Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts
Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts

Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan, Cek Jadwalnya

Admin 3/28/2021
Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan.

Kabar gembira untuk para guru. Penantian panjang guru soal Tunjangan Profesi guru (TPG) atau sertifikasi guru segera terjawab. Seperti diketahui tunjangan sertifikasi guru triwulan IV 2020 untuk bulan Desember belum cair.

Harusnya guru menerima 3 kali, namun hanya dua kali yakni Oktober dan November 2020. Sementara Desember belum ditransfer.

Lantas kapan dicairkan?

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kotamobagu, Sulawesi Utara, Kusnadi mengatakan tunjangan sertifikasi guru bulan Desember sedang menunggu SK Dirjen yang akan diterbitkan," kata Kusnadi.

Sementara untuk tunjangan sertifikasi triwulan 1 tahun 2021 juga sedang dalam pengurusan oleh masing-masing guru.

"Jika SK Dirjen telah diterbitkan maka guru penerima dana sertifikasi sudah bisa melengkapi dokumen terkait pencairan. Insyaallah dana sertifikasi bulan Desember dan triwulan 1 tahun 2021 akan cair bersamaan," ujarnya.

Sekedar diketahui, sertifikasi Desember akan dibayarkan melalui mekanisme Carry Over atau dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi data penerima.

Keputusan ini merupakan hasil rekonsiliasi data tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan dana tambahan penghasilan TA 2020 yang dilaksanakan tanggal 24-27 November 2020 di Bandung Jawa Barat.

"Ada 4 poin dalam surat pemberitahuan tersebut yakni poin pertama dan kedua menjelaskan soal alokasi dana tunjangan profesi guru tahun anggaran 2020 sesuai Perpres nomor 78 tahun 2019. Dari alokasi dana tersebut dilakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 sesuai Perpres nomor 54 tahun 2020." kata Kadis Pendidikan Kotamobagu, Sulawesi Utara Rukmi Simbala saat dikonfirmasi Kamis 31 Desember 2020.

Pada rekonsiliasi di Bandung tersebut juga dijelaskan jika pembayaran tunjangan profesi guru ada 3 komponen kelompok pembentuk yaitu jumlah guru penerima, jumlah gaji pokok diterima dan jumlah bulan yang diterima. Komponen yang bisa dilakukan pengurangan apabila dana tidak mencukupi adalah jumlah bulan diterima.

"Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih kurang (minus) antara jumlah alokasi tahun 2020 ditambah dimpa tahun 2019 dan kebutuhan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2020, sehingga untuk pembayaran tunjangan profesi guru pada triwulan IV tahun 2020 hanya dibayarkan 2 bulan (Oktober-November) sedangkan bulan Desember 2020 akan dilaporkan sebagai kurang bayar dan akan dilakukan mekanisme carry over yaitu dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi penerima," jelasnya.

Sementara untuk 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membidik sertifikasi 10.000 guru dan tenaga kependidikan pada 2021.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku, pelaksanaan sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Maka dari itu, proses sertifikasi akan terus berjalan di tahun ini. "Target kami peningkatan kesejahteraan. Makanya, kami pastikan sertifikasi guru dan tenaga pendidikan terus jalan," ucap Nadiem.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menyebutkan, ada 33.873 guru yang telah melakukan sertifikasi pada 2020. Menurut Iwan, guru yang melakukan sertifikasi pada tahun lalu khusus bagi guru dalam jabatan.

"Sedangkan prajabatan juga sedang berjalan hingga saat ini, dan akan terus dilanjutkan," ungkap Iwan.

Setiap Hari Guru Mendengarkan Pernyataan Meresahkan Dari Kemendikbud

Admin 2/02/2021
Setiap Hari Guru Mendengarkan Pernyataan Meresahkan Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi mengungkapkan, nyaris setiap hari para guru terpaksa mendengarkan pernyataan yang meresahkan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Padahal, kata dia, situasi pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang berat dan menjadi tantangan sendiri termasuk bagi dunia pendidikan. Itu sebab Unifah meminta agar pihak Kemendikbud tak lagi melontarkan pernyataan yang membuat guru tidak nyaman.

Beberapa informasi merisaukan itu dicontohkan Unifah, di antaranya soal pemberian tunjangan profesi guru dan rekrutmen guru untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Sering sekali guru jadikan beban, bahkan hampir setiap hari mendengar pernyataan yang tidak nyaman dari Kemendikbud. Misalnya, ada tunjangan profesi guru hanya dibayarkan pada guru yang berprestasi," ungkap Unifah dalam FGD Peta Jalan Pendidikan yang digelar secara daring seperti dikutip Antara, Selasa (2/2).

"Meskipun dibantah, banyak sekali pernyataan yang meresahkan para guru," sambung dia lagi.

Seharusnya, menurut Unifah, Kemendikbud fokus menyusun mekanisme agar pembelajaran berlangsung efektif di tengah situasi sulit seperti ini. Itu sebab ia kembali mengingatkan Kemendikbud untuk tidak membuat pernyataan kontroversial dan meresahkan para guru.

PGRI dalam waktu dekat akan merancang buku aktivitas yang membantu kegiatan belajar para guru dan siswa, Meski dengan situasi yang serba terbatas, Unifah memastikan PGRI tetap mengabdi dan mengupayakan agar kompetensi guru kian meningkat.

"Jangan dibilang kalau guru itu penting, tapi ada pernyataan yang bikin resah. Tolonglah guru diberikan ketenangan. Termasuk guru-guru Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) yang tunjangan sertifikasinya dicabut," kata Unifah.

Dia pun mengatakan, memang guru Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) mengajar di sekolah kerja sama akan tetapi para guru tersebut juga mempunyai keluarga. Lagi pula para guru menurut Unifah juga bekerja demi mencerdaskan anak-anak bangsa.

"Begitu juga perekrutan guru CPNS, yang tanpa persetujuan DPR, dikatakan akan dihilangkan. Dampaknya kemana-mana, karena anak-anak muda kita tidak akan tertarik lagi menjadi guru," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Unifah meminta agar Kemendikbud melibatkan pesantren dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, dan juga melakukan pembinaan pada Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK).

Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG

Admin 1/29/2021
Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG

BlogPendidikan.net
- Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tunjangan profesi guru (TPG) akan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan peta jalan 2020-2035.

Artinya, pemerintah tidak akan menghilangkan TPG yang merupakan perintah undang-undang. Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengungkapkan, terobosan Merdeka Belajar dirancang untuk menghadirkan yang terbaik bagi guru dan siswa.

"Kemendikbud tetap mengeluarkan kebijakan tunjangan profesi guru sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," kata Totok kepada JPNN.com, Kamis (28/1).

Dia menambahkan, TPG akan diberikan bagi guru yang memenuhi beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. 

Pernyataan Totok ini menyikapi kegelisahan para guru usai rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan pejabat eselon I Kemendikbud, membahas peta jalan pendidikan 2020-2035 pada Rabu, 27 Januari 2021. 

"Apa yang disampaikan di RDP kemarin (27/1) bikin guru-guru resah. Banyak yang khawatir kalau pemerintah menghilangkan TPG bagi guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik (serdik)," kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim (JPNN.com). 

Dia menegaskan, UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan TPG, sebagai bentuk penghargaan negara terhadap profesi dan profesionalitasnya. 

Pemerintah, kata Satriwan, berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, faktanya guru-guru banyak yang belum mencapai kesejahteraan ini.

Selain itu, pemerintah wajib meningkatkan kompetensi guru melalui training-training yang dikelola pemerintah atau daerah dan organisasi guru serta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). "Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagaimana perintah UU Guru dan Dosen, PP Guru, dan Permendikbud No. 10/2017," tegasnya. 

Bukan hanya itu, lanjut Satriwan, pemerintah wajib memberikan apresiasi terhadap kinerja guru yang bentuknya bermacam-macam: tunjangan kinerja (biasanya dari Pemda), promosi jabatan, dan lainnya. 

"Nah semuanya itu masih menjadi PR besar kita saat ini. Jadi pemerintah harus memberikan ketenangan kepada guru agar mereka fokus bekerja," pungkas Satriwan.

Tunjangan Profesi Hanya Untuk Guru Berprestasi

Admin 1/28/2021
Tunjangan Profesi Hanya Untuk Guru Berprestasi

BlogPendidikan.net
- Tunjangan profesi diharapkan mampu memicu semangat guru untuk terus mengembangkan dirinya dalam memberikan pengajaran terbaik kepada para murid. Sayangnya, Bank Dunia menyebutkan bahwa tunjangan profesi guru belum memberikan dampak terhadap peningkatan output kompetensi peserta didik.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara daring. Sebab, ia menilai tunjangan belum memberikan dampak positif pada hasil belajar anak didik.

Peningkatan kualitas guru ini akan diutamakan agar proses pembelajaran yang efektif dapat terjadi di ruang kelas. Saat ini, kata dia pembelajaran masih hanya satu arah, itu tentu tidak efektif.

“(Pendidikan) Indonesia termasuk irit dalam percakapan. Ini menunjukkan interaksi verbal hubungan argumentasi dialog diskusi Indonesia termasuk rendah dibanding negara lain,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk memberikan tunjangan hanya kepada guru yang berprestasi. Sebab, tidak adil kepada anak didik yang tak mendapatkan pengajaran yang baik.

“Untuk merespons bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpangruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa berkualitas, dikaitkan dengan kinerja,” tegasnya.

Source; fajar.co.id

Kemendikbud: Kedepan Tunjangan Profesi Hanya Diberikan Kepada Guru Berpsrestasi dan Berkompeten

Admin 1/28/2021
Kemendikbud: Kedepan Tunjangan Profesi Hanya Diberikan Kepada Guru Berpsrestasi dan Berkompeten

BlogPendidikan.net
- Tunjangan profesi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Namun temuan Bank Dunia menyebut bahwa tunjangan profesi guru belum berdampak pada peningkatan hasil belajar anak.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno. Menurut Totok hal itu belum terlihat secara nyata pada hasil belajar anak.

"Nah terkait dengan tunjangan, Bank Dunia pernah merilis laporan bahwa tunjangan profesi guru belum berpengaruh nyata untuk meningkatkan hasil belajar anak. Ini dari Bank Dunia tahun 2015 lalu. Intinya bahwa tunjangan profesi tersebut belum berpengaruh nyata pada hasil belajar," kata Totok dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI.

Totok mengamini jika kesejahteraan para guru mesti diutamakan. Namun melihat fakta di atas, Totok menyatakan bahwa ke depannya Kemendikbud hanya akan memberikan tunjangan tak diberikan kepada seluruh guru. Namun hanya bagi mereka yang dinilai berprestasi.

"Terkait kesejahteraan semua guru yang mengabdi harus mendapat penghasilan yang layak. Dan untuk merespons bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpengaruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa berkualitas dikaitkan dengan kinerja," sebutnya.

Belum Tercipta Dialog dalam Kelas

Totok mengungkap bahwa para guru belum bisa menciptakan iklim diskusi dalam kelas. Interaksi dua arah menyangkut pembelajaran antara guru dan para murid masih sedikit.

"Indonesia termasuk irit dalam percakapan. Ini menunjukkan interaksi verbal hubungan argumentasi, dialog, diskusi di (dalam kelas) Indonesia termasuk rendah dibanding negara lain," katanya.

Ia mengharapkan, dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang tengah disusun itu bisa akan menciptakan iklim untuk merangsang para guru membiasakan diskusi dalam kelas.

"Di Peta Jalan, guru yang kita harapkan begini. Dalam proses belajar hendaknya berkelanjutan dan guru memiliki otonomi. Guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum yang kalau dalam terminologi kita, kita kenal sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Ini yang perlu dikembangkan. sementara dari pusat kurikulum harus berupa kerangka yang berlaku umum secara nasional," sebutnya.

Sumber: liputan6.com

Kemendikbud Akan Sertifikasi 10 Ribu Guru Tahun 2021

Admin 1/06/2021
Kemendikbud Akan Sertifikasi 10 Ribu Guru Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan tahun ini ada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Beberapa program menurut Mendikbud Nadiem Makarim sudah disiapkan di antaranya melakukan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak, sertifikasi terhadap 10 ribu guru dan tenaga kependidikan.

Kemudian rekrutmen guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja) oleh 548 pemerintah daerah, serta penjaminan mutu, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak kepada 20.438 orang guru.  

"Peningkatan kesejahteraan guru menjadi target kami tahun ini. Kami pastikan sertifikasi guru tenaga pendidikan masih terus berjalan," kata Nadiem Makarim dalam taklimat media daring, Selasa (5/1). 

Rekrutmen satu juta guru PPPK diprioritaskan untuk guru honorer K2, honorer non K2, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG). Nadiem Makarim mengimbau seluruh guru honorer ikut dalam seleksi PPPK nanti. 

Bagi yang lulus tes bisa mengisi formasi satu juta guru PPPK. Selain itu bagi guru-guru PPPK yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan, akan diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS. 

"Jadi ini kami siapkan satu juta guru PPPK. Kalau yang lulus tes tahun ini satu juta berarti satu juta yang akan diangkat PPPK. Kalau yang lulus tes 100 ribu, berarti 100 ribu yang akan diangkat. Lulus tes 200 ribu maka 200 ribu yang akan diangkat," bebernya.

Bila tahun ini, kuota yang terisi tidak sampai sejuta, sisanya akan dilakukan rekrutmen PPPK tahun depan. Guru honorer juga bisa terus mencoba sampai tiga kali tes. 

"Semua guru honorer akan diberikan kesempatan bukan hanya satu kesempatan tapi sampai tiga kali kesempatan," tandas Nadiem Makarim.

Sumbe; JPNN.com

Surat Cinta Untuk Nadiem Makarim Dari Guru Honorer, Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami

Admin 12/31/2020
Surat Cinta Untuk Nadiem Makarim Dari Guru Honorer, Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami

BlogPendidikan.net
- Surat Cinta Untuk Nadiem Makarim Dari Guru Honorer, Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami.

Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri mengirimkan surat 'cinta' terbuka untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Rabu (30/12/2021). Hal itu menanggapi rencana pemerintah membuka seleksi PPPK 2021 dengan 1 juta formasi untuk guru honorer.

Surat tersebut menyuarakan kecemasan para guru honorer yang sudah mengabdikan dirinya bertugas sebagai pendidik selama bertahun-tahun, bahkan sampai di akhir umur pensiunnya di sekolah negeri yang banyak terjadi kekosongan guru PNS.

"Andai Mas Menteri tahu beratnya jadi kami," kata Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat, ketika dihubungi tim Pikiran-Rakyat.com pada Rabu malam.

Surat dikirimkan pada Rabu sore via daring melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud.

Disebutkan Rizki, surat yang dikirim di pengujung tahun ini adalah harapan dan kecemasan bagi guru honor di sekolah negeri yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan bersertifikasi, tapi harus disamakan bersaing tes dengan guru swasta dan lainnya.

Terutama, mengingat PPPK bertujuan untuk menyelesaikan kekurangan PNS di sekolah negeri, serta menyelesaikan masalah guru honorer. Rizki mengatakan, dalam realitanya, hampir 50 persen pelaksanaan sekolah negeri dilaksanakan oleh guru honorer.

"Bukan kami tidak siap berkompetisi, kami juga akan siapkan itu, namun Kemendikbud seperti tidak melihat kembali UU Guru dan Dosen bahwa guru itu wajib memilki sertifikat pendidik. Apalagi ditambah kuota CPNS untuk guru tidak ada di tahun depan karena semua dialihkan kepada PPPK," tuturnya.

Untuk itu, ia berharap agar Kemdikbud memperhatikan setidaknya empat hal dalam seleksi PPPK 2021.

Pertama, seharusnya guru honorer dengan sertifikat pendidik dan menjunjung tinggi profesionalisme guru, mendapatkan prioritas.

"Itu tidak adil bagi kami yang sudah melewati berbagai proses program sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kemdikbud seolah-olah tidak memperhatikan keberadaan kami, yang sudah selayaknya mendapatkan prioritas seleksi PPPK 2021," katanya.

Kedua, pelaksanaan CPNS tahun 2018 dan tahun 2019 memberikan keistimewaan bagi guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, yaitu dengan memberikan nilai maksimum pada seleksi kompetensi bidang (SKB) dibuktikan adanya sertifikat pendidik yang linear dengan jurusan formasi CPNS-nya. Sudah seharusnya juga hal ini diterapkan kepada seleksi PPPK tahun 2021.

Ketiga, pemerintah perlu memperjelas status kepegawaian sekolah swasta yang menjadi peserta seleksi PPPK 2021, jangan disamakan semua status non ASN sebagai Guru Honor.

"Tuntaskan dulu masalah guru honor di sekolah negeri. Setelah tuntas, barulah kekurangan guru ASN bisa ditutupi dengan membuka pendaftaran untuk guru swasta dan alumni PPG pra jabatan yang tidak mengajar," ucapnya.

Keempat, dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, tercantum bahwa ada kekhususan tersendiri jika formasi PPPK mensyaratkan sertifikasi Profesi sudah dianggap mencapai Passing Grade. Maka dari itu, Kemdikbud harus tegas dan patuh menjalankan UU guru dan dosen.

"Kemudian ada istilah wajib bagi guru mempunyai sertifikat pendidik, berarti dalam hal ini Kemdikbud mensyaratkan sertifikasi profesi dalam seleksi PPPK," ujarnya.

Tunjangan Sertifikasi Guru TW 4 Tetunda 1 Bulan Yang Dibayarkan 2 Bulan Saja

Admin 12/17/2020
Tunjangan Sertifikasi Guru Tetunda 1 Bulan Yang Dibayarkan 2 Bulan Saja

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Sertifikasi Guru TW 4 Tetunda 1 Bulan Yang Dibayarkan 2 Bulan Saja.

Tunjangan sertifikasi triwulan (TW) IV untuk 1.126 guru di Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Seluma terpaksa ditunda satu bulan pembayarannya. Ini lantaran transfer anggaran untuk pembayaran sertifikasi ini hanya ditransfer untuk pembayaran dua bulan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kadispendik Seluma, Emzaili Mpd mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan sertifikasi 1.126 guru ini sebesar Rp 13 miliar. Namun oleh Kemenkeu hanya ditransfer sebesar Rp 10,2 miliar, sementara kebutuhan anggaran untuk pembayaran sertifikasi ini sebesar Rp 13 miliar. 

Sehingga sesuai anggaran yang ditransfer tersebut hanya mencukupi untuk pembayaran dua bulan tunjangan sertifikasi ini. 

”Jadi mohon dimengerti, bukannya kami menunda. Anggaran yang ditransfer memang tidak mencukupi, sehingga pembayaran sertifkasi TW IV ini hanya cukup untuk dua bulan saja. Sementara sisanya akan dibayarkan di tahun 2021,” terang Emzaili. 

Sehingga sesuai anggaran tersebut Dispendik Seluma akan langsung memproses pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut kepada 1.126 guru penerima tunjangan sertifikasi tersebut. Dengan tertundanya satu bulan pembayaran tunjangan sertifikasi TW IV ini diharapkan dapat diterima dan dimaklumi oleh guru penerima tunjangan sertifikasi ini. 

Sisa satu bulan yang tertunda tetap akan dibayarkan di tahun 2021. ”Ini terhutang, bukan tidak dibayarkan. 

Jadi jangan simpang siur nanti informasinya, Kemenkeu mengakui kalau ini terhutang dan akan dilunasi di tahun 2021 sesuai dengan besaran terhutang tersebut,” ujarnya. Ditambahkan, tertundanya satu bulan pembayaran sertifikasi TW IV ini tidak mengurangi kinerja guru penerima sertifikasi ini. Semua harus tetap fokus dan maksimal melaksanakan Tupoksinya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai bidang dan tugasnya. 

”Mohon kepada para kepala sekolah untuk dapat menyampaikan ini kepada guru penerima tunjangan sertifikasi ini. Tetap bekerja maksimal sesuai dengan bidang tugas yang telah diamanahkan,” pungkasnya.

Artikel ini juga telah tayang di bengkuluekspress.com 

Sertifikat Pendidik Tidak Menjadi Syarat Rekrutmen 1 Juta Guru Honorer Menjadi PPPK

Admin 11/27/2020
Sertifikat Pendidik Tidak Menjadi Syarat Rekrutmen 1 Juta Guru Honorer Menjadi PPPK

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh guru honorer K2, nonkategori, pengajar di sekolah swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) untuk ikut rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 2021.

Rentang usianya 20 sampai 59 tahun.

Agar seluruh guru honorer serta lulusan PPG ini bisa mendaftar, Kemendikbud tidak mensyaratkan sertifikat pendidik (Serdik), yang dibutuhkan adalah guru sesuai kualifikasi pendidikan (ijazahnya linear).

Misalnya guru SD maka ijazahnya harus sarjana pendidikan SD.

Guru matematika, maka ijazahnya harus sarjana pendidikan matematika. Guru bahasa Inggris, maka ijazahnya harus sarjana pendidikan bahasa Inggris.

“Tidak ada syarat serdik dalam rekrutmen ini. Yang bisa ikut adalah guru-guru honorer K2, nonkategori, dan guru swasta yang terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) serta lulusan PPG,” kata Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril dalam taklimat media daring, Kamis (26/11).

Kebijakan ini lanjutnya, agar seluruh guru honorer terutama di sekolah negeri maupun lulusan PPG yang belum pernah mengajar bisa ikut berkompetisi. Pemerintah ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh guru honorer untuk membuktikan kemampuannya lewat seleksi online.

Iwan optimistis, formasi satu juta guru PPPK ini akan terisi.

Mengingat guru-guru honorer di sekolah negeri maupun swasta sudah meningkat kompetensinya apalagi sejak pandemi mereka lebih akrab dengan teknologi. “Saya yakin bisa terisi karena daerah sangat membutuhkan guru. Nah, guru-guru honorer yang ada itu sebaiknya diangkat menjadi PPPK agar kesejahteraannya meningkat,” ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, sudah menyiapkan anggarannya, daerah tinggal mengajukan formasi kebutuhan guru PPPK pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Begitu seluruh guru honorer terangkat PPPK, kata Iwan, pemerintah akan memperbaiki tata kelolanya. Targetnya sekarang menyelesaikan masalah guru honorer dengan membuka rekrutmen besar-besaran.

“Kami akan memberikan modul pembelajaran bagi guru-guru honorer ini agar makin banyak yang lolos. Kami berharap kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para guru honorer,” tandasnya.

Dana Tunjangan Sertifikasi Sudah Ditransfer ke Rekening Guru Masing-masing

Admin 11/04/2020
Dana Tunjangan Sertifikasi Sudah Ditransfer ke Rekening Guru Masing-masing

BlogPendidikan.net
- Dana Tunjangan Sertifikasi Sudah Ditransfer ke Rekening Guru Masing-masing.

Kabar gembira, tunjangan sertifikasi yang ditunggu-tunggu kalangan guru disalurkan siang ini ke masing-masing rekening guru penerima. Dana sertifikasi tersebut disalurkan untuk Triwulan III selama tiga bulan mulai Juli, Agustus dan September 2020.

"Sudah, Insyaallah siang ini (Rabu,red) sudah masuk ke rekening masing-masing guru penerima," kata Pemimpin Cabang (Pimcab) Bank Riau Kepri, Teluk Kuantan, Hefrizal Arifin, Rabu, 4 November 2020.

Dimana jumlah secara keseluruhan dana tunjangan sertifikasi guru triwulan III untuk bulan Juli, Agustus dan September 2020 tersebut sudah ditransfer pusat lebih kurang Rp 21 miliar.

Pada Selasa sore kemarin, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah diantar ke Bank Riau Kepri oleh dinas terkait. Dan pada Rabu siang tadi dana tersebut sudah disalurkan oleh pihak Bank ke masing-masing rekening guru penerima.

Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan

Admin 10/17/2020
Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan

BlogPendidikan.net
- Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikast Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan. Sesuai peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN. 
Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

2. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana
terapan bagi Guru dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

4. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syaratsyarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

6. Mahasiswa adalah Guru dalam Jabatan peserta Program PPG dalam Jabatan.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

8. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah tempat Mahasiswa bertugas menjadi guru atau di sekolah mitra.

9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan berfungsi sebagai tempat berlatih bagi Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

15. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

16. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi urusan
penjaminan mutu pendidikan.

17. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Persyaratan peserta PPG dalam jabaatan:

a. memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV;
b. Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015;
c. Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
f. telah melengkapi dokumen persyaratan.

Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. penetapan kuota nasional;
b. sosialisasi Program PPG dalam Jabatan; dan
c. penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.

Pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:

a. calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (SIM PKB); dan

b. mengunggah dokumen administrasi meliputi:
1. ijazah akademik; dan
2. surat keputusan pengangkatan Guru dalam Jabatan.

Untuk lebih jelasnya dan memahami PPG tahun 2021 tentang Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan >>> LIHAT DISINI

PPG Dalam Jabatan Akan Segera Dibuka, Khusus Guru Madrasah dan Agama

Admin 9/27/2020
PPG Dalam Jabatan Akan Segera Dibuka, Khusus Guru Madrasah dan Agama

BlogPendidikan.net
- Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Zain mengungkapkan, pelaksanaan sertifikasi melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan akan melibatkan banyak pihak. Pasalnya, pelaksanaan PPG di lingkungan Kemenag, tidak hanya berlaku untuk guru madrasah.

"Karena PPG ini tidak hanya untuk guru madrasah sehingga perlu perlu dibentuk panitia nasional yang konsen mengurusi PPG di lingkungan Kemenag," kata Nizar, Sabtu (26/9). 

Menurut Zain, panitia nasional PPG ini penting, mengingat jumlah guru madrasah maupun agama di lingkungan Kemenag masih banyak yang belum mengikuti dan lulus PPG. Dengan adanya panitia nasional, penyelenggaraan PPG di lingkungan Kemenag akan semakin mandiri dan dan utuh.

Menurut Zain, saat ini Direktorat GTK Madrasah fokus pada finalisasi dan uji publik KMA (Keputusan Menteri Agama) tentang PPG. Menurutnya, uji publik sangat penting untuk mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak, sehingga akan menghasilkan KMA yang memiliki kualitas yang bagus.

Sekretaris Kelompok Kerja PPG Kemenag, Musthofa Fahmi, menuturkan susunan Panitia Nasional melibatkan para Pimpinan Perguruan Tinggi baik PTKI maupun Perguruan Tinggi Umum, Direktur Pendidikan Agama pada Dirjen Bimas Hindu, Budha, Katolik dan Kristen, serta unsur Ditjen Pendis. 

Dengan hadirnya KMA dan Panitia Nasional di Kemenag, diharapkan Sistem Informasi yang akan digunakan di Kemenag semakin lebih mandiri. 

“Sistem seperti SIMPATIKA (untuk Guru Madrasah, Katolik dan Hindu) dan SIAGA (untuk Guru PAI, Kristen dan Budha) bisa semakin dioptimalkan fiturnya dengan dukungan anggaran yang memadai,” tandasnya.

Menurut Fahmi, saat ini mahasiswa PPG yang berstatus sebagai retaker guru madrasah dan PAI sebanyak 6.798 guru. Dari jumlah itu, sebanyak 4.666 guru telah lulus UKMPPG pada akhir 2019 dan Februari 2020. 

“Saat ini di Kementerian Agama masih ada Retaker sebanyak 2.132 orang,” jelasnya. 

Terkait pembukaan Prodi PPG pada beberapa LPTK dan model pelaksanaan PPG dalam Jabatan pada tahun 2021, Pokja PPG terus melakukan sinergi dengan Direktorat PTKI dan Kemendikbud. Harapannya, regulasi penetapan LPTK penyelenggara PPG dan regulasi pelaksanaan PPG dalam Jabatan bisa dipersiapkan sejak awal, sehingga pelaksanaan PPG dalam Jabatan di tahun mendatang dapat dilaksanakan pada awal tahun.

Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

Admin 7/29/2020
Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

BlogPendidikan.net
- Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya 1.461 guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) pada SMA, SMK, dan SLB di Jabar menerima SK Gubernur sebagai guru yang sudah bersertifikat pendidik.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyerahkan SK Nomor: 896/Kep.379-Disdik/2020 tersebut kepada perwakilan 6 orang guru di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2020. Sementara guru lainnya menyaksikan penyerahan SK tersebut secara virtual.

Melalui SK tersebut, Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan tunjangan profesi bagi guru bukan (non) PNS yang telah tersertifikasi.

Sebanyak 1.461 guru tersebut terdiri dari 567 guru SMA, 853 guru SMK, dan 31 guru SLB. Pelantikan yang dilakukan secara virtual dari ini, hanya dihadiri enam perwakilan guru sebagai simbolis.

Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan penetapan dan penyerahan SK ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menyejahterakan guru. Meskipun pada masa pandemi Covid-19 yang menjadi fokus adalah isu kesehatan, namun kesejahteraan guru di Jabar tetap diprioritaskan.

"Ini tak lepas dari peran luar biasa Dinas Pendidikan (Disdik) dan dukungan DPRD, khususnya Komisi V sebagai komitmen bahwa pendidikan adalah nomor satu," ujar Emil.

Nantinya, seluruh guru yang dilantik akan mendapatkan dana tunjangan profesi sebesar Rp1,5 juta per bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

"Ini melengkapi komitmen yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Pemprov Jabar (memberikan tunjangan) melalui APBD sebanyak Rp2.040.000 rupiah per bulan, di luar penghasilan mereka di sekolah masing-masing," ungkapnya.

Ke depan, selain Disdik Jabar, Emil meminta kepada seluruh stakeholder pendidikan, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dewan Pendidikan Jabar, dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) untuk mengawal pencairannya.

"Ini harus dikawal. Karena di Jabar sudah lancar, di pusat pun harus lancar," tegasnya.

Menurut Emil, guru memiliki peran penting dalam mendidik penerus bangsa. Karena, peran guru lebih dari sekadar pengajar.

Tugasnya adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, dan memberikan pengawasan kepada anak-anak yang dititipkan orang tuanya untuk jadi manusia yang khoirunnas anfa'uhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain)," ujarnya.

Sementara itu, Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menambahkan seluruh guru yang sudah mendapatkan SK tersebut telah mengantongi sertifikasi profesi guru dan telah melalui berbagai proses seleksi.

"Mereka juga telah melakukan diklat profesi guru. Mereka telah mengajar sesuai ketentuan, yakni 24 jam per minggu, kami sudah verifikasi itu semua," ungkap Dedi.

Dikatakannya dengan karakteristik tersebut, para guru bukan PNS ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari APBN. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Perdirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 5745/B.B1.3/HK2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

"Hanya saja, tunjangan tersebut harus didukung oleh SK Gubernur tentang penetapan guru seperti yang hari ini dilakukan," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh guru yang telah mendapatkan SK. Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di Jabar.

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Cair Pekan Depan

Admin 7/11/2020
Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 di Usulkan Cair Pekan Depan

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira bagi guru sertifikasi di Kabupaten Kuansing. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing segera mengajukan usulan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahap I untuk triwulan II untuk bulan April, Mei dan Juni 2020.

"Bahan berupa absensi dari guru sudah 99 persen masuk, dan minggu depan akan digesa pengajuan pencairannya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing melalui Sekretaris Disdikpora Kuansing, Masrul Hakim, Jumat, 10 Juli 2020.

Saat ini, kata Masrul, masih dilakukan verifikasi terhadap absensi guru penerima TPG di Kuansing. "Insyaallah minggu depan kalau sudah selesai akan langsung dibayarkan," katanya.

Pemerintah, kata Masrul, setiap tahun selalu berupaya untuk mempercepat proses penyaluran dana TPG ini kepada guru penerima.

Tahun ini, katanya, jumlah penerima TPG di Kabupaten Kuansing lebih kurang 1.840 orang. "Insyaallah minggu depan akan kita ajukan ke BPKAD dan bisa langsung diproses penyalurannya oleh pihak Bank," katanya.

Dimana total dana untuk TPG selama tiga bulan itu mencapai Rp 2,1 miliar. "Duitnya sudah masuk sekitar Rp 2,1 miliar lebih," pungkasnya.

Setelah TPG tahap I Tahun 2020 selesai, kata Masrul, selanjutnya kita akan menunggu SK TPG tahap II turun dari pusat. "SK persemester dikeluarkan pusat," katanya. (*)

Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD

Admin 6/02/2020
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23370/A/GT/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2020 dan nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sampaikan perubahan jadwal pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD
Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD;

1. Registrasi Online Semula 1-2 Juni 2020 Menjadi 3-4 Agustus 2020
2. Lapor Diri Semula 4-6 Juni 2020 Menjadi 6-7 Agustus 2020
3. Orientasi Awal Studi Semula 8-10 Juni 2020 Menjadi 10-11 Agustus 2020
4. Proses Belajar Mengajar Semula 11 Juni 2020 - 11 Februari 2021 Menjadi 12 Agustus 2020 - 12 April 2021

Berikut Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD>>> LIHAT DISINI

Menunggu Kebijakan, Semoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

Admin 4/30/2020
Menunggu Kebijakan, Smoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

Aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal sertifikasi guru dinilai memberatkan tenaga pendidik non-PNS yang diangkat kepala sekolah.

Terutama guru-guru honorer K2 yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi.

Berbeda halnya dengan guru-guru honorer di sekolah swasta, hanya dengan rekomendasi ketua yayasan mereka bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan TPG (tunjangan profesi guru).

“Kami mohon kepada Mas Menteri Nadiem Makarim agar mencabut regulasi lama soal syarat sertifikasi guru. 

Kalau aturan lama kan harus SK kepala daerah. Sementara kami yang honorer K2 di sekolah negeri banyak diangkat kepala sekolah, jadi sulit ikut sertifikasi,” kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.

Dia optimistis, Mas Nadiem akan bisa memberikan kebijakan khusus bagi guru-guru honorer terutama yang sudah mengabdi di atas 10 tahun. Sebab, banyak guru honorer K2 terkendala SK kepala daerah.

“Mohon diberikan kebijakan khusus untuk guru honorer yang sudah lebih dari 10 tahun untuk kut sertifikasi walaupun hanya SK kepala sekolah,” ucapnya.

Juga beri ruang untuk guru honorer K2 yang minimal 15 tahun mengabdi agar dapat ikut sertifikasi tanpa ada ganjalan aturan SK bupati atau walikota.

“Dana sertifikasi guru sangat membantu guru honorer K2 yang selama ini dibayar sangat murah. Sayangnya belasan tahun kami tidak bisa mengicip itu. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa mengangkat kesejahteraan guru honorer K2 lewat regulasi baru,” harap Titi.
Sumber; jpnn.com