Showing posts with label Tunjangan Profesi Guru. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi Guru. Show all posts

Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru

Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru

BlogPendidikan.net
- Pemutihan bagi guru-guru yang belum tersertifikasi untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), menjadi kabar yang membahagiakan. Lantas bagaimana skema tunjangan profesi guru?

Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru.

Kabar tentang tunjangan profesi guru (TPG) terus dicari banyak orang. 

Isu hangat ini ramai dibicarakan usai Kemendikbud Ristek mengunggah draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam draf RUU Sisdiknas yang dirilis Agustus 2022, tak ada pasal atau ayat yang menyinggung soal tunjangan profesi guru. 

Hal ini tentu berbeda dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di sana jelas tertera pada Pasal 16 tentang tunjangan profesi guru.

Menurut UU 14/2005, tunjangan profesi guru bisa didapatkan oleh guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. 

Adapun untuk mendapatkan sertifikasi itu, seorang guru harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jangka waktu 2 semester.

Tak hanya guru berstatus PNS yang mendapatkan tunjangan profesi guru, seorang guru sekolah swasta pun bisa mendapatkan TPG asal sudah sertifikasi.

Oleh karena itu tak heran jika tidak adanya pasal tentang tunjangan profesi guru di Sisdiknas menjadi kontroversi.

Namun, Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo menjelaskan, RUU Sisdiknas sebenarnya akan menguntungkan guru.

Skema Baru Tunjangan Profesi Guru.

Ada skema baru tunjangan profesi guru, baik untuk guru PAUD, TK, SD, SMP dan SMA. Tak perlu lagu sertifikasi dan PPG, yang harus antre lama, untuk mendapatkan TPG.

Adapun skema baru untuk guru PNS, tunjangan profesi guru akan diberikan sesuai dengan UU ASN dan UU Ketenagakerjaan.

Sementara untuk guru di sekolah swasta, sebagai ganti tunjangan profesi guru, pemerintah menaikkan bantuan operasional sekolah (BOS) agar sekolah bisa menggaji lebih tinggi.

Namun untuk guru yang terlanjur mendapat sertifikasi tetap akan diberi TPG hingga masa pensiun tiba.

Skema baru tunjangan profesi guru itu bisa saja berlaku jika RUU Sisdiknas disahkan.

Dan jika diterapkan, Anindito mengatakan ada 1,6 juta orang guru yang sudah mengajar bisa langsung mendapatkan tunjangan profesi guru tanpa PPG dan sertifikasi.

"Guru-guru yang sudah mengajar tetapi belum sertifikasi akan diputihkan kewajibannya dan langsung mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang layak," kata Anindito dikutip dari Antara, Agustus 2022.

Meski begitu, Kemendikbud Ristek akan terus memperbaiki draf RUU Sisdiknas yang merupakan RUU usulan pemerintah.

Demikian tentang Skema Baru Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Pemutihan Sertifikasi Guru, untuk mendapatkan hak tunjangan profesi guru (TPG).

 

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Tunjangan Profesi Guru Hilang di RUU SISDIKNAS, Ini Ancaman Kesejahteraan Bagi Guru

Tunjangan Profesi Guru Hilang di RUU SISDIKNAS, Ini Ancaman Kesejahteraan Bagi Guru

BlogPendidikan.net
- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merasa terkejut dan menyesalkan hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru di dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal itu disampaikan setelah mereka mencermati dengan seksama isi RUU Sisdiknas, khususnya pasal mengenai guru.

"Setelah mencermati dengan seksama isi RUU Sisdiknas, khususnya pasal mengenai guru, P2G sangat terkejut dan menyesalkan hilangnya pasal tentang 'Tunjangan Profesi Guru' di dalam RUU," jelas Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dikutip dari Republika.co.id.

Dia menerangkan, dalam RUU Sisdiknas Pasal 105 huruf a-h yang memuat hak guru atau pendidik tidak satupun ditemukan klausul “hak guru mendapatkan Tunjangan Profesi Guru”. Pasal tersebut, kata dia, hanya memuat klausul “hak penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial.”

"Pasal 105, dalam menjalankan tugas keprofesian, Pendidik berhak: a. 'memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,'" kata dia.

Hal itu berbanding terbalik dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU Guru dan Dosen pemerintah secara eksplisit jelas mencantumkan pasal mengenai tunjangan profesi guru yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1).

Pasal itu berbunyi, 'pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat'.

Lalu pada Pasal 16 ayat (2) dijelaskan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama

Kemudian pada Pasal 16 Ayat (3) disebutkan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Melihat perbandingan yang sangat kontras mengenai Tunjangan Profesi Guru antara RUU Sisdiknas dengan UU Guru dan Dosen, jelas tampak RUU Sisdiknas berpotensi kuat akan merugikan jutaan guru di Indonesia,” terang Satriwan.

Satriwan melanjutkan, hilangnya pasal tunjangan profesi guru dalam RUU Sisdiknas akan membuat jutaan guru dan keluarga mereka amat kecewa. Hal itu, kata dia, ibarat mimpi buruk bagi jutaan guru, calon guru, dan keluarganya. Saat ini, persoalan itu tengah menjadi perbincangan serius di internal organisasi guru

“RUU Sisdiknas yang menghapus pasal TPG seperti mimpi buruk bagi jutaan guru, calon guru, dan keluarga mereka. Dihilangkannya pasal TPG ini sedang jadi perbincangan serius di internal organisasi guru dan grup chat guru," jelas dia.

Padahal TPG merupakan cara pemerintah selama ini untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Sehingga, guru dengan memperoleh tunjangan merasakan lebih baik kehidupannya.

Jangan sampai kelahiran RUU Sisdiknas menjadi ancaman bagi kesejahteraan guru dan keluarga mereka.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEW

Kabar Gembira, 3 Tunjangan Guru Yang akan Cair Pada Bulan Juni

Kabar Gembira, 3 Tunjangan Guru Yang akan Cair Pada Bulan Juni

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira pemerintah akan mencairkan 3 tunjangan bagi guru pada bulan ini.

Pemerintah resmi akan mencairkan tunjangan untuk guru dalam waktu dekat, tepatnya di bulan Juni 2022. Informasi ini menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan oleh guru sebab dengan adanya tunjangan maka kehidupan guru akan menjadi lebih sejahtera.

Ada 3 tunjangan guru yang bisa dicairkan bulan Juni, berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dilansir BeritaSoloRaya.com dari peraturanpedia.id terkait dengan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru ASN.
Kemendikbud sudah menetapkan adanya Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan pada Tahun 2022, sebagai 3 tunjangan yang akan dicairkan pada bulan Juni mendatang.

Untuk pembayaran tiga tunjangan tersebut sesuai rencana akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan menjalankan kewenangannya. Guru ASN bisa langsung mengakses informasi waktu penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus melalui laman resmi GTK.

Selain itu, data guru ASN juga sudah disinkronkan antara data yang terdapat dalam Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi manajemen Tunjangan (SIM-Tun) pada Kementerian. 
Untuk pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus, dapat dicek melalui jadwal pembayaran sebagai berikut:
  • Pembayaran Triwulan I : pada bulan Maret
  • Pembayaran Triwulan II : pada bulan Juni
  • Pembayaran Triwulan III : pada bulan September
  • Pembayaran Triwulan IV : pada bulan November
Untuk jadwal pembayaran Tambahan Penghasilan Guru bisa dilihat seperti di bawah ini:
  • Pembayaran Triwulan I : pada bulan Maret
  • Pembayaran Triwulan II : pada bulan Juni
  • Pembayaran Triwulan III : pada bulan September
  • Pembayaran Triwulan IV : pada bulan November
Kabar gembira untuk Tunjangan Khusus, Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru akan resmi cair pada Triwulan ke-2.
Demikian kabar gembira ini semoga tunjangan yang di peroleh Guru bisa bermanfaat dan dipergunakan sebaik mungkin.

Jika Ada 6 Kategori Ini, Tunjangan Profesi Guru Dihentikan Pencairannya Baik Guru PNS dan Non PNS

Jika Ada 6 Kategori Ini, Tunjangan Profesi Guru Dihentikan Pencairannya Baik Guru PNS dan Non PNS

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) bisa saja dihentikan pencairannya jika terdapat atau melanggar aturan yang telah ditetapkan dengan 6 kategori penghentian pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru.

Tunjangan Profesi Guru yang diterima oleh guru di seluruh Indonesia merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap kesejahteraan guru.

Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia. Akan tetapi, tunjangan tersebut bisa saja dihentikan oleh Kemendikbud dan Pemerintah Daerah.
Seperti dikutip dari BeritaSoloraya.com dari kanal Youtube Guru Abad 21 pada Jumat, 21 Mei 2022, berdasarkan regulasi atau peraturan yang ditetapkan Kemendikbud, terdapat enam kategori bagi guru PNS atau non PNS bisa dihentikan pencairan tunjangan sertifikasinya.

Guru PNS

Bagi guru PNS regulasi merujuk pada Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022. Pada Permendikbud tersebut Mengatur tentang Juknis dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

Dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 pasal 16 ayat (1), tertulis bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah jika Guru ASN di Daerah :
  • Mendapat Tugas belajar; dan/atau
  • Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
  • Tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru
  • Mengundurkan diri atas permintaan diri sendiri
  • Mencapai batas usia pensiun
  • Meninggal dunia
Guru Non PNS

Bagi guru Non PNS regulasi merujuk pada Persejen Kemendikbud Nomor 18 tahun 2021. Peraturan tersebut berisi tentang Juknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait peraturan Penghentian Pembayaran bagi Guru Non PNS apabila :
  • Meninggal dunia maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya
  • Mencapai batas usia pensiun, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya
  • Tidak lagi berstatus guru Non PNS, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berjalan
  • Mengundurkan diri atas permintaan diri sendiri, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berjalan
  • Dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berjalan
  • Mendapat Tugas belajar, maka penghentian pembayaran dilakukan pada bulan berjalan.
Demikian informasi tentang Tunjangan Profesi Guru Dihentikan Pencairannya Baik Guru PNS dan Non PNS, jika melanggar 6 kategori tersebut.

Daftar Daerah Yang Telah Mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 1 2022

Daftar Daerah Yang Telah Mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 1 2022

BlogPendidikan.net
- Derikut ini akan daftar daerah yang telah siap untuk pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 1 Tahun 2022, bagi ini berita yang sangat membahagiakan dan pencairan yang sangat dinanti-nantikan terlebih di momen menjelang Lebaran.

Banyak daerah di Indonesia yang sudah mencairkan tunjangan sertifikasi guru triwulan satu dan diberikan kepada semua guru di Indonesia, baik PNS maupun non PNS.

Juga, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum mencairkan tunjangan sertifikasi guru triwulan satu. Namun, guru di daerah tertentu yang belum mencairkan tunjangan sertifikasi guru triwulan satu tidak perlu khawatir.

Mungkin saja, terjadi kendala atau masalah yang belum bisa diselesaikan, sehingga tunjangan sertifikasi guru triwulan satu belum dicairkan.

Dikutip BeritaSoloRaya.com dari kanal YouTube Papa Ruby update tanggal 16 April 2022, banyak daerah di Indonesia yang sudah mencairkan tunjangan sertifikasi guru triwulan satu tahun 2022.

Berikut ini daftar daerah di Indonesia yang telah mencairkan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2022 dengan naungan Kemendikbud.
  • OKI - Sumatera Selatan
  • Jember, Jawa Timur
  • Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan
  • Kabupaten Bogor, Jawa Barat
  • Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah
  • Majalengka, Jawa Barat
  • Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
  • Pandeglang, Banten
  • Ciamis, Jawa Barat
  • Probolinggo, Jawa Timur
  • Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
  • DKI Jakarta
  • Nganjuk, Jawa Timur
  • Jawa Timur
  • Cianjur, Jawa Barat
  • Mojokerto, Jawa Timur
  • Banjarmasin, Kalimantan Selatan
  • Purwakarta, Jawa Barat
  • Sumatera Utara
  • Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
  • Luwu, Sulawesi Selatan
  • Pontianak, Kalimantan Barat
  • Kabupaten Kampar-Riau
  • Wonosobo, Jawa Tengah
  • Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
  • Ponorogo, Jawa Timur
  • Trenggalek, Jawa Timur
  • Maluku Tengah
  • Banyuwangi, Jawa Timur
  • Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Setelah daerah Anda terdapat pada daftar di atas, maka guru di daerah yang tertera tinggal menunggu untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru triwulan satu. Jika daerah Anda belum tertera di atas, Anda bisa menunggu update-an selanjutnya.

Namun, seorang guru akan diberikan tunjangan sertifikasi guru triwulan satu tersebut jika sudah menerima SKTP dari daerah, harus memiliki SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi yang telah terbit.

Apabila SKTP belum terbit, maka guru PNS maupun non PNS bisa menunggu sekitar 15 hari atau setengah bulan.

Akhirnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 1 Tahun 2022 Cair

Akhirnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 1 Tahun 2022 Cair

BlogPendidikan.net
- Tunjangan profesi guru (TPG) merupakan hak bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memenuhi syarat untuk pembeyaran TPG triwulan 1 tahun 2022. Ada beberapa daerah yang telah mencairkan TPG Triwulan 1 tahun 2022 pada april ini.

seperti informasi yang dikutip dari pelitakarawang.com menuliskan bahwa, sebelumnya sudah dijelaskan pada aturan baru yang beredar bahwa sertifikasi guru (sergur) akan disalurkan melalui 4 triwulan.

Merujuk pada Permendikbudristek No.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pada pencairan dana dan tunjangan sertifikasi dilaksanakan triwulan. Ini artinya dana tunjangan tersebut dicairkan dalam empat kali dalam setahun. Begitupun dengan tahapan dan juga jadwal pencairan dana tunjangan sertifikasi guru khususnya yang tahun ini mengikuti PPG.
Maka dari itu tak heran banyak para guru yang menunggu pencairan tunjangan sertifikasi guru.

Jika melihat dari jadwalnya, harusnya tunjangan sudah diberikan pada Maret lalu, namun beberapa daerah mengeluhkan belum menerimanya.

Ternyata setelah dikulik dari beberapa informasi yang beredar, pencairan tunjangan sertifikasi tahap I memang belum sepenuhnya diterima oleh beberapa wilayah.

Dari pantauan hanya ada beberapa daerah yang sudah mencairkan tunjangan sertifikasi guru tahap I tahun 2022.

Dikutip tim dari kanal YouTube Literasi & Edukasi berikut daerah yang sudah mencairkan tunjangan sertifikasi guru tahap I Tahun 2022.

Daerah-daerah tersebut diantaranya; 

- Banyuwangi
- Ponorogo
- Trenggalek
- Mojokerto
- Maluku Tengah
- Maneje Sulbar
- Cianjur.

Beberapa wilayah lain juga sudah dilakukan pencairan sertifikasi diantaranya, jenjang TK bandar Lampung, dan Cianjur Jawa Barat.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2022, cek informasinya berikut ini.

Jadwal sinkronisasi data dan pembayaran tunjangan profesi guru (TPG)

Triwulan II :Proses sinronisasi data akan dimulai pada 31 Mei 2022, dan pembayaran triwulan II akan dilakukan pada Juni 2022.

Triwulan III: Proses sinronisasi data akan dimulai pada 31 Agustus 2022, dan pembayaran triwulan II akan dilakukan pada September 2022.

Triwulan IV: Proses sinronisasi data akan dimulai pada 31 Oktober 2022, dan pembayaran triwulan II akan dilakukan pada November 2022.

Selain TPG, Ini 4 Jenis Tunjangan Yang Akan Diterima Guru Pada April 2022

Selain TPG, Ini 4 Jenis Tunjangan Yang Akan Diterima Guru Pada April 2022

BlogPendidikan.net
- Tunjangan yang selalu dinanti-nantikan bagi guru akan segera terealisasi. Selain gaji bulanan, guru akan juga akan mendapatkan tunjangan yang cukup banyak dan selalu stabil setiap bulannya karena dijamin oleh negara.

Pemerintah telah marancang mekanisme pembayaran tunjangan bagi guru selain tunjangan profesi guru (TPG) juga ada tunjangan lainnya yang bakal diterima guru pada bulan ini.

Maka tidak heran, guru menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang di seluruh Indonesia.

Seperti dikutip dari laman pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube Guru Abad 21, berikut ini ada 4 tunjangan yang akan diterima guru pada bulan April 2022.

1. Tunjangan profesi guru (TPG) triwulan satu

Menurut Kemendikbud Ristek 2022, tunjangan profesi guru triwulan satu akan cair dan diberikan pada bulan Maret, tepatnya tanggal 28-29 Maret 2022.
Namun, proses pencairan tunjangan yang satu ini dari pusat ke daerah mungkin saja memakan waktu yang cukup lama.

Meskipun begitu, guru ASN tidak perlu khawatir, tunjangan ini telah diterima oleh beberapa daerah di Indonesia, seperti Tegal, Magelang, Purwakarta, Majalengka, Banggai, Sidrap, Sukabumi, Jambi, dan Mamuju.

2. Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) triwulan satu

Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) triwulan satu akan diberikan untuk guru yang belum bersertifikasi. Sama seperti tunjangan sebelumnya, tunjangan tambahan penghasilan triwulan satu juga disebutkan akan diberikan pada bulan Maret.

Namun, proses pencairan tunjangan ini mungkin saja memakan waktu yang cukup lama, sehingga tunjangan ini diberikan secara resmi pada bulan April 2022.

3. Tunjangan khusus triwulan satu

Tunjangan yang akan didapatkan oleh guru selain gaji pokok adalah tunjangan khusus triwulan satu. Tunjangan khusus triwulan satu akan diberikan untuk guru ASN yang bertugas di daerah-daerah terpencil atau perbatasan.

Tunjangan yang satu ini memang selalu diberikan pemerintah setiap tahunnya untuk guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil atau perbatasan.

4. THR atau gaji 14

Tentu saja, THR menjadi tunjangan yang ditunggu-tunggu pada bulan Ramadhan oleh profesi di Indonesia, termasuk guru. THR akan diberikan guru atau PNS biasanya pada 10 hari menjelang lebaran.

Demikian informasi ini tentang 4 Jenis Tunjangan Yang Akan Diterima Guru Pada April 2022, semoga bermanfaat.

Cek Status Validasi Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1 Apakah Sudah Valid, Siap Pencairan

Cek Status Validasi Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1 Apakah Sudah Valid, Siap Pencairan

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan 1 ini tentu menjadi kabar menggembirakan untuk para guru dan pasti ingin mendapatkan dengan segera pencairan tunjangan tersebut. Namun, sebelum mendapatkan pencairan tunjangan tersebut, guru harus mengetahui terlebih dahulu mekanisme pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2022.

Status Validasi Tunjangan Profesi Guru Triwulan 

Pencairan tunjangan sertifikasi guru segera didapatkan jika pada tampilan lembar GTK sudah dinyatakan valid dan dipastikan telah lulus. Selain dinyatakan sudah lulus dan sudah valid, pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 harus ditandai dengan terbitnya SKTP.

Jika lembar GTK belum menyatakan kelulusan atau masih menunggu verifikasi dinas untuk SKTP, maka guru harus sabar menunggu untuk beberapa hari lagi ke depan. Namun, bila sudah 1 bulan belum diajukan SKTP-nya, guru harus berkonsultasi dengan dengan admin tunjangan ke dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan.

Maka dari itu, sebelum mendapatkan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2022, guru harus memperhatikan tiga ketentuan yang berlaku. 

Pertama, data sudah valid dan sudah diajukan untuk diterbitkan SKTP.

Kedua, sebelum diterbitkannya SKTP komponen SK harus sudah lengkap 

Ketiga, proses generate SKTP dalam keadaan normal paling lama tiga hari setelah diusulkan. Setelah sudah terlaksana tiga ketentuan yang berlaku, maka proses pembayaran SKTP akan segera dilakukan oleh bagian pembayaran.

Namun, perlu diperhatikan lagi bagi guru PNS dan non PNS karena pembayaran dibayarkan dengan cara yang berbeda. 

Berikut ini tiga hal yang harus diperhatikan mengenai pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1:
  • Guru PNS jenjang TK/Dikdas: akan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  • Guru PNS jenjang Dikmen/SLB: akan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
  • Guru non PNS: semua jenjang akan dibayarkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, guru bisa melihat di info GTK apakah status validasi sudah valid atau belum. Jika sudah valid makan akan menampilkan nomor SKTP, tanggal penerbitan SKTP, pembayaran TPG periode, format bayar, hingga rekening bank dan lihat pada realisasi pembayaran TPG triwulan 1.

Cara Login Info GTK Terbaru Cek SKTP Tunjangan Profesi Guru

Cara Login Info GTK Terbaru

BlogPendidikan.net
- Info GTK merupakan website yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk para pendidik dan tenaga kependidikan. Laman info gtk ini berisikan Informasi seputar validasi data Guru dan berfungsi untuk membantu Guru menampilkan data dari Satuan Pendidikan yang telah di entry dan disinkronisasi melalui Aplikasi Dapodik oleh Operator Sekolah.
Manfaat info GTK

Banyak manfaat dari info gtk bagi pendidik, apalagi bagi guru yang sudah sertifikasi. Biasanya untuk pencairan selama 3 bulan sekali. Di antara manfaat info gtk bagi guru yaitu:
  1. Guru dapat memantau hasil entri data dapodik oleh operator sekolah.
  2. Guru dapat memperbaiki kesalahan data melalui operator sekolah.
  3. Guru dapat memantau terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi Guru (SKTP) dan Surat Keputusan Penerima Tunjangan lainnya.
  4. Guru dapat mengetahui berbagai informasi terkait kebijakan guru antara lain sertifikasi, penyetaraan Guru Bukan PNS (GBPNS), PAK dan lainnya.
Berikut ini BlogPendidikan.net akan menjelaskan cara login terbaru ke laman Info GTK, dan Cek SKTP Tunjangan Profesi Guru, semoga bagi guru-guru yang masih terkendala dalam mengakses akun Info GTK bisa melalui cara yang akan dijelaskan berikut ini.

"Pastikan Pasword Info GTK Anda Sudah di Update oleh operator sekolah masing-masing"
Cara Login INFO GTK Terbaru

1. Masuk pada laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/


2. Login menggunakan SSO


3. Masukkan username dengan email aktif yang terdaftar di dapodik dan pasword yang telah di update


4. Setelah login berhasil akan ditampilkan laman PTK pada dapodik yang berisi Biodata, Beban Ajar, Tugas, Pendidikan, Sertifikasi, Kepangkatan, KGB dan Riwayat


5. Selanjutnya pada menu biodata scrol kebawah pada Info GTK klik "Buka Info GTK" sistem akan mengarahkan pada laman INFO GTK untuk mengecek Validasi data PTK dan Penerbitan SKTP Tunjangan Profesi Guru


6. Jika berhasil akan tampil laman Info GTK seperti pada gambar dibawah ini


Demikian artikel tentang Cara Login Info GTK Terbaru Cek SKTP Tunjangan Profesi Guru, semoga bermanfaat.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Setelah Lulus PPPK Bisa Mencapai Rp 8.800.000

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Setelah Lulus PPPK Bisa Mencapai Rp 8.800.000

BlogPendidikan.net
 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja para guru yang baru lulus PPPK merupakan golongan X. 

Setara dengan lulusan baru PNS golongan IIIA, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp2.966.500 mulai masa kerja golongan 0 tahun. Di samping menerima gaji pokok, PPPK juga akan menerima tunjangan yang diatur dalam Perpres. 

"PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja," tulis Perpres pasal 4.
Selain tunjangan yang diberikan sesuai dengan tunjangan PNS, khususnya PPPK Guru akan diberikan tunjangan profesi bagi guru PPPK yang telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi).

Sesuai bunyi pasal 14 dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil. 
Yang berbunyi : Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non-PNS yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian melalui Puslapdik hanya untuk tahun anggaran 2021.

Penyaluran tunjangan profesi guru PPPK setara satu kali gaji pokok pada jenjang lulusan Strata Satau (S1) sebesar Rp. Rp2.966.500 yang sistem pembayarannya per tiga bulan (Triwulan) sebesar Rp. 8.899.500

Kriteria Penerima Tunjangan Profesi

Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki surat keputusan pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Guru yang berstatus PPPK di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi Guru Non-PNS selain PPPK di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3. memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan.

4. memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangan.

5. tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

6. aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki

7. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik

8. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian
9. memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi yang:
a. mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri dilaksanakan paling  banyak 600 (enam ratus) jam atau selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan
b. mengikuti program pertukaran Guru Non-PNS dan/atau kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
c. bertugas di Daerah Khusus

10. memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik” untuk setiap unsur penilaian; dan

11. tidak terikat sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
Besaran Tunjangan Profesi

Berapa Besaran Tunjangan Profesi Guru PPPK :

1. Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Guru Non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan:
a. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan inpassing atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan; dan
b. sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan.

2. Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru berstatus PPPK diberikan setara 1 (satu) kali gaji pokok sesuai surat keputusan pengangkatan yaitu sebesar Rp2.966.500 dalam pembayaran per tiga bulan mencapai Rp. 8.899.500

3. Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan SIM-Tun.

4. Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.