Showing posts with label Info CPNS. Show all posts
Showing posts with label Info CPNS. Show all posts

Jadwal Penerimaan PPPK dan CPNS 2019, Cek Formasi dan Persyaratannya


Jadwal penerimaan PPPK 2019 atau P3K 2019 serta Pendaftaran CPNS 2019 rencananya mulai setelah Pemilu 2019. Cek syarat, formasi dan tahapannya.

Rencananya, sesuai Pemilu 2019, pemerintah akan kembali gelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dan juga rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Tahap II. Pendaftaran CPNS 2019 atau PPPK 2019 ini dinantikan sejumlah orang. 



Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen CPNS 2019.
Rekrutmen PPPK/ P3K akan kembali dibuka April 2019 ini, bertepatan usai Pemilu 2019.
PPPK / P3K akan mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.
Berikut informasi lengkapnya untuk rekrutmen PPPK/P3K.

1. Terbuka bagi profesional, diaspora, dan juga eks tenaga honorer
Untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK/P3K, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK/ P3K akan terbukan peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer.

2. Dapat Mengisi JF dan JPT
PPPK / P3K sendiri dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).
"PPPK / P3K dapat mengisi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu sesuai kompetensi masing-masing," jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

"PPPK / P3K dapat mengisi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu sesuai kompetensi masing-masing," jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.
Syafruddin berharap, melalui kebijakan ini diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Tanah Air untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki.

3. Peluang bagi eks tenaga honorer
PPPK/P3K sekaligus menjadi tempat bagi honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun.
Tentu saja, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.
Hingga saat ini, PPPK/P3K bagi tenaga honorer masih diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

4. Masih Ada Seleksi
Kendati demikian, tidak berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK/ P3K.
"Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas," tambah Syafruddin.

5. Syarat Usia Pelamar
Misal, tenaga guru batas pensiunnya 60 tahun, maka bisa dilamar oleh WNI yang berusia 59 tahun.
Ini juga berlaku bagi jabatan lain.

6. Tahapan Seleksi
Ada dua tahapan seleksi PPPK/ P3K 2019, yakni seleksi administrasi dan kompetensi.
Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

7. Fasilitas Setara PNS
ASN yang berstatus PPPK/ P3K berhak atas fasilitas setara dengan PNS, kecuali jaminan pensiun.
Hak dan kewajiban pun sama.

8. Formasi
Untuk kebutuhan formasi yang dibutuhkan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan jika teknis kebutuhan P3K / PPPK sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS.

Nantinya, setiap instansi akan mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

"Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50%," tutur Bima.
Penyelenggaraan PPPK/ P3K 2019 akan dilakukan secara terbuka, dan diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh masyarakat luas dengan syarat yang telah ditentukan.
Trima kasih informasi ini jika bermanfaat mohon untuk di bagikan. salam pendidikan.

Siap-siap Penerimaan CPNS 2019 dan Pendaftaran PPPK Tahap 2


Salam pendidikan, pemilu 2019 telah selesai dan menunggu hasil pengumuman siapa yang akan menjadi presiden 2019 oleh KPU.  Berita baik bahwa di tahun ini akan dibuka kembali penerimaan CPNS dan pendaftaran PPPK Tahap 2.

Pemerintah dikabarkan akan kembali membuka rektrutmen CPNS 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II atau P3K/PPPK Tahap II dalam waktu dekat ini.
Untuk P3K/PPPK tahap II, seperti dilansir kominfo.go.id, akan mulai dibuka pada bulan April 2019 ini, tepatnya usai Pemilu 2019.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K/PPPK, terbuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).






Belum lama ini, seperti dilansir TribunStyle.com, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN-RB, Syafruddin mengatakan pengumuman resmi seleksi CPNS 2019 bakal dikeluarkan pada kuartal III 2019.


x
Baca juga : Jadwal penerimaan CPNS dan PPPK Tahap 2 Tahun 2019

“PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin beberapa waktu lalu.

Menteri PANRB berharap melalui kebijakan ini para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki.

Selain itu, P3K/PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Mengenai eks tenaga honorer, Menteri PANB Syafruddin menegaskan, akan diprioritaskan, terutama untuk :

1. guru
2. tenaga kesehatan
3. penyuluh pertanian.

Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi P3K/PPPK.
“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” jelas Syafruddin.

Ia menyebutkan, PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu.

Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun.
Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Syafruddin, rekrutmen P3K/PPPK juga melalui seleksi.

Ada dua tahapan seleksi P3K/PPPK, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus P3K/PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS.

P3K/PPPKmemiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.
Kecuali jaminan pensiun, P3K/PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Menteri PANRB Syafrddin menjelaskan, bahwa rekrutmen P3K/PPPK akan dilakukan dengan sangat terbuka, karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar

Selain itu, menurut Syafruddin, P3K/PPPK diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS.

Kepala Badan BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, dimana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai Daerah yang tidak lebih dari 50%,” pungkas Bima Haria.

CPNS 2019 rencananya dibuka Juni
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja saat mendampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan pada tahun 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan dimana banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019,” ujarnya.


Badan Kepegawaian Negara ( BKN) merilis jumlah pendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil yang pendaftarannya telah ditutup pada Senin (15/10/2018) lalu.

Penerimaan tersebut menargetkan 5 juta peserta.

Namun, yang terdaftar dan telah melengkapi dokumennya di situs sscn. bkn.go.id sebanyak 3.627.981 orang.
Sementara pendaftar yang telah diverifikasi dan dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak 1.751.661 orang.
Dengan demikian, yang dianggap tidak memenuhi syarat sebanyak 355.733 orang.
Saat itu, angka tersebut masih bisa bertambah karena proses verifikasi masih terus berlangsung.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi yang paling diincar peserta seleksi CPNS.
Terlihat dari angka pelamarnya mencapai 487.071 orang.
"Lima instansi yang paling banyak terima pelamar yaitu Kemenkumham, Kementerian Agama, Kemenristek Dikti, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Perhubungan."

Berikut instansi dan jumlah pelamar yang paling dinikmati peserta seleksi :

1. Kemenkumham : 487.071 pelamar
2. Kementerian Agama: 265.264 pelamar
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 62.593 pelamar
4. Kejaksaan Agung: 50.823 pelamar
5. Kementerian Perhubungan: 37.717 pelamar

Di samping itu, ada pula kementerian/lembaga yang jumlah pelamarnya paling sedikit, yaitu :
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal: 843 pelamar
2. Sekretariat Jenderal MPR: 771 pelamar
3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 697 pelamar
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan: 667 pelamar
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir: 657 pelamar

BKN juga memilah data instansi Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota, dengan jumlah pelamar tertinggi dan terendah.

Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:
1. Provinsi Jawa Timur: 63.186 pelamar
2. Provinsi Jawa Tengah: 56.213 pelamar
3. Provinsi DKI Jakarta: 33.773 pelamar
4. Provinsi jawa Barat: 29.709 pelamar
5. Provinsi DI Yogyakarta: 20.759 pelamar

Pemerintah Provinsi dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:
1. Provinsi Sulawesi Tenggara: 3127 pelamar
2. Provinsi Sulawesi Utara: 2.916 pelamar
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : 2.805 pelamar
4. Provinsi Maluku : 2.644 pelamar
5. Provinsi Sulawesi Tengah: 1.712 pelamar

Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar tertinggi, yaitu:
1. Kota Bandung: 19.169 pelamar
2. Kabupaten Deli Serdang: 13.941 pelamar
3. Kota Palembang: 13.370 pelamar
4. Kabupaten Bandung: 12.853 pelamar
5. Kabupaten Cirebon: 12.519 pelamar

Pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah pelamar terendah, yaitu:
1. Kota Bukittinggi: 759 pelamar
2. Kota Padang Panjang: 701 pelamar
3. Kota Lubuk Linggau: 571 pelamar
4. Kabupaten Sigi: 482 pelamar
5. Kota Gunung Sitoli: 154 pelamar

Demikian informasi ini, jika bermanfaat mohon di bagikan. salam dan terima kasih, telah like fans page Blog Pendidikan. source : tribunnews.com

Penerimaan CPNS Jalur Umum Kuota 101 Ribu, Bagaiman Nasib Honorer K2


Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengaku mendapat kabar bahwa MenPAN-RB Asman Abnur sudah mengusulkan kepada Menkeu Sri Mulyani untuk merekrut 101 ribu CPNS dari jalur umum pada 2018.
Kabar tersebut jelas mengecewakan honorer K2, lantaran rekrutmen CPNS tahun 2018 hanya dari jalur umum.
"Kami sangat kecewa dengan Pak MenPAN-RB. Beliau sudah janji untuk tidak mengangkat CPNS pelamar umum sebelum masalah honorer K2 tuntas. Nyatanya tahun ini sudah dibuka. Bahkan tahun depan sudah dialokasikan 101 ribu," ungkap Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.
Dia menyebutkan, usulan itu ditutupi MenPAN-RB. Tapi dalam rapat pertama BAP dengan tiga menteri (MenPAN-RB, Menkeu, dan Menkumham), lanjut Titi, usulan Asman itu dibuka Menkeu Sri Mulyani.
Yang membuat honorer K2 pedih, dari 101 ribu itu semuanya diplotkan untuk pelamar umum.
"Kok bisa semuanya untuk pelamar umum. Kalau bilang honorer kalah kompetensinya, kenapa nggak bilang dari dulu. Kenapa baru sekarang dibilang gitu?" cetusnya.
"Jangan-jangan ini cara strategi pemerintah untuk menyingkirkan honorer K2perlahan-lahan. Karena setiap tahun makin banyak honorer K2 yang usianya sudah memasuki usia pensiun," pungkasnya.
Terakit benar tidaknya Kemenpan-RB sudah mengusulkan kuota 101 ribu CPNS tahun depan, media ini masih mencoba konfirmasi. (JPNN.com)

Inilah Daftar Instansi Yang Membuka Lowongan CPNS Untuk Lulusan SMA

Sebanyak 17.928 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka pada gelombang kedua 2017. Lowongan yang tersedia sebanyak 17.426 akan tersebar di 60 instansi pemerintah yakni 30 Kementerian dan 30 lembaga. Selain itu, 500 lowongan CPNS bakal ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara.
Lowongan yang tersedia bisa diisi oleh warga negara Indonesia (WNI) dengan berbagai latar belakang pendidikan. Bahkan, sejumlah lowongan yang dibuka bisa diisi oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Mau tahu lowongan CPNS apa saja yang bisa dilamar oleh lulusan SMA? Berikut daftar instansinya:

Kementerian Perhubungan:
1. Mualim Kapal 14 orang
2. Teknisi Mesin 17 orang
3. Masinis Kapal 11 orang
4. Oiler 8 orang
5. Rescuer Pemula 11 orang
6. Juru Mudi 8 orang
7. Kelasi 10 orang
8. Pengawas Keselamatan Pelayaran Pemula 16 orang
9. Operator Radio 8 orang
10. Penjaga Mercusuar 3 orang
11. Petugas Keamanan Penerbangan (ACSEC) 39 orang
12. Instruktur Pemula 3 orang

Kementerian Kelautan dan Perikanan:
1. Kelasi Kapal Pengawas 11 orang
2. Oiler 8 orang

Kementerian Sosial:
1. Pekerja Sosial Pemula 20 orang

Kementerian ESDM:
1. Pengamat Gunung Api Pemula 11 orang

Kejaksaan Agung:
1. Pengawas Tahanan/Narapidana 100 orang

Badan Narkotika Nasional (BNN):
1. Pelatih/Pawang Hewan (Anjing Pelacak) 100 orang

Baca Juga : Website Resmi Pendaftaran Online CPNS Oleh BKN

Badan Kemanan Laut (Bakamla):
1. Juru Motor
2. Markonis
3. Juru Mudi
4. Kelasi
5. Juru Mesin
6. Oiler
7. Juru Minyak
8. Bosun
9. Serang
10. Jenang Kapal
11. Kerani

Badan SAR Nasional:
1. Rescuer Pemula 110 orang
2. Masinis Kelas II 3 orang
3. Masinis Kelas III 1 orang
4. Markonis Kelas II 5 orang
5. Markonis kelas III 1 orang
6. Serng/Bosun kelas II 3 orang
7. Jenang/Kelasi Kapal kelasII 7 orang
8. Juru Mudi kelas II 9 orang
9. Juru Mudi kelas III 2 orang
10. Teknik Listrik kelas II 1 orang
11. Juru Masak kelas II 2 orang
12. Juru Minyak kelas III 2 orang
13. Mualim kelas II 2 orang
14. Mualim kelas III 1 orang
15. Kepala Kamar Mesin kelas III 1 orang

Demikian informasi ini semoga bermanfaat.

Dibuka Lowongan 17.928 CPNS, Download Persyaratannya Disini

Tidak lolos berkas seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham dan MA?
Jangan bersedih dulu. Kini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengumumkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara besar-besaran.

Setelah selama tiga tahun lebih tidak ada penerimaan, akhirnya MenPANRB mengumumkan kalau dibuka penerimaan CPNS untuk 61 Instansi yakni 30 kementrian dan 30 lembaga negara. Total lowongan sebanyak 17.928 kursi.

Dua instansi Agustus lalu membuka lowongan CPNS (Kemenkumham dan Mahkamah Agung), ini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. 
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja.

“Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” ujarnya dalam situs MenPANRB.

Dari rilis tersebut ada 18 Instansi plus satu provinsi yang memiliki kuota penerimaan CPNS 2017 di atas angka 200 orang. Paling banyak menerima adalah kementrian keuangan dengan kuota mencapai 2.880 orang. Disusul Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebanyak 1.610 kursi yang disediakan. Posisi ketiga ditempati Kementerian Riset, Teknologi, dan PT dengan jatah 1.500 kursi.
Posisi-posisi tersebut nantinya akan disebar di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Dan untuk Ristek Dikti ke beberapa lembaga dan kampus negeri.

Terbanyak berikutnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementrian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung dengan sama banyak 1.000 kursi.

Jumlah ini tentu akan mempengaruhi persaingan di dalam tes atau seleksi penerimaan. Semakin besar kuota, peluang juga semakin besar.
Porsi berikut yang besar adalah Kementerian LHK sebanyak 700. Disusul Kementerian Pertanian 475, Kementerian Perhubungan 400, Kementerian Perindustrian 380, Kementerian Kelautan dan Perikanan 329, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300.

Berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300 kursi, disusul Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299, Badan Narkotika Nasional (BNN) 275, dan 16 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212. Adapun Kalimantan Utara menjadi provinsi terbesar dengan kuota 500.

Soal Jatah Kaltara
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
Dijelaskan, formasi untuk Kementerian/Lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan.
“Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas Asman.
Lolos Berkas CPNS Kemenkumham dan MA Tidak Usah Mendaftar
Menteri Asman Nur menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.
Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PANRB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Menteri kembali menegaskan agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya.
“Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” tegas Asman.

Jadwal Seleksi, Ingat Tanggalnya Siapkan Berkasnya
1 5-19 September 2017 Pengumuman Pengadaan CPNS
2 11-25 September 2017 Pendaftaran
3 11-28 September 2017 Seleksi Administrasi
4 30 September 2017 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5 9-20 Oktober 2017 SKD*)
6 23 Oktober 2017 Pengumuman Hasil SKD*)
7 25-30 Oktober 2017 SKB*)
8 1-8 November 2017 Pengumuman Kelulusan Akhir*)
9 21 November – 10 Desember 2017 Pemberkasan*)

Daftar Instansi Yang Membuka Lowongan CPNS 2017
1 Kementerian Keuangan 2.880
2 Kementerian ESDM 65
3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300
4 Kementerian Ketenagakerjaan 160
5 Kementerian Kelautan dan Perikanan 329
6 Kementerian Perindustrian 380
7 Kementerian PUPR 1.000
8 Kementerian Pariwisata 40
9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1610
10 Kementerian LHK 700
11 Kementerian Perhubungan 400
12 Kementerian Luar Negeri 75
13 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 91
14 Kementerian Kesehatan 1000
15 Kementerian Pertanian 475
16 Kementerian Sosial 160
17 Kementerian Riset, Teknologi, dan PT 1500
18 Kementerian PPN/BAPPENAS 38
19 Kementerian PANRB 91
20 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21
21 Kementerian Sekretariat Negara 178
22 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 40
23 Kementerian Agama 1000
24 Kementerian Perdagangan 65
25 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 27
26 Kementerian Bidang Polhukam 25
27 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 25
28 Kementerian BUMN 25
29 Kementerian KUKM 25
30 Kementerian Pertahanan 50

LEMBAGA
31 Kejaksaan Agung 1.000
32 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 175
33 Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 98
34 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 60
35 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 28
36 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 175
37 Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 10
38 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 90
39 Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 87
40 Komisi Yudisial (KY) 33
41 Badan Narkotika Nasional (BNN) 275
42 Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) 60
43 Badan SAR Nasional 160
44 Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 300
45 Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) 225
46 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 182
47 Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 99
48 Badan Ekonomi Kreatif 93
49 Badan Pengawas Obat dan Makanan 110
50 Badan Intelijen Nasional (BIN) 199
51 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212
52 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 157
53 Setjen DPR 85
54 Badan Informasi Geospasial (BIG) 67
55 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299
56 Mahkamah Kontitusi (MK) 70
57 Kepolisian Republik Indonesia 200
58 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 25
59 Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 53
60 Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 26

JUMLAH 17.428
61 Kalimantan Utara 500

Jumlah Total 17.928

Atau kamu bisa download persyaratan di sini: DOWNLOAD
sumber : tribunnews.com

Pendaftaran CPNS Hanya Melalui Portal SSCN.BKN

Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sesaat setelah memonitor langsung proses pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengimbau kepada masyarakat agar pendaftaran dapat dilakukan hanya melalui portal https://sscn.bkn.go.id Hal itu dikarenakan, pasca dibukanya pendaftaran penerimaan CPNS, masih banyak masyarakat yang mengakses laman www.bkn.go.id, sehingga berakibat pada performa laman tersebut yang menurun.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman, yang mendampingi Kepala BKN mengatakan, insfrastruktur website BKN di alamat www.bkn.go.id memang tidak disiapkan untuk mendapatkan kunjungan secara masif. Oleh sebab itu, Herman menekankan, pendaftaran hanya dapat dilakukan pada portal https://sscn.bkn.go.id. “Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, silakan langsung menuju https://sscn.bkn.go.id/” ucapnya. Hingga berita ini diturunkan, laman www.bkn.go.id masih dalam perbaikan.

Kemenkeu Segera Membuka 7000 Kuota Lowongan CPNS

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu surat resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membuka lowongan sekitar 7.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2017.

Instansi di bawah kepemimpinan Sri Mulyani ini berharap segera mendapat restu tersebut mengingat adanya kebutuhan yang mendesak untuk menambah pegawai baru di lingkungan Kemenkeu. "Kita ingin secepatnya ya, lebih cepat lebih baik dapat kepastian surat resmi formasinya dari PANRB. 

Tapi saya yakin satu sampai dua hari ini sudah bisa kami terima dari PANRB," jelas Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto di kantor pusat Ditjen Pajak.

Dia menuturkan, proses perekrutan CPNS membutuhkan tahapan yang panjang, mulai dari tahapan administrasi, seleksi, sampai finalisasi. "Kalau cepat dapat formasinya, kita bisa segera umumkan karena kan penerimaan CPNS butuh persiapan di beberapa kota, proses administrasinya, pemeriksaan berkas, tes, dan lainnya. Apalagi kalau pesertanya membludak, jadi perlu persiapan," jelas Hadiyanto. Sebelumnya, Hadiyanto mengatakan, jumlah yang diajukan Kemenkeu ke Kementerian PAN RB sekitar 7.000 banyak-pelamar-cpns-salah-kirim-berkas-lamaran-ke-bkn" 

Hampir 7.000 lah, karena yang dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lebih dari 4.000 orang, dan untuk jalur umum sekitar 2.800 orang. Tapi kan ini masih menunggu dari Menteri PAN RB dapatnya berapa," kata dia.

Hadiyanto mengatakan, kebutuhan penambahan pegawai di lingkungan Kemenkeu sebenarnya cukup besar setiap tahun untuk menggantikan PNS yang pensiun maupun mengisi kantor-kantor baru di daerah. Rencananya, tutur Hadiyanto, jika disetujui menambah sekitar 7.000 pegawai baru, lebih dari 2.000 orang akan ditempatkan di Ditjen Pajak. Selebihnya untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Ditjen Bea dan Cukai, dan disebar untuk bekerja di unit Eselon I Kemenkeu lain. 

"Untuk Ditjen Pajak more or less lebih dari 2.000 orang karena kan di Pajak tinggi kebutuhannya. Lalu selebihnya ke Bea Cukai, dan dibagi ke berbagai unit Eselon I Kemenkeu. Ada juga permintaan lulusan STAN untuk bekerja di Kementerian/Lembaga lain," ujar dia.
Source : Liputan6.com

Seleksi CPNS 2017 Untuk Formasi Khusus Saja

Pemerintah memutuskan untuk menerima seleksi CPNS dari formasi khusus. Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman, saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. 
Namun, terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus sesuai program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo. "Formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia," kata Herman. 

Hal tersebut menurut Herman, dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang. 

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian. Keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, tapi terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang bisa mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," bebernya. 

Formasi khusus lainnya yang dibuka adalah di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak. Namun, SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat. 
Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui KemenPAN-RB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun derah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui MenPAN-RB. 

Dia menegaskan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat bisa memperoleh informasi dari instansi terkait. 
Jangan sampai terkecoh informasi tidak benar atau hoaks. Kalau ingin tahu perkembangan, silakan konfirmasi langsung ke kami atau up date melalui menpan.go.id.
Source : JPNN.com 
BlogPendidikan