03 September 2015

Mengatasi Eror Registrasi PUPNS 2015

Seperti dalam posting sebelumnya mengenai pendataan PNS melalui portal ePUPNS yang diselenggarak oleh BKN, tepatnya tanggal 01 September 2015 serentak di seluruh Indonesia melakukan pendaftaran dan pendataan melalui ePUPNS untuk untuk sinkronisasi data Daerah dan Pusat (BKN). Dan apabila PNS tidak melakukan pendataan ulangan maka secara otomatis PNS yang bersangkutan akan diberhentikan atau dipensiunkan. Oleh sebab itu untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut maka wajib untuk melakukan pendaftaran sebagaimana langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam posting sebelumnya.


Eror atau 500 : Solusi untuk PUPNS atau e-PUPNS Error 500 Pendaftaran PUPNS ini sebenarnya jika kita cermati tidak pada data semua PNS hanya sebagian PNS saja yang saat request finish registrasi pesan akhir muncul Error 500, tidak jarang sempat banyak PNS yang bingung hingga berhari-hari mencari solusi akan registrasi e-PUPNS Error 500 ini apa penyebabnya sebenarnya hingga mau cetak bukti pendaftaran PUPNS dalam kode registrasinya muncul pesan seperti ini.
Error 500 : Error jika terjadi masalah dengan server. Error 500 sebagian besar disebabkan oleh kesalahan penulisan pada file .htaccess.
Mengatasi eror Registrasi PUPNS 2015

Berikut ini penyebab dan mungkin solusi pada Error 500.
Salah satu penyebabnya adalah ada fie kita (biasanya index) yang dalam kondisi write.
Ada atribut file kita di hosting yang berubah. Normalnya, untuk file-file atribut CHMODnya adalah 644 sedangkan untuk folder 755.

 
Lihat kembali file .htacces.. Edit jika ada kesalahan dan simpan lagi.
Ubah pada ftp applications anda atribut CHMOD di blog anda seperti ketentuan diatas.
500 internal Server Error” merupakan sebuah pesan yang biasanya menunjukkan masalah pada server-side. Hal ini bisa dikarenakan oleh script yang berfungsi atau pengaturan yang tidak tepat dalam file .htaccess anda. Disini browser anda mampu mencapai server tetapi server tidak mampu melayani halaman yang diminta. Tentunya hal ini membuat anda merasa terganggu dan ingin segera menyelesaikannya.
Nah itu berarti masalah pada si pemilik web terus apa yang bisa kita lakukan sebagai user dalam pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil :
1. Reload halaman web. Anda bisa melakukannya dengan menekan tombol F5.
Bahkan jika Error 500 Internal Server Error adalah masalah yang terjadi pada web server, masalah mungkin hanya bersifat sementara. Mencoba membuka kembali halaman tersebut akan sering menjadi sukses.
2. Menghapus cache browser Anda. Jika ada masalah dengan versi cache dari halaman yang Anda lihat, itu bisa menyebabkan Error HTTP 500.
Catatan : Internal Server Errors tidak sering disebabkan oleh masalah caching tapi saya memiliki sesuatu, pada suatu kesempatan, melihat kesalahan yang ada telah hilang setelah membersihkan cache. Ini adalah hal yang mudah dan tidak berbahaya seperti untuk mencoba jadi jangan lewatkan.
3. Menghapus cookie browser Anda. Ada beberapa isu 500 Internal Server Error yang dapat diperbaiki dengan cara menghapus cookie yang terkait dengan situs Anda, dan mendapatkan kesalahannya.
Setelah menghapus cookie (s), restart browser dan coba lagi.

02 September 2015

Sanksi Bagi PNS Yang Tidak Mengikuti ePUPNS

Tepat pada tanggal 01 September 2015 Pendataan PNS Melalui portal BKN di situs ePUPNS telah dibuka secara nasional. Adapun ketentuan bagi PNS dalam mengisi/mengikuti ePUPNS suda terdapat di Buku Panduan ePUPNS.

Baca Juga : Buku Panduan ePUPNS

Sanksi bagi PNS yang tidak mengikuti ePUPNS sebagai berikut :
  • Tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN;
  • Tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian;
  • Akan dinyatakan berhenti atau pensiun.
Cakupan Data PUPNS 2015:
  1. Data Pokok Kepegawaian (Core Data)
  2. Data Riwayat (Historical Data):
    • Riwayat Kepgangkatan/Golongan
    • Riwayat Pendidikan
    • Riwayat Diklat (Diklat Struktural/Fungsional)
    • Riwayat Jabatan
    • Keluarga
  3. Lainnya (Stakeholder PNS) : BPJS, Bapertarum, KPE
Bagi anda yang akan mendaftarkan diri di PUPNS pada September 2015 ini, lebih baik ikuti beberapa informasi penting yang telah BKN umumkan. Informasi pendataan PUPNS dilakukan agar semua elemen yang terkait lebih nyaman dan lebih baik.

 
Berikut informasi mengenai PUPNS 2015 :
1. Pastikan Email yang digunakan untuk mendaftar PUPNS jangan digunakan untuk Sosial Media, jangan sampai informasi yang dikirim Oleh BKN Pusat tercampur dengan informasi dari sosial Media sehingga mempersulit anda.
2. Untuk sementara Apakah Akses Penginputan itu Serentak, atau PerInstansi, atau perwilayah, masih dilakukan evaluasi tetang kemampuan server Pusat.
3. Tunggu Perintah, Sembari menunggu silahkan Baca-baca dulu Tata cara pengerjaan, dan siapkan Berkas, baik berupa Hasil scan.
4. Dibolehkan anda meminta orang lain membantu mengerjaakan, jika dirasa anda tidak mampu mengerjakan, diutamakan Keluarga, agar kerahasiaan data anda terjaga. Baca juga : BKD, PNS atau OPS yang akan mengerjakan.
5. Tetap lakukan update perubahan data jika jika nanti ada perubahan.
6. Usahakan EMAIL dan NO Hp selalu aktif, jika sewaktu waktu nanti Pihak BKN menghubungi anda.
Demikian informasi ini disampaikan, agar sekiranya PNS wajib mengikuti ePUPNS.

Honorer K2 Diatas Usia 35 Tahun Tidak Bisa Jadi CPNS, Tegas Yuddy

Masalah tentang honorer K2 (Kategori 2) belum tuntas dan belum ada pemecahannya sampai saat ini, kembali menteri Yuddy menegaskan bahwa Honorer K2 Diatas Usia 35 Tahun Tidak Bisa Jadi CPNS. Ini akan menjadi pukulan telak bagi honorer yang telah lama mengabdi sebagai tenaga bantu atau honorer. Seperti dikutip di halaman jpnn.com bahwa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menutup peluang honorer kategori dua (K2) berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS.
 
Sika ini menyusul keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tiga honorer soal batasan usia 35 tahun yang termaktub dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya sebenarnya tengah mencari celah untuk memasukkan honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi CPNS. Namun karena ada honorer yang pilih jalur ke MK dan hasilnya seperti itu, saya mau bilang apa lagi. Putusan MK itu mengikat dan harus dilaksanakan," tegas MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi.

Dia menyebutkan, semestinya honorer mengambil sikap sabar dan tidak gegabah. Meskipun yang mengajukan bukan dari salah satu forum, namun penggugatnya adalah honorer.

"Saya ini sangat taat aturan, apa yang diputuskan MK harus saya laksanakan. Di dalam amar putusan MK kan sudah jelas, 35 tahun batas terakhir menjadi CPNS. Otomatis honorer yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa diangkat CPNS lagi," tandasnya

Ini Penjelasan Menteri Yuddy Nasib 409 Ribu Honorer K2

Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menutup peluang honorer kategori dua (K2) berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS.
Hal ini menyusul keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan tiga honorer soal batasan usia 35 tahun yang termaktub dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Saya sebenarnya tengah mencari celah untuk memasukkan honorer K2 usia di atas 35 tahun menjadi CPNS. Namun karena ada honorer yang pilih jalur ke MK dan hasilnya seperti itu, saya mau bilang apa lagi. Putusan MK itu mengikat dan harus dilaksanakan," tegas MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi kepada media ini, Senin (31/8).
Dia menyebutkan, semestinya honorer mengambil sikap sabar dan tidak gegabah. Meskipun yang mengajukan bukan dari salah satu forum, namun penggugatnya adalah honorer.
"Saya ini sangat taat aturan, apa yang diputuskan MK harus saya laksanakan. Di dalam amar putusan MK kan sudah jelas, 35 tahun batas terakhir menjadi CPNS. Otomatis honorer yang usianya di atas 35 tahun tidak bisa diangkat CPNS lagi," tandasnya.
Meski begitu, pemerintah tetap punya rasa kemanusiaan juga. Yuddy mengatakan, pihaknya tetap menaati kesepakatan politik dengan Komisi II DPR RI. Di mana salah satunya menyebutkan, kuota 30 ribu honorer K2 yang tidak terisi karena ditinggalkan tenaga bodong akan diisi dengan honorer K2 yang tidak lulus tes tapi memenuhi syarat.
Kuota 30 ribu ini akan tetap diisi honorer K2 tanpa batasan usia (bisa di atas 35 tahun). Hanya saja mekanisme pengajuannya diserahkan ke daerah. Pemda yang akan mengusulkan, siapa-siapa honorer K2 yang masuk kuota 30 ribu itu.
Bagi pemda yang tidak mengusulkan, akan dilewati karena sejak tahun lalu kan sudah dimintakan melakukan verifikasi validasi honorer K2 disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
"KemenPAN-RB juga saat ini tengah menggodok formulasi bagaimana pengisian kuota 30 ribu itu seperti yang tertera dalam PP 56/2012," ujarnya.
Bila 30 ribu honorer K2 diangkat, itu berarti masih ada 409 ribuan yang nasibnya tidak jelas. Menurut Yuddy, ke-409 ribuan honorer itu akan diangkat melalui jalur umum sesuai UU ASN, di mana aturannya adalah usianya maksimal 35 tahun.
"Saya tidak bisa ambil kebijakan yang bertentangan dengan it. Perlu diingat, UU ASN yang sudah digugat honorer ‎‎itu menurut Mahkamah tidak diskriminatif terhadap tenaga honorer. Pasal-pasal UU ASN tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu mari kita hormati putusan MK tersebut," pungkasnya.
source : jpnn.com

01 September 2015

Ribuan Guru Terancam Turun Jabatan Struktural

Ribuan Guru Terancam Turun Jabatan Struktural
Secara formal sudah menjadi keharusan bahwa suatu pekerjaan profesi menuntut adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk hal ini adalah pekerjaan sebagai guru.
Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam memangku pekerjaan tersebut. Di samping itu syarat tersebut dimaksudkan agar seorang guru dalam menjalankan tugas dan  tanggung jawabnya secara profesional serta dapat memberi pelayanan yang sesuai dengan harapan.

Guru merupakan faktor yang dominan di dalam kegiatan pembelajaran. Guru  sebagai subyek dalam pendidikan dan sebagai perencana serta pelaksana pembelajaran. Oleh karena itu, guru merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya proses pembelajaran.

Berdasarkan UU guru dan dosen, seluruh guru yang belum Sarjana (S1) harus segera menyelesaikan pendidikannya paling lambat bulan Desember tahun 2015, jika mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikan S1 sebelum batas waktu yang sudah ditentukan, maka mereka dilarang mengajar. Keputusan ini bertujuan agar indeks kompetensi guru jelas. Dengan pernyataan tersebut sudah jelas bahwa di tahun 2016 nanti salah satu syarat menjadi guru adalah harus Sarjana (S1).
Baca Juga : 
Sebanyak 3.294 guru di Ternate, Maluku Utara (Malut), terancam turun dari jabatan strukturalnya menyusul adanya Permendikbud tentang tugas fungsional guru maupun kebijakan Kemendikbud tentang tugas fungsional sebagai guru harus menyelesaikan program studi Strata 1 (S1).

 
“Dari kebijakan Kemendikbud tersebut, maka untuk kuota Ternate sebanyak 3,294 orang guru yang terancam akan turun menjadi jabatan struktural sebagai staf biasa tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang guru,” kata Kadiknas Ternate, Muhdar Din di Ternate, baru-baru ini.

“Dan dari jumlah guru tersebut masa pengabdiannya berakhir pada 31 Desember 2015 mendatang apabila belum juga menyelesaikan studi S1 maka guru yang bersangkutan diturunkan menjadi pegawai struktural sebagai staf biasa,” tambah Muhdar Din.

Namun, sesuai dengan data tahun 2014 yang dikantongi oleh Kepala Bidang Penjamin Mutuh pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Ternate Drs. Mahmud J. Abdurrahman MSi, khususnya untuk sekolah negeri mulai dari TK, SD,SMP, SMA,SMK untuk kualifikasi SPG sebanyak 147 orang.

Selanjutnya untuk dari jenjang sekolah tersebut untuk kulaifikasi D1 sebanyak 987 orang, ditambah dengan kualifikasi D2 sebanyak 237 orang dan kualifikasi D3 sebanyak 177 orang guru , jumlah kualifikasi guru tersebut dengan jumlah sekolah negeri sebanyak 123 sekolah di Kota Ternate, selain itu jumlah guru dipisahkan untuk guru honor berjumlah 478 orang, dan guru PNS berjumlah 2055 orang yang mengajar di sekolah negeri di Kota Ternate yang belum S1.

Menurutnya, dari jumlah untuk sekolah negeri dan jumlah guru tersebebut belum juga digabungkan dengan sekolah swasta juga demiukian mulai dari guru TK,SD,SMP, SMA dan SMK, dengan kualifikasi untuk guru yang mengajardi sekolah swasta di Kota Ternate maka kualifikasi SPG berjumlah 175 orang, D1 berjumlah 1017 orang, D2 berjumlah 317 orang, serta D3 berjumlah 187 orang guru.
Dengan jumlah total sekolah swasta di Kota Ternate yang gurunya belum S1 sebanyak 92 sekolah, kemudian jumlah tersebut dibagikan dengan guru honor berjumlah 279 orang, dan guru yang susah PNS berjumlah 482 orang,” katanya.

Oleh karena itu, bukan hanya di Kota Ternate namun di seluruh Indionesia masih cukup banyak guru yang belum menyelesaikan S1, apabila diuterapkan sesuai dengan Permendikbud dan undang-undang yang berlaku maka yang pestinya dapat merugikan guru.
sumber : okezone.com

31 Agustus 2015

Alur Registrasi ePUPNS

Berikut ini, akan dijelaskan alur Registrasi atau Pendaftaran PNS di ePUPNS BKN berdasarkan tahapan pendaftaran ePUPNS :

1. Klik Portal ePUPNS BKN di : http://pupns.bkn.go.id/
2. Klik Menu "Rgistrasi" akan tampil halaman seperti gambar dibawah ini :
Selanjutnya klik "Daftar"
3. Pada tahap berikutnya akan mengisi forum dengan memasukkan NIP baru dengan 18 digit (tanpa spasi).

Setelah mengisi NIP dengan lengkap (tanpa spasi) kemudian klik "Cari" sistem secara otomatis akan membuka Nama dan Instansi (tempat kerja). Selanjutnya masukan email aktif anda..... klik "Lanjut"
4. Untuk tahap berikutnya akan diarahkan ke forum Registrasi.
Pada tahap registrasi ini "Kata Kunci diisi dengan pasword, Konfirmasi Kata Kunci (ulangi pasword), Nama Ibu kandung ....... Isi jawaban pertanyaan ..... contoh : "Siapakah nama hewan peliharaan saya?" jawaban "kucing", kemudian isi kode Captcha pada kolom teks.... selanjutnya klik Registrasi.
5. Tahap ini akan diarahkan ke menu bahwa telah sukses melakukan Registrasi..
Registrasi Sukses, yang berisi : No. Registrasi, NIP Baru, Nama, Instansi. Sesuai data PNS anda. Selanjutnya Klik Cetak..
6. Tapah akhir akan diberikan dua tanda bukti pendaftaran ePUPNS 2015 yakni diserahkan ke fasilitator dan Dipegang oleh PNS bersangkutan.
Tanda bukti siap di cetak...
selamat melaksanakan Registrasi ePUPNS BKN.
Notes : Kode Registrasi Harap disimpan.... untuk Cek Status Registrasi.

Download Buku Petunjuk ePUPNS BKN

Download Buku Petunjuk ePUPNS BKN
Dari beberapa informasi yang telah di terbitkan oleh BlogPendidikan.net tentang Pendataan kembali PNS melalui portal ePUPNS yang disiapkan oleh BKN,
diumumkan bahwa pada tanggal 01 September 2015 akan diadakan serentak diseluruh Indonesia pendataan PNS melalui portal ePUPNS. Adapun berkas yang disiapkan dalam pendataan tersebut 'baca' Persiapan Berkas PNS dalam Pendataan ePUPNS.
Jika anda kesulitan dalam menggunakan Portal ePUPNS anda bisa membaca buku pendataan ePUPNS user.

Dibawah ini telah disiapkan link khusus untuk anda yang ingin mempelajari penggunaan sistem ePUPNS dapat mendownload bukunya disini :

Download : Download Buku Petunjuk ePUPNS BKN

Cara Mengusulkan Penerbitan NUPTK Dari Dapodik PDSP Terbaru

Cara Mengusulkan Penerbitan NUPTK Dari Dapodik PDSP Terbaru
Bagaimana Cara Usul NUPTK Baru melalui Dapodik untuk diterbitkan PDSP? ternyata tak sesulit apa yang dibayangkan jika melihat penjelasan dari Admin-Admin PDSP untuk cara mendapatkan NUPTK Baru.
Lihat pengumuman PDSP dengan cara yang berbeda untuk PTK yang belum memiliki NUPTK.

“Reno Kurniady: secara tertulis PDSP mengambil kebijakan untuk cetak NUPTK tahun 2015 ini. Lewat Aplikasi Dapodik, NUPTK akan didapatkan oleh PTK yang memang sudah berhak untuk mendapatkannya dihitung dari data yang diambil dari Aplikasi tersebut. Karena di Kementrian khususnya PDSP telah mempunyai salinan data yang telah masuk ke dalam server pusat.

Jika seorang PTK telah memenuhi syarat untuk mendapatkan NUPTK, maka mereka pasti akan mendapatkannya. pada saat ini proses fitur edit ptk pada verval PTK (Baca Panduan Verval PTK) belum stabil masih dalam tahap integrasi data. Salam.”

Tak hanya itu saja lanjutannya hasil Bimtek dari PDSP juga senada
BIMTEK oleh tim PDSP (Pusat Data dan Statistik Pendidikan) telah dijelaskan bahwa mulai tahun ini (2015) dan seterusnya, NUPTK akan didapatkan oleh PTK yang memang sudah berhak untuk mendapatkannya dihitung dari data yang di ambil dari Aplikasi Dapodik.

Karena di Kementrian khususnya PDSP telah mempunyai salinan data yang telah masuk ke dalam server pusat. Jika seorang PTK telah memenuhi syarat untuk mendapatkan NUPTK, maka mereka pasti akan mendapatkannya.

Berikut adalah sedikit gambaran data yang akan diambil oleh PDSP sebagai proses penerbitan NUPTK :
Riwayat mengajar PTK
Nomor SK Pertama
Tanggal SK dan,
Keaktifan PTK.

28 Agustus 2015

Tahun 2016 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Disatukan dalam Tunjangan Kinerja

Tahun 2016 Tunjangan Profesi Guru (TPG) Disatukan dalam Tunjangan Kinarja
Kabar gembira bagi guru yg telah tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi (TPG), bahwa sistem penggajian/pembayaran tunjangan profesi yang semula berdiri sendiri mulai tahun depan akan di satukan dalam tunjangan kinarja sesuai UU ASN. 

Inilah Tunjangan PNS Tahun 2016 Berdasarkan UU ASN

Inilah Tunjangan PNS Tahun 2016 Berdasarkan UU ASN
UU ASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pada tahun 2016 akan diterapkan di semua instansi pusat dan daerah. Sesuai Pasal 79 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa PNS berhak mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko.