Peserta Pelantikan Kepala Sekolah Se Jatim di BKD Terpapar COVID-19

One Be 6/03/2020
Pelantikan Kepala Sekolah Se Jatim di BKD Terpapar COVID-19

Viral pelantikan Kepala Sekolah Se Jatim di BKD terpapar COVID-19 seperti dikutip dari jatimnow.com menulisakan bahwa beredar kabar ada pelantikan di Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur di Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada 20 Mei 2020. 

Ngerinya, keterangan awal pesan itu berbunyi 'Waspada potensi ambyar klaster baru'. Diantara peserta diduga terpapar Covid -19.

Bahkan seorang pengawas sekolah dari Mojokerto yang meninggal dan sudah dimakamkan di Jombang.

Informasi itu menyebut jika peserta yang meninggal itu ber-KTP asal Jombang. Peserta yang positif juga di Mojokerto dirawat di rumah sakit umum daerah. Tidak disebutkan jumlahnya.

Kabar yang beredar berantai melalui WhatsApp jika peserta yang jumlahnya 240 orang semuanya adalah kepala sekolah SMA di Jawa Timur.

Pesan yang viral itu juga menyebut jika peserta dari Mojokorto masuk dalam gelombang pertama dari empat gelombang pelantikan di Gedung BKD.

Sedangkan Jombang masuk dalam gelombang keempat. Informasi yang beredar itu juga menyebutkan apabila 20 peserta pelantikan asal Jombang akan melakukan rapid test.. Dan sudah terdata 20 orang yang sudah diperintahkan isolasi mandiri.

Pertanyaannya siapa yang menyelenggarakan pelantikan jabatan kepala sekolah dan pengawas itu

Kepala Biro Humas dan Protokol Agung Subagyo mengaku tidak tahu.Tetapi ia janji akan mencarikan informasi tentang kabar yang beredar itu. Sekretaris Daerah, BKD ataukah Dindik?

"Saya belum tahu. Saya tanyakan dulu nggih," jawab dia saat dikonfirmasi pada Pk 22.48 Wib.

Pasien positif Covid-19 di Jawa Timur menjadi 4.920 orang atau hampir 5.000 orang setelah ada penambahan 95 kasus hari ini, Senin (1/6/2020).

Berdasar data Pemprov Jatim, dari jumlah 4.920 pasien positif Covid-19 itu, 3.775 di antaranya masih dirawat, 699 sembuh dan 418 meninggal dunia serta dalam konfirmasi 28 pasien.

Artikel ini telah tayang di jatimnow.com

Sekolah Akan Sosialisasikan New Normal, Orang Tua Siswa Wajib Datang Saat Pembagian Rapor Pendidikan

One Be 6/03/2020
Sekolah Akan Sosialisasikan New Normal, Orang Tua Siswa Wajib Datang Saat Pembagian Rapor Pendidikan

Rapor peserta didik mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), akan dibagikan pada 19 dan 20 Juli 2020.

Para orangtua harus datang mengambil rapor karena akan ada arahan dari pihak sekolah terkait sistem belajar selama New Normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Abdul Jamal, Selasa (2/6/2020), mengatakan, pengambilan rapor peserta didik mulai dari TK hingga SMP menerapkan protokol kesehatan. Pengambilan rapor selama dua hari.

“Dalam pengambilan rapor itu, orang tua harus datang untuk dengarkan arahan soal New Normal. Makanya, kami atur (penerimaan rapor) dua hari,” ujarnya.

Contohnya, SMP hanya tinggal dua tingkatan yaitu kelas VII dan Kelas VIII. Jadi diatur bahwa peserta didik kelas VII menerima rapor di hari pertama. Sedangkan rapor kelas VII esok harinya.

Kalau untuk murid SD juga datur juga dua hari. Hari pertama, pembagian rapor untuk kelas I, kelas II, dan kelas. Pembagian rapor kelas IV dan V keesokan harinya.


“Jadi sudah kami atur seperti itu. Penerimaan rapor SD dan SMP sama harinya. Hanya waktu pengumuman saja berbeda,” jelas Jamal.

Sebelumnya, Disdik Pekanbaru telah menerbitkan surat perpanjangan belajar dari rumah. Salah satu isinya mengatur tentang jadwal pembagian rapor peserta didik TK, SD, dan SMP. Rapor dibagikan pada 19 dan 20 Juni.

Libur akhir semester genap mulai 21 Juni hingga 12 Juli. Tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli. (Sumber; suarajelata.com)

Mulai Dari Shift Hingga Pembatasan Siswa 18 Per Kelas, Strategi New Normal

One Be 6/03/2020
Mulai Dari Shift Hingga Pembatasan Siswa 18 Per Kelas, Strategi New Normal

Pemerintah Kota Depok tengah menyiapkan formula penerapan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka langsung di era tatanan kehidupan baru atau new normal yang saat ini masih menunggu atensi dari Gugus Tugas Nasional.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin mengklaim telah menyiapkan beberapa konsep untuk menyambut tatanan kehidupan baru selain penggunaan masker yang memang sudah menjadi keharusan.

Strategi-stretegi tersebut di antaranya sistem KBM yang akan dibagi dalam bentuk shift pagi dan siang.

Kemudian pembatasan jumlah maksimal siswa dalam satu ruangan sebanyak 18-20 orang per kelas untuk menghindari kerumunan. Selanjutnya ada pembatasan jarak sepanjang satu meter antarsiswa sehingga satu meja diisi satu orang siswa.

Demikian disampaikan Mohammad Thamrin kepada Pikiranrakyat-depok.com saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin, 1 Juni 2020.

"Nanti kita buat SOP juga untuk diterapkan di masing-masing satuan pendidikan ini yang harus dilakukan siswal, guru, dan sekolah, tapi masih menunggu kebijakan lebih lanjut karena waktu masih nanti di tahun ajaran baru, yaitu 18 juli 2020," kata Mohammad Thamrin.

"Rencana awal 20 maksimal per kelas dengan konsekuensi pagi dan siang dan selisih minimal satu jam (pergantian shift). kalau kurang satu jam akan ada kerumunan. Kita pelajari semua, lalu konsep ini akan diskusikan dengan tim gugus tugas," tuturnya.

Thamrin menyatakan saat ini Kementerian Pendidikan telah menyiapkan protokol tetap untuk kemudian ditindak lanjuti di masing-masing daerah.

Namun demikian, Kota Depok akan menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan, misalnya sekolah dasar yang memang masih terkendala kapasitas kelas.

"Kalau kita bikin dua shift saja hanya kebagian tatap muka dua hari mungkin. Kalau jumlah rombongan belajar ada 24 atau 18 tapi ruang kelas tidak sebanding,' katanya.

Dia mengatakan selanjutnya untuk tenaga pengajar yang menderita penyakit rentan seperti diabetes dan jantung agar mengisi materi daring sehingga tidak boleh melaksanakan KBM tatap muka.

Pengurangan pemberian materi

Thamrin menjelaskan pada tatanan kehidupan normal baru di sektor pendidikan ada pembatasan materi yang diberikan serta akan mengurangi sejumlah tugas dan pekerjaan rumah.

Selain itu, siswa juga dilarang melakukan kegiatan berolahraga di lapangan lantaran akan berpotensi adanya kerumunan.

"Yang kita utamakan soal tujuan pembelajaran jadi enggak harus dengan PR dan tugas banyak, yang jelas tujuan pembelajaran bisa tercapai," kata dia.

Selanjutnya, Thmarin menyebut akan menutup kantin-kantin di sekolah sampai batas waktu tertentu sehingga siswa diharuskan membawa bekal makanan dari rumahnya masing-masing.

Lebih lanjut, kata Thamrin, pihaknya akan membuat surat imbauan agar orang tua mengantarkan sekaligus menjemput anak-anaknya.

Hal ini bertujuan untuk mengeliminir siswa bisa melakukan kegiatan di luar rumah selepas pulang sekolah sehingga bisa rentan tertular pandemi virus.

Protokol-protokol ini akan diputuskan setelah mendapatkan arahan langsung dari gugus tugas berkaitan dengan adanya pelonggaran kegiatan untuk sektor pendidikan.

Di lain sisi, bila mengacu terhadap arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat ini pelonggaran untuk sektor pendidikan di Jawa Barat menjadi sektor yang terakhir yang diizinkan beroperasi.
"Mungkin nanti gubernur berkoordinasi dengan gugus tugas nasional. Baru kita ikuti," ucap Thamrin.

"Tapi kita persiapkan dua konsep itu, kalau masih pembelajaran jarak jauh (PJJ) ya konsepnya seperti ini. Kalau tatap muka ya kita tatap muka tapi mungkin terbatas kita siapkan konsep yang sudah kita siapkan," ungkap Thamrin

Kalender Pendidikan Bali Tahun Pelajaran 2020/2021

One Be 6/03/2020
Kalender Pendidikan Bali Tahun Pelajaran 2020/2021

Di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pelaksanaan tahun ajaran baru 2020/2021 bakal berjalan seperti biasa yakni dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa usai rapat dengan Komisi IV DPRD Bali.

"Kalau tahun ajaran baru tetap per 13 Juli itu. Tetap dia, karena ini sudah ketentuan kalender pendidikan dan semua (sekolah) juga sudah pengumuman kelulusan," kata Boy saat ditemui sejumlah awak media.

Meski tahun ajaran baru berjalan seperti biasa, Boy memberi catatan bahwa metode pembelajarannya, apakah melalui tatap muka atau via daring (online), masih menunggu keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Menurutnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lebih paham situasi dan kondisi di lapangan.

Meski masih menunggu keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Boy mengaku sudah menyiapkan skema protokol kesehatan di bidang pendidikan.

Skema ini sudah dirapatkan dengan Gubernur Bali Wayan Koster; serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.

"Sekiranya Bapak Gubernur ini dibuka bertahap kita sudah siap," tutur mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali itu.

Dalam protokol kesehatan itu, jelasnya, nantinya kemungkinan tidak semua siswa melakukan pembelajaran di sekolah.

Pembelajaran di sekolah juga harus tetap melakukan jaga jarak (physical distancing).

Pihak sekolah juga harus menyediakan pembersih tangan (hand sanitizer), masker dan sebagainya.

"Tetapi ini baru skema, karena kami tentu sangat berharap jangan sampai si anak terpapar. Keselamatan nomor satu lah," kata Boy.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, Boy juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan menerapkan full day school.

Termasuk Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) nantinya akan dilaksanakan via daring.

Jika siswa memang datang ke sekolah, maka harus melakukan pembatasan dari segi jumlah dan hanya melakukan perkenalan semata serta tidak melakukan sosialisasi secara berat.

Kalender Pendidikan Bali Tahun Pelajaran 2020/2021 >>> LIHAT DISINI

Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021

One Be 6/03/2020
Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021

Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta melalui Dinas Pendidikan setempat telah merilis kalender pendidikan tahun ajaran 2020/2021 bagi semua peserta didik di semua tingkatan sekolah di Ibu Kota.

Jadwal kegiatan belajar mengajar dari jenjang PAUD/SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 467 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Dalam salinan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menginstruksikan berbagai hal, salah satunya kegiatan belajar mengajar tatap muka dimulai pada 13 Juli 2020 mendatang.

“13 hingga 15 Juli 2020 ditetapkan sebagai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik Baru (PDB),” kata Nahdiana dalam salinan surat keputusan tersebut.

Selama satu tahun ajaran Dinas Pendidikan DKI telah menetapkan sejumlah kegiatan peserta didik, berikut daftar lengkapnya:

Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 >>> LIHAT DISINI

Juli 2020: 

1 Juli s.d. 11 Juli 2020: Libur Kenaikan Kelas
13 Juli 2020: Hari-hari pertama masuk sekolah dan Awal Semester
13 s.d 15 Juli 2020: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS ) bagi Peserta Didik Baru (PDB)
31 Juli 2020: Hari Raya Idul Adha 1441 H

Agustus 2020: 

17 Agustus 2020: HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75
21 Agustus 2020: Tahun Baru Hijjriyah 1442 H

September 2020: 

21 s.d 24 September 2020: Penilaian Tengah Semester (disesuaikan dengan program sekolah)

Oktober 2020: 

30 Oktober 2020: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Robiul Awal 1442 H)

November 2020: 

25 November 2020: Hari Guru Nasional 2020

Desember 2020: 

17 s.d 10 Desember 2020: Penilaian Akhir Semester
18 Desember 2020: Pembagian dan Penerimaan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB)
19 Desember 2020 s.d 2 Januari 2021: Libur Semester Gasal
24 Desember 2020: Cuti Bersama Hari Raya Natal
25 Desember 2020: Hari Raya Natal 2020

Januari 2021: 

1 Januari 2021: Libur Tahun Baru 2021 Masehi
4 Januari 2021: Hari-hari pertama masuk sekolah dan Awal Semester

Februari 2021: 

12 Februari 2021: Libur Tahun Baru Imlek 2571
22 s.d 25 Februari 2021: Penilaian Tengah Semester (disesuaikan dengan program sekolah)

Maret 2021: 

11 Maret 2021: Libur Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
14 Maret 2021: Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1943
15 s.d 18 Maret 2021: Perkiraan Ujian Sekolah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dan USBN SD
20 Maret s.d 1 April 2021: Perkiraan Ujian Sekolah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dan USBN SD

April 2021: 

2 April 2021: Libur Wafat Isa Almasih
12  s.d 14 April 2021: Perkiraan Libur Awal Bulan Puasa Ramadhan 1442 H 
19 s.d 22 April 2021: Perkiraan Ujian Sekolah SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dan USBN SD

Mei 2021: 

1 Mei 2021: Libur Hari Buruh Nasional tahun 2021
10 s.d 22 Mei 2021: Perkiraan Libur awal Bulan Puasa Ramadhan dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H
13 s.d 14 Mei 2021: Hari Raya Idul Fitri 1442 H
13 Mei 2021: Libur Hari Kenaikan Isa Al-Masih 2021
26 Mei 2021: Libur Hari Raya Waisak 2021

Juni 2021 :

1 Juni 2021: Hari Kelahiran Pancasila
14 s.d 17 Juni 2021: Penilaian Akhir Tahun (Ulangan Kenaikan Kelas)
25 Juni 2021: Pembagian dan Penerimaan Buku Laporan Hasil Belajar (LHB)
26 Juni s.d 10 Juli 2021: Libur Kenaikan Kelas

Juli 2021 :

1 Juli s.d 11 Juli 2021: Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022
12 Juli 2021: Permulaan Tahun Pelajaran 2021/2022
12 s.d 14 Juli 2021: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS ) dan proses administrasi kelas
20 Juli 2021: Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H/ 2021

Kalender Pendidikan DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021>>> LIHAT DISINI

Kapan Waktu Yang Tepat Anak Kembali Kesekolah dan Bagaimana Strategi KEMENDIKBUD

One Be 6/03/2020
Kapan Waktu Yang Tepat Anak Kembali Kesekolah dan Bagaimana Strategi KEMENDIKBUD

Kapan Waktu Tepat Anak Kembali ke Sekolah

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan sekolah membuka kegiatan belajar secara langsung pada Desember 2020. Usulan ini berdasarkan pada kondisi saat ini di mana masih terus bertambahnya jumlah kasus Covid-19. Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memungkinkan terjadinya lonjakan kedua.

"Dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus kedua, sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020," kata Ketua Umum IDAI Dr dr Aman Pulungan SpA(K) FAAP, FRCP(Hon) dalam keterangan resminya.

Pembukaan sekolah bisa dipertimbangkan jika jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan. Selama sekolah masih tutup, IDAI menganjurkan agar kegiatan belajar mengajar dilaksanakan lewat skema pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hal yang sama disampaikan Ikatan Guru Indonesia (IGI). IGI sangat mendukung penundaan new normal di dunia pendidikan dan meminta Mendikbud Nadiem Makarim sesegera mungkin menyampaikan hal tersebut secara terbuka. Hal ini mengingat begitu banyak Disdik saat ini yang sudah bersiap-siap menjalankan pembelajaran tatap muka mulai 13 Juli 2021.

Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, mengatakan pihaknya tetap menolak adanya keinginan banyak pihak untuk mendorong pembelajaran tatap muka meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk memperpendek waktu belajar menjadi hanya 4 jam tanpa istirahat.

"IGI sangat yakin, sekolah yang saat ini digawangi oleh sekitar 60 persen guru non-PNS dengan mayoritas pendapatan hanya Rp 250.000 per bulan tak akan sanggup menjalankan protokol kesehatan secara ketat bagi anak mulai dari masuk pagar sekolah hingga menanggalkan pagar sekolah, ini belum termasuk protokol kesehatan diantar sekolah dan rumah," ujar Ramli.

"Memang akan ada sekolah, terutama sekolah swasta bonafide atau mantan sekolah unggulan yang mampu menjalankannya dengan baik tapi itu tak layak menjadi alasan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara keseluruhan," sambung dia.

Dia khawatir potensi penularan Covid-19 kepada anak atau dari anak sangat besar meskipun belajar hanya 1 jam di sekolah. Oleh karenanya, Kemendikbud harus bersikap tegas sesuai arahan Presiden.

Ditambahkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, penerapan new normal harus benar-benar hati-hati terutama di sektor pendidikan. Imbauan itu dilakukan Dasco setelah mendapat keluhan banyak orang tua mengenai penerapan new normal di sekolah.

"Masih didetailkan karena menyangkut berbagai aspek, salah satunya ya aspek keamanan anak-anak. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dan keluhan terkait hal ini," kata Dasco di Jakarta, Selasa (2/6).

Dasco menyarankan agar Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat aplikasi pembelajaran jarak jauh, sehingga meski new normal diterapkan, anak tidak perlu datang ke sekolah.

"Membuat jaringan khusus pendidikan. Interaksi sekolah tetap berlangsung seperti biasa tapi jarak jauh," ujar dia.

"Buat aplikasi khusus sekolah dan buat jalur koneksi internet tersendiri yang stabil. Setiap murid diberikan ID khusus untuk bisa akses ke aplikasi," tambahnya.

Politisi Gerindra itu juga mengingatkan nanti aplikasi itu diterapkan secara gratis. Sebab menurut dia, tidak semua orang tua murid mampu membeli kuota internet untuk mengakses aplikasi.

Strategi Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan tahun ajaran baru 2020/2021 akan diterapkan sesuai dengan jadwal atau dengan kata lain tidak dimundurkan. Diperkirakan tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli.

"Kita tidak memundurkan tahun ajaran baru ke Januari 2021. Kalau dimundurkan, maka akan ada beberapa konsekuensi yang harus disinkronkan," ujar Plt Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (28/5).

"Mengapa 13 Juli, karena memang awal tahun ajaran baru itu minggu ketiga Juli dan hari Senin," ujar dia.

Dia menambahkan, ada beberapa alasan mengapa tahun ajaran baru tidak dimundurkan. Pertama, kelulusan siswa SMA dan SMP sudah diumumkan dan sebentar lagi pengumuman kelulusan SD.

Artinya, lanjut Hamid, kalau lulus dan tahun ajaran baru digeser maka anak yang lulus tersebut mau dikemanakan jika tahun ajaran baru diundur.

"Termasuk juga perguruan tinggi yang sudah melakukan seleksi. Ada SNMPTN yang sudah berlangsung dan awal Juli mendatang SBMPTN," kata dia.

Meski masa tahun ajaran baru tidak berubah, Kemendikbud memastikan pola pembelajarannya akan berbeda. Disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Pembelajaran akan dilakukan tergantung zona yang ada di daerah itu. Jika zona hijau, maka pembelajaran tatap muka dapat diselenggarakan. Sementara zona kuning dan merah maka akan melanjutkan pembelajaran daring.

"Nah untuk zona hijau, menurut Gugus Tugas ada sekitar 108 kabupaten/kota yang selama dua bulan terakhir, belum ada satupun kasus Covid-19," ucap dia.

Namun, dia menegaskan, penetapan zona hijau, kuning dan merah ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah tidak bisa menetapkannya sendiri. Kalau pun diperbolehkan pembelajaran tatap muka, harus tetap mengikuti protokol kesehatan.

"Untuk mekanismenya, kita menunggu keputusan Mendikbud pekan depan. Itu seperti apa nanti akan dijelaskan. Kemungkinan untuk zona yang ada Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau zona kuning dan merah, tetap menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh," kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa tahun ajaran baru bukan berarti sekolah kembali dibuka untuk semua daerah.

"Kadang-kadang ini menjadi rancu, tahun ajaran baru dikira dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. Itu tidak benar. Tahun ajaran baru yang dimaksud adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020/2021. Untuk pembukaan sekolahnya tergantung zona dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19" kata Hamid lagi.

Saat ini, Kemendikbud sedang mematangkan aturan kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi Covid-19.

"Sudah (disiapkan)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (2/6).

Hamid enggan menyebut garis besar isi dari aturan tersebut. Dia hanya mengatakan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan memutuskan aturan tersebut. "Nanti setelah diputuskan oleh Mendikbud," ungkapnya.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD

One Be 6/02/2020
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23370/A/GT/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2020 dan nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sampaikan perubahan jadwal pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD
Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD;

1. Registrasi Online Semula 1-2 Juni 2020 Menjadi 3-4 Agustus 2020
2. Lapor Diri Semula 4-6 Juni 2020 Menjadi 6-7 Agustus 2020
3. Orientasi Awal Studi Semula 8-10 Juni 2020 Menjadi 10-11 Agustus 2020
4. Proses Belajar Mengajar Semula 11 Juni 2020 - 11 Februari 2021 Menjadi 12 Agustus 2020 - 12 April 2021

Berikut Perubahan Jadwal Pelaksanaan PPG Prajabatan Bidang Studi PGSD>>> LIHAT DISINI

Ndiem Makarim Siap Umumkan Mekanisme Belajar di Tahun Ajaran Baru, Batal Dimulai 13 Juli

One Be 6/02/2020
Ndiem Makarim Umumkan Mekanisme Belajar di Tahun Ajaran Baru, Batal Dimulai 13 Juli

Menteri Nadiem Makarim siap umumkan mekanisme belajar di tahun ajaran baru dan syarat kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru 2020. 

Tak hanya itu, jadwal tahun ajaran baru yang semula beredar akan dimulai pada 13 Juli 2020 ternyata dibatalkan. 

Menteri Nadiem Makarim menyebutkan jika jadwal tahun ajaran baru yang dikabarkan akan dimulai pada 13 Juli 2020 tersebut masih belum pasti.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia telah menetapkan jadwal tahun ajaran baru tahun 2020/2021 yakni pada 13 Juli 2020.

Meski demikian, Menteri Nadiem Makarim membantah jika siswa dan siswi akan mulai masuk sekolah atau kegiatan belajar mengajar (KBM) pada bulan Juli mendatang.

Semua skenario telah dipersiapkan untuk menentukan jadwal tahun ajaran baru 2020.

Kewenangan kapan masuk sekolah bagi murid sekolah ternyata bukan kewenangan mutlak Nadiem Makarim.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan telah menyiapkan berbagai skenario terkait permulaan tahun ajaran baru 2020/2021.

Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang belum mereda di Tanah Air.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan semua skenario," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (20/5/2020), dikutip dari Kompas.com dalam berita berjudul,

"Mendikbud Siapkan Skenario Memulai Tahun Ajaran Baru di Tengah Pandemi".

Nadiem mengatakan, Kemdikbud terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Kemendikbud terkait pelaksanaan tahun ajaran baru akan merujuk pada kajian Gugus Tugas.

Menteri Nadiem Makarim dengan tegas membantah soal informasi yang beredar bahwa tahun ajaran baru akan dimulai 15 Juni 2020 mendatang.

"Mohon menunggu dan saya belum bisa memberikan statement apapun untuk keputusan itu. Karena dipusatkan di gugus tugas. Mohon kesabaran. Kalau ada hoax-hoax dan apa sampai akhir tahun, itu tidak benar," kata Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja virtual dengan Komisi X DPR RI Jumat (22/5/2020).

Setelah menepis adanya isu bakal buka kegiatan belajar mengajar di sekolah Juli 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mengumumkan mekanisme dan syarat belajar mengajar selama pandemi covid-19.

Pengumum itu dikabarkan diumumkan sekitar pekan depan di Bulan Juni 2020 ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mengumumkan mekanisme dan syarat pembukaan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama masa wabah pandemi Covid-19 pada minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad.

"Mekanismenya (pembukaan sekolah) menunggu pengumuman dari Pak Menteri (Nadiem Makarim) minggu depan. Syaratnya seperti apa," kata Hamid melalui telekonferensi, Kamis (28/5/2020) melansir dari Kompas.com dalam berita berjudul,  "Ini 4 Alasan Kemendikbud Tidak Mundurkan Tahun Ajaran Baru 2020/2021".

Menurutnya, pembukaan sekolah di daerah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atas daerah rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Hamid menambahkan, saat ini Kemendikbud tengah menggodok mekanisme dan syarat pembukaan kegiatan di sekolah bersama para ahli.

"Sehingga, kita tak bisa serta-merta mengatakan buka atau tidak. Jadi mohon bersabar. yang disampaikan Menteri (Nadiem) itu betul, boleh atau tidaknya (buka sekolah) menunggu gugus tugas," kata Hamid.

Alasan Kemendikbud Tidak Mundurkan Tahun Ajaran Baru 2020/2021

Sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Kemendikbud untuk menggeser tahun ajaran baru 2020/2021 ke bulan Januari 2021.

IGI menilai menggeser tahun ajaran baru 2020/2021 ke bulan Januari 2021 memberikan kesempatan Kemendikbud meningkatkan kompetensi guru selama 6 bulan.

Dengan demikian, di bulan Januari para guru sudah bisa menyelenggarakan PJJ berkualitas dan menyenangkan jika ternyata Covid-19 belum tuntas.

Selain itu, penggeseran tahun ajaran baru bisa dianggap bisa mengurangi stres orangtua dan siswa terkait ancaman penularan Covid-19.

Dirangkum dari beberapa artikel Kompas.com, berikut beberapa alasan Kemendikbud tidak memundurkan jadwal tahun ajaran baru 2020-2021:

1. Sinkronisasi PPDB dan SBMPTN

"Kenapa Juli? Memang kalender pendidikan kita dimulai minggu ketiga bulan Juni dan berakhir Juli. Itu setiap tahun begitu," kata Hamid, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Hamid mengatakan keputusan tak memundurkan tahun ajaran baru 2020/2021 ditandai dengan adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2020.

Menurutnya, ada beberapa hal yang mesti disinkronisasi bila memundurkan tahun ajaran baru 2020/2021.

"Kelulusan SMA SMP sudah diumumkan. Artinya sudah lulus, kalau diperpanjang, ini mau dikemanakan (lulusannya). Di perguruan tinggi sudah melakukan seleksi seperti SNMPTN, ada juga SBMPTN, ini harus sinkron," kata Hamid.

2. Tidak harus belajar di sekolah

"Secara garis besar tanggal 13 Juli itu semuanya (tahun ajaran baru). Tanggal dimulainya ajaran baru, itu berbeda dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini kadang-kadang rancu. Tahun ajaran baru jadi (dianggap) membuka sekolah. Tanggal 13 Juli, itu dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021," tambah Hamid.

Menurutnya, dimulainya tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 bukan berarti siswa belajar di sekolah.

Keputusan belajar di sekolah akan terus dikaji berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

3. Memastikan hak pendidikan anak

“Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid19,” disampaikan Chatarina pada Bincang Sore secara daring, di Jakarta, pada Kamis (28/05/2020).

Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19.

Ia menambahkan, hal ini juga bertujuan melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orangtua.

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com

Tahun Ajaran Baru Tetap Juli, Tapi Belajarnya Dari Rumah

One Be 6/02/2020
Tahun Ajaran Baru Tetap Juli, Tapi Belajarnya Dari Rumah

Pemerintah kini sedang mengkaji pembukaan sejumlah sektor dalam penerapan new normal (tatanan baru) di tengah pandemi COVID-19, termasuk di sekolah. 

Terlebih, sesuai kalender pendidikan, tahun ajaran baru akan segera dimulai pada Juli. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengusulkan tahun ajaran baru 2020 tetap dibuka bulan Juli namun dilaksanakan secara daring. 

"Kalau toh dibuka 13 Juli 2020 ini tahun ajaran baru, tetap saja dibuka, tetapi daring. Kemudian untuk beberapa hal ya terpaksa dengan ketentuan yang harus ditentukan oleh Kementerian Pendidikan supaya menyelamatkan anak anak ini," kata Abdul saat dimintai tanggapan, Selasa (2/6).  

"Prinsipnya menyelamatkan anak bangsa, supaya pembelajaran tetap jalan tetapi memperhatikan para pakar yang ahli di bidangnya menghadapi COVID-19 ini," sambungnya. 

Abdul berpandangan memperpanjang kebijakan belajar dari rumah dilakukan demi keselamatan anak-anak di sekolah dari ancaman COVID-19. Walaupun, dia mengakui masih banyak kekurangan dalam sistem pembelajaran daring di Indonesia. 

"Kan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap bisa berjalan dengan daring, sungguh pun tidak efektif. Dari segi coveragearea tidak menyeluruh kemudian metodologi pembelajaran guru masih banyak mencari-cari dan seterusnya," papar politikus PKS itu. 

Lebih lanjut, Abdul sependapat dengan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta pemerintah membuka sekolah secara normal ketika COVID-19 sudah terkendali. 

"Saya kira kalau Ibu Puan mengatakan sebaiknya ini ditunda, saya kira masih relevan, kalau saya setuju juga. Sampai kita yakin kondisi ini sudah baik. Atau terpaksanya, dibuka dengan pembelajaran jarak jauh. Dibuka tetap daring dengan segala kesulitannya," tandas Legislator dapil Jateng itu.

Kemendikbud sendiri kini masih terus mengkaji kebijakan sekolah saat new normal, desakan dari berbagai pihak meminta agar pembukaan sekolah seperti sedia kala dipikir ulang, sebab anak-anak dinilai rentan tertular COVID-19. Pun, anak-anak belum memiliki kesadaran seperti orang dewasa untuk menjalankan protokol COVID-19.

Artikel ini telah tayang di kumparan.com

Belajar Dari Negara Lain, Pemerintah Belum Memastikan Pembukaan Sekolah

One Be 6/02/2020
Belajar Dari Negara Lain, Pemerintah Belum Memastikan Pembukaan Sekolah

Pemerintah belum dapat memastikan waktu dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah pandemi Covid-19. Atas dasar pertimbangan kesehatan, sekolah masih akan digelar secara daring atau belajar di rumah setidaknya hingga Agustus 2020.

"Paling cepat kegiatan tatap muka dimulai akhir Agustus atau awal September. Itupun setelah ada clearance dari Gugus Tugas baik pusat maupun daerah," kata Deputi

Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, saat dihubungi Tempo, Ahad, 31 Mei 2020.

Agus mengatakan untuk saat ini, Covid-19 masih dinyatakan sebagai bencana nasional nonalam. Puncaknya pun diperkirakan masih akan terjadi antara Mei hingga Juni.

Agus menyebut jika prediksi tersebut benar, maka hingga kurva turun dan landai, pemerintah setidaknya mesti menunggu satu hingga dua bulan untuk membuka kembali sekolah.

"Kami mesti harus prepare for the worst, semoga tidak ada second wave. Tetapi vaksin Covid-19 belum akan ada sampai Desember 2020," kata Agus.

Anak-anak sebagai masa depan bangsa, kata dia, akan rentan terpapar jika tak dibiasakan mengenakan masker. Karena itu, proses pembelajaran mengambil skenario tetap menggunakan media daring disebut Agus masih menjadi pilihan utama untuk saat ini.

Ia mencontohkan sistem belajar di Perancis dan Korea Selatan dengan fasilitas sekolah dan kesehatan yang lebih bagus saja belum dapat menerakan belajar tatap muka. Meski sempat membuka kembali sekolah, namun akhirnya mereka menutup kembali sekolahnya setelah dibuka beberapa minggu.

"Saya tidak membayangkan jika satu keluarga ada 3 orang anak, misal salah satunya terpapar Covid dan harus menjalani isolasi. Apakah bisa sendiri? Pasti orang tua harus ikut menunggui. Ini akan menimbulkan kompleksitas dalam rumah tangga," kata Agus.

Artikel ini telah tayang di tempo.co