Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts
Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts

Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

Admin 7/29/2020
Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

BlogPendidikan.net
- Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya 1.461 guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) pada SMA, SMK, dan SLB di Jabar menerima SK Gubernur sebagai guru yang sudah bersertifikat pendidik.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyerahkan SK Nomor: 896/Kep.379-Disdik/2020 tersebut kepada perwakilan 6 orang guru di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2020. Sementara guru lainnya menyaksikan penyerahan SK tersebut secara virtual.

Melalui SK tersebut, Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan tunjangan profesi bagi guru bukan (non) PNS yang telah tersertifikasi.

Sebanyak 1.461 guru tersebut terdiri dari 567 guru SMA, 853 guru SMK, dan 31 guru SLB. Pelantikan yang dilakukan secara virtual dari ini, hanya dihadiri enam perwakilan guru sebagai simbolis.

Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan penetapan dan penyerahan SK ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menyejahterakan guru. Meskipun pada masa pandemi Covid-19 yang menjadi fokus adalah isu kesehatan, namun kesejahteraan guru di Jabar tetap diprioritaskan.

"Ini tak lepas dari peran luar biasa Dinas Pendidikan (Disdik) dan dukungan DPRD, khususnya Komisi V sebagai komitmen bahwa pendidikan adalah nomor satu," ujar Emil.

Nantinya, seluruh guru yang dilantik akan mendapatkan dana tunjangan profesi sebesar Rp1,5 juta per bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

"Ini melengkapi komitmen yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Pemprov Jabar (memberikan tunjangan) melalui APBD sebanyak Rp2.040.000 rupiah per bulan, di luar penghasilan mereka di sekolah masing-masing," ungkapnya.

Ke depan, selain Disdik Jabar, Emil meminta kepada seluruh stakeholder pendidikan, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dewan Pendidikan Jabar, dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) untuk mengawal pencairannya.

"Ini harus dikawal. Karena di Jabar sudah lancar, di pusat pun harus lancar," tegasnya.

Menurut Emil, guru memiliki peran penting dalam mendidik penerus bangsa. Karena, peran guru lebih dari sekadar pengajar.

Tugasnya adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, dan memberikan pengawasan kepada anak-anak yang dititipkan orang tuanya untuk jadi manusia yang khoirunnas anfa'uhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain)," ujarnya.

Sementara itu, Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menambahkan seluruh guru yang sudah mendapatkan SK tersebut telah mengantongi sertifikasi profesi guru dan telah melalui berbagai proses seleksi.

"Mereka juga telah melakukan diklat profesi guru. Mereka telah mengajar sesuai ketentuan, yakni 24 jam per minggu, kami sudah verifikasi itu semua," ungkap Dedi.

Dikatakannya dengan karakteristik tersebut, para guru bukan PNS ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari APBN. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Perdirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 5745/B.B1.3/HK2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

"Hanya saja, tunjangan tersebut harus didukung oleh SK Gubernur tentang penetapan guru seperti yang hari ini dilakukan," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh guru yang telah mendapatkan SK. Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di Jabar.

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Cair Pekan Depan

Admin 7/11/2020
Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 di Usulkan Cair Pekan Depan

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira bagi guru sertifikasi di Kabupaten Kuansing. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing segera mengajukan usulan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahap I untuk triwulan II untuk bulan April, Mei dan Juni 2020.

"Bahan berupa absensi dari guru sudah 99 persen masuk, dan minggu depan akan digesa pengajuan pencairannya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing melalui Sekretaris Disdikpora Kuansing, Masrul Hakim, Jumat, 10 Juli 2020.

Saat ini, kata Masrul, masih dilakukan verifikasi terhadap absensi guru penerima TPG di Kuansing. "Insyaallah minggu depan kalau sudah selesai akan langsung dibayarkan," katanya.

Pemerintah, kata Masrul, setiap tahun selalu berupaya untuk mempercepat proses penyaluran dana TPG ini kepada guru penerima.

Tahun ini, katanya, jumlah penerima TPG di Kabupaten Kuansing lebih kurang 1.840 orang. "Insyaallah minggu depan akan kita ajukan ke BPKAD dan bisa langsung diproses penyalurannya oleh pihak Bank," katanya.

Dimana total dana untuk TPG selama tiga bulan itu mencapai Rp 2,1 miliar. "Duitnya sudah masuk sekitar Rp 2,1 miliar lebih," pungkasnya.

Setelah TPG tahap I Tahun 2020 selesai, kata Masrul, selanjutnya kita akan menunggu SK TPG tahap II turun dari pusat. "SK persemester dikeluarkan pusat," katanya. (*)

Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD

Admin 6/02/2020
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23370/A/GT/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2020 dan nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sampaikan perubahan jadwal pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD
Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD;

1. Registrasi Online Semula 1-2 Juni 2020 Menjadi 3-4 Agustus 2020
2. Lapor Diri Semula 4-6 Juni 2020 Menjadi 6-7 Agustus 2020
3. Orientasi Awal Studi Semula 8-10 Juni 2020 Menjadi 10-11 Agustus 2020
4. Proses Belajar Mengajar Semula 11 Juni 2020 - 11 Februari 2021 Menjadi 12 Agustus 2020 - 12 April 2021

Berikut Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD>>> LIHAT DISINI

Menunggu Kebijakan, Semoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

Admin 4/30/2020
Menunggu Kebijakan, Smoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

Aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal sertifikasi guru dinilai memberatkan tenaga pendidik non-PNS yang diangkat kepala sekolah.

Terutama guru-guru honorer K2 yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi.

Berbeda halnya dengan guru-guru honorer di sekolah swasta, hanya dengan rekomendasi ketua yayasan mereka bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan TPG (tunjangan profesi guru).

“Kami mohon kepada Mas Menteri Nadiem Makarim agar mencabut regulasi lama soal syarat sertifikasi guru. 

Kalau aturan lama kan harus SK kepala daerah. Sementara kami yang honorer K2 di sekolah negeri banyak diangkat kepala sekolah, jadi sulit ikut sertifikasi,” kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.

Dia optimistis, Mas Nadiem akan bisa memberikan kebijakan khusus bagi guru-guru honorer terutama yang sudah mengabdi di atas 10 tahun. Sebab, banyak guru honorer K2 terkendala SK kepala daerah.

“Mohon diberikan kebijakan khusus untuk guru honorer yang sudah lebih dari 10 tahun untuk kut sertifikasi walaupun hanya SK kepala sekolah,” ucapnya.

Juga beri ruang untuk guru honorer K2 yang minimal 15 tahun mengabdi agar dapat ikut sertifikasi tanpa ada ganjalan aturan SK bupati atau walikota.

“Dana sertifikasi guru sangat membantu guru honorer K2 yang selama ini dibayar sangat murah. Sayangnya belasan tahun kami tidak bisa mengicip itu. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa mengangkat kesejahteraan guru honorer K2 lewat regulasi baru,” harap Titi.
Sumber; jpnn.com

Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Akan Cair Pada 20 April

Admin 4/03/2020
Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Akan Cair Pada 20 April

Blog Pendidikan - Kabar gembira bagi guru di Kabupaten Batanghari. Tunjangan seritikasi guru triwulan pertama akan dicairkan pada 20 April mendatang.

Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Disdikbud Kabupaten Batanghari Yaakin mengatakan pembayaran tunjanga ini sempat tertunda. Pasalnya, banyak syarat administrasi yang belum lengkap, seperti Surat Keterangan (SK) Dirjen yang belum keluar.

"Namun demikian, Disdikbud terus berupaya melengkapi syarat pengajuan yang kurang," katanya.
Ada 1.400 tunjangan sertifikasi guru yang tertunda dibayar, terdiri dari kepala sekolah, pengawas taman kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari 1.400 tunjangan sertifikasi guru yang tertunda tersebut yang siap diajukan untuk dibayarkan sebanyak 1.280 orang.

Guru yang belum diverifikasi untuk pencairan tunjangan sertifikasi masih menunggu SK Dirjen yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Meski dalam kondisi penanggulangan wabah virus corona (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Batanghari tetap berupaya agar guru yang SK Dirjen-nya belum keluar bisa menerima tunjangan sertifikasi.

Sementara itu, berkaitan dengan beban kerja tetap dilaksanakan seperti biasa. Berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengambil kebijakan untuk guru tetap mengajar, namun dilakukan dengan sistem dalam jaringan (daring).

"Untuk absensi hurus tetap dilaksanakan seperti biasa, karena ada guru yang tetap ke sekolah, terkecuali mereka yang tinggal di tempat terpencil," tandasnya. 

Sumber; https://imcnews.id/

Pemerintah Diminta Untuk Mempercepat Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Admin 3/30/2020
https://www.blogpendidikan.net/2020/03/tunjangan-profesi-guru-tetap-dibayarkan.html

Blog Pendidikan - Pemerintah diminta percepat pembayaran dana sertifikasi untuk guru di seluruh Indonesia terkait wabah Coronavirus (Covid-19) guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal itu disampaikan sejumlah guru sertifikasi yang bertugas di Sekolah Bina Bersaudara Titikuning Medan.

Menurut Irwansyah SPd salah seorang guru, perlunya percepatan pengucuran dana sertifikasi untuk menutupi kebutuhan biaya sehari-hari keluarga di rumah.


Dukungan untuk percepatan pengucuran dana sertifikasi guru itu juga disampaikan Ketua Yayasan Sekolah Bina Bersaudara Drs. M. Achir Lubis yang juga Penasehat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Provinsi Sumatera Utara.

"Percepatan pengucuran dana sertifikasi yang sudah menjadi hak guru itu tidak akan mengganggu kebijakan pemerintah karena sudah menjadi hak mereka per triwulannya. Hanya saja perlu dipercepat pengucurannya untuk membantu ekonomi keluarga di rumah sehingga mereka tidak perlu mengutang kemana-mana, terlebih dalam situasi wabah virus Corona yang merebak," ujar Achir Lubis.
x