 |
| Kriteria Jabatan Yang Bisa Diisi PPPK Sesuai Perpres Nomor 38 Tahun 2020 |
Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sudah terbit.Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Februari 2020 itu sudah cukup lama dinanti honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap pertama Februari 2019.
Perpres tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK ini mengatur 147 jabatan fungsional.
Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 38 disebutkan, ada kriteria jabatan fungsional (JF) yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu:
a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
d. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri;
f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
Sedangkan Pasal 5, mengatur kriteria JPT (jabatan pimpinan tinggi) utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK:
a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
d. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
e. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
f. bukan Jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.
Honorer K2 dari tenaga teknis lainnya mempertanyakan isi dari Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Dari 147 jabatan fungsional yang tertera dalam Perpres 38, tidak ada jabatan tenaga teknis lainnya seperti tata usaha, operator sekolah, tenaga damkar, penjaga pintu air, dan lainnya.
Kondisi ini membuat honorer tenaga teknis lainnya galau karena tidak bisa mengikuti rekrutmen PPPK tahap dua.
"Kenapa kami yang tenaga damkar enggak masuk dalam daftar 147 jabatan fungsional. Jadi kami tidak bisa ikut tes PPPK," keluh Yosi Novalmi, tenaga damkar dari Kabupaten Kerinci Jambi kepada JPNN.com.
Keluhan juga disampaikan Nunik Nugroho. Koordinator Daerah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Magelang ini bertanya-tanya tenaga teknis, masuk di jabatan PPPK apa.
Sebab, tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah, pengadministrasi umum, sarpras, operator belum jelas posisinya.
"Yang sudah jelas kan guru. Sedangkan tenaga kependidikan kok enggak ada ya. Terus kami nasibnya bagaimana? Mau jadi PNS enggak bisa karena sudah tua. Namun, PPPK malah dibatasi jabatannya, lantas gimana ini?" ujar Nunik, honorer K2 tenaga administrasi yang kini usianya 56 tahun.
Demikian juga Arfi'i, koordinator Forum Hononer K2 Tenaga Teknis Administrasi (FHK2TA) Sumatera Utara juga mengeluhkan tidak terakomodirnya posisi mereka di Perpres 38.
"Kami ingin ikut rekrutmen PPPK tetapi kalau jabatan kami tidak ada mau bagaimana lagi. Kami mohon kepada pemerintah untuk meninjau kembali aturan ini. Berikan kesempatan kepada seluruh tenaga teknis lainnya ikut seleksi PPPK," tandasnya.
source; jpnn.com
Perpres Nomor 38 Tahun 2020: Kriteria Jabatan yang Bisa Diisi PPPK
Sebab, tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah, pengadministrasi umum, sarpras, operator belum jelas posisinya.
"Yang sudah jelas kan guru. Sedangkan tenaga kependidikan kok enggak ada ya. Terus kami nasibnya bagaimana? Mau jadi PNS enggak bisa karena sudah tua. Namun, PPPK malah dibatasi jabatannya, lantas gimana ini?" ujar Nunik, honorer K2 tenaga administrasi yang kini usianya 56 tahun.
Demikian juga Arfi'i, koordinator Forum Hononer K2 Tenaga Teknis Administrasi (FHK2TA) Sumatera Utara juga mengeluhkan tidak terakomodirnya posisi mereka di Perpres 38.
"Kami ingin ikut rekrutmen PPPK tetapi kalau jabatan kami tidak ada mau bagaimana lagi. Kami mohon kepada pemerintah untuk meninjau kembali aturan ini. Berikan kesempatan kepada seluruh tenaga teknis lainnya ikut seleksi PPPK," tandasnya.
source; jpnn.com
Perpres Nomor 38 Tahun 2020: Kriteria Jabatan yang Bisa Diisi PPPK