Showing posts with label PNS. Show all posts
Showing posts with label PNS. Show all posts

SE MenPAN-RB Tentang Jam Kerja PNS, dan PPPK Terkait PPKM Darurat

SE MenPAN-RB Tentang Jam Kerja PNS, dan PPPK Terkait PPKM Darurat

Berikut sistem kerja dan jam kerja PNS dan PPPK selama PPKM Darurat diberlakukan : 

1. Sistem kerja pegawai ASN di wilayah Jawa dan Bali

Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama PPKM pada masa covid-19 di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana Instruksi Mendagri No.22/2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali tetap berpedoman pada SE No.14/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Pada Masa PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali 

2. Sistem kerja pegawai ASN di luar wilayah Jawa dan Bali 

Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah di luar wilayah Jawa dan Bali sebagaimana Instruksi Mendagri No.23/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19 sebagai berikut:

a. Penyesuaian sistem kerja di Wilayah dengan PPKM Mikro Level 4 Sistem kerja pegawai ASN pada instansi pemerintah selama PPKM Berbasis mikro di luar wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 4 berpedoman pada Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud SE MenPANRB 14/2021

b. Penyesuaian sistem kerja di Wilayah dengan PPKM Mikro Level 3 Pegawai ASN pada instansi pemerintah melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) sebesar 75% dan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebesar 25% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memeprhatikan sasaran kinerja dan terget kerja pegawai yang bersangkutan

c. Penyesuaian sistem kerja di luar wilayah level 3 dan 4 Penyesuaian sistem kerja ASN pada instansi pemerintah yang tidak berlokasi di wilayah PPKM berbasis mikro level 4 maupun 2 dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi kabupaten/kota yaitu:

1) Pada kabupaten/kota yang berada dalam zona oranye dan zona merah pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebesar 25 persen 

2) Pada kabupaten/kota selain pada zona oranye dan zona merah pegawai ASN melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) sebesar 50 persen Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1) dan butir 2) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan. 

3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk itu pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar: 

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai 
b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi 
d. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan
e. Memastikan output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline tetap sesuai standar yang telah ditetapkan 

"Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi covid-19."

Surat Edaran MenPAN-RB Tentang Jam Kerja PNS, dan PPPK Terkait PPKM Darurat >>> DISINI

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Hambatan Guru, Ini Tips Agar Cepat Naik Pangkat dan Golongan Guru PNS

Hambatan Guru Naik Pangkat, Ini Tips Agar Cepat Naik Pangkat dan Golongan Guru PNS

BlogPendidikan.net
- Setiap guru pasti menginginkan kenaikan pangkat dengan cepat, namun pada pelaksanaannya terdapat banyak hambatan. Ada banyak perbedaan mendasar dalam sistem kenaikan pangkat guru berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 16 tahun 2009 ini dengan peraturan sebelumnya yang menjadi dasar system kenaikan pangkat guru. Bila berdasarkan Kepmenpan Nomor 83/1994, guru relatif mudah dalam proses pengumpulan angka kredit, sehingga lebih cepat dan mudah naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi.

Apa saja yang menjadi hambatan bagi guru PNS dalam pengajuan kenikan pangkat dan golongan pada tingkat diatasnya.

Budaya kerja:

- Guru lebih banyak berorientasi wicara daripada menulis 
- Guru lebih suka mengajar daripada menulis
- Rendahnya keterlibatan guru dalam kegiatan seminar, workshop diklat dan lainnya

Hambatan administratif

- Kelemahan mengarsipkan surat, SK, surat tugas atau bukti fisik lainnya
- Kelemahan menyajikan bukti-bukti untuk kenaikan pangkat
- Kelemahan dalam pemahaman peraturan tentang jabatan guru
- Ketidaktepatan waktu pengusulan berkas kenaikan pangkat

Hambatan struktural

- Keterlambatan dalam pengajuan kenaikan pangkat. Guru sering terjebak pada rutinitas, sehingga usul kenaikan pangkatnya kadang terlambat disampaikan atau karena persyaratan yang tidak kunjung lengkap.
- Keterbatasan tenaga Tim Penilai Angka Kredit Guru baik.

Untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut ada 5 tips yang harus ditempuh guru sehingga proses kenaikan pangkat dan jabatan guru dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Tips agar cepat pengurusan kenaikan pangkat dan golonga bagi guru PNS :

1. Penuhi tugas-tugas mengajar

Beban kerja guru untuk mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan dan/atau melatih paling sedikitnya 24 jam tatap muka bagi guru kelas atau guru mata pelajaran. Sedangkan bagi guru Bimbingan dan Konseling 150 peserta didik dalam 1 tahun. Oleh karena itu setiap guru harus mampu memenuhi jam wajib mengajar tersebut atau jumlah bimbingan yang dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah/ Madrasah.

2. Pahami peraturan yang ada

Guru merupakan sebuah profesi. Didalamnya banyak peraturan yang menaungi guru dalam rangka mengembangkan profesi tersebut. Sudah selayaknya bagi setiap guru senantiasa memahami peraturan yang ada guna mewujudkan guru yang professional. Peraturan peraturan yang ada banyak dimuat dalam sebuah buku, jurnal, surat edaran, majalah, internet dan lain-lain tinggal peran aktif dari guru yang bersangkutan untuk mengaksesnya.

3. Tingkatkan kemampuan kamu menulis

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hal yang menjadi kendala guru sulit untuk naik pangkat adalah karena ketidakmampuan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Padahal saat ini setiap guru yang akan naik pangkat jabatan ke golongan III/c sudah diwajibkan membuat karya tulis ilmiah. Oleh karena itu mulai saat ini guru harus segera membiasakan untuk menulis karya tulis ilmiah dan menguasai cara menulis karya tulis ilmiah. Kemampuan menulis sudah selayaknya melekat pada profesi seorang guru. Guru tidak boleh lagi apatis karena merasa tidak mampu menulis sehingga enggan, malas bahkan pasrah ketika menghadapi sebuah tuntutan dalam membuat karya tulis. Untuk mengasah kemampuan dalam menulis, seorang guru harus mau belajar dan yang paling penting adalah senantiasa membiasakan dalam menulis.

4. Penuhi syarat administratif

Pemenuhan syarat administratif ini juga berkaitan dengan poin 2 di atas yakni guru harus paham terhadap peraturan yang ada khususnya peraturan tentang jabatan fungsional guru serta peraturan yang lainnya berkaitan dengan peningkatan karir profesi seorang guru.

5. Carilah dan bertanya pada orang yang berpengalaman

Mengurus kenaikan pangkat guru cukup rumit dan harus senantiasa menyesuaikan dengan birokrasi yang sudah ditetapkan. Tak jarang para guru mengalami kesulitan atau bingung dalam mengurusnya. Jangan malu untuk bertanya pada pihak-pihak yang memang paham. Anda bisa bertanya pada sesama rekan atau bertanya langsung pada Penilai Angka Kredit atau Pegawai Dinas Pendidikan yang mengurus masalah kenaikan pangkat guru. Mintalah penjelasan secara terperinci mengenai langkah-langkah pengurusan hingga dan berbagai informasi penunjang lainnya.

Demikian penjelasan singkat ini tentang kenaikan pangkat guru PNS, semoga Anda dalam pengajuan pangkat tidak ada hambatan, dan mendapatkan pangkat dan golongan baru.

Tahukah Anda Perbedaan Gaji PNS dan PPPK

Tahukah Anda Berapa Perbedaan Gaji PNS dan PPPK

BlogPendidikan.net
- Perikrutan CPNS dan PPPK sudah dimulai sejak 1 Juli 2021, para pelamar telah mempersiapkan segala perlengkapan pendaftarannya melalui portal BKN di https://sscasn.bkn.go.id. Diharapkan dengan kuota yang disiapkan bisa memenuhi dan lulus dengan hasil yang baik. Untuk menyandang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK dengan memperoleh NIP sebagai tanda kepegaiwaian.

Sama-sama pegawai pemerintah, trus seperti apa perbedaan komponen gaji antara PNS dan PPPK

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan pekerja kontrak alias bekerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan, PNS merupakan pegawai tetap.

Dengan demikian, komponen gaji dan tunjangan yang diberikan pun berbeda. Pasal 21 beleid menjelaskan hak PNS dan PPPK. Untuk PNS, ada lima komponen hak yang diberikan.

Pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, hak cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat komponen perlindungan. Terakhir, hak pengembangan kompetensi.

Sedangkan untuk PPPK, ada beberapa komponen tidak diberikan, seperti fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk besaran gaji dan komponen yang melekat disesuaikan dengan instansi pemerintah yang mengangkat PPPK serta golongan PNS atau PPPK terkait. (cnnindonesia.com)

Perbedaan Gaji PNS dan PPPK

Gaji PPPK

Berikut daftar gaji PPPK per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD: 

Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200 
Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900 
Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200 
Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600 
Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700 
Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800 
Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900 
Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100 
Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000 
Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000 
Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800 
Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800 
Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100 
Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300 
Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900 
Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100 
Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500 

Dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima PPPK akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai bersangkutan disesuaikan atau mengalami kenaikan. 

Gaji PNS 

Sementara gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). 

Berikut gaji PNS untuk go!longan I hingga IV. 

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. 

Golongan I (lulusan SD dan SMP)
 
Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800  
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900  
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500 

Golongan II (lulusan SMA dan D-III)
 
Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300  
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000 

Golongan III (lulusan S1 atau S3) 

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000 

Golongan IV
 
Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200 

Sebagaimana PPPK yang bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan PPPK tersebut juga bisa didapat PNS. Namun perbedaan PNS dan PPPK, PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin). Di mana tukin tidak diberikan kepada ASN berstatus PPPK. (kompas.com)

Ini Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN

Ini Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN

BlogPendidikan.net
- Pemutakhiran Data Mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas Data

MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi Profil Pegawai Negeri Sipil.

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan ?

Data Personal : Data yang berisi informasi mengenai data diri PNS
Data Riwayat : Data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data dukung

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan PNS ?

➢ Data Personal*
➢ Riwayat Jabatan*
➢ Riwayat Pendidikan & diklat (Kursus) *
➢ Riwayat SKP (2 tahun terakhir) *
➢ Riwayat Penghargaan*
➢ Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang*
➢ Riwayat Keluarga
➢ Riwayat Peninjauan Masa Kerja
➢ Riwayat Pindah Instansi*
➢ Riwayat CLTN*
➢ Riwayat CPNS/PNS*
➢ Riwayat Organisasi

Data Apa Saja Yang Dimutakhirkan PPPK dan PPT Non-ASN ?

➢Data Personal*
➢Riwayat Diklat (Kursus) *
➢Riwayat Penghargaan/tanda jasa
➢Riwayat Keluarga
➢Riwayat Organisasi

Untuk lebih jelasnya mengikuti buku pedoman cara pemutakhiran data PNS di MySAPK BKN


Buku Petunjuk Pengisian Pemutakhiran Data Mandiri PNS di MySAPK BKN. Selengkapnya bisa Anda >>> LIHAT DISINI

Sudah Dibuka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Cara Pendaftaran di sscasn.bkn.go.id

Sudah Dibuka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Cara Pendaftaran di sscasn.bkn.go.id

BlogPendidikan.net
- Hari ini pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 telah dibuka, melalui portal BKN sscasn.bkn.go.id. Pendaftaran selekasi CPNS dan PPPK Guru Honorer dibuka hari ini sampai 21 Juli 2021.

Bagaimana cara pendaftrannya CPNS dan PPPK Guru Honorer berikut penjelasannya :

1. Pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

2. Buat akun SSCASN dengan mengisi data yang diminta seperti NIK, nama peserta, dsb.

3. Login ke akun SSCASN menggunakan NIK serta password yang sudah dibuat di halaman akun.

4. Lengkapi biodata dan mengunggah swafoto.

5. Pilih Jenis Seleksi (CPNS/PPPK Guru-Non Guru).

6. Pilih Formasi.

7. Unggah dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh instansi.

8. Cek resume dan akhiri pendaftaran,

9. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.

Setelah itu panitia akan memverifikasi data pelamar dan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lulus dapat melakukan cetak Kartu Ujian.

Begini Cara Cek Profil PNS di Mysapk.bkn.go.id dan Langkah-langkah Pemutakhiran Data Mandiri PNS

Begini Cara Cek Profil PNS di Mysapk.bkn.go.id dan Langkah-langkah Pemutakhiran Data Mandiri PNS

BlogPendidikan.net
- Cek status atau profil anda di mysapk.bkn.go.id BKN apakah sudah sesuai dengan riwayat kepegawaian anda saat ini? pangkat, masa kerja. Jika belum sesuai segera menghubungi BKD atau Biro Kepegawaian di Instansi daerah masing-masing dan membawa dokumen yang otentik. 
Atau juga bisa dilakukan melalui menu pemutakhiran data PNS mandiri

Untuk Cek Profil PNS Anda di web mysapk BKN sangat mudah Anda tinggal membuka link mysapk.bkn.go.idMySAPK BKN merupakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian, di antaranya Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya yang dapat diakses oleh PNS secara mandiri. Sehingga diharapkan data kepegawaian secara nasional akan lebih akurat.


Cara cek profil PNS di Mysapk.bkn.go.id :

1. Klik link Mysapk.bkn.go.id
2. Login dengan : 
- User Name : (Memasukkan NIP)
- Pasword : (Memasukkan NIK)
3. Setelah Login berhasil akan ditampilkan menu yang diantaranya Profil diri PNS yang terdiri dari data utama, golongan, jabatan, posisi, pendidikan, pribadi dan keluarga.
4. Langkah selanjutnya, silahkan anda mengklik masing-masing menu tersebut, jika belum sesuai dengan data profil PNS anad sekarang, menunggu untuk pemutakhiran data mandiri PNS


Langkah-langkah pemutakhiran data mandiri PNS di Mysapk.bkn.go.id :

1. Login Mysapk.bkn.go.id, seperti langkah diatas tadi dengan NIP dan NIK 
2. Pilih "Pemutakhiran Data Mandiri" 
3. Periksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, seperti: 
- Data personal 
- Riwayat jabatan 
- Riwayat pendidikan dan diklat/kursus 
- Riwayat SKP Riwayat penghargaan (tanda jasa) 
- Riwayat pangkat dan golongan ruang 
- Riwayat keluarga 
- Riwayat peninjauan masa kerja (PMK) 
- Riwayat pindah instansi 
- Riwayat CLTN 
- Riwayat CPNS/PNS 
- Riwayat organisasi. 
4. Melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung 
5. Mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran 
6. Anda telah selesai melakukan Update Data Mandiri.

Demikian semoga informasi ini bermanfaat....

Benarkah Gaji PNS Naik Tahun Depan? Berapa Besarannya!

Benarkah Gaji PNS Naik Tahun Depan? Berapa Besarannya!

BlogPendidikan.net
- Menjadi perbincagan hangat tentang rencana kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan. Para ASN/PNS sudah berasumsi akan ada kenaikan gaji pokok, karena sudah dua tahun tidak ada kenaikan gaji PNS. Terakhit kenaikan gaji pokok PNS dilakukan pada tahun 2019. Kenaikan ini diumumkan pada nota keuangan di bulan Agustus 2018 oleh Presiden.

Kenaikan gaji pokok PNS pada saat itu dipukul rata 5% untuk semua abdi negara yang aktif dan pensiunan, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Saat itu, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara pun mengaku telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji pokok tersebut sebesar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun.

Apakah Gaji PNS Naik Tahun Depan?

Dikutip dari cnbcindonesia.com, hingga saat ini sudah dua tahun PNS tidak merasakan kenaikan gaji. Hal ini lah menjadi alasan banyak yang menduga kenaikan gaji pokok PNS akan dilakukan di tahun depan. Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, memilih untuk tidak memberikan detail mengenai rencana kenaikan gaji PNS yang beredar.

Ia meminta agar menunggu diumumkan oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus mendatang. "Kebijakan semacam itu akan disampaikan Presiden nanti di nota keuangan," kata dia kepada CNBC Indonesia. Saat ini, besaran gaji pokok PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019. Gaji untuk semua PNS ditentukan oleh golongan dan lama masa kerja.

Berikut Rincian Gaji Pokok PNS Golongan I-IV Berdasarkan PP 15/Tahun 2019 :

Golongan I:

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II:
IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III:
IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV:
IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Jangan lupa berbagi, jika artikel ini bermanfaat.

Sumber : cnbcindonesia.com

Pemutakhiran Data PNS Pada Juli, Berikut Cara Login dan Mengaktifkan Akun MySAPK BKN

Pemutakhiran Data PNS Pada Juli, Berikut Cara Login dan Mengaktifkan Akun MySAPK BKN

BlogPendidikan.net
- Ditujukan bagi seluruh PNS/ASN dan PTT Non ASN, disampaikan kepada anda segera mengunduh aplikasi MySAPK BKN dan melakukan aktivasi akun. Guna pemutakhiran data PNS/ASN yang akan di gelar Juli 2021.

Bagi PNS/ASN yang belum mengunduh aplikasi tersebut, segera lakukan unduhan untuk pemutakhiran data 1 luli 2021 yang dikutip dari aceh.tribunnews.com (26/6).

Karen sebelumnya BKN menyebut soal temuan data 97.000 pegawai negeri sipil misterius hasil pendataan ulang pegawai tahun 2015 dan menjadi sorotan publik.

BKN menegaskan telah menindaklanjuti temuan tersebut dan hasilnya, dari 97.000 pegawai, tinggal tersisa 7.272 orang yang belum mengikuti pendataan ulang pegawai pada 2015 atau masih misterius. Sehungga harus dilakukan pemutakhiran data PNS/ASN dan PTT Non ASN.


Lantas bagaimana cara unduh dan mengaktifkan akun MySAPK BKN? Dan bagaimana melakukan pemutakhiran data PNS dan PTT Non ASN?

Berikut langkah-langkah login di akun MySAPK BKN :

1. Pada Play Store ketik pada pencarian MySAPK BKN 2021, Selanjutnya melakukan pemasangan/pengintalan aplikasi tersebut.


2. Login menggunakan User Name : (NIP Baru) dan Pasword : (Mengisikan NIK)


3. Selanjutnya akan tampil menu akun pribadi anda sebagai ASN/PNS yang terdaftar di BKN. Pada pemutakhiran data mandiri kabarnya akan dibuka pada juli 2021.


Bagaimana cara pemutakhiran data Mandiri ASN di MySAPK BKN?

1. Login MySAPK 
2. Pilih "Pemutakhiran Data Mandiri" 
3. Periksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat, seperti: 
- Data personal 
- Riwayat jabatan 
- Riwayat pendidikan dan diklat/kursus 
- Riwayat SKP Riwayat penghargaan (tanda jasa) 
- Riwayat pangkat dan golongan ruang 
- Riwayat keluarga 
- Riwayat peninjauan masa kerja (PMK) 
- Riwayat pindah instansi 
- Riwayat CLTN 
- Riwayat CPNS/PNS 
- Riwayat organisasi. 
4. Melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung 
5. Mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutakhiran 
6. Anda telah selesai melakukan Update Data Mandiri.

PNS Makin Bergembira, Gaji Naik Tahun Depan, Berapa Besarannya?

PNS Makin Bergembira, Gaji Naik Tahun Depan, Berapa Besarannya?

BlogPendidikan.net
- Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan ramai diperbincangkan. Apalagi sudah lama gaji PNS tidak alami kenaikan. Terakhir, kenaikan gaji PNS dilakukan pada tahun 2019 lalu. Diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada nota keuangan 2018.

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, ia memilih untuk tidak memberikan detail mengenai rencana kenaikan gaji PNS yang beredar. Ia meminta agar menunggu diumumkan oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus mendatang.

"Kebijakan semacam itu akan disampaikan Presiden nanti di nota keuangan," kata dia kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (12/6/2021). Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji pokok PNS pada Agustus 2018 lalu. Kenaikan gaji efektif berjalan sejak Januaari 2019.

Adapun kenaikan gaji dipukul rata sebesar 5% baik untuk PNS aktif, pensiunan maupun PNS daerah. Saat itu, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara pun mengaku telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji pokok tersebut sebesar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun.

Sementara itu, Badan Kepegawaian negara (BKN) diketahui akan menyusun dan merombak komponen gaji PNS. Penghasilan PNS ke depan, yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan.

Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Hayomo Dwi Putranto mengatakan pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS, salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan. Termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan, serta fasilitas PNS.

"Apakah tahun depan berlaku, ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan Covid-19," ujar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Aturan baru gaji PNS, kata Hayomo akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan tiga hal sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen PNS. Ketiga hal itu, pertama adalah seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini.

Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Haryomo mengatakan, secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan (job price), didasarkan pada nilai jabatan (job value).

Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan (job evaluation) yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Saat ini, besaran gaji pokok PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019. Gaji untuk semua PNS ditentukan oleh golongan dan lama masa kerja.

Berikut rincian gaji PNS golongan I-IV berdasarkan PP 15/2019:

Golongan I:

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800

Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II:

IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III:

IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV:

IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000

IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/news/20210611204636-4-252539/pns-makin-happy-gaji-naik-tahun-depan/

Gaji Ke-13 PNS, TNI, POLRI dan Pensiun Cair Mulai 1 Juni, Cek Besarannya


Gaji Ke-13 PNS, TNI, POLRI dan Pensiun Cair Mulai 1 Juni, Cek Besarannya

BlogPendidikan.net
- Gaji Ke-13 PNS, TNI, POLRI dan Pensiun Cair Mulai 1 Juni, Cek Besarannya.

Pemerintah memutuskan akan mencairkan gaji ke-13 bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021, gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu juga ditegaskan oleh Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Mohammad Averrouce. "Bulan Juni. 

Idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni," ujarnya.

Adapun subyek penerimanya yaitu:

1. PNS 
2. Prajurit TNI 
3. Anggota Polri 
4. Pejabat Negara 
5. Penerima Pensiun/Tunjangan 
6. Penerima gaji ketiga belas lainnya yang diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2021.

Averrouce mengatakan, besaran gaji ke-13 sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok atau sesuai yang diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 2021

"Sesuai pengaturan yang diterima saat ini," katanya lagi. Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa gaji ke-13 diberikan saat tahun ajaran baru. 

“THR dibayarkan 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah,” tutur Jokowi dalam konferensi pers di Malang yang diunggah di laman Youtube Sekretariat Presiden, 29 April 2021.

Risma Mengusulkan Guru Honorer Yang Tewas Ditembak di Papua Jadi PNS

Risma Mengusulkan Guru Honorer Yang Tewas Ditembak di Papua Jadi PNS

BlogPendidikan.net
- Menteri Sosial Tri Rismaharini bakal mengusulkan Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden, guru honorer yang tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Iya nanti kita akan usulkan, karena itu bukan kewenangan kami. Nanti kita usulkan di Kementerian Pendidikan ya," kata Risma di Balai Besar Pendidikan Kesejahteraan Sosial.

Oktavianus Rayo merupakan warga Sulawesi Selatan. Istri almarhum, Natalia Pamean juga masih berstatus guru honorer SMP Negeri 1 Beoga selama 11 tahun. 

Risma mengatakan para guru tersebut telah ikhlas mengajar di tempat terpencil Papua. Menurutnya, pemerintah pusat juga sudah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Termasuk guru-guru ini mereka ikhlas mengajar meski di daerah terpencil," ujarnya.

Natalia Pamean, istri Oktavianus mengatakan sang suami sudah mengajar di SD Inpres Kelmabet Jambul selama 6 tahun. Mereka sendiri telah tinggal di Distrik Beoga sekitar 11 tahun.

Natalia yang juga mengajar di SMP Negeri 1 Beoga berharap pemerintah dapat memberikan jaminan pendidikan ke lima anaknya, termasuk mengangkat dirinya sebagai guru PNS.

"Harapan saya kepada pemerintah supaya dapat menjamin masa depan anak-anak saya. Kalau bisa saya di PNS kan, sehingga saya sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah," kata Natalia.

Kabar Membahagiakan Untuk PNS: Tanpa Potongan THR dan Gaji ke 13 Akan Cair Awal Mei 2021

Kabar Membahagiakan Untuk PNS: Tanpa Potongan THR dan Gaji ke 13 Akan Cair Awal Mei 2021

BlogPendidikan.net - Kabar Membahagiakan Untuk PNS: Tanpa Potongan THR dan Gaji ke 13 Akan Cair Awal Mei 2021. Bulan suci ramadhan tinggal menghitung hari. Meski demikian, status soal THR dan gaji ke-13 sudah mulai dibahas. Pemerintah memberikan titik terang tentang pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2021. Rencananya pencairan akan dilakukan pada bulan Mei 2021.

Diperkirakan akan dicairkan pada awal Mei 2021, jika berdasarkan kebijakan pemerintah dalam pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun lalu. Tak hanya kepastian jadwal, ada kabar gembira dari untuk mereka yang mendapatkan THR dan Gaji ke-13 tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS, TNI, dan Polri secara penuh pada tahun ini Tahun lalu, pemerintah memangkas komponen tunjangan kinerja (tukin) dari THR dan gaji ke-13 karena keuangan negara tertekan pendanaan penanganan dampak covid-19.

"Pemerintah tetap akan mengembalikan lagi pemberian gaji ke-13 dan THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 Dan THR dengan perhitungan yang penuh, yaitu sesuai dengan tunjangan kinerja," Sri Mulyani seperti dilansir dari cnnindonesia.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2019, THR terdiri dari gaji pokok satu bulan, tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja.

Gaji PNS sendiri diatur dalam PP Nomor 15 tentang Gaji PNS. Dalam aturan itu, dituliskan bahwa gaji terendah PNS, golongan I/a masa kerja di bawah satu tahun sebesar Rp1.560.800. Sementara itu, gaji tertinggi yakni untuk PNS golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun adalah sebesar Rp5.901.200.

Sementara itu, tunjangan yang diterima PNS komponen THR bervariasi. Besarnya, bergantung pada instansi atau lembaga yang membawahinya, jabatan, kinerja, dan sebagainya.

Misalnya, tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Besaran pemberiannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS.

Untuk menentukan besaran tunjangan kinerja PNS yang adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, penghitungan tunjangan kinerja harus didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan.

Pertama, untuk jabatan struktural, digunakan faktor dan kriteria seperti, ruang lingkup program dan dampak, pengaturan organisasi, wewenang penyeliaan, manajerial, dan hubungan personal.

Kedua, untuk jabatan fungsional mempertimbangkan pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan penyelia, pedoman kerja, dan kompleksitas tugas.

Ketiga, akan ditentukan pula pada tingkatan jabatan. Saat ini, setidaknya ada 17 tingkat jabatan di ASN dengan nilai jabatan yang berbeda-beda di setiap kelas.

Jangan Khawatir

Para pegawai jangan khawatir karena, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pernah memastikan akan memberi THR dan gaji ke-13 PNS secara penuh, tanpa potongan sepeser pun.

"Kebijakan penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan G13/Pensiun 13 yang diharapkan diberikan secara full," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Sementara itu ada kabar baik lainnya untuk PNS.

Pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan atau 2021. Besaran gaji yang diterima PNS atau ASN itu berasal dari kenaikan tunjangan yang nilainya cukup signifikan.

Tak tanggung-tanggung, penghasilan terendah untuk PNS/ASN di era Pemerintahan Jokowi nantinya berada di kisaran Rp 9 juta hingga Rp 10 juta. Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun begitu, saat ini pemerintah masih tengah melakukan kajian mendalam. Tjahjo Kumolo menjelaskan, kenaikan tunjangan PNS seharusnya dilakukan pada 2020. Namun, karena terkendala pandemi Covid-19, maka hal itu ditunda sementara waktu.

Meski demikian, Tjahjo membeberkan, kenaikan tunjangan ASN akan naik signifikan. Di mana, untuk posisi ASN dengan masa kerja 0 bulan akan mendapatkan tunjangan minimal Rp 9 hingga Rp10 juta.

"Insya Allah harusnya tahun ini karena ada pandemi Covid-19, tunjungan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp 9 hingga Rp 10 juta," kata Tjahjo Kumolo.

Politisi PDIP ini menegaskan, kenaikan tunjangan ASN tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Hal itu karena ada skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiunan. Kenaikan dana pensiun sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

"Ini saya kira tugas kami di PanRB dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun," ujarnya.

"Tapi kami dengan mitra kami, Taspen, sudah menghitung dengan baik, ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan." Pemerintah memang tengah mematangkan perombakan pada skema gaji dan tunjangan ASN.

Dengan skema baru, penghasilan PNS tidak lagi dipengaruhi golongan dan pangkat. Melainkan dari beban dan risiko kerja. Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, perombakan skema tak ada hubungannya dengan kenaikan gaji.

Perubahan skema merupakan bagi dari reformasi birokrasi.

"Ini reform penggajian tidak ada hubungannya dengan kenaikan gaji," ujar Paryono. Dengan kata lain, Paryono menambahkan, perombakan skema gaji dan tunjangan tersebut tetap memungkinkan PNS menikmati kenaikan penghasilan. Asalkan, kondisi keuangan negara memadai.

Paryono menilai, komponen gaji dan tunjangan dalam skema baru akan dirombak dengan menghapus banyak tunjangan. Dengan begitu, hanya ada dua tunjangan nantinya yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan yang diukur berdasarkan daerah.

Skema Baru Penggajian

Skema penggajian, tunjangan, dan pangkat bagi para pegawai negeri sipil (PNS) akan berubah. Hal itu disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS tersebut merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU No 5/2014 tentang ASN.

UU tersebut mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen akan disederhanakn menjadi hanya terdiri dari komponen, yaitu gaji dan tunjangan.

"Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan," ungkap Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono, dikutip dari Kompas.com. 

Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap, diawali dengan perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan.

Sementara itu, formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada pencapaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

"Setiap jabatan itu nanti akan dilakukan evaluasi jabatan, dari evaluasi jabatan ini menghasilkan nilai jabatan," kata paryono. Lebih lanjut, evaluasi jabatan ini diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

Skema Penilaian Kinerja dan Tunjangan PNS

Capaian kinerja tersebut diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Pada Pasal 3 PP tersebut, penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Namun, Paryono belum bisa memastikan kapan skema baru ini akan mulai diterapkan.

"Belum tahu, sekarang masih dalam tahap koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga yang terkait," ungkapnya.

Kementerian/lembaga yang dimaksud Paryono di antaranya adalah Kementeran Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, ada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), dan pemerintah daerah. Paryono menyebutkan, seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya ekstrahati-hati serta didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif.

"Sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara," jelas dia.

Gaji 13 dan THR PNS Tahun 2021 Full Tanpa Potongan

Gaji 13 dan THR PNS Tahun 2021 Full Tanpa Potongan

BlogPendidikan.net
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini akan kembali ketiban rezeki nomplok. Sebab, Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS diberikan secara penuh pada 2021. Pemberian gaji ke-13 untuk pensiunan PNS juga akan diberikan tanpa adanya pemotongan sepeser pun. Hal itu diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

"Sesuai APBN 2021 penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan G13/Pensiun 13 yang diharapkan diberikan secara full," jelas Askolani.

Jumlah pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan di 2021 memiliki perbedaan dari tahun sebelumnya. Namun, pencairan dua dana tersebut masih menunggu keputusan final dari Presiden Joko Widodo.


“Hal itu implementasinya menunggu penetapan Presiden pada waktunya bila akan dilaksanakan," imbuhnya. Dia menambahkan, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja.

"Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021," tandasnya.

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2020 yang mengatur tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Pensiunan. ada beberapa komponen yang akan didapatkan dalam THR untuk ASN, TNI, Polri dan Pensiunan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dalam PP tersebut.

Disebutkan bahwa THR yang diberikan untuk PNS atau ASN yaitu sebesar penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum bulan Hari Raya. Besaran THR terdiri dari beberapa komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga; dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Sementara komponen THR bagi pensiunan PNS terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Lalu, dalam pasal 11 PP tersebut, pemerintah juga memberikan ketentuan besaran THR bagi Calon PNS (CPNS)

"Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi: 
a. 80% dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum," bunyi pasal tersebut seperti.

Besaran Gaji ke-13

Adapun, gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) seperti dikutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2020 mengenai Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020.

Dalam aturan itu, gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi 80% dari gaji pokok PNS. Lalu, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.


Namun, gaji ke-13 tahun ini tidak meliputi tunjangan kinerja ataupun insentif kinerja

"Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas kepada PNS, PrajuritTNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan penerima pensiun atau tunjangan." 

Lalu, untuk PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang telah meninggal dunia, tewas atau gugur serta hilang, maka besaran gaji ke-13 yang diterima akan sebesar satu bulan gaji terusan pada bulan Juli.

Aapun rincian gaji ke-13 di antaranya, untuk pimpinan lembaga nonstruktural (LNS), akan menerima gaji ke-13 sebesar Rp9,52 juta untuk ketua atau kepala, Rp8,793 juta untuk wakil, dan Rp8 juta untuk sekretaris dan anggota.

Sementara untuk pejabat non-PNS pada LNS atau pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon akan menerima gaji ke-13 sebagai berikut: eselon I Rp9,6 juta, eselon II Rp7,3 juta, eselon III Rp5,3 juta, dan eselon IV Rp5,2 juta.

Adapun untuk pegawai non-PNS pada LNS akan menerima gaji berdasarkan pendidikan mereka dengan rincian sebagai berikut:

Pendidikan SD/SMP/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun mendapat sebesar Rp2,23 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun mendapat Rp2,56 juta
- Masa kerja sampai dengan di atas 20 tahun mendapat Rp2,97 juta

Pendidikan SMA/D1/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp2,73 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp3,15 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp3,73 juta

Pendidikan D2/D3/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2,96 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp3,41 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp4,04 juta

Pendidikan S1/D4/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3,48 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,04 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp4,76 juta

Pendidikan S2/S3/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3,73 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,3 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp5,11 juta

Golongan I (lulusan SD dan SMP)

- Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
- Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D3)

- Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
- Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
- Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
- Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

- Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
- Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
- Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
- Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
- Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
- Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Sumber: economy.okezone.com

Cek Rekening Gaji PNS, Pegawai Terendah Minimal 9 Juta

Cek Rekening Gaji PNS, Pegawai Terendah Minimal 9 Juta

BlogPendidikan.net
- Pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut, akan ada kenaikan tunjangan cukup besar. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya, baik TNI maupun Polri. Jika beleidnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan mulai berlaku pada tahun 2021 ( gaji PNS 2021).

Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan ( tunjangan PNS), di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau tukin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan, pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara Rp 9 juta hingga Rp 10 juta per bulan.

"Insya Allah harusnya tahun ini karena ada pandemi Covid-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal Rp 9 hingga Rp 10 juta," kata Tjahjo Kumolo dikutip dari Kompas TV, Selasa (29/12/2020).

Tjahjo mengatakan, kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima.

Selama ini, tunjangan terbesar ASN, baik PNS maupun TNI-Polri berasal dari tunjangan kinerja atau tukin. Sebab, skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Menurut Tjahjo, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dengan PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

"Ini saya kira tugas kami di Kemenpan RB dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun," ujar Tjahjo.

"Tapi kami dengan mitra kami, Taspen, sudah menghitung dengan baik, ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan," kata Tjahjo lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 UU ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan.

Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap.

Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

"Secara substansial, sistem penggajian berbasis pada harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, dimana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat," kata dia.

Paryono mengatakan pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS.

Begitu pula, dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS 2021 memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti Jaminan Pensiun PNS, Jaminan/Tabungan Hari Tua PNS, dan Jaminan Kesehatan.

Komponen Gaji PNS

Sementara itu, penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Tak hanya gaji pokok yang tetap, pemerintah juga memastikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS akan diberikan secara penuh. Artinya, tidak ada potongan tunjangan kinerja (tukin) seperti yang diberikan pada tahun ini.

"Direncanakan pemberian THR dan Gaji ke-13 dalam tahun 2021 secara full," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menurutnya, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja.

"Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021, sebelum dilaksanakan," kata Askolani.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA Kemenkeu Didik Kusnaini menegaskan, bahwa tidak ada rencana kenaikan gaji PNS untuk tahun depan. Sebab, pemerintah masih fokus pada penanganan dampak Pandemi Covid-19.

"Tidak ada rencana untuk menaikkan gaji PNS (2021)," ujarnya yang dikutip Sabtu (2/1/2021).

Namun, terkait dengan peningkatan tunjangan kinerja ASN dan pensiunan ia mengatakan bahwa rencana itu ada. Rencana itu saat ini tengah di bahas di internal Kementerian dan Lembaga terkait. Menurutnya, dalam pembahasan ini ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji. Salah satunya adalah dampak ke keuangan negara tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang.

"Mempertimbangkan banyak aspek, diantaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang," katanya.

Berikut rincian gaji PNS golongan I-IV berdasarkan PP 15/2019:

Golongan I:

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II:

IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III:
IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV:
IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Kemudian untuk tukin PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Di mana tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000 untuk level jabatan tertinggi di DJP misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

Berikut rincian tukin PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015:

Eselon I:
Peringkat jabatan 27 Rp 117.375.000
Peringkat jabatan 26 Rp 99.720.000
Peringkat jabatan 25 Rp 95.602.000
Peringkat jabatan 24 Rp 84.604.000

Eselon II:
Peringkat jabatan 23 Rp 81.940.000
Peringkat jabatan 22 Rp 72.522.000
Peringkat jabatan 21 Rp 64.192.000
Peringkat jabatan 20 Rp 56.780.000

Eselon III ke bawah:
Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000
Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 - 28.914.875
Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 - 27.914.000
Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 - 21.567.900
Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 - 19.058.000
Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 - 21.586.600
Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025
Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 - 11.306.487
Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862
Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950
Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412
Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 - 8.457.500
Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 - 8.211.000
Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375
Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875
Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800

(Kompas)

Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul CEK REKENING! Gaji PNS Naik, Pegawai Terendah Minimal Rp 9 Juta Per Bulan, Polisi & Tentara Juga, https://madura.tribunnews.com/2021/01/07/cek-rekening-gaji-pns-naik-pegawai-terendah-minimal-rp-9-juta-per-bulan-polisi-tentara-juga?page=4.