Showing posts with label Tahun Ajaran Baru. Show all posts
Showing posts with label Tahun Ajaran Baru. Show all posts

Vaksin 5 Juta Guru Selesai Juni, Sekolah Tatap Muka Dibuka Juli 2021

Admin 2/24/2021
Vaksin 5 Juta Guru Selesai Juni, Sekolah Tatap Muka Dibuka Juli 2021

BlogPendidikan.net
- Mendikbud Nadiem Makarim menargetkan proses vaksin 5 juta guru dan tenaga kependidikan bisa selesai di akhir Juni 2021. Apabila itu tercapai, kata Nadiem, maka proses belajar tatap muka di sekolah bisa terlaksana di Juli 2021. 

"Kami ingin memastikan kalau guru dan tenaga kependidikan sudah selesai vaksinasi di akhir Juni. Sehingga di Juli, Insya Allah sudah melakukan proses belajar tatap muka di sekolah," ungkap Nadiem di Jakarta, Rabu (24/2/2021). Meski sudah belajar tatap muka, bilang dia, siswa dan guru tetap mematuhi protokol kesehatan di sekolah. 

"Kita ini harus bisa melatih kebiasaan baru, proses belajar tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan yang baik," tegas dia. Dia mengaku, guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua, karena siswa dan siswi sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah.

"Jadi esensinya itu, sekolah merupakan salah satu sektor yang sampai sekarang belum tatap muka. Dan risiko dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terlalu lama itu sangat besar," sebut dia.

Karena risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, makanya Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit, agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. Mungkin, lanjut dia, belajar tatap muka di sekolah tidak 100 persen akan dilakukan.  

"Tapi akan terjadi bisa dua kali seminggu atau tiga kali seminggu. Tapi dengan sistem protokol kesehatan yang harus dijaga," jelas dia. 

Proses pemberian vaksin 

Proses pemberian vaksin akan diberikan terlebih dahulu bagi guru sekolah dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Setelah itu diberikan kepada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). "Nah setelah itu baru diberikan kepada perguruan tinggi," sebut dia. 

Dia menambahkan, proses itu dilakukan karena semakin muda tingkat sekolahnya, maka semakin sulit pula melakukan PJJ. "Jadi mereka (SD, PAUD, dan SLB) memang yang membutuhkan interaksi fisik dan tatap muka. Walaupun belajar tatap muka di sekolah harus menggunakan protokol kesehatan dari Kemendikbud dan Kemenkes," terang Mendikbud. 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pernah mengatakan, suntik vaksin tahap kedua untuk pekerja publik. Lalu diberikan juga kepada masyarakat yang berusia di atas 60 tahun. 

Pada tahap kedua pemberian vaksin, ada sebanyak 38.513.446 orang yang menjadi sasaran untuk disuntik vaksin. Dari total itu, ada sebanyak 5.057.582 orang yang akan diberi vaksin. Mereka itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan dosen. 

Selain guru, tenaga kependidikan, dan dosen, suntuk vaksin juga untuk pedagang pasar, tokoh dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat negara, jurnalis, atlet, dan lainnya.

Belajar Daring Tidak Efektif Bagi Siswa Baru SD, Sekolah Ini Selenggarakan Belajar Tatap Muka Khusus Kelas 1

Admin 7/21/2020
Belajar Daring Tidak Efektif Bagi Siswa Baru SD, Sekolah Ini Selenggarakan Belajar Tatap Muka Khusus Kelas 1
Suasana belajar tatap muka yang dilaksanakan SDN 005 Bontang Utara

BlogPendidikan.net
- Memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring atau online. Namun ada yang berbeda dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 005 Bontang Utara.

Terkait pembelajaran bagi siswa baru kelas 1 dan siswa kelas 2 SDN 005 Bontang Utara, pihak sekolah memutuskan kebijakan melakukan pembelajaran tatap muka pada Senin (20/7/2020).

Pembelajaran tatap muka tersebut dilaksanakan karenakan sulit melakukan pembelajaran online dalam hal mengajarkan anak didik membaca, menulis, dan berhintung (calistung). Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut.

Dikatakan Kepala SDN 005 Bontang Utara Ahmadi, pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan pihaknya dikarenakan setelah melihat keadaan siswa–siswi baru kelas 1 masih banyak yang belum bisa calsitung. Hal tersebut terjadi karena pada saat pendaftaran tidak adanya pelaksanaan tes calistung bagi siswa baru yang mendaftar.

“Untuk setia harinya hanya memasukkan 6 siswa kelas 1 dan 8 siswa kelas 2, yang tidak akan lebih dari 10 siswa perharinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmadi menjelaskan bahwa nantinya jika siswa – siswi ini telah mengetahui calsitung maka pembelajaran tatap muka tersebutakan dihentikan dan akan kembali ke pembelajaran online sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

“Selain itu pembelajaran tatap muka bagi kelas 1 dan 2 ini dilakukan dengan pertimbangan untuk keefektifan pembelajaran dimana jika calistung dilakukan secara online maka akan menjadi tidak maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Guru Wali Kelas 1 Nur Rahmawati, mengatakan dengan pembelajaran tatap muka ini dilaksanaka karena masih ada orang tua siswa yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara online.

“Dengan mamasukkan siswa hanya sebanyak 6 anak setiap harinya yang dilakukan di mulai pada hari Senin hingga Jumat, sehingga sasaran pembelajaran calistung bagi siswa kelas 1 dapat berjalan sesuai dengan metode pembelajaran yang ada,” ungkapnya.

Rahmawati menambahkan bahwa dari sistem pembelajaran saat pandemi, banyak kendala yang dialami pihak sekolah, diantaranya yakni para siswa – siswi masih belum saling mengenal antara teman satu sama lain, serta belum mengenal guru–guru yang mengajarkan.

Namun untuk kelas tingkat atas seperti kelas 3,4,5 dan 6, pihak sekolah tetap melaksanakan pembelajaran secara online yang diikuti siswa di rumah masing–masing.
(Sumber; pktvkaltim.com)

Durasi Pembelajaran Tatap Muka Tak Lebih Dari Tiga Jam, Tanpa Istirahat

Admin 7/15/2020
Durasi Pembelajaran Tatap Muka Tak Lebih Dari Tiga Jam, Tanpa Istirahat

BlogPendidikan.net
- Proses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri I Slawi mendapat perhatian dari dewan guru dan komite sekolah. Selain menerapkan protokol kesehatan ketat, pihak sekolah juga membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat sekolah.

Kepala SMP Negeri I Slawi Alfatah, Selasa (14/7) mengatakan, SMP Negeri I Slawi telah menyiapkan 18 ruang kelas untuk proses kegiatan belajar mengajar kelas 7. Agar para siswa belajar dengan tenang, pihak sekolah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat sekolah telah menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan melalui Puskesmas Slawi.

"Meski durasi waktu pembelajaran tatap muka di tingkat SMP tidak lebih dari tiga jam, tanpa jeda istirahat tapi telah kami persiapkan secara matang," katanya.

Sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 800/04/60185 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Tatap Muka Tahun Pelajaran 2020/2021, pembelajaran tatap muka tingkat SMP dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB.

Pihak sekolah membuat pedoman teknis kegiatan belajar mengajar selama enam hari ke depan. Tak berbeda dengan MPLS SD, kegiatan siswa baru di hari pertama masuk sekolah ini dimanfaatkan untuk perkenalan guru dan siswa, di samping penyampaian wawasan wiyata mandala. 

Guna mencegah terjadinya penularan Covid-19, pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan. Sejak dari gerbang masuk sekolah, setiap siswa wajib melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer tembak. Siswa kemudian diarahkan untuk mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk ke kelas.

“Di sini, kami sudah membentuk satuan tugas khusus penanganan Covid-19 tingkat sekolah. Anggotanya terdiri dari guru, tenaga pendidik dan komite sekolah,” tambahnya.

Bahkan setiap hari, lanjut Alfatah, seluruh ruang kelas setelah selesai untuk proses kegiatan belajar dilakukan penyemprotan disinfektan. Siswa pulang secara bergantian perkelas, sehingga siswa tidak menumpuk. Pihak sekolah juga sudah menyampaikan ke orang tua siswa, untuk melakukan antar jemput pada anaknya.

Selama proses ini berlangsung, pihak puskesmas memberikan pendampingan penegakan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga menerapkan kebijakan penjarangan dengan mengisi setiap kelasnya maksimal separuh dari kapasitas normal.

Saat ini ada 18 ruang kelas yang dibuka untuk menampung siswa kelas tujuh. Dari 292 siswa baru kelas tujuh, seluruhnya berangkat sekolah. Meski demikian, pihak sekolah memberikan kelonggaran atau bahkan prioritas bagi peserta didik yang sakit untuk belajar dari rumah, termasuk siswa yang tidak diizinkan orang tuanya berangkat sekolah.

Pihak sekolah tidak akan memaksakan mereka untuk hadir, semua demi keselamatan bersama.
Mengingat ini hal baru, pihak sekolah masih terus melakukan penyesuaian atau adaptasi pada kebiasaan baru. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, pihaknya akan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolahnya dan berharap semuanya bisa segera menyesuaikan.

(Sumber: radartegal.com)

Belajar Tatap Muka di Tangan Kepala Daerah, Mendikbud: Tetap BDR Jika Orang Tua Menolak

Admin 7/12/2020
Belajar Tatap Muka di Tangan Kepala Daerah, Mendikbud: Tetap BDR Jika Orang Tua Menolak

BlogPendidikan.net
- Pandemi Covid-19 membuat pembelajaran yang sedianya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademi Baru di Masa Pandemi COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, dalam wawancara telekonferensi menyebutkan bahwa terdapat Beberapa kabupaten/kota yang merupakan zona hijau menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional, dengan demikian dimungkinkan memulai pembelajaran tatap muka dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Kendati demikian, prosesnya dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari jenjang SMP dan SMA/SMK terlebih dahulu. 

"Ini mengenai kenyamanan, mengenai kepercayaan kita kepada institusi sekolah yang bisa melakukan protokol kesehatan yang baik. Itu kuncinya," kata Mendikbud, seperti keterangan yang Netralnews terima, Minggu (12/7/2020).

Kebijakan membuka sekolah kembali untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka berada di tangan kepala daerah. Selain kepala daerah, kepala sekolah dan orang tua juga punya hak untuk menentukan apakah memang sekolah tersebut sudah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kembali. 

"Jadinya, sekolah-sekolah kalau mau membuka kembali pembelajaran tatap muka harus benar-benar meyakinkan semua orang tua bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan," kata Mendikbud.  

Kemudian, apabila ada orang tua yang merasa tidak siap jika anaknya harus kembali bersekolah maka ia berhak untuk menolak dan anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah. 

"Jadi, kita benar-benar harus memegang prinsip kebebasan memilih. Karena ini kan mengenai kesehatan masing-masing. Menurut kami, prinsip dasar itu adalah haknya orang tua,” kata Mendikbud. 

Saat ini, Kemendikbud sedang melakukan monitoring untuk memeriksa kesiapan beberapa wilayah zona hijau yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka kembali.

“Jadi harapan kami adalah pemda dan kepala dinas itu bisa benar-benar mendukung proses ini, dan tentunya Kemendikbud di sini siap mendukung dan salah satu caranya adalah tentunya sumber dayanya kita jadikan fleksibel," tutur Mendikbud. 

Dijelaskan Nadiem, Kemendikbud telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

"BOS yang sudah sampai ke rekening sekolah itu boleh digunakan secara fleksibel untuk persiapan protokol kesehatan ini. Ini benar-benar kita berikan kebebasan anggaran bagi kepala sekolah,” ujar dia.

(Sumber; netralnews.com)

Mulai Senin 13 - 18 Juli Peserta Didik Baru Wajib Masuk Sekolah

Admin 7/09/2020
Mulai Senin 13 - 18 Juli Peserta Didik Baru Wajib Masuk Sekolah

BlogPendidikan.net
- Mulai tanggal 13 Juli nanti, siswa baru akan kembali beraktivitas menjalani proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal Akhmad Was’ari.

Kata Was'ari, Kamis (9/7), mulai tanggal 13 Juli 2020, siswa baru diwajibkan masuk sekolah. Hal tersebut dilakukan sebagai masa orientasi atau pengenalan siswa di lingkungan sekolah. Karena siswa baru perlu menyesuaikan kondisi lingkungan sekolah seperti pengenalan dengan guru maupun antarsiswa lainnya.

"Untuk SD berarti hanya kelas satu yang masuk, sedangkan SMP itu hanya kelas tujuh. Selain masa pengenalan, siswa baru juga harus mengurus administrasi yang ada," katanya. 

Masa pengenalan, tambah  Akhmad Was'ari, dilakukan dengan pedoman protokol kesehatan yang ketat. Seperti apa yang telah diterapkan di masing-masing sekolah. Terkait hal tersebut, masa pengenalan hanya berlangsung satu minggu, setelah itu siswa akan diliburkan kembali dan belajar di rumah. 

“Jadi siswa baru hanya berangkat satu minggu mulai tanggal 13 sampai 18 Juli 2020. Setelah itu, siswa kembali libur sampai ada pengumuman selanjutnya,” tambahnya.

Terkait banyaknya pertanyaan masyarakat melalui media sosial, lanjut Akhmad Was'ari, dinas telah memiliki skenario, siswa masuk dengan sistem bergilir atau shift. Rencananya, Dikbud Kabupaten Tegal akan mulai memberlakukan skenario tersebut pada bulan Agustus. Namun dengan catatan, masing-masing sekolah harus memiliki izin dari pihak komite. 

Pada tingkat SD, siswa masuk secara bergantian. Misal dalam satu kelas terdapat 30 siswa, maka di hari pertama hanya nomor absen 1 sampai 15 yang masuk, kemudian nomor absen 16 sampai 30 masuk di hari berikutnya. Sedangkan pada tingkat SMP dilakukan sistem shift tingkat kelas. 

Artinya SMP tidak mengacu pada nomor urut absen, tetapi kelas. Kelas tujuh masuk di minggu pertama, kelas delapan masuk minggu kedua, sedangkan kelas sembilan di minggu berikutnya. 

Berkenaan dengan hal itu, dikbud tidak memaksa jika para orang tua murid tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah dan pembelajaran masih dapat dilakukan melalui daring atau jarak jauh.

Artikel ini juga telah tayang di radartegal.com

Senin Hari Pertama Masuk Sekolah Kemendikbud Resmi Keluarkan Aturan Sekolah Tatap Muka, 104 Daerah Zona Hijau

Admin 7/09/2020
Senin Hari Pertama Masuk Sekolah Kemendikbud Resmi Keluarkan Aturan Sekolah Tatap Muka, 104 Daerah Zona Hijau

BlogPendidikan.net
- Senin adalah hari pertama sekolah tahun ajaran baru dimulai. 
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan hari pertama tahun ajaran baru mulai 13 Juli 2020.

Walaupun telah ditetapkan masuk sekolah tanggal 13 Juli, tidak semua sekolah dibolehkan buka atau gelar tatap muka.

Tidak diperbolehkannya semua sekolah untuk menggelar tatap muka lantaran menghindari penularan dan klaster baru dari Covid-19.

Daerah yang diperbolehkan untuk tatap muka dalah zona hijau atau yang tidak terdampak Covid-19.

Namun dengan berbagai pertimbangan dan persetujuan pemerintah daerah setempat.


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan alasan mengapa tetap membuat aturan masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020.

Semula diisukan sekolah mulai awal tahun 2021.

Plt Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengungkapkan alasan dimulainya kegiatan belajar pada bulan Juli 2020.


“Kenapa Juli? Memang kalender pendidikan kita dimulai minggu ketiga bulan Juli dan berakhir Juni. Itu setiap tahun begitu," kata Hamid dikutip Kompas.com.

Pelaksanaan sekolah dimulai pada tanggal 13 Juli ini akan diikuti oleh beberapa kabupaten atau kota.

Kabupaten kota yang dibolehkan dalam membuka sekolah untuk tatap muka adalah daerah zona hijau.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, sebelumnya juga telah memastikan proses KBM tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada Juli 2020.

Namun, apakah masuk sekolah dilakukan dengan tatap muka atau tidak, Nadiem menjawab sekolah yang berada di zona hijau sudah boleh melakukan tatap muka.


"Yang di zona hijau, kami mempersilakan pemerintah daerah melakukan pembelajaran tatap muka," ujar Nadiem Makarim dikutip dari laman kemdikbud.go.id.

"Untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, itu dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka.”

Namun, Nadiem menegaskan ada beberapa syarat yang harus dilalui sekolah jika ingin melakukan KBM dengan tatap muka.

Itu antara lain Kabupaten/kota harus zona hijau, pemerintah daerah harus setuju, sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka dan terakhir orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari Rumah secara penuh,” ujar Mendikbud.

Kemudian, Mendikbud juga menegaskan ada pengecualian siswa yang bisa masuk sekolah.

Tahapannya yang boleh melaksanakan sekolah tatap muka, yakni jenjang SMP ke atas.

Artinya, jenjang SD ke bawah belum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah meski berada di zona hijau.

"Kita telah mengambil keputusan bahwa zona hijau yang boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka," ujar Nadiem Makarim.

Untuk tahap pertama, siswa yang bisa mengikuti pembelajaran tatap muka ialah siswa jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, paket B.

Tahap kedua bagi jenjang SD, MI, Paket A dan SLB akan dilaksanakan dua bulan setelah tahap pertama.

Terakhir, tahap ketiga bagi jenjang PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan non formal dilaksanakan dua bulan setelah tahap kedua.

"Jadi, siswa PAUD akan bisa masuk sekolah jika sudah lima bulan dari sekarang. Itu juga syaratnya harus berada di zona hijau," ujar Nadiem.

Saat ini berdasarkan update zona yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 BNPB Selasa (7/7/2020) ada 104 daerah zona hijau.

Ada tambahan 43 daerah yang dinyatakan masuk zona hijau dari awalnya cuma 61 daerah.

Keempat puluh tiga wilayah administrasi di tingkat kabupaten dan kota tersebut, antara lain:

Provinsi Aceh - Aceh Barat Daya, Pidie, Simeleu, Gayo Lues dan Bener Meriah.
Provinsi Sumatera Utara - Labuhan Batu.
Provinsi Jambi - Bungo, Tanjung Jabung Timur, Tebo dan Merangin.
Provinsi Sumatera Barat - Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, dan Kota Payakumbuh.
Provinsi Bengkulu - Bengkulu Selatan, Kaur, Mukomuko dan Seluma.
Provinsi Lampung - Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Pesawaran.
Provinsi Riau - Kepeluauan Meranti dan Siak.
Provinsi Sumatera Selatan - Musi Rawsa Utara dan Ogan Komering Ulu Selatan.
Provinsi Kalimantan Tengah - Sukamara.
Provinsi Kalimantan Barat - Kapuas Hulu dan Kayong Selatan.
Provinsi Sulawesi Tenggara - Muna Barat.
Provinsi Sulawesi Tengah - Banggai Kepulauan.
Provinsi Sulawesi Barat - Mamuju Utara dan Majene.
Provinsi Nusa Tenggara Timur - Flores Timur, Rote Ndao dan Timor Tengah Selatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat - Bima.
Provinsi Maluku - Buru Selatan.
Provinsi Maluku Utara - Pulau Taliabu.
Provinsi Papua Barat - Manokwari Selatan.
Provinsi Papua - Mamberami Tengah.

Selanjutnya Dewi yang juga pakar epidemiologi menjelaskan terdapat enam puluh satu daerah yang hingga Minggu lalu (5/7/2020) tidak terdampak COVID-19.

Selain 43 daerah baru masuk zona hijau, ada 61 daerah yang tidak ditemukan kasus positif Covid-19.

Enam puluh satu daerah itu terdiri dari:

Provinsi Aceh - Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Timur dan Kota Subulussalam.

Provinsi Sumatera Utara - Pakpak Bharat, Nias Barat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Nias, Nias Utara, Selatan, Humbang Hasundutan dan Nias Selatan.

Provinsi Riau - Rokan Hilir.

Provinsi Kepulauan Riau - Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas.

Provinsi Jambi - Kerinci.

Provinsi Bengkulu - Lebong.

Provinsi Lampung - Lampung Timur dan Mesuji.

Provinsi Kalimantan Timur - Mahakam Ulu.

Provinsi Sulawesi Tengah - Tojo Una-una.

Provinsi Sulawesi Utara - Bolaang Mongodow Timur dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Provinsi Sulawesi Tenggara - Konawe Kepulauan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur - Sumba Tengah, Ngada, Sabu Raijua, Lembata, Malaka, Alor, Timor Tengah Utara, Manggarai Timur, Kupang, dan Belu.

Provinsi Maluku - Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru.

Provinsi Papua - Yahukimo, Mappi, Dogiyai, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deiyai, Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang, Asmat, Puncak, dan Intan Jaya.

Provinsi Papua Barat - Maybrat, Pegunungan Arfak, Tambrauw, dan Sorong Selatan.

Itulah perkembangan terbaru untuk daerah yang masuk kategori zona hijau.

Sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim beberapa hari sebelumnya telah mengumumkan jadwal masuk sekolah tahun ajaran baru.

Semua daerah zona hijau dibolehkan untuk tatap muka dengan berbagai persyaratan yang telah ditemtapkan.

Masuk sekolah tahun ajaran baru dimulai 13 Juli 2020.

Saat ini ada 104 daerah zona hijau diseluruh Indonesia.

Tahun Ajaran Baru, Siswa Baru Tetap Masuk Sekolah Selama Tiga Hari

Admin 7/08/2020
Tahun Ajaran Baru, Siswa Baru Tetap Masuk Sekolah Selama Tiga Hari

BlogPendidikan.net
- Memasuki tahun ajaran baru sejumlah siswa baru yang akan memasuki sekolah, harus terus mematuhi protokol kesehatan. Dimana selama 3 hari masuk sekolah siswa bakal melakukan perkenalan dan adaptasi sekolah. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan (Disdikbud) Muba, H Musni Wijaya, mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) dan Menteri Kesehatan (Menkes) masuk siswa tahun ajaran baru pada 13 Juli nanti. Namun, berdasarkan SKB dua menteri sampai akhir tahun ini tetap melakukan belajar di rumah.

“Tanggal 13,14, dan 15 Juli kita usahakan tetap masuk terlebih dahulu untuk siswa baru. Tujuannya untuk perkenalan terhadap sekolah dan sosialiasi terhadap peserta didik, sehingga siswa baru mengenal lingkungan sekolah,”kata Musni, Rabu (8/7/20).

Lanjutnya, pada 3 hari masuk sekolah maksimal dilakukan 3 jam belajar di sekolah, kalaupun jika menambah waktu itu melihat kondisi. Masuknya siswa baru tersebut tetap harus mematuhi protokol kesehatan.

“Setelah tanggal 15 murid kembali di wajibkan belajar di rumah, namun guru-guru tetap masuk. Senin sampai Rabu guru menyiapkan materi, lalu Kamis-Jumat guru ke lapangan dan membuat kelompok untuk para peserta didik,”ungkapnya.

Selama pembelajaran di kelompok, waktu belajar nanti ditentukan oleh guru dan melihat kondisi yang ada di lapangan nantinya. Pihaknya, akan melakukan monitoring yang dilakukan oleh tim pemantau dan korwil, serta dari Dinas.

“Kita akan pantau dari sana kita bisa melihat kinerja guru-guru. Sedangkan untuk pengumuman masuk sekolah baru dilakukan semi online dan ada juga offline, melihat efesiensi pada saat pandemi covid-19 ini,”tambahnya.

Pihaknya juba menghimbau Kepala Sekolah juga harus memastikan para guru memberikan layanan belajar mandiri di rumah. 

“Kita juga menghimbau orang tua/wali memastikan putra/putrinya untuk tidak melakukan kegiatan diluar rumah seperti di pusat olahraga, tempat rekreasi, warung internet, pusat perbelanjaan, pusat permainan, atau tempat berkumpul lainnya,”jelasnya.

Artikel ini telah tayang di koranindonesia.id

Catat Bunda Ini Jadwal Back To School Untuk SD di Zona Hijau

Admin 6/24/2020
Catat Bunda Ini Jadwal Back To School Untuk SD di Zona Hijau

BlogPendidikan.net
 - Syarat pembukaan sekolah di zona hijau diterapkan secara bertahap.Hanya sekolah di jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA/MA/SMK di zona hijau yang boleh dibuka untuk tatap muka di tahun ajaran baru 2020/2021 Juli mendatang.

Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) sederajat yang berada di zona hijau baru bisa dibuka untuk tatap muka pada September 2020. "Pembukaan SD harus menunggu dua bulan lagi (setelah Juli). Itu pun dengan catatan selama dua bulan tersebut zonanya masih hijau, baru SD, Pendidikan kesetaraan, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat dibuka tatap muka," tegas Nadiem, dalam Konferensi Video, Senin, 15 Juni 2020.


Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di zona hijau mendapat giliran dibuka untuk pembelajaran tatap muka paling akhir, yakni di bulan kelima (November) setelah tahun ajaran baru dimulai dengan catatan yang sama, yakni di zona tersebut masih hijau.


"Kami telah mendapat berbagai masukan dan input dari stakeholder, menurut Kami ini cara paling perlahan dan tepat memastikan anak-anak Kami aman. Bagi mereka (siswa PAUD dan SD) lebih sulit melakukan social distancing,"terang Nadiem.

Nadiem juga menegaskan, jika zona hijau berubah menjadi zona kuning, itu artinya semua proses akan dimulai dari nol. "Semua harus mulai lagi belajar dari rumah," tegas Nadiem.

Sedangkan untuk sekolah berasrama selama dua bulanmasa transisi masih dilarang untuk membuka sekolah untuk tatap muka. "Akan ada check listuntuk setiap unit sekolah untuk memulai tatap muka. Seperti kebersihan sarana sanitasi, toilet, dan hand sanitizer. Kemudian ada akses ke layanan kesehatan, wajib memakai master dan thermo gun untuk mengecek suhu dan siswa yang masuk ke sekolah," sebut Nadiem.

Protokol kesehatan jika ada peserta didik yang sedang sakit atau keluarganya sakit juga anak akan tidak diperkenankan masuk. Guru juga tidak boleh diperkenankan masuk jika punya penyakit seperti diabetes atau hipertensi.

Selain itu, sebelum membuka sekolah di zona hijauharus ada kesepakatan dengan komite pendidikan yang dilakukan dengan cara musyawarah. "Banyak sekali check list-nya untuk memulai tatap muka. Ini sesuai dengan protokol tatap muka dari Kemenkes," jelas Nadiem.

Nadiem juga menegaskan, jika kabupaten/kota di zona hijau akan membuka sekolah maka tidak dapat normal dulu selama dua bulan pertama di tahun ajaran baru 2020/2021. Kondisi kelas di dua bulan pertama maksimal diisi 18 peserta didik setiap kelas.

"Jadi kapasitasnya setengah atau 50 persen dari kapasitas normal. Harus melakukan proses shifting. Jaga jarak minilai 1,5 meter untuk semua jenjang. Di SLB maksimal lima peserta didik dalam satu kelas. PAUD juga maksimal lima peserta didik per kelas. Jadwal pembelajarannya ditentukan masing-masing satuan pendidikan," terangnya.

Setelah satu bulan kabupaten/kota tersebut masih zona hijau maka baru diperbolehkan menerapkan kenormalan baru atau new normal. "Dengan kata lain lebih banyak peserta yang boleh masuk sekolah," tegasnya.


Pada saat masa transisi itu juga, tidak diperbolehkan ada aktivitas antarkelas di semua sekolah yang dibuka di zona hijau "Masuk kelas langsung pulang selama dua bulan pertama. Olahraga dan ekstrakurikuler juga tidak diperbolehkan selama masa transisi," bebernya.

Sebelumnya, Kemendikbud bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Panduan yang disusun dari hasil kerja sama dan sinergi antarkementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Seluruh sekolah yang berada di zona kuning, oranye, hingga merah tidak diperkenankan menggelar pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru 2020/2021. Kebijakan ini berlaku di seluruh jenjang, mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. (*) BP

PPDB Ricuh Lagi Kali Ini Soal Transparansi, Kemendikbud Diminta Turun Tangan

Admin 6/24/2020
PPDB Ricuh Lagi Kali Ini Soal Transparansi Kemendikbud Diminta Turun Tangan

BlogPendidikan.net
- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah kembali ricuh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun diminta turun tangan menjamin transparansi proses PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kericuhan PPDB seolah menjadi cerita lama yang terus berulang setiap tahun. Kemendibud bersama Dinas Pendidikan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota harusnya menyosialisasikan skema PPDB sejak jauh hari sehingga meminimalkan potensi protes dari calon siswa maupun wali murid,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (24/6/2020).


Huda mendapati laporan sejumlah orang tua calon siswa di berbagai daerah melakukan protes terkait proses PPDB. Salah satunya di DKI Jakarta. Mereka sampai mendatangi Balai Kota karena memprotes aturan umur yang dinilai lebih diprioritaskan dibanding prestasi calon siswa. 

Protes serupa juga terjadi di Kota Bogor di mana orang tua protes atas ketidakjelasan kuota jalur prestasi. Sedangkan di Malang aplikasi PPDB online sempat down sehingga orang tua berbondong-bondong ke datang ke sekolah.

Huda menjelaskan daerah memang diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel. Kendati demikian otoritas daerah tersebut tetap mengacu pada kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Kemendikbud. 

“Bisa jadi aturan PPDB di satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda karena Dinas Pendidikan melihat urgensi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Hanya saja perbedaan aturan ini harus dikawal dan disosialisikan sejak jauh hari sehingga tidak memicu kericuhan,” katanya.

Menurut Huda, dalam setiap PPDB ada empat jalur yang bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah dalam menerima peserta didik baru. Keempat jalur tersebut adalah jalur domisili,   jalur afirmasi, jalur perpindahan, dan jalur prestasi. 

Kemendikbud sebenarnya telah memberikan patokan proporsi bagi setiap jalur tersebut yakni jalur domisili diberikan proporsi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, dan jalur prestasi (0-30%). 

“Harusnya aturan dari daerah tetap merujuk pada proporsi tersebut sehingga PPDB tetap dalam koridor aturan nasional meskipun tetap memperhatikan keragaman kondisi daerah,” katanya.

Politikus PKB ini berharap agar tiap dinas pendidikan maupun sekolah memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi calon orang tua siswa yang belum memahami aturan PPDB. Apalagi saat ini hampir semua PPDB berbasis online sehingga memunculkan rasa kekhawatiran jika proses penerimaan peserta didik baru dijadikan “mainan” oleh oknum-oknum tertentu. 

“Karena pandemic Covid-19 semua PPDB dilakukan secara online. Kondisi ini bisa jadi memicu kecurigaan para orang tua siswa Ketika mereka tidak diberikan pemahaman mengenai aturan main penerimaan peserta didik baru secara komprehensif,” kata dia. 

Huda mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim turun langsung memantau proses PPDB ini. Menurutnya berbagai protes di DKI Jakarta, Malang, maupun Bogor bisa jadi hanya puncak gunung es terkait polemic PPDB 2020. Diharapkan temuan fakta di lapangan akan memberikan sudut pandang berbeda dalam proses evaluasi PPDB tahun ini. 

“PPDB ini seperti penyakit kronis yang selalu kambuh di setiap awal tahun ajaran baru. Perlu perumusan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif mulai dari proses sosialisasi, pelaksanaan,  pengawasan, hingga evaluasi sehingga orang tua siswa merasa ada jaminan fairness dan transparan,” ujarnya. (**)

Bunda Boleh Tak Izinkan Anaknya Masuk Sekolah Meski di Zona Hijau Dengan Alasan Berikut

Admin 6/23/2020
Bunda Boleh Tak Izinkan Anaknya Masuk Sekolah Meski di Zona Hijau Dengan Alasan Berikut

BlogPendidikan.net
- Tahun ajaran baru yang akan tetap dimulai pada Juli mendatang akan nampak berbeda tergantung kondisi daerah masing-masing.

Daerah yang masuk dalam zona hijau mulai diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, sedangkan daerah zona merah masih harus melanjutkan pembelajaran jarak jauh.


Sebelum pembelajaran tatap muka dimulai di zona hijau, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana menyebut Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Kantor Wilayah Kemenag tingkat provinsi dan kota kabupaten harus memiliki tugas dan wewenang khusus dalam masa persiapan satuan pendidikan.


Tugas dan wewenang khusus tersebut terbagi menjadi lima tahap masa persiapan:

Pertama, pemangku kebijakan tersebut memastika kesiapan dan keamanan setiap satuan pendidikan termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa Dapodik atau EMIS.

Kedua, membuka satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar kesiapan.

Ketiga, menugaskan pendidik dari satuan pendidikan yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain jika dirasa perlu.

Keempat, senantiasa berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kelima, memberikan peningkatan kapasitas baik kepada pengawas sekolah, kepala satuan, dan pendidik.

Namun keputusan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka di zona hijau tetap ada di tangan orang tua masing-masing peserta didik.


Meski sekolah sudah mengisi daftar periksa tetapi orang tua merasa belum siap maka bisa memilih anaknya untuk melanjutkan pembelajaran di rumah dengan alasan kondisi kesehatan, transportasi yang tidak memadai untuk menghindar dari kerumunan, atau sulitnya menerapkan protokol kesehatan.

Jika aktivitas pembelajaran tatap muka sudah dimulai, pemangku kebijakan tersebut harus melaporkan perkembangan pelaksanaan di setiap satuan pendidikan kepada kepala daerah dan Kemendikbud melalui Lemaba Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).


Kemudian pemerintah daerah dan gugus tugas akan mengevaluasi aktivitas tersebut. Jika kondisi dinilai tidak terkendali atau tidak aman maka satuan pendidikan terpaksa harus ditutup kembali.

“Jika pada minggu pertama dilakukan pembelajaran tatap muka ternyata berdasarkan hasil kajian pada minggu kedua dan ketiga terdapat peningkatan jumlah korban Covid-19, maka langsung ditutup pembelajaran tatap mukanya,” tutur Chatarina Muliana.

Menjelang Tahun Ajaran Baru Para Bunda Berburu Masker Berlogo Tut wuri Handayani

Admin 6/23/2020
Menjelang Tahun Ajaran Baru Para Bunda Berburu Masker Berlogo Tut wuri Handayani
Image Source; jateng.tribunnews.com "Tampak seorang karyawan di Toko Sakura Evolution jalan Kauman Semarang menunjukkan seragam dan APD untuk anak sekolah"

BlogPendidikan.net - Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah toko perlengkapan di Kota Semarang mulai menyediakan masker berlogo Tut Wuri Handayani.

Seperti yang tampak di toko-toko jalan Kauman, Semarang Tengah, Semarang ini.

Beraneka warna masker untuk anak sekolah itu tersedia mulai dari merah, biru, hingga abu-abu.


Juga tersedia masker berwarna coklat berlogo tunas kelapa.

"Sebentar lagi tahun ajaran baru, banyak yang bertanya masker untuk sekolah.

Kami menyediakan masker ini," ujar Husniah, seorang karyawan di Toko Sakura Evolution jalan Kauman Semarang, Selasa (23/6/2020).

Husniah memaparkan sejak tersedia di tokonya, masker-masker tersebut langsung laris.

Ia menyebut, penjualan masker perhari di tokonya bisa mencapai 2 sampai 5 lusin.

"Penjualan terkadang 2 atau 3 lusin, kalau pas borongan 5 lusin bisa.

Laris. Ini malah yang SMA tinggal sedikit," paparnya.


Lantas Husniah menyebutkan, setiap lusin masker untuk anak SD dibanderol Rp 36 ribu.

Sedangkan untuk SMP, SMA, dan masker pramuka dibanderol Rp 37 ribu perlusin.

Ia menjelaskan, masker-masker tersebut juga dijual dalam bentuk ecer.

"Kalau harga satuan rata-rata harga Rp 4 ribu," jelasnya.

Selain masker, lanjut Husniah, alat pelindung diri berupa face shield juga laris di kalangan anak sekolah.


Menurutnya, banyak pihak sekolah yang mulai mencarinya untuk persiapan masuk sekolah.

"Sekolah-sekolah sudah banyak yang mencari face shield, yang pesan juga banyak.

Terkadang sehari bisa lebih dari 100 unit terjual," ungkapnya.

Lantas Husniah menyebutkan, face shield untuk anak sekolah tersebut dibanderol mulai Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu.

"Face shield yang bukakan harga Rp 15 ribu, sedangkan yang tanpa bukakan Rp 10 ribu," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Jelang Tahun Ajaran Baru, Masker Berlogo Tut Wuri Handayani Mulai Laris, https://jateng.tribunnews.com/2020/06/23/jelang-tahun-ajaran-baru-masker-berlogo-tut-wuri-handayani-mulai-laris

Jadwal Pembukaan Sekolah SMA, SMP, SD dan PAUD di Tahun Ajaran Baru 2020/2021

Admin 6/19/2020
Jadwal Pembukaan Sekolah SMA, SMP, SD dan PAUD di Tahun Ajaran Baru 2020/2021

BlogPendidikan.net - Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.

Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.


Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dan jadwal dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan tahun ajaran baru 2020/2021:

Tahap I dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2020/2021 berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan Dua Bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan Dua Bulan setelah tahap II untuk PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.


Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.