Mekanisme Pengadaan Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum Merdeka

Mekanisme Pengadaan Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum Merdeka

BlogPendidikan.net
- Sehubungan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan merdeka belajar yang merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek dirasa perlu adanya ketersediaan buku Kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Berkenan dengan hal tersebut kami mohon bantuan saudara agar:
  1. Mensosialisasikan kepada satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Merdeka bahwa pengadaan buku dapat dilakukan melalui mekanisme sistem informasi pengadaan di Sekolah (SIPlah). Daftar penyedia buku sebagaimana terlampir.
  2. Waktu untuk melakukan pemesanan, serah terima dan pembayaran buku sesuai dengan limit masa waktu sebagai berikut:

Mekanisme Pengadaan Buku Guru dan Buku Siswa Kurikulum Merdeka >>> UNDUH

Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA

Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA

BlogPendidikan.net
- Dalam penerapan Kurikulum Merdeka terdapat capaian pembelajaran yang telah di tentukan dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.

Capaian pembelajaran (CP) adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. CP dirancang dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi, sebagaimana Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) dalam Kurikulum 2013 dirancang.
Capaian Pembelajaran merupakan pembaharuan dari KI dan KD, yang dirancang untuk terus menguatkan pembelajaran yang fokus pada pengembangan kompetensi.

Penggunaan Fase Dalam Kurikulum Merdeka

Perbedaan lain antara KI dan KD dalam Kurikulum 2013 dengan Capaian Pembelajaran di Kurikulum Merdeka adalah rentang waktu yang dialokasikan untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan.

Sementara KI dan KD ditetapkan per tahun, CP dirancang berdasarkan fase-fase. Satu Fase memiliki rentang waktu yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:
  • Fase-Fondasi yang dicapai di akhir PAUD
  • Fase A umumnya untuk kelas I sampai II SD/sederajat
  • Fase B umumnya untuk kelas III sampai IV SD/sederajat
  • Fase C umumnya untuk kelas V sampai VI SD/sederajat
  • Fase D umumnya untuk kelas VII sampai IX SMP/sederajat
  • Fase E untuk kelas X SMA/sederajat
  • Fase F untuk kelas XI sampai XII SMA/sederajat.
Fase E dan Fase F dipisahkan karena mulai kelas XI peserta didik akan menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya, sehingga struktur kurikulumnya mulai berbeda sejak kelas XI.

Dengan menggunakan Fase, suatu target capaian kompetensi dicapai tidak harus dalam satu tahun tetapi beberapa tahun, kecuali di kelas X jenjang SMA/sederajat.

Bagaimana Perumusan Capaian Pembelajaran

Perubahan lain yang signifikan dari KI dan KD menjadi Capaian Pembelajaran (CP) adalah format penulisan kompetensi yang ingin dicapai serta rentang waktu yang ditargetkan untuk mempelajarinya.
Dalam KI dan KD Kurikulum 2013, kompetensi-kompetensi yang dituju disampaikan dalam bentuk kalimat tunggal yang disusun dalam poin-poin. Selain itu, dalam KI dan KD terdapat pemisahan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Meskipun dalam Kurikulum 2013 kompetensi (KI-KD) tersebut sebenarnya saling berkaitan dan berangkaian. Namun demikian, ketika KI dan KD dituliskan sebagai poin-poin, keterkaitan antara ruang lingkup kemampuan satu dengan yang lain tidak terdefinisikan dengan jelas.

Capaian Pembelajaran di Kurikulum Merdeka ditulis dalam metode yang berbeda, di mana pemahaman, sikap atau disposisi terhadap pembelajaran dan pengembangan karakter, serta keterampilan yang terobservasi atau terukur ditulis sebagai suatu rangkaian.

Hal ini merujuk pada makna kompetensi yang lebih dari sekadar perolehan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengolah dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai yang dipelajari untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang kompleks.

Dalam penulisannya, struktur CP tidak berdasarkan domain-domain pemahaman, sikap/disposisi, dan keterampilan, melainkan berbasis pada kompetensi dan/atau konsep yang esensial dari setiap mata pelajaran. Kompetensi dan konsep tersebut disebut sebagai elemen-elemen yang menjadi ciri khas setiap mata pelajaran, dan elemen ini kemudian dinyatakan perkembangannya dari satu fase ke fase berikutnya.

Untuk lebih jelasnya tentang Capaian Pembelajaran (CP) pada Kurikulum Merdeka yang akan diterapkan pada proses pembelajaran untuk jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA bisa anda unduh pada tautan dibawah ini

Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka >>> UNDUH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka >>> UNDUH

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022 - 2023

Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022 - 2023

BlogPendidikan.net
- PPDB dilaksanakan dengan mekanisme daring seperti pada tahun lalu. Oleh karena itu, Kepala Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diminta untuk segera menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara daring. 

Kepala Dinas pendidikan juga diminta melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan asal, dan identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima ke dalam sistem Dapodik.

Sedangkan bagi wilayah yang tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dapat dilaksanakan dengan mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan.

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 yang diterbitkan pada 25 Januari 2022.
Kemendikburistek mengimbau seluruh pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan daerah untuk mempersiapkan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel tahun ajaran 2022/2023 sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2022/2023 MENGACU PADA PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 :

PPDB dilaksanakan secara:

a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.

PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Persyaratan PPDB Tahun 2022

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
a. 7 (tujuh) tahun; atau
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
b. kesiapan psikis.

Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam  penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
a. akta kelahiran; atau
b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:
a. ijazah; atau
b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan
b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 >>> LIHAT DISINI

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan >>> LIHAT DISINI

SKB 4 Menteri Terbaru Tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen

SKB 4 Menteri Terbaru Tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Pada penyesuaian keenam, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia. "Penetapan level PPKM masih diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sesjen Kemendikbudristek) Suharti di Jakarta, Rabu (11/5).

Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP.

Kemudian, bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum. Sedangkan yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.

Untuk satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 4, dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP. "Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ," kata Sesjen Kemendikbudristek.

Lebih lanjut, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh (100 persen) dengan kapasitas peserta didik seratus persen.

Suharti mengatakan bahwa penyesuaian aturan telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi pandemi Covid-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog. "SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PTM. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain," ujarnya.

Beberapa perubahan aktivitas dalam pembelajaran tatap muka di antaranya, dapat kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan/ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, maka kita berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan," kata Suharti.

"Untuk pedagang makanan di luar pagar wajib dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan COVID-19 setempat dan diperbolehkan berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan pengaturan PPKM. Pastikan anak-anak kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak dengan baik," tambah Suharti.

Orang tua/wali peserta didik masih dapat memilih sehingga anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh sampai tahun ajaran 2021/2022 berakhir. "Bagi orang tua/wali yang masih memilih pembelajaran jarak jauh perlu melampirkan surat keterangan kesehatan anaknya dari dokter," ujar Suharti.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis. Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

"Apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5 persen dan terjadi klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam," jelas Suharti.

Namun, apabila setelah dilakukan surveilans dan ditetapkan bukan merupakan klaster penularan dan angka terkonfirmasi positif di bawah 5 persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.

Selanjutnya, apabila hasil surveilans perilaku di satuan pendidikan di bawah 80 persen, maka perlu dilakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan, pungkas Sesjen Kemendikbudristek.

Sumber : www.kemdikbud.go.id

Contoh Format Telaah dan Instrumen Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dan Uraian

Contoh Format Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dan Uraian

BlogPendidikan.net
- Penulisan butir-butir soal merupakan langkah penting dalam upaya pengembangan alat ukur kemampuan atau tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator jenis dan tingkat perilaku yang hendak diukur menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perinciannya dalam kisi-kisi. 

Butir soal merupakan jabaran atau dapat juga wujud dari indikator, Dengan demikian setiap pernyataan atau butir soal perlu dibuat sedemikian rupa sehingga jelas apa yang ditanyakan dan jelas pula jawaban yang diminta. Mutu setiap butir soal akan menentukan mutu soal tes secara keseluruhan. Butir-butir soal harus memiliki tingkat penalaran tinggi.

Perakitan Soal Tes

Agar skor tes yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya maka soal tes harus valid dan reliabel. Butir-butir soal perlu dirakit menjadi alat ukur yang yang terpadu. Hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes adalah urutan nomor soal, pengelompokan bentuk-bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Untuk itu, ada baiknya soal tes disajikan mulai dari butir mudah ke yang susah, pengelompokan rapi, tata letak bagus dan tidak terpotong-potong kalimatnya, dan kemasannya menarik.

Syarat Soal Tes yang baik

Seperti instrumen lainnya, soal tes juga harus baik, yakni memiliki validitas dan reliabilitas. Adapun penjelasan validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut.

1. Validitas

menjelaskan suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. 

Sisi lain yang sangat penting dalam konsep validitas adalah kecermatan pengukuran, yakni kemampuan untuk mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil sekalipun yang ada pada atribut yang diukurnya

2. Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai keajegan atau kestabilan hasil pengukuran. Alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang mampu membuahkan hasil pengukuran yang stabil (Lawrence). Artinya suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas tinggi manakala digunakan untuk mengukur hal yang sama pada waktu berbeda hasilnya sama atau mendekati sama. 

Untuk mencapai butir-butir soal yang valid dan reliabel maka butir soal perlu dianalisis, yakni analisis secara teoritik atau telaah butir dan analisis kuantitatif untuk melihat tingkat kesulitan butir, daya beda butir, dan keberfungsian distraktor. Penjelasan analisis butir, baik kualitatif maupun kuantitatif.

Berikut contoh format analisis butir soal pada jenis soal pilihan ganda dan uraian, bedserta instrumen analisis butir soal.

Contoh Format Analisis Butir Soal Pilihan Ganda dan Uraian : UNDUH
Instumen Analisis/Telaah Butir Soal : UNDUH 

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan) Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Mengenal Perbedaan Pengukuran, Penilaian, Assesment dan Evaluasi

Perbedaan Pengukuran, Penilaian, Assesment dan Evaluasi

BlogPendidikan.net
- Melihat sepintas dari judul artikel diatas, terlihat tidak jauh perbedaannya, namun dari masing-masing hal diatas memiliki pengertian yang berbeda-beda dan cara penempatan penggunaan istilah Pengukuran, Penilaian, Assesment dan Evaluasi serta instrumen yang digunakan. Mari kita bahas satu persatu dari empat istilah tersebut.

Pengukuran

Istilah pengukuran sering kita dengar dan dilakukan dalam aktivitas sehari-hari di berbagai aspek kehidupan. Contohnya ketika seseorang akan membuat pakaian maka penjahit akan mengukur berapa tinggi badan, lingkar pinggang, lebar bahu, dan sebagainya. Begitu juga ketika seseorang sakit dan pergi ke dokter, maka perlu pengukuran tensi darah, berat badan, atau tinggi badan untuk mendiagnosa penyakitnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengukuran adalah proses, cara, perbuatan mengukur. Sedangkan mengukur adalah menghitung ukurannya (panjangnya, luasnya, lebarnya, besarnya, dsb.) dengan alat tertentu. 

Contohnya mengukur massa dengan timbangan, mengukur waktu dengan stopwatch/jam, mengukur kecepatan dengan spidometer, mengukur suhu dengan termometer, mengukur kuat arus listrik dengan ampere meter, dan lain sebagainya, dimana pengukuran ini bersifat kuantitatif yaitu berupa angka atau bilangan.

Sementara pengukuran dalam pendidikan adalah kegiatan menentukan kuantitas suatu objek, menggunakan alat ukur dengan standar dan aturan tertentu. Objek disini bisa mengandung arti guru, peserta didik, papan tulis, gedung sekolah, meja belajar dll. 

Beberapa objek pengukuran dalam bidang pendidikan antara lain:
  1. Prestasi hasil belajar siswa diukur menggunakan tes.
  2. Sikap diukur dengan instrument skala likert, skala thurstone, dan semantik diferensial.
  3. Motivasi diukur dengan instrument berbentuk skala yang dikembangkan dari berbagai teori motivasi.
  4. Intelegensi diukur dengan tes Binet Simon, tes Stanford Binet, tes intelegensi multiple, dan tes Wechsler.
  5. Kecerdasan Emosional dapat diukur dengan instrumen yang dikembangkan dari teori emosional.
  6. Minat diukur dengan instrumen minat.
  7. Kepribadian diukur menggunakan tes Q-sort.
Penilaian

Penilaian berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai. Nilai tidak terlepas dari skor, dimana skor merupakan jumlah jawaban yang benar dalam mengerjakan soal. Sedangkan nilai menurut Arikunto merupakan ‘ubahan dari skor hasil pengukuran menurut acuan dan skala tertentu’.

Misalnya: Doni siswa SDN 1 Tasikmalaya dapat mengerjakan soal dengan benar sebanyak 22 butir soal dari 30 butir soal yang diujikan dengan skala penilaian 0-100 dan acuan standar minimal adalah 60. Maka nilai siswa tersebut adalah (22/30) X 100= 73. Karena nilainya lebih besar dari acuan yang telah ditentukan, maka penilaiannya dinyatakan lulus. 
Berdasarkan contoh di atas, acuan merupakan batas lulus atau standar kriteria kelulusan. Sedangkan skala merupakan batasan nilai terendah sampai tertinggi. Maka dari itu penilaian merupakan suatu keputusan “lulus-tidak lulus”, “baik-buruk”, “memuaskan-tidak memuaskan”, dan “berhasil-gagal”.

Penilaian proses belajar merupakan suatu kegiatan menilai kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengajaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam kaitannya dengan proses pembelajaran merupakan suatu proses pemberian nilai berdasarkan kriteria tertentu yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan ketercapaian tujuan intruksional yang telah ditentukan.

Assesment

Istilah evaluasi dan assessment sering kali dipertukarkan, namun pada dasarnya dari kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yang esensial. Dalam hal ini assessment dinyatakan sebagai suatu cara untuk mengungkap proses dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan evaluasi dinyatakan sebagai pemberian nilai (judgement) terhadap hasil belajar berdasarkan data yang diperoleh melalui assessment.(Wahyudin, dkk)

Pada hakikatnya assessment menitikberatkan penilaian pada proses belajar siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, (Marzano et all) menyatakan bahwa dalam mengungkap penguasaan konsep, assessment tidak hanya mengungkap konsep yang telah dicapai siswa tetapi juga perkembangan bagaimana suatu konsep itu diperoleh. Oleh karena itu, assessment tidak hanya menilai proses dan hasil belajar siswa tetapi juga kemajuan belajarnya.

Assessment pada dasarnya merupakan alat (the means) dan bukan merupakan tujuan (the end), sehingga assessment merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. 

Dalam pelaksanaannya, assessment pembelajaran merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mengukur dan menilai aspek psikis yang berupa proses dan hasil belajar yang bersifat abstrak, karena itu assessment hendaknya dilakukan dengan cermat. (Matondang).

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan assessment adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dalam menentukan pencapaian hasil belajar siswa.

Evaluasi

Arikunto, menyatakan bahwa “Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai”. Menurut Groundlund dan Linn, mengatakan bahwa ” Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran.” 

Evaluasi merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan dan mengomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat saya simpulkan bahwa Evaluasi memiliki beberapa kata kunci, diantaranya :
  1. Suatu kegiatan atau suatu proses
  2. Pengumpulan data
  3. Pelaksanaannya sistematis
  4. Sebagai tolak ukur
  5. Penentu tercapai atau tidaknya suatu tujuan
  6. Penarik kesimpulan
Jadi dapat disimpulkan bahwa hakekat Evaluasi adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses pengumpulan data sampai pengolahan data yang hasilnya sebagai tolak ukur dalam menentukan kondisi dimana suatu tujuan telah tercapai.

Dapat disimpulkan secara singkat dari masing-masing pengertian diatas, jelas berbeda antara Pengukuran, Penilaian, Assesment dan Evaluasi dari segi pengertian dan cara penggunaan istilah pada proses pembelajaran.

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Penerimaan Peserta Didik Baru dan Tata Cara PPDB Tahun 2022 Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022

Penerimaan Peserta Didik Baru dan Tata Cara PPDB Tahun 2022 Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. Dan Teknologi mengimbau seluruh dinas pendidikan baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mempersiapkan diri. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 yang diterbitkan pada 25 Januari 2022.

Dalam surat tersebut, Kemendikburistek mengimbau seluruh pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan daerah untuk mempersiapkan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel tahun 2022/2023 sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

PPDB dilaksanakan dengan mekanisme daring seperti pada tahun lalu. Oleh karena itu, Kepala Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diminta untuk segera menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara daring. Kepala Dinas pendidikan juga diminta melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup identitas peserta didik, identitas satuan pendidikan asal, dan identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima ke dalam sistem Dapodik.

Sedangkan bagi wilayah yang tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dapat dilaksanakan dengan mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan.

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2022 MENGACU PADA PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 :

PPDB dilaksanakan secara:

a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.

PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Persyaratan PPDB Tahun 2022

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
a. 7 (tujuh) tahun; atau
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
b. kesiapan psikis.

Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.

SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam  penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
a. akta kelahiran; atau
b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:
a. ijazah; atau
b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan
b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 >>> LIHAT DISINI

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan >>> LIHAT DISINI

Penataan Ruang Kelas Penting Dalam Penguasaan Kelas Dengan Baik Dalam Proses Pembelajaran Yang Efektif

Penataan Ruang Kelas Penting Dalam Penguasaan Kelas Dengan Baik Dalam Proses Pembelajaran Yang Efektif

BlogPendidikan.net
- Ruang kelas bukanlah sebuah wilayah yang amat luas untuk berinteraksi dalam waktu lama. Anda dan siswa akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di ruang kelas tersebut. 

Apabila Anda dapat mengatur ruang kelas dengan baik akan mendapati lancarnya pergerakan, dan penguasaan kelas menjadi efektif dan efisien. 

Oleh sebab itu, empat tips untuk menata ruang kelas agar memudahkan dalam penguasaan kelas pada proses pembelajaran 

Berikut ini tips penting yang harus di terapkan oleh guru dalam penguasaan kelas dengan menata ruang kelas dengan baik, agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien:

1. Jadikan Wilayah Lalu Lalang Bebas Hambatan

Wilayah dimana banyak para siswa lalu lalang biasanya dapat menjadikan waktu pengajaran menjadi berubah karena banyak siswa yang harus menghindari beberapa hambatan-hambatan. 
Untuk mengatasi kasus tersebut sebaiknya guru mengatur jarak bangku setiap siswa satu dengan yang lain sama lebar, kemudian melarang tas/ransel siswa terletak di sisi luar meja karena itu dapat mengganggu siswa yang ingin maju untuk presentasi atau menjawab soal

2. Pastikan semua murid terpantau dengan mudah oleh guru

Masing-masing kelas memiliki siswa yang beraneka macam entah dari postur tubuh. perilaku siswa dan sebagainya. Dalam keadaan normal guru banyak yang acuh terhadap point ini mungkin karena guru telah banyak pikiran jadi malas untuk memikirkan hal-hal kecil. Sayangnya justru hal yang kecil itulah dapat menyebabkan kondisi pengajaran makin tidak kondusif. 

Contoh konkret hal kecil yang dapat berdampak besar adalah siswa senang duduk berkelompok di pojok belakang kelas biasanya akan bercakap sendiri tanpa memperhatikan  guru karena banyak alasan misalnya pelajaran tidak menarik, cara pengajaran membosankan atau bahkan mereka tidak paham akan mata pelajaran tersebut, kondisi ini diperparah dengan adanya siswa tinggi duduk didepan sendiri sehingga menutupi teman yang membuat gaduh.
Masalah ini dapat kita pecahkan dengan cara menata kembali posisi duduk siswa dengan  cara:
 
(1)  Siswa  pintar  yang  tinggi  normal/kurang  tinggi duduk  didepan dengan duduk siswa yang kurang pintar/nakal yang berpostur sama tapi usahakan untuk dipencar jangan berdekatan dengan anak nakal lain. 
(2) Apabila terdapat murid dengan postur tinggi taruhlah dibagian belakang sendiri dan tetap untuk tidak di kelompokan dengan anak nakal lain. 
(3) Apabila ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus (Rabun dekat/Jauh/ Silinder) letakan mereka diposisi yang mereka dapat membaca dengan jelas.

3. Jaga Material/ Perlengkapan Yang Sering Digunakan

Menjaga  material  yang  mudah  diakses  tidak  hanya  mengurangi  waktu  yang hanya untuk menyiapkan perlengkapan saja tapi juga dapat membantu menghindari penundaan pengajaran. 
Alasan seperti ini logis karena apabila Anda atau siswa yang menyiapkan peralatan yang sebenarnya telah memasuki jam pengajaran maka siswa lain akan teralihkan perhatiannya dengan peristiwa tersebut dan juga jam pengajaran Anda akan berkurang banyak.

4. Pastikan  Siswa  Dapat  Dengan  Mudah  Melihat  Presentasi  Ataupun  Media Pengajaran

Ketika Anda dan siswa sedang presentasi/ diskusi kelas, pastikan bahwa pastikan bahwa tempat duduk siswa dapat melihat LCD atau media lain tanpa harus memindahkan  banyak  bangku,  kondisi  seperti  itu  membuat  para  siswa memperhatikan.

Apakah PPPK Bisa Memakai Seragam KORPRI

Apakah PPPK Bisa Memakai Seragam Korpri

BlogPendidikan.net
- Banyak mempertanyakan mengenai seragam PPPK apakah sama dengan seragam PNS, khususnya pakaian seragam PNS baju Keki khusus bagi PNS saja, dan PPPK menggunakan seragam Putih Hitam. Lantas bagaimana dengan pakaian Korpri! apakah PPPK juga bisa menggunakan seragam tersebut?

Seperti dikutip dari laman jpnn.com menjelaskan dari ketua umum korpri Bapak Zudan Arif Fakrulloh menegaskan PPPK merupakan bagian dari korps tersebut. Hal itu berarti PPPK bisa memakai seragam Korpri sama seperti PNS lainnya. "PNS dan PPPK itu sama-sama ASN. 
Keduanya bagian dari Korpri, jadi PPPK bisa pakai seragam Korpri," kata Zudan dalam diskusi online JPNN.com bertajuk Setengah Abad Korpri: Pandemi, Pengabdian, dan Tantangan Zaman. Penegasan tersebut menjawab pertanyaan para PPPK dan calon PPPK yang gencar mempertanyakan perbedaan seragam mereka dengan PNS.

Rikrik Gunawan, guru PPPK dari Kabupaten Garut sebelumnya memberi pertanyaan dalam LIVE YouTube JPNN tersebut terkait perbedaan seragam PNS dan PPPK. 

Begitu juga Susi Maryani, calon guru PPPK dari Sumatera Selatan yang mempertanyakan Permendagri nomor 11 tahun 2020 soal seragam dinas honorer, PPPK, dan PNS. 
Menjawab itu, Zudan mengatakan, PPPK dan honorer itu berbeda. Honorer bukan ASN. Sementara itu PPPK adalah bagian dari ASN sehingga tidak masalah memakai seragam Korpri.

Pernyataan Zudan ini melegakan para PPPK. Ahmad Saifudin, guru PPPK dari Kabupaten Boyolali merasa lega karena akhirnya bisa memakai seragam Korpri. Sedangkan Susi mempertanyakan bagaimana dengan seragam keki. Mengenai seragam keki, sesuai Permendagri 11 tahun 2020 hanya bisa dipakai PNS.

"Mudah-mudahan Permendagri 11 tahun 2020 ini bisa direvisi karena mengenai seragam PPPK dan PNS yang dibedakan ini bikin heboh calon guru PPPK 2021," ucap Susi.

Jadwal Pelaksanaan ANBK Tahun 2022 dan Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN)

Jadwal Pelaksanaan ANBK Tahun 2022 dan Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN)

BlogPendidikan.net
- AN diikuti oleh Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), 
serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang valid.

Satuan Pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional pada tahun 2022 mencakup semua Satuan Pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas berdasarkan penetapan pemerintah, pada periode waktu gladi bersih dan pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal pelaksanaan AN.

Lingkup Peserta Asesmen Nasional pada Satuan Pendidikan

1. Peserta Asesmen Nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri atas:

a. Kepala satuan pendidikan;
b. Seluruh Pendidik;
c. Peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan; dan
d. Peserta didik di SILN yang terpilih sebagai sampel hanya pada sekolah induk.

2. Peserta didik mengikuti AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

3. Seluruh Pendidik dan Kepala satuan pendidikan mengikuti Survei Lingkungan Belajar termasuk pada satuan pendidikan yang peserta didiknya tidak mengikuti AN.

4. Pendidik yang mengajar pada satu atau lebih dari satu satuan Pendidikan, dengan memiliki NPSN berbeda, mengisi Survei Lingkungan Belajar untuk setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar.

5. Kepala satuan pendidikan yang menjabat pada satu atau lebih dari satu satuan pendidikan, dengan memiliki NPSN berbeda, mengisi Survei Lingkungan Belajar untuk setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.

Persyaratan Peserta Didik

1. Peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan Dapodik atau EMIS yang memiliki Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) valid.

2. Peserta didik masih aktif belajar pada satuan pendidikan:

a. jenjang SD/MI/Paket A/PKPPS Ula dan yang sederajat kelas 5 pada saat pelaksanaan AN;
b. jenjang SMP/MTs/Paket B/PKPPS Wustha dan yang sederajat kelas 8 pada saat pelaksanaan AN; atau
c. jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/PKPPS Ulya dan yang sederajat kelas 11 pada saat pelaksanaan AN.

3. Peserta didik AN pada SLB adalah peserta didik tunarungu dan tunadaksa yang tidak memiliki ketunaan tambahan dan hambatan bahasa/membaca serta dapat mengerjakan AN secara mandiri.

4. Peserta didik AN pada sekolah inklusi adalah peserta didik tunarungu dan tunadaksa yang tidak memiliki ketunaan tambahan dan hambatan bahasa/membaca serta dapat mengerjakan AN secara mandiri

5. Peserta didik yang memiliki hambatan bahasa/membaca pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan luar biasa tidak mengikuti AN.

6. Peserta didik pada jenjang SD/MI/Paket A/PKPPS Ula sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4.

7. Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/Paket B/PKPPS Wustha sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7.

8. Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/PKPPS Ulya sederajat yang memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10.

Pemilihan Peserta Didik

1. Peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak (random) di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian.

2. Jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan
pendidikan ditentukan sebagai berikut:

a. Jenjang SD/MI dan yang sederajat maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang.
b. Jenjang SMP/MTs dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.
c. Jenjang SMA/MA/SMK/MAK dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.
d. Jenjang SDLB maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang.
e. Jenjang SMPLB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.
f. Jenjang SMALB maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.
g. Jenjang Paket A/PKPPSUla maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang;
h. Jenjang Paket B/PKPPS Wustha maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang; dan
i. Jenjang Paket C/PKPPS Ulya maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang.

3. Tidak ada penggantian peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN pada setiap satuan pendidikan setelah Daftar Nominasi Tetap (DNT) diterbitkan.

Pendaftaran Peserta Asesmen Nasional

1. Pengelola data di setiap satuan pendidikan mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing.

2. Peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan Program Pendidikan Kesetaraan di luar negeri didaftarkan sebagai calon peserta Asesmen Nasional.

3. Satuan pendidikan dalam binaan Kementerian mendata peserta AN (peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan) ke pangkalan data Dapodik.

4. Satuan pendidikan dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  Kementerian Agama mendata peserta (peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan) ke pangkalan data EMIS.

5. Satuan pendidikan dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan ke pangkalan data Dapodik.

6. Pengelola data di setiap satuan pendidikan melakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik berdasarkan NISN pada sistem verval PD yang disediakan pusat yang membidangi fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian.

7. Pengelola data di setiap satuan pendidikan mendaftarkan peserta didik yang memiliki NISN valid.

8. Pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik data dari laman pd.data.kemdikbud.go.id ke laman pendataan AN.

9. Proses sampling peserta utama dan candangan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian pada laman pendataan asesmen oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangannya.

10. DNS selanjutnya dicetak oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangan dan diberikan ke satuan pendidikan untuk diverifikasi.

11. DNT dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan
pendidikan melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.

12. Proses sampling, proses cetak DNS dan DNT untuk SILN dan Program Pendidikan Kesetaraan di luar negeri dilakukan oleh pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan Kementerian.

13. Pengelola data satuan pendidikan melakukan tarik data peserta yang telah ditetapkan dari laman pendataan AN ke laman manajemen AN untuk dilakukan penempatan sesi, lokasi tes, cetak kartu login peserta, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tes. 

Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional (ANBK) Untuk Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK Tahun 2022:

1 Jum’at - Minggu 29 – 31 Juli 2022 Sinkronisasi Simulasi AN Gelombang I

2 Senin – Kamis 1 – 4 Agustus 2022 Simulasi AN Gelombang I

3 Jum’at – Minggu 5 – 7 Agustus 2022 Sinkronisasi Simulasi AN Gelombang II

4 Senin – Kamis 8 – 11 Agustus 2022 Simulasi AN Gelombang II

5 Jum’at – Minggu 19 – 21 Agustus 2022 Sinkronisasi Gladi Bersih AN Jenjang
SMK/MAK/SMA/MA/SMALB/Paket C

6 Senin – Kamis 22 – 25 Agustus 2022 Gladi Bersih AN Jenjang
SMK/MAK/SMA/MA/SMALB/Paket C

7 Jum’at – Minggu 26 – 28 Agustus 2022 Sinkronisasi AN Jenjang
SMK/MAK/SMA/MA/SMALB/Paket C
8 Senin – Kamis 29 Agustus – 1 Sept 2022 Pelaksanaan AN Jenjang
SMK/MAK/SMA/MA/SMALB/Paket C

9 Sabtu – Minggu 3 – 4 Sept 2022 Pelaksanaan AN Jenjang Paket C

10 Jum’at – Minggu 9 – 11 Sept 2022 Sinkronisasi Gladi Bersih AN Jenjang
SMP/MTs/SMPLB/Paket B

11 Senin – Kamis 12 – 15 Sept 2022 Gladi Bersih AN Jenjang
SMP/MTs/SMPLB/Paket B

12 Jum’at – Minggu 16 – 18 Sept 2022 Sinkronisasi AN Jenjang
SMP/MTs/SMPLB/Paket B

13 Senin – Kamis 19 – 22 Sept 2022 Pelaksanaan AN Jenjang
SMP/MTs/SMPLB/Paket B

14 Sabtu – Minggu 24 – 25 Sept 2022 Pelaksanaan AN Jenjang Paket B

15 Jum’at – Minggu 23 – 25 Sept 2022 Sinkronisasi Simulasi AN jenjang
SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang I

16 Senin – Kamis 26 – 29 Sept 2022 Simulasi AN jenjang
SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang I

17 Jum’at - Minggu 30 Sept – 2 Okt 2022 Sinkronisasi Simulasi AN jenjang
SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang II 

18 Senin – Kamis 3 – 6 Okt 2022 Simulasi AN jenjang SD/MI/SDLB/ Paket A Gelombang II

19 Jum’at – Minggu 14 – 16 Okt 2022 Sinkronisasi Gladi Bersih AN Jenjang
SD/MI/SDLB/Paket A

20 Senin – Kamis 17 – 20 Okt 2022 Gladi Bersih AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A

21 Jum’at – Minggu 21 – 23 Okt 2022 Sinkronisasi AN Jenjang
SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang I

22 Senin – Kamis 24 – 27 Okt 2022 Pelaksanaan AN Jenjang SD/MI SDLB/ Paket A Gelombang I

23 Sabtu – Minggu 29 – 30 Okt 2022 Pelaksanaan AN Jenjang Paket A Gelombang I
24 Jum’at – Minggu 28 – 30 Okt 2022 Sinkronisasi AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang II

25 Senin – Kamis 31 Okt – 3 Nov 2022 Pelaksanaan AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang II

26 Sabtu – Minggu 5 – 6 Nov 2022 Pelaksanaan AN Jenjang Paket A Gelombang II

Untuk lebih jelasnya tentang Jadwal Pelaksanaan ANBK Tahun 2020 dan Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN) Unduh >>> DISINI

Demikian informasi tentang Jadwal Pelaksanaan ANBK Tahun 2022 Untuk Peserta Didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK dan Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional (AN) Semoga bermanfaat.