Showing posts with label PNS. Show all posts
Showing posts with label PNS. Show all posts

Kabar Gembira, Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Akan Segera Cair, Berikut Rinciannya

One Be 5/30/2020
Kabar Gembira, Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Akan Segera Cair, Berikut Rinciannya

Kabar gembira kembali berhembus di tengah pandemi bagi para PNS dan TNI-Polri.

Pencairan gaji ke-13 yang kabarnya diundur hingga akhir tahun rupanya akan segera cari bulan Juni nanti.

Biasanya gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juni setiap tahunnya atau satu bulan setelah mendapatkan THR, menjelang tahun ajaran baru.

Saat itu, anak-anak membutuhkan biaya masuk sekolah saat memasuki jenjang sekolah.

Sayangnya, pandemi corona membuat pemberian gaji ke-13 untuk PNS, TNI-POLRI dan para pensiunan diundur.

Tapi di bulan ini, pemerintah sudah menunaikan janjinya untuk mencairkan THR PNS 2020.

Bagaimana dengan nasib gaji ke-13?

Kapan gaji ke-13 PNS bisa cair dan berapa besaran yang akan diberikan?

Berikut penjelasan terbaru dari Kemenkeu.

Seperti diketahui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di tengah situasi pandemi Virus Corona diperketat, sehingga berdampak pada pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS.

Jika pada tahun sebelumnya anggaran yang diberikan untuk THR sebesar Rp 40 triliun, tahun ini anggaran tersebut hanya Rp 28 triliun.

Hal ini sepertinya juga akan berdampak pada gaji ke-13, yang berpotensi mundur dari jadwal, yaitu sekitar bulan Juli.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, belum ada pembahasan mengenai detail pemberian gaji ke-13 bagi para PNS.

"Untuk gaji ke-13, pembahasannya baru akan dilakukan di bulan Oktober atau November 2020," ujar Yustinus dilansir dari artikel Kontan.co.id berjudul "Pembahasan gaji ke-13 ASN mundur ke akhir tahun"

Mengenai alokasi anggaran sampai dengan besaran gaji ke-13 juga belum dibahas.

Pasalnya, kata Yustinus, fokus utama pemerintah saat ini adalah pada penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) di dalam negeri.

"Mengenai besaran dan lain-lain belum ada pembahasan, karena pemerintah masih fokus ke penanganan Covid-19," kata Yustinus.

Apabila pembahasan baru dilakukan pada akhir tahun mendatang, maka pencairan gaji ke-13 akan mundur jauh dari jadwal biasanya.

Ada kemungkinan pencairan gaji ke-13 dilakukan sekitar November atau Desember.

Gaji ke 13 Lebih Besar Dari THR

Selain THR, komponen pendapatan lain bagi abdi negara adalah gaji ke-13.

Lalu apa perbedaan antara gaji ke-13 dan THR yang diterima ASN?

THR Berbeda dari pegawai swasta, THR bagi PNS sebenarnya baru muncul pada tahun 2016. Hak THR diberikan pemerintah kepada ASN sebagai pengganti karena tak adanya kenaikan gaji.

THR dibayarkan ke PNS setiap tahun menjelang Lebaran, pencairannya paling cepat yakni 10 hari sebelum Lebaran. 

Besaran THR ini tergantung dengan instansi pemerintah masing-masing, baik kementerian/lembaga pemerintah pusat maupun pemda.

Komponen THR bisanya meliputi gaji pokok ditambah tunjangan melekat. Namun, beberapa instansi menetapkan THR meliputi komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan ditambah tunjangan kinerja atau tukin.

Dalam arti, besaran THR sangat tergantung pada kebijakan masing-masing instansi.

Gaji ke-13 Berbeda dari THR, di mana tak semua instansi memasukkan komponen tunjangan kinerja, maka pada gaji ke-13 sudah pasti meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

Hal ini membuat gaji ke-13 besarannya biasanya lebih besar ketimbang THR. Pencairan gaji ke-13 biasanya dilakukan pada pertengahan tahun.

Gaji ke-13 PNS ini diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2019.

Besaran THR PNS tahun ini Keputusan pencairan THR ASN tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/.02/2020 yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB tersebut.

Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan beberapa perubahan mengenai pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para penerima pensiun.

Hal ini karena saat ini fokus pemerintah untuk menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Sri Mulyani mengatakan, yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon III ke bawah, itu pun besarannya tak penuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan eselon I, II, serta pejabat lainnya tidak mendapatkan THR. Menurut dia, besaran THR bagi ASN meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat.

Sementara untuk tunjangan kinerja (tukin) tidak dimasukkan dalam komponen THR PNS tahun ini.

Untuk menghitung besaran THR bagi PNS, maka nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangannya yang melekat di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari satu tahun hingga 27 tahun.

Golongan I (lulusan SD dan SMP)

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D3)

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Untuk tunjangan PNS yang melekat yakni tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan.

Tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2018 yakni sebesar Rp 35.000 untuk golongan I dan II, Rp 37.000 untuk golongan III, dan Rp 41.000 untuk golongan IV.

Lalu, PNS juga mendapatkan suami/istri yang besarannya sebesar 5 persen dari gaji pokok.

Terakhir, yakni tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2 persen dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak.

Artikel ini telah tayang di pop.grid.id

Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Cair November

One Be 5/27/2020
Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Cair November

Adanya wabah covid-19 menimbulkan berbagai masalah, baik kesehatan, sosial, hingga ekonomi, bahkan sampai berpengaruh terhadap gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi PNS, prajuit TNI, dan Polri dan THR.

Kendati begitu, Kementerian Keuangan telah menyalurkan THR bagi PNS sejak minggu lalu dan seluruhnya sudah cair sejak 13-22 Mei 2020.Tapi masih timbul pertanyaan di kalangan PNS, kapan gaji ke-13 dibagikan, karena saat ini kondisi keuangan negara sedang fokus untuk menangani dampak covid-19.

Lalu, bagaimana dengan nasib gaji ke-13 bagi PNS yang biasanya dicairkan satu bulan setelah THR atau saat tahun ajaran baru sekolah?

1. Diputuskan dalam Sidang Kabinet

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, memastikan anggaran untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) sudah tersedia dalam APBN 2020.

Lanjut Sri, sejauh ini gaji ke-13 dan THR untuk aparatur sipil negara (ASN) TNI dan Polri sudah diperhitungkan dan tidak akan terancam. Terutama untu kelompok ASN yang pelaksana golongan I, II dan III.

"Gaji ke-13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di Sidang Kabinet. Perhitungannya untuk PNS, TNI, Polri, yang terutama kelompok yang pelaksana golongan I, II, dan III sudah disediakan," kata Sri Mulyani Selasa (14/4/2020).

Oleh karena itu, Pemerintah tengah mengkaji ulang terkait pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertimbangan itu dilakukan dikarenakan beban keuangan negara saat ini begitu besar akibat pandemi covid-19.

2. PNS Tetap Mendapatkan gaji ke-13

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap akan memperoleh gaji ke-13 pada tahun ini. Abdi negara tetap mendapatkan gaji tambahan lantaran hal tersebut sudah tercantum dalam anggaran 2020.

3. Diputuskan Oktober

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan juga kepastian pembayaran gaji ke-13 untuk PNS baru akan diputuskan pada Oktober 2020 melalui sebuah peraturan pemerintah (PP). Proses pencairannya diperkirakan bakal dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini, atau sekitar November-Desember 2020.

"Terkait gaji ke-13, itu nanti bulan Oktober diputuskannya. Diputuskan itu berarti terbit PP," kata Yustinus kepada Liputan6.com, Selasa (26/5/2020).

4. Cair Sekitar November 2020

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap akan mendapat jatah gaji ke-13 pada tahun ini. Adapun proses pembayarannya akan dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini, atau sekitar November-Desember 2020.

Menurut dia, pemberian gaji ke-13 dapat mendorong kenaikan angka konsumsi pasca masa krisis virus corona (Covid-19) usai.

"Nanti harapannya kan ketika sudah agak turun Covid-19 ini, lalu justru bisa mendorong konsumsi kalau dikasih di kuartal IV (2020)," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (26/5/2020).

Yustinus mengatakan, pencairan gaji ke-13 PNS sengaja tak dilakukan dalam waktu berdekatan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengontrol pemasukan bagi para abdi negara.

"Iya, supaya ini kan soal manajemen waktu. Biar tidak semua diajukan di depan," jelas Yustinus.

Dengan begitu, ia memperkirakan, proses pencairan gaji ke-13 PNS bakal dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini, atau sekitar November-Desember 2020.

"Kemungkinannya antara November-Desember, nanti kita lihat. Toh ini (pandemi corona) kan sangat dinamis," ujar Yustinus.

5. Anggaran Fokus ke Bansos

Yustinus mengutarakan, salah satu alasan mengapa pembayaran gaji ke-13 bergeser dari tradisi sebelumnya, lantaran pemerintah masih menjaga prioritas anggaran terhadap pemberian bantuan sosial (bansos) dalam menghadapi pandemi corona saat ini.

"Kita kan fokusnya di bansos dan lain-lain. Di dalam rangka menjaga bansos dan lain-lain itu lebih prioritas, maka ketika sudah THR kita melepaskan bansos, baru nanti yang gaji ke-13 mengikuti," jelasnya.

Menurut dia, pemberian THR beberapa waktu lalu sudah dapat menjaga pemasukan bagi PNS. Yustinus pun menganggap pengeluaran masyarakat untuk musim Lebaran 2020 tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya lantaran adanya krisis Covid-19.

"Selama ini tradisinya gaji ke-13 kan dibayarnya sekitar anak-anak mau masuk sekolah. Tapi untuk tahun ini kan karena pertama Lebaran sendiri tidak ada mudik ya. Lalu asumsinya kan pengeluaran untuk Lebaran sudah berkurang, sehingga THR yang ada bisa digunakan," tuturnya.

6. Tak Wajib Dibayarkan

Selanjutnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menolak anggapan bahwa pemberian gaji ke-13 untuk PNS tahun ini mengalami keterlambatan. Sebab itu bukanlah upah yang wajib dibayarkan seperti gaji bulanan.

"Sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Gaji ke-13 itu kan sebenarnya bukan suatu hak yang melekat pada pegawai. Tapi itu kan semacam bonus dari pemerintah atas kinerja ASN," tutup Yustinus.

7. Jumlah Gaji ke-13 Belum Ditentukan

Yustinus menyatakan, ia belum tahu berapa besaran gaji ke-13 yang akan dibayarkan kepada PNS pada tahun ini. Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

"Itu belum diputuskan, nanti dibicarakan. Belum ada (proyeksi berapa perhitungannya), karena masih prioritas ke yang lain," ujar dia kepada Liputan6.com, Selasa (26/5/2020).

Sebagai perbandingan, teknis pembayaran gaji ke-13 pada 2019 lalu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Aturan tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Mei 2019. Dalam PP itu, uang tunjangan untuk PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara diberikan sebesar penghasilan pada Juni 2019.

"Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas," bunyi Pasal 3 ayat (2) PP 35/2019.

Adapun penghasilan sebagaimana dimaksud menurut PP ini diberikan bagi:

a. PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

c. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat (5) PP ini.

Penghasilan sebagaimana dimaksud menurut PP ini dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Artikel ini telah tayang di liputan6.com

Kapan Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Akan di Cairkan?

One Be 5/22/2020
Kapan Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Akan di Cairkan?

THR PNS dan Pensiunan sudah cair pada 15 Mei 2020 lalu. Namun kabarnya gaji ke-13 PNS tak bisa cair Juli 2020.

Seperti diketahui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di tengah situasi pandemi Virus Corona diperketat, sehingga berdampak pada pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS.

Jika pada tahun sebelumnya anggaran yang diberikan untuk THR sebesar Rp 40 triliun, tahun ini anggaran tersebut hanya Rp 28 triliun.

Hal ini sepertinya juga akan berdampak pada gaji ke-13, yang berpotensi mundur dari jadwal, yaitu sekitar bulan Juli.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, belum ada pembahasan mengenai detail pemberian gaji ke-13 bagi para PNS.

"Untuk gaji ke-13, pembahasannya baru akan dilakukan di bulan Oktober atau November 2020," ujar Yustinus dilansir dari artikel Kontan.co.id berjudul "Pembahasan gaji ke-13 ASN mundur ke akhir tahun"

Mengenai alokasi anggaran sampai dengan besaran gaji ke-13 juga belum dibahas.
Pasalnya, kata Yustinus, fokus utama pemerintah saat ini adalah pada penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) di dalam negeri.

"Mengenai besaran dan lain-lain belum ada pembahasan, karena pemerintah masih fokus ke penanganan Covid-19," kata Yustinus


Apabila pembahasan baru dilakukan pada akhir tahun mendatang, maka pencairan gaji ke-13 akan mundur jauh dari jadwal biasanya.


Perbedaan THR dan Gaji ke-13


Berbeda dengan pegawai swasta, THR bagi PNS sebenarnya baru muncul di tahun 2016.
Hak THR diberikan pemerintah kepada ASN sebagai pengganti karena tak adanya kenaikan gaji.
THR dibayarkan ke PNS setiap tahun menjelang Lebaran, pencairannya paling cepat yakni 10 hari sebelum Lebaran.

Besaran THR tergantung dengan instansi pemerintah masing-masing, baik kementerian/lembaga pemerintah pusat maupun pemda.  Komponen THR bisanya meliputi gaji pokok ditambah tunjangan melekat.


Namun beberapa instansi menetapkan THR meliputi komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan ditambah tunjangan kinerja atau tukin.


Besaran Gaji ke-13
Berbeda dengan THR, gaji ke-13 sudah pasti meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. 

Hal ini membuat gaji ke-13 besarannya biasanya lebih besar ketimbang THR. Pencairan gaji ke-13 bisanya dilakukan pada pertengahan tahun.  Gaji ke-13 PNS ini diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2019.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Berikut gaji pokok PNS untuk golongan I hingga IV.

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. 

Golongan I (lulusan SD dan SMP) 

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMP dan D-III) 

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3) 

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV 

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200 

Untuk tunjangan PNS yang melekat antara lain yakni tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan.


Tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2018 yakni sebesar Rp 35.000 untuk golongan I dan II, Rp 37.000 untuk golongan III, dan Rp 41.000 untuk golongan IV. 


Lalu PNS juga mendapatkan suami/istri yang besarannya sebesar 5% dari gaji pokok. Terakhir yakni tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak. (Sumber; 
tribunnews.com)

Info Terkini, Gaji 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Akan Dibahas Pada Bulan Oktober

One Be 5/18/2020
Info Terkini, Gaji 13 PNS Akan Dibahas Pada Bulan Oktober

THR PNS dan Pensiunan sudah cair pada 15 Mei 2020 lalu. Namun kabarnya gaji ke-13 PNS tak bisa cair Juli 2020.

Seperti diketahui anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di tengah situasi pandemi Virus Corona diperketat, sehingga berdampak pada pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS.

Jika pada tahun sebelumnya anggaran yang diberikan untuk THR sebesar Rp 40 triliun, tahun ini anggaran tersebut hanya Rp 28 triliun.

Hal ini sepertinya juga akan berdampak pada gaji ke-13, yang berpotensi mundur dari jadwal, yaitu sekitar bulan Juli.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, belum ada pembahasan mengenai detail pemberian gaji ke-13 bagi para PNS.

"Untuk gaji ke-13, pembahasannya baru akan dilakukan di bulan Oktober atau November 2020," ujar Yustinus dilansir dari artikel Kontan.co.id berjudul "Pembahasan gaji ke-13 ASN mundur ke akhir tahun"

Mengenai alokasi anggaran sampai dengan besaran gaji ke-13 juga belum dibahas.
Pasalnya, kata Yustinus, fokus utama pemerintah saat ini adalah pada penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) di dalam negeri.

"Mengenai besaran dan lain-lain belum ada pembahasan, karena pemerintah masih fokus ke penanganan Covid-19," kata Yustinus


Apabila pembahasan baru dilakukan pada akhir tahun mendatang, maka pencairan gaji ke-13 akan mundur jauh dari jadwal biasanya.


Perbedaan THR dan Gaji ke-13


Berbeda dengan pegawai swasta, THR bagi PNS sebenarnya baru muncul di tahun 2016.
Hak THR diberikan pemerintah kepada ASN sebagai pengganti karena tak adanya kenaikan gaji.
THR dibayarkan ke PNS setiap tahun menjelang Lebaran, pencairannya paling cepat yakni 10 hari sebelum Lebaran.

Besaran THR tergantung dengan instansi pemerintah masing-masing, baik kementerian/lembaga pemerintah pusat maupun pemda.  Komponen THR bisanya meliputi gaji pokok ditambah tunjangan melekat.


Namun beberapa instansi menetapkan THR meliputi komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan ditambah tunjangan kinerja atau tukin.


Besaran Gaji ke-13
Berbeda dengan THR, gaji ke-13 sudah pasti meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. 

Hal ini membuat gaji ke-13 besarannya biasanya lebih besar ketimbang THR. Pencairan gaji ke-13 bisanya dilakukan pada pertengahan tahun.  Gaji ke-13 PNS ini diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2019.


Besaran THR Tahun 2020
Keputusan pencairan THR ASN tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/.02/2020 yang ditujukan kepada Menteri PANRB tersebut. 

Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan beberapa perubahan mengenai pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para penerima pensiun.


Hal ini karena saat ini fokus pemerintah untuk menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Sri Mulyani mengatakan, yang mendapatkan THR hanyalah PNS level eselon III ke bawah, itu pun besarannya tak penuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.


Sedangkan eselon I, II serta pejabat lainnya tidak mendapatkan THR. Menurut dia, besaran THR bagi ASN meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat. Sementara untuk tunjangan kinerja (tukin) tidak dimasukkan dalam komponen THR PNS tahun ini.


Untuk menghitung besaran THR bagi PNS, maka nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangannya yang melekat di dalamnya. 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga IV.

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. 

Golongan I (lulusan SD dan SMP) 

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMP dan D-III) 

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3) 

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV 

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200 

Untuk tunjangan PNS yang melekat antara lain yakni tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan.


Tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2018 yakni sebesar Rp 35.000 untuk golongan I dan II, Rp 37.000 untuk golongan III, dan Rp 41.000 untuk golongan IV. 


Lalu PNS juga mendapatkan suami/istri yang besarannya sebesar 5% dari gaji pokok. Terakhir yakni tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak.


Artikel ini juga telah tayang di tribunnews.com

Source; https://medan.tribunnews.com/2020/05/18/gaji-ke-13-pns-terkini-pembahasan-gaji-ke-13-baru-dilakukan-bulan-oktober-alasan-belum-bisa-cair

Ini Penyebab Jika THR PNS Tidak Cair Pekan Ini, Bisa Saja Setelah Lebaran

One Be 5/15/2020
Ini Penyebab Jika THR PNS Tidak Cair Pekan Ini, Bisa Saja Setelah Lebaran

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri rencananya cair serentak pada hari ini, Jumat (15/5). Namun demikian, pemerintah masih memberi kewenangan bagi tiap instansi untuk membayarkan uang tunjangan di hari berikutnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan proses pencairan THR sebenarnya sudah mulai berjalan sejak kemarin. Namun, jika ada satuan kerja (satker) yang belum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), maka pembayaran bisa dilakukan pekan depan.


"Mudah-mudahan sebagian besar bisa hari ini. Kalau ada satker yang belum menyelesaian hari ini bisa minggu depan," ungkap dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (15/5).


Secara aturan, dia menjelaskan, pembayaran THR untuk PNS dan TNI/Polri mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020. Dalam aturan ini tidak disebutkan kapan batas akhir suatu instansi pemerintah untuk mencairkan THR.


"Di PP aturannya pencairan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Tidak mengatur batas akhirnya," terang Andin.

Di Aturan, THR Bisa Cair Usai Lebaran

Adapun dalam PP 24/2020, disebutkan bila THR tidak dibayarkan sesuai waktu tersebut, maka proses pencairan bisa dilakukan setelah hari raya.
Namun demikian, Andin berharap seluruh PNS hari ini bisa mendapatkan jatah THR. "Mudah-mudahan tidak ada lagi (yang terlambat membayar)," pungkasnya.
(Sumber; liputan6.com)

Artikel ini juga telah tayang di merdeka.com
Source; https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-ungkap-penyebab-jika-thr-pns-tak-cair-hari-ini.html

Sebagian Daerah Belum Menerima THR PNS Hari Ini, Semoga Tidak Lewat Lebaran

One Be 5/15/2020
Sebagian Daerah Belum Menerima THR PNS Hari Ini

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh menyatakan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) sudah mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Ia mengaku mendapatkan laporan dari sebagian PNS, khususnya yang berada di daerah.

Sudah pada memberitahu saya, anggota Korpri sudah menerima THR, termasuk juga pensiunan. Itu kawan di daerah yang WhatsApp saya," kata Zudan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Namun, ia belum bisa memastikan apakah pembayaran THR sudah dilakukan kepada semua PNS yang memang berhak menerima atau belum. Pasalnya, tidak semua PNS melaporkan penerimaan THR kepadanya.

"Kalau persentase pastinya kami cek dulu ya, karena tidak semua yang dapat terus melapor," terang dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan menyalurkan THR kepada PNS, TNI, Polri dan Pensiun paling lambat hari ini. Total dana yang akan dicairkan sebesar Rp29,38 triliun.

Ia merinci pemerintah mengalokasikan pembayaran THR untuk PNS pusat, TNI, dan Polri sebesar sebesar Rp6,77 triliun. Kemudian, THR untuk pensiunan sebesar Rp8,7 triliun, dan PNS daerah diperkirakan sebesar Rp13,89 triliun.
Bendahara negara menegaskan THR hanya akan dibayarkan kepada pejabat 3 ke bawah. Dengan demikian, pejabat eselon 1, 2, dan pejabat negara tak akan mendapatkan THR pada 2020.

Anggaran THR untuk eselon 1 dan 2 serta pejabat negara tersebut akan dialihkan untuk penanganan virus corona di dalam negeri.
Dalam hal ini, Ani telah menerbitkan aturan teknis pencairan THR yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ia juga menyatakan ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mengajukan pencairan THR PNS, TNI, dan Polri. Syaratnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dari pejabat satuan kerja (satker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Pembayaran THR dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima. Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung THR kepada KPPN," tulis Ani dalam aturan itu.

PNS Kota Serang hari ini belum menerima THR

Para PNS di Kota Serang hari ini belum menerima pencairan tunjangan hari raya (THR) Padahal.sebelumnya beredar kabar bahwa pemerintah pusat akan mencairkan THR secara serentak pada Jumat, 15 Mei 2020.

“Belum cair. Kabarnya lagi diajuin,” terang seorang PNS Pemkot Serang yang enggan disebutkan namanya, Jumat (15/5/2020).

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu Budhi Kristiawan mengatakan, kemungkinan THR baru bisa dicairkan pekan depan. Saat ini pihaknya sedang menginput data pegawai untuk pembagian THR. “Bendahara juga sudah diundang untuk menginput. Mudah-mudahan bisa dibayarkan minggu depan. Nanti langsung ke rekening masing-masing,” katanya.

Ia menjelaskan, pencairan THR ini mengacu pada  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24  Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada ASN, Prajurit Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dalam PP 24 tahun 2020, pembagian THR meliputi tiga komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Saya tidak dapat (Eselon II), Eselon III ke bawah yang dapat. Begitu pun Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan DPRD tidak dapat (THR),” ujarnya.

Namun untuk besarannya, ia belum bisa memastikan berapa total keseluruhan anggaran yang disiapkan Pemkot Serang. Sebab, kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Kalau jumlahnya saya tidak tahu, karena ada komponen yang tidak dibayarkan. Misalnya, tunjangan beras, jadi ada perbedaan, tapi yang jelas tidak beda jauh dengan gaji yang dibayarkan,” ucapnya.

Pihaknya pun sudah menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait pembagian THR tersebut, dan saat ini masih menunggu untuk ditandatangani. “Sudah, Perwalnya itu sudah siap. Jadi kami tinggal tunggu ditandatangani saja oleh Walikota. Semuanya sudah diproses, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibagikan,” ucapnya.

Sementara, Walikota Serang Syafrudin mengaku tidak mempermasalahkan tidak adanya THR bagi Kepala daerah. Menurutnya, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini tentu mempengaruhi keuangan negara. “Memang Walikota dan eselon II tidak dapat THR dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kami memaklumi keadaan keuangan negara sedang tidak stabil,” ucapnya. (Sumber; cnnindonesi.com / bantennews.co.id)

Ini Bocoran Aturan Baru THR PNS Paling Lambat 15 Mei 2020

One Be 5/11/2020
Ini Bocoran Aturan Baru THR PNS Paling Lambat 15 Mei 2020

Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pensiuanan PNS. Sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menandatangani Peraturan Pemerintah tentang aturan THR pada hari ini.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, ada beberapa poin yang akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Misalnnya saja besaran dari THR yang akan diberikan oleh pemeritnah kepada ASN, TNI, Polri dan Pensiunan.

Selain itu, dalam PP tersebut juga diatur mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan THR. Namun sebelumnya pemerintah sudah menyebutkan jika orang yang berhak menerima THR adalah ASN dengan golongan eselon III ke bawah. Sementara untuk golongan II ke atas atau pejabat pemerintahan tidak akan menerima THR.

Selain itu, dalam PP tersebut jgua akan disebutkan kapan THR akan dicairkan. Adapun pemerintah sendiri menyebut THR akan dicairkan sebelum Lebaran.

"PP tersebut intinya besaran THR, siapa saja yang dapat, kapan dapatnya," ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (11/5/2020).

Menurut Dwi Wahyu Atmaji mengatakan aturan pencairan THR dijadwalkan akan terbit pada hari ini. Hanya saja dirinya tidak bisa menyebutkan poin apa saja yang nantinya akan tertuang dalam PP tersebut.

Adapun aturan turunannya nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jika semua aturan lengkap, maka pemerintah bisa mencairkan THR untuk ASN, TNI, Polri dan pensiunan paling lambat Jumat pekan ini.

"PP insya Allah hari ini terbit. Semoga bisa cair sesuai target ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati)," ucapnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sebelumnya, rencanannya pencairan THR untuk PNS bisa dilakukan pada hari Jumat. Saat ini pencairan untuk THR sedang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja (Satker)

"PP sudah ditandatangani dan PMKnya sudah. Sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat jumat ini tanggal 15 kalau enggak salah," ucapnya.

Sri Mulyani menambahkan, untuk mencairkan THR ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,382 triliun. Adapun rinciannya adalah Rp6,77 triliun untuk ASN pusat, Polri dan TNI lalu Rp13,98 triliun untuk ASN di daerah dan terakhir Rp8,707 triliun untuk pensiunan.

Adapun yang menerima THR adalah untuk ASN yang berada di golongan III ke bawah. Sementara untuk ASN dengan golongan Eselon II ke atas dan pejabat pemerintahan tidak akan mendapatkan THR.

"THR ini hanya diberikan kepada seluruh pelaksana dan seluruh tni polri dan hakim dan hakim Agung yang setara jabatan eselon 2 lalu pejabat eselon satu dan dua eselon satu dan dua pejabat daerah enggak mendaptkan THR," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di okezone.com

Kata Kawan Saya PNS Juga Butuh Hidup

One Be 5/08/2020
Viral: Kata Kawan Saya PNS Juga Butuh Hidup

Lihat-lihat facebook berulangkali nemu postinga-postingan itu-itu aja, mondar mandir di facebook, jadi penasaran ingin membaca tuntas.
Pasti yang banyak membagikan atau repost kembali tulisan tersebut adalah PNS, cuman bisa bilang salut ternyata ada yang berhasil menangkal anggapan miring tentang PNS disaat pandemi ini.

Nih, yang lagi tranding di facebook hari ini;

Kata Kawan Saya... PNS juga butuh hidup

Nasib PNS..
PNS dilarang Kaya,
PNS tidak perlu bantuan sembako malahan PNS memberi sembako
PNS nda layak trima penangguhan pinjaman BANK, Krna PNS hidupnya makmur..
begitulah ungkapan yg sering kita dengar....

Tahukah anda...
Yang banyak membeli nasi bungkus itu adalah PNS.. karena mereka tdk sempat masak.
Yang banyak beli goreng-gorengan itu adalah PNS.. karena mereka sering merasa lapar saat bekerja.
Yang banyak beli jus buah itu adalah PNS.. karena mereka butuh vitamin agar matanya selalu sehat.
Yang banyak beli bedak/lipstik itu adalah PNS.. karena mereka butuh penampilan yang menyegarkan yg dapat menutupi wajahnya yg kusut dari carut marutnya pekerjaan.
Yang banyak menggunakan ojek/ojol/angkot itu adalah PNS.. karena mereka butuh transportasi untuk mengantarkan mereka ke kantornya..
Yang banyak mempekerjakan asisten rumah tangga/pengasuh anak itu adalah PNS.. karena waktunya yg habis hanya untuk dikantor saja.

Yang perlu anda ketahui lagi bahwa..
PNS itu adalah garda terdepan dalam hal pemotongan untuk memberikan sumbangan ke masyarakat jika ada musibah..

Tahukah anda?
berapakah sebenarnya gaji para pns itu?
Jika anda tidak tahu, silahkan anda tanyakan saja ke Mbah Google kesayangan anda itu.
Tahukah anda,, untuk menyekolahkan anak ke pendidikan lanjut atau untuk membangun Rumah tinggal PNS terpaksa menggadaikan gajinya ke Bank?!!!!!
Gaji PNS takkan cukup jika hanya menunggu tabungan untuk bangun rumah dan pendidikan anak....!!!

Penghasilan tukang ojek 200rb/hri sebulan ada 6jt.
Penghasilan petani ketika panen hasil pertanian 10_15jt/3bln.
Penghasilan penjual sembako. 10% dari modal/ minggu.
Gaji PNS?????

Jika pun ada berita kenaikan gaji PNS, harga Cabe dan Kaos Dalaman sudah naik duluan..
Oh ya.. satu lagi..
Jika PNS itu menerima THR pun, menurut Anda siapa yg ikut merasakan..
Disitulah terjadinya perputaran ekonomi..
Yg membeli dagangan pakaian anda.. dagangan sepatu anda.. dagangan mebel anda.. belum yg lainnya..

Bahkan saat lebaran atau Natal tiba, para PNS berlomba menukar kan sebagian THR yg diterimanya dg uang pecahan kertas terbaru ke Bank.. untuk apa? ... Ya untuk dibagi2kan ke anak-anak tetangga sebelah rumah nya.. yang bahkan uang itu terkadang dipergunakan oleh anak-anak tsb untuk beli mobil-mobilan.. pistol-pistolan.. yg penting bahagia bersama..
Kesederhanaan para PNS..
yang konon katanya tidak boleh kaya..
punya uang lebih sedikit langsung dicurigai..

Tapi merupakan salah satu bagian terpenting dalam perputaran perekonomian..
Sudahkah anda pahami..?
JADI BERHENTILAH MENGHUJAT PNS..
Kalaupun ada PNS yg kaya itu berarti Suami atau Istrinya itu pengusaha, (Toko, punya perkebunan, Jual Beli Kelapa, ada tambang, dll)
NASIB MEMANG

Viral: Kata Kawan Saya PNS Juga Butuh Hidup, jangan lupa share ya.....

Akan Cair Pekan Depan, Inilah Rincian Besaran THR PNS Tahun Ini

One Be 5/06/2020
Akan Cair Pekan Depan, Inilah Rincian Besaran THR PNS Tahun Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Dalam hal ini, jika mengacu pada Lebaran yang diperkirakan jatuh pada 24 Mei.

Artinya, paling cepat THR PNS mulai cair pada jumat 8 april dan paling lambat antara 13 dan 14 April pekan depan.

THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari Raya. Dalam hal THR tersebut belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menambahkan secara mekanisme, pencairan THR akan diberikan usai satuan kerja (satker) di masing-masing instansi memberikan laporan kepada Kementerian Keuangan. Satker bisa mengajukan setelah pmk diterbitkan.
Baca Juga; PGSI Mendesak Untuk Segera Mencairkan Tunjangan Profesi Guru
Hanya saja, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan THR yang diberikan hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan. Sedangkan tunjangan kinerja tidak diberikan.

"Tidak termasuk tunjangan kinerja yang 2 tahun belakangan ini selalu ditambahkan dalam komponen perhitungan THR," kata Askolani, pekan lalu.
Baca Juga; PNS dan Non PNS Yang Berhak Menerima THR Tahun ini
Sementara pejabat Eselon II ke atas, termasuk menteri, presiden, dan wakil presiden, serta anggota MPR, DPR, dan DPD tidak diberikan. Penghilangan THR kepada golongan ini membuat negara hemat anggaran Rp5,5 triliun pada tahun ini.

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

Dikutip dari Kompas.com, THR PNS tahun ini hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, seperti tunjangan istri/suami dan anak.
Baca Juga; Siap-siap THR PNS Cair 8 Mei Cek Rinciannya
THR untuk PNS tahun ini tidak termasuk tunjangan kinerja (tukin).

"Seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukin," kata Sri Mulyani.

Rincian THR PNS 2020

Lantas, berapa besaran THR yang akan diterima PNS pada tahun ini? Bila merujuk pada pernyataan Sri Mulyani, maka berikut rincian THR PNS berdasarkan gaji pokok PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2019.

Gaji PNS golongan 1

Golongan I diperuntukkan bagi PNS yang berpendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Rincian:
IA: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
IB: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
IC: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
ID: Rp 1.815.800 - Rp 2.686.500

Gaji PNS golongan 2

PNS golongan II biasanya dijabat oleh pegawai yang berpendidikan SLTA/sederajat hingga D-III.

Rincian:
IIA: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
IIB: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
IIC: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
IID: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Gaji PNS Golongan 3

PNS golongan III diperuntukkan bagi lulusan sarjana (S-1 hingga S-3).

Rincian:
IIIA: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
IIIB: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
IIIC: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
IIID: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Gaji PNS Golongan 4

Rincian:
IVA: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
IVB: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
IVC: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
IVD: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
IVE: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Keterangan Besaran THR yang akan diterima PNS, TNI. Polri dan Pensiun adalah:

1. PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan MA. THR yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum.
2. Penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau hilang.
3. Penerima pensiun. THR yang diberikan sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya.
4. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, TNI, Polri, yang meninggal, tewas, gugur, hilang, sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya.
5. Penerima tunjangan, THR sebesar tunjangan sesuai UU.
6. Pegawai nonPNS pada LNS, LPP, atau pegawai lain
7. Pegawai NonPNS pada BLU, sebesar gaji remunerasi
8. Calon PNS, paling banyak sebesar 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum.