Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Cair Pekan Depan

One Be 7/11/2020
Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 di Usulkan Cair Pekan Depan

BlogPendidikan.net
- Kabar gembira bagi guru sertifikasi di Kabupaten Kuansing. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing segera mengajukan usulan pencairan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahap I untuk triwulan II untuk bulan April, Mei dan Juni 2020.

"Bahan berupa absensi dari guru sudah 99 persen masuk, dan minggu depan akan digesa pengajuan pencairannya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuansing melalui Sekretaris Disdikpora Kuansing, Masrul Hakim, Jumat, 10 Juli 2020.

Saat ini, kata Masrul, masih dilakukan verifikasi terhadap absensi guru penerima TPG di Kuansing. "Insyaallah minggu depan kalau sudah selesai akan langsung dibayarkan," katanya.

Pemerintah, kata Masrul, setiap tahun selalu berupaya untuk mempercepat proses penyaluran dana TPG ini kepada guru penerima.

Tahun ini, katanya, jumlah penerima TPG di Kabupaten Kuansing lebih kurang 1.840 orang. "Insyaallah minggu depan akan kita ajukan ke BPKAD dan bisa langsung diproses penyalurannya oleh pihak Bank," katanya.

Dimana total dana untuk TPG selama tiga bulan itu mencapai Rp 2,1 miliar. "Duitnya sudah masuk sekitar Rp 2,1 miliar lebih," pungkasnya.

Setelah TPG tahap I Tahun 2020 selesai, kata Masrul, selanjutnya kita akan menunggu SK TPG tahap II turun dari pusat. "SK persemester dikeluarkan pusat," katanya. (*)

Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Akan Dicairkan Pada Awal Juli

One Be 6/20/2020
Tunjangan Profesi Guru Triwulan 2 Akan Dicairkan Pada Awal Juli

BlogPendidikan.net
- Seperti dikutip dari laman rmolbengkulu.com bahwa ribuan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota Bengkulu bulan depan kembali menerima tunjangan.  Tujangan Profesi Guru (TPG) Triwulan II sendiri rencananya akan dicairkan pada awal Juli mendatang

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bengkulu, Rosmayetti menyebut bahwa saat ini pihaknya masih menunggu transfer anggaran dari Kemendikbud untuk pencairan TPG Triwulan ke II.

"Semua persyaratan pencairan sudah selesai semua, karena memang untuk SK dari guru ini diproses semua dan Dikbud menyatakan semuanya sudah siap. 


Kita terus berkoordinasi dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk pencairan TPG Triwulan II. Informasi terakhir itu akan di cairkan awal Juli ini," jelasnya kepada awak media belum lama ini.

Dirinya memastikan jika Disdik akan segera memproses pencairan tunjangan tersebut kepada para penerima apabila anggaran sudah dikirim pemerintah pusat ke rekening Pemkot Bengkulu.

"Guru yang menerima TPG II ini akan tetap sama dengan jumlah guru penerima TPG Triwulan I sekitar 1.614 orang. Kita pastikan tidak akan ada satu pun guru yang tidak menerima TPG ini. Semua guru wajib untuk menerima TPG ini,” ungkapnya.


Ia pun berharap jika tunjangan prestasi ini dapat segera diterima oleh para guru sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan oleh pemerintah pusat. (*)

Kemenkeu Telah Mencairkan 30 Persen Tunjangan Guru

One Be 6/19/2020
Kemenkeu Telah Mencairkan 30 Persen Tunjangan Guru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan 30 persen pagu tunjangan guru hingga 15 Juni 2020. Anggaran tersebut dipastikan sudah diterima oleh para guru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah memperhitungkan alokasi gaji PNS Daerah (PNSD) termasuk gaji guru PNSD dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu menjadi bagian dalam perhitungan Alokasi Dasar (AD).

"Sebagaimana kita ketahui bahwa DAU dialokasikan berdasarkan formula Alokasi Dasar (AD) ditambah Celah Ciskal (CF)," ujar Menteri Sri Mulyani dalam penjelasan tanggapan fraksi di DPR, Jakarta, Kamis (18/6).

Dalam formula perhitungan DAU tersebut, gaji PNSD termasuk guru PNSD di dalamnya diperhitungkan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil.

"Selama ini, penetapan alokasi tunjangan guru telah memperhitungkan kebutuhan sesuai dengan sasaran atau jumlah guru penerima tunjangan berdasarkan data Dapodik yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Sri Mulyani.

Rasionalisasi Tunjangan Dipastikan Tak Rugikan Guru

Terkait dengan rasionalisasi atau penyesuaian alokasi tunjangan guru pada Perpres 54/2020, penyesuaian alokasi tersebut dilakukan dengan tetap menjaga dan mempertahankan agar para guru tetap menerima tunjangan sesuai haknya.

"Langkah yang dilakukan dalam rangka penyesuaian alokasi tersebut dilakukan dengan cara memperhitungkan sisa dana tunjangan guru yang masih ada di kas daerah, sisa tahun anggaran 2019. Sisa dana masing-masing tunjangan dersebut diperoleh berdasarkan laporan realisasi penggunaan anggaran yang disampaikan oleh daerah," jelasnya.

"Perlu kami sampaikan pula bahwa penyesuaian alokasi itu telah mempertimbangkan sasaran atau jumlah target penerima tunjangan guru, sebagaimana terdapat dalam Dapodik di Kemendikbud guna memastikan para guru tetap menerima penghargaan dan tunjangan sesuai peraturan perundangan," tandasnya.

Artikel ini telah taynag di merdeka.com

Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020

One Be 6/12/2020
Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020

Setiap tahunnya jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru diterbitkan oleh Kemenkeu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana DAK Non Fisik. 

Berdasarkan PMK tersebut jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru triwulan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2020 dibagi dalam 4 ketentuan.

Penyaluran Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 
a. Triwulan I paling cepat bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi
b. Triwulan II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi
c. Triwulan III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi 
d. Ttriwulan IV paling cepat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.


Dari pembagian ketentuan diatas maka jadwal penyaluran dan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Sertifikasi Guru sebagai berikut:

1. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 1 adalah bulan April - Mei Tahun 2020
2. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 2 adalah bulan Juni - Agustus Tahun 2020
3. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 3 adalah bulan September - Oktober Tahun 2020
4. Jadwal penyaluran dan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan 4 adalah bulan November - Desember Tahun 2020


Untuk lebih memahami tentang Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020 lihat berdasarkan PMK yang telah diterbitkan Kemenkeu. 


PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.07/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 48/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK


PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

 

Demikian informasi tentang Jadwal Penyaluran dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2020 semoga bermanfaat.

Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

One Be 6/07/2020
Kemendikbud Ungkap Penyebab Terhambatnya Penyaluran Dana BOS ke Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membeberkan dua kendala yang menyebabkan dana BOS dan tunjangan guru terhambat penyalurannya.

Pertama yakni disebabkan karena sekolah belum menginput data dengan benar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kasubbag Evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, Katman mengingatkan sekolah harus menginput dengan benar terkait dana BOS, tunjangan guru, penetapan prasarana dan sarana, atau dana bantuan yang lain di Dapodik.

Dia mensinyalir masih banyak sekolah yang menginput data secara serampangan (asal) sehingga akurasinya hanya di bawah 60 persen.


"Artinya masih banyak sekolah yang menginput data itu asal. Ini mohon dicatat agar data yang diinput oleh satuan pendidikan, baik itu data terkait transaksional BOS, data transaksional tunjangan guru, data transaksional penetapan prasarana dan sarana dana bantuan yang lain, agar integritas inputnya diutamakan.

Jadi, kalau terjadi kesalahan, mungkin itu karena human error, bukan mindset. Kalau data banyak yang salah, berarti mindset input data yang asal," kata dia seperti dikutip dari laman kemenkeu,

Kemudian persoalan kedua, akurasi data rekening antara yang didapat dari Dapodik dan Pemerintah Provinsi juga tidak sama sehingga perlu diverifikasi ulang karena bank meretur dana BOS tersebut.

"Kemudian, kita cross dengan data rekening dari propinsi. Mulai banyak yang tidak matching itu, antara yang disampaikan Dapodik dan Propinsi. Oleh karena itu, kita ambil data yang sama Dapodik dengan yang dari Propinsi. 



Kemudian, yang lain kita crosscheck dengan data bank, kebanyakan ada di bank daerah atau BPD, sisanya Bank Mandiri, BTN, BRI, BNI. Dapatlah angka valid pertama 63 persdn yang disalur di tahap I, gelombang I. Sisanya harus diverifikasi," tegasnya.

Keinginan Kemendikbud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk hanya sekali atau langsung menyalurkan ke rekening sekolah. 


Namun, Kemendikbud menganggap apabila data tidak bisa masuk ke dalam sistem aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dianggap percuma apabila mengirim data yang salah sehingga mengakibatkan dana BOS retur. (**)

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

One Be 5/31/2020
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Akan Segera Dicairkan

Guru-guru Non PNS dengan sertifikat pendidik pasti sudah menantikan penerbitan SKTP atau Surat Keputusan Tunjangan Profesi.

SKTP ini adalah menjadi penentu apakah guru yang bersertifikat pendidik tersebut tunjangan profesinya akan cair atau tidak.

Informasi diperoleh Bonepos.com dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupten Bone, jika SK pencairan tunjangan profesi guru Non PNS itu telah terbit.

"Alhamdulillah laporan dari teman pengelola sertifikasi dari Dinas Pendidikan bahwa SKTP honorer sudah terbit hampir 100 persen," kata Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Rahmat A Wahab, Jumat (29/5/2020).

Sebelumnya pihak pengelola Sertifikasi Disdik tetap memerintahkan kepada tim verifikasi Disdik untuk mengusulkan terbitnya SKTP bagi guru Non PNS (honorer).

"Insya Allah jika Kementerian merespons kami dengan penerbitan SKTP bagi tenaga honorer maka Insya Allah kami sebagai pengelola akan tetap membayarkannya," ungkap Rahmat A Wahab.

Menurut Wahab dari segi implikasi dan konsekuensi yang ditimbulkan atas kebijakan itu tentu akan menjadi tanggung jawab pengelola.

"Ini perlu kami lakukan karena masalah sesungguhnya tidak sekadar menyangkut nasib tenaga honorer kita tetapi lebih kepada bagaimana nasib kualitas pendidikan generasi masa depan daerah kita jika guru-guru kita dalam hal ini non PNS tidak diperhatikan," ujar Rahmat.

Adapun informasi dihimpun dari pengelola sertifikasi Disdik A Hasnawati jumlah pengusulan SKTP yang bakal menerima tunjangan profesi dari pusat untuk jenjang TK 5, SD 532 dan SMP 147 orang.

Dalam pengusulan SKTP tersebut, guru honorer (Non PNS) wajib menandatangani surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apa bila dikemudian hari terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal GTK Kemendikbud atau tentang Juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan PNS.

Artikel ini telah tayang di bonepos.com

Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

One Be 5/20/2020
Tunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Profesi Guru Cair

Menjelang Lebaran 2020, guru di Kabupaten Pekalongan bisa bernafas lega. Pasalnya, tunjangan kesejahteraan guru sudah mulai cair.

Tunjangan kesra ini sudah lama dinantikan oleh para guru, terutama guru wiyata bakti, guru swasta, dan guru TPQ/madin. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, hampir sebagian guru non-ASN ini kelimpungan karena mereka tidak bisa beraktivitas normal.

“Alhamdulillah jika cair. Kami semua kelimpungan karena tidak bisa melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan sampingan yang kami lakukan untuk menambah penghasilan keluarga di tengah pandemi ini,” tutur Ali, salah satu guru WB.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Sumarwati, Selasa (19/5/2020), mengaku sangat lega karena uang kesejahteraan para guru sudah bisa diambil dan dinikmati untuk Lebaran. Menurutnya, tunjangan kesra guru itu sudah mulai dicairkan pada Senin (18/5/2020) dan Selasa (19/5/2020) kemarin, baik langsung ke rekening guru maupun sekolahan.

”Ini semua berkat bimbingan dan arahan dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Sekda yang meminta agar pencairan dilakukan sebelum Lebaran,” tandas dia.

Mereka mengatakan, uang senilai Rp 100.000 akan lebih bermanfaat diberikan saat ini dari pada Rp 1 juta namun diberikan setelah Lebaran. Makanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin supaya uang kesejehateraan guru bisa dicairkan sebelum Lebaran.

Sumarwati menjelaskan, untuk uang Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada 3547 orang. Dari sejumlah itu, 3234 guru cair di hari Senin dengan nominal lebih kurang Rp 39, 6 miliar. Sedangkan yang sudah masuk hari Selasa (19/5), jumlahnya Rp 169,2 juta untuk 13 orang.

Untuk guru TK dan pengawas, ada sebanyak 121 orang dan mulai kemarin sudah masuk ke rekening yang bersangkutan dengan jumlah nomial sekitar Rp 6,5 miliar.

Sedangkan khusus guru TPQ/Madrasah Diniyah (Madin) jumlahnya 7.591 guru dan 1.285 lembaga. Adapun guru wiyata bakti yang mengabdi di negeri maupun swasta melalui Bantuan Operasional Sekola Daerah (BOSDa) juga sudah dapat diambil untuk lima bulan. Untuk yang bertugas di sekolah negeri jumlahnya 1913 orang dan perbulan menerima Rp 550.000.

Sedangkan mereka yang bertugas di sekolah swasta mulai guru PAUD hingga SMP sederajat jumlahnya 3771 orang dan menerima masing-masing Rp 250.000. Uang tersebut kini berada di rekening sekolah masing-masing mulai kemarin, sehingga diharapkan hari ini sudah bisa diberikan kepada para guru. (Sumber; radarpekalongan.co.id)