama harus menyusun dan menetapkan kurikulum dalam situasi darurat," kata Komisioner bidang pendidikan KPAI, Retno Listyarti.

Artikel ini telah tayang di medcom.id
Source; https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/0KvXoDrb-kemendikbud-siapkan-kurikulum-darurat-covid-19