Gaji ke 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Mulai Cair 10 Agustus, Cek Besarannya

Admin 8/06/2020
Gaji ke 13 PNS, TNI, Polri dan Pensiun Mulai Cair 10 Agustus, Cek Besarannya

BlogPendidikan.net
- Segini jumlah Gaji 13 PNS Pensiunan yang akan dibayar pada tanggal 10 Agustus 2020 mendatang. Rincian Gaji ke-13 PNS Pensiun yaitu gabungan dari uang pensiun pokok, tunjangan keluarga dan atau tunjangan tambahan penghasilan.

Namun, jumlah tersebut tergantung dari golongan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil saat pensiun. Untuk tunjangan PNS yang melekat yakni tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan.

Tunjangan kinerja besarannya berbeda-beda setiap instansi pemerintah dan lazimnya merupakan tunjangan paling besar bagi PNS.


Lalu untuk tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2018 yakni sebesar Rp 35.000 untuk golongan I dan II, Rp 37.000 untuk golongan III, dan Rp 41.000 untuk golongan IV.

Lalu, PNS juga mendapatkan suami/istri yang besarannya sebesar 5% dari gaji pokok. Terakhir, yakni tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2 persen dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak. 

Hal tersebut berdasarkan surat edaran dari PT TASPEN (Persero) tertanggal 5 Agustus 2020 berbunyi:


Sambil menunggu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pemberian pensiun ke-13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian pensiuan ke-13 tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penerima Pensiun/Tunjangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai informasi dari Direktorat Sistem Pembendaharaan (SDSP) Kementerian Keuangan Ri bahwa pembayaran pensiun ke-13 tahun 2020 bagi penerima pensiun dan tunjangan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020.
2. Dapem pensiun ke-13 tahun 2020 diberikan sebesar penghasilan bulan Juli 2020
3. Dapem pensiun ke-13 tahun 2020 diberikan kepada penerima pensiun/tunjangan
4. Komponen pembayaran pensiun ke-13 tahun 2020 bagi penerima pensiun paling banyak meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan atau tunjangan tambahan penghasilan
5. Ketentuan Pensiun ke-13 tahun 2020 bagi penerima tunjangan adalah:
- Penerima dana kehormatan tidak berhak pensiun ke-13 tahun 2020
- Penerima tunjangan veteran 50 % tidak berhak pensiun gaji ke-13 tahun 2020
- Penerima pensiun sekaligus penerima pensiun janda duda maka diberikan pensiun gaji ke-13 tahun 2020 kedua-duanya
- Penerima pensiun rangkap dibayarkan pensiun gaji ke-13 tahun 2020 kepada salah satu yang lebih menguntungkan
- Penerima pensiun rangkap yang tunjuk silangnya dibayarkan oleh PT ASABRI tidak dibayarkan pensiun gaji ke-13 tahun 2020
6. Pensiun Gaji ke-13 Tahun 2020 tidak diberikan kepada pejabat negara yang masih aktif, bilamana pejabat negara yang masih aktif tersebut memiliki tunjuk silang sebagai penerima pensiun maka dibayarkan Pensiun Gaji ke-13 Tahun 2020 pada pensiunnya
7. Kantor Cabang melakukan (Jadwal kegiatan terlampir)

Besaran Gaji 13

Golongan I (lulusan SD dan SMP)

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan D3)

Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Cara Mengurus Uang Tabungan Hari Tua (THT)

Menurut website resmi PT Taspen (Persero), bagi PNS yang memasuki usia pensiun maka akan mendapatkan Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah:

1. Formulir Permintaan Pembayaran
2. FC SK Pensiun
3. KPPG atau asli SKPP
4. FC Identitas / KTP Pemohon
5. FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank)

Apabila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi :

- Surat kematian dari lurah/rumah sakit.
- FC Surat Nikah legalisir KUA/Lurah bila pemohon isteri/ suami.
- Surat penunjukkan wali dan pengadilan bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun.
- Surat keterangan ahli waris bila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa.
- Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa lebih dari satu orang.
- Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa bila pemohon orang tua kandung.
- Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain di atas.
- PNS mencapai BUP (SK pensiun diterima selain jatuh tempo).

Pensiun

1. Formulir Permintaan Pembayaran
2. Tembusan SK Pensiun berpasfoto
3. Asli SKPP
4. Pas foto 3x4 (dua lembar)
5. FC Identitas / KTP Pemohon
6. FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank)
7. FC NPWP (Bila ada)
8. Surat keterangan sekolah (anak 21 – 25 tahun)

Apabila PNS meninggal dunia pada bulan jatuh tempo pensiun dan belum mengajukan klaim, maka ahli warisnya melengkapi :

- Surat kematian dari lurah/rumah sakit.
- FC Surat Nikah legalisir KUA/Lurah bila pemohon isteri/ suami.
- Surat penunjukkan wali dan pengadilan bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun.
- Surat keterangan ahli waris bila pemohon satu-satunya anak yang sudah dewasa.
- Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa lebih dari satu orang.
- Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa bila pemohon orang tua kandung.

Semua persyaratan tersebut kemudian dibawa ke kantor Taspen terdekat sesuai dengan domisili PNS yang bersangkutan.

Lalu, Taspen akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan Kartu Identitas Pensiun (Karip) sebagai dasar bagi Taspen membayarkan THT dan pensiun.

Artikel ini juga telah tayang di tribunpontianak.co.id 

Kabar Baik Buat Bunda, Pemerintah Akan Berikan Pinjaman Tanpa Bunga

Admin 8/06/2020
Kabar Baik Buat Bunda, Pemerintah Akan Berikan Pinjaman Tanpa Bunga

BlogPendidikan.net
- Pemerintah akan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga (RT) sebagai bagian dari rangkaian stimulus percepatan pemulihan ekonomi.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebut skema pinjaman tanpa bunga tengah digodok pemerintah agar dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat saat menghadapi tekanan corona. 

Namun, ia belum dapat menyebut kapan dan berapa besar pinjaman ini akan diberikan.


"Direncanakan akan ada skema pinjaman untuk rumah tangga tanpa bunga agar bisa diakses lebih murah dan mudah," katanya lewat video conference, Kamis (6/8).

Selain itu, Yustinus menyebut pemerintah juga akan menambahkan nilai bantuan program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Ke depan bantuan penerima PKH akan ditambah beras.

Ia menambahkan bantuan-bantuan tersebut diberikan untuk mengungkit daya beli masyarakat yang tengah tertekan corona. Sebagai informasi, pemerintah memang menggelontorkan banyak uang untuk membantu masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi tekanan virus corona.

Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 695,2 triliun, Anggaran tersebuta digunakan untuk stimulus dan bansos  seperti diskon listrik PLN, bansos tunai, BLT dana desa, hingga semi bansos lewat program Kartu Pra Kerja.

Meski begitu,Yustinus mengaku tak seluruh program berjalan mulus. Hal itu salah satunya bisa dilihat dari lambatnya realisasi stimulus UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Per 3 Agustus 2020, realisasi stimulus untuk UMKM sebesar Rp 32 triliun atau 25 persen dari total pagu Rp 123 triliun.

"Pemerintah menyadari ada yang belum optimal, namun memang tidak mudah membuat dan men-deliver kebijakan dengan cepat. Tapi pemerintah ingin hadir dan melayani masyarakat," ucapnya. (Sumber; CNNIndonesia.com)

Pekerja Gaji Dibawah 5 Juta Disubsidi Rp 600 Ribu, Guru Honorer Dapat Apa? Kok Nggak Adil Begini!

Admin 8/06/2020

BlogPendidikan.net
- Rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan subsidi kepada para pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta dikritisi Said Amir.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Maluku Utara ini geregetan dengan kebijakan yang dinilai tidak berkeadilan tersebut.

"Astaghfirullah, kenapa Jokowi jadi enggak adil begini. Ini sangat tidak adil bagi honorer K2. Pekerja gajinya jutaan, honorer K2 gaji ratusan ribu tetapi malah enggak diperhatikan pemerintah," kata Said kepada JPNN.com, Kamis (6/8).


Dia menambahkan, ratusan ribu honorer K2 menyesalkan kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seolah-olah tutup mata dengan nasib honorer K2 yang puluhan tahun mengabdi kepada negara.

"Kasihan dong kami tenaga honorer K2 yang bekerja cukup lama. Selayaknya dana sebesar itu pemerintah alokasikan untuk mengangkat honorer K2 jadi bisa bermanfaat," ucapnya. 

Bila bagi-bagi duit untuk pekerja tetap dilakukan Jokowi, lanjut Said, seluruh honorer K2 maupun nonkategori akan terluka perasaannya. Dan, semua akan mencap Jokowi tidak manusiawi.

"Kami seluruh honorer K2 sakit hati Pak Jokowi. Kenapa bapak selalu mengabaikan kami. Bapak terus melukai perasaan kami dengan kebijakan yang tidak manusiawi," serunya.

Artikel ini juga telah tayang di JPNN.com

Kemendikbud: Skema Rekrutmen PPPK Untuk 700 Ribu Guru Akan Dibahas Sore Ini

Admin 8/06/2020
Kemendikbud: Skema Rerkrutmen PPPK Untuk 700 Ribu Guru Akan Dibahas Sore Ini
BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan skema untuk pemenuhan kebutuhan guru dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Nunuk Suryani, mengatakan skema tersebut saat ini masih dibahas dengan kementerian/lembaga lain.

"Skema sudah ada, tapi baru mau dibahas nanti sore dengan Menpan-RB dan BKN. Nanti sore kita mengundang deputi kementerian terkait," kata Nunuk, kepada Republika, Kamis (6/8).


Menpan-RB Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan kebutuhan guru di Indonesia sebanyak 700 ribu. Terkait memenuhi kebutuhan guru tersebut, Nunuk berharap skema bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat sehingga bisa dilakukan seleksi.

"Dalam tahun anggaran ini diharapkan seleksi dimulai," kata dia lagi.

Sebelumnya, Dirjen GTK Kemendikbud, Iwan Syahril dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR awal Juli 2020 lalu mengatakan perekrutan tenaga pengajar tidak boleh sembarangan. Guru yang mengajar perlu berstatus kepegawaian yang jelas serta kualitas yang baik.

"Guru honorer akan kami beri kesempatan mengikuti tes CPNS maupun PPPK. Mereka yang terdaftar di dapodik dan lulusan PPG yang berminat boleh ujian ini, dan kita bantu dengan bahan persiapan ujian. Ada kesempatan mengulang hingga tiga kali juga belum berhasil," kata Iwan.

Iwan juga menjelaskan, pihaknya melakukan penyusunan formasi bersama pemerintah daerah. Susunan formasi ini nantinya juga akan dikoordinasikan bersama dengan Kemenpan-RB. (*)

(Sumber; republika.co.id)

Mata Najwa: Nadiem Semakin Menegaskan Orang Tua Boleh Minta Pulsa di Sekolah

Admin 8/06/2020
Mata Najwa: Nadiem Semakin Menegaskan Orang Tua Boleh Minta Pulsa di Sekolah

BlogPendidikan.net
- Proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19 pun terus menuai pro dan kontra.

Banyak keluhan dari orangtua peserta didik atas penerapan PJJ yang sudah berlangsung sejak Maret 2020.

Keluhan utama adalah beban pembelian kuota pulsa internet untuk menunjang agar proses pembelajaran dari rumah tetap berjalan.

Lantas bagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjawab semua keluhan dari orangtua, peserta didik, termasuk para guru?


Di Mata Najwa bertajuk 'Kontroversi Mas Menteri', Rabu (5/8/2020) tadi malam, ketika ditanya Najwa Shihab berbagai keluhan masyarakat atas pembelajaran jarak jauh, Nadiem Makarim mengakui situasi yang dihadapi saat ini sangat menantang.

Ia pun menerima semua keluhan-keluhan tersebut dan merasa bersimpati dan berempati kepada orangtua, murid-murid, guru-guru, dan kepala sekolah.

"Harus dalam sekejap mereka terpaksa beradaptasi terhadap suatu format yang berbeda total dengan anggaran yang mungkin pas-pasan dan harus segera melaksanakannya secara cepat. Pada saat saya dapat menerima banyak kritik mengenai PJJ, pertama saya harus mengklarifikasi bahwa ini bukan kebijakan yang kami inginkan. Kami terpaksa melakukan PJJ,"kata mantan CEO GoJek ini.

Menurutnya, dengan adanya kondisi pandemi yang mengakibatkan krisis kesehatan memberikan dua pilihan, yakni masih ada pembelajaran walaupun diakui tidak optimal atau tidak ada pembelajaran sama sekali.

Namun, jika pembelajaran dihentikan akan memberikan risiko yang sangat besar untuk negara.

Najwa Shihab kemudian menimpali, kalau awal pandemi Covid-19, mungkin saja kebijakan PJJ bisa mendapat pemakluman.

Namun, jika sudah berlangsung berbulan-bulan, tentu akan menjadi pertanyaan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk mengatasi masalah ini.

"Yang pertama kita lakukan adalah Dana BOS yang dikirim langsung pemerintah pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibebaskan untuk memberikan fleksibilitas khusus untuk PJJ. Jadinya boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru, pulsa murid artinya pulsa orangtua. 


Jadi mohon ditekankan lagi banyak orang yang tidak tahu semua dana BOS diberikan kewenangan untuk kepala sekolah menggunakan anggarannya untuk pulsa murid, peralatan TIK seperti tablet ataupun laptop,"jelas Nadiem.

Diskresi Kepala Sekolah

Najwa Shihab pun mengungkapkan di lapangan, banyak kepala sekolah yang takut menggunakan Dana BOS untuk keperluan PJJ karena takut dianggap korupsi, namun ada juga yang tidak terkontrol.

Nadiem Makarim juga mengakui hal itu. Menurutnya, banyak kepala sekolah yang was-was dalam penggunaan Dana BOS.

Ia pun berkoordinasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut.

Tak hanya untuk keperluan TIK ataupun pulsa, Nadiem Makarim juga menyebut Dana BOS bisa digunakan untuk guru honorer tanpa pembatasan anggaran, yang dulunya dibatasi maksimal 50 persen.

"Tapi ini adalah diskresi kepala sekolah sebagai pemimpin unit pendidikan yang mengetahui sebenarnya kebutuhan sekolah apa,"katanya.

Najwa Shihab pun menuntut jawaban konkrit Nadiem Makarim, apakah saat ini orangtua meminta pulsa kepada kepala sekolah?

"Bisa, tentunya sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah. Mohon semua kepala sekolah, guru, dan orangtua tahu Dana BOS boleh digunakan untuk pulsa murid dan pelajaran PJJ.

Rp 3 Triliun untuk Sekolah Swasta

Pada kesempatan tersebut, Nadiem Makarim juga mengungkapkan, Kemendikbud juga mengeluarkan anggaran sekira Rp 3 triliun dari Dana BOS afirmasi dan BOS Kinerja untuk 'mensubsidi' sekolah swasta.

"Kami mendengar jeritan sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia. Selama ini kan, sekolah swasta itu dengan banyak orangtua tidak mampu membayar SPP karena kondisi ekonomi,"katanya.

Nadiem Makarim mengaku, anggaran Dana BOS afirmasi dan kinerja yang semula hanya untuk sekolah negeri, untuk pertama kalinya juga digunakan untuk sekolah swasta.

Siswa Kurang Mampu

Dikutip dari Kompas.tv, penggunanaan dana BOS tergantung ketentuan pihak sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk keperluan pembelian kouta internet  sudah mulai diterapkan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Hal ini setidaknya berlaku di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Banjarmasin.

Namun, tidak semua siswa mendapatkannya.

Dana bos untuk pembelian kuota internet ini diperuntukkan bagi siswa kurang mampu sesuai kategori yang telah ditentukan oleh sekolah.

Sebanyak 15  mendapatkan bantuan sebanyak Rp 75.000 perbulan untuk pengadaan kuota internet.

Sementara masih ada siswa  lainnya yang dalam tahap pendataan.

Pihak sekolah   menganggarkan penggunaan dana bos tersebut untuk kouta gratis selama tiga bulan kedepan, menyesuaikan keberlangsungan pandemi covid 19 di Kota Banjarmasin. 

Penggunaan dana bos untuk pembelian kuota internet   selama pandemi mengacu pada surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang penggunaan dana bos untuk penanggulangan covid 19.

Penyaluran  dana bos untuk keperluan pembelian kouta internet  diharapkan menunjang   kelancaran para siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh datau dalam jejaring  yang   diterapkan  akibat masa pandemi. (*)


Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com

Bantuan 2.830 Tablet Siap Dibagikan ke Ribuan Siswa

Admin 8/05/2020
2.830 Tablet Siap Dibagikan ke Siswa
Sejumlah siswa SD menunjukkan bantuan tablet yang diterima dari Kemendikbud. (19/09/2019)

BlogPendidikan.net
- Sejumlah sekolah di Kota Makassar akan memberikan bantuan satu unit tablet kepada siswa kurang mampu. Tujuannya untuk menunjang sistem pembelajaran online yang mulai diterapkan tahun ini.

Kepala SMPN 6 Makassar, Munir kemarin menyebutkan ada sebanyak 428 unit tablet yang disiapkan.

Itu akan dipinjamkan ke seluruh siswa baru dan siswa kurang mampu di kelas delapan dan sembilan."Tablet itu untuk menunjang pembelajaran di rumah. Jadi, semua siswa baru kita fasilitasi tablet. Sisanya untuk siswa kelas delapan dan sembilan yang membutuhkan," kata Munir, Rabu (5/8/2020).


Pengadaan ratusan unit tablet itu bersumber dari dana BOS Kinerja yang diberikan khusus untuk sekolah berprestasi. Anggarannya sebesar Rp875 juta.

Tidak hanya siswa, rencananya tablet itu pun juga akan dipinjamkan ke guru-guru yang mengajar di kelas tujuh. Itupun jika siswa kurang mampu sudah ter-cover. "Ini kita sementara susun bagaimana mekanisme peminjamannya. Kita berharap barang ini bisa dipakai dalam waktu yang lama," ujarnya.

Kepala SMPN 8 Makassar, Ruslan menyampaikan peminjaman tablet sudah mulai berjalan. Bantuan itu difokuskan bagi siswa yang belum memiliki tablet. Baik kelas tujuh, delapan, dan sembilan."Kita sudah mulai pinjamkan ke siswa yang memang belum punya dan orang tuanya belum sanggup beli," ucap Ruslan.

Dia menyebut, ada 528 unit tablet yang disiapkan sekolah. Rencananya, tablet ini akan digunakan untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Namun karena pandemi maka tablet itu dipinjamkan ke siswa untuk digunakan di rumah."Tablet itu kan di beli untuk dipakai di sekolah tapi karena sistem belajar daring makanya di pinjamkan ke siswa yang belum punya," paparnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amelia Malik menyebutkan ada 19 sekolah yang mendapat dana BOS Kinerja. Anggaran itu diperuntukkan untuk pengadaan tablet."Tablet itu yang kita pinjamkan ke siswa untuk digunakan belajar daring," singkatnya.

Dia berharap semua siswa kurang mampu yang belum memiliki gawai bisa di-cover melalui peminjaman tablet tersebut. Apalagi ada 2.830 tablet yang dimiliki dari 19 sekolah.

Terbanyak SMPN 8 528 unit tablet, SMPN 6 428 unit, SMPN 18 410 unit, SMPN 12 373 unit, SMPN 2 303 unit. Selanjutnya, SDN Kompleks Ikip I 94 unit, SDN Kompleks IKIP 93 unit, SD Inpres Mariso I 78 unit, SD Inpres Gontang 70 unit, SD Inpres Tamalanrea 4 67 unit.

Kemudian, SD Inpres Bawakaraeng 65 unit, SDN Rajawali 54 unit, SDN Bontomarannu 2 46 unit, SD Inpres Galangan Kapal III 44 unit, SDN Katangka 42 unit, SD Inpres Panaikang I 43 unit, SD Inpres Rappocini 38 unit, SDN Gunung Sari II 31 unit, dan SD Inpres Gunung Sari Baru 23 unit. 

"Insya Allah pekan ini sudah didistribusikan. Jadi semua siswa yang meminjam dibuatkan berita acara agar menjadi tanggungjawab orang tua siswa," paparnya.

Siswa Yang Mendapatkan Kuota Internet Dari Dana BOS, Harus Memiliki Kartu Indonesia Pintar

Admin 8/05/2020
Siswa Yang Mendapatkan Kuota Internet Dari Dana BOS, Harus Memiliki Kartu Indonesia Pintar

BlogPendiidkan.net
- Kabar baik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem mengizinkan tiap sekolah mengalokasikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membeli kuota internet.

Penggunaan dana BOS untuk kebutuhan kuota internet sudah mulai diterapkan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Termasuk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Barjamasin. Dana BOS untuk pembelian kuota internet ini diperuntukkan bagi siswa kurang mampu. Namun, siswa tersebut harus sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh sekolah.


Kepala SMP Negeri 9 Banjarmasin, Pahri mengatakan, penggunaan dana BOS tidak hanya diperuntukkan untuk para siswa. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Rabu (4/8/2020).

Pahri menambahkan, tiap guru juga akan mendapatkan kuota internet. Meski demikian, tidak semua siswa memperoleh kuota internet dari dana BOS. Ia berujar, penggunaan dana BOS untuk siswa pun dibatasi yang memang tergolong tidak mampu.

"Siswanya kita samakan dengan guru, cuma untuk siswa kita batasi mereka yang memang tergolong tidak mampu," ujar Pahri.

Lebih lanjut, Pahri menyebutkan, syarat bagi siswa tidak mampu yang boleh mendapatkan dana BOS. Menurutnya, siswa yang tergolong tidak mampu ini harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis.

"Di antaranya yang memiliki kartu KIP," jelas Pahri. Pahri mengatakan, bagi siswa yang memiliki KIP, maka bisa dikategorikan kurang mampu. Sehingga, mereka yang berhak menerima dana BOS untuk pembelian kuota internet. "Karena mempunyai kartu KIP, mereka dikategorikan masih kurang mampu," kata Pahri. "Itu yang berhak menerima bantuan kuota," sambungnya.


Sebanyak 15 siswa di SMP Negeri 9 Banjarmasin mendapatkan bantuan sebanyak Rp 75.000 perbulan untuk pembelian kuota internet.

Sementara ada siswa lainnya yang masih dalam tahap pendataan. Pihak sekolah menganggarkan penggunaan dana BOS selama tiga bulan ke depan untuk kuota internet gratis.

Akan tetapi, penggunaan dana BOS tersebut juga menyesuaikan keberlangsungan pandemi virus corona (Covid 19) di Kota Banjarmasin.

Diketahui, penggunaan dana BOS selama pandemi mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang penggunaan dana BOS untuk penanggulangan virus corona.

Penyaluran dana BOS untuk kebutuhan kouta internet diharapkan menunjang kelancaran para siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau dalam jejaring yang diterapkan akibat masa pandemi. (*)

Artikel ini juga telah tayang di tribunnews.com

Lowongan Kerja Besar-besaran Kantor Asuransi BUMN TASPEN Life

Admin 8/05/2020
Lowongan Kerja Besar-besaran Kantor Asuransi BUMN TASPEN Life

BlogPendidikan.net
- PT Asuransi Jiwa Taspen bulan ini membuka lowongan kerja 2020 di berbagai posisi. Lowongan kerja kali ini dibuka untuk lulusan baru dan profesional. Banyak posisi yang dibutuhkan dan terbuka untuk berbagai jurusan.

PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) adalah anak perusahaan BUMN TASPEN. Taspen Life bergerak di bidang asuransi dan melayani peserta di seluruh Indonesia

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan asuransi, Taspen Life berusaha memenuhi permintaan tersebut. Taspen Life menyediakan layanan baik untuk ASN maupun masyarakat umum. Ada banyak produk dan layanan asuransi Taspen Life yang bisa dipilih pelanggan.


Dengan lowongan kerja 2020 kali ini, Taspen Life mengajak pencari kerja untuk bergabung dan berkembang bersama. Lowongan kerja ini terbuka untuk lulusan D3, S1, dan S2. Berikut informasi lowongan kerja Taspen Life. 

Persyaratan umum lowongan kerja Taspen Life:

- Warga Negara Indonesia
- Telah menyelesaikan masa studi D3/S1/S2
- Minimal IPK 3.00 dari skala 4.00
- Maksimal usia 25 tahun (staf D3), 28 tahun (staf S1), dan 35 tahun (fungsional)
- Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis
- Tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang
- Bersedia ditempatkan pada posisi yang berbeda dari saat mendaftar
- Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja PT Asuransi Jiwa Taspen
- Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan direksi dan dewan komisaris PT Asuransi Jiwa Taspen
- Tidak memiliki hubungan sebagai anak/menantu/adik/kakak/keponakan dari karyawan PT Asuransi Jiwa Taspen yang masih memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun dari batas usia pensiun (BUP) saat tahun penerimaan.

Posisi lowongan kerja Taspen Life:

Lowongan kerja sekretaris perusahaan (staf)

- Lulusan D3/S1 jurusan psikologi. public relation, ilmu komunikasi, dan manajemen
- Berpengalaman di bidangnya/fresh graduate
- Menguasai dan dapat menggunakan media sosial
- Fasih berbahasa Inggris yang baik dan benar

Lowongan kerja SDM dan umum (staf)

- Lulusan D3/S1 jurusan psikologi. public relation, ilmu komunikasi, dan manajemen
- Berpengalaman di bidangnya/fresh graduate
- Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms Office
- Memiliki pengalaman di bidang training dan development

Lowongan kerja layanan dan klaim (staf)

- Lulusan D3/S1 ilmu komunikasi, dan manajemen
- Berpengalaman di bidangnya/fresh graduate
- Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms Office
- Memiliki pengalaman di bidang service dan klaim

Lowongan kerja investasi (staf)

- Lulusan D3/S1 manajemen, akuntansi, dan ekonomi
- Berpengalaman di bidangnya/fresh graduate
- Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms Office

Lowongan kerja keuangan dan akuntansi (fungsional/manajerial)

- Lulusan S1/S2 manajemen, akuntansi, dan ekonomi
- Berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya
- Memiliki sertifikat Internal Financial Reporting Standard dan Pernyataan Standar Akuntansi diutamakan
 
Lowongan kerja analis investasi (staf)

- Lulusan D3/S1 manajemen, akuntansi, dan ekonomi
- Berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya
- Memiliki sertifikat Chartered Financial Analyst diutamakan 

Lowongan kerja satuan pengawas internal  (fungsional/manajerial)

- Lulusan S1/S2 manajemen, akuntansi, dan ekonomi
- Berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya
- Memiliki sertifikat Internal Auditor diutamakan 
- Memiliki pengalaman sebagai auditor dalam bidang asuransi

Lowongan kerja pertanggungan dan reasuransi (staf)

- Lulusan D3/S1 aktuaria, statistik, dan matematika
- Berpengalaman di bidangnya/fresh graduate

Lowongan kerja penjualan/Taspenssurance (Staf)

- Lulusan D3/S1 segala jurusan, manajemen diutamakan
- Berpengalaman di bidangnya/fresh graduate
- Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, dan negosiasi yang baik
- Berpenampilan menarik dan dapat bekerja dengan target

Lowongan kerja marketing support (fungsional/manajerial)

- Lulusan S1/S2 segala jurusan, manajemen diutamakan
- Berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya
- Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, dan negosiasi yang baik
- Memiliki Sertifikat Asuransi Jiwa (CLI) diutamakan
- Memiliki pengalaman di bidang marketing communication
- Memiliki wawasan terhadap pemasaran digital

Lowongan kerja teknologi informasi (fungsional/manajerial)

- Lulusan S1/S2 jurusan teknologi informasi, sistem informasi, dan teknik informatika
- Berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya
- Memiliki sertifikat Microsoft, Java, Cisco Certified Network Associate diutamakan
- Berpengalaman di bidang IT/computer/network/system/database

Lowongan kerja hukum dan kepatuhan/manajemen resiko 

- Lulusan D3/S1 akuntansi, hukum
- Berpengalaman di bidangnya/fresh graduate
- Memiliki kemampuan dalam melakukan pengecekan laporan keuangan dan pajak
- Memiliki kemampuan mengoperasikan Ms Office

Lowongan kerja manajemen resiko (fungsional/manajerial)

- Lulusan S1/S2 jurusan akuntansi, hukum
- Berpengalaman minimal 2 tahun di bidangnya
- Memiliki sertifikat Manajemen Resiko

Dokumen lowongan kerja yang diunggah saat pendaftaran:

- E-KTP/ Surat Keterangan Perekaman E-KTP Asli (wajib) maksimal berukuran 100kb
- Transkrip Nilai Asli yang akan digunakan untuk melamar (Wajib) maksimal berukuran 500kb
- Kartu Keluarga (Wajib) maksimal berukuran 500kb
- Sertifikat Keahlian (Bagi yang mempunyai) maksimal berukuran 500kb
- Pas foto terbaru (maksimal 3 bulan terakhir) maksimal berukuran 100kb
- Semua dokumen berupa soft file dengan format JPG

Tata cara pendaftaran lowongan kerja Taspen Life

- Pelamar melakukan pendaftaran online di laman ini >> DISINI
- Pelamar wajib memiliki alamat e-mail pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif.
- Mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan sebelum tanggal 10 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB

Registrasi online ditutup pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB. Jadwal kegiatan rekrutmen Taspen Life dapat dilihat di laman ini.

Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life). Segala proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Detail informasi dan pendaftaran lowongan kerja Taspen Life bisa diakses di laman ini.

Artikel ini juga telah tayang di lifestyle.kontan.co.id

100 Persen Dana BOS Beli Pulsa Internet, Untuk Membantu Orang Tua dan Siswa

Admin 8/05/2020
100 Persen Dana BOS Beli Pulsa Internet, Untuk Membantu Orang Tua dan Siswa

BlogPendidikan.net
- Belum lama ini peraturan baru Menteri Nadiem Makarim menjadi sorotan banyak pihak. Dalam kutipan peraturan baru Menteri Nadiem Makarim itu disebut-sebut sudah pro dengan orang tua terkait pelaksanaan sekolah daring.

Hal tersebut lantaan kini siswa sudah bisa minta pulsa Kuota internet ke sekolah. 

Akibat Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, seluruh proses pembelajaran di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Proses pembelajaran kini dilakukan secara daring dari rumah masing-masing peserta didik.


Namun, saat menjalankan proses pembelajaran secara online, ketersediaan kuota internet pun menjadi kendala utama, khususnya bagi keluarga dari ekonomi rendah.

Melihat permasalahan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun mengambil kebijakan baru.

Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Nadiem meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.

"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem, di Bogor, Kamis (30/7/2020) dikutip dari Kompas.com, "Menteri Nadiem Persilakan Dana BOS Dipakai Beli Kuota Internet untuk Belajar Daring".


Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS untuk kuota internet harus dikonsultasikan bersama guru dan kepala sekolah.

Nadiem menuturkan, kepala sekolah memiliki hak untuk mengalihkan penggunaan dana BOS demi kepentingan mendukung pembelajaran termasuk pembelian kuota internet.

"Ini kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah," sebutnya.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke sejumlah sekolah di Kota Bogor, Nadiem banyak mendengar curhat dari para tenaga pengajar mengenai kendala dalam belajar daring.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan. (*)

Tips Agar Proses Belajar Dari Rumah Bisa Maksimal Dilaksanakan Oleh Siswa dan Guru

Admin 8/05/2020
Tips Agar Proses Belajar Dari Rumah Bisa Maksimal Dilaksanakan Oleh Siswa dan Guru

BlogPendidikan.net
- Pandemi corona memaksa para siswa bersekolah secara online dari rumah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun menyiapkan tiga tips agar kegiatan pembelajaran jarak jauh (PPJ) lebih maksimal. 

Pertama, orang tua perlu memantau siswa selama kegiatan PJJ berlangsung dan membangun interaksi yang positif dengan para guru. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.


Para orang tua dapat memanfaatkan aplikasi pesan singkat WhatsApp agar tetap terkoneksi dengan guru dan para orang tua siswa lainnya. Orang tua siswa dan guru bisa berdiskusi terkait penyampaian progres pembelajaran online siswa di rumah.

Pada kegiatan PJJ, peranan orang tua menjadi penting untuk memastikan proses berjalan dengan baik sehingga adaptive learning bisa menjadi optimal.

Kedua, orang tua harus membimbing para siswa untuk menggunakan berbagai fitur teknologi pada platform atau aplikasi yang digunakan selama PJJ. 

Aplikasi pembelajaran maupun video meeting biasanya memiliki fitur kamera, microphone, kolom komentar, hingga merekam proses diskusi belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. 

Namun, tak semua siswa mahir menggunakan fitur-fitur tersebut. "Bapak dan ibu (siswa) harus membiasakan anak untuk berbicara di depan kamera, cara menggunakan fitur mute, dan sebagainya. Itu harus dipelajari bersama-sama," ujar Yasser. 

Ketiga, para guru perlu mendorong kegiatan belajar yang menyenangkan bagi siswanya. Konsultan Psikologi & Coach Trainer Achsinfina H. Sinta mengatakan salah satu permasalahan dalam PPJ yaitu suasana yang tidak kondusif karena belajar dari rumah. 

"Peran guru sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif melalui inovasi ataupun metode pembelajaran yang baru, misalnya lewat kegiatan belajar sambil bermain," ujar Achsinfina. 


Seperti diketahui, pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan dari rumah dengan dibantu aplikasi digital. Setidaknya terdapat 4.183.591 guru/dosen yang mengajar melalui metode pembelajaran jarak jauh. 

Dari jumlah tersebut, para guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah paling banyak mengajar dari rumah. Jumlahnya mencapai 1.702.377 guru. 

Kemudian pengajar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diikuti dengan 895.799 guru. Pembelajaran jarak jauh menekankan pada tatap muka virtual antara pengajar dengan murid. (Sumber; katadata.co.id)