Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts
Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts

Contoh Lengkap Tugas LK 2.2 Penentuan Solusi PPG Dalam Jabatan

Contoh Lengkap Tugas LK 2.2 Penentuan Solusi PPG Dalam Jabatan
BlogPendidikan.net 
- Peserta/Mahasiswa PPG dalam jabatan yang saat ini tengah berlangsung untuk persiapan memasuki memasuki tahapan PPL. Para peserta diwajibkan menyelesaikan semua tagihan/tugas yang diberikan pada LMS salah satunya tugas LK 2.2 yaitu materi Penentuan Solusi setelah pelaksanaan Eksplorasi Alternatif Solusi.

Peserta/Mahasiswa PPG diharuskan mengikuti semua proses pembelajaran yang berlangsung pada LMS secara daring dan mengunggah semua tugas-tugas yang diberikan pada LMS masing-masing peserta.

Untuk memudahkan Anda dalam menyelesaikan setiap tugas LK yang diberikan, BlogPendidikan.net akan berbagi referensi tentang tugas LK 2.2 Penentuan Solusi.

Pada LK 2.2 terdapat matriks diantaranya, eksplorasi alternatif solusi, solusi yang relevan, analisis penentuan solusi dan solusi.

Berikut Contoh Lengkap tugas LK 2.2 Penentuan Solusi PPG Daljab


Contoh Lengkap Tugas LK 2.2 Penentuan Solusi PPG Dalam Jabatan >>> LIHAT DISINI

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Contoh Lengkap LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi PPG Daljab

Contoh Lengkap LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi PPG Daljab

BlogPendidikan.net
- PPG dalam jabatan yang saat ini tengah berlangsung untuk kategori 1 yang telah memasuki tahapan PPL dan kategori 2 saat ini masuk pada pembahasan materi Eksplorasi Alternatif Solusi.

Peserta/Mahasiswa PPG diharuskan mengikuti semua proses pembelajaran yang berlangsung pada LMS secara daring dan mengunggah semua tugas-tugas yang diberikan pada LMS masing-masing peserta.
Untuk memudahkan Anda dalam menyelesaikan setiap tugas LK yang diberikan, BlogPendidikan.net akan berbagi referensi tentang tugas LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi.

Pada LK 2.1 terdapat matriks diantaranya, masalah terpilih yang diselesaikan, akar penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi.

 

Berikut Contoh Lengkap LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi PPG Daljab

Contoh Lengkap LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi PPG Daljab >>> LIHAT DISINI

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Ini Penjelasan Tentang Pemutihan Bagi Guru Yang Belum Sertifikasi

Penjelasan Tentang Pemutihan Bagi Guru Yang Belum Sertifikasi

BlogPendidikan.net
- Kemendikbudristek menyatakan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) memungkinkan 1,6 juta pendidik di sekolah negeri dan swasta yang belum mengikuti atau lulus sertifikasi guru bisa langsung memperoleh tunjangan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo memaparkan RUU Sisdiknas mengatur pendidik yang sudah mengajar tetap bisa menjalankan tugasnya meski belum ikut atau lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 144 (c) yang berbunyi semua orang yang belum mengikuti atau belum lulus dari Pendidikan profesi guru, sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat tetap mengajar pada Satuan Pendidikan bersangkutan.

Data Kemendikbudristek menunjukkan ada sekitar 1,6 juta pendidik yang belum dapat atau lulus sertifikasi guru. "Jadi ini semacam pemutihan bagi guru yang sudah ada dalam sistem tidak harus ikut antre PPG," ujar pria yang akrab disapa Nino itu dalam wawancara khusus seperti dikutip dari detikEdu, Kamis (01/8/2022).

Lalu, bagaimana dengan penghasilan para pendidik yang tidak mendapat tunjangan profesi guru karena belum dapat sertifikasi guru tersebut? Nino mengatakan, pasal 105 huruf (a) RUU Sisdiknas menyebut dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya penghasilan guru ASN non sertifikasi akan diatur sesuai UU ASN. Menurut Nino, guru-guru ASN otomatis mendapatkan peningkatan tunjangan fungsional. "Kalau RUU (Sisdiknas)ini dan PPnya disahkan guru-guru tidak harus antre PPG tapi bisa langsung mendapatkan peningkatan penghasilan," katanya.

Nino menyambung, "Tadinya (guru) antre bertahun-tahun tidak tahu kapan dapat PPGnya, tidak tahu kapan dapat sertifikasi dan tunjangannya. (Nantinya) bisa segera mendapatkan kenaikan penghasilan melalui tunjangan fungsional."

Sementara itu, guru non-ASN akan mendapatkan penyesuaian upah sesuai UU Ketenagakerjaan. Mekanismenya bisa melalui peningkatan bantuan operasional sekolah untuk sekolah swasta yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. BOS ini akan disalurkan melalui masing-masing yayasan. "Jadi guru swasta juga tidak perlu antre PPG. Ini sekaligus memberdayakan yayasan-yayasan swasta," ujar Nino.

Apa Itu Pemutihan untuk Guru yang Belum Sertifikasi

Nino menjelaskan, sertifikasi pada dasarnya diterapkan untuk mengatur kualitas. Sebelum mengajar, guru seharusnya sudah tersertifikasi. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sementara itu, ada antrean 1,6 juta guru yang butuh sertifikasi.

Di sisi lain, sertifikasi guru umumnya hanya menelurkan sekitar 80.000 guru tersertifikasi per tahun. Ini artinya, ada antrian sekitar 20 tahun agar guru di Indonesia tersertifikasi. Perhitungan ini di luar guru yang belum lulus sertifikasi dan calon guru yang diperlukan untuk menggantikan guru yang hendak pensiun.

"1,6 juta terlanjur, nah ini pilah sulit, tapi pilihan baiknya diputihkan," kata Nino.

"Karena jika mau dua-duanya [kualitas dan kesejahteraan jalan bersamaan], nanti malah semuanya suffer, kesejahteraannya tertunda.

Nino mengatakan, berangkat dari kondisi yang tidak memungkinkan meminta guru meningkatkan kualitas sementara kesejahteraannya tidak terpenuhi, dibutuhkan undang-undang yang mengaturnya.

"Mekanisme di UU sekarang tidak menguntungkan kualitas dan kesejahteraan guru. Karena itu, perlu diubah undang-undangnya," kata Nino.

"Misal pilih peningkatan kualitas, antrinya [PPG] jadi lama. Jadi kewajiban PPG-nya [guru yang sudah mengajar] diputihkan, ditingkatkan kesejahteraannya, lalu baru minta tingkatkan kualitas, ini lebih feasible dilakukan," sambungnya.

Meningkatkan Kualitas Guru lewat Sertifikasi Daljab dan Pelatihan

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang mengatakan, sertifikasi yang tidak kunjung selesai dan rencana pemutihan kini disiasati dengan pelatihan setiap tahun untuk menjaga peningkatan kualitas pendidik.

"Besar hati diakui bahwa sertifikasi tidak bisa semuanya," kata Chatarina.

"UU tahun 2005, pada 2006 logikanya semuanya bersertifikat, tapi enggak, kan. Jadi tidak selesai-selesai. Kualitas guru profesional tetap perlu ditingkatkan karena terus ada tantangan berbeda tiap tahunnya, jadi tiap tahun ditingkatkan kualitas lewat pelatihan, tidak hanya lewat sertifikasi," sambungnya.
Chatarina menambahkan, langkah cepat yang tengah dijalankan juga memproses sertifikasi lewat guru penggerak. Dalam hal ini, ada pengakuan Dalam Jabatan sebagai seorang profesional.

"Langkah percepatan yang dilakukan, kita aproses dengan adanya guru penggerak agar Daljab-nya lebih cepat untuk dapat sertifikasi, Daljab ini agar percepat sertifikat Daljab. Ada mekanisme rekognisi Daljab sebagai seorang profesional," jelas Chatarina.

Senada dengan Chatarina, Nino menambahkan, mekanisme pemutihan dan sertifikasi lewat guru penggerak juga mempercepat terwujudnya niat untuk mensejahterakan pendidik.

"Jadi Seolah sudah memenuhi syarat sertifikasi. Kita akui berbesar hati bahwa sertifikasi belum selesai, tapi kalau tidak ada kesejahteraan, kualitas juga enggak," pungkasnya.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Nadiem Makarim: PPG Diputihkan Untuk Guru ASN Yang Belum SERDIK, Tunjangan Ditingkatkan

Kabar Gembira Nadiem Makarim: PPG Diputihkan Untuk Guru ASN Yang Belum SERDIK, Tunjangan Ditingkatkan

BlogPendidikan.net
- Sesuai 
RUU Sisdiknas, yang menjadi pembahasan dikalangan para guru dengan menghilangkan penjabaran tentang tunjangan profesi guru, menjadi pertanyaan besar bagi sebagian besar guru-guru Indonesia. 

Pasalnya dalam RUU tersebut menghilangkan penjabaran tentang tunjangan penghasilan guru yaitu TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang telah mendapatkan Sertifikat Pendidik. Mungkin penjelasan dibawah ini adalah jawabannya dari semua praduga yang berkembang.

Seperti dikutip dari jpnn.com menjelaskan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan guru aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK tidak perlu menunggu sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan.

Guru ASN, baik PNS dan PPPK yang belum beserdik tetap akan diberikan tunjangan sesuai aturan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hal itu sesuai dengan ketentuan di dalam RUU Sisdiknas yang diklaim berpihak kepada guru karena mengatur peningkatan kesejahteraan bagi pendidik.

"RUU Sisdiknas ini sangat baik dan berpihak kepada guru. Yang belum beserdik akan mendapatkan peningkatan tunjangan tanpa harus menunggu lama mengikuti pendidikan profesi guru (PPG)," terang Mas Nadiem dalam rapat kerja Komisi X DPR RI.

Dia menegaskan kewajiban PPG hanya untuk guru baru, sedangkan pendidik yang sudah bekerja tidak perlu menggunakan serdik untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan.

"PPG diputihkan untuk guru ASN yang belum beserdik. Mereka bisa mendapatkan peningkatan tunjangan sebagaimana diatur dalam UU ASN," tegasnya.

Pemerintah juga terus berupaya memberikan penghasilan yang layak kepada semua guru melalui perubahan mekanisme pemberian tunjangan yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Hal itu berbeda dengan mekanisme pemberian tunjangan yang diatur di dalam UU Guru dan Dosen yang menjadi penghambat bagi banyak guru untuk mendapat penghasilan layak.

Menurut Nadiem, pemberian tunjangan profesi kepada guru setelah yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik seperti saat ini, ternyata menjadi penghambat upaya pemerintah memberikan penghasilan yang layak bagi semua pendidik.

"Guru-guru harus menunggu antrean sertifikasi yang panjang untuk bisa mendapatkan tunjangan," ujar Mas Nadiem. Dia juga menuturkan bahwa sertifikasi dan pemberian tunjangan sebenarnya memiliki dua tujuan yang berbeda.

Sertifikasi merupakan mekanisme untuk menjamin kualitas, sedangkan tunjangan merupakan cara meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun, karena sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, saat ini masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapat penghasilan layak. "Dengan konsep yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas, ke depan sertifikasi hanya berlaku untuk calon guru baru," ucapnya.

Nadiem menyebut para guru yang sudah mengajar, tetapi belum sertifikasi akan diputihkan kewajibannya dan langsung mengikuti mekanisme dalam UU ASN, dan UU Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Dia memaparkan mekanisme umum penentuan penghasilan yang layak sebenarnya sudah diatur di dalam UU ASN dan UU Ketenagakerjaan. Mekanisme spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan guru akan diatur melalui peraturan pemerintah yang dimandatkan oleh RUU Sisdiknas.

Dengan mekanisme tersebut, baik guru berstatus ASN maupun non-ASN akan lebih cepat mendapatkan penghasilan yang layak.

Sesuai UU ASN, guru PNS maupun PPPK akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional. Besaran penghasilan akan lebih tinggi dari pendapatan yang diterima saat ini.

Untuk guru non-ASN akan mendapatkan penghasilan yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya.

"Pemerintah tetap hadir melalui BOS bagi sekolah swasta untuk membantu yayasan pendidikan membayarkan penghasilan yang layak bagi pendidiknya. Jumlah BOS juga akan ditingkatkan," tutur Menteri Nadiem Makarim.

Demikian informasi ini tentang RUU Sisdiknas: PPG Diputihkan Untuk Guru ASN Yang Belum SERDIK, Tunjangan Ditingkatkan, Semoga bermanfaat.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Contoh RPP Inovatif PPG Dalam Jabatan Model Pembelajaran PBL dan PJBL

Contoh RPP Inovatif PPG Dalam Jabatan Model Pembelajaran PBL dan PJBL

BlogPendidikan.net
 - Pelaksanaan PPG dalam jabatan guru salah satunya materi yang akan didapatkan adalah penyusunan RPP inovatif yang berbasis HOTS dengan model pembelajaran PBL dan PJBL. Tentunya dalam menyusun RPP, diperlukan kemampuan guru dalam memfasilitasi pengalaman belajar yang berkesan yang mampu menguatkan karakter siswa. 

Penguatan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran diharapkan tidak sebatas tertulis secara administratif, namun nantinya dapat diterapkan dengan alamiah dalam pembelajaran.

Untuk mencapai hasil yang optimal, guru dapat memfokuskan pada nilai-nilai yang relevan sesuai dengan ruang lingkup kompetensi dasar dan dinamika pembelajaran. 
Secara eksplisit, rencana penguatan karakter siswa dapat dituliskan dalam rumusan tujuan pembelajaran. Perlu dicatat bahwa ada kalanya tidak semua tujuan pembelajaran dapat diberikan muatan nilai karakter. 

Prinsipnya, penulisan nilai karakter dalam tujuan pembelajaran tersebut tidak terkesan dipaksakan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

Sebagai catatan, model RPP yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 adalah RPP yang Inovatif mengintegrasikan penguatan karakter siswa, literasi, kompetensi abad 21, dan HOTS. 

Dengan demikian tidak ada RPP yang hanya memfokuskan pada penguatan karakter, atau hanya memfokuskan pada pengembangan literasi, kompetensi abad 21, dan HOTS saja.

Perbedaan PBL dan PJBL

Model pembelajaran PBL adalah model pembelajaran berbasis masalah pembelajaran yang harus dipecahkan oleh siswa. Melalui model ini siswa ditantang untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah kritis dan ilmiah. 

Selain itu, dalam model pembelajaran ini siswa dapat mengajukan gagasan dan ide-ide baru, sehingga siswa akan saling memberikan alasan dari dasar gagasan yang diajukan. Dalam proses pertukaran gagasan-gagasan tersebut, akan terjadi interaksi antar siswa. 
Baik saling bertukar gagasan ataupun memadukan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan, yang pada akhirnya siswa akan mendapatkan pengetahuan baru dari gagasan-gagasan tersebut.

Model pembelajaran PJBL adalah pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Proyek-proyek yang dibuat oleh siswa memberikan pembelajaran secara nyata dan juga mendorong berbagai kemampuan siswa. 

Dalam PJBL tidak hanya pengetahuan atau masalah teknis yang didapatkan siswa, tetapi juga keterampilan praktis seperti mengatasi informasi yang tidak lengkap dan tidak tepat serta menentukan tujuan pembelajaran sendiri dan kerja sama kelompok. 

Siswa di tuntut dilatih untuk melakukan analisis terhadap permasalahan kemudian melakukan eksplorasi, mengumpulkan informasi melakukan interpretasi dan penilaian dalam mengerjakan proyek terkait dengan permasalahan yang dikaji.

PBL dan PJBL merupakan model pembelajaran bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam hal berpikir, menganalisis dan memecahkan sesuatu. 

Kedua model pembelajaran ini mengarahkan siswa berpikir dengan cara yang berbeda. PBL memaksa siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan PJBL menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan.

Berikut akan disajikan Contoh RPP Inovatif PPG Dalam Jabatan Model Pembelajaran PBL dan PJBL.


Unduh Contoh RPP Inovatif PPG Dalam Jabatan Model Pembelajaran PBL dan PJBL >>> DISINI

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Tunjangan Profesi Guru Hilang di RUU SISDIKNAS, Ini Ancaman Kesejahteraan Bagi Guru

Tunjangan Profesi Guru Hilang di RUU SISDIKNAS, Ini Ancaman Kesejahteraan Bagi Guru

BlogPendidikan.net
- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merasa terkejut dan menyesalkan hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal itu disampaikan setelah mereka mencermati dengan seksama isi RUU Sisdiknas, khususnya pasal mengenai guru.

"Setelah mencermati dengan seksama isi RUU Sisdiknas, khususnya pasal mengenai guru, P2G sangat terkejut dan menyesalkan hilangnya pasal tentang 'Tunjangan Profesi Guru' di dalam RUU," jelas Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dikutip dari Republika.co.id.

Dia menerangkan, dalam RUU Sisdiknas Pasal 105 huruf a-h yang memuat hak guru atau pendidik tidak satupun ditemukan klausul “hak guru mendapatkan Tunjangan Profesi Guru”. Pasal tersebut, kata dia, hanya memuat klausul “hak penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial.”

"Pasal 105, dalam menjalankan tugas keprofesian, Pendidik berhak: a. 'memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,'" kata dia.

Hal itu berbanding terbalik dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen pemerintah secara eksplisit jelas mencantumkan pasal mengenai tunjangan profesi guru yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1).

Pasal itu berbunyi, 'pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat'.

Lalu pada Pasal 16 ayat (2) dijelaskan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama

Kemudian pada Pasal 16 Ayat (3) disebutkan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Melihat perbandingan yang sangat kontras mengenai Tunjangan Profesi Guru antara RUU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen, jelas tampak RUU Sisdiknas berpotensi kuat akan merugikan jutaan guru di Indonesia,” terang Satriwan.

Satriwan melanjutkan, hilangnya pasal tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas akan membuat jutaan guru dan keluarga mereka amat kecewa. Hal itu, kata dia, ibarat mimpi buruk bagi jutaan guru, calon guru, dan keluarganya. Saat ini, persoalan itu tengah menjadi perbincangan serius di internal organisasi guru

“RUU Sisdiknas yang menghapus pasal TPG seperti mimpi buruk bagi jutaan guru, calon guru, dan keluarga mereka. Dihilangkannya pasal TPG ini sedang jadi perbincangan serius di internal organisasi guru dan grup chat guru," jelas dia.

Padahal TPG merupakan cara pemerintah selama ini untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Sehingga, guru dengan memperoleh tunjangan merasakan lebih baik kehidupannya.

Jangan sampai kelahiran RUU Sisdiknas menjadi ancaman bagi kesejahteraan guru dan keluarga mereka.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEW