Cara Daftar BLT UMKM dan Cara Mengecek Penerima Bantuan UMKM

Admin 10/20/2020
Cara Daftar BLT UMKM dan Cara Mengecek Penerima Bantuan UMKM

BlogPendidikan.net
- Sudah daftar UMKM online? Kesempatan untuk mendapat bantuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk hibah sebesar Rp 2,4 juta masih terbuka. Pemerintah kembali membuka Bantuan Presiden (Banpres) Produktif tahap II agar pedagang mampu bertahan di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

Namun tidak semua pedagang bisa mendapat bantuan tersebut. Mengutip laman resmi depkop.go.id, Selasa (20/10/2020), syarat untuk mendapat bantuan tersebut yakni:

1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki Usaha Mikro
4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Jika sudah memenuhi syarat daftar UMKM online dan mau dapat BLT Rp 2,4 Juta, bagaimana caranya

Cara daftar BLT UMKM Tahap II

BLT UMKM Tahap II hanya bisa diperoleh pengusaha jika diusulkan:

1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah setempat
2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
3. Kementerian/Lembaga
4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK

Syarat daftar BLT UMKM Tahap II

Calon penerima BLT UMKM Tahap II harus melengkapi syarat kepada pengusul yaitu:

1. Nomor Induk Kependudukan
2. Nama Lengkap
3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP
4. Bidang Usaha
5. Nomor Telepon


Cara Cek Apakah Anda Termasuk Penerima BLT UMKM

Pemerintah saat ini masih menyalurkan bantuan presiden (Banpres) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jumlahnya masih sama, setiap penerima bantuan akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 2,4 juta.
Jika sudah daftar, bagaimana ya cara cek dapat atau tidak bantuan ini? Berikut berita selengkapnya:

Mengutip informasi yang dikeluarkan BRI sebagai bank penyalur, bantuan untuk usaha mikro ini bisa dicek dengan mengunjungi laman eform.https://eform.bri.co.id/bpum.

Caranya dengan memasukkan NIK KTP di formulir tersebut dan memasukkan kode verifikasi.

Hal ini akan memudahkan penerima karena tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Jika mendapatkan bantuan maka akan ada tulisan "Nomor eKTP terdaftar sebagai penerima BPUM .... dengan nomor rekening.... Untuk verifikasi dan pencairan hubungi BRI terdekat dengan membawa eKTP," tulisnya.

Tapi jika belum mendapatkan maka akan muncul tulisan "Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM" tulis pengumuman tersebut.

Syarat Mendapatkan Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Rupiah Cek Disini Apakah Anda Mendapatkannya

Admin 10/20/2020
Syarat Mendapatkan Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Rupiah Cek Disini Apakah Anda Mendapatkannya

BlogPendidikan.net
- Syarat Mendapatkan Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Rupiah Cek Disini Apakah Anda Mendapatkannya.

Kementerian Koperasi dan UKM RI (KemenkopUKM) masih membuka pendaftaran bantuan presiden (banpres) BPUM atau bantuan langsung tunai (LBT) kepada pelaku usaha mikro. Bantuan senilai Rp2,4 juta tersebut bertujuan agar pelaku UMKM dapat menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, realisasi BLT UMKM tahap pertama mencapai 100 persen dengan total dana yang tersalurkan Rp21,861 triliun atau setara dengan 99,41 persen hingga 6 Oktober 2020.

Menkop UKM Teten Masduki mengatakan penyaluran tahap berikutnya ditargetkan untuk 3 juta pelaku usaha dan akan berlangsung hingga akhir 2020. Dengan demikian, program BPUM atau BLT UMKM dapat menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro.

Program ini merupakan dana hibah dan bukan pinjaman ataupun kredit sehingga penerima BLT UMKM tidak dipungut biaya apa pun dalam proses penyaluran.

Jika pelaku usaha mikro tidak memiliki rekening, maka akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur (BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri). Bagi pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan, maka dana tersebut akan ditransfer melalui rekening atas nama masing-masing penerima senilai Rp2,4 juta.

Penerima program BLT UMKM akan diinformasikan melalui pesan singkat (SMS) oleh bank penyalur. Setelah menerima SMS, penerima BLT UMKM harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana. Program BLT UMKM ini berlangsung sampai dengan 31 Desember 2020.

Apakah anda tertarik untuk mendapat bantuan hibah senilai Rp2,4 juta untuk modal usaha? Berikut persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar BLT UMKM:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro
4. Bukan ASN, TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.
6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Apabila pelaku usaha mikro telah memenuhi persyaratan, maka BLT UMKM ini diusulkan oleh pengusul Banpres produktif untuk usaha mikro, antara lain:

1. Dinas yang membidang koperasi dan UKM
2. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum
3. Kementerian atau Lembaga
4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK

Calon penerima BLT UMKM dapat melengkapi data usulan kepada pengusul dengan memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama dan indentitas Lengkap
3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP
4. Bidang usaha
5. Nomor telepon yang aktif dihubungi

Setelah menyelesaikan semua tahapan pendaftaran, Sobat Bisnis bisa menunggu beberapa waktu untuk proses pengecekan data diri. Untuk mengetahui status pengajuan bantuan, Anda dapat melakukan pengecekan status dengan login ke situs https://eform.bri.co.id/bpum.

Caranya sangat mudah. Sobat Bisnis tinggal masukkan nomor KTP terdaftar dan kode verifikasi yang telah disediakan. Selamat mencoba!

IGI: Kemendikbud Harus Ingatkan Guru Agar Tidak Memberi Banyak Tugas Kepasa Murid Selama PJJ

Admin 10/20/2020
IGI: Kemendikbud Harus Ingatkan Guru Agar Tidak Memberi Banyak Tugas Kepasa Murid Selama PJJ

BlogPendidikan.net
- Seorang siswi SMA berinisial MI (16), di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas terbujur kaku di bawah tempat tidurnya pada Sabtu, 17 Oktober 2020. Korban tewas diduga karena bunuh diri dengan cara minum racun rumput. 

Alasannya, karena depresi dengan banyaknya tugas sekolah yang dilakukan secara daring. Kejadian itu mendapat sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ikatan Guru Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli menyampaikan, kejadian bunuh diri siswa di Gowa seharusnya bisa menjadi alarm yang keras bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), agar bisa mengingatkan kepada guru-guru tidak memberikan tugas yang banyak pada saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online. 

Karena, dengan banyaknya beban tugas bisa memberikan dampak depresi kepada para siswa. "Stres dialami siswa akibat PJJ tidak memiliki standar khusus dan cenderung memberatkan siswa dari tugas yang diberikan guru. Dengan mudahnya guru memberikan tugas kepada siswa. 

Ini jadi alarm bagi pemerintah untuk mengingatkan guru," ungkap Muhammad Ramli dalam keterangan resminya, Senin (19/10/2020). Dia menekankan, standar penugasan oleh guru juga tidak diatur, baik oleh Kemendikbud, dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan Kabupaten Kota. 

Bisa dibayangkan jika setiap guru memberikan satu saja tugas setiap minggu maka setiap siswa akan mendapatkan 14-16 tugas yang harus dituntaskan, sebelum mata pelajaran dilanjutkan minggu depannya. 

Memang guru, kata dia, sangat mudah memberikan tugas, apalagi mereka saat ini didukung dengan Learning Management System (LMS), jadi tak perlu tampil di depan kelas lagi dan cukup memberikan tugas lewat LMS yang ada. Namun, mereka tidak memperhitungkan secara komprehensif beban tugas yang diberikan ke siswa tersebut. 

Guru harus peka beban siswa 

Seharusnya, dia mengharapkan, kepala sekolah dan para guru konseling mampu mengetahui dan mengukur beban yang dialami oleh siswa, akibat banyaknya penugasan penugasan yang dilakukan oleh para guru di suatu sekolah terhadap 1 siswa. 

Sehingga bisa menjadi standar bagi guru-guru di sekolah tersebut untuk memberikan penugasan kepada siswanya. Setiap daerah, lanjut dia, seharusnya mempertimbangkan kemampuan jaringan internet di daerahnya, ketersediaan alat baik berupa tablet smartphone maupun laptop dan komputer di daerah tersebut yang dimiliki oleh siswanya. 

Kemudian mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa di daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak berlepas tangan cukup dengan memberikan kuota data kepada siswa saja. "Tetapi, pemerintah harus memahami secara penuh suasana dan kondisi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dan semua itu seharusnya diatur dan dibuat standarnya oleh Kemendikbud," tegas dia. 

Dia menambahkan, Ikatan guru Indonesia sejak awal sudah menyampaikan pesan kepada Mendikbud Nadiem Makarim, bahwa beban mata pelajaran yang dialami oleh siswa sesungguhnya menjadi masalah utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

"Namun hingga saat ini upaya penyederhanaan kurikulum tampaknya masih mengalami jalan buntu. Nadiem Makarim seolah tidak punya formulasi untuk menuntaskan masalah jumlah mata pelajaran yang sangat membebani anak didik," pungkas dia. 

Kontak bantuan 

Bunuh diri bisa terjadi saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.  

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini: https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

Artikel ini juga telah tayang di Kompas.com dengan judul "IGI Minta Kemendikbud Ingatkan Guru Tidak Beri Banyak Tugas",

BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Cair di Akhir Oktober

Admin 10/19/2020
BLT Subsidi Gaji Untuk Guru Honorer Cair di Akhir Oktober

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira, akhirnya BLT subsidi gaji guru honorer disebut cair akhir Oktober sebesar Rp 1,2 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Sadikin dalam siaran pers Jumat 16 Oktober 2020.

"Kami sedang menyiapkan implementasi bantuan subsidi gaji untuk tenaga pendidik honorer," ucap Budi sebagaimana dikutip oleh Semarangku dari laman PMJ News. Budi menambahkan bahwa program tersebut dapat mulai dijalankan pada akhir Oktober ini.

Pemberian BLT subsidi gaji guru honorer diberikan setelah pemerintah menerima aspirasi bahwa guru honorer pun mengalami masa sulit selama pandemi.

Anggaran untuk 15,7 juta pekerja hanya bisa terealisasi pada 12,4 juta pekerja sehingga Kemnaker akan mengembalikannya ke kas negara.

Lebih lanjut, dana untuk kuota yang tidak terpenuhi akan direlokasi untuk bantuan tunai bagi guru honorer dan guru agama.

“Uang ini kami akan serahkan ke perbendaharaan negara selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang akan menjadi leading sector,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers secara virtual (1/8).

Hal ini dilakukan sesuai aspirasi yang diterima pemerintah untuk guru honorer dan guru agama yang sebelumnya tidak masuk kategori penerima bantuan subsidi upah. Menaker Ida Fauziyah juga belum bisa memastikan berapa kuota dan anggaran untuk penyaluran bantuan ke guru honorer dan guru agama.

Besaran kuota dan anggaran baru bisa dipastikan setelah Kemnaker merampungkan penyaluran BLT subsidi gaji untuk 12,4 juta pekerja. Sedangkan untuk syarat, pendaftaran, dan mekanisme bantuan subsidi gaji/upah untuk guru honorer dan guru agama belum dijelaskan oleh pihak penyelenggara, dan akan segera disampaikan kedepannya.

Siswi Depresi Bunuh Diri Dengan Minum Racun Diduga Karena Belajar Online, Dan Merekamnya

Admin 10/19/2020
Siswi Depresi Bunuh Diri Dengan Minum Racun Karena Belajar Online, Dan Merekamnya
MS mulai meneguk racun sambil merekam video Image Source: fajar.co.id

BlogPendidikan.net
- Dunia pendidikan kembali berduka, minimnya standar pengelolaan pembelajaran jarak jauh kembali menelan korban. Diduga lantaran beban tugas daring dari sekolahnya, seorang siswi SMA di Gowa, Sulawesi Selatan berinisial MI berusia 16 tahun nekat bunuh diri dengan meminum racun rumput, pekan lalu.

Koban diduuga bunuh diri akibat depresi dengan banyaknya tugas-tugas daring dari sekolahnya. Korban kerap bercerita pada teman-temannya. Perihal sulitnya akses internet di kampung. Sulitnya akses internet di kediamannya menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk.

Mirisnya, MI merekam aksi bunuh dirinya dalam sebuah video. Rekaman ponsel berdurasi 32 detik itu menunjukkan detik-detik ketika korban meminum racun rumput.

Kejadian ini menurut Jaringan Sekolah Digital Indonesia bukan kejadian tunggal. Stres yang dialami siswa akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak memiliki standar khusus dan cenderung sangat memberatkan siswa.

"Dari sisi tugas-tugas dari guru telah mengakibatkan depresi terhadap siswa. Yang akhirnya dapat berujung pada kejadian bunuh diri seperti ini," ungkap Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia, Senin (19/10/2020).

Ramli mengatakan, jumlah mata pelajaran yang sangat banyak. Ditambah dengan mudahnya guru memberikan tugas kepada siswa menjadi beban yang begitu berat bagi siswa. Sebanyak 14 sampai 16 mata pelajaran tentu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi dengan dukungan jaringan internet yang tidak memadai.

Ikatan Guru Indonesia sejak awal sudah meminta pemerintah pusat dan Mendikbud Nadiem Makarim, bahwa beban mata pelajaran yang dialami oleh siswa sesungguhnya menjadi masalah utama rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun hingga saat ini, upaya penyederhanaan kurikulum tampaknya masih mengalami jalan buntu. Nadiem Makarim seolah tidak punya formulasi untuk menuntaskan masalah jumlah mata pelajaran yang sangat membebani anak didik di Indonesia.

Standar penugasan oleh guru juga tidak diatur, baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Bisa dibayangkan jika setiap guru memberikan satu saja tugas setiap minggu. Maka setiap siswa akan mendapatkan 14-16 tugas yang harus dituntaskan sebelum mata pelajaran dilanjutkan minggu depannya.

Memang guru sangat mudah memberikan tugas, apalagi mereka saat ini dengan dukungan LMS tak perlu tampil di depan kelas lagi. Cukup memberikan tugas lewat LMS yang ada, tetapi mereka tidak memperhitungkan secara komprehensif beban tugas yang diberikan ke siswa tersebut.

Kejadian bunuh diri oleh siswa di kabupaten Gowa, seharusnya menjadi alarm yang sangat keras kepada pemerintah. Dengan tegas memperingatkan pemerintah bahwa masalah penugasan-penugasan ini adalah sesuatu yang sangat serius memberikan dampak depresi kepada siswa.

Seharusnya kepala sekolah dan para guru konseling mampu mengetahui dan mengukur beban yang dialami oleh siswa. Akibat banyaknya penugasan yang dilakukan guru di suatu sekolah terhadap 1 siswa. Sehingga bisa menjadi standar bagi guru-guru di sekolah tersebut untuk memberikan penugasan kepada siswanya.

Setiap daerah seharusnya mempertimbangkan kemampuan jaringan internet di daerahnya. Ketersediaan alat baik berupa tablet smartphone maupun laptop dan komputer di daerah tersebut yang dimiliki oleh siswanya.

Kemudian mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa di daerah-daerah tersebut. Sehingga pemerintah tidak berlepas tangan dengan memberikan kuota data kepada siswa saja.

"Tetapi memahami secara penuh suasana dan kondisi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dan semua itu seharusnya diatur dan dibuat standarnya oleh Kemdikbud," ungkap Ramli. Sumber: sulsel.suara.com

Sambil Rekam, Ini Detik-detik Siswi Cantik MS Minum Racun hingga Tewas

Tewasnya MS, 16 tahun di rumahnya usai meneguk racun hama, rupanya sempat direkam sendiri oleh siswi cantik ini.

Video itu pun kini beredar di akun Whatsapp. Di situ, terekam jelas wajah cantik MS yang menghabisi nyawanya sendiri karena tak tahan belajar online selama masa pandemi ini.

Racun yang diminum MS disajikan dalam secangkir gelas putih. Racun itu sudah dicampur dengan air hingga berubah menjadi warna biru.

Di detik-detik pertama, awalnya MS masih sempat ragu meminum racun hama tersebut. Aroma dari racun yang telah ia sajikan memang sangat menyengat.

“Warna biru (racunnya). Uueeeqq!(ingin muntah). Botto’nya poeng (tidak enak baunya). Nda bisaku. Hehehee,” kata MS di detik ke 12 dalam video itu.

Setelah itu, MS sempat bertanya ke arah kamera video yang ia rekam sendiri itu. Bahkan MS masih sempat tertawa tipis, sebelum meneguk racun tersebut.

“Kuminum mi? Hehehee. Astaghfirullah,” kata MS lagi dalam video yang ia rekam sendiri itu.

Hingga pada detik ke 27, gadis cantik ini pun meminum racun tersebut dalam satu tegukan. Raut wajah MS pun berubah pada saat itu juga.

Setelah meneguk, MS pun buang napas sambil mengeluarkan lidahnya dan melirik ke kamera ponselnya.

Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Jufri Natsir membenarkan video tersebut. Sebelum ditemukan tewas di bawah tempat tidur, korban minum racun sambil rekam video.

Setelah meneguk bahan kimia itu, berselang beberapa menit, MS pun tewas dengan mengeluarkan busa di mulutnya.
“Korban sempat merekam dirinya dengan video saat meminum racun merk D**** menggunakan gelas,” kata Jufri.

Polisi menyebut, MS nekat akhiri hidupnya akibat depresi soal sistem belajar online selama pandemi ini.
Ada salah satu pria yang mengaku sebagai paman dari MS, bernama Basri Kaila, membantah polisi soal penyebab tewasnya keponakannya itu gara-gara depresi akibat tugas sekolahnya yang tak karuan.

“Jangan sembarang posting siswa meninggal bilang depresi belajar online minum racun. Saya omnya (paman),” ujar Basri, dalam pesan singkat, Minggu (18/10/2020).

Dia bandingkan dengan anak lainnya yang juga ikut belajar online selama masa pandemi Covid-19 ini. Dari situ, sangat tidak masuk akal bagi dia, MS bisa depresi hingga nekat minum racun hingga tewas.

Basri pun kini merasa risih dengan pemberitaan yang menyebut hal demikian. “Kalau depresi akibat belajar online, pasti sudah banyak yang meninggal. Tolong dihapus postingan itu,” minta Basri, kepada wartawan.

Basri pun telah mengetahui, anggapan soal MS yang depresi karena tugas sekolahnya yang tidak karuan dari polisi, tidak benar dan polisi bisa saja salah dalam berkesimpulan.

“Makasih banyak. Polisi juga nggak selamanya benar. Pasti ada yang salah. Memang benar minum racun. Tapi tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Makasih,” tutupnya. Sumber: fajar.co.id

Jangan Coba-coba! PNS Selingkuh siap-siap Dapat Hukuman Berat, Hingga Dipecat

Admin 10/18/2020
Jangan Coba-coba! PNS Selingkuh siap-siap Dapat Hukuman Berat, Hingga Dipecat

Blogendidikan.net
- Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu profesi yang sangat menggiurkan. Pasalnya, profesi PNS berpenghasilan stabil karena digaji negara. Singkatnya, tidak akan pernah mengalami atau merasakan kebangkrutan.

Meski begitu, menjadi PNS tentu saja memiliki serangkaian aturan ketat. Salah satu aturan kehidupan PNS yang diatur terkait dengan izin perkawinan dan perceraian.



“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan yang sah,” bunyi Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990. Saniatu Aini/PR Vid. Editor: Dwi Cahya/PRMN.

 

Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan

Admin 10/17/2020
Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan

BlogPendidikan.net
- Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikast Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan. Sesuai peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN. 
Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pada Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

2. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana
terapan bagi Guru dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

4. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syaratsyarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

6. Mahasiswa adalah Guru dalam Jabatan peserta Program PPG dalam Jabatan.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

8. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah tempat Mahasiswa bertugas menjadi guru atau di sekolah mitra.

9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program Studi.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra kerja sama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan berfungsi sebagai tempat berlatih bagi Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

15. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

16. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi urusan
penjaminan mutu pendidikan.

17. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Persyaratan peserta PPG dalam jabaatan:

a. memiliki kualifikasi akademik S-l/D-IV;
b. Guru dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015;
c. Guru dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
e. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
f. telah melengkapi dokumen persyaratan.

Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. penetapan kuota nasional;
b. sosialisasi Program PPG dalam Jabatan; dan
c. penerimaan Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan.

Pendaftaran calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:

a. calon Mahasiswa Program PPG dalam Jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi manajemen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (SIM PKB); dan

b. mengunggah dokumen administrasi meliputi:
1. ijazah akademik; dan
2. surat keputusan pengangkatan Guru dalam Jabatan.

Untuk lebih jelasnya dan memahami PPG tahun 2021 tentang Pendaftaran PPG dan Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan >>> LIHAT DISINI

Mendikbud Terjunkan 750 Mahasiswa Untuk Membantu Siswa, Guru dan Orangtua Saat Belajar Dari Rumah

Admin 10/17/2020
Mendikbud Terjunkan 750 Mahasiswa Untuk Membantu Siswa, Guru dan Orangtua Saat Belajar Dari Rumah

BlogPendidikan.net
- Dalam rangka membantu siswa belajar dari rumah serta meringankan beban guru dan orang tua pada masa pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerjunkan 750 relawan mahasiswa untuk membantu siswa belajar dari rumah.

Nantinya, kata Menteri Nadiem,  para mahasiswa akan terjun langsung mengajar di lingkungan terkecil mereka, dimulai dari RT/RW, kampung, dan desa. Lokasi kegiatan bisa di rumah atau tempat strategis lainnya, dengan jumlah peserta yang terbatas agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kalian sukarela meringankan beban para murid, guru, dan orang tua dengan memastikan pembelajaran tetap berlangsung walaupun sedang pandemi. Saya dapat laporan, banyak relawan angkatan pertama yang ingin melanjutkan darmabaktinya di angkatan kedua ini. Saya mendukung," ujar Nadiem dalam keterangannya pada Sabtu (17/10/2020), melansir detik.com.

Nadiem menjelaskan relawan mahasiswa akan mengajar pada jenjang PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs di lingkungan masing-masing. Program mengajar dari rumah ini merupakan angkatan kedua yang akan berlangsung pada 18 Oktober hingga 17 November 2020.

Sebelumnya, Nadiem telah melepas para relawan mahasiswa di angkatan pertama. Mereka telah menyelesaikan tugasnya pada periode 17 Agustus sampai 16 September 2020.

"Dari 3.803 pendaftar, telah dipilih 750 relawan muda yang akan bertugas pada program mengajar dari rumah angkatan kedua, yang akan berlangsung pada 18 Oktober sampai 17 November 2020," jelas Nadiem.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas TPC-19) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan masih ada sebanyak 17 persen warga negara Indonesia yang merasa tidak akan terpapar Corona. Ia pun mendesak semua pihak melakukan sosialisasi terhadap perubahan perilaku.

"Perubahan perilaku sangat penting. September lalu, BPS menemukan 17 persen warga Indonesia merasa tidak mungkin terpapar COVID-19, ini angka tinggi sekali. Kalau kita tidak sosialisasi perubahan perilaku, makin banyak yang tidak patuh protokol kesehatan, dan bisa makin banyak yang terpapar COVID-19," tutur Doni.

Doni menjelaskan mahasiswa juga harus terlibat memberikan edukasi terkait COVID-19 kepada masyarakat. Ia menegaskan pandemi COVID-19 bukan konspirasi.

"Kita semua, termasuk kalian mahasiswa relawan, harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa COVID-19 nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi. Secara global, korban jiwa sudah 1 juta orang dan yang terpapar 37 juta orang. Di Indonesia, sudah 360 ribu orang lebih terpapar, dan saudara-saudara kita yang wafat sudah mencapai 12 ribu orang. Ini angka yang besar, walaupun yang sembuh juga makin banyak, hampir 275 ribu orang," ujar Doni.

Catat, Kriteria dan Tahapan Seleksi Guru Penggerak Angkatan ke 2

Admin 10/15/2020
Catat, Kriteria dan Tahapan Seleksi Guru Penggerak Angkatan ke 2

BlogPendidikan.net
- Catat, Kriteria dan Tahapan Seleksi Guru Penggerak Angkatan ke 2.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan 2 mulai hari ini, Selasa (13/10/2020).

Sebanyak 2.800 guru akan direkrut sebagai calon guru penggerak angkatan kedua. "Siapkan diri Anda dan segera pelajari informasi Program Guru Penggerak angkatan 2," tulis laman Instagram Ditjen GTK Kemendikbud. 

Pendaftaran calon peserta Program Guru Penggerak angkatan 2 akan dibuka mulai 13 Oktober hingga 7 November 2020, sedangkan pendaftaran Pengajar Praktik (Pendamping) akan dibuka tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2020.


Kriteria calon guru penggerak Dalam proses menjadi guru penggerak, guru akan mengikuti rangkaian seleksi dan pendidikan guru penggerak. Meski begitu, guru tak akan terganggu jam mengajarnya di sekolah. Sebab, pelatihan dilakukan secara virtual ataupun secara langsung ke tempat guru mengajar.

Dengan demikian, guru dapat langsung mengimplementasikan inovasi sekaligus mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran di lingkungan sekolah. Selama proses pelatihan, calon guru penggerak akan didukung oleh instruktur, fasilitator, dan pendamping yang profesional. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan, program guru penggerak berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara.


Menurut filosofi tersebut, lanjut dia, seorang guru teladan mampu meningkatkan motivasi dan kemauan belajar murid serta berorientasi pada murid. " Guru penggerak adalah agen-agen perubahan yang akan membawa ekosistem guru ke arah filosofi tadi. 

Guru penggerak mencari bibit-bibit pemimpin untuk ekosistem di masa depan, mempraktikkan pembelajaran berpusat pada murid, dan mendorong guru-guru lainnya untuk sama-sama bergerak," kata Iwan dalam konferensi daring Program Guru Penggerak Angkatan 1. Melansir laman resmi Sekolah Penggerak Kemendikbud.

Berikut informasi seputar ketentuan pendaftaran guru penggerak:

** pendaftaran dapat diakses melalui laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak

Kriteria umum:

1. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. 
2. Guru PNS maupun non-PNS, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. 
3. Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 
4. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 
5. Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun 
6. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun 
7. Memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak 
8. Angkatan pertama program guru penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMP, dan SMA 


Kriteria seleksi:

1. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid 
2. Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan 
3. Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok 
4. Memiliki daya juang (resilience) yang tinggi 
5. Memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri 
6. Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain 
8. Memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik

Jadwal Seleksi dan Pengumuman:

* 9 Oktober - 31 Oktober 2020: Informasi rekrutmen calon peserta program guru penggerak 
* 13 Oktober – 7 November 2020: Seleksi Tahap 1: Registrasi, Pengisian biodata, Pengisian esai 
* 1 – 14 November 2020: Verifikasi dan Validasi data pendaftaran 
* 20 – 23 November 2020: Seleksi Tahap 1 : Tes Bakat Skolastik 
* 24 Desember 2020: Pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2 
* 13 Januari – 11 Maret 2021: Seleksi Tahap 2: Simulasi Mengajar, Wawancara 
* 20 Maret 2021: Pengumuman calon guru penggerak 
* 2 April 2021 – 27 November 2021:Pendidikan guru penggerak 

Pendaftaran Informasi lengkap seputar syarat, tahapan seleksi, dan pendaftaran dapat diakses melalui laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak.

Artikel ini juga telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pendaftaran Guru Penggerak Kemendikbud Angkatan 2 Dibuka, Ini Ketentuannya", 

Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020

Admin 10/15/2020
Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020

BlogPendidikan.net
- Cek Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020.
Penyaluran dana BOS Tahap 1,2 dan 3 tahun 2020 telah selesai di salurkan dan bagi sekolah yang belum menerima penyaluran dana BOS Tahap 3 silahkan untuk mengecek pada dapodik kesesuaian data rekening, nama bendahara dan kepala sekolah dan pastikan telah memenuhi syarat menginput laporan online tahap 1.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, tidak akan menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) tahap ketiga pada September 2020 apabila sekolah tidak memenuhi syarat.


Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto mengatakan bahwa ada satu syarat yang wajib dipenuhi, yakni memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama pada Januari.

“Untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada September, sekolah diberikan satu persyaratan, sudah harus melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” ungkapnya dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja.

Kemendikbud telah menyalurkan Dana BOS tahap 1,2 dan 3 melalui laman resmi BOS kemendikbud; https://bos.kemdikbud.go.id/


Bagi sekolah yang belum menerima dana BOS tahap 1,2 dan 3, silahkan untuk mengecek mengikuti penjelasan dibawah ini.

Cara Cek Sekolah Penerima Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020

Klik pada link dibawah, pilih provinsi, kab/kota asal sekolah, selanjutnya cari sekolah anda apakah suda di salurkan atau belum dana BOS tahap 3. 

Jika sekolah belum tertera pada link penyaluran dan pencairan dana BOS itu berarti menunggu untuk gelombang berikutnya.

Berikut Daftar Sekolah Penerima DANA BOS Tahap 3 Tahun 2020;

* Laporan Penyaluran Dana BOS
 ; LIHAT DISINI
Demikian informasi ini semoga bermanfaat... dan jangan lupa berbagi. Salam Pendidikan.

*Jika link diatas tidak dapat membuka, server dalam keadaan sibuk.