Showing posts with label Honorer. Show all posts
Showing posts with label Honorer. Show all posts

Siap-siap, Sebanyak 1,8 Juta Guru Honorer Akan Terima Bantuan Langsung Rp 600 Ribu per Bulan

Admin 9/19/2020
Siap-siap, Sebanyak 1,8 Juta Guru Honorer Akan Terima Bantuan Langsung Rp 600 Ribu per Bulan

BlogPendidikan.net
- Ada kabar gembira bagi para guru honorer. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan, 1,8 juta guru honorer akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dari pemerintah.

Airlangga menjelaskan, rencana penyaluran BLT untuk guru honorer tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud.

"Disampaikan program untuk guru honorer sejumlah 1,8 juta, yang nanti akan dilaksanakan melalui Kemendikbud, dengan kebijakan sama dengan subsidi gaji," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat 18 September 2020.

Untuk nilainya, Airlangga tidak menyebutkan berapa jumlah pastinya. Hanya saja, bila skemanya sama seperti pemberian subsidi gaji ke karyawan swasta, kemungkinan para guru honorer bisa mendapatkan Rp 600 ribu per bulan.

Sebelumnya, 398 ribu tenaga honorer direncanakan akan mendapatkan bantuan subsidi gaji pada gelombang kedua. Tepatnya pada Oktober dan November 2020.

Seperti halnya subsidi gaji yang terima oleh pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta, dalam 2 bulan tersebut tenaga atau guru honorer ini akan mendapat subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Apa Syaratnya?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan BLT kepada 1,8 guru honorer. Penyaluran BLT tersebut akan dikoordinasikan dengan Kemdikbud.

"Disampaikan juga, ada program untuk guru honorer sejumlah 1,8 juta yang nanti akan dilaksanakan Kemdikbud," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara online, Jakarta, Jumat 18 September 2020.

Airlangga menjelaskan pula, penyaluran bantuan tersebut nanti akan dilakukan seperti penyaluran bantuan subsidi gaji bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta. Besaran bantuan pun nantinya akan disamakan sebesar Rp 600.000 per bulan hingga Desember 2020.

"Kebijakan sama dengan subsidi gaji," katanya.

Adapun syarat lain penerima bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta adalah wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan masa kepesertaan maksimal pada Juni 2020. Hal ini juga berlaku bagi tenaga honorer. (*)

Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 2021

Admin 9/17/2020
Guru Honorer NON K2 Bisa Ikut Selekasi PPPK Tahun 20201

BlogPendidikan.net
- Ketum DPP Forum Honoror Non K2 Persatuan Guru Honoror Republik Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengaku gembira karena diberikan kesempatan ikut tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. 

Dia mengklaim, kebijakan pemerintah yang mengakomodir guru honorer non K2 dalam rekrutmen PPPK 2021 karena usulan PGHRI.


"Kami sangat gembira dan sujud syukur mendengar adanya kebijakan Kemendikbud yang mengalokasikan anggaran Rp 179 milar untuk rekrutmen PPPK 2021. Rekrutmen ini diperuntukkan bagi seluruh guru honorer," kata Raden Sutopo kepada JPNN.com, Kamis (17/9). 

Dia menceritakan, PGHRI sebelum rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud digelar 14 September 2020, sudah bertemu langsung dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril.


Dalam pertemuan itu, mereka meminta ditetapkan NIP PPPK tahap I,  penyelesaian sisa honorer K2. Juga 1 juta formasi PPPK tahap II diharapkan mengakomodir honorer non K2. 

Bukan hanya guru tetapi juga tenaga kependidikan misal TU,  Pustakawan,  Operator, Penjaga Sekolah, dan lainnya.

"Kami yakin semua akan direalisasikan apa yang disampaikan Pimpinan Komisi X DPR RI  dan pemerintah. Dirjen GTK mengatakan kehadiran PGHRI selaras dengan Kemendikbid. Konsisten mengusulkan PPPK tahap I dan II bagi honoror K2 dan Non K2," terangnya. 


Menurut Raden Sutopo, Kemendikbud terpacu menyelesaikan persoalan honorer khususnya guru karena melihat PGHRI tidak ngotot menuntut PNS. PGHRI sangat realistis memandang masalah ini karena peluang menjadi PNS bagi usia 35 tahun ke atas sangat kecil.

"Dirjen GTK menginformasikan kalau NIP PPPK tahap I sudah ada tinggal dibagikan bila regulasi sudah lengkap. Dirjen juga berjanji akan memberikan kesempatan honorer non K2 ikut tes PPPK 2021," tandasnya. (Sumber; JPNN.com)

MenPAN-RB: Gaji dan Tunjangan PPPK Harus Lebih Besar Dari Gaji Pokok PNS

Admin 9/17/2020
MenPAN-RB: Gaji dan Tunjangan PPPK Harus Lebih Besar Dari Gaji Pokok PNS

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan perkembangan terkait Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Gaji serta tunjangan PPPK awalnya setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, termasuk TNI dan Polri. 

Oleh sebab itu, Menteri PANRB mengusulkan untuk memberikan gaji serta tunjangan lebih besar kepada PPPK. 


"Berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran gaji pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh, maka gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS," tulis Kementerian PANRB dalam keterangan resmi, Kamis (17/9/2020).

Disebutkan ada sekitar 51.000 tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2019 yang lalu, menantikan terbitnya RPerpres Gaji dan Tunjangan. Namun, proses perumusan RPerpres ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain. 

Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Dalam PP tersebut disebutkan, Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota Polri yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Karena PP tersebut tidak menyebutkan tentang PPPK, maka hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji PNS. Saat ini RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK sudah memasuki tahap akhir, yaitu tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/lembaga yang terkait.   

Dalam kaitan ini, Menteri PANRB telah memberikan parafnya, dan menyampaikan kembali ke Sekretariat Negara untuk disirkulasikan kembali ke Menteri terkait lainnya. Kementerian PANRB berharap Rperpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat dan dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya, sehingga PPPK yang sudah lulus seleksi pada tahun 2019 dapat segera memperoleh kepastian.

Kabar Gembira Dari Kemendikbud Untuk Seluruh Guru Honorer

Admin 9/16/2020
Kabar Gembira Dari Kemendikbud Untuk Seluruh Guru Honorer

BlogPendidikan.net
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengalokasikan anggaran rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 2021.

Anggaran yang disiapkan Kemendikbud sebesar Rp179 miliar untuk merekrut guru PPPK dari honorer. Namun, politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak puas.

Sebab, anggaran tersebut tidak mengakomodir tenaga kependidikan. “Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) pada 14 September yang berlangsung tertutup, saya menanyakan langsung masalah tersebut. Kenapa hanya rekrutmen guru PPPK yang dianggarkan,” terang Fikri kepada JPNN.com, Rabu (16/9).

Selain itu, dia meminta Kemendikbud untuk menguraikan dari Rp179 miliar itu ada berapa guru baik honoror K2 maupun nonkategori yang direkrut.

Jangan sampai kebutuhan guru sekitar satu juta diisi sebagian besar oleh lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

“Kami mendesak agar kebutuhan guru diisi oleh seluruh honorer baik k2 maupun nonkategori. Selesaikan dulu guru honorer ini baru rekrut pelamar umum,” tegasnya.

Desakan Komisi X DPR ini, lanjutnya, akan dijawab pemerintah secara tertulis. Namun Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril memastikan rekrutmen PPPK 2021 akan digelar dan sudah dianggarkan. Rekrutmen guru PPPK ini akan diisi oleh guru honorer juga.

“Kami akan kawal ini agar guru-guru honorer K2 dan nonkategori bisa mendapatkan formasi PPPK terbanyak di 2021. Begitu juga tenaga kependidikan harus diakomodir,” tandasnya. (Sumber: jpnn.com)

Siap-siap, BLT Rp 600 Ribu Per Bulan Untuk Seluruh Tenaga Honorer

Admin 9/14/2020
Siap-siap, BLT Rp 600 Ribu Per Bulan Untuk Seluruh Tenaga Honorer

BlogPendidikan.net
- Kabar baik bagi tenaga honorer. Pemerintah berencana merancang program bantuan langsung tunai (BLT) kepada seluruh tenaga honorer.

Terkait besarannnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengungkapkan, tenaga honorer akan mendapatkan BLT sebesar Rp600.000 per bulan. 

Airlangga mengatakan pemerintah tengah membuat kajian lebih dalam untuk memberikan bantuan subsidi upah (BSU) untuk semua tenaga honorer.


"Terkait tenaga honorer, pemerintah membuat kajian dimana tenaga honorer juga akan diberikan bantuan," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin 14 September 2020, sebagaimana diberitakan Galamedianews.com dalam artikel, "Kabar Gembira!!! Seluruh Pegawai Honorer Bakal Dapat BLT Rp 600 Ribu per Bulan".

Ia mengatakan, saat ini sejumlah tenaga kerja honorer sudah mendapatkan BSU. Namun untuk sebatas mereka yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut, lanjut dia, bakal terus diperluas agar seluruh tenaga kerja honorer bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Karena sebagian kecil ada yang sudah mendapatkan bantuan dari data BPJS Ketenagakerjaan dan ini akan diarahkan ke seluruh tenaga honorer. Kita siapkan program dan detailnya," kata dia.


Dia menambahkan, pemerintah juga akan melanjutkan Program Kartu Prakerja bagi karyawan informal yang terdampak. Saat ini, sebanyak 5,6 juta sudah mendaftar untuk program tersebut hingga bulan September.

"Kartu Prakerja dibahas kemenkeu, dilihat potensi yang mana tenaga kerja informal yang terdampak. Saat ini ada 3,8 juta sudah mendaftar dan hingga September sudah mencapai 5,6 juta," jelasnya.***(Dicky Aditya/Galamedianews.com)

Pemerintah Memastikan, Seluruh Tenaga Honorer Akan Mendapatkan Bantuan Sosial

Admin 9/14/2020
Pemerintah Memastikan, Seluruh Tenaga Honorer Akan Mendapatkan Bantuan Sosial

BlogPendidikan.net
- Pemerintah sedang mengkaji untuk memastikan skema terbaik agar seluruh tenaga honorer mendapatkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19.

"Bapak Presiden meminta untuk dilakukan pendalaman, terkait untuk tenaga honorer, nah ini pemerintah akan lakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Rapat Terbatas 'Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional', (Melalui Video Conference), Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).

Airlangga mengatakan sampai sejauh ini sebagian kecil tenaga honorer ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kata dia, akan diarahkan bagi seluruh tenaga honorer untuk mendapatkan bantuan tersebut.


"Namun ini akan kami siapkan apakah itu program ataupun detailnya," katanya.

Tercatat sampai sejauh ini banyak laporan yang masuk bahwa tenaga honorer termasuk segmen masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta agar sejumlah program seperti kartu prakerja dibahas kembali dengan Kementerian Keuangan untuk melihat potensi-potensi yang ada.

"Karena banyaknya tenaga informal yang terdampak dan kartu prakerja sendiri hari ini sudah 3,8 juta per-September 5,6 juta yang tercapai," katanya.

(Sumber: merdeka.com)