Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

One Be 5/31/2020
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

Guru-guru Non PNS dengan sertifikat pendidik pasti sudah menantikan penerbitan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi.

SKTP ini adalah menjadi penentu apakah guru yang bersertifikat pendidik tersebut tunjangan profesinya akan cair atau tidak.

Informasi diperoleh Bonepos.com dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupten Bone, jika SK pencairan tunjangan profesi guru Non PNS itu telah terbit.

"Alhamdulillah laporan dari teman pengelola sertifikasi dari Dinas Pendidikan bahwa SKTP honorer sudah terbit hampir 100 persen," kata Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Rahmat A Wahab, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya pihak pengelola Sertifikasi Disdik tetap memerintahkan kepada tim verifikasi Disdik untuk mengusulkan terbitnya SKTP bagi guru Non PNS (honorer).

"Insya Allah jika Kementerian merespons kami dengan penerbitan SKTP bagi tenaga honorer maka Insya Allah kami sebagai pengelola akan tetap membayarkannya," ungkap Rahmat A Wahab.

Menurut Wahab dari segi implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkan atas kebijakan itu tentu akan menjadi tanggung jawab pengelola.

"Ini perlu kami lakukan karena masalah sesungguhnya tidak sekadar menyangkut nasib tenaga honorer kita tetapi lebih kepada bagaimana nasib kualitas pendidikan generasi masa depan daerah kita jika guru-guru kita dalam hal ini non PNS tidak diperhatikan," ujar Rahmat.

Adapun informasi dihimpun dari pengelola sertifikasi Disdik A Hasnawati jumlah pengusulan SKTP yang bakal menerima tunjangan profesi dari pusat untuk jenjang TK 5, SD 532 dan SMP 147 orang.

Dalam pengusulan SKTP tersebut, guru honorer (Non PNS) wajib menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apa bila dikemudian hari terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal GTK Kemendikbud atau tentang Juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan PNS.

Artikel ini telah tayang di bonepos.com

Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

One Be 5/20/2020
Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

Menjelang Lebaran 2020, guru di Kabupaten Pekalongan bisa bernafas lega. Pasalnya, tunjangan kesejahteraan guru sudah mulai cair.

Tunjangan kesra ini sudah lama dinantikan oleh para guru, terutama guru wiyata bakti, guru swasta, dan guru TPQ/madin. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, hampir sebagian guru non-ASN ini kelimpungan karena mereka tidak bisa beraktivitas normal.

“Alhamdulillah jika cair. Kami semua kelimpungan karena tidak bisa melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan sampingan yang kami lakukan untuk menambah penghasilan keluarga di tengah pandemi ini,” tutur Ali, salah satu guru WB.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, Selasa (19/5/2020), mengaku sangat lega karena uang kesejahteraan para guru sudah bisa diambil dan dinikmati untuk Lebaran. Menurutnya, tunjangan kesra guru itu sudah mulai dicairkan pada Senin (18/5/2020) dan Selasa (19/5/2020) kemarin, baik langsung ke rekening guru maupun sekolahan.

”Ini semua berkat bimbingan dan arahan dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Sekda yang meminta agar pencairan dilakukan sebelum Lebaran,” tandas dia.

Mereka mengatakan, uang senilai Rp 100.000 akan lebih bermanfaat diberikan saat ini dari pada Rp 1 juta namun diberikan setelah Lebaran. Makanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin supaya uang kesejehateraan guru bisa dicairkan sebelum Lebaran.

Sumarwati menjelaskan, untuk uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada 3547 orang. Dari sejumlah itu, 3234 guru cair di hari Senin dengan nominal lebih kurang Rp 39, 6 miliar. Sedangkan yang sudah masuk hari Selasa (19/5), jumlahnya Rp 169,2 juta untuk 13 orang.

Untuk guru TK dan pengawas, ada sebanyak 121 orang dan mulai kemarin sudah masuk ke rekening yang bersangkutan dengan jumlah nomial sekitar Rp 6,5 miliar.

Sedangkan khusus guru TPQ/Madrasah Diniyah (Madin) jumlahnya 7.591 guru dan 1.285 lembaga. Adapun guru wiyata bakti yang mengabdi di negeri maupun swasta melalui Bantuan Operasional Sekola Daerah (BOSDa) juga sudah dapat diambil untuk lima bulan. Untuk yang bertugas di sekolah negeri jumlahnya 1913 orang dan perbulan menerima Rp 550.000.

Sedangkan mereka yang bertugas di sekolah swasta mulai guru PAUD hingga SMP sederajat jumlahnya 3771 orang dan menerima masing-masing Rp 250.000. Uang tersebut kini berada di rekening sekolah masing-masing mulai kemarin, sehingga diharapkan hari ini sudah bisa diberikan kepada para guru. (Sumber; radarpekalongan.co.id)

Disdikbud Mulai Melakukan Proses Pencairan Tunjangan Khusus Guru dan TPG

One Be 5/19/2020
Disdikbud Mulai Melakukan Proses Pencairan Tunjangan Khusus Guru dan TPG

Berbagai tunjangan bagi guru mulai dicairkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi. Mulai tunjangan profesi guru yang sudah diproses hingga tunjangan khusus bagi guru terpencil.

Kepala Disdikbud Melawi, Joko Wahyono ditemui Selasa (19/5) menuturkan untuk tunjangan profesi guru atau sertifikasi sudah tak ada persoalan dalam pencairannya. Ada 781 guru yang menerima tunjangan profesi ini sesuai dengan SK Kemendikbud.

”Pencairan sudah dilakukan pada 15 Mei 2020 ke rekening guru penerima tunjangan dengan total anggaran kurang lebih Rp 8 miliar. Ini tunjangan profesi guru untuk periode Januari – Maret. Pencairannya memang per triwulan,” ujarnya.


Sedangkan, lanjut Joko, untuk tunjangan khusus, yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di desa sangat tertinggal, sudah diterbitkan SK Mendikbud untuk 564 orang guru SD dan SMP. Dan diperkirakan pada 20 Mei akan ditransfer ke rekening guru penerima.

“Untuk periode Januari-Maret 2020 dicairkan total Rp 5,7 miliar. Setiap guru menerima sebesar satu bulan gaji pokok dipotong pajak,” jelasnya


Tunjangan khusus, terang Joko memang mengalami penurunan besar dibandingkan dengan 2019. Dimana pada 2019 jumlah tunjangan khusus yang disalurkan sebesar Rp 41 miliar. Di awal 2020, tunjangan khusus dianggarkan sebesar Rp 27 miliar.

“Namun setelah ada penyesuaian karena Covid-19 berkurang lagi tinggal Rp 22 miliar. Yang mengurangi langsung dari Kemendikbud dan Kemenkeu,” katanya.

Dipaparkan Joko, penurunan alokasi tunjangan khusus karena perubahan dasar dari SK Kemendesa nomor 52 tahun 2018 tentang status desa. Dimana jumlah desa di Melawi yang masuk kategori sangat tertinggal terus berkurang.

“Guru-guru diluar desa sangat tertinggal tidak lagi dapat. Kami juga melihat kriteria berdasarkan akses ke sekolah. Karena ada sekolah dalam kota masuk desa sangat tertinggal. Seperti Kelakik. 

Itu menjadi pertimbangan sehingga tak lagi menjadi penerima tunjangan khusus. Termasuk Desa Menunuk, dan desa dalam kota Ella Hilir. Tak lagi menerima tunjangan khusus agar dana yang tersedia mencukupi,” katanya. (Sumber; melawinews.com)

Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini

One Be 5/18/2020
Guru Honorer Keluhkan Tunjangan Profesi Guru Yang Belum Cair Sampai Saat Ini
Ratusan ribu guru honorer di sekolah negeri maupun swasta harap-harap cemas.
Hingga hari ini mereka belum mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Biasanya, di awal bulan mereka sudah bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut.

"Tolong, Mas Nadiem Makarim, TPG seluruh guru honorer di negeri dan swasta belum cair. Guru PNS sudah lama cair, kami malah belum," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi kepada JPNN.com, Senin (18/5).

Dia mengharapkan Mendikbud Nadiem bisa memerintahkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan $yahril untuk mencari tahu kendala apa yang membuat dana TPG belum cair.

Padahal dana tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.

"Guru PNS lebih awal cair, guru honorer serasa dianaktirikan. Kalau guru PNS kan mekanisme pencairannya dari pusat ke daerah. Kalau honorer langsung dari pusat pembayarannya jadi mestinya lebih cepat dong," tutur Cecep yang juga guru di Garut ini.

Biasanya, lanjut Cecep, pembayaran TPG antara PNS dan honorer hanya selisih tiga hari.

Kalau PNS cair tanggal 4, honorer tiga hari setelah itu.

"Sekarang sudah tanggal 18 Mei. Jauh banget selisihnya. Kami sangat butuh dana TPG-nya untuk biaya kebutuhan harian dan jelang Idulfitri juga. Semoga Mas Menteri mendengar keluh kesah kami," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)

Tunjanagn Profesi Guru Pemkab Bone Dicairkan Mulai 15 Mei 2020

One Be 5/17/2020
Tunjanagn Profesi Guru Pemkab Bone Dicairkan Sejak 15 Mei 2020

Tunjangan profesi guru (TPG) triwulan pertama, akhirnya cair dan ditransfer ke rekening masing-masing guru penerima sertifikasi.

Pencairan tunjangan sertifikasi guru tersebut mulai dibayarkan pada Jumat (15/5/2020) sore sekira pukul 16.30 Wita

Sebelumnya bahwa SP2D dan ampra tunjangan guru PNS baik yang sertifikasi maupun yang non sertifikasi telah diproses di keuangan daerah.

"Jadi setelah diproses di BPKAD dan SP2D nya sudah terbit dua hari lalu jadi sudah bisa dicairkan semua, termasuk THR plus tunjangan Khusus bagi guru yang mengajar di daerah terpencil," jelas
Kabid Program Disdik Bone Rahmat A. Wahab, kepada Bonepos.com.

Adapun rincian tunjangan guru tersebut adalah sebagai berikut, untuk TK 347 orang dengan dana Rp3.787.928.695, SD 2.496 orang dengan dana Rp27.706.313.698, SMP 883 orang dengan dana Rp10.101.011.565

Sementara untuk tambahan penghasilan (tamsil) PNS guru TK 12 orang dengan dana Rp8.550.000, SD 196 orang dengan dana Rp133.525.000, SMP 90 orang dengan dana Rp63.937.500.

Sehingga total TPG yang masuk ke Kas daerah sebanyak Rp59,5 miliar, sementara tunjangan khusus bagi PNS yang mengajar di daerah terpencil sebanyak Rp55,8 juta.

"Dana Tunjangan Profesi Guru yang masuk di Kas Rp 59,5 Miliar dan tunjangan khusus sebanyak Rp 55,8 juta semua sudah bisa dicairkan hingga jelang Lebaran," kata Kepala BPKAD Najamuddin. (Sumber; www.bonepos.com)

Tunjangan Profesi Guru Kota Gorontalo Hari Ini Dicairkan

One Be 5/13/2020
Tunjangan Profesi Guru Kota Gorontalo Hari Ini Dicairkan

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Kota Gorontalo membawa kabar gembira bagi para guru yang tersertifikasi. Rencananya mulai hari ini, Rabu (13/05/2020) tunjangan sertifikasi bagi 1.088 guru di Kota Gorontalo segera dicairkan.

“Anggarannya sudah siap dan sudah ditandatangani dan segera kita pastikan proses pencairannya dilakukan mulai, Rabu (13/5/2020)” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Deddy Kadullah, Selasa (12/5/2020).

Dirinya mengatakan, tunjangan sertifikasi yang akan di bayarkan bagi para guru tersebut, yakni selama 3 bulan, yakni Januari hingga Maret.

“Total dana untuk pencairan tunjangan sertifikasi bagi 1.088 guru sebesar Rp 13.77 Miliar, dan itu untuk pembayaran selama 3 bulan. Dari Januari hingga Maret,” ujar Deddy.

Untuk penilaian sertifikasi guru ini kata dia agak berbeda dengan kondisi normal pada umumnya. Para guru diwajibkan melaporkan kegiatan pendidikan yang dijalankan kepada Kepala Sekolah. Selanjutnya, Kepala sekolah ini juga diwajibkan melaporkan kinerja para guru ke masing-masing pengawas.

“Untuk penilaian kinerja triwulan ke II nanti, juga berbeda dengan sebelumnya. Karena proses belajar mengajar di saat pandemi covid-19 berbeda dengan kondisi normal,” jelasnya.

Dirinya pun berharap seluruh guru telah menyiapkan laporan dan sudah di berikan kepada kepala sekolah dan pengawas agar proses pencairan segera dilakukan.

“Semoga dana sertifikasi ini bisa memberikan manfaat banyak bagi guru-guru, terutama dalam memenuhi kebutuhan mereka di Bulan Suci Ramadan di tengah pandemi covid-19 saat ini,” imbuhnya. (hulondalo.id)

Bone: Tunjangan Profesi Guru Segera Dicairkan

One Be 5/13/2020
Bone: Tunjangan Profesi Guru Segera Dicairkan

Tunjangan sertifikasi guru triwulan pertama akan segera dicairkan. Angin segar di tengah pandemi.
Persiapan pembayaran tunjangan guru itu dilakukan Disdik pasca terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi Pendidik (SKTP) oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI.

"Ampra dan surat permintaan pencairan dana tunjangan sertifikasi sudah ditandatangani ibu Kepala Dinas Pendidikan sejak Kamis lalu dan sekarang sementara diproses di keuangan daerah," ujar Kabid Ketenagaan Rahmat A Wahab.

Pada permintaan tunjangan tahap pertama triwulan pertama tersebut Disdik telah lakukan verifikasi atau validasi ampra sebanyak 3 ribuan guru.

"Permintaan pencairan dana tunjangan profesi guru tahap pertama ampranya sudah kita buat 3.173 orang dan sudah ditindaklanjuti ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone," kata Rahmat.

"Setelah SP2D dari Keuangan Daerah terbit baru ke Bank Sulselbar untuk diproses," tutur mantan Kepala BLK Bone itu.

Lanjut Rahmat A Wahab dana pembayaran tunjangan profesi guru itu sudah masuk di Kas Daerah dengan jumlah Rp59,5 miliar. (Sumber; Bonepos.com)


Daerah Lain Sudah Terima, Guru di Banten Resah Uang Sertifikasi Belum Cair

One Be 5/11/2020
Daerah Lain Sudah Terima, Guru di Banten Resah Uang Sertifikasi Belum Cair

Guru setingkat sekolah menengah atas (SMA) di Banten resah. Pasalnya, mereka belum menerima duit sertifikasi guru yang seharusnya cair April 2020.

Di tengah kebutuhan yang semakin mendesak, mereka mempertanyakan uang yang menjadi hak per tiga bulan guru tersebut. 

“Ini uang yang ditransfer pusat secara berkala. Seharusnya April sudah dicairkan, tapi di Pemprov Banten macet belum sampai ke guru,” kata Purnama, salah satu guru SMA di Kota Tangerang, Senin (11/5/2020).

Menurut Purnama biasanya ia menerima uang sertifikasi per tiga bulan yakni Januari, Februari dan Maret dengan nominal berkisar Rp9 juta. 

Dengan uang tersebut, ia bisa membayar segala kebutuhan mulai dari sewa rumah, biaya adik sekolah, hingga cicilan kendaraan.

Dalam kondisi bingung dan berharap uang sertifikasi, beredar kabar di kalangan guru di Banten bahwa uang tersebut digunakan Pemprov Banten untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19. 

“Padahal kan uang itu mah dari pusat. Katanya dipakai dulu untuk Covid. Tapi kan itu uang hak orang lain (guru) masa dipakai,” ujarnya.

Sementara itu, Herlina guru SMA yang tinggal di Kabupaten Serang Senin mendapat informasi bahwa di wilayah lain seperti Jawa Barat, semua guru setingkat SMA sudah menerima uang sertifikasi guru serupa. 

“Daerah lain sudah terima. Guru SD/SMP yang ada kewenangan kabupaten dan kota juga sudah cair. Ini kok malah Provinsi kabarnya dipakai dulu untuk Covid-19,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya mendapatkan klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. (Sumber; bantennews.co.id)

2.039 Guru di Pringsewu Segera Terima Tunjangan Profesi Guru Triwulan I

One Be 5/10/2020
2.039 Guru di Pringsewu Terima Tunjangan Profesi Guru Triwulan I

Sebanyak 2.039 guru di Kabupaten Pringsewu segera menerima tunjangan profesi guru (TPG).
Pasalnya, Dinas Pendidikkan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pringsewu udah memproses pembayaran TPG.

Kasi GTK Disdikbud Pringsewu Hari mengatakan, bila pencairan TPG triwulan I bagi 2.039 guru tersebut masih berproses di bagian keuangan.

"Prosesnya sudah pengajuan SPD (Surat Penyediaan Dana), lalu SPM (Surat Perintah Membayar) baru nanti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)," katanya mewkaili Kadisdikbud Heri Iswahyudi, Minggu, 10 Mei 2020.

Hari berharap prosesnya lancar sehingga dana tersebut bisa segera ditransfer ke masing-masing rekening para guru.

Ditambahkan Hari, pencairan TPG ini diupayakan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sehingga sebelum lebaran sudah diterima oleh para guru yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan juknis berlaku.

Dia mengungkapkan, nilai anggaran untuk pembayaran TPG ini sebesar Rp 26.294.644.120.
Paling banyak penerima TPG adalah guru SD sejumlah 1.417 orang dengan nilai dana Rp 18.297.117.900.

Kemudian TPG senilai Rp 7.365.429.740 untuk sebanyak 573 guru SMP. Sejumlah 49 guru TK dengan jumlah dana Rp 632.096.480. (Sumber; lampung.tribunnews.com)

Tunjangan Profesi Guru TW I Baru Bisa Dicairkan Senin

One Be 5/09/2020
Tunjangan Profesi Guru TW I Baru Bisa Dicairkan Senin

Tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Probolinggo untuk triwulan pertama di tahun ini belum juga cair. Alhasil, banyak guru yang mempertanyakan kelambanan proses pencairan tersebut.

Salah satu guru yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, sertifikasi atau yang juga disebut Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) hingga pertengahan Mei ini belum juga cair. Padahal, seharusnya pencairan bulan Maret, tetapi entah kenapa hingga bulan lima belum juga dicairkan.

“Namanya triwulan kan seharusnya pencairan setiap tiga bulan. Paling tidak Maret atau awal April. Tetapi, ini sampai bupan lima belum juga cair,” katanya.

Menurut guru tersebut, setiap awal tahun proses pencairan selalu molor hingga dua bulan lebih. Atau sampai bulan lima. Itulah yang selama ini ditanyakan oleh para guru. Padahal, pengisian data pokok pendidikan (Dapodik) yang berbasis online sudah dilakukan.

“Beberapa waktu lalu saya sudah konfirmasi kepada orang dinas. Katanya sudah SK-nya turun. Tapi, kalau SK turun kok masih belum cair. Ini ada apa,” terangnya.

Pihaknya berharap tunjangan sertifikasi guru segera cair. “Kami harapkan segera cair. Dengan nanti cairnya TPP ini kami bisa ada tambahan untuk memenuhi kebutuhan,” tandasnya.

Sementara itu, Aries Purwanto, kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo menjelaskan, sampai saat ini untuk sertifikasi guru memang belum cair. Ini, lantaran sampai sekarang Dinas Pendidikan masih menunggu proses Surat Keputusan (SK) dari pusat. Pasalnya, yang menentukan hal itu adalah pusat.

“Yang menentukan pusat. Karena itu kami menunggu SK penyesuaian dari pusat. Jika para guru telah menyetorkan penyesuaian, maka SK dari pusat akan turun,” ungkapnya.

Selain itu, yang membuat lama yaitu pengisian dapodik atau penyesuaian para guru. Sehingga, proses pusat sedikit terganjal. Karenanya, proses penurunan SK menjadi sedikit terhambat.

“Kami terus menerus meminta untuk segera diisi. Karena itu berpengaruh kepada turunnya SK. Kalau SK belum turun, kami tidak bisa mencairkan,” jelasnya.

Saat ini, tambah pria yang akrab disapa Aries itu, SK dari Pusat telah turun. Pihaknya, juga telah mengajukan nota dinas bupati untuk pencairan. Nota dinas itu sendiri sudah turun. Saat ini pihaknya menyiapkan proses pencairan. Proses akan dilajukan pada Senin depan.

“Nota dinas telah turun hari ini (kemarin, Red). Ini kami persiapkan proses pencairan dan nantinya Senin akan mulai pencairan,” ungkapnya. (Sumber; radarbromo.jawapos.com)

Tunjangan Profesi Guru di Bolmong Akan Disalurkan Sebelum Lebaran

One Be 5/07/2020
Tunjangan Profesi Guru di Bolmong Akan Disalurkan Sebelum Lebaran

Saat ini Dinas Penndidikan (Disdik) Bolmong mulai memproses pencairan tunjangan tersebut.

Tunjangan Sertifikasi Guru (TSG) triwulan I di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akan segera dicairka.

Kepala Disdik Bolmong melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, Sandry Wilem Karundeng menyatakan, pihaknya sedang memproses membayarkan TSG untuk 713 guru sertifikasi.

”Baru 713 guru penerima sertifikasi yang memenuhi syarat dari 1.079 guru," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Disdik Bolmong Renti Mokoginta mengatakan, kendala selama ini yang sering terjadi kekeliruan data karena hanya diisi oleh operator sekolah.

“Itukan operator sekolah yang mengimput data dapodik, bukan dari Disdik. Nah, belum semua data dapodik guru penerima TSG terinput. Saya juga sudah menyampaikan ke guru-guru penerima TSG, operator hanya bertugas mendampingi guru untuk menginput data,” jelasnya.

Pihaknya juga bakal mempercepat pembayaran sertifikasi guru yang suda melengkapi data dan suda mempunyai SK sebelum Idul Fitri.

"Kami akan usahakan sebelum Idul Fitri sudah dibayarkan," kata Renty.

PGSI Mendesak Untuk Segera Mencairkan Tunjangan Profesi Guru dan Fungsional

One Be 5/06/2020
PGSI Mendesak Untuk Segera Mencairkan Tunjangan Profesi Guru dan Fungsional

PGSi mendesak pemerintah agar segera menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Fugsional bagi guru-guru, seperti dukutip dari laman radarsemarang.jawapos.com menuturkan bahwa Ribuan guru swasta di Demak turut terdampak pandemi korona (covid-19). Kondisinya semakin terpuruk secara ekonomi. 

Demikian disampaikan Ketua PD Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, NG Noor Salim kemarin. Setidaknya, kata dia, ada sekitar 5 ribu guru swasta yang butuh perhatian.

Menurutnya, ditengah peringatan Hardiknas, nasib guru swasta tersebut dinilai tidak sebanding dengan pengabdian mereka selama ini. “Para guru swasta ini kondisinya memprihatinkan. Hak-hak mereka belum diberikan. Sedangkan, kewajiban pembelajaran jarak jauh sejak pandemi korona ini berlangsung selalu dilaksanakan,” katanya.

Salim menambahkan, hak hak guru yang belum diberikan antara lain, tunjangan profesi guru (TPG). “Sudah empat bulan belum cair untuk dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan, untuk dilingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dua bulan belum cair,” katanya.

Selain TPG, tunjangan fungsional (TF) bagi guru non TPG baik Dinas Pendidikan maupun Kemenag juga sudah empat bulan belum cair. Kemudian, bantuan operasional pendidikan (BOP) sebagai sumber utama operasional dan penggajian guru PAUD dan TK, selama empat bulan juga belum cair. 

Sedangkan, BOSDA Madrasah Aliyah (MA) dan insentif guru Madrasah Diniyah (Madin) atau Pondok Pesantren (Pontren) dari Pemprov Jateng sudah empat bulan belum cair.

“Ini menjadi ironi. Sebab, satu sisi pemerintah justru begitu gencar memberikan bansos kepada ojol, sopir bus dan travel. Berbagai jaring pengaman sosial dalam bentuk PKH, BPNT, BLT, kartu prakerja juga diberikan masyarakat kurang mampu terdampak covid-19. Namun, sisi lain tidak ada akses bagi guru swasta terdampak covid,” katanya.

Padahal, lanjut Salim, pemerintah melalui Menteri Pendidikan selalu mengejar ngejar guru agar tetap kreatif dalam pembelajaran jarak jauh. “Saya kira ini sangat miris,” ujar Noor Salim.

Untuk itu, kata Salim, PGSI Demak meminta gubernur Jateng agar berkenan mempercepat pencairan tunjangan insentif triwulan 1 bagi guru Madin atau ustadz pesantren serta BOSDA bagi MA se Jateng, termasuk Demak. 

“Untuk Pemkab Demak, kita mohon agar guru swasta bisa dimasukkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Dinas Sosial Demak. Ini agar mereka bisa menerima bansos Rp 600 ribu perbulan selama pandemi korona,” katanya.

Salim juga mendesak Dinas Pendidikan Pemkab Demak untuk mempercepat pencairan TF bagi guru GTT/PTT sebesar Rp 350 ribu kali 4 bulan dan mempercepat pencairan TPG triwulan 1 dan mempercepat pencairan BOP PAUD dan TK. 

“Untuk Kemenag Demak, bisa mempercepat pencairan TF triwulan 1 dan TPG Maret-April serta TPG terhutang 1 bulan Desember bagi beberapa guru. Jangan sampai guru swasta terpuruk kelaparan hingga terlilit utang,” ujar Noor Salim.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak Eko Pringgolaksito mengatakan, untuk pencairan tunjangan profesi guru dan tunjangan fungsional guru masih dalam proses pembuatan laporan administratif. 

“Insya Allah sebelum lebaran ini (cair). masih pengumpulan SPJ (laporan pertanggungjawabannya)”ujar Eko saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang Selasa (5/5/2020) malam.
Sumber; radarsemarang.jawapos.com

Palangka Raya: Dispend Telah Menyalurkan TPG TW I Kepada 1.123 Guru

One Be 5/05/2020
Palangka Raya: Dispend Telah Menyalurkan TPG TW I Kepada 1.123 Guru

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah mengatakan, pihaknya telah menyalurkan tunjangan profesi bagi pegawai fungsional guru dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota setempat.

Untuk penyaluran tunjangan tahap pertama pada triwulan I tahun 2020, mulai Januari hingga Maret, telah disalurkan melalui rekening Bank Kalteng kepada 1.123 guru dan pengawas yang telah sertifikasi pada 23 April lalu.

Total dananya berkisar Rp14 miliar lebih. Rata-rata guru menerima tunjangan profesi sebesar Rp8-13 juta per orang dengan besaran sebulan sama dengan satu kali gaji pokok. Jadi kalau ada yang lebih besar, itu karena memiliki golongan yang lebih tinggi,” tuturnya.

Selanjutnya, terang Fauliansyah, pihaknya akan kembali mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) untuk 301 orang guru dan pengawas dengan total dana sebesar Rp3,946 miliar lebih. Nantinya per orang mendapatkan tunjangan sebesar Rp8-13 juta sesuai dengan golongannya.

Nah untuk yang belum sertifikasi, ada istilah nonser (non sertifikasi). Guru nonser pada tanggal 8 April kemarin sebanyak 353 orang sudah cair tunjangannya, tapi bulanan hanya Rp250 ribu/bulan sesuai aturan pusat. Jadi dalam satu triwulan mendapatkan Rp750 ribu. Kemudian ada 33 orang guru yang nonser yang masih menunggu transfer dana dari pusat,” jelasnya.

Kemudian, tambah Fauliansyah, untuk guru dan pengawas yang ada di data Disdik berjumlah 2.110 orang. Jika dihitung totalnya yang sertifikasi dan nonser yang mendapatkan tunjangan ada 1.826 orang.

Mengapa hanya 1.826 orang? Fauliansyah mengungkapkan, kekurangannya adalah guru yang tidak sarjana, sehingga tak mendapatkan dana nonser dan 77 orang guru CPNS yang berada di bawah Disdik belum melakukan sertifikasi.

Berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Kalteng tahun 2018, guru nonser yang tidak sarjana tidak berhak menerima (dana) nonser,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di www.tabengan.com
Source; https://www.tabengan.com/bacaberita/36025/disdik-salurkan-tunjangan-guru-dan-pengawas/

Disdik Bone: Tunjangan Profesi Guru Akan Segera Diproses Untuk Dicairkan

One Be 5/05/2020
Disdik Bone: Tunjangan Profesi Guru Akan Segera Diproses Untuk Dicairkan

Kabar gembira bagi guru di Kabupaten Bone. Tunjangan sertifikasi guru triwulan pertama akan segera diproses untuk dicairkan.

Persiapan pembayaran tunjangan guru itu dilakukan Disdik setelah terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi Pendidik (SKTP).

"SKTP Guru sudah terbit dan sudah siap diproses ampranya untuk permintaan pembayaran tunjangan," kata Kasi Profesi Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Bone Andi Darniati kepada Bonepos.com, Senin (4/5/2020).

Penerbitan SKTP tersebut setelah dilakukan verifikasi atau validasi dan diusulkan ke Kemendikbud Pusat.

Ada 3.783 guru yang siap diajukan untuk dibayarkan tunjangan sertifikasinya, terdiri dari guru Taman Kanak-Kanak 351, Sekolah Dasar (SD) 2.545 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 887. 

Selain penyaluran tunjangan profesi guru PNS juga tunjangan bagi Non PNS berkisar 1.008 orang termasuk tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang memenuhi persyaratan.

Artikel ini telah tayang di Bonepos.com dengan judul - Catat Tanggalnya, Tunjangan Sertifikasi Guru Segera Cair. Source;  https://www.bonepos.com/2020/05/04/catat-tanggalnya-tunjangan-sertifikasi-guru-segera-cair

Tunjangan Profesi Guru Akan Segera Cair

One Be 5/04/2020
Tunjangan Profesi Guru Akan Segera Cair

Banyak guru-guru yang menanyakan prihal tunjangan profesi guru (TPG) tentang kapan pencairannya, sementara MENKEU sudah mengumumkan tanggal pencairan THR.

Guru-guru didaerah resah banyak pemberitaan bahwa akan ada keterlambatan dan pemotongan TPG tahun ini dikarenakan wabah Covid-19.

Seperti dikutip pada laman makassar.tribunnews.com bahwa Pemerintahan Jokowi sedang melakukan relokasi anggaran dan refocusing menghadapi Pandemi Covid-19 atau Virus Corona. Sejumlah anggaran bergeser.

Namun kabar gembiranya, tunjangan profesi untuk para guru tidak akan diutak-atik.

Pemerintah melakukan realokasi anggaran Bantuan Operasional dan Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
Akibatnya, dana BOS terpangkas dari Rp 54,31 miliar menjadi Rp 53,45 miliar
Baca Juga; Disdik Bone: Tunjangan Profesi Guru Akan Segera Diproses Untuk Dicairkan
Sementara anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) terpangkas dari Rp 53,83 miliar menjadi Rp 50,88 miliar.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Namun demikian, pemerintah menegaskan hal itu tidak akan memengaruhi besaran TPG yang diterima guru.

Pasalnya, pemotongan anggaran disesuaikan dengan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di daerah sebesar Rp 2,98 triliun.

"Penyesuaian alokasi dilakukan seraya mempertahankan agar para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam keterangannya.
Baca Juga; Palangka Raya: Dispend Telah Menyalurkan TPG TW I Kepada 1.123 Guru
"Langkah yang dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di kas daerah (sisa tahun anggaran 2019)," sambungnya.

Terkait dana BOS, Kementerian Keuangan menjelaskan dari tiga jenis alokasi BOS (BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja), hanya satu saja yang mengalami penyesuaian, yakni BOS Kinerja.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan anggaran yang digunakan melalui BOS Reguler merupakan komponen terbesar yang mendukung operasional semua sekolah.

Sedangkan BOS Afirmasi ditujukan untuk sekolah di daerah tertinggal.

"Demi melindungi saudara-saudara kita di daerah tersebut, bantuan ini pun tidak dikurangi," jelas Prima.

Sementara itu BOS Kinerja merupakan insentif yang diberikan pemerintah bagi sekolah-sekolah yang pengelolaannya baik.

Alokasi dana BOS inilah yang dipangkas. Dampak pengurangannya diproyeksikan tidak besar karena pengurangan dilakukan dengan cara memperketat kriteria dan syarat bagi sekolah yang akan mendapatkannya, sehingga insentif lebih tepat sasaran. "Jadi, anggaran BOS Kinerja disesuaikan tanpa menghilangkannya," kata Prima.

Langkah yang dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di kas daerah (sisa tahun anggaran 2019).

Sumber; makassar.tribunnews.com
Artikel; https://makassar.tribunnews.com/2020/05/04/kabar-gembira-tunjangan-profesi-guru-2020-segera-cair-pemerintahan-jokowi-sudah-umumkan-tanggal-thr

SK Sudah Turun, Tunjangan Profesi Guru Tak Kunjung Turun Juga

One Be 4/30/2020
SK Sudah Turun, Tunjangan Profesi Guru Tak Kunjung Turun Juga

Meskipun Surat Keputusan (SK) Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah turun, namun anggaran TPG Tahap I Tahun 2020 belum ditransfer oleh pusat ke kas daerah. Sehingga daerah belum bisa memproses penyaluran TPG dalam waktu dekat ini.

"Belum ada masuk," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra sat dikonfirmasi Riau Online, Selasa, 28 April 2020.
Hendra mengatakan, belum masuknya anggaran TPG tersebut dikarenakan adanya perubahan APBN seperti ada beberapa hal terkait dengan aturan dan teknis yang perlu disesuaikan sebelum dilakukan penyaluran.

"Itu informasi yang kita terima, apabila ada alokasi APBN P dan syarat laporan sudah disampaikan, pasti disalurkan," ujar Hendra meneruskan pesan tersebut.
Pusat kata Hendra, memohon agar daerah bersedia menunggu. "Jadi tinggal menunggu, itu jawaban mereka. Kita juga sudah mengajukan, rekonsiliasi juga sudah," kata Hendra.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing, Masrul Hakim mengatakan, sekitar 1.300 SK guru penerima TPG ini sudah turun.

Baca Juga; Jika Wabah Belum Usai Kemungkinan Belajar Dari Rumah Dilanjutkan Hingga Akhir Tahun 2020
"Sebenarnya sudah siap untuk dinaikan, tapi masih kita tunggu anggarannya. Kalau uang tidak ada tentu belum bisa kita ajukan pencairannya," kata Masrul, Senin kemarin.

Dari jumlah 1.300 tersebut kata Masrul, ada sekitar 180 orang minggu kemarin posisinya masih dilakukan verifikasi ulang terutama besaran gaji harus disesuaikan dengan Simbar dan ampra gaji.

Kemudian juga disesuaikan dengan beban kerja, karena ada yang tidak cukup dan mengambil jam ke sekolah lain,"masih ada di validasi oleh pusat," katanya.

PGRI; TPG Tidak Ada Pemotongan, Jangan Lupa Honorer

One Be 4/23/2020
PGRI; TPG Tidak Ada Pemotongan, Jangan Lupa Honorer

Maraknya pemberitaan tentang pemotongan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) terkait pandemi Covid-19. PGRI pun buka suara terkait hal tersebut agar tidak dilakukan pemotongan pasa porsi anggaran tersebut, dan pemerintah menyahutinya seperti dikutip dari JPNN.com.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendikbud Nadiem Makarim yang menjamin setiap guru tetap mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ucapan terima kasih disampaikan menyusul adanya jaminan pemerintah tentang tunjangan yang akan diberikan kepada guru tidak mengalami potongan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam siaran persnya menyatakan, penyesuaian alokasi dalam Perpres 54 tahun 2020 tidak akan mengubah ketersediaan dana tunjangan guru atau TPG. Penurunan anggaran disesuaikan dengan sisa dana di kas daerah dan jumlah target penerima.
Menurut Rahayu, sejauh ini terdapat sisa dana tunjangan guru yang berada di kas daerah untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2,98 triliun.

“Informasi ini guna memastikan para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan sesuai peraturan perundangan," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas jaminan pemerintah ini sehingga guru mendapatkan kepastian akan pemenuhan haknya sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami, atas nama seluruh guru Indonesia berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak para guru, karena TPG ini sangat dibutuhkan para guru. Bagaimanapun mereka memiliki keluarga yang harus tetap dipenuhi kebutuhan konsumsinya, untuk membayar sekolah anak-anaknya, dan juga membayar keperluan lainnya," ujar Unifah dalam pesan elektroniknya, Rabu (22/4).

Lebih lanjut, Unifah berharap agar pemerintah mengalokasikan pula insentif guru honorer swasta dan Pemda tetap membayar insentif guru honorer di sekolah negeri.

Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, pemerintah melakukan pemotongan anggaran TPG dari Rp 53,83 triliun menjadi Rp 50,88 triliun dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan wabah virus COVID-19.

Jadi berdasarkan penjelasan dari Kemenkeu tersebut hal ini dikarenakan masih ada sisa dana di kas daerah berasal dari tahun anggaran sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di jpnn.com
Source; https://www.jpnn.com/news/ketum-pgri-tpg-aman-tetapi-jangan-lupa-guru-honorer

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1 2020 Telah Cair

One Be 4/22/2020
Tunjangan Profesi Guru TW 1 2020 Telah Cair

Meski pun aktivitas di sekolah diliburkan terkait COVID-19, namun tunjangan profesi untuk guru akan tetap diberikan seperti biasa.

Tunjangan profesi guru tetap diberikan, karena para guru itu diliburkan di sekolah tetapi tetap melaksanakan tugas kedinasannya di rumah masing-masing, dan melaksanakan proses pembelajaran secara daring atau mealui saluran TVRI melalui belajar dari rumah Kemendikbud.

Guru diminta untuk memberikan tugas pembelajaran bagi siswa untuk dikerjakan di rumah masing-masing, begitu juga dengan kepala sekolah dan guru tetap melaksanakan tugas di rumah.

Aktivitas di sekolah ditiadakan tetapi tugas kedinasan bagi guru dan belajar bagi siswa tetap wajib dilaksanakan di rumah masing - masing.

Pemerintah telah mencairkan tunjangan profesi guru pada Rabu, 22/4/20 sebagian daerah telah menyalurkan TPG tersebut ke rekening masing-masing guru. Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu juga telah menyalurkan TPG ke rekening guru-guru pada hari tersebut.

Semoga daerah lain disalurkan secepatnya ke rekening guru masing-masing.

Percakapan Grup WA TPG TW 1 2020

Tunjangan profesi guru untuk provinsi sulawesi tengah khususnya kota palu telah di cairkan pada Rabu, 22/4/20.

Kabar Baik Untuk Para GURU Dari Menkeu Sri Mulyani

One Be 4/22/2020
Kabar Baik Untuk Para GURU Dari Menkeu Sri Mulyani

Kementerian Keuangan menjamin tak ada penguranan terhadap anggaran untuk guru, terkait pandemi COVID-19. Meski begitu, memang ada penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), khususnya yang berbasis kinerja sekolah. Agar insentif yang diberikan lebih tepat sasaran. 

"Dari tiga jenis alokasi BOS hanya satu saja yang mengalami penyesuaian yakni kinerja," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Sedangkan BOS reguler untuk mendukung operasional dan afirmasi untuk sekolah di daerah tertinggal tidak mengalami pengurangan. BOS kinerja, kata dia, merupakan insentif bagi sekolah yang pengelolaannya baik.
Ia menyebut, dampak pengurangan BOS kinerja diproyeksikan tidak besar karena dilakukan dengan cara memperketat kriteria dan syarat bagi sekolah yang akan mendapatkannya. "Jadi, anggaran BOS Kinerja disesuaikan tanpa menghilangkannya," katanya.
Pada Perpres 54 Nomor 2020, terdapat penyesuaian anggaran BOS dari Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun. Begitu juga dengan anggaran tunjangan profesi guru (TPG), lanjut dia, penyesuaian alokasinya dilakukan seraya mempertahankan agar para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan. 

Penyesuaian anggaran TPG dari Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun.
Dirjen yang biasa disapa Prima itu mengatakan langkah yang dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana tunjangan guru tahun 2019 yang masih ada di kas daerah.
Ia menjelaskan TPG disesuaikan sebesar Rp2,98 triliun karena sampai dengan akhir Maret 2020 diketahui masih ada sisa dana tunjangan guru di kas daerah dengan jumlah sama Rp2,98 triliun. 

"Cara serupa akan ditempuh untuk menyesuaikan pos-pos lain sehingga mendukung efisiensi," katanya.
Penyesuaian alokasi dalam Perpres 54 tahun 2020, kata dia, tidak akan mengubah ketersediaan dana tunjangan guru karena mempertimbangkan jumlah target penerima tunjangan guru, sebagaimana terdapat dalam data Kementerian Pendidikan dan Kebudayan.
Ia menambahkan, anggaran BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan memang mengalami penyesuaian dengan sangat hati-hati, supaya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan lain.
"Penyesuaian memang dilakukan di beberapa pos, tak lain demi fokus pada penanganan dampak pandemi. Beberapa sektor terpaksa harus dikorbankan, tetapi yang jelas bukan pendidikan," katanya.
Source; www.inilahkoran.com

Pemangkasan Aggaran Mulai Dari Dana BOS Hingga Tunjangan Profesi Guru

One Be 4/21/2020
Pemangkasan Aggaran Mulai Dari Dana BOS Hingga Tunjangan Profesi Guru

Komisi X DPR mengkritik pemangkasan anggaran untuk kegiatan pendidikan dalam Dana Alokasi Khusus Nonfisik APBN 2020. Pemangkasan anggaran itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menegaskan, tidak setuju dengan pemangkasan tersebut. Seperti dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perubahan postur anggaran dilakukan untuk penanganan pandemi covid-19, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Meski tidak setuju, dan sudah termuat dalam Perpres, Huda meminta agar dana pendidikan yang dipangkas itu tetap digunakan untuk penanggulangan covid-19 tanpa meninggalkan tugas dan fungsi pendidikannya.

"Komisi X sudah bersurat ke pimpinan dewan, yang isinya meminta dana pendidikan yang dipotong itu harus dikembalikan untuk menanggulangi covid-19 pada tugas dan fungsi pendidikan juga," kata Huda dalam siaran pers.

Tercatat dalam DAK Nonfisik, beberapa pos yang mengalami pemangkasan yakni dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya dianggarkan Rp54 triliun, menjadi Rp53 triliun. Kemudian BOP PAUD yang sebelumnya Rp4,4 triliun menjadi Rp4 triliun.


Selain itu tunjangan untuk guru juga ikut dipangkas, padahal saat ini tunjangan ini dinantikan pencairannya oleh guru. Tunjangan yang dipangkas yakni, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk PNS Daerah dari Rp53 triliun menjadi Rp50 triliun, tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNS, dari Rp698 miliar menjadi Rp454 miliar.
Kemudian Tunjangan khusus guru PNS di daerah khusus, dari Rp2 triliun dipangkas menjadi Rp 1,9 triliun. Lalu Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, dari Rp141 miliar menjadi Rp136 miliar.

Huda pun menyesalkan pemangkasan ini. Padahal menurutnya masih ada sumber dana lain yang bisa dipangkas oleh pemerintah. Dana pendidikan di dalam DAK Nonfisik tersebut, kata dia, berfungsi untuk menopang subsistensi para guru-guru di daerah, terutama guru yang bekerja di sekolah swasta dan guru honor yang kerap kali diupah di bawah upah minimum regional.

"Pemotongan terhadap DAK nonfisik yang terkait dengan tunjangan guru, BOS dan seterusnya itu artinya menghilangkan untuk sekadar subsisten, memangkas nafas hidup subsistensi para guru," tegasnya.

Komisi X, lanjutnya, juga meminta agar kuota beasiswa, baik dalam Program Indonesia Pintar (PIP) Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditambah. Ini guna memberi kompensasi biaya yang biasa dikeluarkan oleh para orang tua siswa untuk pendidikan. Dengan adanya penambahan kuota beasiswa, maka orang tua bisa mengalihkan biaya itu untuk kebutuhan sehari-hari.

Artikel ini telah tayang di www.medcom.id