Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Sri Mulyani: Guru Honorer Yang Lolos Menjadi PPPK Akan Digaji Rp 4 Juta Rupiah Per Bulan

Admin 11/23/2020
Sri Mulyani: Guru Honorer Yang Lolos Menjadi PPPK Akan Digaji Rp 4 Juta Rupiah Per Bulan

BlogPendidikan.net
- Sri Mulyani: Guru Honorer Yang Lolos Menjadi PPPK Akan Digaji Rp 4 Juta Rupiah Per Bulan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Proses seleksi tersebut bakal dilaksanakan pada tahun 2021. 

Rekrutmen ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang saat ini kerap bertugas ekstra. Mereka kerap diberdayakan untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik. 


Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini setidaknya ada sebanyak 1,6 juta guru yang berstatus honorer. Dengan adanya rekrutmen ini, kata Sri Mulyani, kesejahteraan sebagian besar guru tersebut bakal lebih terjamin. 

Sri Mulyani menjelaskan, setelah diangkat menjadi guru dengan status kontrak, mereka bakal mendapatkan gaji serta tunjangan setara dengan guru yang berstatus PNS. 


"Nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK, mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru," ujar Sri Mulyani dalam virtual conference mengumumkan rencana seleksi guru PPPK, Senin (23/11). 

"Dalam hal ini sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD," sambungnya. 

Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah menyiapkan anggaran cadangan di tahun 2021 sebesar Rp 1,46 triliun. Anggaran tersebut khusus untuk menggaji guru ASN pusat serta guru baru. Sedangkan untuk guru di daerah, disiapkan anggaran sebesar Rp 24,92 triliun.


Pemerintah Buka Lebih dari 1 Juta Formasi untuk Guru PNS dan PPPK

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah bakal membuka penerimaan guru baru untuk di pusat sebanyak 54.581 formasi. Kemudian untuk guru PPPK sebanyak 27.290 formasi.

Sementara untuk pengadaan di daerah, disiapkan 119.094 formasi CPNS guru, serta 1.002.216 orang guru PPPK. 

"Kami juga masih ada untuk PPPK non-guru, ada formasi sebanyak 70 ribu lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai Rp 24,9 triliun," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini juga telah tayang di kumparan.com

Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

Admin 11/23/2020
Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim Siapkan Pelatihan Online Untuk Guru Honorer Sebelum Selekasi PPPK Dimulai.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. 

Berbeda pada seleksi PPPK tahun 2021, Kemendikbud akan ikut membantu mempersiapkan pendaftar untuk ikut seleksi. Terutama untuk mempersiapkan guru-guru honorer.


“Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya,” katanya saat konferensi pers, Senin (23/11/2020).

Dia menyebut akan menyediakan pelatihan bagi pendaftar sebelum seleksi PPPK dilakukan. “Untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. 

Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru honorer untuk mempersiapkan diri, untuk ujian seleksi ini,” ungkapnya.


Dia menegaskan bahwa seleksi ini untuk menjamin kualitas tenaga pengajar tetap baik.

“Karena standar seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita, itu masih terjaga,” pungkasnya.

Proses Pendaftaran Guru PPPK Tahun 2021

Admin 11/23/2020
Proses Pendaftaran Guru PPPK Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) akan membuka seleksi bagi guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) pada 2021. 

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada para peserta didik melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus Aparatur sipil Negara ( ASN). 

“Oleh karena itu salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Nadiem dalam konferensi pers Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11/2020).

“Terkait hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru PPPK tahun 2021,” imbuh dia.


Nadiem mengatakan, selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini juga membuka peluang kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah tanah air yang memang layak menjadi ASN. 

Selain itu,  pemerintah juga telah menempuh berbagai upaya dengan koordinasi, singkronisasi dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Kerjasama tersebut yakni dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

“Upaya tersebut diantaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan yang melekatnya serta proses rekruitmen,” kata Nadiem.

Berikut Proses Pendaftaran Guru PPPK :

1. Penetapan kebutuhan Passing Grade
2. Pendaftaran
3. Seleksi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
4. Pengelolaan Nilai
5 Penetapan NIP PPPK

Pendaftaran SSCASN-PPPK
* Pembuatan Akun
* Pendaftaran
* Pencetakan Kartu Ujian

Pendaftaran terintegrasi dengan:
* Data Pendidk dan Tenaga Kependidikan (DAPODIK)
* Data Kependudukan (DUKCAPIL)

Mendikbud: Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021

Admin 11/23/2020
Mendikbud: Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Mendikbud: Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI hari ini membahas soal pengumuman seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kemendikbud akan membahasnya dalam tayangan langsung secara visual pada akun Youtube KEMENDIKBUD RI, hari ini, Senin 23 November 2020, pukul 13.30 WIB.

Dalam pembahasannya Kemendikbud sudah mengkonfirmasi enam narasumber yang siap hadir terkait seleksi guru PPPK Non PNS tersebut.

Keenam narasumber tersebut adalah: Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin; Menteri Mendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN RB), Tjahjo Kumolo; dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana.

Diberitakan Literasi News sebelumnya, rencana Kemendikbud dalam pembukaan pendaftaran guru PPPK bagi guru honorer dan guru eks THK II ini disambut baik para guru non PNS.

Sebab, kata Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Jawa Barat, Rizki Safari Rakhmat, program itu menjadi harapan terbaik bagi para guru honorer dan eks THK II mengingat pemerintah siap memberikan penghasilan layak yang setara dengan PNS.

"Kami, perwakilan guru bukan PNS mengapresiasi kemendikbud atas kebijakannya membuka seleksi PPPK di tahun 2021. membuka harapan bagi kami mendapatkan setidaknya penghasilan yang layak demi status kepegawaian dan kesejahteraan guru lebih baik ke depannya," ujar Rizki, pekan lalu.

Video Pegumuman Selekasi Guru PPPK Tahun 2021 Dari Mendikbud:


Dikatakan, meski saat dibuka pendaftaran CPNS bagi guru, tetapi banyak guru non PNS yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengejar peluang tersebut karena faktor usia yang sudah melewati batas, yakni lebih dari 35 tahun.

Dengan begitu, PPPK menjadi satu-satunya harapan bagi guru honorer dan eks THK II, karena tidak semua guru bisa mengikuti seleksi tersebut.

Protokol COVID-19 Yang Wajib Diterapkan Saat Kembali Bersekolah Januari 2021

Admin 11/21/2020
Protokol COVID-19 Yang Wajib Diterapkan Saat Kembali Bersekolah Januari 2021

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membolehkan pembelajaran tatap muka 2021. Begini protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang wajib diterapkan secara ketat oleh sekolah.

Protokol COVID-19 yang wajib diterapkan berupa jaga jarak, kewajiban mengenakan masker, dan cuci tangan pakai sabun. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. "Kapasitas maksimal sekitar 50 persen dari rata-rata. Mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting," kata Nadiem, Jumat (20/11/2020).

Nadiem berbicara dalam pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19. Pengumuman disiarkan kanal YouTube Kemendikbud RI. Dia mengingatkan, nantinya semua orang di sekolah harus memakai masker.

"Harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua. Anak, guru, semua tenaga pendidik harus pakai masker," kata Nadiem. Warga sekolah yang punya penyakit komorbid tidak boleh masuk sekolah. Soalnya, orang berpenyakit komorbid lebih berisiko terkena COVID-19.

Selanjutnya, berikut adalah protokol kesehatan ketat yang wajib diterapkan untuk sekolah tahun 2021:

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Sekolah 2021

1. Kondisi kelas
- Jaga jarak: minimal 1,5 meter
- Jumlah maksimal peserta didik per kelas
PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik)
SD, SMP, SMA sederajat: 18 (dari standar 36 peserta didik)
SLB: 5 (Dari standar 8 peserta didik)

2. Jadwal pembelajaran
Sistem bergiliran rombongan belajar (shifting): ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan

3. Perilaku wajib
- Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah
- Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer
- Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
- Menerapkan etika batuk/bersin

4. Kondisi medis warga satuan pendidikan
- Sehat dan jika mengidap comorbid harus dalam kondisi terkontrol
- Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah

5. Kantin
- Masa transisi: tidak diperbolehkan
- Masa kebiasaan baru: diperbolehkan dengan protokol kesehatan

6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler
- Masa transisi: tidak diperbolehkan
- Masa kebiasaan baru: diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan voli

7. Kegiatan selain pembelajaran
- Masa transisi: tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-murid, dsb
- Masa kebiasaan bar: diperbolehkan dengan protokol kesehatan

8. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan: diperbolehkan dengan protokol kesehatan.

Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19

Admin 11/20/2020
Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19

BlogPendidikan.net
- Belajar Tatap Muka di Sekolah Mulai Januari 2021 di Seluruh Indonesia, Tidak Mengacu Lagi Zona Resiko COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka. 

Kebijakan itu akan berlaku untuk pembelajaran semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 yang dimulai pada Januari 2020. Namun, berbeda dari kebijakan sebelumnya, pemberian izin tidak lagi mempertimbangkan zona risiko penulan Covid-19.


"Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi risiko dari Satgas Covid tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka tapi pemda yang akan menentukan sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih mendetail," ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11/2020). 

" Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, dan keputusan itu ada di pemda, kepala sekolah dan orang tua yaitu komite sekolah," imbuhnya.

Nadiem mengatakan, pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka jika ketiga pihak itu telah siap untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan keputusan SKB 4 menteri terbaru, Nadiem mengatakan, pemerintah memberikan kewenagan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah kementerian agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka. 


"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan keweanangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah dibawah kewenangannya," ujar Nadiem Nadiem mengatakan, pemberian izin ini bisa saja secara serentak atau pun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah. 

"Sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya," kata Nadiem. "Mengenai mana yang siap mana yang tidak tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat," imbuhnya.


Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari tahun depan. Oleh karena itu, Nadiem meminta sekolah-sekolah mempersiapkan diri dari sekarang jika akan melakukan pembelajaran tatap muka "Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 jadinya bulan januari 2021," ujar Nadiem. 

"Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai akhir tahun meningkatkan kesiapannya kalau ingin melakukan pembelajaran tatap muka," tutur dia.

Inilah 4 Kabar Menggembirakan Dari Mendikbud

Admin 11/16/2020
Inilah 4 Kabar Menggembirakan Dari Mendikbud

BlogPendidikan.net
- Inilah 4 Kabar Menggembirakan Dari Mendikbud.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terus memantau penyaluran bantuan kuota data internet hingga ke daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T). Mendikbud Nadiem Makarim pun mengunjungi sejumlah sekolah yang berada di Kabupaten Rote Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan tersebut, Nadiem Makariam mengungkapkan penyebab masih adanya siswa dan guru yang belum menerma bantuan kuota internet tersebut. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena masih ada kepala sekolah yang belum menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).


“Untuk SPTJM, cukup tanda tangan, foto, dan unggah. Kuota data internet akan langsung dikirim oleh operator asal nomor ponselnya aktif. Tidak perlu ada izin dari dinas pendidikan,” kata Nadiem dikutip dari laman kemdikbud.go.id.

Mendikbud menegaskan, setiap bulannya bantuan kuota data internet gratis akan disalurkan sebanyak dua kali.

“Kalau kepala sekolah telah memenuhi tahapan secara benar, bantuan kuota data internet pasti disalurkan. Jika sampai terjadi demikian, saya pastikan tim saya di pusat untuk turun tangan,” tutur Nadiem.

Saat ini, sudah 35 juta peserta didik, guru, mahasiswa dan dosen yang telah menerima bantuan kupta internet gratis. Pemberian kuota internet ini dibagi menjadi empat kategori.

Pertama, bantuan kuota internet untuk peserta didik jenjang PAUD sebesar 20 GB kuota internet per bulan.


Kedua, peserta didik jenjang dasar dan menengah mendapatkan 35 GB kuota internet per bulan.

Ketiga, pendidik jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah mendapatkan 42 GB kuota internet per bulan. Keempat, dosen dan mahasiswa mendapatkan bantuan kuota internet sebesar 50 GB per bulan.

Dalam kunjungannnya ke daerah 3T, Mendikbud Nadiem Makarim juga membawa empat kabar gembira,yaitu

1. Sekolah Tatap Muka

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan kuning Covid-19 sudah boleh menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah.

Dikutip dari laman ditpsd.kemdikbud.go.id, izin pelaksanaan sekolah tatap muka di zona hijau dan kuning harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, guru, hingga orangtua siswa.

"Sekolah juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Jumlah siswa yang masuk sekolah hanya boleh 50 persen dari kapasitas,"kata Nadiem.

2. Dana BOS

Mendikbud Nadiem Makarim juga menyampaikan, sekolah-sekolah di daerah 3T akan mendapat penambahan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah atau Dana BOS hingga Rp 3 triliun mulai tahun depan.

Sebelumnya, perhitungan dana BOS berdasarkan jumlah murid dan biaya per siswa disamakan. Sekolah yang memiliki jumlah murid yang banyak bisa memiliki sarana dan prasarana yang semakin lengkap. Hal ini menyebabkan disparitas dengan sekolah yang jumlah muridnya sedikit.

“Kami akan mengubah cara perhitungan BOS. Tidak hanya berdasarkan jumlah peserta didik tetapi ada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar kesenjangan dapat kita tutup dan kualitas pembelajaran serta SDM dapat kita akselerasi,” kata Mendikbud.


Melalui perubahan perhitungan dana BOS tersebut, Mendikbud menjamin tidak akan ada sekolah yang dana BOS-nya turun.

“Kita akan pastikan, tidak ada dana BOS yang berkurang. Tapi untuk sekolah-sekolah kecil, daerah terluar, tertinggal itu akan meningkat secara dramatis. Itulah kebijakan pemerintah yang afirmatif dan pro rakyat,” ujar Nadiem.

Dengan dukungan dari Komisi X DPR RI, Nadiem juga mengatakan, telah melakukan relaksasi mekanisme penggunaan dana BOS di mana kepala sekolah diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan dana BOS.

“Kepala sekolah boleh gunakan dana BOS untuk membeli perahu agar murid yang tinggal di seberang pulau bisa sekolah. Kepala sekolah boleh membeli gawai yang murah untuk dipinjamkan kepada anak-anaknya dan juga guru-gurunya. Kepala sekolah boleh menggunakan dana BOS-nya untuk bayar gaji guru honorer, dan membantu ekonomi guru. Tetapi sekolah harus terbuka kepada masyarakat agar penggunaan dana BOS sepenuhnya transparan dan akuntabel,”jelasnya.

3. Guru Honorer Diangkat Jadi ASN

Nadiem Makarim juga mengungkapkan, akan ada kuota 1 juta guru honorer yang akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini menjadi kesempatan bagi guru-guru honorer sudah mengabdi namun sudah tak bisa lagi mengikuti seleksi CPNS karena batasan umur. Hingga saat ini, daerah baru menyiapkan 200.000 dari total 1 juta formasi yang disiapkan oleh Kemendikbud.

“Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya," kata Nadiem.

4. Digitalisasi Sekolah

Keempat adalah terkait digitalisasi di sekolah. Menurut Nadiem, kelemahan pendidikan di Indonesia tampak jelas di tengah pandemi Covid-19, yaitu keterbatasan akses internet dan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pada tahun 2021, Kemendikbud akan memprioritaskan program digitalisasi di sekolah melalui bantuan TIK. Terkait ketersediaan akses internet di daerah 3T, Kemendikbud terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Artikel ini juga telah tayang di tribun-timur.com 

Cara Daftar Program Guru Belajar Kemendikbud

Admin 11/04/2020
Cara Daftar Program Guru Belajar Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Iwan Syahril mengatakan, sebanyak 53,55 persen guru-guru didapati masih kesulitan dalam manajemen kelas selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sebanyak 49,24 persen guru kesulitan dalam melakukan asesmen pembelajaran selama PJJ.

Sementara sebanyak 48,45 persen guru kesulitan dalam menggunakan teknologi pembelajaran selama PJJ. Sebagai respon menjawab permasalahan guru tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan Program “ Guru Belajar Seri Masa Pandemi Covid-19”.

"200 ribu pendaftar Program Guru Belajar Seri Pandemi Covid-19 telah ambil bagian untuk menjadi bagian dari perubahan pendidikan! Ayo belajar bersama dan segera daftarkan diri Anda," tulis akun Instagram Ditjen GTK Kemendikbud, Selasa (3/11/2020). 

Tingkatkan kompetensi guru selama PJJ 

Hingga kini, belasan ribu sertifikat sudah bisa diunduh bagi peserta yang menuntaskan Bimtek Angkatan 1 pada program Guru Belajar. Menariknya, guru dapat mengatur sendiri waktu belajar sesuai kesibukan masing-masing. Guru juga bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. 

Berikut sejumlah tujuan utama program Guru Belajar Seri Masa Pandemi Covid-19:

1. Meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh berbasis beban kurikulum yang disederhanakan. 
2. Mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh yang melibatkan siswa. 
3. Mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. 
4. Meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. 

Tahap pelaksanaan 

Melansir laman Guru Belajar, berikut adalah jadwal pelaksanaan program Berdasarkan tahapannya: 

Tahap 0: 

Orientasi Orientasi program membekali peserta dengan latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar program, dan struktur Program Guru Belajar seri Masa Pandemi COVID-19.

Tahap 1:

Bimtek Pembelajaran peserta dengan konsep Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa, Kurikulum Kondisi Khusus, Asesmen Diagnosis, Asesmen Diagnosis Berkala, Model Pembelajaran Jarak Jauh, Media, Teknologi dan Sumber Belajar. 

Tahap 2: 

Diklat Pelatihan yang memberi kesempatan peserta mendapatkan inspirasi pembelajaran jarak jauh pembelajaran jarak jauh (PJJ), merancang dan menerapkan PJJ, mengunggah tulisan praktik baik PJJ, melakukan penilaian diri terhadap tulisan praktik baik PJJ. 

Tahap 3: 

Implementasi Pengimbasan yang mengundang peserta untuk menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mempresentasikan program, mengajak dan mendampingi guru lain untuk mengikuti Program Guru Belajar seri Masa Pandemi COVID-19 melalui kelompok kerja guru seperti KKG/MGMP atau organisasi profesi guru.  

Cara Daftar Program Guru Belajar Kemendikbud:

Sasaran dalam program guru belajar adalah guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang mempunyai akun SIM PKB. 

Program ini telah dilakukan secara uji coba oleh 208 Guru PAUD, 257 Guru SD, 261 Guru SMP, 258 Guru SMA & SMK, total 984 guru. 

Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIMPKB. Untuk mendapatkan akun SIMPKB, guru dapat ikuti prosedur melalui link https://bantuan.simpkb.id/books/simpkb-banpems1-guru/ch01/1-2-panduan-registrasi.html  

Sementara untuk informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat dilihat melalui laman https://gurubelajar.kemdikbud.go.id/

Jadwal dan Link Webinar Gratis Kemendikbud Asah Kemampuan Guru

Admin 11/02/2020
Jadwal dan Link Webiner Gratis Kemendikbud Asah Kemampuan Guru

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemdikbud) kembali memberikan 5 web seminar gratis untuk mengasah keterampilan mengajar, keahlian abad 21, dan literasi dasar untuk guru. Lewat akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ( Ditjen GTK), Kemdikbud mengatakan, guru harus berubah agar tidak tergerus oleh waktu. 

“Memasuki awal November menjadi pertanda bahwa tahun 2020 segera berakhir. Jika kita tidak berubah, maka kita harus bersiap untuk tergerus oleh waktu,” tulis Ditjen GTK pada Minggu (1/11/2020).  

Bersama REFO Indonesia, Google Educators Group, dan Google for Education, Kemdikbud pun kembali menyelenggarakan Indonesia Edu Webinars untuk guru sejak Senin (2/11/2020) hingga Jumat (6/11/2020). 

Dalam sesi Indonesia Edu Webinars pekan ini, Kemdikbud akan membahas lebih dalam seputar literasi dasar terkait bagaimana mengajarkan konsep dan keilmuan kepada anak didik melalui cerita. “Ada sesi tentang strategi membaca literatur akademis dengan cepat dan tepat. Juga sesi lanjutan tentang menjaga kesehatan mental pada remaja dan guru, khususnya terhadap gangguan bipolar,” imbuh Ditjen GTK.

Selain itu, Kemdikbud mengajak pengajar untuk mempelajari cara mengembangkan karakter atau tokoh dalam pembuatan konten untuk membangun keterampilan belajar mengajar yang baru. Mengingat kurikulum saat ini, Kemdikbud juga memperkenalkan pengajar tentang pembelajaran interdisipliner yang merupakan salah satu konsep penting dalam kerangka (framework) keterampilan abad 21. 

Ditjen GTK berharap agar kelima web seminar ini bisa mempersiapkan guru dan anak didiknya untuk menyambut abad ke-21. “Semua sesi minggu ini diharapkan bisa memperlengkapi guru-guru dan anak didiknya dimanapun mereka berada, dalam persiapan menyambut abad 21,” ungkap Ditjen GTK.

Berikut ini merupakan daftar jadwal dan tautan untuk mengikuti Indonesia Edu Webinars minggu ini:

Senin, 2 November 2020 
Dari Cerita Sampai Menjadi Ilmu 
Waktu: pk. 11.00 – 12.00 WIB 
Pembicara: Debbie Khumara 
Tautan: bit.ly/ceritailmu  

Selasa, 3 November 2020   
Kiat Membaca Literatur Akademis yang Cepat dan Tepat Guna 
Waktu: pk. 18.30 – 19.30 WIB 
Pembicara: Dhama Gustiar Baskoro 

Rabu, 4 November 2020 
Tips Kilat Membuat Karakter Sendiri Waktu: pk. 18.30 – 19.30 WIB 
Pembicara: Enrico Jonathan 

Kamis, 5 November 2020 
Mengenal Pembelajaran Interdisipliner untuk Keahlian Abad 21 
Waktu: pk. 18.30 – 19.30 WIB 
Pembicara: Yubali Ani 

Jumat, 6 November 2020 
Kiat Menjaga Mental dari Bipolar 
Waktu: pk. 18.30 – 19.30 WIB 
Pembicara: Jovita Maria Ferliana dan Elnov 

Untuk informasi lebih rinci, peserta web seminar dapat menuju tautan bit.ly/indonesiaeduwebinars

Buruan Daftar Program Beasiswa Kualifikasi S2 Kemendikbud Khusus Guru

Admin 11/01/2020
Buruan Daftar Program Beasiswa S2 Kemendikbud Khusus Guru

BlogPendidikan.net
- Buruan Daftar Program Beasiswa Kualifikasi S2 Kemendikbud Khusus Guru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI membuka pendaftaran Program Beasiswa Pendidik 2020 untuk Guru. 

"Dengan ini kami sampaikan informasi pembukaan Program Beasiswa Kualifikasi S-2 bagi Guru dan Pendidik, dengan persyaratan, ketentuan dan jadwal pendaftaran tertuang dalam lampiran surat Direktur Beasiswa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-873/LPDP.4/2020 Tanggal 21 Oktober 2020," tulis Kemendikbud dalam Surat Nomor 5242/B2/GT/2020. 


Melansir surat tersebut, sasaran beasiswa ini ialah untuk Guru Tetap pada sekolah di lingkungan Kemendikbud yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Guru yang dimaksud adalah Guru pada Pendidikan Formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau SMK dan Guru pada Pendidikan non-Formal pada KB, TPA, SPS, Tutor Paket A, Tutor Paket B, Tutor Paket C, Pamong Belajar, atau Tutor Pendidikan Keaksaraan. 

Termasuk memenuhi syarat dan memiliki LoA Unconditional dan sedang menempuh studi di perguruan tinggi tujuan dalam negeri pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 (semester 1) dan tidak sedang berstatus tugas belajar. Skema program ialah Magister satu gelar (single degree) untuk Guru Tetap dengan durasi studi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

21 Oktober 2020: Pembukaan/sosialisasi beasiswa dan pendaftaran oleh Kemendikbud
6 November 2020: Penutupan pendaftaran

Persyaratan Umum 

1. Warga Negara Indonesia. 
2. Telah menyelesaikan studi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk beasiswa magister dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a. Perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
b. Perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, atau 
c. Perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi 

3. Melampirkan surat rekomendasi sebagai berikut: 

a. Surat Rekomendasi dari akademisi dan dari atasan bagi yang sudah bekerja 
b. Surat Rekomendasi dari 2 (dua) akademisi bagi yang belum bekerja

4. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas- kelas sebagai berikut:
 
a. Kelas Eksekutif 
b. Kelas Khusus 
c. Kelas Karyawan 
d. Kelas Jarak Jauh 
e. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk 
f. Kelas Internasional khusus tujuan Dalam Negeri 
g. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1 negara perguruan tinggi atau Kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP 

5. Mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. 

6. Menulis personal statement. 

7. Menulis komitmen kontribusi ke Instansi asal pasca studi. 

8. Menulis rencana studi untuk magister.


Pendaftaran dan Seleksi 

1. Pendaftar yang memenuhi kriteria mendaftar secara online pada situs pendaftaran Beasiswa LPDP : https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/  
2. Pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. 
3. Pendaftar melakukan submit di aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi/pendaftaran.
4. Proses Seleksi Beasiswa Pendidik 2020 sebagai berikut: 

a. Seleksi Administrasi: seleksi administrasi dilakukan oleh Kemendikbud meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan pendaftaran beasiswa. LPDP melakukan verifikasi keaslian sertifikat bahasa yang memenuhi persyaratan. Hasil seleksi administrasi dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kemendikbud serta dikirimkan secara resmi ke LPDP untuk seleksi tahapan selanjutnya.

b. Seleksi Substansi: Seleksi Substansi dilakukan oleh Penyeleksi Beasiswa yang ditugaskan LPDP. 

Unduh Surat Program Beasiswa Kualifikasi S-2 bagi Guru dan Pendidik >>> LIHAT DISINI

Info lengkap Informasi lengkap seputar syarat hingga pendaftaran beasiswa ini dapat dilihat di laman https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/program-beasiswa-kualifikasi-s2-bagi-guru-dan-pendidik

Ayah-Bunda Berikut Syarat dan Mekanisme Pengajuan PIP 2021 dan Cara Mengeceknya

Admin 10/31/2020

Ayah-Bunda Berikut Syarat dan Mekanisme Pengajuan PIP 2021 dan Cara Mengeceknya

BlogPendidikan.net
- Berikut BlogPendidikan.net akan menjelaskan Syarat dan Mekanisme Mendapatkan Bantuan PIP 2021 dan Cara Mengeceknya untuk tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, tapi sebelumnya mari kita pahami bersama apa itu Program Indonesia Pintar (PIP).

Salah satu program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini berupa bantuan tunai pendidikan kepada anak sekolah usia 6-21 tahun. Ketahui syarat dan cara mencairkan dana PIP ini.

Apa Itu Program Indonesia Pintar?

PIP diselenggarakan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).


Dana PIP dapat digunakan oleh peserta didik untuk membantu biaya pribadinya, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku, biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi.

Besaran Dana PIP

Sebagai bantuan pendidikan ada tiga bentuk besaran dana PIP ini sesuai tingkatan pendidikan yang sedang ditempuh peserta didik, berikut rinciannya:

1. Peserta Didik SD/MI/ Paket A mendapatkan Rp450.000 per tahun
2. Peserta Didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000 per tahun
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000 per tahun

Pemerintah berharap dengan hadirnya PIP tidak ada lagi siswa yang putus sekolah, serta dapat menarik kembali siswa yang sempat putus sekolah. Tentunya agar siswa bisa mendapatkan manfaat program ini diharuskan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab dengan memegang kartu ini memberi jaminan dan kepastian bahwa anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan.

Syarat Pengambilan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Siswa penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan satu buah KIP. Untuk bisa mendapatkan KIP ada beberapa berkas yang perlu disiapkan, yakni:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Rt/Rw setempat
4. Rapor hasil belajar siswa
5. Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah

Setelah menyiapkan syarat-syarat itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan KIP. Berikut syarat mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, mengutip Kemendikbud. 

1. Siswa mendaftar dengan membawa KKS milik orang tua ke lembaga pendidikan terdekat (dinas pendidikan) atau bisa juga dengan melapor langsung ke pihak sekolah.
2. Jika tidak memiliki KKS bisa juga dengan membawa SKTM
3. Selanjutnya sekolah/madrasah akan mencatat data siswa yang selanjutnya dikirimkan atau diusulkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat
4. Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat tersebut kemudian mendaftarkan calon siswa ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang sudah berada dalam naungan Kemendikbud wajib memasukkan data calon penerima KIP dalam Dapodik
5. Jika siswa lolos seleksi, selanjutnya KIP akan dikirimkan ke alamat siswa yang sudah mendaftar tadi atau bisa dikirimkan ke sekolah untuk kemudian diberikan kepada siswa yang bersangkutan.


Cara Mencairkan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Siswa atau orang tua siswa melaporkan nomor KIP ke Sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
2. Selanjutnya sekolah memasukkan nomor KIP peserta didik ke layanan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, sementara untuk lembaga lain harus mengusulkan pengesahan ke Dinas Pendidikan setempat
3. Dinas Pendidikan setempat akan menerima data usulan dari lembaga terkait
4. Data akan kembali diproses mereka untuk selanjutnya diverifikasi oleh Direktorat Teknis Kemendikbud
5. Lembaga penyalur dana akan menerima instruksi untuk membuat rekening PIP siswa dan menyalurkan dana bila daftar penerima PIP telah disetujui
6. Lembaga penyalur dana bersama Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sang penerima manfaat dana PIP yang ditujukan kepada Sekolah/SKB/PKPM/LKP
7. Lembaga pendidikan tersebut selanjutnya akan menginformasikan kepada siswa atau orang tua siswa bahwa dana siap dicairkan
8. Lembaga pendidikan akan membuat surat keterangan pencairan dana PIP sebagai pelengkap persyaratan peserta
9. Siswa atau orang tua siswa selanjutnya membawa surat keterangan tersebut dan persyaratan lain untuk mengambil dana PIP di lembaga penyalur

Selain memiliki KIP, ada juga syarat dan cara mencairkan dana Program Indonesia Pintar tanpa kartu.

Yang perlu dilakukan hanyalah mendaftarkan lebih dulu sebagai penerima calon PIP ke sekolah dengan syarat memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau berasal dari keluarga tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan SKTM.

Cara Cek Daftar Nama Siswa Penerima PIP SD, SMP dan SMA Melalui pip.kemdikbud.go.id :

1. Silahkan klik pada link berikut: https://pip.kemdikbud.go.id/index/ceknisn
2. Akan ditampilkan halaman seperti dibawah ini:


3. Terdapat tiga baris antara lain NISN, Tanggal Lahir dan Nama Ibu Kandung
4. Isi semua baris tersebut Sesuai data siswa Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ibu Kandung selanjutnya klik "Cek Data"

Demikian informasi tentang Syarat dan Mekanisme Mendapatkan Bantuan PIP 2021 dan Cara Mengeceknya semoga bermnfaat. Salam pendidikan...

864.840 Guru Honorer Lolos Verifikasi Untuk Mendapatkan BSU (Bantuan Subsidi Gaji) Untuk Pencairan November

Admin 10/30/2020
864.840 Guru Honorer Lolos Verifikasi Untuk Mendapatkan BSU (Bantuan Subsidi Gaji)

BlogPendidikan.net
- 864.840 Guru Honorer Lolos Verifikasi Untuk Mendapatkan BSU (Bantuan Subsidi Gaji), Untuk Pencairan November.

Kementerian Agama telah mengajukan usulan bantuan subsisi gaji bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS tahun anggaran 2020. Surat usulan sudah disampaikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Oktober 2020.

"Kami usul total ada 864.840 guru Non PNS yang diusulkan untuk diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," terang Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani di Jakarta, Jumat (30/10).


Verifikasi BPJS, menurut Dhani, perlu untuk memastikan para guru belum mendapatkan bantuan sejenis dari Kementerian lainnya. "BPJS memastikan para guru yang diusulkan itu belum mendapat bantuan subsidi dari kementerian lain," ujar Dhani.

"GTK yang terverifikasi ini nantinya akan mendapat subsidi gaji selama tiga bulan, terhitung dari Oktober sampai Desember 2020," sambungnya.

Terpisah, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain usulan Kementerian Agama terdiri atas 617.467 guru RA/Madrasah, 124.524 guru Pendidikan Agama Islam, 25.292 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2.262 ustadz Pendidikan Diniyah Formal, dan 580 dosen Ma’had Aly. Diusulkan juga 76.358 tenaga kependidikan madrasah dan 10.730 tenaga kependidikan PTKI.


Selain itu, lanjut M Zain, usulan lainnya adalah 2.545 guru Pendidikan Agama Kristen, 2.105 guru Pendidikan Agama Katolik, 1.937 guru Pendidikan Agama Hindu, 886 guru Pendidikan Agama Buddha, dan 154 guru Pendidikan Agama Khonghucu.

Menurut Zain, 617.467 guru RA/Madrasah dan 76.358 tenaga kependidikan madrasah sudah divalidasi melalui Simpatika. Dari jumlah itu, hasil verifikasi BPJS, ada sebanyak 43.895 orang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah dari Kemenaker. Sedangkan 55.242 orang sudah menerima kartu prakerja berdasarkan data prakerja sampai September 2020.


Sisanya, sebanyak 171.015 masih dalam proses verifikasi BPJS. Mereka terdiri dari guru pendidikan agama di sekolah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu), ustaz pesantren (PDF atau pesantren mu`adalah), dosen PTKI, dosen mahad Aly, serta tenaga kependidikan pada PTKI.

"Semoga November ini bisa cair. Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait," tandasnya.

Cara Cek Daftar Nama Siswa Penerima PIP SD, SMP dan SMA Melalui pip.kemdikbud.go.id

Admin 10/29/2020
Cara Cek Daftar Nama Siswa Penerima PIP SD, SMP dan SMA Melalui pip.kemdikbud.go.id

BlogPendidikan.net
- Cara Cek Daftar Nama Siswa Penerima PIP SD, SMP dan SMA Melalui pip.kemdikbud.go.id.
Berikut BlogPendidikan.net akan menjelaskan bagaimana cara mengecek nama siswa penerima PIP baik tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, tapi sebelumnya mari kita pahami bersama apa itu Program Indonesia Pintar (PIP).

Salah satu program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini berupa bantuan tunai pendidikan kepada anak sekolah usia 6-21 tahun. Ketahui syarat dan cara mencairkan dana PIP ini.


Apa Itu Program Indonesia Pintar?

PIP diselenggarakan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana PIP dapat digunakan oleh peserta didik untuk membantu biaya pribadinya, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku, biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi.

Besaran Dana PIP

Sebagai bantuan pendidikan ada tiga bentuk besaran dana PIP ini sesuai tingkatan pendidikan yang sedang ditempuh peserta didik, berikut rinciannya:

1. Peserta Didik SD/MI/ Paket A mendapatkan Rp450.000 per tahun
2. Peserta Didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000 per tahun
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000 per tahun


Pemerintah berharap dengan hadirnya PIP tidak ada lagi siswa yang putus sekolah, serta dapat menarik kembali siswa yang sempat putus sekolah. Tentunya agar siswa bisa mendapatkan manfaat program ini diharuskan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab dengan memegang kartu ini memberi jaminan dan kepastian bahwa anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan.

Syarat Pengambilan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Siswa penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan satu buah KIP. Untuk bisa mendapatkan KIP ada beberapa berkas yang perlu disiapkan, yakni:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Rt/Rw setempat
4. Rapor hasil belajar siswa
5. Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah

Setelah menyiapkan syarat-syarat itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan KIP. Berikut syarat mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, mengutip Kemendikbud. 

1. Siswa mendaftar dengan membawa KKS milik orang tua ke lembaga pendidikan terdekat (dinas pendidikan) atau bisa juga dengan melapor langsung ke pihak sekolah.
2. Jika tidak memiliki KKS bisa juga dengan membawa SKTM
3. Selanjutnya sekolah/madrasah akan mencatat data siswa yang selanjutnya dikirimkan atau diusulkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat
4. Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat tersebut kemudian mendaftarkan calon siswa ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang sudah berada dalam naungan Kemendikbud wajib memasukkan data calon penerima KIP dalam Dapodik
5. Jika siswa lolos seleksi, selanjutnya KIP akan dikirimkan ke alamat siswa yang sudah mendaftar tadi atau bisa dikirimkan ke sekolah untuk kemudian diberikan kepada siswa yang bersangkutan.


Cara Mencairkan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Siswa atau orang tua siswa melaporkan nomor KIP ke Sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
2. Selanjutnya sekolah memasukkan nomor KIP peserta didik ke layanan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, sementara untuk lembaga lain harus mengusulkan pengesahan ke Dinas Pendidikan setempat
3. Dinas Pendidikan setempat akan menerima data usulan dari lembaga terkait
4. Data akan kembali diproses mereka untuk selanjutnya diverifikasi oleh Direktorat Teknis Kemendikbud
5. Lembaga penyalur dana akan menerima instruksi untuk membuat rekening PIP siswa dan menyalurkan dana bila daftar penerima PIP telah disetujui
6. Lembaga penyalur dana bersama Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sang penerima manfaat dana PIP yang ditujukan kepada Sekolah/SKB/PKPM/LKP
7. Lembaga pendidikan tersebut selanjutnya akan menginformasikan kepada siswa atau orang tua siswa bahwa dana siap dicairkan
8. Lembaga pendidikan akan membuat surat keterangan pencairan dana PIP sebagai pelengkap persyaratan peserta
9. Siswa atau orang tua siswa selanjutnya membawa surat keterangan tersebut dan persyaratan lain untuk mengambil dana PIP di lembaga penyalur

Selain memiliki KIP, ada juga syarat dan cara mencairkan dana Program Indonesia Pintar tanpa kartu.

Yang perlu dilakukan hanyalah mendaftarkan lebih dulu sebagai penerima calon PIP ke sekolah dengan syarat memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau berasal dari keluarga tidak mampu yang dapat dibuktikan dengan SKTM.

Cara Cek Daftar Nama Siswa Penerima PIP SD, SMP dan SMA Melalui pip.kemdikbud.go.id :

1. Silahkan klik pada link berikut: https://pip.kemdikbud.go.id/index/ceknisn
2. Akan ditampilkan halaman seperti dibawah ini:


3. Terdapat tiga baris antara lain NISN, Tanggal Lahir dan Nama Ibu Kandung
4. Isi semua baris tersebut Sesuai data siswa Nama, Tanggal Lahir dan Nama Ibu Kandung selanjutnya klik "Cek Data"

Demikian informasi tentang Cara Cek Daftar Nama Siswa Penerima PIP SD, SMP dan SMA Melalui pip.kemdikbud.go.id semoga bermnfaat..... 

Jadwal Penyaluran dan Masa Aktif Bantuan Kuota Internet Kemendikbud September Sampai Desember

Admin 10/28/2020
Jadwal Penyaluran dan Masa Aktif Bantuan Kuota Internet Kemendikbud September Sampai Desember

BlogPendidikan.net
- Jadwal Penyaluran dan Masa Aktif Bantuan Kuota Internet Kemendikbud September Sampai Desember. Penyaluran kuota internet gratis dari Kemendikbud untuk per tahapnya telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jendral KEMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2020.

Praktisi Pendidikan yang akan menerima kuota internet gratis dari Kemendikbud diharapkan untuk segera menyelesaikan persyaratan yang telah ditentukan untuk kepastian mendapatkan bantuan kuota internet gratis kemendikbud.

Pada periode November disalurkan dalam 2 tahap, berdasarkan jadwal penyaluran bantuan kuota. pemerintah telah menyalurkan bantuan kuota internet gratis pada bulan oktober dilakukan dalam 2 tahap telah selesai dan masuk pada bulan berikutnya.

Untuk lebih jelasnya akan di bahas dalam artikel ini tentang jadwal penyaluran bantuan kuota internet gratis dari kemendikbud.

Peserta didik maupun tenaga pendidik diharapkan untuk segera memastikan pendaftaran dengan memenuhi beberapa persyaratan di antaranya:

Syarat untuk lembaga pendidikan PAUD hingga SMA

1. Sekolah harus punya Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
2. Sekolah haru terdaftar di aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
3. Operator satuan pendidikan sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (https://sdm.data.kemdikbud.go.id)
4. Pemimpin satuan pendidikan harus menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berutujuan untuk menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel calon penerima bantuan kuota internet yang diinput.
5. Pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman verifikasi validasi (https://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id)

Syarat untuk lembaga pendidikan Perguruan Tinggi/Universitas

1. Perguruan tinggi/Universitas wajib terdaftar di aplikasi PDDikti (https://pddikti.kemdikbud.go.id)
2. Pemimpin satuan pendidikan harus menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berutujuan untuk menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomor ponsel calon penerima bantuan kuota internet yang diinput.
3. pemimpin satuan pendidikan mengunggah SPTJM pada laman kuota dikti (https://kuotadikti.kemdikbud.go.id)

Syarat untuk Siswa hingga Mahasiswa

1. Terdaftar di lembaga pendidikan (Sedang Menjadi pelajar/Mahasiswa)
2. Mempunyai nomor HP yang aktif

Syarat untuk Pendidik/Dosen

1. Terdaftar di lembaga pendidikan (Sedang Menjadi pendidik/dosen)
2. Mempunyai nomor HP yang aktif.

Bantuan Kuota internet gratis kemendikbud merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah bagi para praktisi Pendidikan untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak dilakukan secara tatap muka.

Adapun rincian bantuan kuota internet gratis tahap 2 periode Oktober dari Kemendikbud sebagai berikut:

1. Peserta Didik Jenjang Paud: 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum, 15 GB kuota belajar, dan 4 bulan durasi bantuan.
2. Peserta Didik Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah: 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum, 30 GB kuota belajar, dan 4 bulan durasi bantuan
3. Pendidik Jenjang Paud, Dasar dan Menengah: 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum, 37 GB kuota belajar, dan 4 bulan durasi bantuan.
4. Dosen dan Mahasiswa: 50 GB per bulan dengan rincian 5GB kuota umum, 45 GB kuota belajar, dan 4 bulan durasi bantuan.

Jadwal penyaluran bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud

Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari
September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut :

a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan
2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.

b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan
2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.

c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim
bersamaan.
1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan
2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:

a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan

b. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.