Showing posts with label PNS. Show all posts
Showing posts with label PNS. Show all posts

COVID-19 Semakin Mengganas, Khawatir, BKN Keluarkan Aturan Untuk PNS

Admin 9/13/2020
COVID-19 Semakin Mengganas, Khawatir, BKN Keluarkan Aturan Untuk PNS

BlogPendidikan.net
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan aturan baru bagi PNS, menyusul kasus COVID-19 yang makin ganas. Aturan kali ini jauh lebih detail dibandingkan sebelumnya.

Melihat kondisi sekarang yang makin banyak kasus COVID-19, BKN menerbitkan aturan baru (SE Kepala  BKN Nomor 20/SE/IX/2020) terkait jam kerja PNS," Karo Humas BKN Paryono di Jakarta, Sabtu (12/9). Dalam Surat Edaran (SE) Kepala  BKN Nomor 20/SE/IX/2020, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengarahkan sejumlah hal:

Pertama, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka ditetapkan jumlah pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 100 persen. 

Kedua, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 75 persen. 

Ketiga, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 50 persen

Keempat, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi namun tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 25 persen.

Kelima, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi dan menerapkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak  10 persen.

"Keterwakilan pegawai untuk melaksanakan ketentuan tersebut harus mempertimbangkan antara lain domisili pegawai, usia pegawai, riwayat kesehatan, pegawai yang pergi pulang kerja menggunakan sarana transportasi umum, jenis pekerjaan, kompetensi, kedisiplinan dan ketersediaan sarana kerja," tuturnya.

SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020 juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan kerumunan banyak orang dialihkan menjadi kegiatan pertemuan melalui media telekonferensi. Jika tidak memungkinkan untuk dialihkan, maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. 

Kegiatan rapat internal dilaksanakan dengan media telekonferensi dan  kolaborasi  secara  daring.  Selain itu, SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020 tersebut juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri agar dilaksanakan lebih selektif dan penuh kehati-hatian dengan memerhatikan tingkat urgensi/kepentingannya dan dibuktikan dengan surat tugas dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Juga melampirkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Rapid Test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) Test. "Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan pada daerah risiko tinggi penyebaran COVID-19 agar ditunda dan dijadwalkan ulang," pungkasnya.

Artikel ini juga telah tayang di JPNN.com

Segini Besaran Tunjangan Beras Yang Diterima PNS Perorang Perbulan

Admin 9/06/2020
Segini Besaran Tunjangan Beras Yang Diterima PNS Perorang Perbulan

BlogPendidikan.net
- Profesi Pegawai Negeri Sipil ( PNS) semakin jadi idaman banyak orang. Jaminan masa pensiun, pendapatan stabil, hingga risiko kecil dari pemecatan jadi tiga alasan yang paling sering dijumpai. Pendapatan PNS per bulan bisa dibilang paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara.

Selama negara tak mengalami kebangkrutan, PNS tetap menerima pemasukan setiap bulannya. Daya tarik menjadi PNS yakni selain menerima gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang bisa diperoleh (take home pay). Salah satu tunjangan yang diterima PNS setiap bulan yakni tunjangan beras.

Tunjangan beras atau yang juga dikenal sebagai tunjangan pangan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.


Tunjangan ini juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. Besaran tunjangan beras diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. 

Aturan tersebut merupakan perubahan kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Tunjangan beras yang diterima PNS, TNI, dan Polri setiap bulannya yakni sebesar 10 kg beras atau uang untuk pembelian beras 10 kg dengan perhitungan Rp 8.074 per kilogram. 

Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya yakni Rp 7.242 per kilogram untuk 10 kilogram dalam sebulan. Artinya, tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS, TNI, Polri dalam sebulan yakni Rp 72.420 per orang.


Harga beras tersebut merupakan harga persamaan pembelian pemerintah kepada Perum Bulog terkait pengadaan beras. 

"Harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog untuk Tunjangan Pangan Golongan Anggaran (PNS, TNI, dan Polri) ditetapkan sebesar Rp 8.047 per kilogram," bunyi Pasal 3 ayat (1). "Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS dan pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiunan ditetapkan sebesar Rp 7.242 per kilogram," bunyi Pasal 3 ayat (2).

Sebagai informasi, tunjangan beras untuk PNS, TNI, dan Polri sudah ada sejak zaman Orde Baru yang diberikan dalam bentuk beras Bulog setiap bulannya. Namun saat itu, tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang tunai.

Pemerintah sempat mewacanakan mengembalikan tunjangan beras dari uang tunai untuk dialihkan dalam bentuk beras Bulog (natura) sebagaimana era Presiden Soeharto. 


Tujuannya agar Bulog bisa menyerap lebih banyak beras petani sehingga bisa membuat harga gabah petani lebih stabil di pasaran karena naiknya permintaan. Selama pemerintahan Presiden Soeharto, uang APBN ditujukan untuk tunjangan beras dibayarkan langsung oleh negara ke Bulog, dan Bulog memberikan beras ke semua ASN di Indonesia. 

Beras natura yang diberikan kepada PNS saat itu merupakan beras kategori medium, meski seringkali beras tersebut dikeluhkan kualitasnya oleh penerimanya. (*)

Artikel ini juga telah tayang di kompas.com Mengenal Tunjangan Beras Bagi PNS

Penantian Panjang, Akhirnya 20 Ribu Tenaga Honorer Papua Siap Diangkat Menjadi CPNS

Admin 9/06/2020
Penantian Panjang, Akhirnya 20 Ribu Tenaga Honorer Papua Siap Diangkat Menjadi CPNS
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal - image source; Jubi/IST

BlogPendidikan.net - Setelah sekitar empat tahun berjuang, ribuan tenaga honorer di Papua akhirnya akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau aparatur sipil negara (ASN).

Usai bertemu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), di Jakarta, Jumat (4/9/2020), Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan menangkat 20.000 tenaga honorer di provinsi paling timur Indonesia ini menjadi CPNS.

“Kami akan mengangkat 20.000 orang tenaga honorer se Provinsi Papua,” kata Wagub Klemen Tinal, seperti tertuang dalam siaran pers LBH Papua, yang diterima Jubi di Jayapura, Sabtu (5/9/2020).


Lebih jauh Wagub Klemen Tinal mengatakan waktu yang diberikan untuk pemberkasan adalah dua bulan, September hingga November 2020. Pesan tersebut langsung diarahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Nicolaus Wenda, yang hadir juga saat pertemuan dengan MenPAN dan RB.

Atas kebijakan tersebut Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua dan LBH Papua bersepakat akan mengawal hingga janji penerimaan 20.000 tenaga honorer di Papua akan diangkat menjadi CPNS pada November 2020 nanti.

“Atas dasar itu LBH Papua selaku kuasa hukum 12.447 orang tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua menegaskan kepada Kepala BKD Provinsi Papua untuk segera menindaklanjuti perintah Gubernur Papua melalu wakil gubernur untuk mengangkat 20.000 orang tenaga honorer se Provinsi Papua,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay.


Gobay juga minta bupati dan wali kota cq Kepala BKD kabupaten dan kota di Papua segera menindaklanjuti perintah tersebut untuk mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada dalam database kabupaten-kota.

Perjuangan panjang menuju CPNS

Sebanyak 12.447 tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua, sejak tahun 2016, berjuang untuk diangkat menjadi ASN. Bulan Agustus 2020, perjuangan menunjukkan titik terang.

Awalnya pada tanggal 8 Agustus 2020, para tenaga honorer ini melakukan aksi demostrasi di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua. Para pendemo diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Papua, Klemen Tinal.

“Kalian mau diangkat menjadi CPNS kan. Silakan pulang ke rumah dan sembayang karena kami akan memperjuangkannya,” kata Wagub Tinal, kala itu, di hadapan perwakilan 12.447 orang tenaga honorer se Provinsi Papua yang mengelar aksi.


Selain itu, Wagub Klemen Tinal juga minta Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua dan LBH Papua selaku pendamping segera menyiapkan data dan mengantarkan ke Wagub Tinal saat itu juga. Permintaan tersebut langsung dipenuhi dan data disampaikan kepada Wagub Tinal.

Sepekan kemudian, perwakilan Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua kembali ke Kantor Gubernur Papua dan ditemui Pj. Sekda Papua, Ridwan Rumasukun.

Pada kesempatan itu, Ridwan Rumasukun menyampaikan kepada ratusan orang tenaga honorer bahwa data yang mereka serahkan telah diteliti dan selanjutnya akan diperjuangkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB).


Dalam upaya memperjuangkan itu, kata Rumasukun, pemprov akan mengajak semua kepala daerah kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih serta mengajak juga perwakilan Forum Komunikasi Honorer Provinsi dan LBH Papua selaku pendamping hukum dari forum tenaga honorer.

Rencana tersebut diwujudkan dengan pengiriman surat kepada MenPAN dan RB, serta menjadwalkan pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2020. Namun pertemuan baru bisa direalisasikan 4 September 2020.

Pada prinsipnya melalui sikap Wakil Gubernur Papua tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Papua telah menunjukkan penghargaan terhadap prinsip “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” (pasal 28D ayat (2), UUD 1945).

Selain itu, Prinsip Setiap Warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak” (Pasal 38 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) serta menjalankan Pemerintah Provinsi Papua terkait “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” (pasal 28I ayat (4), UUD 1945) dengan cara mengimplementasikan “Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor : 800/1672/SET Tentang Permohonan Pengangkatan Tenaga Honorer Pemerintah Provinsi Papua sebagai CPNS Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020”.

Melalui jawaban Wakil Gubernur Provinsi Papua tersebut secara langsung akan membebaskan ribuan tenaga honorer di Bumi Cenderawasih dari kondisi kerja yang lebih dari delapan jam kerja dengan upah yang dibawah dari UMP Papua yang diberikan hanya dua kali dalam setahun.

Artinya, 12.447 orang tenaga honorer di Papua akan keluar dari sistem perbudakan modern dalam tubuh Pemerintahan Provinsi Papua yang telah dijalani sekian tahun lamanya. Bahkan yang mengejutkan adalah adanya penambahan jumlah tenaga honorer yang akan diterima sebanyak 20.000 orang tenaga honorer dalam kabupaten dan kota di Papua. (**)

Artikel ini juga telah tayang di jubi.co.id

Resmi, PNS Akan Mendapatkan Tunjangan Pulsa Maksimal Rp 400 Ribu Perbulan, Cek Rinciannya

Admin 9/01/2020
Resmi, PNS Akan Mendapatkan Tunjangan Pulsa Maksimal Rp 400 Ribu Perbulan, Cek Rinciannya

BlogPendidikan.net
- Menteri Keuangan (Menkeu) resmi memberikan tunjangan pulsa berupa paket data dan komunikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan besaran bervariasi. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.  

"Bahwa dengan penerapan sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru, tugas kedinasan dan kegiatan operasional perkantoran, antara lain berupa rapat dan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara daring (online) dari rumah," kata Menkeu dalam sebagaimana dikutip dalam aturan tersebut, Selasa (1/9/2020). 


Untuk besaran tunjangan pulsa, Sri Mulyani memberikan dua penggolongan bagi ASN sebagai berikut:

1. Biaya paket data dan komunikasi kepada pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang setara diberikan senilai Rp400.000 per orang setiap bulan. 
2. Pejabat ASN setingkat Eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan Rp200.000 per orang setiap bulan. 

Sri Mulyani juga mengatakan, pemberian paket data dan komunikasi ini hanya diberikan kepada pegawai ASN yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring. 

Sementara itu, sumber dana berasal dari optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran. Bendahara negara menyatakan pemberian dilakukan secara selektif mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring.

"Pemberiannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran serat sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas," kata Menkeu Sri Mulyani. Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, realisasi tunjangan pulsa dikembalikan lagi ke masing-masing kementerian/lembaga.  

Para pimpinan terkait akan menentukan pegawai mana saja yang memang patut diberikan tunjangan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pagu anggaran yang digunakan untuk tunjangan pulsa juga berasal dari pagu tiap kementerian/lembaga. 

"Jadi, masing-masing akan merealokasi pagu sesuai dengan kebutuhan pegawai dan aktivitasnya untuk mendukung dari tunjangan pulsa ini," kata Askolani dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020). (*)

Tunjangan Pulsa Rp 200 Ribu Untuk Seluruh PNS Bisa Cair Bulan Ini, Ungkap Sri Mulyani

Admin 8/26/2020
Tunjangan Pulsa Rp 200 Ribu Untuk Seluruh PNS Bisa Cair Bulan Ini, Ungkap Sri Mulyani

BlogPendidikan.net
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pulsa gratis untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) bisa cair bulan ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyetujui permintaan PNS yang meminta anggaran untuk pulsa.

"Insya Allah bisa bulan Ini," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2020).

Dia melanjutkan, saat ini masih menyusun pelaksanaan kebijakannya dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini dilakukan agar pulsa ini bisa dinikmati oleh seluruh PNS di jajaran K/L.


"Nanti lihat peraturannya digunakan melakukan pelaksanaan policy atau bentuk pmk yang dibutuhkan sesuai Kementerian dan Lembaga," ujarnya.

Sebagai informasi, pencairan pulsa gratis tersebut tak lain untuk mengakomodasi banyaknya PNS yang bekerja dari rumah (work from home/wfh) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Sri Mulyani telah menyetujui adanya tambahan pulsa gratis tersebut dengan alasan banyak para pegawai banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja.

Menurut dia, alokasi anggaran tersebut diambil dari alokasi snack meeting, traveling dan biaya lain yang memang saat ini kurang dibutuhkan. Selain banyak memanfaatkan waktu kerja di rumah, banyak juga yang bekerja melebihi jam kantor. 

"Tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan karena anggaran kita banyak yang enggak terpakai seperti snack meeting, traveling. Ya sudah dipakai saja buat pulsa pasti bisa kalau cuma Rp200.000," kata dia.

Artikel ini juga telah tayang di inews.id

Pulsa Rp 200 Ribu Setiap Bulan Untuk Semua PNS

Admin 8/22/2020
Pulsa Rp 200 Ribu Setiap Bulan Untuk Semua PNS

BlogPendidikan.net
- Pemerintah melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani memastikan alokasi anggaran pulsa sebesar Rp 200.000 berlaku untuk seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di semua kementerian/lembaga (K/L) atau tidak hanya berlaku bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan saja.

"Ya untuk semua K/L dengan standar biaya yang ditetapkan Menkeu (Sri Mulyani)," kata Askolani saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (22/8/2020).

Namun dia menegaskan, kebijakan ini direncanakan berlaku mulai awal tahun 2021. Askolani bilang, kebijakan ini juga hanya berlaku untuk PNS atau tidak berlaku untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah.


Menurut Askolani, besaran anggaran pulsa ini masih dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nantinya, anggaran tersebut terdapat di masing-masing K/L.

"Sekarang dalam proses penetapan Menteri Keuangan, nanti dilihat persisnya ya," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengalokasikan anggaran pulsa sebesar Rp 200.000 untuk seluruh pegawainya. Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun 2021 lantaran diterapkannya flexible working space (FWS).

Kebijakan tersebut dilakukan lantaran hampir seluruh pegawai yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya.

Bahkan salah satu pegawai dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Yusman menyampaikan langsung aspirasinya mengenai tingginya kebutuhan pulsa dalam menjalankan kerja di tengah pandemi Corona.

"Mohon dipertimbangkan mungkin dari bapak KPA (kuasa pengguna anggaran), Pak Sesditjen DJPPR agar biaya pulsa dapat penggantian yang lebih layak Rp 300 ribuan mungkin bisa per bulan," kata Yusman dalam acara Town Hall Meeting Kementerian Keuangan yang dikutip Jumat (21/8/2020).


Menanggapi itu, Sri Mulyani meminta kepada pejabat terkait untuk memikirkan aspirasi mengenai pemberian pulsa kepada pegawai Kementerian Keuangan.

Menurut dia, banyak anggaran yang tidak terpakai karena COVID-19 bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.

Sri Mulyani menilai pemenuhan biaya pulsa untuk pegawai Kemenkeu perlu diberikan, apalagi bagi yang bekerjanya terbukti melebihi jam kantor.

"Menurut saya apa yang kamu minta fair, Rp 300 ribu tolong lihat saja dari sisi anggaran DJPPR, terutama untuk tim yang harus kerja extra hours ya mestinya bisa diberikan tambahan uang pulsanya," jelasnya.

Sumber: Detik.com