BlogPendidikan.net - Heboh pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah, ada terusannya... dan membutuhkan.
Nah, dalam acara diskusi online dengan Komisi Perlindungan Korupsi pada Rabu (29/7/2020) lalu, Nadiem makarim mengutip prinsip undang-undang dasar negara.
"Bahwa sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi," ujarnya dalam acara tersebut.
Nadiem Makarim menyebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi dapat dibilang sebagai bentuk pemerataan akaes pendidikan, ia menyebutnya revolusi senyap atau silent revolution.
Pasalnya, kata Nadiem, dengan PPDB zonasi maka anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu kini bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri.
"Ini suatu revolusi yang silent yang sedang terjadi di mana-mana, tiba-tiba rakyat termiskin kita masuk sekolah negeri, pertama kali, dan itu buat saya luar biasa," kata Nadiem dalam diskusi bertema "Menjaga Integritas dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang disiarkan di akun YouTube KPK, Rabu kemairn.
Menurutnya juga, PPDB secara zonasi tersebut menghilangkan diskriminasi yang terjadi selama ini di mana murid-murid sekolah negeri didominasi oleh murid-murid yang berasal dari kelompok ekonomi tinggi.
Penyebabnya, murid-murid dari kelompok tersebut mempunyai akses mengikuti bimbingan belajar sehingga punya nilai ujian nasional yang tinggi dan memudahkan mereka masuk ke sekolah negeri lanjutan.
"Karena UN digunakan sebagai tes seleksi masuk SMP dan SMA, korelasi antara angka UN tinggi dan berapa jam menerima bimbel atau private tutory itu luar biasa besarnya," ujar Nadiem.
Nadiem menambahkan, berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA), tingkat sosioekonomi murid-murid sekolah swasta pun lebih rendah dari murid-murid sekolah negeri.
"Seharusnya secara prinsip undang-undang dasar kita dan prinsip kenegaraan kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosioekonomi, itu kan prinsip keadilan sosial, itu harusnya dijunjung tinggi," kata Nadiem lengkapnya demikian.
Meski bilang seperti itu, Nadiem mengingatkan bahwa murid-murid yang berprestasi tetap mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan dengan kuota 30 persen bagi murid-murid yang masuk lewat jalur prestasi.
Pernyataan sekolah negeri untuk ekonomi rendah itu sempat heboh karena dikutip sebagian dan karenanya menjadi kontroversi, padahal yang jadi sorotan kontra ialah Nadiem Makarim menyatakan akan memberikan dana hibah Kemendikbud dalam Program Organisasi Penggerak (POP) pada dua mitra yayasan pendidikan yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. (*)