Showing posts with label THR PNS. Show all posts
Showing posts with label THR PNS. Show all posts

Gaji 13 dan THR PNS Tahun 2021 Full Tanpa Potongan

Admin 1/10/2021
Gaji 13 dan THR PNS Tahun 2021 Full Tanpa Potongan

BlogPendidikan.net
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini akan kembali ketiban rezeki nomplok. Sebab, Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS diberikan secara penuh pada 2021. Pemberian gaji ke-13 untuk pensiunan PNS juga akan diberikan tanpa adanya pemotongan sepeser pun. Hal itu diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

"Sesuai APBN 2021 penggajian tahun 2021 adalah pemberian THR dan G13/Pensiun 13 yang diharapkan diberikan secara full," jelas Askolani.

Jumlah pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan di 2021 memiliki perbedaan dari tahun sebelumnya. Namun, pencairan dua dana tersebut masih menunggu keputusan final dari Presiden Joko Widodo.


“Hal itu implementasinya menunggu penetapan Presiden pada waktunya bila akan dilaksanakan," imbuhnya. Dia menambahkan, anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Oleh karenanya, ini diharapkan bisa membantu para PNS untuk tetap melakukan belanja.

"Saat ini rencananya sama dengan kebijakan sebelum Covid-19. Nanti akan dilakukan monitoring implementasinya di 2021," tandasnya.

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2020 yang mengatur tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Pensiunan. ada beberapa komponen yang akan didapatkan dalam THR untuk ASN, TNI, Polri dan Pensiunan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dalam PP tersebut.

Disebutkan bahwa THR yang diberikan untuk PNS atau ASN yaitu sebesar penghasilan 1 bulan pada 2 bulan sebelum bulan Hari Raya. Besaran THR terdiri dari beberapa komponen yakni gaji pokok, tunjangan keluarga; dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Sementara komponen THR bagi pensiunan PNS terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Lalu, dalam pasal 11 PP tersebut, pemerintah juga memberikan ketentuan besaran THR bagi Calon PNS (CPNS)

"Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi: 
a. 80% dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum," bunyi pasal tersebut seperti.

Besaran Gaji ke-13

Adapun, gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) seperti dikutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2020 mengenai Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020.

Dalam aturan itu, gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi 80% dari gaji pokok PNS. Lalu, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.


Namun, gaji ke-13 tahun ini tidak meliputi tunjangan kinerja ataupun insentif kinerja

"Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas kepada PNS, PrajuritTNI, Anggota POLRI, Pegawai non-PNS, dan penerima pensiun atau tunjangan." 

Lalu, untuk PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang telah meninggal dunia, tewas atau gugur serta hilang, maka besaran gaji ke-13 yang diterima akan sebesar satu bulan gaji terusan pada bulan Juli.

Aapun rincian gaji ke-13 di antaranya, untuk pimpinan lembaga nonstruktural (LNS), akan menerima gaji ke-13 sebesar Rp9,52 juta untuk ketua atau kepala, Rp8,793 juta untuk wakil, dan Rp8 juta untuk sekretaris dan anggota.

Sementara untuk pejabat non-PNS pada LNS atau pejabat lainnya non-PNS yang menduduki jabatan setara eselon akan menerima gaji ke-13 sebagai berikut: eselon I Rp9,6 juta, eselon II Rp7,3 juta, eselon III Rp5,3 juta, dan eselon IV Rp5,2 juta.

Adapun untuk pegawai non-PNS pada LNS akan menerima gaji berdasarkan pendidikan mereka dengan rincian sebagai berikut:

Pendidikan SD/SMP/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun mendapat sebesar Rp2,23 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun mendapat Rp2,56 juta
- Masa kerja sampai dengan di atas 20 tahun mendapat Rp2,97 juta

Pendidikan SMA/D1/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun, Rp2,73 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp3,15 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp3,73 juta

Pendidikan D2/D3/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2,96 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp3,41 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp4,04 juta

Pendidikan S1/D4/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3,48 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,04 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp4,76 juta

Pendidikan S2/S3/sederajat

- Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3,73 juta
- Masa kerja sampai di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,3 juta
- Masa kerja sampai di atas 20 tahun Rp5,11 juta

Golongan I (lulusan SD dan SMP)

- Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
- Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
- Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
- Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D3)

- Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
- Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
- Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
- Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

- Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
- Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
- Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
- Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
- Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
- Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
- Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Sumber: economy.okezone.com

Hari Ini Adalah Batas Akhir Penyaluran THR Bagi PNS, TNI dan Polri

Admin 5/19/2020
Hari Ini Adalah Batas Akhir Penyaluran THR Bagi PNS, TNI dan Polri

Pemerintah dipastikan membayar tunjangan hari raya atau THR PNS golongan III ke bawah, selain juga buat anggota TNI dan Polri, serta para pensiunan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2020.

Terkait pembayaran THR Lebaran 2020 itu, sudah dilakukan kepada para pensiun PNS juga anggota veteran, sejak Jumat (15/5) lalu. Sedangkan untuk PNS, serta anggota TNI/ Polri aktif dijadwalkan pembayaran terakhirnya pada Selasa (19/5) hari ini.

Baca Juga; Sekolah Akan Dibuka Kembali, Inilah Panduan Bagi Guru dan Siswa Mencegah COVID-19

“Kami berharap bisa dicairkan kurang lebih lima hari sebelum Lebaran maksimal,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji kepada kumparan, Jumat (15/5).

Jika Lebaran dipastikan jatuh pada Mingg (24/5), maka lima hari sebelum Lebaran seperti dinyatakan Dwi Wahyu Atmaji adalah pada Selasa (19/5) ini.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Andin Hadiyanto, mengatakan pihaknya telah menerima pengajuan THR bagi satuan kerja (satker) PNS dan veteran yang telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). proses pencairan untuk pensiunan PNS dan anggota legiun veteran, sudah mulai dilakukan dan diharapkan bisa selesai semuanya dalam kurun waktu sehari ini.

"Hari ini sudah sebagian besar satker yang mengajukan, masih jalan terus," ujar Andin kepada kumparan, Jumat (15/5) "Pensiunan diharapkan hari ini (THR) cair semua," ujarya.

Berikut besaran THR PNS yang akan diterima PNS, terdiri dari gaji pokok ditambah berbagai tunjangan. Kecuali tunjangan kinerja atau Tukin, dihilangkan sebagai komponen pembayaran THR.

Sumber; kumparan.com
Artikel; https://kumparan.com/kumparanbisnis/dear-pns-sudahkah-terima-thr-hari-ini-batas-terakhirnya-lho-1tRO6LyxsM4/full

THR PNS Tak Cair Jumat, 15 Mei Tunggu Pekan Depan

Admin 5/16/2020
THR PNS Tak Cair Jumat, 15 Mei Tunggu Pekan Depan

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri rencananya cair serentak pada hari ini, Jumat (15/5/2020). Namun demikian, pemerintah masih memberi kewenangan bagi tiap instansi untuk membayarkan uang tunjangan di hari berikutnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, proses pencairan THR sebenarnya sudah mulai berjalan sejak kemarin. Namun jika ada satuan kerja (satker) yang belum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), maka pembayaran bisa dilakukan pekan depan.

"Mudah-mudahan sebagian besar bisa hari ini. Kalau ada satker yang belum menyelesaian hari ini bisa minggu depan," ungkap dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Secara aturan, ia menjelaskan, pembayaran THR untuk PNS dan TNI/Polri mengacu pada eraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020. Dalam aturan ini tidak disebutkan kapan batas akhir suatu instansi pemerintah untuk mencairkan THR.

"Di PP aturannya pencairan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Tidak mengatur batas akhirnya," terang Andin.

Adapun dalam PP 24/2020, disebutkan bila THR tidak dibayarkan sesuai waktu tersebut, maka proses pencairan bisa dilakukan setelah hari raya.

Namun demikian, Andin berharap seluruh PNS hari ini bisa mendapatkan jatah THR. "Mudah-mudahan tidak ada lagi (yang terlambat membayar)," pungkasnya.

Pemerintah pada Jumat (15/5/2020) hari ini rencananya akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan eselon III ke bawah dan TNI/Polri. Anggaran sebesar Rp 29,38 triliun pun telah dipersiapkan untuk menuntaskan misi tersebut.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, pemberian THR bagi PNS ini ditargetkan dapat tuntas pada hari ini.

"Targetnya memang hari ini. Kalau ada satker yang terlambat bisa hari berikutnya," jelas Andin kepada Liputan6.com, Jumat (15/5/2020). 

Andin menyampaikan, proses pencairan THR sebenarnya sudah mulai berjalan sejak kemarin. Namun jika ada satuan kerja (satker) yang belum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), maka pembayaran bisa dilakukan pekan depan.

"Mudah-mudahan sebagian besar bisa hari ini," kata dia. (Sumber: Liputan6.com)

Ini Penyebab Jika THR PNS Tidak Cair Pekan Ini, Bisa Saja Setelah Lebaran

Admin 5/15/2020
Ini Penyebab Jika THR PNS Tidak Cair Pekan Ini, Bisa Saja Setelah Lebaran

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri rencananya cair serentak pada hari ini, Jumat (15/5). Namun demikian, pemerintah masih memberi kewenangan bagi tiap instansi untuk membayarkan uang tunjangan di hari berikutnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan proses pencairan THR sebenarnya sudah mulai berjalan sejak kemarin. Namun, jika ada satuan kerja (satker) yang belum mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), maka pembayaran bisa dilakukan pekan depan.


"Mudah-mudahan sebagian besar bisa hari ini. Kalau ada satker yang belum menyelesaian hari ini bisa minggu depan," ungkap dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (15/5).


Secara aturan, dia menjelaskan, pembayaran THR untuk PNS dan TNI/Polri mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020. Dalam aturan ini tidak disebutkan kapan batas akhir suatu instansi pemerintah untuk mencairkan THR.


"Di PP aturannya pencairan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran. Tidak mengatur batas akhirnya," terang Andin.

Di Aturan, THR Bisa Cair Usai Lebaran

Adapun dalam PP 24/2020, disebutkan bila THR tidak dibayarkan sesuai waktu tersebut, maka proses pencairan bisa dilakukan setelah hari raya.
Namun demikian, Andin berharap seluruh PNS hari ini bisa mendapatkan jatah THR. "Mudah-mudahan tidak ada lagi (yang terlambat membayar)," pungkasnya.
(Sumber; liputan6.com)

Artikel ini juga telah tayang di merdeka.com
Source; https://www.merdeka.com/uang/kemenkeu-ungkap-penyebab-jika-thr-pns-tak-cair-hari-ini.html

Sebagian Daerah Belum Menerima THR PNS Hari Ini, Semoga Tidak Lewat Lebaran

Admin 5/15/2020
Sebagian Daerah Belum Menerima THR PNS Hari Ini

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakrulloh menyatakan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) sudah mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Ia mengaku mendapatkan laporan dari sebagian PNS, khususnya yang berada di daerah.

Sudah pada memberitahu saya, anggota Korpri sudah menerima THR, termasuk juga pensiunan. Itu kawan di daerah yang WhatsApp saya," kata Zudan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Namun, ia belum bisa memastikan apakah pembayaran THR sudah dilakukan kepada semua PNS yang memang berhak menerima atau belum. Pasalnya, tidak semua PNS melaporkan penerimaan THR kepadanya.

"Kalau persentase pastinya kami cek dulu ya, karena tidak semua yang dapat terus melapor," terang dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan menyalurkan THR kepada PNS, TNI, Polri dan Pensiun paling lambat hari ini. Total dana yang akan dicairkan sebesar Rp29,38 triliun.

Ia merinci pemerintah mengalokasikan pembayaran THR untuk PNS pusat, TNI, dan Polri sebesar sebesar Rp6,77 triliun. Kemudian, THR untuk pensiunan sebesar Rp8,7 triliun, dan PNS daerah diperkirakan sebesar Rp13,89 triliun.
Bendahara negara menegaskan THR hanya akan dibayarkan kepada pejabat 3 ke bawah. Dengan demikian, pejabat eselon 1, 2, dan pejabat negara tak akan mendapatkan THR pada 2020.

Anggaran THR untuk eselon 1 dan 2 serta pejabat negara tersebut akan dialihkan untuk penanganan virus corona di dalam negeri.
Dalam hal ini, Ani telah menerbitkan aturan teknis pencairan THR yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ia juga menyatakan ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mengajukan pencairan THR PNS, TNI, dan Polri. Syaratnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dari pejabat satuan kerja (satker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Pembayaran THR dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima. Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung THR kepada KPPN," tulis Ani dalam aturan itu.

PNS Kota Serang hari ini belum menerima THR

Para PNS di Kota Serang hari ini belum menerima pencairan tunjangan hari raya (THR) Padahal.sebelumnya beredar kabar bahwa pemerintah pusat akan mencairkan THR secara serentak pada Jumat, 15 Mei 2020.

“Belum cair. Kabarnya lagi diajuin,” terang seorang PNS Pemkot Serang yang enggan disebutkan namanya, Jumat (15/5/2020).

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu Budhi Kristiawan mengatakan, kemungkinan THR baru bisa dicairkan pekan depan. Saat ini pihaknya sedang menginput data pegawai untuk pembagian THR. “Bendahara juga sudah diundang untuk menginput. Mudah-mudahan bisa dibayarkan minggu depan. Nanti langsung ke rekening masing-masing,” katanya.

Ia menjelaskan, pencairan THR ini mengacu pada  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24  Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada ASN, Prajurit Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dalam PP 24 tahun 2020, pembagian THR meliputi tiga komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Saya tidak dapat (Eselon II), Eselon III ke bawah yang dapat. Begitu pun Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan DPRD tidak dapat (THR),” ujarnya.

Namun untuk besarannya, ia belum bisa memastikan berapa total keseluruhan anggaran yang disiapkan Pemkot Serang. Sebab, kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Kalau jumlahnya saya tidak tahu, karena ada komponen yang tidak dibayarkan. Misalnya, tunjangan beras, jadi ada perbedaan, tapi yang jelas tidak beda jauh dengan gaji yang dibayarkan,” ucapnya.

Pihaknya pun sudah menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait pembagian THR tersebut, dan saat ini masih menunggu untuk ditandatangani. “Sudah, Perwalnya itu sudah siap. Jadi kami tinggal tunggu ditandatangani saja oleh Walikota. Semuanya sudah diproses, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibagikan,” ucapnya.

Sementara, Walikota Serang Syafrudin mengaku tidak mempermasalahkan tidak adanya THR bagi Kepala daerah. Menurutnya, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini tentu mempengaruhi keuangan negara. “Memang Walikota dan eselon II tidak dapat THR dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kami memaklumi keadaan keuangan negara sedang tidak stabil,” ucapnya. (Sumber; cnnindonesi.com / bantennews.co.id)

29,38 Triliun THR PNS, Pensiun, TNI dan Polri Cair Besok

Admin 5/14/2020
29,38 Triliun THR PNS, Pensiun, TNI dan Polri Cair Besok

Pemerintah akan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri besok, Jumat (15/5). Total THR yang akan dicairkan sebesar Rp29,38 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merincikan pemerintah mengalokasikan THR untuk PNS pusat, TNI, dan Polri sebesar Rp6,77 triliun. Kemudian, THR untuk pensiunan sebesar Rp8,7 triliun, dan PNS daerah sebesar Rp13,89 triliun.

Eksekusi THR diharapkan serentak paling lambat adalah Jumat, 15 Mei 2020.

Tahun ini, pemerintah hanya memberikan THR kepada pejabat eselon 3 ke bawah. Itu berarti, pejabat eselon I, 2, dan pejabat negara tak akan mendapatkan THR pada 2020. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan kepala daerah tidak akan mendapatkan THR pada Lebaran 2020 ini.

Anggaran THR untuk eselon 1 dan 2 serta pejabat negara tersebut akan dialihkan untuk penanganan virus corona (covid-19).

Bendahara negara juga telah menerbitkan aturan teknis pencairan THR. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada PNS Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam aturan itu, Ani mengatur tata cara pengajuan hingga pencairan THR PNS, TNI, dan Polri pada tahun ini. Syarat ini meliputi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dari pejabat satuan kerja (satker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dijelaskan jika SPM terdiri dari SPM THR gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Lalu, SPM THR Lembaga NonStruktural (LNS) untuk pembayaran THR penghasilan pegawai Non-PNS di LNS dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) serta SPM THR PNS pegawai lainnya.

Pembayaran THR dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima. Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung THR kepada KPPN," tulis Ani dalam aturan itu.

Aturan teknis itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencairan THR. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dalam beleid yang ditandatangani Jokowi pada 9 Mei tersebut, besaran THR pegawai Non PNS pada lembaga non struktural dan lembaga pemerintah paling besar Rp5,352 juta.
Secara rinci, berikut 13 golongan abdi negara penerima THR:

1. PNS.
2. Prajurit TNI.
3. Anggota Polri.
4. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan RI di luar negeri.
5. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induk.
6. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri penerima uang tunggu.
7. Penerima gaji terusan PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur.
8. PNS, Prajurit TNI, anggota Polri yang dinyatakan hilang.
9. Hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau berpangkat kolonel ke bawah di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.
10. Penerima Pensiun atau Tunjangan.
11. Pegawai non PNS, pada LNS, LPP, atau BLU.
12. Pegawai lain yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat dengan kewenangan sesuai UU.
13. Calon PNS. (Sumber; cnnindonesia.com)