Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan, Cek Jadwalnya

Admin 3/28/2021
Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan.

Kabar gembira untuk para guru. Penantian panjang guru soal Tunjangan Profesi guru (TPG) atau sertifikasi guru segera terjawab. Seperti diketahui tunjangan sertifikasi guru triwulan IV 2020 untuk bulan Desember belum cair.

Harusnya guru menerima 3 kali, namun hanya dua kali yakni Oktober dan November 2020. Sementara Desember belum ditransfer.

Lantas kapan dicairkan?

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kotamobagu, Sulawesi Utara, Kusnadi mengatakan tunjangan sertifikasi guru bulan Desember sedang menunggu SK Dirjen yang akan diterbitkan," kata Kusnadi.

Sementara untuk tunjangan sertifikasi triwulan 1 tahun 2021 juga sedang dalam pengurusan oleh masing-masing guru.

"Jika SK Dirjen telah diterbitkan maka guru penerima dana sertifikasi sudah bisa melengkapi dokumen terkait pencairan. Insyaallah dana sertifikasi bulan Desember dan triwulan 1 tahun 2021 akan cair bersamaan," ujarnya.

Sekedar diketahui, sertifikasi Desember akan dibayarkan melalui mekanisme Carry Over atau dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi data penerima.

Keputusan ini merupakan hasil rekonsiliasi data tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan dana tambahan penghasilan TA 2020 yang dilaksanakan tanggal 24-27 November 2020 di Bandung Jawa Barat.

"Ada 4 poin dalam surat pemberitahuan tersebut yakni poin pertama dan kedua menjelaskan soal alokasi dana tunjangan profesi guru tahun anggaran 2020 sesuai Perpres nomor 78 tahun 2019. Dari alokasi dana tersebut dilakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 sesuai Perpres nomor 54 tahun 2020." kata Kadis Pendidikan Kotamobagu, Sulawesi Utara Rukmi Simbala saat dikonfirmasi Kamis 31 Desember 2020.

Pada rekonsiliasi di Bandung tersebut juga dijelaskan jika pembayaran tunjangan profesi guru ada 3 komponen kelompok pembentuk yaitu jumlah guru penerima, jumlah gaji pokok diterima dan jumlah bulan yang diterima. Komponen yang bisa dilakukan pengurangan apabila dana tidak mencukupi adalah jumlah bulan diterima.

"Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih kurang (minus) antara jumlah alokasi tahun 2020 ditambah dimpa tahun 2019 dan kebutuhan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2020, sehingga untuk pembayaran tunjangan profesi guru pada triwulan IV tahun 2020 hanya dibayarkan 2 bulan (Oktober-November) sedangkan bulan Desember 2020 akan dilaporkan sebagai kurang bayar dan akan dilakukan mekanisme carry over yaitu dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi penerima," jelasnya.

Sementara untuk 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membidik sertifikasi 10.000 guru dan tenaga kependidikan pada 2021.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku, pelaksanaan sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Maka dari itu, proses sertifikasi akan terus berjalan di tahun ini. "Target kami peningkatan kesejahteraan. Makanya, kami pastikan sertifikasi guru dan tenaga pendidikan terus jalan," ucap Nadiem.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menyebutkan, ada 33.873 guru yang telah melakukan sertifikasi pada 2020. Menurut Iwan, guru yang melakukan sertifikasi pada tahun lalu khusus bagi guru dalam jabatan.

"Sedangkan prajabatan juga sedang berjalan hingga saat ini, dan akan terus dilanjutkan," ungkap Iwan.

Setiap Hari Guru Mendengarkan Pernyataan Meresahkan Dari Kemendikbud

Admin 2/02/2021
Setiap Hari Guru Mendengarkan Pernyataan Meresahkan Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi mengungkapkan, nyaris setiap hari para guru terpaksa mendengarkan pernyataan yang meresahkan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Padahal, kata dia, situasi pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang berat dan menjadi tantangan sendiri termasuk bagi dunia pendidikan. Itu sebab Unifah meminta agar pihak Kemendikbud tak lagi melontarkan pernyataan yang membuat guru tidak nyaman.

Beberapa informasi merisaukan itu dicontohkan Unifah, di antaranya soal pemberian tunjangan profesi guru dan rekrutmen guru untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Sering sekali guru jadikan beban, bahkan hampir setiap hari mendengar pernyataan yang tidak nyaman dari Kemendikbud. Misalnya, ada tunjangan profesi guru hanya dibayarkan pada guru yang berprestasi," ungkap Unifah dalam FGD Peta Jalan Pendidikan yang digelar secara daring seperti dikutip Antara, Selasa (2/2).

"Meskipun dibantah, banyak sekali pernyataan yang meresahkan para guru," sambung dia lagi.

Seharusnya, menurut Unifah, Kemendikbud fokus menyusun mekanisme agar pembelajaran berlangsung efektif di tengah situasi sulit seperti ini. Itu sebab ia kembali mengingatkan Kemendikbud untuk tidak membuat pernyataan kontroversial dan meresahkan para guru.

PGRI dalam waktu dekat akan merancang buku aktivitas yang membantu kegiatan belajar para guru dan siswa, Meski dengan situasi yang serba terbatas, Unifah memastikan PGRI tetap mengabdi dan mengupayakan agar kompetensi guru kian meningkat.

"Jangan dibilang kalau guru itu penting, tapi ada pernyataan yang bikin resah. Tolonglah guru diberikan ketenangan. Termasuk guru-guru Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) yang tunjangan sertifikasinya dicabut," kata Unifah.

Dia pun mengatakan, memang guru Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) mengajar di sekolah kerja sama akan tetapi para guru tersebut juga mempunyai keluarga. Lagi pula para guru menurut Unifah juga bekerja demi mencerdaskan anak-anak bangsa.

"Begitu juga perekrutan guru CPNS, yang tanpa persetujuan DPR, dikatakan akan dihilangkan. Dampaknya kemana-mana, karena anak-anak muda kita tidak akan tertarik lagi menjadi guru," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Unifah meminta agar Kemendikbud melibatkan pesantren dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, dan juga melakukan pembinaan pada Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK).

Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG

Admin 1/29/2021
Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG

BlogPendidikan.net
- Kabar Baik Dari Kemendikbud Untuk Guru Terkait TPG.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tunjangan profesi guru (TPG) akan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam penyusunan peta jalan 2020-2035.

Artinya, pemerintah tidak akan menghilangkan TPG yang merupakan perintah undang-undang. Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengungkapkan, terobosan Merdeka Belajar dirancang untuk menghadirkan yang terbaik bagi guru dan siswa.

"Kemendikbud tetap mengeluarkan kebijakan tunjangan profesi guru sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," kata Totok kepada JPNN.com, Kamis (28/1).

Dia menambahkan, TPG akan diberikan bagi guru yang memenuhi beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. 

Pernyataan Totok ini menyikapi kegelisahan para guru usai rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan pejabat eselon I Kemendikbud, membahas peta jalan pendidikan 2020-2035 pada Rabu, 27 Januari 2021. 

"Apa yang disampaikan di RDP kemarin (27/1) bikin guru-guru resah. Banyak yang khawatir kalau pemerintah menghilangkan TPG bagi guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik (serdik)," kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim (JPNN.com). 

Dia menegaskan, UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan TPG, sebagai bentuk penghargaan negara terhadap profesi dan profesionalitasnya. 

Pemerintah, kata Satriwan, berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, faktanya guru-guru banyak yang belum mencapai kesejahteraan ini.

Selain itu, pemerintah wajib meningkatkan kompetensi guru melalui training-training yang dikelola pemerintah atau daerah dan organisasi guru serta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). "Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagaimana perintah UU Guru dan Dosen, PP Guru, dan Permendikbud No. 10/2017," tegasnya. 

Bukan hanya itu, lanjut Satriwan, pemerintah wajib memberikan apresiasi terhadap kinerja guru yang bentuknya bermacam-macam: tunjangan kinerja (biasanya dari Pemda), promosi jabatan, dan lainnya. 

"Nah semuanya itu masih menjadi PR besar kita saat ini. Jadi pemerintah harus memberikan ketenangan kepada guru agar mereka fokus bekerja," pungkas Satriwan.

Tunjangan Profesi Hanya Untuk Guru Berprestasi

Admin 1/28/2021
Tunjangan Profesi Hanya Untuk Guru Berprestasi

BlogPendidikan.net
- Tunjangan profesi diharapkan mampu memicu semangat guru untuk terus mengembangkan dirinya dalam memberikan pengajaran terbaik kepada para murid. Sayangnya, Bank Dunia menyebutkan bahwa tunjangan profesi guru belum memberikan dampak terhadap peningkatan output kompetensi peserta didik.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara daring. Sebab, ia menilai tunjangan belum memberikan dampak positif pada hasil belajar anak didik.

Peningkatan kualitas guru ini akan diutamakan agar proses pembelajaran yang efektif dapat terjadi di ruang kelas. Saat ini, kata dia pembelajaran masih hanya satu arah, itu tentu tidak efektif.

“(Pendidikan) Indonesia termasuk irit dalam percakapan. Ini menunjukkan interaksi verbal hubungan argumentasi dialog diskusi Indonesia termasuk rendah dibanding negara lain,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk memberikan tunjangan hanya kepada guru yang berprestasi. Sebab, tidak adil kepada anak didik yang tak mendapatkan pengajaran yang baik.

“Untuk merespons bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpangruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa berkualitas, dikaitkan dengan kinerja,” tegasnya.

Source; fajar.co.id

Kemendikbud: Kedepan Tunjangan Profesi Hanya Diberikan Kepada Guru Berpsrestasi dan Berkompeten

Admin 1/28/2021
Kemendikbud: Kedepan Tunjangan Profesi Hanya Diberikan Kepada Guru Berpsrestasi dan Berkompeten

BlogPendidikan.net
- Tunjangan profesi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Namun temuan Bank Dunia menyebut bahwa tunjangan profesi guru belum berdampak pada peningkatan hasil belajar anak.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno. Menurut Totok hal itu belum terlihat secara nyata pada hasil belajar anak.

"Nah terkait dengan tunjangan, Bank Dunia pernah merilis laporan bahwa tunjangan profesi guru belum berpengaruh nyata untuk meningkatkan hasil belajar anak. Ini dari Bank Dunia tahun 2015 lalu. Intinya bahwa tunjangan profesi tersebut belum berpengaruh nyata pada hasil belajar," kata Totok dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI.

Totok mengamini jika kesejahteraan para guru mesti diutamakan. Namun melihat fakta di atas, Totok menyatakan bahwa ke depannya Kemendikbud hanya akan memberikan tunjangan tak diberikan kepada seluruh guru. Namun hanya bagi mereka yang dinilai berprestasi.

"Terkait kesejahteraan semua guru yang mengabdi harus mendapat penghasilan yang layak. Dan untuk merespons bahwa tunjangan tadi belum secara nyata berpengaruh pada hasil belajar, maka ke depan kita berharap penghargaan atau tunjangan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa berkualitas dikaitkan dengan kinerja," sebutnya.

Belum Tercipta Dialog dalam Kelas

Totok mengungkap bahwa para guru belum bisa menciptakan iklim diskusi dalam kelas. Interaksi dua arah menyangkut pembelajaran antara guru dan para murid masih sedikit.

"Indonesia termasuk irit dalam percakapan. Ini menunjukkan interaksi verbal hubungan argumentasi, dialog, diskusi di (dalam kelas) Indonesia termasuk rendah dibanding negara lain," katanya.

Ia mengharapkan, dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang tengah disusun itu bisa akan menciptakan iklim untuk merangsang para guru membiasakan diskusi dalam kelas.

"Di Peta Jalan, guru yang kita harapkan begini. Dalam proses belajar hendaknya berkelanjutan dan guru memiliki otonomi. Guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum yang kalau dalam terminologi kita, kita kenal sebagai KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Ini yang perlu dikembangkan. sementara dari pusat kurikulum harus berupa kerangka yang berlaku umum secara nasional," sebutnya.

Sumber: liputan6.com

Kemendikbud Akan Sertifikasi 10 Ribu Guru Tahun 2021

Admin 1/06/2021
Kemendikbud Akan Sertifikasi 10 Ribu Guru Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan tahun ini ada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Beberapa program menurut Mendikbud Nadiem Makarim sudah disiapkan di antaranya melakukan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak, sertifikasi terhadap 10 ribu guru dan tenaga kependidikan.

Kemudian rekrutmen guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja) oleh 548 pemerintah daerah, serta penjaminan mutu, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak kepada 20.438 orang guru.  

"Peningkatan kesejahteraan guru menjadi target kami tahun ini. Kami pastikan sertifikasi guru tenaga pendidikan masih terus berjalan," kata Nadiem Makarim dalam taklimat media daring, Selasa (5/1). 

Rekrutmen satu juta guru PPPK diprioritaskan untuk guru honorer K2, honorer non K2, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG). Nadiem Makarim mengimbau seluruh guru honorer ikut dalam seleksi PPPK nanti. 

Bagi yang lulus tes bisa mengisi formasi satu juta guru PPPK. Selain itu bagi guru-guru PPPK yang berkinerja baik dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan, akan diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS. 

"Jadi ini kami siapkan satu juta guru PPPK. Kalau yang lulus tes tahun ini satu juta berarti satu juta yang akan diangkat PPPK. Kalau yang lulus tes 100 ribu, berarti 100 ribu yang akan diangkat. Lulus tes 200 ribu maka 200 ribu yang akan diangkat," bebernya.

Bila tahun ini, kuota yang terisi tidak sampai sejuta, sisanya akan dilakukan rekrutmen PPPK tahun depan. Guru honorer juga bisa terus mencoba sampai tiga kali tes. 

"Semua guru honorer akan diberikan kesempatan bukan hanya satu kesempatan tapi sampai tiga kali kesempatan," tandas Nadiem Makarim.

Sumbe; JPNN.com

Tunjangan Sertifikasi Guru TW 4 Tetunda 1 Bulan Yang Dibayarkan 2 Bulan Saja

Admin 12/17/2020
Tunjangan Sertifikasi Guru Tetunda 1 Bulan Yang Dibayarkan 2 Bulan Saja

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Sertifikasi Guru TW 4 Tetunda 1 Bulan Yang Dibayarkan 2 Bulan Saja.

Tunjangan sertifikasi triwulan (TW) IV untuk 1.126 guru di Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Seluma terpaksa ditunda satu bulan pembayarannya. Ini lantaran transfer anggaran untuk pembayaran sertifikasi ini hanya ditransfer untuk pembayaran dua bulan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kadispendik Seluma, Emzaili Mpd mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan sertifikasi 1.126 guru ini sebesar Rp 13 miliar. Namun oleh Kemenkeu hanya ditransfer sebesar Rp 10,2 miliar, sementara kebutuhan anggaran untuk pembayaran sertifikasi ini sebesar Rp 13 miliar. 

Sehingga sesuai anggaran yang ditransfer tersebut hanya mencukupi untuk pembayaran dua bulan tunjangan sertifikasi ini. 

”Jadi mohon dimengerti, bukannya kami menunda. Anggaran yang ditransfer memang tidak mencukupi, sehingga pembayaran sertifkasi TW IV ini hanya cukup untuk dua bulan saja. Sementara sisanya akan dibayarkan di tahun 2021,” terang Emzaili. 

Sehingga sesuai anggaran tersebut Dispendik Seluma akan langsung memproses pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut kepada 1.126 guru penerima tunjangan sertifikasi tersebut. Dengan tertundanya satu bulan pembayaran tunjangan sertifikasi TW IV ini diharapkan dapat diterima dan dimaklumi oleh guru penerima tunjangan sertifikasi ini. 

Sisa satu bulan yang tertunda tetap akan dibayarkan di tahun 2021. ”Ini terhutang, bukan tidak dibayarkan. 

Jadi jangan simpang siur nanti informasinya, Kemenkeu mengakui kalau ini terhutang dan akan dilunasi di tahun 2021 sesuai dengan besaran terhutang tersebut,” ujarnya. Ditambahkan, tertundanya satu bulan pembayaran sertifikasi TW IV ini tidak mengurangi kinerja guru penerima sertifikasi ini. Semua harus tetap fokus dan maksimal melaksanakan Tupoksinya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai bidang dan tugasnya. 

”Mohon kepada para kepala sekolah untuk dapat menyampaikan ini kepada guru penerima tunjangan sertifikasi ini. Tetap bekerja maksimal sesuai dengan bidang tugas yang telah diamanahkan,” pungkasnya.

Artikel ini juga telah tayang di bengkuluekspress.com 

Dana Tunjangan Sertifikasi Sudah Ditransfer ke Rekening Guru Masing-masing

Admin 11/04/2020
Dana Tunjangan Sertifikasi Sudah Ditransfer ke Rekening Guru Masing-masing

BlogPendidikan.net
- Dana Tunjangan Sertifikasi Sudah Ditransfer ke Rekening Guru Masing-masing.

Kabar gembira, tunjangan sertifikasi yang ditunggu-tunggu kalangan guru disalurkan siang ini ke masing-masing rekening guru penerima. Dana sertifikasi tersebut disalurkan untuk Triwulan III selama tiga bulan mulai Juli, Agustus dan September 2020.

"Sudah, Insyaallah siang ini (Rabu,red) sudah masuk ke rekening masing-masing guru penerima," kata Pemimpin Cabang (Pimcab) Bank Riau Kepri, Teluk Kuantan, Hefrizal Arifin, Rabu, 4 November 2020.

Dimana jumlah secara keseluruhan dana tunjangan sertifikasi guru triwulan III untuk bulan Juli, Agustus dan September 2020 tersebut sudah ditransfer pusat lebih kurang Rp 21 miliar.

Pada Selasa sore kemarin, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah diantar ke Bank Riau Kepri oleh dinas terkait. Dan pada Rabu siang tadi dana tersebut sudah disalurkan oleh pihak Bank ke masing-masing rekening guru penerima.

7,3 Miliar Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Disalurkan

Admin 10/07/2020
7,3 Miliar Tunjangan Profesi Guru TW 3 Disalurkan

BlogPendidikan.net
- 7,3 Miliar Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Disalurkan.
Keluhan ratusan guru di kota Bitung soal pembayaran tunjangan sertifikasi akhirnya terjawab sudah. Setelah melewati sejumlah tahapan, Dinas Pendidikan Kota Bitung akhirnya melakukan penyaluran. 

“SPM-nya sudah saya tandatangani sehingga hari ini juga (kemarin, red) sudah bisa disalurkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Julius Ondang. 
Baca Juga; 
Ia menambahkan, total yang akan disalurkan Rp7,3 miliar, diperuntukkan bagi 787 guru. “Pembayarannya non tunai, jadi langsung ke rekening penerima,” sebutnya sembari menyebutkan, dana tersebut sudah masuk ke kas daerah sejak minggu lalu. 

“Memang sudah dari minggu kemarin masuk, tapi kami butuh verifikasi dahulu sebelum dicairkan,” katanya. Dengan penyaluran dana sertifikasi ini, maka Kota Bitung menjadi daerah pertama di Provinsi Sulut yang melakukan pencairan. 

Sementara itu, sejumlah guru menyampaikan terima kasih kepada Pemkot yang dengan gerak cepat. 

“Kami bersyukur Pemkot melalui Dinas Pendidikan percepatan pencairan dana sertifikasi. Mengingat berbagai kebutuhan dalam suasana dewasa ini,” ucap para guru. (*)

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Cair Jika Memasukkan Laporan BDR

Admin 10/06/2020
Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Cair Jika Memasukkan Laporan BDR

BlogPendidikan.net
- Tunjangan Profesi Guru Triwulan 3 Cair Jika Memasukkan Laporan BDR.
Sejak Maret hingga September 2020 proses pencairan sertifikasi atau tunjangan profesi guru mengalami perubahan. 

Hal ini dikatakan Sekertaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kotamobagu, Rastono Sumardi. 

 “Hal tersebut berubah pasca Indonesia dilanda pandemi corona virus disease (Covid19). Jadi guru-guru tinggal memasukkan laporan BDR. 

Kalau dulu, dalam proses pencairan biasanya syarat utama yakni jumlah jam mengajar harus mencapai 24 jam dalam satu pekan untuk satu mata pelajaran. 

 Kini hanya tinggal memasukkan laporan BDR (Belajar Dari Rumah),” ujar Rastono. Menurutnya, perubahan tersebut dilaksanakan karena proses belajar mengajar yang sebelum pandemi dilakukan di Sekolah, kini hanya melalui daring atau kunjungan dari rumah ke rumah siswa. Sehingga, akan memakan banyak waktu jika harus menyesuaikan dengan syarat sebelumnya. 

 “Ada kompensasi waktu. Tidak lagi mengacu pada syarat sebelum pandemi,” pungkas Rastono.

Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

Admin 9/14/2020
Tunjangan Profesi Guru Honorer Mulai Cair ke Rekening Terhitung Pembayaran Januari Sampai Juni

BlogPendidikan.net
- Ratusan orang guru yang berstatus tenaga honorer yang tersebar di 13 wilayah telah memperoleh tunjangan profesi guru senilai Rp 1,5 juta per orang. Tunjangan yang bersumber dari APBN ini, untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer.

Sekjen Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Jawa Barat, Rizki Safari Rakhmat, menyatakan, total ada 1.169 guru dengan merujuk Surat Keputusan Tunjangan Profesi No 1255. Sekitar 1.000 guru kini masih menanti tunjangan tersebut masuk ke rekening yang terhitung mulai Jumat (11/9) untuk pembayaran dari Januari hingga Juni.

“Sudah cair untuk guru honorer SMA, SMK, dan SLB negeri. Namun belum semuanya, baru ratusan orang yang sudah cair,” ujar Rizki saat dikonfirmasi Tribun via ponselnya, Minggu (13/9).

Menurutnya, belum semua tunjangan cair karena beberapa hal. Antara lain bank penerima berbeda, nomor rekening belum dibuatkan, hingga nama guru tak termasuk pada surat tersebut.

“Baru tahun ini terealisasi. Sebelumnya kami tak berharap lebih mendapatkan karena ada persyaratan yang sulit. Yaitu harus memiliki surat keputusan penugasan dari bupati, wali kota, hingga gubernur bagi guru non PNS mengajar di sekolah negeri,” kata Rizki.

Dia bilang, para guru honorer tak menyangka bakal mendapatkan tunjangan profesi sekaligus hingga Rp. 8.460.000 juta. “Setelah dipotong pajak negara, ternyata langsung mendapatkan untuk pembayaran dua triwulan sekaligus,” ujarnya.

Perjuangan panjang itu, kata Rizki, berkat dukungan berbagai pihak. “Tunjangan yang kami terima sangat bermanfaat dalam masa pandemi Covid-19. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami senantiasa bersyukur semua pihak yang terlibat,” katanya.

Mewakili para guru honorer, Rizki berjanji bakal menjaga komitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas ketika melaksanakan tugas sebagai guru. (*)

Artikel ini juga telah tayang di tribunjabar.id 

Selain Bantuan Pulsa Untuk Guru dan Siswa, Mendikbud Juga Menyiapkan Rp 1,7 Triliun Tunjangan profesi Guru

Admin 8/27/2020
Selain Bantuan Pulsa Untuk Guru dan Siswa, Mendikbud Juga Menyiapkan Rp 1,7 Triliun Tunjangan profesi Guru

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan akan menyalurkan dana Rp 8,9 triliun untuk siswa, tenaga pendidik dan kependidikan.

Dana Rp 8,9 triliun itu akan dialokasikan untuk pembelian kuota internet dan tunjangan profesi. "Alhamdulillah, janji saya kepada tenaga pendidik, kependidikan, dan peserta didik bisa dipenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengamankan sekitar Rp 9 triliun untuk kuota internet dan tunjangan profesi," kata Mendikbud Nadiem dalam rapat kerja Komisi X DPR RI, Kamis (27/8).


Dia menyebutkan, pembagian dana Rp 8,9 triliun itu mencakup subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama September sampai Desember sebesar Rp 7,2 triliun.

Kemudian tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan profesi dosen, dan tunjangan guru besar Rp 1,7 triliun. "Jadi mulai September sampai Desember bantuan ini sudah bisa dirasakan siswa, guru, tenaga kependidikan, dosen, dan guru besar," terangnya.

Mengenai sumber dana diambil dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta dukungan anggaran BA BLU. Sedangkan untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran POP yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021

"Siswa akan mendapatkan subsidi kuota internet 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan. Ssdangkan mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan," tandasnya. (*)

Sebanyak 2.984 Guru Terima TPG Triwulan 2 Tahun 2020

Admin 7/29/2020
Sebanyak 2.984 Guru Terima TPG Triwulan 2 Tahun 2020

BlogPendidikan.net
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan II tahun 2020 untuk 2.984 tenaga pengajar. Tunjangan tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing.

Jumlah itu merupakan hasil 3.012 guru sebagai calon penerima TPG, 2.984 guru telah menerima TPG melalui rekening masing-masing. Penyaluran dilakukan pada 25 Juni 2020 yang lalu.

Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Suprihatin mengatakan tunjangan tersebut disalurkan kepada tenaga pengajar di berbagai jenjang pendidikan. Mereka adalah 235 guru TK, 1.476 guru SD, 1.226 guru SMP, dan 47 orang pengawas sekolah.

"Sudah kami salurkan untuk triwulan II, sedangkan untuk yang triwulan III kami masih menunggu anggarannya," ujarnya, Minggu, 26 Juli 2020.

Guru yang menerima TPG, menurut dia, karena telah memenuhi kriteria tunjangan profesi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2020.

“Para guru yang mendapat TPG karena telah melaksanakan kewajiban sesuai undang-undang. Dan juga mereka telah mendapat SK dari Dirjen GTK Kemdikbud,” ujarnya.

Dia mengatakan dari sejumlah calon penerima TPG triwulan II tahun 2020, 28 guru tengah menunggu pencairan. “Yang belum keluar TPG-nya karena SK Dirjen belum. Alasan belum keluar, bisa saja jam mengajar belum cukup atau terjadi kesalahan data,” kata dia. (*)

Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

Admin 7/29/2020
Emil Terbitkan SK Gubernur Kepada 1.461 Guru Honorer Bakal Terima Tunjangan Profesi

BlogPendidikan.net
- Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya 1.461 guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) pada SMA, SMK, dan SLB di Jabar menerima SK Gubernur sebagai guru yang sudah bersertifikat pendidik.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyerahkan SK Nomor: 896/Kep.379-Disdik/2020 tersebut kepada perwakilan 6 orang guru di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung pada Rabu 29 Juli 2020. Sementara guru lainnya menyaksikan penyerahan SK tersebut secara virtual.

Melalui SK tersebut, Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberikan tunjangan profesi bagi guru bukan (non) PNS yang telah tersertifikasi.

Sebanyak 1.461 guru tersebut terdiri dari 567 guru SMA, 853 guru SMK, dan 31 guru SLB. Pelantikan yang dilakukan secara virtual dari ini, hanya dihadiri enam perwakilan guru sebagai simbolis.

Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan penetapan dan penyerahan SK ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menyejahterakan guru. Meskipun pada masa pandemi Covid-19 yang menjadi fokus adalah isu kesehatan, namun kesejahteraan guru di Jabar tetap diprioritaskan.

"Ini tak lepas dari peran luar biasa Dinas Pendidikan (Disdik) dan dukungan DPRD, khususnya Komisi V sebagai komitmen bahwa pendidikan adalah nomor satu," ujar Emil.

Nantinya, seluruh guru yang dilantik akan mendapatkan dana tunjangan profesi sebesar Rp1,5 juta per bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

"Ini melengkapi komitmen yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Pemprov Jabar (memberikan tunjangan) melalui APBD sebanyak Rp2.040.000 rupiah per bulan, di luar penghasilan mereka di sekolah masing-masing," ungkapnya.

Ke depan, selain Disdik Jabar, Emil meminta kepada seluruh stakeholder pendidikan, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dewan Pendidikan Jabar, dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) untuk mengawal pencairannya.

"Ini harus dikawal. Karena di Jabar sudah lancar, di pusat pun harus lancar," tegasnya.

Menurut Emil, guru memiliki peran penting dalam mendidik penerus bangsa. Karena, peran guru lebih dari sekadar pengajar.

Tugasnya adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi, dan memberikan pengawasan kepada anak-anak yang dititipkan orang tuanya untuk jadi manusia yang khoirunnas anfa'uhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain)," ujarnya.

Sementara itu, Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menambahkan seluruh guru yang sudah mendapatkan SK tersebut telah mengantongi sertifikasi profesi guru dan telah melalui berbagai proses seleksi.

"Mereka juga telah melakukan diklat profesi guru. Mereka telah mengajar sesuai ketentuan, yakni 24 jam per minggu, kami sudah verifikasi itu semua," ungkap Dedi.

Dikatakannya dengan karakteristik tersebut, para guru bukan PNS ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari APBN. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (Perdirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 5745/B.B1.3/HK2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

"Hanya saja, tunjangan tersebut harus didukung oleh SK Gubernur tentang penetapan guru seperti yang hari ini dilakukan," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan selamat kepada seluruh guru yang telah mendapatkan SK. Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di Jabar.

Rincian Besaran Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non-PNS Berdasarkan Gaji dan Masa Kerja

Admin 7/19/2020
Rincian Besaran Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non-PNS Berdasarkan Gaji dan Masa Kerja

BlogPendidikan.net
- Menjadi guru atau dosen bisa jadi salah satu profesi idaman bagi sebagian orang. Profesi guru ini tak hanya soal urusan mencari nafkah, namun meluas pada pengabdian mulia untuk mencerdaskan anak bangsa.

Di zaman dulu, pahlawan tanpa tanda jasa ini identik sebagai pekerjaan dengan penghasilan pas-pasan. Oleh musisi Iwan Fals, kehidupan sederhana guru ini sampai dipopulerkan dalam lagu Oemar Bakri.

Namun kini, guru ataupun dosen jadi pekerjaan yang terbilang berpenghasilan tinggi, terutama bagi yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meski tak bisa dipungkiri pula, masih banyak pula guru yang gajinya sangat rendah di beberapa daerah di Indonesia. Selain pendapatan tambahan, guru bisa mendapatkan penghasilan lainnya dari berbagai tunjangan.

Salah satu tunjangan yang diterima para guru yakni tunjangan profesi guru (TPG), baik yang berstatus PNS maupun non-PNS.

Lalu berapa besaran Tunjangan Profesi Guru atau TPG?

TPG sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

"Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya," bunyi Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 41 Tahun 2009.

TPG ini diberikan kepada guru dan dosen yang berstatus PNS maupun bukan PNS, dan diberikan setiap bulan yang besarannya ditentukan oleh PP Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan turunan.

Bagi guru berstatus PNS, maka besaran tunjangan TPG ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok sebagai PNS sesuai dengan golongannya.

TPG ini diberikan pemerintah mulai bulan Januari setiap tahunnya setelah guru atau dosen mendapatkan nomor registrasi dan mendapatkan nomor sertifikat pendidik.

"Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4.

Lalu bagi guru atau dosen non-PNS, besaran TPG sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen PNS ( berapa besaran tunjangan profesi guru).

Berdasarkan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008, bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, diberikan tunjangan guru profesi sebesar Rp 1,5 juta setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru.

Tak semua guru bisa mendapatkan TPG

Guru yang bisa mendapatkan TPG adalah mereka yang mengantongi sertifikat profesi pendidik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Selain itu, guru yang berstatus PNS juga masih mendapatkan tunjangan lain yang melekat sebagai ASN seperti tunjangan keluarga, tunjangan anak, uang makan, dan sebagainya.

Sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008, Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru.
2. Memenuhi beban kerja sebagai guru.
3. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
4. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap.
5. Berusia paling tinggi 60 tahun.
6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Berikut gaji pokok PNS untuk golongan I hingga IV untuk menghitung besaran TPG. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

Golongan I (lulusan SD dan SMP)

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D-III)

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Artikel ini uga telah tayang di kompas.com

FKGSI Minta Tunjangan Profesi Guru SPK Kembali di Berikan

Admin 7/15/2020
FKGSI Minta Tunjangan Profesi Guru SPK Kembali di Berikan

BlogPendidikan.net
- Para guru yang tergabung dalam Delegasi Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia menyambangi Gedung DPR RI untuk bertemu dengan Komisi X yang menangani persoalan pendidikan di Indonesia.

Para guru tersebut mengeluhkan penghentian tunjangan profesi oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020.

Mereka dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR menyebut bahwa peraturan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur soal hak dan tunjangan bagi para guru.

"Kami para guru Indonesia mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membatalkan Peraturan Sekjen Kemendikbud dan selanjutnya mengembalikan hak para guru untuk mendapatkan kembali tunjangan profesi sesuai amanat UU yang ada dan berlaku," ujar perwakilan forum guru Rabu (15/7).

Menanggapi tuntutan tersebut, Komisi X yang diwakili wakil ketua Fikri mengapresiasi langkah para guru dalam memperjuangkan yang menjadi haknya dan akan membantu memperjuangkannya.

Fikri mengatakan bahwa regulasi soal tunjangan ini sebetulnya sudah tertuang dalam UU tentang Guru dan Dosen. 

Ditegaskannya, guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikat profesi dan diangkat oleh penyelenggara pendidikan berhak atas tunjangan.

“Dalam PP Nomor 41/2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor pada ayat 1 disebutkan, guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan," ungkap Fikri.

Adapun tunjangan yang dimaksud, lanjut Fikri diberikan kepada guru dan dosen non ASN. 

Atas keluhan dan tuntutan para guru ini, Fikri mewakili Komisi X DPR RI berjanji akan membantu para guru yang kehilangan hak tunjangan profesinya. 

Selain itu, Komisi X juga memandang perlu untuk melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan ini.

Komisi X ingin juga mendengar langsung dari satuan pendidikan SMA terkait penyaluran tunjangan profesi guru. (*)