Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts
Showing posts with label Tunjangan Profesi. Show all posts

Program Sertifikasi Guru Berbayar Mulai Diterapkan

Salam pendidikan, seorang guru sangat menginginkan untuk segera di Sertifikasi atau mendapatkan sertifikat pendidik, namun seiring perkembangan zaman mekanisme dan sistem sertifikasi guru terus di perketat untuk mendapatkan hasil guru-guru yang kompeten di bidangnya. salah satunya melalui PPG baik undangan langsung atau berbayar semua melalui mekanisme dan sistem yang ketat untuk menjaring guru-guru yang akan lolos dan memperoleh sertifikat pendidik (TPG).
Pemerintah mulai menjalankan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri.Sesuai dengan namanya, peserta sertifikasi dikenai biaya. Kemenristekdikti menetapkan biayanya mulai Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester.
Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwandani, menuturkan, angkatan pertama PPG prajabatan ini sasarannya adalah sarjana yang belum menjadi guru.
Berbeda dengan PPG dalam jabatan yang pesertanya adalah guru. ’’Untuk angkatan pertama November ini seleksi secara nasional.’’ Dia menuturkan untuk angkatan atau batch pertama kuotanya masih terbatas 12.225 orang.
Sebab proses PPG berbayarnya dilaksanakan di 63 unit Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia. LPTK yang mendapatkan kuota terbanyak adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Padang masing-masing 675 orang.
Paris mengungkapkan, sejatinya jumlah LPTK di seluruh Indonesia ada 422 unit. Namun, Kemenristekdikti melakukan seleksi terhadap LPTK yang memenuhi kriteria dan layak menjalankan PPG prajabatan berbayar itu.
Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Dekan FKIP Negeri se-Indonesia Prof Sofendi menyampaikan, hitungan dari pihak kampus biaya PPG prajabatan berbayar berkisar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per semester. ’’Pendidikannya dua semester atau satu tahun,’’ katanya di rapat kerja pimpinan FKIP negeri se-Indonesia di kampus Universitas Terbuka (UT).
Besaran biaya pendidikan program PPG itu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Sofendi PPG prajabatan membutuhkan biaya untuk sejumlah kegiatan praktikum. Khususnya praktik mengajar. Apalagi peserta PPG prajabatan mandiri itu tidak hanya sarjana lulusan FKIP. Tetapi juga bisa diikuti sarjana non keguruan, selama lolos seleksi nasional. Menurut dia, idealnya sertifikat hasil mengikuti PPG prajabatan digunakan sebagai syarat mendaftar CPNS formasi guru.
Sehingga pelamar CPNS formasi guru tidak hanya berbekal ijazah sarjana pendidikan saja seperti selama ini. Seperti diketahui selama ini program PPG hanya diperuntukkan bagi guru. Pemerintah memberikan subsidi bagi seluruh guru yang mengikuti PPG. Sementara bagi para sarjana yang belum menjadi guru, tidak bisa mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat prefesi guru.

Cek SK Tunjangan Profesi Guru di SIM PKB

Sebelumnya telah disampaikan di halaman info GTK, bahwa untuk melihat dan mengetahui penerbitan SK pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan hasil syncronisasi dapodik masing-masing sekolah hanya melalui akun SIMPKB. Itu artinya bahwa semua guru yang bersertifikasi harus memiliki akun SIMPKB dan sudah terdaftar di komunitas guru misalnya KKG kelas atas atau bawah.
Akun SIMPKB hanya bisa diketahui dan diakses oleh guru bersangkutan saja.



Pembayaran TPG Setiap Guru Akan Berbeda-beda

Pembayaran TPG Setiap Guru Akan Berbeda-beda
Mendikbud Muhadjir Effendy menilai, sistem pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok buat semua guru,  kurang memenuhi rasa keadilan. Dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan dalam urusan TPG itu.
Muhadjir menjelaskan harus ada faktor pembobotan atau koefisien dalam pembayaran TPG. Sehingga Setiap guru mendapatkan TPG yang berbeda-beda sesuai kinerja dan aspek lainnya. "Kalau tidak diatur kembali memang rasanya kurang adil. 

Tua-muda, sakit-waras sama saja (besaran TPG-nya)," katanya di Jakarta kemarin. Dengan membedakan besaran TPG berdasarkan kinerja dan aspek lainnya itu, Muhadjir mengatakan akan memicu guru untuk meningkatkan kompetensinya. 

Sementara jika besaran TPG diberikan secara pukul rata seperti sekarang, kurang mampu merangsang guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya. Saat bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah Jumat lalu (18/11) Muhadjir juga menyinggung soal pemberian TPG. Dia bahkan memiliki gagasan, bahwa tidak semua guru bersertifikat otomatis mendapatkan TPG. 

"Mungkin saja guru dengan pangkat golongan utama yang berhak mendapatkan TPG," tuturnya. Dengan cara ini, guru berpangkat penata atau pembina dipicu untuk mengejar pangkat pembina utama supaya berhak atas TPG. Menurut Muhadjir reformasi pencairan TPG itu sekaligus bisa menghemat keuangan negara.  

Saat ini lebih dari Rp 69 triliun per tahun uang negara habis untuk membayar TPG. Sementara dari hasil pembelajaran secara nasional, belum menunjukkan perkembangan signifikan. Selain itu saat dilakukan uji kompetensi, rata-rata nilai guru belum memuaskan. 

Nilai rata-rata kompetensi guru sekitar 50 poin dari nilai maksimal 100 poin. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, sudah disiapkan instrumen untuk mengukur kinerja guru. Sehingga bisa diketahui seberapa tinggi kinerja seorang guru. 

Nilai dari pengukuran kinerja itu, bisa dikaitkan dengan besarnya TPG yang diterima guru. "Semua ini demi kualitas pendidikan," jelas dia. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti berharap Kemendikbud tidak cepat-cepat mengambil kebijakan strategis. 

Baginya pembayaran TPG sangat strategis dan sensitif. "Apalagi menyangkut jutaan orang guru," jelasnya. Dia berharap Kemendikbud berkomunikasi dengan organisasi-organisasi guru. Soal peningkatan profesi dan kompetensi guru, Retno mendukungnya. 

Dia berharap Kemendikbud memiliki program yang pakem untuk pembinaan kompetensi guru. Tidak menerapkan sanksi lebih dahulu, sebelum ada program pembinaan yang berjalan secara berkelanjutan. jpnn.com

Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan

Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan
Salam pendidikan... Berita seputar permasalahan tunjangan sertifikasi guru kembali kami perbaharui dan kami bagikan secara terupdate kepada seluruh pengunjung yang berbahagia.
Awal April, guru-guru akan mendapat dana langsung dari pusat untuk Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Namun, hingga saat ini sebanyak 6.364 guru belum menerima Surat Keputusan (SK) penerima TPP triwulan pertama (Januari-Maret 2016).
Berdasarkan data Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, jumlah guru di Surabaya harusnya menerima yaitu 17.628 dan yang sudah mendapatkan SK sebanyak 11. 264 guru mulai dari pendidikan PAUD, Dasar, hingga Menengah. SK tersebut belum diturunkan dengan berbagai alasan, mulai dari dapodik (Data Pokok pendidikan) yang belum diperbarui, SK sudah siap tapi belum dikeluarkan, perlu verifikasi dan validasi (verval) data ulang dan belum memenuhi syarat.
Belum keluarnya SK juga disebabkan sejumlah permasalahan. Diantaranya, guru kelas tidak mengajar di kelas, guru tidak aktif, riwayat tidak diketahui, dan belum memiliki rekening. 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, M Ikhsan mengatakan bahwa semua guru bisa mengakses perkembangan status SK-nya melalui website yaitu melalui info GTK Kemdikbud yang beralamat di info.gtk.kemdikbud.go.id. Ikhsan juga menambahkan, sedangkan untuk mendapatkan TPP di antaranya memiliki mempunyai satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian memiliki mempunyai Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.