Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Sekolah Zona Hijau di Buka Atau Tidak Tergantung Kesepakatan Orang Tua Murid Untuk Belajar Tatap Muka

One Be 6/22/2020
Sekolah Zona Hijau di Buka Atau Tidak Tergantung Kesepakatan Orang Tua Murid Untuk Belajar Tatap Muka

BlogPendidikan.net
 - Keputusan untuk membuka kembali sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka tidak bisa serta merta dibuka harus melalui persetujuan orang tua murid/siswa.

Dari hasil pengumuman panduan keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, 15/06/2020, salaha satu yang menjadi pembahasan Mendikbud adalah sekolah tidak boleh memaksakan siswanya bersekolah jika orang tuanya melarang dengan alasan kondisi yang belum aman dari pandemi Covid-19.

"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.


Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)

Pembagian Rapor SD - SMP 27 Juni Mengundang Orang Tua Siswa Dengan Protokol Kesehatan

One Be 6/19/2020
Pembagian Rapor SD - SMP 27 Juni Mengundang Orang Tua Siswa Dengan Protokol Kesehatan
Ilustrasi; Pembagian Rapor di SMAN 13 Bandung Terapkan Protokol Kesehatan

BlogPendidikan.net
- Pembagian raport untuk pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kuantan Singingi akan laksanakan pada akhir Juni 2020 mendatang.

Adapun pembagian raport bagi SD dan SMP tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020.

Demikian disampaikam Kadisdik Kuansing Jupirman SPd didampingi Sekretaris Dinas Masrul Hakim via telepon selulernya.

Ia menjelaskan bahwa dalam pembagian rapor nantinya akan diterima langsung oleh orang tua/wali siswa. Akan tetapi, dalam pembagian raport tersebut tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

"Yakni dengan mengatur jarak orang tua/wali yang mengambil raport agar tidak terjadi penumpukan massa," katanya.

Menurut jadwal yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan bulan Februari lalu katanya, penerimaan raport akan dilangsungkan tanggal 27 Juni mendatang.

"Setelah terima raport siswa diliburkan mulai tanggal 29 Juni sampai 11 Juli," katanya.


Meski demikian, Masrul mengatakan bahwa sistem pembagian rapor akan diatur oleh manajemen sekolah masing-masing. Ia berharap jangan terlalu banyak orang berkumpul. 

"Pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan lah, jadi tetap dilaksanakan pembagian raport karena di sana nanti orangtua sendiri yang datang untuk menerima raport," pungkasnya.

Sementara untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka tanggal 29 Juni hingga 1 Juli. Pengumuman PPDB tanggal 2 Juli dan daftar ulang tanggal 3-4 Juli.

"Siswa masuk belajar kembali tanggal 13 Juli. Namun hal itu menunggu kondisi wabah covid-19," katanya.

Guru Harus Menyesuaikan Dengan Kemampuan Siswa Ketuntasan Kurikulum Tidak Perlu Dipaksakan Dimasa Pandemi

One Be 6/18/2020
Guru Harus Menyesuaikan Dengan Kemampuan Siswa Ketuntasan Kurikulum Tidak Perlu Dipaksakan Dimasa Pandemi

BlogPendidikan.net - Pendidikan dalam masa pandemi COVID-19, guru tidak perlu fokus pada penuntasan kurikulum. Pembelajaran yang diberikan guru harus menyesuaikan dengan kemampuan murid dan hal ini menjadi poin utama saat penyesuaian kurikulum. "Ini akan jadi sebuah catatan, kurikulum tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan.”

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril pada saat Bincang Sore Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, di Jakarta, pada Selasa (16/06/2020). Ia mengatakan, konteks kurikulum ada dua yakni dari murid dan guru. Dalam hal ini, relasi kurikulum dengan kebutuhan siswa harus selalu terjadi dan aktif, maka pada situasi COVID-19 kurikulum menjadi sebuah hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan.

“Jadi kurikulum apa pun yang disederhanakan atau tidak, tetap saja seorang pendidik harus selalu berinteraksi sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks sekolah dan murid berada,” ujarnya.

Menurutnya, interaksi yang dinamis antara guru dan siswa tetap dibutuhkan karena interaksi ini tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, kata Iwan perlu bantuan dari komunitas seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk berdiskusi agar mendapat ide baru dalam menjalankan pembelajaran di era pandemi. “Dengan demikian, guru mendapat ide baru untuk dapat menerjemahkan ide-ide materi dalam pembelajaran,” ungkapnya.

Iwan juga mengatakan dalam menentukan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ), para guru harus menggunakan asesmen atau penilaian, misalnya untuk siswa kelas empat sebelum memasuki materi guru dapat mengulangi terlebih dahulu materi kelas sebelumnya sehingga akan membantu guru dalam mengajar sesuai dengan kondisi anak.

“Asesmen ini dilakukan agar para guru dapat melihat kondisi tahun ajaran baru ini, kemampuan siswa ada di level mana, dan para guru perlu menjemputnya. Ini perlu diferensiasi, jadi asesmen bisa simpel. Materi kelas sebelumnya bisa digunakan untuk tes kondisi murid seperti apa,” katanya.

Usulan Kurikulum dari Pemangku Kepentingan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk menerapkan kurikulum darurat di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD dan Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan usulan adanya kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19 saat ini sedang dikaji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk).

“Banyak permintaan misalnya dari KPAI, PGRI, agar Kemendikbud menerapkan kurikulum khusus pandemi COVID-19. Kami sudah sampaikan ke Balitbangbuk untuk dikaji. Namun secara detail, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud yang akan menyampaikan sebagai pihak yang membahas hal tersebut,” jelas Hamid yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Pada prinsipnya Kemendikbud telah meluncurkan program Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan kepala sekolah dan guru untuk melakukan inovasi yang bisa digunakan dalam berbagai keadaan,” ujar Hamid.

Sejak peluncuran Merdeka Belajar, Hamid berharap para guru melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, misalnya guru dapat memilih kompetensi dasar dan materi esensial yang bisa dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19. “Pada situasi pandemi ini banyak guru telah mulai menjalankan inovasi pembelajaran. Kami yakin para guru mampu memilih dan memilah kompetensi dasar yang mungkin terlalu rumit untuk disederhanakan,” ungkapnya.

Untuk itu, Kemendikbud bersama dengan dinas pendidikan menyiapkan sistem pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan untuk satu semester ke depan dalam skema penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik itu untuk pembelajaran dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

Hamid menjelaskan, pembelajaran daring biasanya pembelajaran yang selama ini dilakukan guru secara interaktif, melalui telekonferensi lewat aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. “Ini adalah salah satu opsi yang kita sarankan agar ada interaksi antara guru dengan murid ketika tidak ada hambatan diakses internet, hambatan tidak punya gawai, di biaya pulsa,” jelasnya.

Apabila ada hambatan akses jaringan, pulsa, gawai, atau guru belum terlatih dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Hamid mengatakan pembelajaran tidak perlu dilakukan melalui pembelajaran daring tetapi bisa dipilih melalui pembelajaran luring atau yang paling konservatif adalah dengan memanfaatkan buku pegangan siswa dan guru.

“Kalau dulu buku pegangan siswa ini hanya boleh dipakai di sekolah maka pada saat sekarang itu harus dipinjamkan kepada siswa agar bisa dipelajari di rumah, kemudian guru nanti setiap saat entah melalui orang tuanya melalui guru kunjungan ke rumah atau kunjungan ke kelompok-kelompok kecil,” ujar Hamid.

Selain itu, Hamid juga mengatakan bisa juga digunakan akses televisi bagi daerah yang sudah mendapat jaringan televisi sehingga program belajar dari rumah menggunakan televisi bisa diteruskan. “Temanya masih tetap yakni literasi, numerasi, dan pendidikan karakter,” jelasnya.

Sementara bagi daerah yang tidak memiliki akses televisi, Hamid mengatakan pemerintah daerah (Pemda) dapat menggunakan radio lokal, radio komunitas, maupun Radio Republik Indonesia (RRI).

”Beberapa daerah sekarang sudah melakukan inisiatif untuk menggunakan radio RRI lokal sebagai sistem pembelajaran berbasis luring bagi daerah yang memang akses internetnya tidak sebaik di tempat lain,” ungkapnya.

Sekolah Tidak Boleh Memaksakan Siswanya Bersekolah Jika Orang Tuanya Melarang

One Be 6/15/2020
Sekolah Tidak Boleh Memaksakan Siswanya Bersekolah Jika Orang Tuanya Melarang

BlogPendidikan.net - Dari hasil pengumuman panduan 
keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, 15/06/2020, salaha satu yang menjadi pembahasan Mendikbud adalah sekolah tidak boleh memaksakan siswanya bersekolah jika orang tuanya melarang dengan alasan kondisi yang belum aman dari pandemi Covid-19.

"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.


Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)

Nadiem Makarim: 85 Sekolah di Kabupaten/Kota Zona Hijau Dibuka, Harus Memenuhi Syarat Ini

One Be 6/15/2020
Nadiem Makarim: 85 Sekolah di Kabupaten/Kota Zona Hijau Dibuka, Harus Memenuhi Syarat Ini

BlogPendidikan.net - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengumumkan panduan keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, Senin (15/6/2020).

Mendikbud Nadiem Makarim memperbolehkan sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Namun, izin tersebut diberikan untuk sekolah-sekolah yang berada di zona hijau Covid-19.

Sementara sekolah yang berada di zona kuning, oranye, merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Izin dibukanya sekolah ini berlaku di masa transisi selama dua bulan. Jika aman dilanjutkan di masa kebiasaan baru.


"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.

Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com

Pembagian Rapor Kenaikan Kelas Orang Tua Siswa Diundang ke Sekolah, Begini Teknisnya

One Be 6/13/2020
Pembagian Rapor Kenaikan Kelas Orang Tua Siswa Diundang ke Sekolah, Begini Teknisnya

Kasek SDN 1 Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Ni Ketut Suarni, mengundang para orangtua siswa saat pembagian rapor kenaikan kelas.

Kehadiran orangtua siswa diatur bergilir, maksimal masuk kelas sebanyak 25 orang. Mereka diwajibkan datang dengan menggunakan masker karena sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Ketut Suarni mengatakan, jumlah siswa di SDN 1 Padangkerta sebanyak 158 orang. Satu siswa kelas II tidak naik kelas karena sejak enam bulan lalu sakit hingga menjalani operasi otak. 

Ditegaskan, mengundang orangtua siswa tak hanya bertujuan membagikan rapor kenaikan kelas siswa, juga untuk mengembalikan buku pelajaran dan menerima uang tabungan siswa. Teknis pembagian rapor telah disepakati dalam rapat dewan guru dengan mengundang orangtua siswa. Protokol kesehatan bisa jalan dan kenaikan kelas tidak terhambat. 

“Ada beberapa kelas yang siswanya melebihi 25 orang, masuk kelas dibagi dua, tahap I dan tahap II,” jelas Ketut Suarni. 

Terpisah, Kasek SDN 1 Duda, Kecamatan Selat, I Komang Sudarta, mengatakan kenaikan kelas dilakukan secara manual dibagi dua tahap. Tahap I, menghadirkan orangtua siswa untuk kelas I dan kelas II dari pukul 08.00 Wita-09.00 Wita. Tahap II untuk orangtua siswa kelas III-kelas V dari pukul 09.30 Wita-11.00 Wita. 

“Kami punya 111 siswa kelas I hingga kelas V, semuanya naik kelas,” jelas I Komang Sudarta. Berbeda dengan kenaikan kelas di SDN 1 Menanga, Kecamatan Rendang secara online. “Kami hanya mengumumkan secara daring siswa itu naik kelas dan ranking siswa tiap kelas,” ungkap Kasek I Wayan Sumerta.

Hanya saja, siswa tidak bisa mengetahui nilai rapor. Nilai rapor ada di rapor manual dan dibagikan saat situasi normal. SDN 1 Menanga memiliki 163 siswa kelas I hingga kelas V. Sementara Kasek SDN 4 Subagan, Kecamatan Karangasem I Wayan Sarja memberlakukan kenaikan kelas dengan mengundang kedatangan orangtua dan wajib menggunakan masker. 

Orangtua siswa kelas I dapat jadwal pukul 07.00 Wita-08.00 Wita, kelas II pukul 08.00 Wita-09.00 Wita, kelas III pukul 09.00 Wita-10.00 Wita, kelas IV pukul 10.00 Wita-11.00 Wita, dan kelas V pukul 11.00 Wita-12.00 Wita.

“Guru kelas menunggu di pintu ruang kelas, orangtua siswa yang hadir ke depan pintu ruang kelas menerima rapor. Sehingga tidak perlu masuk kelas,” jelas Kasek I Wayan Sarja. Jumlah siswa sebanyak 267 siswa. 

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Karangasem, I Gusti Ngurah Kartika, mengatakan kenaikan kelas SD sejak awal disepakati diatur sekolah masing-masing. “Sekolah yang mengatur teknis kenaikan kelas, mau manual atau daring silakan,” katanya. (**)

PPDB Online DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari Ini Ikuti Langkah-langkanya

One Be 6/11/2020
PPDB Online DKI Jakarta Resmi Dibuka Hari Ini

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 resmi dibuka pada hari ini, Kamis (11/6/2020). Calon siswa pun bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan dan jadwal yang diberikan.

Dikutip dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, PSBB yang dibuka adalah jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta, jalur prestasi non akademik, dan jalur pindah tugas orang tua dan anak guru.

Tahapan PPDB Online

1. Prapendaftaran

Tahapan ini dilakukan dengan sistem online di alamat ppdb.jakarta.go.id. Adapun, prapendaftaran ini dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali dengan mengunggah foto atau hasil pindai dokumen asli sesuai ketentuan jalur yang dipilih.

Adapun, dokumen yang harus disiapkan, sebagai berikut:

a.menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk hasil pindai atau foto
dokumen asli:
1) Akta Kelahiran/surat keterangan dari Kelurahan;
2) Kartu Keluarga;
3) Sertifikat Akreditasi;
4) Nilai Rapor; dan
5) Surat Pertanggungjawaban Mutlak keabsahan dokumen;

Setelah dokumen dirasa lengkap, calon peserta didik bisa mengakses situs dan mengajukan akun dengan klik 'Pengajuan Akun'. Lalu, unggah berkas persyaratan yang telah disiapkan, cetak bukti pengajuan yang berisi PIN/token setelah diverifikasi oleh operator.

Terakhir, setelah memperoleh token dilanjutkan dengan proses aktivasi PIN
dan proses pendaftaran. Prapendaftaran ini dibuka mulai tanggal 11 Juni hingga 3 Juli 2020. Kecuali pada hari Minggu dan hari libur nasional.

2. Pengajuan Cetak PIN/Token

Pada tahap ini, calon peserta didik bisa mengajukan cetak PIN/token dengan mengakses situs resmi PPDB. Selanjutnya, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Isi formulir secara online, terakhir cetak tanda bukti pengajuan yang berisi nomor peserta dan PIN/token untuk aktivasi.

3. Aktiviast PIN/Token

Selanjutnya, calon peserta didik yang telah memiliki PIN/Token PPDB DKI Jakarta bisa melakukan pendaftaran. Pertama dilakukan dengan mengakses situs PPDB, lalu aktivasi akun dengan input Nomor Peserta (dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) untuk PPDB SMP, SMA, dan SMK) dan token.

Ganti PIN/token dengan password, setelah itu lanjut pada tahap pendaftaran.

4. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online juga di alamat ppdb.jakarta.go.id. Sistem pelayanan informasi ini dibuka 24 jam nonstop. Calon peserta didik login terlebih dahulu dengan input Nomor Peserta dan Password.

Lalu, pilih sekolah tujuan, cetak tanda bukti pendaftaran, dan terakhir peserta yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan wajib melanjutkan fase lapor diri.

5. Lapor Diri

Tahap terakhir dari PPDB DKI Jakarta adalah lapor diri. Tahap ini dilakukan secara online dengan mengakses situs resmi PPDB DKI lalu, login dan klik tombol lapor diri. Cetak tanda bukti lapor diri dan simpan.
(Sumber; news.detik.com)