Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

Admin 9/09/2020
Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

BlogPendidikan.net
- Kementerian Agama mengakui telah memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah-madrasah swasta yang berada dalam naungannya sebesar Rp 100.000 per siswa.

Terkait pemotongan anggaran tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI mengaku mendapat laporan berupa keluhan dari banyak pengelola madrasah swasta karena pemotongan dana BOS tersebut.


Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto merasa perlu mempertanyakan ihwal pemotongan dana BOS tersebut kepada Kementerian Agama.

Terlebih, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag sebelumnya berjanji tak akan memotong dana BOS karena adanya pandemi Covid-19.

Namun, janji tersebut ternyata berbeda dengan kenyataannya. Karena itulah, Yandri menilai Kementerian Agama telah berbohong dan ingkar janji.

"Janji saja dibohongin, gimana yang lain. Kami Komisi delapan enggak pernah setujui pemotongan itu," kata Yandri di sela-sela rapat kerja Komisi VIII dan Kementerian Agama pada Selasa, (8/9/2020).

Yandri mengatakan pemotongan dana BOS untuk madrasah-madrasah swasta mengusik rasa keadilan. Pasalnya, banyak siswa yang bersekolah di madrasah swasta anak dari keluarga miskin.


Menurutnya, madrasah-madrasah swasta saat dalam kondisi normal saja, sudah merasa kesulitan dalam membiayai operasionalnya. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, Yandri menyinggung soal anggaran untuk pendidikan Islam yang nilainya mencapai Rp 50 triliun.

"Tapi kenapa justru yang dipotong malah dana BOS untuk madrasah swasta," ujar Yandri.

"Ini sama saja kita tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ini mengusik rasa keadilan kita."

Lebih lanjut, Yandri membandingkannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana justru kementerian yang dimotori oleh Nadiem Makarim itu menambah dana BOS untuk biaya pendidikan selama pandemi Covid-19.


"Masa kita potong (dana) untuk siswa-siswa di kampung. Buat apa kita disumpah di sini, saya tidak bisa menerima ini," kata Yandri.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan awalnya memang pihaknya berjanji tak akan memotong dana BOS.

Namun setelah itu, kata dia, ada rapat-rapat di tingkat eselon I di Kementerian Agama yang berujung pada keputusan untuk memangkas dana BOS madrasah-madrasah swasta.

Menag Fachrul Razi kemudian meminta Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin untuk menjelaskan apa yang diprotes DPR terkait pemotongan dana BOS.

"Mungkin bisa Pak (Kamaruddin Amin) menjelaskannya," kata Fachrul Razi.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan ihwal pemotongan dana BOS madrasah swasta.

Ia mengatakan tak ada pilihan lain selain memotong dana BOS untuk madrasah swasta. Sebab, Kementerian Keuangan mengharuskan Kemenag memotong anggaran Rp 2,6 triliun lag.


Dari nilai tersebut, sebesar Rp 2,02 triliun di antaranya merupakan anggaran pendidikan.

Adapun anggaran Rp 50 triliun yng disinggung Yandri, Kamaruddin menambahkan, separuhnya digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Lebih lanjut, Kamarduddin beralasan ketika pihaknya berjanji tak memotong dana BOS, Keputusan Menteri Keuangan tentang pemotongan gaji ke-13 dan tunjangan kinerja belum ada.

"Setelah ada keputusan tersebut, kami tidak ada pilihan lain," kata Kamaruddin. (*)

Artikel ini juga telah tayang di kompas.tv

Arti Kata Anjay dan Instilah Populer Lainnya, Awas Salah Penempatan dan Pemahaman

Admin 8/31/2020
Arti Kata Anjay dan Instilah Populer Lainnya, Awas Salah Penempatan dan Pemahaman

BlogPendidikan.net
- Baru-baru ini istilah 'anjay' tengah menuai perhatian publik. Istilah itu dianggap tidak pantas diucapkan oleh anak-anak. Lantas apa arti anjay yang tengah digandrungi oleh kaum milenial ini dan beberapa istilah gaul lainnya?

Sebagian dari masyarakat milenial menggunakan kata-kata populer sebagai selipan dalam percakapan sehari-hari mereka.

Namun, istilah 'anjay' baru-baru ini menuai perdebatan publik usai artis Lutfi Agizal mengungkapkan soal kontroversi arti kata tersebut dan diamini oleh Ketua Komisi Nasional Arist Merdeka Sirait yang kemudian mengeluarkan surat edaran agar anak-anak tidak menggunakan istilah 'anjay'.


Berikut kami rangkum arti kata anjay dan istilah populer lainnya.

1. Anjay

Kata anjay disebut-sebut muncul sebagai sebuah ungkapan yang berasal dari umpatan kata "Anj*ng". Umpatan menggunakan kata tersebut dinilai terlalu kasar, sehingga sejumlah anak muda memelesetkannya dengan menggunakan kata anjay.

Orang-orang biasanya menggunakan kata anjay sebagai sebuah selipan kata untuk menunjukkan kekaguman terhadap sesuatu.

2. Bucin

Bucin adalah kependekan dari kata budak cinta. Sehingga sering kali istilah ini digunakan untuk sebagai label bagi seseorang baik pria atau wanita yang tergila-gila pada pasangannya.

Sebutan bucin ini mulanya dipopulerkan oleh duo Youtuber pemili kanal Skinny Indonesian 24, Andovi Da Lopez dan Jovial Da Lopez, dan kini mulai marak digunakan oleh kaum milenial di tahun 2020.

3. Santuy

Istilah ini merupakan pelesetan dari kata santai. Biasanya, istilah ini digunakan untuk memberi label kalem atau menyuruh orang agar tidak terburu-buru.

Misalnya, seseorang yang melakukan pekerjaan dengan tenang dan tidak goyah biasanya akan diberi sebutan sebagai "orang yang santuy".

Contoh lainnya bisa disimak dalam percakapan berikut:

A: Cepetan, jangan lama-lama!
B: Iya, sebentar. Santuy dong.

4. Gabut

Kata gabut merujuk pada sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki kesibukan di waktu tertentu.

Istilah ini merupakan singkatan dari kata "gaji buta" yang merupakan sebutan bagi seorang pekerja yang tidak melakukan pekerjaan namun tetap mendapat gaji.

Hanya saja, istilah ini tidak benar-benar membuat seseorang yang 'gabut' dengan serta merta mendapat gaji atau upah betulan.

5. Pansos

Istilah ini sering digunakan untuk menyebut seseorang yang suka mencari perhatian, terutama lewat sosial media.

Pansos adalah sebuah singkatan dari kata "panjat sosial". Kalau di luar negeri, Pansos bisa disamakan dengan istilah Attention Seeker alias pencari perhatian.

Ada pula yang menyamakannya dengan sebutan social climber, yang memiliki arti lebih mirip dengan panjat sosial.

6. Ambyar

Istilah ini diambil dari sebuah kata dalam Bahasa Jawa "ambyar" yang bermakna hancur berkeping-keping.

Ambyar kemudian menjadi semakin populer usai sering diselipkan dalam lirik lagu campursari ciptaan musisi legendaris almarhum Didi Kempot.

Seiring dengan melejitnya popularitas Didi Kempot dan bertambahnya para penggemar lagi campursari, istilah ambyar pun semakin sering dilontarkan oleh masyarakat Indonesia.

Istilah ambyar digunakan untuk mendeskripsikan suasana hati yang kacau, atau sakit hati yang begitu perih hingga seolah perasaan manusia sudah hanccur berkeping-keping.

7. Komuk

Komuk juga merupakan sebuah istilah yang berasal dari singkatan "kondisi muka". Istilah ini dipakai sebagai pengganti dari istilah "ekspresi" atau "mimik muka". Penggunaannya bisa disimak dalam percakapan berikut.

A: Foto yuk!
B: Enggak mau ah, komuk gue lagi kusut begini.

8. Halu

Halu adalah istilah gaul dari kata halusinasi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki angan-angan atau khayalan yang tinggi.

9. Mager

Istilah ini adalah sebuah singkatan dari kata "malas gerak". istilah mager digunakan untuk menunjukkan rasa malas yang sedang menghinggapi seseorang.

10. Mantul

Mantul adalah sebuah singkatan dari kata "mantap betul". Istilah ini dipakai untuk sebagai sebuah ungkapan kekaguman atau pujian terhadap seseorang atau sesuatu.

11. Baper

Baper merupakan sebuah singkatan dari "Bawa perasaan". Istilah ini sudah sering digunakan untuk menyebut seseorang yang terlalu sensitif terhadap sebuah isu atau perkataan.

12. Nolep

Nolep sebenarnya merupakan sebuah singkatan yang berasal ddari istilah bahasa Inggris yaitu "No life" yang berarti tidak punya kehidupan.

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan bahwa seseorang yang tidak peduli atau acuh terhadap lingkungan sekitarnya.

13. XOXO

Istilah ini sering digunakan di akhir sebuah pesan teks untuk menunjukkan kasih sayang. XOXO adalah istilah gaul dari Hugs and Kisses yang berarti peluk dan cium.

14. Gercep

Gercep merupakan singkatan dari istilah "Gerak Cepat". Istilah ini adalah sebutan untuk seseorang yang suka melakukan pekerjaanya dengan cepat. Gercep juga bisa dipakai sebagai anjuran agar seseorang lebih cepat melakukan sesuatu.

15. Japri

Japri adalah sebuah singkatan dari istilah "jalur pribadi". Japri merujuk pada istilah dalam pesan singkat untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa mengirim pesan secara pribadi lewat kontak yang dimiliki, bukan melalui grup.
Itu dia arti kata anjay dan istilah populer yang sering dilontarkan milenial 2020! (*)

Sumber; suara.com

Modul Pembelajaran Daring dan Luring PJOK Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD)

Admin 7/27/2020
Modul Pembelajaran Daring dan Luring PJOK Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD)

BlogPendidikan.net
 - Tahun ajaran baru 2020/2021 baru saja dimulai 13 juli 2020, para guru dan siswa harus bersiap untuk menghadapi proses pembelajaran yang dilangsungkan dari rumah baik daring ataupun luring. 

Khusus daerah yang berada di zona merah, oranye dan kuning harus belajar dari rumah, sesuai surat edaran yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud. Belajar dari rumah (BDR) atau bahasa terkini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang akan dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran secara daring atau luring harus berdasarkan kondisi daerah tersebut, apakah menunjang untuk fasilitas belajar daring atau luring.

Guru harus lebih kreatif dalam membangun proses pembelajaran yang menarik agar selama belajar dari rumah anak-anak tidak merasa jenuh dengan beban tugas yang berat dan proses pembelajaran yang monoton. 

Salah satu penunjang adalah ketersediaan buku pelajaran yang akan diberikan pada anak didik, yang sesuai dengan kondisi keadaan saat ini.

Berikut BlogPendidikan.net akan berbagi referensi buku/modul pembelajaran PJOK yang bisa dilakukan secara daring atau luring yang berisi materi dan soal-soal latihan lengkap dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD) sesuai dengan kurikulum 2013, dapat dibagikan kepada anak didik. modul ini dalam bentuk PDF.

Berikut Modul Pembelajaran Daring dan Luring PJOK Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Kurikulum 2013:

1. Modul PJOK Kelas 1 SD/MI >>> LIHAT DISINI
2. Modul PJOK Kelas 2 SD/MI >>> LIHAT DISINI
3. Modul PJOK Kelas 3 SD/MI >>> LIHAT DISINI
4. Modul PJOK Kelas 4 SD/MI >>> LIHAT DISINI
5. Modul PJOK Kelas 5 SD/MI >>> LIHAT DISINI
6. Modul PJOK Kelas 6 SD/MI >>> LIHAT DISINI

Demikian, Informasi tentang modul pembelajaran daring dan luring PJOK Untuk SD, semoga apa yang dibagikan BlogPendidiakn.net bermanfaat dan bisa menjadi referensi anda dalam proses pembelajaran dari rumah. Terima kasih dan jangan lupa berbagi. (*)

Ada Apa? PGRI Juga Ikut Mundur Dari Organisasi Penggerak Kemendikbud

Admin 7/24/2020
Ada Apa? PGRI Juga Ikut Mundur Dari Organisasi Penggerak Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud). 

Keputusan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis PGRI tentang Pernyataan Sikap PGRI Terkait Program Organisasi Penggerak Kemendikbud RI. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.  

Sebelumnya, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari partisipasi aktif dalam POP. 

"Menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," papar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020). 

Salah satu pertimbangan PGRI untuk mundur ialah PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T, dalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi.  

Selain itu, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. 

"Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," paparnya. 

PGRI juga berharap Kemendikbud memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir. Meski begitu, sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah, PGRI menyatakan berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. 

Berikut 5 (lima) poin pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud: 

1. Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini. 

2. PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

3. Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development). 

4. PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas. 

5. PGRI mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini. 

"Demikian pernyataan sikap PGRI, dan dengan pertimbangan di atas kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu. Dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dalam pengabdian memajukan pendidikan," pungkas pernyataan PGRI tersebut.

Artikel ini juga telah tayang di Kompas.com 

Sekolah Zona Hijau di Buka Atau Tidak Tergantung Kesepakatan Orang Tua Murid Untuk Belajar Tatap Muka

Admin 6/22/2020
Sekolah Zona Hijau di Buka Atau Tidak Tergantung Kesepakatan Orang Tua Murid Untuk Belajar Tatap Muka

BlogPendidikan.net
 - Keputusan untuk membuka kembali sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka tidak bisa serta merta dibuka harus melalui persetujuan orang tua murid/siswa.

Dari hasil pengumuman panduan keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, 15/06/2020, salaha satu yang menjadi pembahasan Mendikbud adalah sekolah tidak boleh memaksakan siswanya bersekolah jika orang tuanya melarang dengan alasan kondisi yang belum aman dari pandemi Covid-19.

"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.


Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)

Pembagian Rapor SD - SMP 27 Juni Mengundang Orang Tua Siswa Dengan Protokol Kesehatan

Admin 6/19/2020
Pembagian Rapor SD - SMP 27 Juni Mengundang Orang Tua Siswa Dengan Protokol Kesehatan
Ilustrasi; Pembagian Rapor di SMAN 13 Bandung Terapkan Protokol Kesehatan

BlogPendidikan.net
- Pembagian raport untuk pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kuantan Singingi akan laksanakan pada akhir Juni 2020 mendatang.

Adapun pembagian raport bagi SD dan SMP tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020.

Demikian disampaikam Kadisdik Kuansing Jupirman SPd didampingi Sekretaris Dinas Masrul Hakim via telepon selulernya.

Ia menjelaskan bahwa dalam pembagian rapor nantinya akan diterima langsung oleh orang tua/wali siswa. Akan tetapi, dalam pembagian raport tersebut tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

"Yakni dengan mengatur jarak orang tua/wali yang mengambil raport agar tidak terjadi penumpukan massa," katanya.

Menurut jadwal yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan bulan Februari lalu katanya, penerimaan raport akan dilangsungkan tanggal 27 Juni mendatang.

"Setelah terima raport siswa diliburkan mulai tanggal 29 Juni sampai 11 Juli," katanya.


Meski demikian, Masrul mengatakan bahwa sistem pembagian rapor akan diatur oleh manajemen sekolah masing-masing. Ia berharap jangan terlalu banyak orang berkumpul. 

"Pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan lah, jadi tetap dilaksanakan pembagian raport karena di sana nanti orangtua sendiri yang datang untuk menerima raport," pungkasnya.

Sementara untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka tanggal 29 Juni hingga 1 Juli. Pengumuman PPDB tanggal 2 Juli dan daftar ulang tanggal 3-4 Juli.

"Siswa masuk belajar kembali tanggal 13 Juli. Namun hal itu menunggu kondisi wabah covid-19," katanya.

Guru Harus Menyesuaikan Dengan Kemampuan Siswa Ketuntasan Kurikulum Tidak Perlu Dipaksakan Dimasa Pandemi

Admin 6/18/2020
Guru Harus Menyesuaikan Dengan Kemampuan Siswa Ketuntasan Kurikulum Tidak Perlu Dipaksakan Dimasa Pandemi

BlogPendidikan.net - Pendidikan dalam masa pandemi COVID-19, guru tidak perlu fokus pada penuntasan kurikulum. Pembelajaran yang diberikan guru harus menyesuaikan dengan kemampuan murid dan hal ini menjadi poin utama saat penyesuaian kurikulum. "Ini akan jadi sebuah catatan, kurikulum tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan.”

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril pada saat Bincang Sore Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, di Jakarta, pada Selasa (16/06/2020). Ia mengatakan, konteks kurikulum ada dua yakni dari murid dan guru. Dalam hal ini, relasi kurikulum dengan kebutuhan siswa harus selalu terjadi dan aktif, maka pada situasi COVID-19 kurikulum menjadi sebuah hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan.

“Jadi kurikulum apa pun yang disederhanakan atau tidak, tetap saja seorang pendidik harus selalu berinteraksi sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks sekolah dan murid berada,” ujarnya.

Menurutnya, interaksi yang dinamis antara guru dan siswa tetap dibutuhkan karena interaksi ini tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, kata Iwan perlu bantuan dari komunitas seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk berdiskusi agar mendapat ide baru dalam menjalankan pembelajaran di era pandemi. “Dengan demikian, guru mendapat ide baru untuk dapat menerjemahkan ide-ide materi dalam pembelajaran,” ungkapnya.

Iwan juga mengatakan dalam menentukan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ), para guru harus menggunakan asesmen atau penilaian, misalnya untuk siswa kelas empat sebelum memasuki materi guru dapat mengulangi terlebih dahulu materi kelas sebelumnya sehingga akan membantu guru dalam mengajar sesuai dengan kondisi anak.

“Asesmen ini dilakukan agar para guru dapat melihat kondisi tahun ajaran baru ini, kemampuan siswa ada di level mana, dan para guru perlu menjemputnya. Ini perlu diferensiasi, jadi asesmen bisa simpel. Materi kelas sebelumnya bisa digunakan untuk tes kondisi murid seperti apa,” katanya.

Usulan Kurikulum dari Pemangku Kepentingan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk menerapkan kurikulum darurat di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD dan Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan usulan adanya kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19 saat ini sedang dikaji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk).

“Banyak permintaan misalnya dari KPAI, PGRI, agar Kemendikbud menerapkan kurikulum khusus pandemi COVID-19. Kami sudah sampaikan ke Balitbangbuk untuk dikaji. Namun secara detail, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud yang akan menyampaikan sebagai pihak yang membahas hal tersebut,” jelas Hamid yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Pada prinsipnya Kemendikbud telah meluncurkan program Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan kepala sekolah dan guru untuk melakukan inovasi yang bisa digunakan dalam berbagai keadaan,” ujar Hamid.

Sejak peluncuran Merdeka Belajar, Hamid berharap para guru melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, misalnya guru dapat memilih kompetensi dasar dan materi esensial yang bisa dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19. “Pada situasi pandemi ini banyak guru telah mulai menjalankan inovasi pembelajaran. Kami yakin para guru mampu memilih dan memilah kompetensi dasar yang mungkin terlalu rumit untuk disederhanakan,” ungkapnya.

Untuk itu, Kemendikbud bersama dengan dinas pendidikan menyiapkan sistem pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan untuk satu semester ke depan dalam skema penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik itu untuk pembelajaran dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

Hamid menjelaskan, pembelajaran daring biasanya pembelajaran yang selama ini dilakukan guru secara interaktif, melalui telekonferensi lewat aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. “Ini adalah salah satu opsi yang kita sarankan agar ada interaksi antara guru dengan murid ketika tidak ada hambatan diakses internet, hambatan tidak punya gawai, di biaya pulsa,” jelasnya.

Apabila ada hambatan akses jaringan, pulsa, gawai, atau guru belum terlatih dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Hamid mengatakan pembelajaran tidak perlu dilakukan melalui pembelajaran daring tetapi bisa dipilih melalui pembelajaran luring atau yang paling konservatif adalah dengan memanfaatkan buku pegangan siswa dan guru.

“Kalau dulu buku pegangan siswa ini hanya boleh dipakai di sekolah maka pada saat sekarang itu harus dipinjamkan kepada siswa agar bisa dipelajari di rumah, kemudian guru nanti setiap saat entah melalui orang tuanya melalui guru kunjungan ke rumah atau kunjungan ke kelompok-kelompok kecil,” ujar Hamid.

Selain itu, Hamid juga mengatakan bisa juga digunakan akses televisi bagi daerah yang sudah mendapat jaringan televisi sehingga program belajar dari rumah menggunakan televisi bisa diteruskan. “Temanya masih tetap yakni literasi, numerasi, dan pendidikan karakter,” jelasnya.

Sementara bagi daerah yang tidak memiliki akses televisi, Hamid mengatakan pemerintah daerah (Pemda) dapat menggunakan radio lokal, radio komunitas, maupun Radio Republik Indonesia (RRI).

”Beberapa daerah sekarang sudah melakukan inisiatif untuk menggunakan radio RRI lokal sebagai sistem pembelajaran berbasis luring bagi daerah yang memang akses internetnya tidak sebaik di tempat lain,” ungkapnya.

Sekolah Tidak Boleh Memaksakan Siswanya Bersekolah Jika Orang Tuanya Melarang

Admin 6/15/2020
Sekolah Tidak Boleh Memaksakan Siswanya Bersekolah Jika Orang Tuanya Melarang

BlogPendidikan.net - Dari hasil pengumuman panduan 
keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, 15/06/2020, salaha satu yang menjadi pembahasan Mendikbud adalah sekolah tidak boleh memaksakan siswanya bersekolah jika orang tuanya melarang dengan alasan kondisi yang belum aman dari pandemi Covid-19.

"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.


Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)

Nadiem Makarim: 85 Sekolah di Kabupaten/Kota Zona Hijau Dibuka, Harus Memenuhi Syarat Ini

Admin 6/15/2020
Nadiem Makarim: 85 Sekolah di Kabupaten/Kota Zona Hijau Dibuka, Harus Memenuhi Syarat Ini

BlogPendidikan.net - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengumumkan panduan keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, Senin (15/6/2020).

Mendikbud Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Namun, izin tersebut diberikan untuk sekolah-sekolah yang berada di zona hijau Covid-19.

Sementara sekolah yang berada di zona kuning, oranye, merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Izin dibukanya sekolah ini berlaku di masa transisi selama dua bulan. Jika aman dilanjutkan di masa kebiasaan baru.


"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.

Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com

Pembagian Rapor Kenaikan Kelas Orang Tua Siswa Diundang ke Sekolah, Begini Teknisnya

Admin 6/13/2020
Pembagian Rapor Kenaikan Kelas Orang Tua Siswa Diundang ke Sekolah, Begini Teknisnya

Kasek SDN 1 Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Ni Ketut Suarni, mengundang para orangtua siswa saat pembagian rapor kenaikan kelas.

Kehadiran orangtua siswa diatur bergilir, maksimal masuk kelas sebanyak 25 orang. Mereka diwajibkan datang dengan menggunakan masker karena sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Ketut Suarni mengatakan, jumlah siswa di SDN 1 Padangkerta sebanyak 158 orang. Satu siswa kelas II tidak naik kelas karena sejak enam bulan lalu sakit hingga menjalani operasi otak. 

Ditegaskan, mengundang orangtua siswa tak hanya bertujuan membagikan rapor kenaikan kelas siswa, juga untuk mengembalikan buku pelajaran dan menerima uang tabungan siswa. Teknis pembagian rapor telah disepakati dalam rapat dewan guru dengan mengundang orangtua siswa. Protokol kesehatan bisa jalan dan kenaikan kelas tidak terhambat. 

“Ada beberapa kelas yang siswanya melebihi 25 orang, masuk kelas dibagi dua, tahap I dan tahap II,” jelas Ketut Suarni. 

Terpisah, Kasek SDN 1 Duda, Kecamatan Selat, I Komang Sudarta, mengatakan kenaikan kelas dilakukan secara manual dibagi dua tahap. Tahap I, menghadirkan orangtua siswa untuk kelas I dan kelas II dari pukul 08.00 Wita-09.00 Wita. Tahap II untuk orangtua siswa kelas III-kelas V dari pukul 09.30 Wita-11.00 Wita. 

“Kami punya 111 siswa kelas I hingga kelas V, semuanya naik kelas,” jelas I Komang Sudarta. Berbeda dengan kenaikan kelas di SDN 1 Menanga, Kecamatan Rendang secara online. “Kami hanya mengumumkan secara daring siswa itu naik kelas dan ranking siswa tiap kelas,” ungkap Kasek I Wayan Sumerta.

Hanya saja, siswa tidak bisa mengetahui nilai rapor. Nilai rapor ada di rapor manual dan dibagikan saat situasi normal. SDN 1 Menanga memiliki 163 siswa kelas I hingga kelas V. Sementara Kasek SDN 4 Subagan, Kecamatan Karangasem I Wayan Sarja memberlakukan kenaikan kelas dengan mengundang kedatangan orangtua dan wajib menggunakan masker. 

Orangtua siswa kelas I dapat jadwal pukul 07.00 Wita-08.00 Wita, kelas II pukul 08.00 Wita-09.00 Wita, kelas III pukul 09.00 Wita-10.00 Wita, kelas IV pukul 10.00 Wita-11.00 Wita, dan kelas V pukul 11.00 Wita-12.00 Wita.

“Guru kelas menunggu di pintu ruang kelas, orangtua siswa yang hadir ke depan pintu ruang kelas menerima rapor. Sehingga tidak perlu masuk kelas,” jelas Kasek I Wayan Sarja. Jumlah siswa sebanyak 267 siswa. 

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika, mengatakan kenaikan kelas SD sejak awal disepakati diatur sekolah masing-masing. “Sekolah yang mengatur teknis kenaikan kelas, mau manual atau daring silakan,” katanya. (**)

PPDB Online DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari Ini Ikuti Langkah-langkanya

Admin 6/11/2020
PPDB Online DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari Ini

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 resmi dibuka pada hari ini, Kamis (11/6/2020). Calon siswa pun bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan dan jadwal yang diberikan.

Dikutip dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, PSBB yang dibuka adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta, jalur prestasi non akademik, dan jalur pindah tugas orang tua dan anak guru.

Tahapan PPDB Online

1. Prapendaftaran

Tahapan ini dilakukan dengan sistem online di alamat ppdb.jakarta.go.id. Adapun, prapendaftaran ini dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali dengan mengunggah foto atau hasil pindai dokumen asli sesuai ketentuan jalur yang dipilih.

Adapun, dokumen yang harus disiapkan, sebagai berikut:

a.menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk hasil pindai atau foto
dokumen asli:
1) Akta Kelahiran/surat keterangan dari Kelurahan;
2) Kartu Keluarga;
3) Sertifikat Akreditasi;
4) Nilai Rapor; dan
5) Surat Pertanggungjawaban Mutlak keabsahan dokumen;

Setelah dokumen dirasa lengkap, calon peserta didik bisa mengakses situs dan mengajukan akun dengan klik 'Pengajuan Akun'. Lalu, unggah berkas persyaratan yang telah disiapkan, cetak bukti pengajuan yang berisi PIN/token setelah diverifikasi oleh operator.

Terakhir, setelah memperoleh token dilanjutkan dengan proses aktivasi PIN
dan proses pendaftaran. Prapendaftaran ini dibuka mulai tanggal 11 Juni hingga 3 Juli 2020. Kecuali pada hari Minggu dan hari libur nasional.

2. Pengajuan Cetak PIN/Token

Pada tahap ini, calon peserta didik bisa mengajukan cetak PIN/token dengan mengakses situs resmi PPDB. Selanjutnya, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Isi formulir secara online, terakhir cetak tanda bukti pengajuan yang berisi nomor peserta dan PIN/token untuk aktivasi.

3. Aktiviast PIN/Token

Selanjutnya, calon peserta didik yang telah memiliki PIN/Token PPDB DKI Jakarta bisa melakukan pendaftaran. Pertama dilakukan dengan mengakses situs PPDB, lalu aktivasi akun dengan input Nomor Peserta (dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) untuk PPDB SMP, SMA, dan SMK) dan token.

Ganti PIN/token dengan password, setelah itu lanjut pada tahap pendaftaran.

4. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online juga di alamat ppdb.jakarta.go.id. Sistem pelayanan informasi ini dibuka 24 jam nonstop. Calon peserta didik login terlebih dahulu dengan input Nomor Peserta dan Password.

Lalu, pilih sekolah tujuan, cetak tanda bukti pendaftaran, dan terakhir peserta yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan wajib melanjutkan fase lapor diri.

5. Lapor Diri

Tahap terakhir dari PPDB DKI Jakarta adalah lapor diri. Tahap ini dilakukan secara online dengan mengakses situs resmi PPDB DKI lalu, login dan klik tombol lapor diri. Cetak tanda bukti lapor diri dan simpan.
(Sumber; news.detik.com)

Metode dan Media Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Admin 6/11/2020
Metode dan Media Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Berikut blogpendidikan.net akan menjelaskan apa saja metode dan media pembelajaran yang akan di gunakan selama pelaksanaan belajar dari rumah yang sesuai Surat Edaran Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020.

Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan antara lain:

1. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) 
2. pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring) 

Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.

Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Daring Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, diantaranya: 

Informasi terkait COVID-19

1. Informasi penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 >>> https://covid19.go.id/
2. Portal informasi pendidikan Kemendikbud selama COVID-19 >>> http://bersamahadapikorona. kemdikbud.go.id/

Media Pembelajaran Daring

1. Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud. >>> https://belajar.kemdikbud.go.id
2. TV edukasi Kemendikbud. >>> https://tve.kemdikbud.go.id/live/
3. Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC. Kemendikbud. >>> http://rumahbelajar.id
4. Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud. >>> pusdatin.webex.com
5. LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud. >>> http://lms.seamolec.org
6. Aplikasi daring untuk paket A,B,C. >>> http://setara.kemdikbud.go.id/
7. Guru berbagi >>> http://guruberbagi.kemdikbud.go .id
8. Membaca digital >>> http://aksi.puspendik.kemdikbud .go.id/membacadigital/
9. Video pembelajaran >>> http://video.kemdikbud.go.id/
10. Suara edukasi Kemendikbud >>> https://suaraedukasi.kemdikbud. go.id/
11. Radio edukasi Kemendikbud >>> https://radioedukasi.kemdikbud. go.id/
12. Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga >>> https://sahabatkeluarga.kemdik bud.go.id/laman/
13. Ruang guru PAUD Kemendikbud >>> http://anggunpaud.kemdikbud. go.id/
14. Buku sekolah elektronik >>> https://bse.kemdikbud.go.id/
15. Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia >>> https://medukasi.kemdikbud.go.id/meduka si/
16. Modul Pendidikan Kesetaraan >>> https://emodul.kemdikbud.go.id/
17. Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. >>> https://sumberbelajar.seamolec. org/
18. Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC. >>> http://mooc.seamolec.org/
19. Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa >>> http://elearning.seamolec.org/
20. Repositori Institusi Kemendikbud >>> http://repositori.kemdikbud.go.id
21. Jurnal daring Kemendikbud >>> https://perpustakaan.kemdikbud .go.id/jurnal-kemendikbud
22. Buku digital open-access >>> http://pustakadigital.kemdikbud.go.id
23. EPERPUSDIKBUD (Google Play) >>> http://bit.ly/eperpusdikbud

Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Luring 

Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui:
 
1. Televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI
2. Radio
3. Modul belajar mandiri dan lembar kerja
4. Bahan ajar cetak
5. Alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar

Demikian informasi tentang Metode dan Media Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Belajar Dari Rumah semoga bermanfaat menjadi referensi selama PJJ dan Belajar Dari Rumah.

Siap-siap, Kemendikbud Akan Luncurkan Program Pelatihan Guru Penggerak

Admin 6/11/2020
Siap-siap, Kemendikbud Akan Luncurkan Program Pelatihan Guru Penggerak

Dalam berbagai kesempatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus menekankan pentingnya menghasilkan guru yang berpusat kepada murid pada Merdeka Belajar. Salah satu caranya adalah melalui pelatihan peningkatan kualitas guru.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemdikbud berencana untuk meluncurkan program guru penggerak.

“Program pelatihan yang akan kami lakukan adalah mendorong guru-guru yang sudah memiliki kemampuan untuk memahami pembelajaran yang berorientasi pada murid. Harapannya, guru ini dapat menjadi pemimpin pendidikan,” ungkap Dirjen GTK Kemdikbud Iwan Syahril secara terpisah, beberapa waktu lalu.

Adapun program pelatihan ini akan berlangsung selama sembilan bulan.

Usai lolos seleksi, peserta akan mempelajari bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa pembahasan lainnya termasuk cara membangun budaya positif di sekolah.

Lulusan program guru penggerak diharapkan dapat menggerakkan komunitas belajar bagi rekan guru baik di sekolah maupun di wilayahnya. Mereka juga akan menjadi mentor bagi guru lainnya terkait pengembangan pembelajaran.

Seleksi untuk angkatan pertama akan dibuka bagi guru sekolah negeri atau swasta di jenjang TK, SD dan SMP. Baik guru PNS maupun non PNS dapat mengikuti pelatihan ini.

Persyaratan lainnya juga termasuk kualifikasi pendidikan minimal S1/D4, serta pengalaman mengajar minimal lima tahun. Diharapkan guru peserta memiliki sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun.

Namun, detil lainnya terkait kapan seleksi berlangsung beserta daerah sasaran program tersebut masih belum diinfokan oleh pihak Kemdikbud.

Sekilas Materi Belajar Guru Penggerak

Apabila para guru biasanya mengajar di kelas, mereka nantinya harus kembali belajar layaknya seorang murid ketika mengikuti program guru penggerak.

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sedang mempersiapkan pelatihan daring bagi guru di tingkat TK, SD, dan SMP.

Nantinya, materi pembelajaran terdiri dari tiga modul yang masing-masing akan dibahas selama dua bulan. Pada tiga bulan terakhir, peserta akan mengikuti pendampingan tambahan.

Modul pertama ditunjukkan untuk menanamkan paradigma dan visi guru penggerak. Peserta akan mempelajari filosofi pendidikan Indonesia hingga nilai dan peran guru penggerak.

Begitu pula dengan bagaimana membangun visi sekolah dan budaya positif di sekolah.

Sedangkan, modul kedua berpusat pada bagaimana menciptakan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya dengan menerapkan teknik diferensiasi di mana guru menyampaikan pembelajaran sesuai dengan minat belajar siswa. Hal ini diperlukan lantaran masing-masing peserta didik memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda.

Lalu, modul ketiga mengangkat tema pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Terlebih, guru penggerak ini diharapkan dapat menjadi pemimpin pendidikan di sekolahnya.

Pelatihan juga disertai dengan konferensi untuk evaluasi dengan masing-masing mentor.

Pada angkatan pertama, Kemdikbud membuka kuota peserta program guru penggerak sebanyak 2.800 peserta dengan 50 peserta dari setiap 56 kabupaten/kota yang terpilih.

Namun, detail lainnya terkait kapan pendaftaran dibuka dan daerah sasaran program tersebut masih belum dibeberkan oleh Kemdikbud. (Sumber; beritasatu.com)

Kemendikbud: SMK Dirancang Menjadi 4 Tahun, Lulus Terima Ijazah Setara DI/DII

Admin 6/10/2020
Kemendikbud: SMK Dirancang Menjadi 4 Tahun, Lulus Terima Ijazah Setara DI/DII

Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud, Wikan Sakarinto tengah merancang program SMK dengan masa studi empat tahun. Hal ini menjadi bagian dari inovasi penyesuaian kurikulum bagi pendidikan vokasi.

"Beberapa program akan kita coba inovasikan. SMK empat tahun, tapi setara D1/D2. Jadi nanti SMK empat tahun itu dia bisa mendapatkan ijazah D1/D2, Ini yang sedang kita upayakan," kata Wikan dalam Konferensi Video Halalbihalal/Silaturahmi SMK Indonesia, Rabu, 10 Juni 2020.

Selain itu, pihaknya bakal mewajibkan siswa SMK mengikuti program praktik kerja di industri. Praktik kerja ini menjadi salah satu syarat lulus siswa SMK.

"Namanya Praktik Kerja Industri (Prakerin). Dari situlah nanti softskills diuji dan menjadi syarat lulus SMK. Selain mata pelajaran, harus lulus Prakerin dengan performa yang bisa diterima industri," lanjut Wikan.

Kurikulum ini nantinya diharapkan mampu membangun hardskill dan softskill siswa. Menjadikan lulusan yang fleksibel dan mampu menyelesaikan berbagai poject baik dikelas maupun di industri sebagai profesional.

"Kompetensi berisi hardskills dan softskills juga dikalikan karakter. Hardskills kompetensi kejuruan, softskills kemampuan komunikasi, kerja sama. Ini adalah penambahan yang harus dikalikan karakter yaitu kejujuran, pekerja keras, pembelajar mandiri, dan sikap," terang Wikan.

Tak cukup dengan itu, para pengajar juga akan dibentuk softskills dan hardskills-nya. Dunia industri juga diharapkan mampu menghargai kompetensi siswa maupun guru SMK.

"Maksud saya, industri yang dibutuhkan itu kan kompetensi, maka indusrtri jangan merasa bahwa kompetensi yang dihasilkan SMK kurang cocok dengan mereka," lanjut dia.

Menurutnya, kecocokan bisa dibangun. Wikan meminta industri "menikah" dengan pendidikan vokasi untuk melakukan link and match.

"(Pernikahan) mulai dari kurikulum, belajar bersama, dan seterusnya. Ini semua kalau nanti lulusan SMK Kompetensinya naik, kariernya naik, gajinya naik, industri juga puas," tutup dia.

Penyebab Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2 Tidak Cair atau Retur

Admin 6/08/2020
Penyebab Dana BOS Tahap 2 Gelombang ke 2 Tidak Cair atau Retur

Penyebab dana BOS tahap 2 gelombang ke 2 tidak tersalurkan atau tertunda, ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga proses penyalurannya ditunda, atau retur.

Adapun Sekolah yang belum tersalurkan di Tahap II Gel 2 nanti akan masuk di Tahap II Gelombeng ke 3.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan sekolah tidak masuk/cair Dana BOS ditahap 2 gelombang ke 2 sebagai berikut:

1. Perbedaan Nama Sekolah di https://bos.kemdikbud.go.id/ terkait update rekening dengan di Buku Tabungan sehingga dilaksanakan Pengecekan Ulang

2. Perbedaan Nama Cabang atau KCP di Buku Tabungan dan https://bos.kemdikbud.go.id/ sehingga dilaksanakan Pengecekan Ulang

3. Perbedaan Nomor NPWP sehingga dilaksanakan Pengecekan Ulang

4. Untuk melihat notifikasi kesesuaian rekening sekolah pada link berikut: https://bos.kemdikbud.go.id/rekening/session

Dengan adanya perubahan atau perbedaan data sekolah tersebut membuat Kementrian dan KPPN melaksanakan pengecekan ulang untuk kesesuaian data.

Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah yaitu tidak perlu merubah apapun yang berhubungan dengan Update No rekening sekolah yang ada di https://bos.kemdikbud.go.id/ sampai dengan adanya informasi lanjutan.



Kemendikbud menganggap apabila data tidak bisa masuk ke dalam sistem aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dianggap percuma apabila mengirim data yang salah sehingga mengakibatkan dana BOS retur.

Padahal Sudah Jaga Jarak dan Pakai Masker, Sehari Buka Sekolah 2 Siswa Terinfeksi Virus Corona

Admin 6/08/2020
Padahal Sudah Jaga Jarak dan Pakai Masker, Sehari Buka Sekolah 2 Siswa Terinfeksi Virus Corona
Penyemprotan disinfektan di ruang kelas

Dua siswa langsung terinfeksi virus corona di hari pertama belajar di sekolah yang baru dibuka. Padahal protokol kesehatan sudah dilakukan dengan mengikuti aturan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. 

Lalu apa yang salah dengan pelaksanaan hari pertama sekolah di Inggris setelah dibuka pada Senin (1/6/2020) lalu?

Data terbaru mencatat, paska sekolah-sekolah di Inggris mulai dibuka kembali seminggu kemudian korban pelajar mulai berjatuhan.

Awalnya, sekolah meyakini meski pandemi Covid-19 masih terjadi, namun pihak sekolah  tetap dapat  melakukan social distancing demi keamanan para siswanya.


Fakta di lapangan berbeda, semingu setelah masuk sekolah, puluhan siswa di Inggris dinyatakan positif corona. Dua di antaranya berasal dari Sekolah Dasar St. Paul Church of England di Wibsey, Bradford.

Pengumuman itu disampaikan pihak sekolah kepada orangtua lainnya. Bahwa, dua siswa itu merupakan saudara kandung.

Selain itu, sekolah juga akan ditutup lagi karena mereka akan melakukan isolasi diri.

"Ini demi mencegah tertular virus corona karena tidak ada yang tahu siapa saja yang sudah melakukan kontak dengan dua siswa tersebut," ucap kepala sekolah Cath Palmer dalam surat yang disebarkan kepada orangtua dikutip dari mirror.co.uk pada Sabtu (6/6/2020) lalu.

"Pada hari Senin 1 Juni, kami diberitahu bahwa dua anak yang baru-baru ini bersekolah telah dinyatakan positif Covid-19 selama akhir pekan. Mereka berasal dari rumah yang sama.


"Oleh karenanya setelah mendapat informasi dari Kesehatan Masyarakat Inggris dan Departemen Pendidikan, kami telah mengikuti prosedur keamanan," jelasnya lagi.

Dengan surat pemberitahuan tersebut, sekolah menyarankan semua orangtua, anak-anak dan staf yang mungkin telah melakukan kontak dengan mereka yang terinfeksi untuk segera melakukan isolasi diri dan kembali belajar dari rumah saja.

Untuk berjaga-jaga, pihak sekolah juga telah melakukan penyemprotan disinfektan pada hari Senin dan Selasa sebagai bentuk pencegahan ekstra. Tak hanya itu, sekolah juga akan ditutup lagi dan baru akan dibuka pada Senin tanggal 15 Juni.

Artinya selama 2 minggu ke depan para siswa di Sekolah Dasar ini akan kembali belajar di rumah sambil menunggu hasil evaluasi pembukaan sekolah. (**)