Showing posts with label Sekolah. Show all posts
Showing posts with label Sekolah. Show all posts

Kisah Bocah SD Dengan Satu Kaki Menuju Sekolah Sejauh 1 Kilometer

Admin 9/22/2020
Kisah Bocah SD Dengan Satu Kaki Menuju Sekolah Sejauh 1 Kilometer
Stenly Yesi Ndun, bocah berusia tujuh tahun yang memiliki satu kaki, saat memakai tongkat untuk ke sekolah

BlogPendidikan.net - Keringat deras mengucur di wajah Stenly Yesi Ndun, saat tergopoh-gopoh mengenakan seragam sekolah putih merah. Pagi itu, bocah berusia tujuh tahun asal Desa Tuapanaf, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah bersiap ke sekolah. 

Waktu menunjukan pukul 06.15 Wita, semua perlengkapan sekolah seperti buku, alat tulis dan lainnya telah dimasukan dalam tas kecil berwarna kuning.

Dia pun mulai keluar rumah dengan mengenakan masker dan sebuah tongkat kecil berukuran panjang satu meter lebih.


Yesi sapaan akrabnya, adalah siswa difabel, karena hanya memiliki satu kaki. Kondisi ini dialaminya sejak lahir. Sejak berumur tiga tahun, Yesi dan saudari kembarnya, Stela Ndun, tinggal bersama kakek dan neneknya. 

Himpitan ekonomi, membuat kedua orangtua Yesi harus merantau ke Kalimantan. Meski fisiknya tak sempurna, bocah ini tetap semangat ke sekolah menggunakan tongkat dari kayu. Kayu itu ia gunakan sebagai pengganti kakinya. 

Saban hari, ia harus berjalan sejauh satu kilometer bersama sejumlah teman-ke sekolah. Bocah kelas satu SDN Bijaesahan ini bermimpi punya kaki palsu. Namun, orangtuanya yang hanya sebagai buruh kasar di Kalimantan tak memiliki dana. 

Di rumah berdinding kayu, Yesi dan tiga saudara kandungnya hidup bersama kakek dan neneknya. Selain Yessi dan tiga saudaranya, ada empat cucu lain yang dipiara pasutri lansia ini.  “Kami sudah tua, tak mampu kerja lagi. 


Setiap bulan, ayah Yesi kirim uang Rp 500.000 untuk kebutuhan hidup kami semua di rumah,” ujar nenek Yesi, Ursula Takaep (60), kepada sejumlah wartawan, Senin (21/9/2020). Ursula mengaku, memiliki empat anak laki-laki yang semuanya di tanah rantau, termasuk ayah Yesi. Setiap hari, ia sendiri yang mengurus ke delapan cucunya, karena suaminya, Bernabas Ndun (84), sudah lama mengalami sakit karena faktor usia. 

Untuk menanggung kebutuhan hidup setiap hari, ia hanya berharap bantuan PKH dari pemerintah. Uang itu ia sisihkan untuk kebutuhan makan minum hingga keperluan sekolah delapan cucunya. Fisiknya yang tak sempurna, tak membuat Yesi minder dalam pergaulan di lingkungan rumah maupun sekolah. Ia bahkan diperlakukan khusus di sekolahnya. 

“Jika ada apel atau olahraga, Yesi kami minta duduk di ruangan kelas sambil belajar,” ujar Kepala Sekolah SDN Bijaesahan, Dortiana Karice Mau. Untuk melindungi Yesi, pihak sekolah setiap hari memberi arahan ke semua pelajar agar memperlakukan Yesi dengan baik. 

Buktinya, hingga kini, Yesi rajin ke sekolah meski dengan fisik yang tak sempurna. Ia bahkan bermain layaknya anak-anak normal. Meski memiliki keterbatasan fisik, Yesi tergolong anak cerdas di sekolahnya. “Yesi itu anaknya pintar. Semua pelajaran atau tugas yang diberi, selalu ia kerjakan sendiri,” ujar dia. 

Melihat kondisi Yesi, pihak sekolah sempat berkoordinasi dengan dinas sosial agar Yesi disekolahkan di SLB. Tapi, niat baik itu ditolak kakek dan nenek Yesi. Mereka ingin, Yesi tetap bersama mereka meski hidup serba kesulitan.  “Yesi punya kembar dan kakeknya tidak mau mereka dipisahkan,” sebut dia.  Pihak sekolah berharap, ada pihak yang bisa membantu menyediakan kaki palsu untuk Yesi. 

Artikel ini juga telah tayang di Kompas.com 

Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

Admin 9/20/2020
Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

BlogPendidikan.net
- Berikut ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler seperti dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

1. Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah

2. Perencanaan pengelolaan dana BOS mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah

3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler

4. Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun

5. Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah

6. Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah

7. Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab  
- Anggota terdiri dari bendahara, satu orang dari unsur guru; satu orang dari unsur Komite Sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan 

8. Pengelolaan dana BOS Reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya 

9. Tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah yaitu 
- mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah 
- bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik 
- menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler 
- melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian 
- memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler 
- menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 
- melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 
- menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
- bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain 
- memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS Sebagai berikut:

Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan PPh Pasal 4 (2) atas belanja jasa obyek PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 4 (2) atau DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut melalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan kode jenis setoran (MAP)  411128  (untuk Jasa Konstruksi adalah 411128-409).
Untuk kewajiban Pasal 4 (2) dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Kewajiban PPh Pasal 21

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Tarif PPh Pasal 21

- Untuk PNS Golongan II ke bawah tidak dipotong PPh Pasal 21 
- Untuk PNS Golongan III dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 5 % dari nilai bruto 
- Untuk PNS Golongan IV dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 15 % dari nilai bruto 
- Untuk Pegawai tidak tetap non PNS (wiyata bakti atau pegawai honorer) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % dari nilai bruto jika nilainya diatas PTKP (per bulan).
- Untuk bukan pegawai (hanya menerima penghasilan sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x nilai bruto.
- Untuk bukan pegawai (yang menerima penghasilan lebih dari sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x ( dari nilai bruto – PTKP) dengan syarat yang bersangkutan telah mempunyai Nomor  Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  serta tidak memperoleh penghasilan lainnya apabila tidak memenuhi syarat maka dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % dari nilai bruto (penghasilan kena pajak kumulatif).

Tarif PPh Pasal 21 non final dikenakan sebesar 5 % + (20 % x 5 %) atau 6 % kepada penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP.

Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 21

- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 final : 411121-402
- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 non final : 411121-100

Untuk kewajiban PPh Pasal 21 apabila tidak pembayaran PPh Pasal 21 tidak perlu lapor kecuali Masa Pajak Desember tetap lapor SPT Masa PPh Pasal 21.

Kewajiban PPh Pasal 22

Untuk belanja barang yang dananya berasal dari BOS maka PPh Pasal 22 tidak dilakukan pemungutan dengan nilai transaksi berapapun.

Kewajiban PPh Pasal 23

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, apabila rekanan tidak mempunyai NPWP tarif pajak menjadi 2% + 2 % (atau 4 %) dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Dengan kode jenis setoran pajak (MAP) 411124-100.

Untuk kewajiban PPh Pasal 23 dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Sanksi administrasi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sanksi tidak setor PPN adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPN yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPN adalah sebesar Rp.500.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 21 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 21 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 23 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 23 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 4 (2) yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak. (*)

Untuk lebih lengkapnya, Berikut komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS >>> LIHAT DISINI

Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

Admin 9/11/2020
Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud menyatakan bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja telah diterima di sekolah. Kemendikbud pun berharap bantuan ini akan membantu operasional sekolah di daerah khusus dan sekolah berprestasi di masa pandemi ini.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, saat ini dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 telah disalurkan ke sekolah.


"Berarti uang itu sudah ada di rekening masing-masing sekolah yang telah disalurkan," katanya webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang disiarkan di streaming Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Kamis (10/9).

Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng inipun berharap, dan afirmasi untuk sekolah ini dapat dipergunakan dengan baik. Namun agar tepat sasaran dan juga tepat pemanfaatan maka diperlukan juga strategi pengawasan yang tepat agar dapat berjalan dengan baik.

Jumeri menuturkan, pemberian biaya pendidikan ini untuk melindungi dan memastikan hak semua anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. "Kemendikbud memberikan dana BOS di luar BOS reguler yang sudah ada yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja," katanya.

Jumeri menerangkan, pendanaan pendidikan melalui kedua BOS ini telah dilakukan sejak 2019. Menurut dia, BOS Afirmasi diberikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk sekolah di daerah khusus. Sedang BOS Kinerja sebagai penghargaan bagi sekolah yang telah meningkatkan mutu. (*)

Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja >>> LIHAT DISINI

Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

Admin 9/11/2020
Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, tidak akan menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) tahap ketiga pada September 2020 apabila sekolah tidak memenuhi syarat.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto mengatakan bahwa ada satu syarat yang wajib dipenuhi, yakni memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama pada Januari.

“Untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada September, sekolah diberikan satu persyaratan, sudah harus melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” ungkapnya dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, Kamis (10/9)..

Hingga saat ini, terdapat 9.567 sekolah yang belum melapor. Baru 7 persen SD di seluruh Indonesia yang melapor penggunaan dana BOS tahap pertama.

“Untuk SD dari 130.783 sekolah yang mendapatkan BOS reguler itu sudah 93 persen yang memberikan laporan. Untuk yang belum 9.657 atau ada 7 persen yang belum memberikan laporan,” imbuhnya.

Untuk jenjang pendidikan SMP, berjumlah 1.200 yang belum melapor kepada Kemendikbud. Sementara, yang telah melapor berjumlah 37 ribu sekolah. “SMP sudah 94 persen yang melapor. Yang belum sekitar 1.200 sekolah,” ungkap Sutanto.

Sedangkan untuk SMA, dari 12.681 sekolah tinggal 666 sekolah yang belum memberikan laporan. Dengan angka tersebut, terdapat 95 persen sekolah yang telah melapor.

“Sedangkan di SMK sudah melapor 13 ribu atau 93 persen. Di SLB sudah ada dua ribu yang melapor itu berarti sudah 95 persen,” pungkas Sutanto. (*)

Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

Admin 9/10/2020
Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

BlogPendidikan.net
- Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mewanti-wanti seluruh pihak yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak berpikiran untuk melakukan penyelewengan.

Chatarina mengingatkan pelaku penyelewengan pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan ancaman hukuman mati.

"Apalagi kalau misalkan anggaran 2020 pada masa Covid-19 ini digunakan untuk kepentingan pribadi, dan menjadi kasus korupsi. Maka sesuai dengan undang-undang bahwa ancamannya pada masa wabah bencana adalah ancaman mati," ungkap Chatarina dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Kinerja, Kamis (10/9/2020).


Menurut Chatarina, peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan dana BOS sangat penting. Dirinya meminta warga pendidikan untuk tidak melakukan penyelewengan.

Chatarina berharap tidak ada warga pendidikan yang mengalami perkara hukum akibat menyelewengkan dana BOS.

"Kita tentu saja tidak ingin ada kepala sekolah kita, atau guru-guru kita, atau dinas kita yang berhadapan dengan hukum. Apalagi saat ini kita kekurangan guru, kekurangan kepala sekolah," ucap Chatarina.

"Ya jadi saya sekali lagi mengetuk hati kepala sekolah, guru, komite sekolah dan dinas kita bersinergi untuk mengamankan penggunaan dana BOS ini," tambah Chatarina.

Mantan jaksa KPK ini menegaskan bahwa pemanfaatan dana BOS wajib dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya. Sehingga pelaku penyelewengan dana BOS dapat terancam hukuman pidana yang berat. Selain itu, dana BOS digunakan untuk peningkatan aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran.

"Jadi tolong ini sekali lagi kita berikhtiar karena kita harus bertanggung jawab atas setiap Rp1 dana BOS yang kita kelola," pungkas Chatarina. Seperti diketahui, Kemendikbud mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Kebijakan yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim  tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Artikel ini juga telah tayang di Tribunnews.com

Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

Admin 9/09/2020
Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

BlogPendidikan.net
- Kementerian Agama mengakui telah memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah-madrasah swasta yang berada dalam naungannya sebesar Rp 100.000 per siswa.

Terkait pemotongan anggaran tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI mengaku mendapat laporan berupa keluhan dari banyak pengelola madrasah swasta karena pemotongan dana BOS tersebut.


Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto merasa perlu mempertanyakan ihwal pemotongan dana BOS tersebut kepada Kementerian Agama.

Terlebih, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag sebelumnya berjanji tak akan memotong dana BOS karena adanya pandemi Covid-19.

Namun, janji tersebut ternyata berbeda dengan kenyataannya. Karena itulah, Yandri menilai Kementerian Agama telah berbohong dan ingkar janji.

"Janji saja dibohongin, gimana yang lain. Kami Komisi delapan enggak pernah setujui pemotongan itu," kata Yandri di sela-sela rapat kerja Komisi VIII dan Kementerian Agama pada Selasa, (8/9/2020).

Yandri mengatakan pemotongan dana BOS untuk madrasah-madrasah swasta mengusik rasa keadilan. Pasalnya, banyak siswa yang bersekolah di madrasah swasta anak dari keluarga miskin.


Menurutnya, madrasah-madrasah swasta saat dalam kondisi normal saja, sudah merasa kesulitan dalam membiayai operasionalnya. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, Yandri menyinggung soal anggaran untuk pendidikan Islam yang nilainya mencapai Rp 50 triliun.

"Tapi kenapa justru yang dipotong malah dana BOS untuk madrasah swasta," ujar Yandri.

"Ini sama saja kita tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ini mengusik rasa keadilan kita."

Lebih lanjut, Yandri membandingkannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana justru kementerian yang dimotori oleh Nadiem Makarim itu menambah dana BOS untuk biaya pendidikan selama pandemi Covid-19.


"Masa kita potong (dana) untuk siswa-siswa di kampung. Buat apa kita disumpah di sini, saya tidak bisa menerima ini," kata Yandri.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan awalnya memang pihaknya berjanji tak akan memotong dana BOS.

Namun setelah itu, kata dia, ada rapat-rapat di tingkat eselon I di Kementerian Agama yang berujung pada keputusan untuk memangkas dana BOS madrasah-madrasah swasta.

Menag Fachrul Razi kemudian meminta Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin untuk menjelaskan apa yang diprotes DPR terkait pemotongan dana BOS.

"Mungkin bisa Pak (Kamaruddin Amin) menjelaskannya," kata Fachrul Razi.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan ihwal pemotongan dana BOS madrasah swasta.

Ia mengatakan tak ada pilihan lain selain memotong dana BOS untuk madrasah swasta. Sebab, Kementerian Keuangan mengharuskan Kemenag memotong anggaran Rp 2,6 triliun lag.


Dari nilai tersebut, sebesar Rp 2,02 triliun di antaranya merupakan anggaran pendidikan.

Adapun anggaran Rp 50 triliun yng disinggung Yandri, Kamaruddin menambahkan, separuhnya digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Lebih lanjut, Kamarduddin beralasan ketika pihaknya berjanji tak memotong dana BOS, Keputusan Menteri Keuangan tentang pemotongan gaji ke-13 dan tunjangan kinerja belum ada.

"Setelah ada keputusan tersebut, kami tidak ada pilihan lain," kata Kamaruddin. (*)

Artikel ini juga telah tayang di kompas.tv

Alur Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Siswa Bantuan Pulsa Dari Kemendikbud

Admin 9/07/2020
Alur Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Siswa Bantuan Pulsa Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Peserta Didik (Siswa) digunakan untuk memastikan kebenaran nomor ponsel peserta didik sebagai data dasar dalam menyalurkan bantuan kuota internet. 

Kebenaran nomor ponsel peserta didik perlu dipastikan oleh Kepala Sekolah sehingga bantuan kuota internet dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19.

Baca Juga; Cara Melihat Bantuan Pulsa Data Sekolah dan Siswa Apakah Sudah Valid atau Belum

Berikut Alur Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Siswa Bantuan Pulsa Dari Kemendikbud:

1. Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel peserta didik. Data awal nomor ponsel peserta didik diambil dari cut off Dapodik 11 September 2020.

2. Pusdatin melakukan validasi nomor ponsel peserta didik.

3. Pusdatin melakukan rekapitulasi data dalam bentuk data dump file (meliputi: pd_id, tingkat_pendidikan, npsn, dan no_ponsel). Data dump file di simpan di server Pusdatin.

4. Provider menarik data dump file yang disiapkan Pusdatin untuk dipadankan dengan basis data pelanggan milik provider.

5. Provider melakukan pemadanan untuk memastikan nomor ponsel yang diterima dari Pusdatin dapat diisikan kuota internet. Nomor ponsel harus aktif, dan tidak boleh berada pada masa tenggang. Nomor ponsel yang tidak memenuhi ketentuan dikembalikan ke Pusdatin sebagai data residu.

6. Nomor ponsel dengan kategori data residu dikembalikan ke Pusdatin untuk selanjutnya diperbaiki kembali oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

7. Pusdatin menyajikan data ke dalam Dashboard verifikasi dan validasi nomor ponsel pada laman https://vervalpdnew.data.kemdikbud.go.id/vervalponsel/.
*Jika status record nomor ponsel tidak valid, maka satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan data nomor ponsel peserta didik.
*Jika status record nomor ponsel valid, maka satuan pendidikan dapat mencetak SPTJM.

8. Satuan Pendidikan mencetak dan memeriksa kebenaran data di SPTJM hasil verifikasi dan validasi provider.

9. Satuan Pendidikan mengunggah hasil pindai SPTJM yang sudah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan diatas materai dan sudah dibubuhi stampel satuan pendidikan.

10. Pusdatin mengirimkan data valid berdasarkan SPTJM kepada Provider sehingga Provider dapat mengirimkan bantuan kuota internet kepada peserta didik dan guru.

11. Provider mengisikan kuota internet ke nomor ponsel individu peserta didik dan guru setelah SPTJM disetujui Pusdatin.
* Provider merekapitulasi pengiriman kuota internet dengan status berhasil jika kuota internet berhasil dikirimkan.
* Provider merekapitulasi pengiriman kuota internet dengan status tidak berhasil jika kuota internet tidak berhasil dikirimkan kemudian mengirimkan data ke Pusdatin untuk diperbaiki oleh satuan pendidikan.

12. Provider melaporkan hasil pengisian kuota internet ke Pusdatin.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi.

Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

Admin 9/06/2020
Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

BlogPendidikan.net
- Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Maman Fathurrahman mengatakan kurikulum baru mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 mendatang.

"Ada rencana kurikulum baru launching sekitar Maret 2021, dan mulai implementasi tahun ajaran baru 2021/2022," ungkapnya, Jumat (4/9).

Kurikulum baru, katanya, bakal diterapkan secara bertahap di sekolah penggerak dan sekolah umum yang berminat menerapkan. Implementasinya juga dilakukan di beberapa jenjang terlebih dahulu, seperti siswa kelas 1, 4, 7 dan 10.


Sekolah penggerak adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah lulusan program guru penggerak dan memiliki guru penggerak dengan jumlah banyak. Guru penggerak sendiri merupakan program pelatihan guru milik Kemendikbud yang bertujuan mencari guru yang memiliki potensi berinovasi.

Kurikulum 2013, kata Maman, bakal tetap diberlakukan sebagai pilihan jika sekolah belum berkenan merubah cara belajar-mengajar. Ia menjelaskan kedua kurikulum seyogyanya memiliki tujuan serta struktur yang sama.

Ia mengatakan yang berbeda dari kurikulum baru adalah penerapan konsep merdeka belajar di satuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum baru akan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan tiap sekolah dan siswa.

"Akan ada banyak pilihan atau kebebasan untuk implementasi. Dan satuan pendidikan dapat menggunakan yang disiapkan pemerintah atau mengembangkan sesuai karakteristik visi dan misi sekolah," katanya.

Pada kurikulum baru, katanya, bakal tersedia beragam pilihan buku dan modul yang bakal menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa di sekolah.


Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bakal menguji coba kurikulum baru tahun 2021. Kurikulum ini bakal menginstruksi guru mengajar sesuai kemampuan siswa.

"Tidak diseragamkan kompetensinya, tapi diberi kemerdekaan guru mengajar di level yang tepat untuk anaknya. Anak tidak belajar kalau terlalu gampang, anak tidak belajar kalau terlalu sulit," katanya di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/9).

Sumber: CNNIndonesia.com

Update Terbaru Mendikbud Tentang Sekolah Tatap Muka

Admin 9/06/2020
Update Terbaru Mendikbud Tentang Sekolah Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala daerah, kemarin. Rakor bertujuan untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik di daerah.

"Prinsip kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19," kata Nadiem, seperti dikutip keterangan resmi, Jumat (4/9/2020).


Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19, seperti Revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020, untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini.

Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.

"Kemendikbud juga melakukan inisiatif membantu mengatasi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh," ujar Nadiem.

Pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

"Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan," kata Nadiem.

Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam revisi SKB Empat Menteri dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut. Sementara untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.


"Selain itu, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan," ujar Nadiem.

"Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali."

Agar kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 terlaksana dengan baik di daerah, Mendagri mengimbau kepada pemerintah daerah untuk memastikan sekolah yang sudah pembelajaran tatap muka (PTM) di zona merah dan zona oranye untuk kembali belajar dari rumah.

Untuk zona hijau dan kuning, Tito meminta pemda mempersiapkan dana untuk membantu sekolah memenuhi protokol kesehatan yang terdapat di daftar periksa kesiapan pembelajaran dan mengawal implementasinya.


Pada kesempatan itu, Tito juga mengimbau kepada pemda untuk memberikan pemahaman bahwa kurikulum darurat dan modul pembelajaran tersedia dan dapat digunakan, akselerasi testing populasi di daerah untuk memenuhi standar minimal jumlah tes (1 orang per 1,000 penduduk setiap minggu untuk semua daerah) sehingga peta risiko zonasi lebih akurat.

"Saya meminta pemda untuk mengingatkan sekolah memastikan pengisian nomor handphone siswa di dapodik untuk menerima bantuan penyediaan kuota," kata Tito.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan dan bantuan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Pemerintah daerah daerah dapat membantu membiayai pemenuhan kebutuhan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka seperti sarana sanitasi dan kebersihan, pengukur suhu tubuh tembak, dan masker. Pemda diimbau untuk memastikan dan mengawasi implementasi SKB di sekolah," ujar Tito.

Sumber; www.cnbcindonesia.com

Mendikbud: Sekolah Yang Telah Meleksanakan Belajar Tatap Muka, Wajib Melaksanakan PJJ

Admin 9/03/2020

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyebut sekolah yang sudah diizinkan menggelar pembelajaran secara tatap muka masih diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ.

"Berarti sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka itu harus ada PJJ dan jangan sekolah tatap muka doang? Itu benar jawabannya," kata Mendikbud Nadiem dalam Rapat Koordinasi dengan Para Kepala Daerah, Rabu (2/9).

Meski sekolah diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka, namun dalam ketentuannya hanya diizinkan 50 persen saja. Artinya pembelajaran tatap muka harus digelar secara bergilir.

"Sehingga mau tidak mau semua sekolah yang melakukan tatap muka itu adalah sekolah yang melakukan hybrid model (pembelajaran). Anak itu giliran masuk, tidak masuk jadi ada shifting atau rotasi bagi para peserta didik," jelas Nadiem.

PJJ juga digunakan untuk memenuhi hak siswa yang tak berkenan mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut Nadiem, itu merupakan hak siswa dan orang tua jika tak menghendaki pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut Nadiem, mereka yang tidak dibolehkan belajar ke sekolah tak mendapatkan sanksi akademik.

"Banyak yang menanyakan nih apa nih maksudnya kalau anak tuh di dalam sekolah sudah mulai tatap muka tapi orang tuanya tak mengizinkan, bagaimana anak itu belajar? Ya dia belajar mengikuti pola PJJ," papar Nadiem.

Nadiem menyebut pola campuran ini tak akan merepotkan sekolah jika dibanding PJJ secara penuh. Pasalnya, jika pembelajaran dilakukan secara utuh melalui PJJ, maka guru maupun para peserta didik dihadapkan pada beragam kendala.

"Karena kesulitan melakukan PJJ yang 100 persen di rumah, dan biaya kuota, sinyal yang tak reliable guru-guru di sekolah pasti akan menyambut baik bahwa anak itu bisa masuk sekolah paling tidak 50 persen," katanya. (*)

Kemendikbud Percepat Penyaluran Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020, Namun Masih Banyak Sekolah Belum Memenuhi Syarat

Admin 9/02/2020
Kemendikbud Percepat Penyaluran Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020, Namun Masih Banyak Sekolah Belum Memenuhi Syarat

BlogPendidikan.net
- Dalam rangka Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah akan menyelenggarakan seri webinar. 

Materi yang dibahas dalam webinar itu berkaitan dengan Kebijakan Penggunaan Dana BOS adaptasi masa Pandemi Covid-19 dan persiapan penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020. Adapun narasumber utamanya adalah Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.


Webinar ini menjadi hal penting yang perlu digelar Kemendikbud karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BOS, sesuai dengan Permendikbud No 8 Tahun 2020. 

Untuk diingatkan kembali, syarat dan kriteria sekolah penerima BOS antara lain:

1. Terdaftar pada DAPODIK saat batas cut off dilakukan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020
2. Memiliki NPSN
3. Memiliki izin operasional yang aktif
4. Melakukan pelaporan penggunaan dana BOS Tahap I

Selain materi di atas, akan ada sesi khusus kaitannya dengan percepatan penyaluran dana BOS Reguler dan bagaimana strategi penggunaan dana BOS, agar tetap optimal di masa pandemi Covid-19. Untuk menjelaskan materi itu, akan hadir narasumber yang ahli di bidangnya, seperti dari Tim Dapodikdasmen, Tim Pelaporan BOS Online, Tim Pusdatin, dan Tim BOS Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.

Banyak sekali permasalahan yang dihadapi sekolah terutama dalam mengimplementasikan penggunaan dana BOS. Juknis telah menjelaskan bahwa sekolah diberikan fleksibilitas setinggi-tingginya dalam melakukan perencanaan sesuai kebutuhan.


Akan tetapi masih banyak sekolah yang masih ragu dalam merealisasikan dana BOS untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dengan digelarnya webinar ini, diharapkan mampu mendongkrak sekolah untuk melakukan sinkronisasi data Dapodik, melengkapi pelaporan dan melengkapi izin operasional sebelum batas waktu yang telah ditentukan, serta penggunaan dana BOS dapat terealisasi secara bijak dan optimal. (*)

Ayah - Bunda, Begini Syarat Mendapatkan KIP dan Cara Mencairkan Dana PIP

Admin 8/27/2020
Ayah - Bunda, Begini Syarat Mendapatkan KIP dan Cara Mencairkan Dana PIP

BlogPendidikan.net
- Dalam rangka meningkatkan dan menaikkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia mengupayakannya melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Penyaluran dana bantuan PIP dilakukan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar ( KIP). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui laman Sahabat Keluarga Kemendikbud mengimbau agar orangtua siswa mewaspadai berita bohong terkait pendaftaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tersebar di jejaring WhatsApp (WA). 

Dalam sebuah pesan berantai, disebutkan bahwa siswa bisa mendaftarkan KIP melalui link yang tertera dalam pesan tersebut. "Bagi yang punya putra putri SD, SMP, SMA/K ingin mengajukan program Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar, silakan mengisi link di bawah ini. Ditunggu sampai tanggal 25 Agustus 2020. Tks," tulis pesan tersebut.


Pesan itu juga meminta orangtua siswa mengisi data diri serta sekolah. Termasuk tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, alamat, sampai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbud Abdul Kahar mengatakan bahwa itu bukanlah link resmi Kemendikbud. 

"Alamat yang ditunjuk untuk pendaftaran itu bukan dari kami," papar Abdul seperti dilansir dari laman Sahabat Keluarga Kemendikbud, Rabu (26/8/2020). Abdul menjelaskan, pendaftaran KIP Kuliah tidak dilakukan oleh siswa secara langsung, tetapi oleh satuan pendidikan tempat siswa bersekolah. "Data ini juga harus divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk jenjang pendidikan dasar. Sedangkan jenjang pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan Provinsi," tuturnya.


Tujuan diadakannya KIP, kata dia, adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program ini berupa bantuan tunai pendidikan kepada anak sekolah usia 6-21 tahun. Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dana KIP dapat digunakan oleh peserta didik untuk membantu biaya pribadinya, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku, biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi. 

Dijelaskan lebih lanjut, ada tiga bentuk besaran dana KIP ini sesuai tingkatan pendidikan yang sedang ditempuh peserta didik, yakni:

* Peserta Didik SD/MI/ Paket A mendapatkan Rp 450.000 per tahun 
* Peserta Didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750.000 per tahun 
* Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp 1.000.000 per tahun

Dikutip dari kompas.com menjelaskan beberapa syarat dan alur untuk mendapatkan KIP dan bgaimana cara mencairkan dana KIP

Syarat dan alur mendapatkan KIP 

Siswa penerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) hanya berhak mendapatkan satu buah KIP. 

Untuk bisa mendapatkan KIP ada beberapa berkas yang perlu disiapkan, yakni:

* Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 
* Kartu Keluarga (KK) 
* Akta Kelahiran 
* Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW setempat
* Rapor hasil belajar siswa 
* Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah. 

Mekanismenya, siswa mendaftar dengan membawa KKS milik orang tua ke lembaga pendidikan terdekat (dinas pendidikan) atau bisa juga dengan melapor langsung ke pihak sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 

Jika tidak memiliki KKS bisa juga dengan membawa SKTM.

Selanjutnya, sekolah/madrasah/ SKB/PKBM atau LKP akan mencatat data siswa yang selanjutnya dikirimkan atau diusulkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat. Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat tersebut kemudian mendaftarkan calon siswa ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 


Sekolah yang sudah berada dalam naungan Kemendikbud wajib memasukkan data calon penerima KIP dalam Dapodik. Jika siswa lolos seleksi, selanjutnya KIP akan dikirimkan ke alamat siswa yang sudah mendaftar tadi atau bisa dikirimkan ke sekolah untuk kemudian diberikan kepada siswa yang bersangkutan. 

Pemerintah berharap dengan hadirnya PIP tidak ada lagi siswa yang putus sekolah, serta dapat menarik kembali siswa yang sempat putus sekolah. 

Cara Mencairkan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)
 
1. Siswa atau orang tua siswa melaporkan nomor KIP ke Sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 
2. Selanjutnya sekolah memasukkan nomor KIP peserta didik ke layanan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, sementara untuk lembaga lain harus mengusulkan pengesahan ke Dinas Pendidikan setempat. 
3. Dinas Pendidikan setempat akan menerima data usulan dari lembaga terkait. 
4. Data akan kembali diproses mereka untuk selanjutnya diverifikasi oleh Direktorat Teknis Kemendikbud. 
5. Lembaga penyalur dana akan menerima instruksi untuk membuat rekening PIP siswa dan menyalurkan dana bila daftar penerima PIP telah disetujui. 
6. Lembaga penyalur dana bersama Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sang penerima manfaat dana PIP yang ditujukan kepada Sekolah/SKB/PKPM/LKP. 
7. Lembaga pendidikan tersebut selanjutnya akan menginformasikan kepada siswa atau orang tua siswa bahwa dana siap dicairkan. 
8. Lembaga pendidikan akan membuat surat keterangan pencairan dana PIP sebagai pelengkap persyaratan peserta. 
9. Siswa atau orang tua siswa selanjutnya membawa surat keterangan tersebut dan persyaratan lain untuk mengambil dana PIP di lembaga resmi. 

Selain memiliki KIP, ada juga syarat dan cara mencairkan dana Program Indonesia Pintar tanpa kartu, dengan cara mendaftarkan lebih dulu sebagai penerima calon PIP ke sekolah dengan syarat memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau berasal dari keluarga tidak mampu.

Artikel ini juga telah tayang di Kompas.com

Berikut Cara Aktivasi Kuota Gratis 30 GB Telkomsel dan Paket Internet Murah 10 GB Untuk Google Classroom

Admin 8/26/2020
Berikut Cara Aktivasi Kuota Gratis 30 GB Telkomsel dan Paket Internet Murah 10 GB Untuk Google Classroom

BlogPendidikan.net
- Selain Kode Promo Paket Internet Murah Belajar Online 10GB Cuma Rp 10, kini  ada Promo Telkomsel Bonus Kuota, XL Axiata 30GB Cuma Rp 30 Ribu & Indosat Ooredoo lengkap denga cara aktivasi Kuota Gratis 30GB untuk akses Google Classroom atau Google Meet?

Selama ini provider di Indonesia menggeber Paket Internet Murah untuk Belajar Online, Kuota Gratis atau Bonus Kuota hingga Paket Internet Gratis. Mulai program Promo Telkomsel, XL Axiata hingga Kuota Internet Murah Indosat Ooredoo.

Beragam Promo Telkomsel dan Paket Internet Murah dan Kuota Gratis dari Telkomsel, Indosat Ooredoo dan XL Axiata tersedia lewat pilihan di antara Kode Promo dan diakses di luar MyTelkomsel.


Daftar kode promo paket kuota internet murah pun disediakan untuk memberikan layanan terbaik pada pengguna internet. Bentuknya pun beragam, mulai program Promo Telkomsel, XL Axiata hingga Indosat Ooredoo.

Telkomsel punya kuota belajar 10 GB yang dibanderol cuma Rp 10. Paket internet ini bisa buat akses layanan Ilmupedia dan Conference. Seperti Rumah Belajar, Zenius, Quipper, Udemy, Duolingo, Sekolah.mu, Cakap, Bahaso, Cambridge, AyoBlajar dan Zoom.

Kemudian CloudX, UMeetMe, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet, Google Classroom, dan ratusan e-learning kampus/sekolah.

Paket internet Telkomsel yang berupa kuota belajar ini adalah layanan kuota gabungan antara ilmupedia dan Conference.

Paket internet ini dapat digunakan untuk mengakses aplikasi atau website edukasi dalam proses belajar mengajar siswa dan guru.

Paket khusus pembelajaran yang hanya berlaku pada kartu perdana bertanda Kuota Belajar, dengan detail sebagai berikut:

Paket hanya berlaku untuk kartu perdana bertanda Kuota Belajar.

Paket hanya dapat digunakan sekali (pelanggan yang sudah membeli paket 10 GB ilmupedia Rp10 tidak dapat membeli paket ini). Paket internet berlaku untuk 30 hari.


Kuota Belajar 10 GB dapat digunakan untuk mengakses layanan ilmupedia dan Conference Telkomsel. Periode program berlaku dari tanggal 21 Agustus s.d. 31 Desember 2020.

Anda dapat menikmati layanan Kuota Belajar yang terdapat pada paket Kartu Perdana InternetMax, UnlimitedMax, dan paket OMG dengan tambahan Kuota Belajar 30GB.

Paket Internet 10 GB Kuota Belajar Rp 10 bisa anda dapatkan di MyTelkomsel atau UMB *363*844#.

Kartu Perdana 10 GB Kuota Belajar Rp 10 (hanya berlaku untuk kartu perdana bertanda Kuota Belajar). Paket Renewal 11 GB (Kuota Internet 500MB + Kuota Chat 500MB + Kuota Belajar 10GB) Rp5.000 (berlaku untuk sekali pembelian dan dapat diaktifkan oleh nomor kartu perdana bertanda Kuota Belajar).

Paket pada kartu perdana InternetMax, UnlimitedMax, dan Paket Internet OMG! dengan tambahan Kuota Belajar sebesar 30GB.

Apa yang dimaksud dengan tambahan Kuota Belajar 30 GB?

Pelanggan dapat menikmati tambahan Kuota Belajar Online 30GB pada paket Kartu Perdana InternetMax, UnlimitedMax, dan paket OMG! Promo ini berlaku mulai tanggal 28 Agustus s.d. 31 Desember 2020.

Masa aktif tambahan Kuota Belajar 30GB akan mengikuti masa aktif paket yang diaktivasi sebelumnya. Apakah terdapat batasan waktu atau lokasi untuk membeli dan menggunakan paket Kartu Perdana InternetMax, UnlimitedMax, dan paket OMG! yang memiliki Kuota Belajar 30GB?

Pembelian paket dapat dilakukan selama 24 jam. Paket dapat dikonsumsi selama 30 hari. Pembelian paket dapat dilakukan berkali-kali selama 6 bulan.

Pembelian paket Kartu Perdana InternetMax, UnlimitedMax, dan paket OMG! hanya dapat dilakukan di kota-kota tertentu yang terdapat promo terkait.

Bagaimana cara memastikan aktivasi paket telah berhasil?

Pelanggan dapat menggunakan paket setelah menerima SMS notifikasi pembelian paket internet, sedangkan sisa kuota dapat dicek melalui:

Menu “Cek Status” di *363#.
Menu “Cek Kuota Internet” di *888#.
Menu “Status” di aplikasi MyTelkomsel.

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id

Baru Satu Sekolah Saja, Sudah 8 Guru Terpapar Virus CRONA

Admin 8/20/2020
Baru Satu Sekolah saja, Sudah 8 Guru Terpapar Virus CRONA

BlogPendidikan.net
- Kasus Covid-19 di Kalimantan Barat bertambah 15 kasus, Kamis (20/8/2020). Dari 15 kasus tersebut, delapan di antaranya merupakan guru di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Total sampai saat ini ada 10 guru yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan semuanya berada di Kabupaten Mempawah. 

"Mempawah potensi jadi zona merah. Bilang ke ibu bupati, baru satu sekolah saja sudah delapan orang positif dan itu guru," kata Kapala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harisson kepada wartawan, Kamis.


Untuk itu Harisson meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak lengah dan terus melakukan testing, tracing, dan sosialisasi protokol kesehatan Covid-19. Selain kasus positif, juga ada 14 orang dinyatakan sembuh.

Mereka masing-masing berasal dari Kabupaten Landak berjumlah enam orang, Kabupaten Ketapang tiga orang, Kota Pontianak tiga orang; Kabupaten Kapuas Hulu satu orang, dan Kabupaten Kubu Raya satu orang. 


"Kemudian ada 105 orang yang hasil uji swabnya negatif," ujar Harisson. Sampai dengan Kamis, di Kalbar terdapat 471 kasus positif Covid-19. Dari angka itu, 424 orang dinyatakan sembuh, enam meninggal, dan sisanya masih menjalani perawatan. "Tingkat kesembuhan 90,02 persen," ujar Harisson.

Artikel ini juga telah tayang di Kompas.com

Kemendikbud Menyebutkan, Siswa Dari Keluarga Miskin Paling Terdampak Selama Penutupan Sekolah

Admin 8/19/2020

BlogPendidikan.net
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno menyampaikan bahwa siswa dari keluarga miskin merupakan pihak paling terdampak dari dihentikannya pembelajaran tatap muka di sekolah selama pandemi Covid-19.

"Itu sangat jauh berbahaya dari yang kita pikirkan. Penutupan sekolah beberapa bulan saja penurunan kompetensi langsung drastis. Dan yang paling menderita adalah yang paling miskin, karena mereka paling terhambat dan paling rentan dari segi apapun," ujar Totok dalam rilis survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), Selasa (18/8/2020).

Tatkala kembali masuk sekolah pun, kata Totok kemampuan belajar mereka juga akan menurun dan menciptakan gap yang makin besar.

"Ketika masuk sekolah lagi, bukannya naik malah yang ketinggalan ini tidak kunjung naik sehingga ada gap makin besar," jelasnya.

Hal ini, kata dia, wajar saja terjadi pasalnya siswa dari keluarga miskin tak punya banyak sumber daya untuk melakukan pembelajaran daring. Kendati Kemendikbud sudah mengakalinya dengan berbagai cara.

"Dengan segala upaya kita menolong dengan berbagai kebijakan, TVRI, modul, relaksasi BOS, relaksasi kurikulum, tapi tetap ada kantong tertentu yang memerlukan kebijakan khusus," ucapnya.

Mencoba Buka Sekolah Kembali

Oleh karenanya, pemerintah mencoba untuk kembali mengizinkan sekolah yang berada di zona kuning dan hijau untuk kembali menggelar belajar tatap muka. Meskipun diakui Totok hal itu bukanlah perkara yang mudah.

"Ketika membolehkan tatap muka untuk (zona) hijau dan kuning, ini bukan keputusan yang ringan. Itu mengikuti Gugus Tugas, bahwa kuning pun boleh.

Tetapi ini ada syarat lainnya (harus) pemda oke, sekolah oke membuka, komite sekolah oke, orangtua oke untuk anaknya masuk. Jadi kalau satu saja tidak oke ini batal. Plus segala macam check list protokol kesehatan yang harus dipenuhi," tutupnya.

Baru Sehari Belajar Tatap Muka, 3 Sekolah Tutup Lagi, 6 Guru Terpapar CORONA

Admin 8/15/2020
Baru Sehari Belajar Tatap Muka, 3 Sekolah Tutup Lagi, 6 Guru Terpapar CORONA

BlogPendidikan.net
- Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menutup kembali sekolah tingkat menengah pertama setelah satu hari belajar secara tatap muka.

Kebijakan penutupan kembali terpaksa diambil Pemerintah Kota Padang Panjang, menyusul ditemukannya kasus baru Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, M. Ali Thabrani, berdasarkan informasi dari Gugus Tugas COVID-19 Sumatera Barat, ada enam warga Padang Panjang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keenamnya adalah guru sekolah dengan rincian, empat guru SMPN 4 dan dua guru SMPN 3 Kota Padang Panjang.


Keenam guru itu diketahui positif COVID-19 setelah pengambilan swab pada sekolah SMP sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan.

"Enam orang guru ini diketahui positif dari hasil swab tes gelombang kedua. Di SMPN 4 Kota Padang Panjang terkonfirmasi positif satu guru perempuan dan tiga guru laki-laki. Sedangkan yang dari SMPN 3 Kota Padang Panjang terdapat dua orang yang positif. Mereka adalah mahasiswa praktik lapangan yang berasal dari UNP," ujar M. Ali Thabrani, Jumat, 14 Agustus 2020.

Menurut Ali, guru perempuan yang dimaksud setelah menjalani swab tes belum pernah masuk ke kelas untuk mengajar ataupun bertatap muka dengan pelajar. Sementara tiga orang laki-laki yang dimaksud terdiri dari, satu guru perpustakaan dan dua guru mata pelajaran.

"Dua orang guru mata pelajaran ini sudah pernah masuk kelas dan bertatap muka dengan para siswa, namun tidak kontak erat dengan siswa-siswi. Karena sekolah memberlakukan peraturan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Ali. 

Saat ini, keenam orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu menjalani perawatan isolasi di RSUD Kota Padang Panjang.

Sebagai langkah pencegahan lanjutan, kata Ali, maka kegiatan belajar tatap muka di SMPN 4, SMPN 3, dan SMPN 2 Kota Padang Panjang untuk sementara waktu dihentikan. SMPN 2 sebelumnya digunakan sebagai tempat tes swab.

Sementara itu, SMPN 1, SMPN 5, SMPN 6 Padang Panjang dan SMP swasta lainnya, tetap melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka seperti yang direncanakan, dengan 50 persen melalui daring dan 50 persen melalui luring..

"Kami berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan. Kita berharap proses pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai keinginan kita semua," tuturnya. (*)

Artikel ini juga telah tayang di viva.co.id