Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Kemdikbud Akan Mengupayakan Gaji Guru Honorer Melalui DAU


Salam Pendidikan, dalam program dan kebijakan Mendikbud menjelaskan upaya dari Kemendikbud untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

“Terkait guru, masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Salah satu masalah yang oleh Kemendikbud dianggap sangat urgen yaitu tentang guru honorer di sekolah negeri yang jumlahnya masih sangat banyak, yang gajinya sangat tidak memadai karena diambilkan dari dana BOS,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

Kemendikbud pun menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar skema gaji guru honorer dapat diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Sekarang ini Kemendikbud sedang sangat intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kemungkinan gaji guru tidak diambilkan dari BOS lagi, nanti honorer diambilkan dari Dana Alokasi Umum. Saya sudah tiga kali, dua kali saya memimpin langsung sendiri dengan Bu Sri Mulyani untuk membahas itu, untuk kemudian ditindaklanjuti di tingkat Dirjen,” jelas Muhadjir pada awak media.

“Apa bedanya BOS dengan DAU? Kalau BOS itu sebetulnya tidak untuk gaji pada dasarnya, hanya untuk insentif. Intensif misalnya sekolah akan mengundang penceramah, pelatih tertentu itu boleh diambilkan dari BOS atau mungkin juga tenaga kependidikan, seperti tenaga operator,” imbuh Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang ini.
 
Dari pihak Kemendikbud meyakini jika DAU digunakan untuk menggaji guru honorer maka akan berdampak pada kesejahteraan yang lebih baik.
“DAU untuk pendidikan seperti gaji PNS guru. Guru PNS di sekolah negeri itu tunjangan dan gajinya diambilkan dari Dana Alokasi Umum yang istilahnya diperkirakan untuk pendidikan. Kalau guru honorer yang memenuhi syarat, bisa diambilkan juga dari DAU, maka insya Allah gajinya bisa baik, artinya gaji yang memadai, tidak seperti sekarang ini dengan gaji dari BOS itu. Sekarang sudah dihitung, mudah-mudahan tahun depan, 2020 sudah bisa dieksekusi,” terang Mendikbud Muhadjir Effendy. 

“Kenapa ini saya gencarkan? Supaya ini jangan sampai terhenti, karena ini kebijakan strategis untuk mengatasi masalah profesionalisme guru yang dari segi kesejahteraannya belum memadai itu. Saya mengusulkan dengan Kementerian Keuangan dengan Kepala BKN juga, guru honorer ini kalau bisa digaji minimal setara dengan UMR. Berdasarkan perhitungan dari Kemendikbud, DAU yang digunakan untuk menggaji guru PNS dan tunjangannya itu masih turah, masih lebih, seandainya digunakan untuk menggaji guru honorer itu,” tambahnya.
sumber : gtk.kemdikbud.go.id

Logo HARDIKNAS 2019

Berikut Logo Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2 Mei 2019...

FILE PDF LOGO HARDIKNAS 2019


Ini Dia Aturan Baru Penerimaan Siswa (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2019

Salam pendidikan, berikut Aturan Baru Penerimaan Siswa TK, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2019 yang akan di terapkan tahun ajaran ini. 
Aturan baru ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy pada 31 Desember 2018.
Permendikbud ini menggantikan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan.

Dalam Permendikbud itu, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
Khusus untuk SMK, tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
Selanjutnya, penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

PERSYARATAN

Jenjang TK
1. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
2. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Jenjang SD
1. 7 (tujuh) tahun;
2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
“Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Permendikbud ini.
Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, menurut Permendikbud ini, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
“Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah,” bunyi Pasal 7 ayat (4) Permendikbud ini.

Jenjang SMP
1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
2. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Jenjang SMA atau SMK
1. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
2. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat
3. memiliki SHUN (Sertifikat Hasil Ujian Nasional) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu, menurut Permendikbud ini, dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
Namun, persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
Syarat usia bagi calon peserta didik baru dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Selanjutnya, Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud tidak tersedia, menurut Permendikbud ini, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

JALUR PENDAFTARAN PPDB
Menurut Permendikbud ini, pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. zonasi
2. prestasi
3. perpindahan tugas orang tua/wali.
Jalur zonasi sebagaimana dimaksud, menurut Permendikbud ini, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
Sedangkan jalur prestasi sebagaimana dimaksud paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
“Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam satu zonasi,” bunyi Pasal 16 ayat (5) Permendikbud ini.
Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, menurut Permendikbud ini, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
Sementara dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, menurut Permendikbud ini, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
Ditegaskan dalam Permendikbud ini, dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB
1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
3. Sekolah Kerja Sama
4. Sekolah Indonesia di luar negeri
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
7. Sekolah berasrama
8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
9. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Permendikbud ini juga menyebutkan, seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1. Usia sebagaimana dimaksud
2. Jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Untuk seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
Demikian informasi ini semoga bermanfaat.

Alur Pendaftaran Sekolah Kedinasan Melalui Portal SSCNDikdin

Pemerintah kembali membuka pendaftaran bagi putra-putri Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan pada sekolah kedinasan dengan menyediakan sebanyak 13.677 kursi. Pendaftaran dibuka mulai 9 April hingga 30 April 2018 melalui portal sscndikdin.bkn.go.id.

Nantinya, lulusan dari sekolah kedinasan pemerintah otomatis akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berikut Alur Pendaftaran Sekolah Kedinasan





Download Buku Petunjuk Pendaftaran Sekolah Kedinasan : (DOWNLOAD)

Heboh, Buku IPS Kelas VI SD Menyebutkan Yerusalem Ibu Kota Israel

Belum reda sikap kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, pembahasan isu tersebut kembali menghangat lagi.
Pemicunya adalah, cuitan salah seorang warga internet yang mengabarkan bahwa salah satu penerbit mencantumkan ibu kota Israel adalah Yerusalem.
Dalam foto yang disebar, penyebutan Yerusalem menjadi ibu kota Israel saat membahas negara-negara Asia.
Jauh sebelum Trump mengakui Yerusalem pada 6 Desember 2017 yang menggelar konferensi pers di Gedung Putih, Amerika Serikat.
Warganet yang menyampaikan kabar tersebut adalah JIL ITU SESAT dengan akun @Gussumbogo pada 11 Desember 2017.
"Systematis....!!
Mohon diselidiki, Buku IPS Kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Yudistira. Disitu tertulis Ibu Kota Israel adalah Jerussalem, Palestina ada tertulis tapi ga ada ibukota-nya," cuit @Gussumbogo.
Cuitan ini langsung mendapat respons dari penghuni twitter. Sudah ada 506 retweets 216 likes sejak diunggah.
@Gussumbogo : Systematis....!!Mohon diselidiki, Buku IPS Kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Yudistira. Disitu tertulis Ibu Kota Israel adalah Jerussalem, Palestina ada tertulis tapi ga ada ibukota-nya.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga menanggapi kicauan @Gussumbogo.
Melalui akun resminya, Itjen Kemdikbud akan menyampaikan informasi tersebut ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
"Terima kasih atas informasinya mas, kami bantu sampaikan ke Pusat Kurikulum dan Perbukuan @litbangdikbud. Salam :)," cuitnya.

Bertarung Nyawa Demi Sekolah

Dalam video berikut memperlihatkan beberapa orang anak dengan seragam sekolah tengah melewati sungai dengan cara yang sangat extrim.
Apakah dizaman yang serba gadget ini masih ada yang belum menikmati jembatan dan jalanan yang beraspal....?????

Bertarung Nyawa Demi Sekolah


Gaji Guru Honorer Dinaikkan Menjadi 30 Persen Dari Dana BOS

Pemerintah diminta menaikkan porsi gaji guru honorer di dalam komponen dana bantuan operasioanl sekolah (BOS) hingga 30 persen. Selama ini, porsi gaji guru honorer di dalam postur dana bantuan operasional sekolah (BOS) dinilai terlalu kecil. Saat ini maksimal 15 persen dana BOS untuk gaji guru honorer.

Usulan itu mengemuka di tengah rencana Kemendikbud menaikkan satuan biaya (unit cost) dana BOS. Seperti diberitakan unit cost dana BOS untuk SD diusulkan naik dari Rp 800 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 1 juta/siswa/tahun.  Lalu untuk SMP naik dari Rp 1 juta/siswa/tahun jadi Rp 1,4 juta/siswa tahun. Kemudian jenjang SMA/SMA yang sekarang Rp 1,4 juta/siswa/tahun, naik jadi Rp 1,6 juta/siswa.tahun untuk SMA dan Rp 1,8 juta/siswa/tahun untuk SMK.  Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan pemerintah boleh saja mengusulkan kenaikan dana BOS itu.

Apalagi alasannya untuk mengimbangi inlasi. Sebagai catatan dana BOStidak pernah mengalami kenaikan sejak 2015 lalu. Namun yang menjadi catatan Ferdiansyah adalah, pemerintah sebaiknya juga menaikkan porsi pembayaran gaji guru honorer dari dana BOSSaat ini dana BOS diperbolehkan untuk membayar gaji guru honorer hanya 15 persen. Menurutnya porsi ini terlalu kecil. Apalagi di sekolah yang jumlah siswa dan guru honorernya sedikit.

Ferdiansyah mengatakan di daerah-daerah terntentu masih banyak SD yang guru negerinya hanya satu sampai dua orang saja. ’’Kalau yang satu orang, biasanya ya merangkap jadi kepala sekolah,’’ tuturnya. Selebihnya posisi guru diisi oleh guru-guru honorer. ’’Kalau hanya 15 persen dana BOS untuk gaji guru, itu sedikit sekali. Dapat berapa gurunya,’’ katanya.

Menurut Ferdiansyah, pemerintah tidak boleh menyalahkan sekolah karena memiliki banyak guru honorer. Sebab pemerintah sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan guru PNS di sekolah tersebut. Usulan kenaikan porsi gaji guru honorer di dalam komponen dana BOS itu mendapat dukungan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). 

Pengurus pusat FSGI sekaligus Wakil SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, Mansur menjelaskan, kondisi memprihatinkan justru di SMA/SMK. Sebab dana BOS di SMA dan SMK sama sekali tidak boleh untuk membayar gaji guru honorer. ’’Kalau di SD dan SMP masih boleh 15 persen,’’ jelasnya. Mansur menjelaskan untuk daerah tertentu, sudah ada jaminan gaji guru honorer. Sehingga tidak harus menggunakan dana BOS.

Seperti di Provinsi NTB, guru honorer SMA dan SMK mendapatkan gaji dari APBD sebesar Rp 40 ribu – Rp 50 ribu per jam pelajaran. Dia sangat mendukung jika nanti pemerintah benar-benar mainkkan unit cost dana BOS sekaligus porsi gaji guru honorernya.

Saat ini gaji guru honorer di SD dan SMP yang bersumber dari dana BOS sangat bervariasi. Berdasarkan dari jumlah siswa dan banyaknya guru honorer yang ada. ’’Nilainya kisaran Rp 300 ribu sampai Rp 1 juta per orang,’’ ungkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy belum bersedia berkomentar banyak. 

Dia mengatakan terkait usulan kenaikan satuan biaya dana BOS masih dikaji di internal pemerintah. Sedangkan terkait dengan porsi gaji guru honorer di dalam dana BOS, dia enggan mengomentarinya. Menelisik ke belakang, Kemendikbud memiliki pertimbangan sendiri membatasi porsi gaji guru honorer dalam dana BOSDiantaranya adalah supaya sekolah tidak jor-joran merekrut guru honorer. Sebab selama ini porsi gaji guru honorer dari dana BOS bisa mencapai 30 persen bahkan 50 persen. Dengan adanya pembatasan itu, sekolah bisa berpikir berkali-kali sebelum merekrut tenaga honorer baru.
Sumber : JPNN.com