Sejumlah pihak menanti sikap tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim, terkait kebijakan pembukaan sekolah menyongsong kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 akibat virus corona.
Sejumlah daerah sudah menyatakan sikap sementara Nadiem belum memberikan pernyataan terkait hal itu.
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, menagih janji kementerian yang dipimpin Nadiem perihal keputusan pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19.
"Apakah sekolah akan dibuka di zona hijau dengan protokol kesehatan? Atau perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sampai Desember? Atau bagaimana?" ujar Satriwan melalui keterangan pers dikutip Jumat (5/6).
Nadiem hanya pernah mengatakan kalau keputusan pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan wewenang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, pada 20 Mei lalu.
Nadiem menilai perkara pembukaan sekolah di tengah pandemi adalah persoalan kesehatan, bukan pendidikan.
"Penanganan skenario apa pun (soal pembukaan sekolah) terus jadi suatu diskusi dengan pakar-pakar dan tentunya keputusan itu masih dalam gugus tugas bukan di Kemendikbud," katanya.
Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sempat menyatakan rencana bakal membuka sekolah pada pertengahan Juli dengan sejumlah ketentuan.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan belum ada rencana pembukaan sekolah pada tahun ini. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bakal tetap berlangsung sampai tahun ajaran baru.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan belum ada rencana mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kebijakan itu dilakukan hingga ibu kota dinilai aman dari penyebaran virus corona (Covid-19).
FSGI, kata Satriwan, menilai Kemendikbud tidak bisa diam melihat perkembangan situasi yang ada saat ini.
"Ini terkesan jalan masing-masing. Daerah tak bisa seperti itu. Kemdikbud juga jangan diam saja, seolah lepas tangan. Memberikan kebebasan kepada daerah dan sekolah," ucap Satriwan. (Sumber; cnnindonesia.com).