Showing posts with label Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Pendidikan. Show all posts

Modul Pembelajaran Daring dan Luring PJOK Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD)

Admin 7/27/2020
Modul Pembelajaran Daring dan Luring PJOK Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD)

BlogPendidikan.net
 - Tahun ajaran baru 2020/2021 baru saja dimulai 13 juli 2020, para guru dan siswa harus bersiap untuk menghadapi proses pembelajaran yang dilangsungkan dari rumah baik daring ataupun luring. 

Khusus daerah yang berada di zona merah, oranye dan kuning harus belajar dari rumah, sesuai surat edaran yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud. Belajar dari rumah (BDR) atau bahasa terkini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang akan dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan model pembelajaran secara daring atau luring harus berdasarkan kondisi daerah tersebut, apakah menunjang untuk fasilitas belajar daring atau luring.

Guru harus lebih kreatif dalam membangun proses pembelajaran yang menarik agar selama belajar dari rumah anak-anak tidak merasa jenuh dengan beban tugas yang berat dan proses pembelajaran yang monoton. 

Salah satu penunjang adalah ketersediaan buku pelajaran yang akan diberikan pada anak didik, yang sesuai dengan kondisi keadaan saat ini.

Berikut BlogPendidikan.net akan berbagi referensi buku/modul pembelajaran PJOK yang bisa dilakukan secara daring atau luring yang berisi materi dan soal-soal latihan lengkap dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD) sesuai dengan kurikulum 2013, dapat dibagikan kepada anak didik. modul ini dalam bentuk PDF.

Berikut Modul Pembelajaran Daring dan Luring PJOK Kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Kurikulum 2013:

1. Modul PJOK Kelas 1 SD/MI >>> LIHAT DISINI
2. Modul PJOK Kelas 2 SD/MI >>> LIHAT DISINI
3. Modul PJOK Kelas 3 SD/MI >>> LIHAT DISINI
4. Modul PJOK Kelas 4 SD/MI >>> LIHAT DISINI
5. Modul PJOK Kelas 5 SD/MI >>> LIHAT DISINI
6. Modul PJOK Kelas 6 SD/MI >>> LIHAT DISINI

Demikian, Informasi tentang modul pembelajaran daring dan luring PJOK Untuk SD, semoga apa yang dibagikan BlogPendidiakn.net bermanfaat dan bisa menjadi referensi anda dalam proses pembelajaran dari rumah. Terima kasih dan jangan lupa berbagi. (*)

Ada Apa? PGRI Juga Ikut Mundur Dari Organisasi Penggerak Kemendikbud

Admin 7/24/2020
Ada Apa? PGRI Juga Ikut Mundur Dari Organisasi Penggerak Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud). 

Keputusan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis PGRI tentang Pernyataan Sikap PGRI Terkait Program Organisasi Penggerak Kemendikbud RI. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.  

Sebelumnya, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari partisipasi aktif dalam POP. 

"Menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," papar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020). 

Salah satu pertimbangan PGRI untuk mundur ialah PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T, dalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi.  

Selain itu, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. 

"Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," paparnya. 

PGRI juga berharap Kemendikbud memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir. Meski begitu, sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah, PGRI menyatakan berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. 

Berikut 5 (lima) poin pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud: 

1. Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini. 

2. PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

3. Kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas. PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development). 

4. PGRI sebagai mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program pemerintah dalam memajukan Pendidikan Nasional. Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus menerus khususnya dalam mempersiapkan dan melaksanakan PJJ yang berkualitas. 

5. PGRI mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan sangat terdampak di era pandemi ini. 

"Demikian pernyataan sikap PGRI, dan dengan pertimbangan di atas kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu. Dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dalam pengabdian memajukan pendidikan," pungkas pernyataan PGRI tersebut.

Artikel ini juga telah tayang di Kompas.com 

Sekolah Zona Hijau di Buka Atau Tidak Tergantung Kesepakatan Orang Tua Murid Untuk Belajar Tatap Muka

Admin 6/22/2020
Sekolah Zona Hijau di Buka Atau Tidak Tergantung Kesepakatan Orang Tua Murid Untuk Belajar Tatap Muka

BlogPendidikan.net
 - Keputusan untuk membuka kembali sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka tidak bisa serta merta dibuka harus melalui persetujuan orang tua murid/siswa.

Dari hasil pengumuman panduan keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, 15/06/2020, salaha satu yang menjadi pembahasan Mendikbud adalah sekolah tidak boleh memaksakan siswanya bersekolah jika orang tuanya melarang dengan alasan kondisi yang belum aman dari pandemi Covid-19.

"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.


Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)

Pembagian Rapor SD - SMP 27 Juni Mengundang Orang Tua Siswa Dengan Protokol Kesehatan

Admin 6/19/2020
Pembagian Rapor SD - SMP 27 Juni Mengundang Orang Tua Siswa Dengan Protokol Kesehatan
Ilustrasi; Pembagian Rapor di SMAN 13 Bandung Terapkan Protokol Kesehatan

BlogPendidikan.net
- Pembagian raport untuk pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kuantan Singingi akan laksanakan pada akhir Juni 2020 mendatang.

Adapun pembagian raport bagi SD dan SMP tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020.

Demikian disampaikam Kadisdik Kuansing Jupirman SPd didampingi Sekretaris Dinas Masrul Hakim via telepon selulernya.

Ia menjelaskan bahwa dalam pembagian rapor nantinya akan diterima langsung oleh orang tua/wali siswa. Akan tetapi, dalam pembagian raport tersebut tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

"Yakni dengan mengatur jarak orang tua/wali yang mengambil raport agar tidak terjadi penumpukan massa," katanya.

Menurut jadwal yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan bulan Februari lalu katanya, penerimaan raport akan dilangsungkan tanggal 27 Juni mendatang.

"Setelah terima raport siswa diliburkan mulai tanggal 29 Juni sampai 11 Juli," katanya.


Meski demikian, Masrul mengatakan bahwa sistem pembagian rapor akan diatur oleh manajemen sekolah masing-masing. Ia berharap jangan terlalu banyak orang berkumpul. 

"Pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan lah, jadi tetap dilaksanakan pembagian raport karena di sana nanti orangtua sendiri yang datang untuk menerima raport," pungkasnya.

Sementara untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka tanggal 29 Juni hingga 1 Juli. Pengumuman PPDB tanggal 2 Juli dan daftar ulang tanggal 3-4 Juli.

"Siswa masuk belajar kembali tanggal 13 Juli. Namun hal itu menunggu kondisi wabah covid-19," katanya.

Guru Harus Menyesuaikan Dengan Kemampuan Siswa Ketuntasan Kurikulum Tidak Perlu Dipaksakan Dimasa Pandemi

Admin 6/18/2020
Guru Harus Menyesuaikan Dengan Kemampuan Siswa Ketuntasan Kurikulum Tidak Perlu Dipaksakan Dimasa Pandemi

BlogPendidikan.net - Pendidikan dalam masa pandemi COVID-19, guru tidak perlu fokus pada penuntasan kurikulum. Pembelajaran yang diberikan guru harus menyesuaikan dengan kemampuan murid dan hal ini menjadi poin utama saat penyesuaian kurikulum. "Ini akan jadi sebuah catatan, kurikulum tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan.”

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril pada saat Bincang Sore Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, di Jakarta, pada Selasa (16/06/2020). Ia mengatakan, konteks kurikulum ada dua yakni dari murid dan guru. Dalam hal ini, relasi kurikulum dengan kebutuhan siswa harus selalu terjadi dan aktif, maka pada situasi COVID-19 kurikulum menjadi sebuah hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan.

“Jadi kurikulum apa pun yang disederhanakan atau tidak, tetap saja seorang pendidik harus selalu berinteraksi sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks sekolah dan murid berada,” ujarnya.

Menurutnya, interaksi yang dinamis antara guru dan siswa tetap dibutuhkan karena interaksi ini tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, kata Iwan perlu bantuan dari komunitas seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk berdiskusi agar mendapat ide baru dalam menjalankan pembelajaran di era pandemi. “Dengan demikian, guru mendapat ide baru untuk dapat menerjemahkan ide-ide materi dalam pembelajaran,” ungkapnya.

Iwan juga mengatakan dalam menentukan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ), para guru harus menggunakan asesmen atau penilaian, misalnya untuk siswa kelas empat sebelum memasuki materi guru dapat mengulangi terlebih dahulu materi kelas sebelumnya sehingga akan membantu guru dalam mengajar sesuai dengan kondisi anak.

“Asesmen ini dilakukan agar para guru dapat melihat kondisi tahun ajaran baru ini, kemampuan siswa ada di level mana, dan para guru perlu menjemputnya. Ini perlu diferensiasi, jadi asesmen bisa simpel. Materi kelas sebelumnya bisa digunakan untuk tes kondisi murid seperti apa,” katanya.

Usulan Kurikulum dari Pemangku Kepentingan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk menerapkan kurikulum darurat di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD dan Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan usulan adanya kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19 saat ini sedang dikaji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk).

“Banyak permintaan misalnya dari KPAI, PGRI, agar Kemendikbud menerapkan kurikulum khusus pandemi COVID-19. Kami sudah sampaikan ke Balitbangbuk untuk dikaji. Namun secara detail, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud yang akan menyampaikan sebagai pihak yang membahas hal tersebut,” jelas Hamid yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Pada prinsipnya Kemendikbud telah meluncurkan program Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan kepala sekolah dan guru untuk melakukan inovasi yang bisa digunakan dalam berbagai keadaan,” ujar Hamid.

Sejak peluncuran Merdeka Belajar, Hamid berharap para guru melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, misalnya guru dapat memilih kompetensi dasar dan materi esensial yang bisa dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19. “Pada situasi pandemi ini banyak guru telah mulai menjalankan inovasi pembelajaran. Kami yakin para guru mampu memilih dan memilah kompetensi dasar yang mungkin terlalu rumit untuk disederhanakan,” ungkapnya.

Untuk itu, Kemendikbud bersama dengan dinas pendidikan menyiapkan sistem pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan untuk satu semester ke depan dalam skema penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik itu untuk pembelajaran dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).

Hamid menjelaskan, pembelajaran daring biasanya pembelajaran yang selama ini dilakukan guru secara interaktif, melalui telekonferensi lewat aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. “Ini adalah salah satu opsi yang kita sarankan agar ada interaksi antara guru dengan murid ketika tidak ada hambatan diakses internet, hambatan tidak punya gawai, di biaya pulsa,” jelasnya.

Apabila ada hambatan akses jaringan, pulsa, gawai, atau guru belum terlatih dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Hamid mengatakan pembelajaran tidak perlu dilakukan melalui pembelajaran daring tetapi bisa dipilih melalui pembelajaran luring atau yang paling konservatif adalah dengan memanfaatkan buku pegangan siswa dan guru.

“Kalau dulu buku pegangan siswa ini hanya boleh dipakai di sekolah maka pada saat sekarang itu harus dipinjamkan kepada siswa agar bisa dipelajari di rumah, kemudian guru nanti setiap saat entah melalui orang tuanya melalui guru kunjungan ke rumah atau kunjungan ke kelompok-kelompok kecil,” ujar Hamid.

Selain itu, Hamid juga mengatakan bisa juga digunakan akses televisi bagi daerah yang sudah mendapat jaringan televisi sehingga program belajar dari rumah menggunakan televisi bisa diteruskan. “Temanya masih tetap yakni literasi, numerasi, dan pendidikan karakter,” jelasnya.

Sementara bagi daerah yang tidak memiliki akses televisi, Hamid mengatakan pemerintah daerah (Pemda) dapat menggunakan radio lokal, radio komunitas, maupun Radio Republik Indonesia (RRI).

”Beberapa daerah sekarang sudah melakukan inisiatif untuk menggunakan radio RRI lokal sebagai sistem pembelajaran berbasis luring bagi daerah yang memang akses internetnya tidak sebaik di tempat lain,” ungkapnya.

Sekolah Tidak Boleh Memaksakan Siswanya Bersekolah Jika Orang Tuanya Melarang

Admin 6/15/2020
Sekolah Tidak Boleh Memaksakan Siswanya Bersekolah Jika Orang Tuanya Melarang

BlogPendidikan.net - Dari hasil pengumuman panduan 
keputusan bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada tahun ajaran dan akademik baru di masa pandemi Covid-19, 15/06/2020, salaha satu yang menjadi pembahasan Mendikbud adalah sekolah tidak boleh memaksakan siswanya bersekolah jika orang tuanya melarang dengan alasan kondisi yang belum aman dari pandemi Covid-19.

"Dalam situasi Covid-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan para keluarganya. Relaksasi pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara paling konservatif yang dapat kita lakukan,"kata Nadiem melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube.

Dalam paparannya, Nadiem menjelaskan, tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.


Di mana, hanya ada 6% peserta didik yang berada di zona hijau dan tersebar di 85 kabupaten/kota di Indonesia.

Sedangkan 94% peserta didik di 429 kabupaten/kota berada di zona kuning, oranye, dan merah.

Meski berada di zona hijau, sekolah tidak serta merta bisa melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan satuan pendidikan.

Nadiem menyebut, sekolah harus mendapat izin dari pemerintah daerah maupun kantor wilayah Kementerian Agama yang menaungi madrasah.

Selanjutnya, sekolah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka.

Namun, sekolah tetap tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka jika para orangtua tidak setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

"Tetapi sekolah tidak bisa memaksa murid yang orangtuanya tidak memperkenankan karena masih belum merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi, jika orangtua tidak memberi izin, murid diperbolehkan belajar dari rumah,"tambah Nadiem.

Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan

Tahap I berlaku untuk siswa SMA, SMK, MA< MAK, SMTK, SMAK, PAket C, SMP, MTs, dan Paket B

Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I yang berlaku bagi SD, MI, Paket A dan SLB.

Selanjutnya tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II untuk PAU formal (TK, RA, TKLB) dan nonformal.

"Begitu ada penambahan kasus risiko di daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,"jelas Nadiem.

Meskipun demikian, sekolah yang berada di zona hijau tetap dilarang membuka asrama. Hal tersebut akan diperbolehkan secara bertahap pada masa kebiasaan baru.

"Kantin dan aktivitas olahraga ataupun ekstrakurikuler juga belum diperbolehkan. Jadi murid datang masuk kelas dan pulang ke rumah,"katanya.

Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan Kemenkes:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersiham, yakni:
- Toilet bersih
- Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan
- Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
- Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol
- Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak
- Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah ata riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari
6. membuat kesepakatan dengan bersama komiste satuan pendidiaknatau senat akademik perguruan tinggi terkairt kesiapan melakukan pembelajaran tatao muka di satuan pendidikan. (**)