Mendikbud: Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Yang Suda di Vaksin Wajib Membuka Sekolah Belajar Tatap Muka

BlogPendidikan.net - Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan semua sekolah harus sudah membuka belajar tatap muka pada Juli 2021. "Jadi bukan diterapkan di Juli 2021, tapi aspirasinya semua sekolah sudah belajar tatap muka di Juli 2021. Itu sesuai keputusan SKB 4 Menteri," ucap Nadiem secara daring, Selasa (30/3/2021).

Belajar tatap muka di sekolah, kata dia, sudah bisa dilaksanakan saat ini. Setelah keputusan SKB 4 Menteri telah ditetapkan. Pembukaan belajar tatap muka di sekolah, bilang dia, sejalan dengan program vaksinasi bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terus berjalan. 

Asal tahu saja, program vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan ditargetkan bisa selesai di akhir Juni 2021. 

"Jadi bukan di Juli mulai dibuka, tapi mulai hari ini. Jadi bagi guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi, maka bisa belajar tatap muka," tegas dia. Setiap sekolah yang membuka belajar tatap muka, bilang dia, tetap wajib memenuhi daftar periksa dan menerapkan protokol kesehatan. 

Sedangkan sekolah yang sudah membuka belajar tatap muka, tetap dipersilahkan lanjut. Jangan sampai ditutup kembali belajar tatap mukanya.

"Jadi 22 persen sekolah yang sudah belajar tatap muka, itu silahkan lanjut. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang sudah jelas," ungkap dia.

Kapasitas belajar tatap muka 

Dia menyebut, kapasitas belajar tatap muka di sekolah sebesar 50 persen. Untuk itu, sekolah juga harus tetap membuka pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah masing-masing siswa. Dia menekankan, ketentuan belajar tatap muka siswa ada ditangan orangtua.

"Jadi orangtua yang bisa memilih, apakah anaknya belajar tatap muka atau tetap PJJ dari rumah," terang Nadiem. 

Guru jadi prioritas vaksinasi 

Nadiem pernah mengungkapkan, guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua.

 Karena siswa dan siswi sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah. "Jadi esensinya itu, sekolah merupakan salah satu sektor yang sampai sekarang belum tatap muka. Dan risiko dari PJJ yang terlalu lama itu sangat besar," sebut dia. 

Apalagi risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, Makanya Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit, agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. Mungkin, bilang dia, belajar tatap muka di sekolah tidak 100 persen akan dilakukan.

"Tapi akan terjadi bisa dua kali seminggu atau tiga kali seminggu. Tapi dengan sistem protokol kesehatan yang harus dijaga," jelas dia.

Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan, Cek Jadwalnya

BlogPendidikan.net - Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2020 dan Triwulan 1 2021 Cair Bersamaan.

Kabar gembira untuk para guru. Penantian panjang guru soal Tunjangan Profesi guru (TPG) atau sertifikasi guru segera terjawab. Seperti diketahui tunjangan sertifikasi guru triwulan IV 2020 untuk bulan Desember belum cair.

Harusnya guru menerima 3 kali, namun hanya dua kali yakni Oktober dan November 2020. Sementara Desember belum ditransfer.

Lantas kapan dicairkan?

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kotamobagu, Sulawesi Utara, Kusnadi mengatakan tunjangan sertifikasi guru bulan Desember sedang menunggu SK Dirjen yang akan diterbitkan," kata Kusnadi.

Sementara untuk tunjangan sertifikasi triwulan 1 tahun 2021 juga sedang dalam pengurusan oleh masing-masing guru.

"Jika SK Dirjen telah diterbitkan maka guru penerima dana sertifikasi sudah bisa melengkapi dokumen terkait pencairan. Insyaallah dana sertifikasi bulan Desember dan triwulan 1 tahun 2021 akan cair bersamaan," ujarnya.

Sekedar diketahui, sertifikasi Desember akan dibayarkan melalui mekanisme Carry Over atau dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi data penerima.

Keputusan ini merupakan hasil rekonsiliasi data tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan dana tambahan penghasilan TA 2020 yang dilaksanakan tanggal 24-27 November 2020 di Bandung Jawa Barat.

"Ada 4 poin dalam surat pemberitahuan tersebut yakni poin pertama dan kedua menjelaskan soal alokasi dana tunjangan profesi guru tahun anggaran 2020 sesuai Perpres nomor 78 tahun 2019. Dari alokasi dana tersebut dilakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 sesuai Perpres nomor 54 tahun 2020." kata Kadis Pendidikan Kotamobagu, Sulawesi Utara Rukmi Simbala saat dikonfirmasi Kamis 31 Desember 2020.

Pada rekonsiliasi di Bandung tersebut juga dijelaskan jika pembayaran tunjangan profesi guru ada 3 komponen kelompok pembentuk yaitu jumlah guru penerima, jumlah gaji pokok diterima dan jumlah bulan yang diterima. Komponen yang bisa dilakukan pengurangan apabila dana tidak mencukupi adalah jumlah bulan diterima.

"Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih kurang (minus) antara jumlah alokasi tahun 2020 ditambah dimpa tahun 2019 dan kebutuhan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2020, sehingga untuk pembayaran tunjangan profesi guru pada triwulan IV tahun 2020 hanya dibayarkan 2 bulan (Oktober-November) sedangkan bulan Desember 2020 akan dilaporkan sebagai kurang bayar dan akan dilakukan mekanisme carry over yaitu dibayarkan pada tahun anggaran 2021 setelah proses verifikasi dan validasi penerima," jelasnya.

Sementara untuk 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membidik sertifikasi 10.000 guru dan tenaga kependidikan pada 2021.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku, pelaksanaan sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Maka dari itu, proses sertifikasi akan terus berjalan di tahun ini. "Target kami peningkatan kesejahteraan. Makanya, kami pastikan sertifikasi guru dan tenaga pendidikan terus jalan," ucap Nadiem.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menyebutkan, ada 33.873 guru yang telah melakukan sertifikasi pada 2020. Menurut Iwan, guru yang melakukan sertifikasi pada tahun lalu khusus bagi guru dalam jabatan.

"Sedangkan prajabatan juga sedang berjalan hingga saat ini, dan akan terus dilanjutkan," ungkap Iwan.

Contoh SK Pembentukan Panitia PPDB SD, SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2021-2022

BlogPendidikan.net - Berikut Contoh SK Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021-2022. Pada contoh SK ini bisa digunakan untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

Contoh SK Pembentukan Panitia PPDB SD, SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2021-2022:

Download SK Pembentukan Panitia PPDB SD, SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2021-2022; DISINI

Resmi, Pemerintah Melarang Mudik Lebaran 2021

BlogPendidikan.net - Pemerintah melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang.

"Cuti bersama idul fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3). Kata Muhadjir, aturan resmi tentang larangan mudik akan diatur lebih lanjut oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegjatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan," kata Muhadjir.

Kebijakan melarang mudik lebaran ini, menurut Muhadjir, diambil sesuai arahan Presiden joko Widodo pada 23 Maret 2021.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Muhadjir mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini.

"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan sebelum itu dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," katanya. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mengingatkan jajaran kepala daerah soal masih tingginya risiko penularan covid-19. Meski saat ini Indonesia terus mengalami penurunan angka harian positif covid-19, dia meminta agar semua pihak tetap waspada.

Jangan sampai, dengan turunnya angka penularan harian ini membuat semua jajaran kepala deerah dan pemerintah lengah, sebab resiko penularan covid-19 masih tetap ada.

"Yang perlu saya ingatkan tugas kita dalam penanganan covid ini belum selesai, risiko covid masih ada. Hati-hati risiko covid-19," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3).

Apa Perbedaan Vaksin COVID-19 Dosis Pertama dan ke Dua

BlogPendidikan.net - Vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan Coronavac, vaksin produksi Sinovac, perlu dilakukan dua kali dengan jeda minimal 14 hari. Dua vaksinasi yang dilakukan terhadap seorang penerima ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda.

Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19 Reisa Broto Asmoro menyebutkan, imunitas tidak serta merta muncul setelah divaksin yang pertama kali. Peningkatan dosis dilakukan dengan vaksinasi kedua untuk mengoptimalkan imunisasi di dalam tubuh.

"Karenanya kita wajib untuk melaksanakan penyuntikan pada dosis kedua untuk dapat menghasilkan kekebalan yang optimal yang dibangun oleh tubuh kita. Sehingga imunitas kita semakin kuat melawan covid," kata Reisa dalam keterangan pers di kantor presiden, Senin (1/2).

Jeda 14 hari yang dimaksud di antara dua vaksinasi pun tidak bersifat mutlak. Apabila seorang tenaga kesehatan berhalangan hadir saat jadwal penyuntikan vaksin dosis kedua (tepat 14 hari), maka dirinya boleh melakukan vaksinasi segera setelah ada waktu yang cocok.

"Minimal atau secepatnya harus melakukan penyuntikan dosis kedua ini dan jangan sampai melewatkannya sama sekali," kata Reisa.

Vaksinasi pertama, ujar Reisa, punya peran sebagai prime dose atau dosis utama yang bertugas mengenalkan virus mati (inactivated virus) Covid-19 ke tubuh penerima. Sementara vaksinasi dosis kedua berfungsi sebagai booster dose atau penguat kemampuan vaksin.  

"Jadi tubuh kita dikenalkan dulu dengan inactivated virus. Lalu dia akan bekerja sama membentuk sistem kekebalan tubuh atau antibodi baru. Dosis kedua ini gunanya untuk meningkatkan kekuatan vaksin. Sehingga dosis kedua dapat membuat antibodi yang terbentuk semakin kuat dan optimal," ujar Reisa.

Target jumlah penduduk yang divaksinasi di Indonesia mencapai 181.554.465 jiwa. Dari angka tersebut, ada 1,5 juta orang yang masuk dalam prioritas vaksinasi gelombang awal yang disebut sebagai Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Sampai hari ini, ada 539.532 orang kelompok SDMK yang sudah menjalani vaksinais dosis pertama dan 35.406 orang yang telah menjalani vaksinasi dosis kedua.

Surat Pemanggilan CPNS Dari Kemendikbud, Cek Faktanya

BlogPendidikan.net - Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Hendarman, menegaskan bahwa beredarnya surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 360/EI/KP/II/2019, perihal Pemanggilan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, adalah hoaks. Hal tersebut diutarakannya di kantor Kemendikbud.

“Informasi dalam surat tersebut kami pastikan tidak benar. Mohon masyarakat yang menerima surat tersebut dapat diabaikan saja,” tekan Hendarman.

Hendarman mengatakan akan menindaklanjuti pihak yang telah menyebarkan berita atau surat hoaks tersebut. Ia kembali mengimbau agar masyarakat mengabaikan surat yang beredar. “Bapak dan Ibu yang telah menerima surat tersebut, agar diabaikan saja,” pesannya.

Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Yang Paling Dibutuhkan Daerah

BlogPendidikan.net - Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Yang Paling Dibutuhkan Daerah.

Sebanyak 30 formasi aparatur sipil negara (ASN) baik CPNSmaupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling banyak dibutuhkan pemerintah daerah tahun ini. Dari 30 formasi itu, yang paling banyak dibutuhkan adalah guru dan tenaga penyuluh.

"Formasi yang terbanyak dibutuhkan adalah guru kemudian tenaga penyuluh," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rabu (24/3). 

Menurut Tjahjo, formasi ASNyang disiapkan pemerntah sekitar 1,275 juta. Tjahjo menegaskan anggaran untuk formasi ini sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia menjelaskan untuk pengadaan ASN di daerah, selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189 ribu pegawai. Mantan menteri dalam negeri (mendagri) ini kemudain menyebutkan secara terperinci 30 formasi CPNS dan PPPK yang paling banyak dibutuhkan pemda. 

Daftar formasi CPNS dan PPPK yang Banyak Dibutuhkan Daerah:

A. Pemerintah Provinsi 

Jabatan Guru:

1. Guru BK

2. Guru TIK 

3. Guru Matematika 

4. Guru Seni Budaya 

5. Guru Bahasa Indonesia

Jabatan Tenaga Kesehatan:

 

1. Perawat 

2. Dokter

3. Asisten Apoteker 

4. Perekam Medis 

5. Apoteker 

Jabatan Teknis: 

1. Pranata Komputer 

2. Polisi Kehutanan 

3. Pengawas Benih Tanaman 

4. Pengelola Keuangan

5. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

B. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jabatan Guru: 

1. Guru Kelas 

2. Guru Penjasorkes 

3. Guru BK 

4. Guru TIK 

5. Guru Seni Budaya

Jabatan Tenaga Kesehatan :

 

1. Perawat 

2. Bidan 

3. Dokter 

4. Apoteker 

5. Pranata Laboratorium Kesehatan 

Jabatan Teknis: 

1. Penyuluh Pertanian

2. Auditor 

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

4. Pengelola Keuangan 

5. Verifikator Keuangan.

BKN : Peserta Pendaftar CPNS dan PPPK 2021 Tidak Perlu Lagi Upload Ijazah

BlogPendidikan.net - Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan peserta seleksi ASN atau CPNS dan PPPK 2021 tidak akan terlalu banyak mengunggah (upload) banyak dokumen.

Salah satunya karena BKN telah melakukan integrasi data dengan sejumlah instansi. "Untuk ijazah, biasanya mereka upload, scanning dari ijazahnya. Sekarang tidak lagi," kata Bima dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu, 24 Maret 2021.

Bima menjelaskan, BKN telah melakukan integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakses database ijazah. "Kalau ada dalam database berarti benar adanya, jadi tidak perlu upload," ujarnya.

Untuk tenaga kesehatan, BKN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengakses surat tanda registrasi dokter, perawat, dan bidan. Sehingga, peserta tidak perlu upload STR mereka saat mendaftar CPNS maupun PPPK.

"Kalau daerah masih meminta untuk bahan yang diupload tidak perlu dilihat di sana, tapi cukup dengan akses database Kemenkes untuk verifikasi," katanya.

Selain itu, Bima menuturkan pihaknya juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan akses data NIK untuk mengkonfirmasi NIK peserta. Menurut Bima, integrasi data tidak hanya memudahkan peserta calon ASN tetapi juga petugas yang akan melakukan seleksi secara administrasi nantinya.

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Cek Berapa Besaran Gajinya?

BlogPendidikan.net - Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Cek Berapa Besaran Gajinya!.

Pemerintah akan segera membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Ada sekitar 1,3 juta formasi untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Kuota tersebut terdiri dari 1 juta formasi guru PPPK, 189.000 formasi ASN di pemerintah daerah, dan 83.000 formasi CPNS/CPPK pemerintah pusat. 

Jadwal pengumuman formasi sendiri diperkirakan pada akhir Maret, pendaftaran pada April hingga Mei, dan tes akan dilakukan pada Juni. 

Berikut gambaran rencana jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2021: 

* Pendaftaran seleksi Sekolah Kedinasan 2021 diperkirakan dimulai April 2021 

* Seleksi PPPK Guru formasi 1 juta guru diperkirakan dilaksanakan Mei 2021 

* Seleksi CPNS 2021 dan PPPK (Non-Guru) dilaksanakan Mei 2021. 

Bagi Anda yang berminat mendaftar CASN 2021 dan penasaran dengan besaran gaji yang ditawarkan, berikut informasi gaji PNS terbaru:

Gaji PNS 

Gaji PNS untuk saat ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 tahun 1977 Hal tersebut sebagaimana disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono. 

"Kalau PNS (aturan besaran gaji) bisa dilihat pada PP 15/2019 perubahan ke delapan belas PP 7/1977," ujarnya dikonfirmasi Kompas.com, Senin (22/3/2021). 

Adapun besaran gaji PNS menurut aturan tersebut yakni: 

Golongan I 

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800 

Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 

Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 

Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500 

Golongan II

 

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 

Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 

Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 

Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000 

Golongan III 

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 

Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 

Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 

Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000 

Golongan IV 

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 

Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 

Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 

Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 

Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Gaji PPPK 

Adapun untuk Gaji PPPK diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2020. "Kalau untuk PPPK bisa dilihat di Perpres 98/2020," ujar Paryono lagi. Berikut ini besaran gaji PPPK menurut peraturan tersebut:

Golongan I: Rp 1.794-900 - Rp 2.686.200 

Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900 

Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200 

Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600 

Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700 

Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800 

Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.124.900 

Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100 

Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000 

Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000 

Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800 

Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800 

Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100 

Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300 

Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900 

Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100 

Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500

Sumber: kompas.com

Kriteria Orang Yang Tidak Boleh Divaksin Covid-19

BlogPendidikan.net - Kriteria Orang Yang Tidak Boleh Divaksin Covid-19. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mulai berlangsung sejak, Rabu (13/1/2021). Namun, ada sejumlah kelompok orang yang tidak boleh divaksin COVID-19.

Salah satunya adalah kelompok usia di bawah 18 tahun. Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin COVID-19 ialah mereka yang termasuk kelompok usia 18-59 tahun, khususnya untuk vaksin buatan Sinovac.

"Pada vaksin yang saat ini sedang diuji, tidak boleh untuk anak-anak karena belum ada penelitian pada anak-anak," ujar ahli alergi dan imunologi Profesor Iris Rengganis.

Baca Juga; Gejala Yang Ditimbulkan Setelah Vaksinasi Covid-19

Selain itu, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Kesehatan RI tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19, ada sejumlah kelompok orang yang tidak boleh divaksin COVID-19. Di antaranya sebagai berikut.

1. Terkonfirmasi COVID-19

2. Ibu hamil dan menyusui

3. Mengalami gejala ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir

4. Anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, konfirmasi, sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19

5. Memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya (untuk vaksinasi kedua)

6. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah

7. Mengidap penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner

8. Mengidap penyakit autoimun sistemik seperti SLE, lupus, sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya

9. Mengidap penyakit ginjal seperti penyakit ginjal kronis, sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal, transplantasi ginjal, sindrom nefrotik dengan kortikosteroid

10. Mengidap penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis

11. Mengidap penyakit saluran pencernaan kronis

12. Mengidap penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun

13. Mengidap penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromais atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi

14. Mengidap penyakit diabetes melitus

15. Mengidap HIV (human immunodeficiency virus)

16. Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg.

"Vaksinasi COVID-19 tidak diberikan pada sasaran yang memiliki riwayat konfirmasi COVID-19, wanita hamil, menyusui, usia di bawah 18 tahun dan beberapa kondisi komorbid yang telah disebutkan dalam format skrining," jelas petunjuk teknis tersebut.

Jadi, apakah kamu termasuk orang yang tidak boleh divaksin COVID-19? Yuk, cek kondisi kesehatan sekarang juga sebelum divaksin.