Showing posts with label Honorer. Show all posts
Showing posts with label Honorer. Show all posts

Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Yang Paling Dibutuhkan Daerah

Admin 3/25/2021
Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Yang Paling Dibutuhkan Daerah

BlogPendidikan.net
- Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Yang Paling Dibutuhkan Daerah.

Sebanyak 30 formasi aparatur sipil negara (ASN) baik CPNSmaupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling banyak dibutuhkan pemerintah daerah tahun ini. Dari 30 formasi itu, yang paling banyak dibutuhkan adalah guru dan tenaga penyuluh.

"Formasi yang terbanyak dibutuhkan adalah guru kemudian tenaga penyuluh," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rabu (24/3). 

Menurut Tjahjo, formasi ASNyang disiapkan pemerntah sekitar 1,275 juta. Tjahjo menegaskan anggaran untuk formasi ini sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia menjelaskan untuk pengadaan ASN di daerah, selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189 ribu pegawai. Mantan menteri dalam negeri (mendagri) ini kemudain menyebutkan secara terperinci 30 formasi CPNS dan PPPK yang paling banyak dibutuhkan pemda. 

Daftar formasi CPNS dan PPPK yang Banyak Dibutuhkan Daerah:

A. Pemerintah Provinsi 

Jabatan Guru:

1. Guru BK
2. Guru TIK 
3. Guru Matematika 
4. Guru Seni Budaya 
5. Guru Bahasa Indonesia

Jabatan Tenaga Kesehatan:
 
1. Perawat 
2. Dokter
3. Asisten Apoteker 
4. Perekam Medis 
5. Apoteker 

Jabatan Teknis: 

1. Pranata Komputer 
2. Polisi Kehutanan 
3. Pengawas Benih Tanaman 
4. Pengelola Keuangan
5. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

B. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jabatan Guru: 

1. Guru Kelas 
2. Guru Penjasorkes 
3. Guru BK 
4. Guru TIK 
5. Guru Seni Budaya

Jabatan Tenaga Kesehatan :
 
1. Perawat 
2. Bidan 
3. Dokter 
4. Apoteker 
5. Pranata Laboratorium Kesehatan 

Jabatan Teknis: 

1. Penyuluh Pertanian
2. Auditor 
3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
4. Pengelola Keuangan 
5. Verifikator Keuangan.

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Cek Berapa Besaran Gajinya?

Admin 3/24/2021
Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Cek Berapa Besaran Gajinya!

BlogPendidikan.net
- Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Segera Dibuka, Cek Berapa Besaran Gajinya!.

Pemerintah akan segera membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Ada sekitar 1,3 juta formasi untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Kuota tersebut terdiri dari 1 juta formasi guru PPPK, 189.000 formasi ASN di pemerintah daerah, dan 83.000 formasi CPNS/CPPK pemerintah pusat. 

Jadwal pengumuman formasi sendiri diperkirakan pada akhir Maret, pendaftaran pada April hingga Mei, dan tes akan dilakukan pada Juni. 

Berikut gambaran rencana jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2021: 

* Pendaftaran seleksi Sekolah Kedinasan 2021 diperkirakan dimulai April 2021 
* Seleksi PPPK Guru formasi 1 juta guru diperkirakan dilaksanakan Mei 2021 
* Seleksi CPNS 2021 dan PPPK (Non-Guru) dilaksanakan Mei 2021. 

Bagi Anda yang berminat mendaftar CASN 2021 dan penasaran dengan besaran gaji yang ditawarkan, berikut informasi gaji PNS terbaru:

Gaji PNS 

Gaji PNS untuk saat ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 tahun 1977 Hal tersebut sebagaimana disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono. 

"Kalau PNS (aturan besaran gaji) bisa dilihat pada PP 15/2019 perubahan ke delapan belas PP 7/1977," ujarnya dikonfirmasi Kompas.com, Senin (22/3/2021). 

Adapun besaran gaji PNS menurut aturan tersebut yakni: 

Golongan I 

Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800 
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500 

Golongan II
 
Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000 

Golongan III 

Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000 

Golongan IV 

Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Gaji PPPK 

Adapun untuk Gaji PPPK diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2020. "Kalau untuk PPPK bisa dilihat di Perpres 98/2020," ujar Paryono lagi. Berikut ini besaran gaji PPPK menurut peraturan tersebut:

Golongan I: Rp 1.794-900 - Rp 2.686.200 
Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900 
Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200 
Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600 
Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700 
Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800 
Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.124.900 
Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100 
Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000 
Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000 
Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800 
Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800 
Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100 
Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300 
Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900 
Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100 
Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500

Sumber: kompas.com

Sebanyak 16.000 Guru Honorer Mendapatkan Insentif

Admin 3/23/2021
Sebanyak 16.000 Guru Honorer Mendapatkan Insentif

BlogPendidikan.net
- Sebanyak 16 ribu tenaga pendidik dan kependidikan atau guru tingkat SMA/SMK dan SKh swasta di wilayah Provinsi Banten mendapat insentif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten senilai 500 ribu rupiah per bulan. Hal ini sebagai bentuk perhatian dari Pemprov Banten terhadap nasib para guru honorer di Banten.

"Pemberian insentif ini merupakan kebijakan Gubernur Banten, Wahidin Halim, untuk membantu para guru honorer di sekolah swasta. Pemberian insentif ini tentu ada syaratnya, termasuk di dalamnya ijazah sarjana (strata 1) atau diploma 4," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani, di Serang.

Tabrani mengatakan penentuan syarat-syarat penerima insentif itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Ada yang protes terkait syarat-syarat yang ada. Tentu kita tidak bisa mengeluarkan kebijakan sembarangan. Kita tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada," ujarnya. Tidak hanya persyaratan terkait ijazah, menurut Tabrani, para guru honorer juga harus sudah terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) sejak November 2020.

Lebih jauh, Tabrani menjelaskan para guru yang menerima insentif tersebut tersebar di 1.400 sekolah swasta di Banten. Insentif akan dikirim ke rekening masing-masing para guru. "Dana insentif itu akan diterima oleh para guru tiga bulan sekali, langsung dikirim ke rekening masing-masing," ujarnya.

Tabrani mengatakan Pemprov Banten telah mengalokasi anggaran pada APBD 2021 sebesar 86 miliar rupiah untuk pemberian insentif kepada para guru honorer di sekolah-sekolah swasta. "Pemberian insentif ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Banten. Selama ini, Pemprov Banten telah memberikan honor yang besar kepada tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah negeri," pungkasnya.

Persyaratan Insentif

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Banten, Moch Ojat Sudrajat, menyayangkan adanya statemen seorang kepala sekolah swasta yang menjadi tenaga ahli Komisi V DPRD Banten yang mempersolkan adanya persyaratan tingkat pendidikan guru yang mendapatkan uang insentif dari Pemprov Banten, sehingga terkesan oknum kepala sekolah swasta itu tidak membaca regulasi pemberian instentif terhadap guru sekolah swasta sehingga statemennya yang dikutip salah satu media lokal menjadi blunder. "Harusnya seorang tenaga ahli anggota dewan tidak layak berkomentar di media dengan masalah yang tidak dia kuasai," ujar Ojat.

Menurut Ojat, bahwa persyaratan untuk mendapatkan insentif dari Pemprov Banten atas guru guru swasta yang katanya dirasakan berat syaratnya sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang kepsek swasta sangat dangkal.

Sebab, katanya, berdasarkan Pasal 9 UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan Guru WAJIB memiliki kualifikasi akademik yakni Sarjana atau minimal Diploma 4.

"Selanjutnya, masalah minimum jam mengajar. Hal ini identik dengan semacam sertifikasi dari dana APBN, di mana untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah pusat seorang guru harus mengajar minimum 24 jam mengajar dalam 1 minggu, sehingga seharusnya ketentuan jam mengajar ini juga tidaklah menjadi masalah seharusnya," tukasnya.

Jadwal Seleksi CPNS Untuk Lulusan SMA dan Pendaftaran PPPK Guru

Admin 3/19/2021
Jadwal Seleksi CPNS Untuk Lulusan SMA dan Pendaftaran PPPK Guru

BlogPendidikan.net
- Jadwal Seleksi CPNS Untuk Lulusan SMA dan Pendaftaran PPPK Guru.

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi lulusan SMA kembali dibuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa lowongan untuk kualifikasi pendidikan SMA memang spesifik, seperti sipir penjara.

“Untuk SMA itu spesifik. Misal untuk sipir penjaga tahanan atau penjaga rutan. Itu tidak perlu keahlian yang khusus,” katanya dikutip dari video yang dibagikannya.

Selain lowongan jalur umum, lulusan SMA juga bisa menjadi CPNS melalui seleksi sekolah kedinasan. Di mana sebelum menjadi CPNS, para pelamar yang lolos seleksi sekolah kedinasan akan menjalani pendidikan dalam kurun waktu tertentu.

Berikut jadwal seleksi CPNS, PPPK dan Sekolah Kedinasan:

1. Seleksi Sekolah Kedinasan

a. Penyampaian formasi ke kementerian/lembaga: Minggu kedua Bulan Maret
b. Pendaftaran: Tanggal 9-30 April
c. Seleksi: Minggu ketiga Bulan Mei dan Minggu Keempat bulan Juni
d. Pengumuman: Belum terjadwalkan

2. CPNS dan PPPK Non Guru

a. Penyampaian formasi ke kementerian/lembaga/pemda: Minggu ketiga Bulan Maret
b. Pendaftaran: Bulan Mei-Juni
c. Seleksi: Bulan Juli, Agustus, September Oktober
d. Pengumuman: November
e. Pemberkasan dan Penetapan NIP: November, Desember, Januari 2022

3. PPPK Guru

a. Penyampaian formasi ke pemda: Minggu ketiga Bulan Maret
b. Pendaftaran: Bulan Mei-Juni
c. Seleksi Tahap I: Pertengahan Agustus
d. Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP: Akhir Agustus hingga September
e. Seleksi Tahap II: Awal Oktober
f. Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP: Pertengahan Oktober hingga November
g. Seleksi Tahap III: Awal Desember
h. Pengumuman, Pemberkasan, & Penetapan NIP: Pertengahan Desember hingga Januari 2021

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi jika artikel ini bermanfaat.

(Sumber: okezone.com)

MENDIKBUD: Pengangkatan PPPK Guru Honorer Tidak Ada Batasan Usia Atau Lamanya Mengajar

Admin 2/12/2021
MENDIKBUD: Pengangkatan PPPK Guru Honorer Tidak Ada Batasan Usia Atau Lamanya Mengajar

BlogPendidikan.net
- MENDIKBUD: Pengangkatan PPPK Guru Honorer Tidak Ada Batasan Usia Atau Lamanya Mengajar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan dibukanya selesksi guru PPPK adalah upaya menyelesaikan masalah kekurangan dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK."

"Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Nadiem saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (10/2/2021).

Dilansir setkab.go.id, Nadiem mengungkapkan baik PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” tegasnya.

Sementara itu untuk menjaga kualitas guru, Mendikbud menggarisbawahi PPPK tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar.

“Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” kata Nadiem.

Bagi guru honorer yang belum dinyatakan lulus seleksi tahun ini, Nadiem meminta untuk tidak berkecil hati.

Guru diberikan kesempatan mengikuti tes PPPK ini sampai tiga kali, bahkan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran sehingga para guru dapat belajar secara mandiri.

“Kalau tahun ini belum lolos seleksi, bisa mencoba sampai dengan tiga kali,” terangnya.

Nadiem mengungkapkan masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum mengajukan formasi guru PPPK.

“Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi. Saya mengimbau agar jangan ragu mengajukan formasi."

"Anggaran seleksi dan gaji sudah disediakan pemerintah pusat. Bukan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya. Nadiem menambahkan pemerintah daerah sendiri yang tahu akan kebutuhan formasi guru di wilayahnya.

Terkait penerimaan, lanjut Mendikbud, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK.

“Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos seleksi cuma 100 ribu, ya 100 ribu saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita,” tandas Nadiem.

Siap-siap! Guru Honorer Kembali Akan Terima BSU Dari Kemenker

Admin 1/18/2021
Siap-siap! Guru Honorer Kembali Akan Terima BSU Dari Kemenker

BlogPendidikan.net
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sisa anggaran subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. 

Seperti diterangkan sebelumnya, gaji tambahan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 Juta tidak tersalurkan 100% pada 2020 kemarin.

Meski begitu, Menaker mengaku tidak mengetahui berapa besaran dan jumlah guru honorer yang akan mendapatkan guyuran sisa BLT Gaji. Diketahui sisa dari penyalutan BLT Gaji akan masuk ke kas negara sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Anggaran sisa ini kita kembalikan ke kas Negara. Dan setahu saya akan diberikan kepada guru honerer melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi saya tidak tahu berapa banyak guru honorer yang mendapatkan subsidi gaji," kata Menaker Ida dalam video virtual, dikutip dari sindonews.com Senin (18/1/2021).

Sementara itu Ia menerangkan, untuk gelombang kedua BLT Karyawan periode November 2020 telah disalurkan kepada 12,4 juta penerima dengan anggaran yang sama seperti gelombang 1. Sementara untuk realisasinya telah disalurkan sebesar Rp14,6 triliun kepada 12,24 juta penerima, presentasinya 98,71%.

Untuk gelombang 2 ini belum tersalurkan kepada 159.727 pekerja. Sehingga total realisasi dari gelombang 1 dan 1 mencapai Rp29,4 triliun atau persentasenya 98,91%. “Tentu bapak ibu masih bertanya-tanya. Kenapa tidak tersalurkan 100%. Kami menjelaskan bahwa penyebab rekening belum tersalurkan karena beragam faktor," terangnya.

Diterangkan olehnya ada 8 faktor menyebabkan BSU belum tersalurkan ke rekening pekerja. "Pertama itu adalah banyak rekening ganda atau doble dan kedua ada nama yang terdaftar tidak sama dan ini menyebabkan tidak valid," bebernya

Lanjutnya, faktor ketiga ada rekening yang ditutup oleh bank dikarenakan bermasalah. Keempat, yaitu rekening pekerja banyak yang tidak terdaftar di kliring. "Karena penerima tidak ikut kriling nasional," jelasnya.

Lalu, faktor kelima adalah rekening pasif dan keenam yakni rekening tidak seduai dengan nomer induk kependudukan (NIK). "Data NIK di bank tidak sesuai dengan penerima subsidi," bebernya.

Sedangkan faktor ketujuh adalah rekening diblokir. Kemudian kedelapan adalah, adanya cut off. Artinya selruh dana dikembalikan oleh kas negara.

Artikel ini juga telah tayang di ekbis.sindonews.com