Showing posts with label Nadiem Makarim. Show all posts
Showing posts with label Nadiem Makarim. Show all posts

Nadiem : Pembelajaran Tatap Muka Kemungkinan Ditunda, Karena PPKM

Nadiem : Pembelajaran Tatap Muka Kemungkinan Ditunda, Karena PPPKM

BlogPendidikan.net
- Pembelajaran tatap muka (PTM) yang segera digelar pada juli tahun pelajaran baru 2021/2022 harus tertunda karena adanya pembatasan berskala micro dibebrapa daerah. Covid-18 meningkat dibebrapa daerah dan menerapkan (PPKM) yang berimbar pada sektor pendidikan, kemungkinan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tertunda dibulan juli ini.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, ada kemungkinan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dimulai pada Juli 2021 ditunda di sejumlah daerah.  Sebab, beberapa daerah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

"Ada kemungkinan di dalam PPKM tersebut, berarti tidak bisa tatap muka terbatas. Tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor dalam dua minggu itu ada pembatasan," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Terkait PPKM mikro, menurut Nadiem, PTM terbatas tidak dapat digelar di kelurahan atau desa yang menerapkan aturan pembatasan tersebut. Aturan pembatasan juga sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang ditandatangani pada akhir Maret.

"Itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa mem-by-pass ya. Bisa saja menganulir selama dua minggu tersebut proses pembelajaran tatap muka terbatas," ujar dia.

Namun, kata Nadiem, hendaknya hal tersebut tidak membuat semua pihak khawatir akan adanya perubahan dalam aturan menjelang PTM terbatas. Sebab, menurut dia, PPKM akan menjadi instrumen pemerintah untuk mengambil keputusan apakah melanjutkan atau menunda PTM terbatas di daerahnya.

"Jadi lanjutkan saja proses SKB-nya, kalau PPKM terjadi di daerah Anda, mungkin akan berhenti PTM terbatasnya, tetapi ingat hanya untuk dua minggu tersebut," kata dia.

Lebih jauh, Nadiem menjelaskan bahwa jika PPKM mikro selesai dilakukan, maka pihak sekolah berwenang kembali menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Sementara, apabila PPKM mikro tengah dilaksanakan, maka sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan belajar jarak jauh atau online.

"Sama seperti restoran yang boleh 50 persen kapasitas atau masyarakat disuruh bekerja dari rumah. Ya kan, sama, sektor pendidikan mungkin harus PJJ (pembelajaran jarak jauh) selama PPKM tersebut," kata Nadiem.

Kendati demikian, ia meminta semua sekolah menyiapkan opsi PTM terbatas meskipun daerahnya akan terkena PPKM mikro ataupun tidak. Untuk itu, dia menegaskan bahwa apa yang tertuang dalam SKB 4 Menteri terkait PTM terbatas tetap berlaku.

"Tidak perlu dikhawatirkan bahwa antisipasi perubahan. Semua sekolah sudah harus siap-siap. Mau itu daerah akan dimasukkan dalam PPKM atau tidak, harus sudah mulai siap-siap sekarang," kata Nadiem.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda sementara dua hingga tiga bulan. Alasannya, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Lebaran.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu berpendapat, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan terkait PTM terbatas yang direncanakan akan berjalan Juli mendatang. Sebab, menurut Dasco, kebijakan pembukaan sekolah itu dibuat sebelum adanya lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

"Hrus perlu ada rencana yang dievaluasi oleh pemerintah mungkin ditunda sedikit antara lain soal kehadiran anak di sekolah. Nah, itu kan dibuat (kebijakan) waktu itu sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah," ungkap Dasco.

Dasco menyatakan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah taktis untuk menghambat lonjakan penyebaran Covid-19, termasuk menunda menggelar uji coba pembelajaran tatap muka.

"Kebijakan (sekolah) itu kan dibuat sebelum ada lonjakan tinggi di beberapa daerah. Mungkin ini agak ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan lonjakan bisa diatasi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Penting, Simak Penjelasan Nadiem Makarim Tentang Mispresepsi Seleksi PPPK Guru Honorer

Penting, Simak Penjelasan Nadiem Makarim Tentang Mispresepsi Seleksi PPPK Guru Honorer
Sumber foto: Arya Manggala via Shutterstock

BlogPendidikan.net
- Banyak terjadi kesalahpahaman dalam proses seleksi PPPK khusus untuk Guru, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam rapat kerjanya secara daring telah menyampaikan dan menjelaskan kesalahpahaman tersebut yang menimbulkan kegelisahan dikalangan Guru Honorer yang akan mendaftar mengikuti seleksi PPPK tahun 2021.

Dikutip dari jawapos.com menjelskan bahwa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim juga telah menyampaikan bahwa para guru honorer tak perlu gelisah dan khawatir jika tidak mendapat kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Karena, akan ada periode dan tahapan selanjutnya untuk mengikuti seleksi PPPK.


Terlebih seleksi juga akan dibuka di tahun depan apabila ada guru yang tidak lolos. “Nggak perlu ada kegelisahan itu. Jangan khawatir untuk bulan Agustus ini, tahun depan kita akan menambah lagi untuk ronde berikutnya untuk 2022,” jelas dia dalam Rapat Kerja bersama Mendikbudristek secara daring.

Pemerintah sendiri membuka formasi PPPK untuk guru honorer sebesar 1 juta, namun yang dialokasikan oleh pemerintah daerah (pemda) baru sekitar 550 ribu formasi. Ia juga memberikan penjelasan agar tidak ada mispersepsi atas program tersebut.

Nadiem menegaskan tak semua guru yang daftar akan diangkat PPPK. Dari 550 ribu, hanya yang lolos seleksi saja, yang dapat menjadi ASN.

Jadi, apabila hanya ada 100 ribu guru honorer yang lulus seleksi, hanya 100 ribu yang akan diangkat menjadi PPPK, artinya tidak semua yang mendaftar akan lolos. Lalu, jika dari total pendaftar ada 700 ribu yang lolos seleksi, 550 ribu akan diangkat tahun ini, sementara sisanya di tahun depan dengan menyisakan kuota 450 ribu formasi.


“Itu tidak benar (semua diangkat), yang lulus tes seleksi akan diangkat, kalau yang lulus seleksi hanya 100 ribu, ya cuman 100 ribu yang diangkat, kalau yang lulus seleksi 500 ribu, 500 ribu diangkat. Kalau 700.000 lolos seleksi, cuman 500 ribu diangkat tahun ini, 200 ribu sisanya bisa diangkat tahun depan,” jelasnya.

Angka 550 ribu itu pun, kata Nadiem merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebab, biasanya hanya sekitar 40 ribu formasi yang disediakan oleh pemerintah untuk pengangkatan guru honorer menjadi ASN.

“Jadi mohon ini dimengerti dan tolong disosialisasikan ke masyarakat biar nggak terus memutar-mutar kembali. Yang akan diangkat adalah yang lolos seleksi, yang meminta itu pemda, bukan pemerintah yang menentukan. Kita dorong pemda juga,” pungkasnya.

Sekali lagi, mohon ini dimengerti dandisosialisasikan ke masyarakat biar nggak terus terjadi kesalahpahaman tentang seleksi PPPK. Yang akan diangkat adalah yang lolos seleksi.

Nadiem Makarim Luruskan Pernyataan Jokowi 25 Persen Siswa, 2 Hari Sepekan dan 2 Jam Pembelajaran

Nadiem Makarim Luruskan Pernyataan Jokowi 25 Persen Siswa, 2 Hari Sepekan dan 2 Jam Pembelajaran

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim Luruskan Pernyataan Jokowi 25 Persen Siswa, 2 Hari Sepekan dan 2 Jam Pembelajaran.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengingatkan bahwa Pembelajaran Tatap Muka di tengah pandemi Covid-19 tidak sama dengan sekolah dalam situasi normal. Pembelajaran seperti halnya yang mulai diujicobakan di ibu kota Jakarta pada pekan ini tersebut harus dilakukan secara terbatas.

“Sekali lagi terbatas,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2021.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka terbatas. Dia menyebut satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen dari total murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam, dan satu minggu hanya dua kali pertemuan.

Menurut Nadiem, sekolah dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda dari contoh itu tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan. Dia merujuk kepada batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Nadiem menjelaskan, tidak ada perubahan dalam SKB 4 Menteri yang telah dibuat tahun lalu dan mengalami penyesuaian terakhir pada 30 Maret 2021 tersebut. Dalam panduannya yang bisa diunduh laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id, SKB tersebut menetapkan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning penularan Covid-19 bisa menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas secara bertahap.

Adapun kapasitas setiap kelas 5 atau 18 siswa menurut tingkatan sekolah, dengan jarak antar bangku diatur minimal sejauh 1,5 meter dan ventilasi yang memadai. Sejumlah ketentuan protokol kesehatan disertakan dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Menurut Nadiem, saat ini sebanyak 30 persen satuan pendidikan telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Sebagian baru memulainya beberapa bulan terakhir, ada pula yang sudah melakukan sejak tahun lalu.

“Seperti halnya para guru, orang tua, dan murid yang saya dengar langsung keluhannya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak Presiden juga menyampaikan kepeduliannya,” kata dia.

Senada dengan Nadiem, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh pada kenyataannya menyulitkan anak, orang tua, dan guru. Dia mendorong keberanian untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

(Sumber: bisnis.tempo.co)

Sekolah Tatap Muka 2 Jam, 2 Hari Dalam Seminggu

Sekolah Tatap Muka 2 Jam, 2 Hari Dalam Seminggu

BlogPendidikan.net
 - Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Hanya 2 Hari Dalam Sepekan dan 2 Jam Pembelajaran Saja.


Pemerintah berencana membuka kembali sekolah tatap muka langsung secara terbatas pada Juli mendatang. Presiden Jokowi minta agar murid yang hadir di kelas hanya 25 persen.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstrahati-hati, tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. 

Terbatasnya itu apa, pertama hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir, tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam jumpa pers virtual.


Budi mengatakan, meski sudah ada aturan terkait sekolah tatap muka terbatas di bulan depan, izin anak ke sekolah tetap di tangan orang tua. Dia juga mengatakan guru harus divaksinasi lebih dulu sebelum sekolah tatap muka dimulai.

"Jadi mohon bantuan juga kepala daerah karena vaksinnya kita kirim ke kepala daerah prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah pusat menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Belajar tatap muka terbatas bakal dimulai setelah guru dan tenaga pendidikan disuntik vaksin Corona (COVID-19).


Menko PMK Muhadjir Effendy kesuksesan pembelajaran tatap muka tergantung komitmen dari tingkat daerah hingga pusat. Dia meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi terhadap keputusan pembelajaran tatap muka bersama yang dirancang Kemendikbud hingga Kementerian Agama.

Mendikbud Nadiem Makarim juga menegaskan pembelajaran tatap muka bakal dilakukan setelah vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan tuntas. Dia mengatakan pembelajaran tatap muka bakal dimulai dari PAUD dan SD lalu bertahap hingga pendidikan tinggi.

"Paling muda paling sulit PJJ. Mereka juga punya potensi ketinggalan paling besar," ujarnya.

Berikut Beberapa Sekolah Yang Menjadi Klaster Covid-19, Nadiem Ngotot Belajar Tatap Muka Juli

Berikut Beberapa Sekolah Yang Menjadi Claster Covid-19, Nadiem Ngotot Belajar Tatap Muka Juli

BlogPendidikan.net
- Mendikbud-ristek, Nadiem Makarim tetap bersikeras akan menggelar kegiatan belajar-mengajar tatap muka di semua sekolah mulai bulan Juli 2021. Padahal di sejumlah daerah saat uji coba pembelajaran tatap muka terdapat temuan siswa dan tenaga pendidik yang terinfeksi Covid-19. Namun Nadiem tetap berkeras.

Sekolah tatap muka harus segera digelar secara menyeluruh pada Juli mendatang. Hal ini mengacu pada tempat-tempat lain seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran yang sudah dibuka kembali. Terlebih masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia.


“Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi,” ujar Nadiem Makarim. Sekolah tatap muka terbatas yang sudah dilakukan di beberapa daerah bahkan sempat menimbulkan klaster baru Covid-19.

Usai uji coba  sekolah tatap muka, SMA Negeri 4 Pekalongan, Jawa Tengah, ditutup karena 37 tenaga pendidik terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini berawal dari seorang guru yang sakit tetapi tetap berangkat ke sekolah. Setelah dites usap, guru itu dinyatakan positif Covid-19.

Di Cimahi, Jawa Barat, kegiatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditunda setelah ada 11 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Ke-11 orang ini terdiri dari 5 siswa Sekolah Dasar, 3 siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 3 orang guru.


Di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi belum mengizinkan sekolah tatap muka di buka karena pandemi Covid-19 di Sumut belum dapat dikendalikan. Sekolah tatap muka dikhawatirkan menimbulkan klaster Covid-19 baru dan siswa bisa menjadi korban.

Sekolah tatap muka di Sumut baru akan digelar jika angka penularan Covid-19 sudah turun. Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menyatakan pembukaan sekolah tatap muka pada bulan Juli atau sekitar 1,5 bulan usai libur lebaran bukan langkah tepat.

Meski harus diakui konsekuensi pendidikan jarak jauh mengakibatkan timbulnya risiko learning loss atau hilangnya minat belajar pada siswa karena kurangnya interaksi pembelajaran langsung dengan guru.

Di Kabupaten Lebak, Banten, Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya 415 SMP putus sekolah selama pandemi karena ragam alasan yakni bekerja karena kesulitan ekonomi, menikah, hingga malas sekolah.


Selain itu sebanyak 3.869 siswa diketahui tidak aktif mengikuti pembelajaran secara daring karena keterbatasan gawai dan akses internet hingga malas belajar.  

Namun harus diingat, walau ada pembatasan di sekolah, anak masih mungkin tertular Covid-19 bila ada mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia yang masih tinggi membuat pembukaan sekolah tatap masih belum aman.

Target Nadiem Belajar Tatap Muka Serentak Juli Masih Sulit, Karena Vaksinasi Guru Masih Lambat

Target Nadiem Belajar Tatap Muka Serentak Juli Masih Sulit, Karena Vaksinasi Guru Masih Lambat

BlogPendidikan.net
- Target Nadiem Belajar Tatap Muka Serentak Juli Masih Sulit, Karena Vaksinasi Guru Masih Lambat.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berencana membuka sekolah tatap muka terbatas pada Juli mendatang. Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai hal tersebut sulit dilakukan karena proses vaksinasi para guru masih lambat.

Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim pada dasarnya pihaknya paham akan ancaman learning loss pada para peserta didik. Namun, bila sekolah dipaksa untuk dibuka serentak Juli nanti ada risiko kasus COVID-19 meningkat sehingga mengancam keselamatan peserta didik, guru, hingga keluarganya.


"Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Satriawan mengungkapkan bahwa vaksinasi guru dan tenaga pendidik merupakan salah satu indikator yang penting dalam proses sekolah tatap muka. Hanya saja, hingga awal Juni baru sekitar 1 juta guru yang divaksin dari total target sebanyak 5 juta guru.

"Kami dari awal mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru tendik memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait gercep, apalagi kita baru impor vaksin dari luar," imbuh guru SMA ini.

Untuk itu, Kabid Advokasi P2H Iman Z Haeri meminta agar pemerintah, khususnya Kemendikbudristek konsisten melaksanakan vaksinasi pada guru dan tenaga pendidik. Dengan begitu, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan sesuai target, yakni Juli mendatang.


Untuk mendukung proses sekolah tatap muka, kata Iman, sekolah harus memenuhi Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka yang diisi secara online. Hingga 4 Juni 2021, daftar tersebut baru diisi 54,36% sekolah. Padahal, daftar tersebut memastikan sekolah memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan; ketersediaan fasilitas kesehatan; pemetaan warga satuan pendidikan, misalnya yang memiliki comorbid.

"Padahal melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memantau bagaimana kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka ditinjau dari aspek kesiapan prokes di satuan pendidikan. Perlu diketahui jumlah sekolah secara nasional adalah 535.782 sekolah," kata Iman.

Untuk itu, P2G menuliskan beberapa rekomendasi. 

Pertama adalah meminta Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda melakukan pemetaan terhadap guru yang belum divaksinasi, baik tahap 1 maupun tahap 2.

Kedua, menyarankan agar Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) melakukan pengecekan assesment daftar periksa kepada sekolah yang telah mengisi online. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.

Sedangkan, bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah perlu dibantu oleh Pengawas dan Dinas Pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendukung prokes dengan biaya pengadaannya dari Dana BOS.

Ketiga, P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan 'blended learning; untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik digital terbangun.

Keempat, P2G sangat berharap desakan Nadiem agar sekolah harus dibuka Juli 2021 tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai PTM. Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah yang terbaik.

Kelima, pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye, ditambah lagi dengan jumlah peningkatan kasus COVID-19 atau positivity rate masih tinggi. Misalnya, seperti di Jakarta, opsi PJJ masih yang terbaik.

Oleh karenanya, P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar melakukan koordinasi dan pemetaan. Sedangkan kebijakan sekolah tatap muka Juli mendatang dinilai belum bisa dilakukan serentak.

"Maka, P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti, tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34 provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ," tutup Satriwan.