Showing posts with label Berita. Show all posts
Showing posts with label Berita. Show all posts

SKB 4 Menteri Terbaru Tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen

SKB 4 Menteri Terbaru Tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen

BlogPendidikan.net
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB Empat Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Pada penyesuaian keenam, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia. "Penetapan level PPKM masih diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sesjen Kemendikbudristek) Suharti di Jakarta, Rabu (11/5).

Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP.

Kemudian, bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan JP sesuai kurikulum. Sedangkan yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP.

Untuk satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 4, dengan vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lansia lebih dari 60 persen diwajibkan menyelenggarakan PTM 50 persen setiap hari secara bergantian dengan moda pembelajaran campuran maksimal 6 JP. "Sementara yang vaksinasi PTK-nya di bawah 80 persen dan vaksinasi lansianya di bawah 60 persen masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ," kata Sesjen Kemendikbudristek.

Lebih lanjut, satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis terpencil sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 160/P/2021, juga dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh (100 persen) dengan kapasitas peserta didik seratus persen.

Suharti mengatakan bahwa penyesuaian aturan telah melalui pembahasan lintas sektor dengan mempertimbangkan hasil penilaian situasi pandemi Covid-19 terkini dengan melibatkan para pakar pendidikan dan epidemiolog. "SKB Empat Menteri yang terbaru menjadi acuan untuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PTM. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan lain," ujarnya.

Beberapa perubahan aktivitas dalam pembelajaran tatap muka di antaranya, dapat kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan/ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, maka kita berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan," kata Suharti.

"Untuk pedagang makanan di luar pagar wajib dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan COVID-19 setempat dan diperbolehkan berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan pengaturan PPKM. Pastikan anak-anak kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak dengan baik," tambah Suharti.

Orang tua/wali peserta didik masih dapat memilih sehingga anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh sampai tahun ajaran 2021/2022 berakhir. "Bagi orang tua/wali yang masih memilih pembelajaran jarak jauh perlu melampirkan surat keterangan kesehatan anaknya dari dokter," ujar Suharti.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis. Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

"Apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5 persen dan terjadi klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam," jelas Suharti.

Namun, apabila setelah dilakukan surveilans dan ditetapkan bukan merupakan klaster penularan dan angka terkonfirmasi positif di bawah 5 persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.

Selanjutnya, apabila hasil surveilans perilaku di satuan pendidikan di bawah 80 persen, maka perlu dilakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan, pungkas Sesjen Kemendikbudristek.

Sumber : www.kemdikbud.go.id

Selain TPG, Ini 4 Jenis Tunjangan Yang Akan Diterima Guru Pada April 2022

Selain TPG, Ini 4 Jenis Tunjangan Yang Akan Diterima Guru Pada April 2022

BlogPendidikan.net
- Tunjangan yang selalu dinanti-nantikan bagi guru akan segera terealisasi. Selain gaji bulanan, guru akan juga akan mendapatkan tunjangan yang cukup banyak dan selalu stabil setiap bulannya karena dijamin oleh negara.

Pemerintah telah marancang mekanisme pembayaran tunjangan bagi guru selain tunjangan profesi guru (TPG) juga ada tunjangan lainnya yang bakal diterima guru pada bulan ini.

Maka tidak heran, guru menjadi profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang di seluruh Indonesia.

Seperti dikutip dari laman pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube Guru Abad 21, berikut ini ada 4 tunjangan yang akan diterima guru pada bulan April 2022.

1. Tunjangan profesi guru (TPG) triwulan satu

Menurut Kemendikbud Ristek 2022, tunjangan profesi guru triwulan satu akan cair dan diberikan pada bulan Maret, tepatnya tanggal 28-29 Maret 2022.
Namun, proses pencairan tunjangan yang satu ini dari pusat ke daerah mungkin saja memakan waktu yang cukup lama.

Meskipun begitu, guru ASN tidak perlu khawatir, tunjangan ini telah diterima oleh beberapa daerah di Indonesia, seperti Tegal, Magelang, Purwakarta, Majalengka, Banggai, Sidrap, Sukabumi, Jambi, dan Mamuju.

2. Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) triwulan satu

Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) triwulan satu akan diberikan untuk guru yang belum bersertifikasi. Sama seperti tunjangan sebelumnya, tunjangan tambahan penghasilan triwulan satu juga disebutkan akan diberikan pada bulan Maret.

Namun, proses pencairan tunjangan ini mungkin saja memakan waktu yang cukup lama, sehingga tunjangan ini diberikan secara resmi pada bulan April 2022.

3. Tunjangan khusus triwulan satu

Tunjangan yang akan didapatkan oleh guru selain gaji pokok adalah tunjangan khusus triwulan satu. Tunjangan khusus triwulan satu akan diberikan untuk guru ASN yang bertugas di daerah-daerah terpencil atau perbatasan.

Tunjangan yang satu ini memang selalu diberikan pemerintah setiap tahunnya untuk guru yang bertugas di daerah-daerah terpencil atau perbatasan.

4. THR atau gaji 14

Tentu saja, THR menjadi tunjangan yang ditunggu-tunggu pada bulan Ramadhan oleh profesi di Indonesia, termasuk guru. THR akan diberikan guru atau PNS biasanya pada 10 hari menjelang lebaran.

Demikian informasi ini tentang 4 Jenis Tunjangan Yang Akan Diterima Guru Pada April 2022, semoga bermanfaat.

Akhirnya Gaji PPPK Tahap 1 Cair Dengan Rapelan Mencapai 11 Juta Lebih

Akhirnya Gaji PPPK Tahap 1 Cair Dengan Rapelan Mencapai 11 Juta Lebih

BlogPendidikan.net
- Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru tahap 1 hari ini bersukacita setelah menerima gaji perdana sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya itu, gaji PPPK guru tersebut juga langsung dibayarkan rapelan.

"Alhamdulillah, akhirnya kami hari ini terima gaji," kata Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kota Kediri Mohamad Badrul Munir.

Dia lantas memperlihatkan leger gajinya. Dalam leger gaji PPPK tertanggal 1 April itu tertera angka Rp 3.711.000. Guru PPPK yang beken disapa dengan panggilan Arul itu menyebut gajinya itu merupakan gaji bersih.

Dia makin senang karena Pemkot Kediri ternyata langsung memberikan rapelan Februari-Maret.

Dengan demikian, total gaji rapelan yang diterima Arul sebesar Rp 11.133.000. "Saya lega karena 93 PPPK guru hari ini bisa menutup dahaganya. Bertahun-tahun berjuang mendapatkan status ASN akhirnya hasilnya bisa dinikmati hari ini," tuturnya.

Mekanisme penggajian 103 PPPK guru tahap 1 di Kota Kediri dilakukan bertahap.

Tahap pertama, diberikan kepada 93 guru yang mendapatkan SK PPPK pada 8 Maret 2022. Tahap kedua, diberikan untuk 10 guru yang baru tanda tangan kontrak pada 22 Maret.

Insyaallah, kami yang 93 orang akan terima gaji bulan depan. 10 kawan kami lainnya bulan Mei," terang Arul.

Adapun mekanisme penggajian sesuai petunjuk Pemkot Kediri, untuk tahap pertama gaji April dibayar bersama rapelan Februari. Selanjutnya gaji Mei dibayar barengan dengan rapelan Maret. PPPK guru Kota Kediri juga mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) setara golongan VII PPPK sebesar Rp 2.647.200.

Arul mengatakan TKD Februari dan Maret juga dibayar bertahap seperti rapelan. Namun, pembayarannya tidak bersamaan dengan gaji.

"Jadi, yang diterima gaji dan rapelan dulu baru TKD, tetapi tetap di bulan yang sama," bebernya. Berikutnya, untuk tahap kedua, 10 guru akan digaji sesuai SPMT atau surat pernyataan menjalankan tugas, yaitu bulan April 2022.

Dia mengungkapkan sesuai informasi Pemkot Kediri, karena syarat penggajian untuk 10 guru tersebut sampai saat ini belum terpenuhi maka gaji dibayar bulan Mei melalui gaji induk. Sementara untuk gaji April 2022 akan dibayarkan pada Mei 2022 sebagai gaji susulan atau rapelan.

"Untuk TKD sepuluh guru mekanismenya sama seperti yang 93 orang. Jadi, dibayarnya secara terpisah, tidak satu paket dengan gaji serta rapelan," ucap Arul.

Sumber : jpnn.com

PTM 100 Persen, Berikut Jadwal Shift Belajar Siswa PAUD, SD, SMP dan SMA

PTM 100 Persen, Berikut Jadwal Shift Belajar Siswa PAUD, SD, SMP dan SMA

BlogPendidikan.net
- Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen bagi PAUD, TK, SD dan SMP. Rencana PTM ini akan diterapkan mulai Senin (10/1/2022) dengan berbagai pola yang sudah disiapkan.

PTM di minggu pertama ini dibagi ke dalam dua shift, yakni shift pertama 50 persen dan shift kedua 50 persen menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan juga atas perintah Wali Kota Surabaya.

“Jadi, di tahap awal ini mekanismenya 50 persen shift pertama dan 50 persen shift kedua, jadi tetap 100 persen. Lalu kita akan evaluasi terkait dengan prokesnya dan kesiapan anaknya, kalau satu minggu pertama bagus, maka minggu berikutnya tidak ada shift lagi, langsung masuk 100 persen, pagi semuanya,” kata Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya saat jumpa pers di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya.

Dalam melakukan PTM ini, Yusuf memastikan akan bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari satgas sekolah, Satgas Kampung Tangguh yang ada di sekitar sekolah, dan satgas yang ada di kelurahan dan kecamatan.

Nantinya, mereka akan membantu mengarahkan dan mengingatkan anak-anak sekolah supaya tidak bergerombol, baik ketika akan memasuki sekolah hingga kelas maupun ketika keluar sekolah.

“Dengan prokes yang ketat dan bantuan para satgas ini, kita berharap para orang tua bisa mempercayakan anak-anaknya untuk sekolah mengikuti PTM. Jadi, kami tetap meminta persetujuan orangnya. Kalau pun masih ada siswa yang belum bisa mengikuti PTM ini, maka kami akan siapkan pembelajaran secara hybrid,” ujarnya.

Berikut Jadwal Shift Belajar Siswa PAUD, SD, SMP dan SMA: 
  • PAUD dan TK pembelajaran dimulai pukul 08.00-09.20 WIB
  • SD: shift 1 pukul 07.00-09.00 WIB, dan shift 2 pukul 09.30-11.30 WIB
  • SMP: shift 1 pukul 06.30-09.30 WIB, dan shift 2 pukul 10.00-13.00 WIB.
Jadwal ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.

Ketika peserta didik datang ke sekolah, maka dia akan dicek suhu tubuhnya dengan thermogan, harus memakai masker dan harus cuci tangan. Bahkan, ia berharap pihak sekolah menyediakan sebuah ruang transit untuk mengatur siswa yang akan masuk dan keluar kelas.

“Jadi, ketika siswa tiba di sekolah, dicek suhu tubuhnya dan cuci tangan, lalu masuk ke ruang transit itu, lalu satgas mengatur mereka untuk masuk kelas supaya tidak berkerumun. Pulangnya juga demikian, keluar kelas mereka menunggu di ruang transit, ketika orang tuanya yang jemput datang dipanggil lalu langsung pulang, sehingga tidak ada kerumunan. Nah, bagi orang tuanya kita juga siapkan aplikasi PeduliLindungi di sekolah,” tegasnya.

Anak Sekolah Dapat Lagi Bansos PKH 4,4 Juta, Cek Segera Daftar Nama Penerimanya

Anak Sekolah Dapat Lagi Bansos PKH 4,4 Juta, Cek Segera Daftar Nama Penerimanya

BlogPendidikan.net
- Pemerintah kembali lagi menyalurkan bantuan sosial (Bansos) PKH ditahun 2022 ini, bantuan ini dikhususkan kepada Anak Sekolah jenjang SD, SMP dan SMA. Bantuan PHK Rp. 4,4 juta bagi siswa bisa dicek nama penerima bantuan sosial melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.

Bansos PKH menjadi salah satu program pos perlindungan yang kembali digelontorkan tahun 2022 ini. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 414 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022.

Pos perlindungan masyarakat sendiri mendapat bagian sebesar Rp 153 triliun, termasuk di dalamnya untuk 10 juta KPM PKH, 18,8 juta KPM Kartu Sembako/BPNT, 2,9 juta penerima Kartu Prakerja, BLT Dana Desa dan lainnya.

Berarti anak sekolah SD, SMP, SMA bagian dari peserta PKH akan dapat bantuan Rp 4,4 juta lagi di tahun 2022 ini.

Bansos PKH sendiri sebenarnya program reguler dari Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemisikinan di tanah air, sehingga ada tidak adanya Covid-19, Bansos PKH akan terus berjalan yang sudah dimulai sejak 2007 silam.

Sedangkan untuk proses penyaluran bantuan PKH sedianya sudah dijadwalkan melalui empat tahap penyaluran dalam setahun.

Diperkirakan penyaluran tahap pertama Bansos PKH kepada anak sekolah SD, SMP, SMA sebesar Rp 4,4 juta dilaksankan mulai Januari hingga Maret 2022. Adapun selain dari pelajar SD, SMP, SMA yang mendapat Rp 4,4 juta per tahun ini, ada juga golongan lain yang dapat sokongan bantuan dari pemerintah, golongan itu adalah:

1. Anak sekolah SD/MI Rp900 ribu per tahun atau Rp225 ribu per bulan
2. Anak sekolah SMP/MTs Rp1,5 juta per tahun atau Rp375 ribu per bulan
3. Anak sekolah SMA/SMK/MA nerima Rp2 juta per tahun atau Rp500 ribu per bulan
4. Ibu hamil Rp3 juta per tahun atau Rp750 ribu per bulan
5. Anak balita Rp3 juta per tahun atau Rp750 ribu per bulan
6. Lansia Rp2,4 juta per tahun atau Rp600 ribu per bulan
7. Difabel Rp2,4 juta per tahun atau Rp600 ribu per bulan

Golongan masyarakat di atas bisa mengambil bantuan Bansos PKH senilai dengan yang sudah ditentukan jika nama memang terdaftar di laman cekbansos.kemensos.go.id. 

Untuk memastikan diri sebagai penerima bisa lakukan verifikasi dengan langkah berikut:

1. Buka link cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
3. Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP
4. Ketikkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode
5. Jika huruf kode kurang jelas, klik icon untuk mendapatkan huruf kode baru
6. Klik tombol CARI DATA
7. Lalu Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama PM (Penerima Manfaat) sesuai Wilayah yang Anda input.

Demikian informasi ini tentang Anak Sekolah Dapat Lagi Bansos PKH 4,4 Juta, Cek Segera Daftar Nama Penerimanya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.

Seluruh Sekolah Wajib PTM Terbatas, Tidak Ada Lagi Opsi Pembelajaran Daring atau PJJ

Seluruh Sekolah Wajib PTM Terbatas, Tidak Ada Lagi Opsi Pembelajaran Daring atau PJJ

BlogPendidikan.net
- Proses pembelajaran kegiatan PTM terbatas tahun 2022 sudah dimulai sejak bulan 03 Januari terhitung pada Hari Efektif sekolah per tanggal 03 januari 2022, dan dilakukan menurut level PPKM masing-masing wilayah. Ketentuannya juga sudah dikeluarkan melalui SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Terkait dengan tidak adanya wilayah yang masuk pada level 4, maka Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Jumeri menegaskan, seluruh sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melakukan PTM terbatas. Hal ini disampaikannya dalam Webinar Penyesuaian Kebijakan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun 2022 secara daring."

Pengaturan pembelajaran tatap muka PTM terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri terbaru yang baru saja di-launching adalah, mulai Januari 2022 semua peserta didik satuan pendidikan pada level 1,2, 3 wajib melaksanakan PTM terbatas," terang Jumeri.

Dirinya menambahkan, pihak pemerintah daerah kini juga sudah tidak bisa melarang pelaksanaan pada yang sudah memenuhi persyaratan PTM. "Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria menjadi lebih berat lagi," sebut dia.

Tidak Ada Opsi Pilihan Pembelajaran Bagi Orang tua

Pasca bulan Januari 2022 ini, Jumeri menambahkan bahwa orang tua sudah tidak mendapat dispensasi untuk memilih apakah anaknya akan ikut PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Orangtua atau wali peserta didik tidak dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya setelah Januari ini. Sebelumnya boleh memilih bapak ibu, setelah semester satu semester gasal tahun 2021/2022 berakhir ketentuannya sudah diubah. Mulai semester dua semua siswa wajib PTM Terbatas. Jadi tidak ada lagi dispensasi seperti semester yang lalu, boleh memilih di rumah atau di sekolah," papar Jumeri.

Berdasarkan informasi yang ditunjukkan oleh Jumeri, sebanyak 81 persen dari 4,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Kemudian, ada 72 persen PTK yang sudah mendapat vaksinasi dosis kedua.

Sementara, dari sisi peserta didik ada 58 persen atau 26,73 juta siswa usia 6 tahun ke atas yang sudah menerima vaksinasi dosis pertama. Sedangkan 37 persen diantaranya sudah mendapatkan dosis yang kedua.

Jumeri juga mengingatkan, satuan pendidikan yang nantinya terbukti melanggar protokol kesehatan saat penyelenggaraan PTM terbatas akan diberi sanksi administratif dan dibina Satgas COVID-19 atau tim pembina UKS setempat.

Demikian artikel berita ini tentang Seluruh Sekolah Wajib PTM Terbatas, Tidak Ada Lagi Opsi Pembelajaran Daring atau PJJ, semoga bermanfaat dan terima kasih

Januari 2022 PPPK Kantongi NIP, SK dan TMT

Januari 2022 PPPK Kantongi NIP, SK dan TMT

BlogPendidikan.net
- Terhitung mulai tanggal 24 Desember 2021 - 10 Januari 2022, calon PPPK tengah sibuk melengkapi dokumen pemberkasan untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK. Kabarnya jika proses pemberkasan penetapan NIP selesai dalam waktu yang ditetapkan, PPPK akan segera mengantongi NIP beserta SK pada Januari 2022.

Pemberkasan NIP PPPK guru tahap 1 masih berjalan. Dimulai dengan tahapan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) oleh calon PPPK di akun SSCASN BKN yang ditetanggat 10 Januari 2022.

Berbarengan dengan itu, mulai 2-31 Januari 2022, pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengajukan usulan penetapan NIP PPPK kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan bila instansi mengajukan usulan penetapan NIP PPPK minggu pertama Januari.

Kemudian, semua persyaratan administrasi lengkap termasuk kontrak kerja dan prosesnya akan lebih cepat. Sebaliknya bila usulannya baru diajukan akhir Januari, penetapan NIP PPPK nanti Februari. Dia membeberkan, kalau mengikuti aturan PP Manajemen PPPK, penetapan NIP PPPK itu maksimal 25 hari kerja. Jika instansi mengusulkan mulai 2 Januari, NIP PPPK sudah ditetapkan bulan yang sama juga.

"Seharusnya memang Januari 2022, calon PPPK guru sudah kantongi NIP PPPK. Dengan catatan semua dokumennya lengkap ya," kata Deputi Suharmen.

SK dan TMT PPPK

Terkait SK PPPK, Deputi Suharmen mengungkapkan, BKN selalu mendorong PPK ketika sudah menerima NIP PPPK, secepatnya menetapkan SK. Memang butuh proses untuk mencetak SK, tetapi diharapkan tidak makan waktu yang panjang. "BKN sih berharap antara penetapan NIP PPPK dan SK enggak jauh jaraknya. Namun, itu dikembalikan kepada daerah lagi," ujarnya.

Begitu juga dengan TMT atau terhitung mulai tanggal. TMT ini jelas Deputi Suharmen, dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas). SPMT ini sama seperti CPNS, TMT-nya dihitung setelah diterbitkan SPMT oleh PPK.

Apabila PPK sudah menggunakan sistem IT, Deputi Suharmen mengatakan prosesnya bisa cepat. Sebaliknya bila prosesnya manual, tentu akan lama karena diketik satu per satu. 

TMT ini juga jadi patokan penghitungan gaji PPPK. Misalnya 1 Januari 2022 maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut. TMT 1 Februari, gajinya dihitung mulai Februari. Sebelumnya BKN dalam surat Nomor 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021, tertanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto menyebutkan pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi DRH.  Kemudian menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id yang dibuka mulai 24 Desember 2021 sampai 10 Januari 2022.

Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP PPPK guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi DOCUDigital mulai 2 Januari sampai 31 Januari 2022. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK guru 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul  Penetapan NIP PPPK guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat. Dan, kepala kantor regional BKN untuk instansi daerah.

Artikel ini juga telah terbit di jpnn.com tautan : https://www.jpnn.com/news/calon-pppk-kantongi-nip-januari-2022-sk-tmt-kapan-simak-penjelasan-bkn?page=3

News : Premium dan Pertalite Dihapus 2022 Tinggal Pertamax, Apakah Cocok Untuk Semua Kendaraan

Premium dan Pertalite Dihapus 2022 Tinggal Pertamax, Apakah Cocok Untuk Semua Kendaraan

BlogPendidikan.net
- Pemerintah sedang menyiapkan peta jalan atau road map untuk mengalihkan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan. Dalam hal ini adalah bensin Ron 88 atau Premium dan juga bensin Ron 90 atau Pertalite ke BBM yang lebih ramah lingkungan yakni Pertamax Cs.

Namun, peraturan ini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo melalui pengesahan Peraturan Presiden (Perpres).

Isu penghapusan bensin Premium ini memang bukan kali pertama mencuat. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah memang tengah mewacanakan menghapuskan bensin Premium ini, namun hingga kini belum terealisasi.

Pada Agustus lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengakui, bensin Premium mulai dikurangi dan dihapus pelan-pelan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat pun didorong untuk mengkonsumsi BBM dengan RON yang lebih tinggi guna menekan emisi gas rumah kaca.

Menurutnya, banyak negara sudah meninggalkan Premium, dan hanya tersisa empat negara yang masih mengkonsumsi Premium, salah satunya Indonesia.

"Outlet penjualan Premium dikurangi pelan-pelan, terutama saat pandemi, crude jatuh, substitusi dengan Pertalite, tujuannya perbaiki kualitas BBM dan kurangi emisi gas rumah kaca karena kita masih masuk empat negara yang gunakan Premium," ungkap Arifin.

Jika Jokowi mengesahkan Perpres mengenai menghapuskan BBM Premium di Indonesia, ia akan tercatat sebagai Presiden pertama RI yang berani menghapuskan BBM Premium di Indonesia.

Sementara era pemerintahan sebelumnya hanya mentok pada pengurangan subsidi BBM, dan menaikkan harga BBM Premium di masyarakat. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana pada pada Mei 2008 mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, termasuk bensin Premium, Solar, dan minyak tanah bersubsidi.

Saat awal menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu, Jokowi sudah membuat kebijakan signifikan dengan menghilangkan subsidi Premium mulai 1 Januari 2015.

Namun sayangnya, kebijakan ini tak konsisten karena pemerintah tetap mengintervensi harga Premium dan tidak membiarkannya berfluktuasi seperti layaknya produk BBM non subsidi.

Dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, akhirnya pemerintah ikut campur menetapkan harga Premium dan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan BBM Premium ini. Alhasil, pemerintah masih menombok selisih harga keekonomian dan harga jual Premium kepada Pertamina setiap tahunnya.

Padahal, Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau dikenal dengan nama Tim Anti Mafia Migas yang sengaja dibentuk pada era Menteri ESDM Sudirman Said sudah merekomendasikan agar bensin Premium ini dihapus paling lambat 2017, dua tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan.

Apakah BBM Oktan Tinggi Cocok Untuk Semua Jenis Kendaraan?

Kepala Bengkel Auto2000 Cilandak Suparna menjelaskan, untuk penggunaan bensin paling bagus adalah yang sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Hal ini berkaitan dengan tingkat kompresi dari kendaraan itu sendiri. 

Pasalnya, jika BBM yang digunakan tidak sesuai maka akan menimbulkan dampak pada kendaraan. “Menggunakan bensin harus sesuai dengan kompresi atau yang direkomendasikan pabrik. Jangan lebih rendah atau pun lebih tinggi karena akan ada efeknya untuk mesin,” ucap Suparna kepada Kompas.com belum lama ini.

Suparna menambahkan, menggunakan bensin dengan oktan yang lebih tinggi juga akan membuat pembakaran mesin menjadi tidak sempurna. “Hal ini karena BBM dengan oktan tinggi proses terbakarnya juga lebih lama. 

Misalnya, harusnya BBM sudah terbakar maksimal 5 derajat setelah TMA tapi ini belum terbakar,” kata dia. Jawaban senada juga diungkapkan oleh Head Product Improvement/EDER Dept Technical Service Division PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Bambang Supriadi. Menurutnya, penggunaan bahan bakar yang bagus adalah yang sesuai dengan rasio kompresinya. “Misalnya kendaraan dengan rasio kompresi 1:10 ke atas paling efektif memakai bbm RON di atas 90,” kata Bambang.

Tetapi, jika mobil lawas dengan kompresi rendah dipaksa menggunakan bensin beroktan tinggi jelas akan berdampak di sektor mesin. 

Hal ini karena ada sisa bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempura, kemudian mengendap dan jadi kerak rabon di ruang pembakaran. Kendati demikian, Bambang menambahkan, bagi mobil lawas yang ingin menggunakan bahan bakar beroktan tinggi bisa saja dilakukan, dengan catatan harus melakukan penyesuaian kompresi. 

“Untuk kendaraan lawas bisa dilakukan setel ulang timing pengapian (menyesuaikan dengan bbm) dan menjaga kebersihan ruang bahan bakar,” ucapnya.

Cara Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Guru dan CPNS di SSCASN

Cara Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Guru di SSCASN

BlogPendidikan.net
- Bagi para peserta PPPK Guru yang dinyatakan lolos dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diharuskan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH). Dalam pengisian DRH harus berhati-hati dan tidak boleh salah dalam pengisiannya.

Seperti dikutip dari buku petunjuk pengisian DRH pada portal sscasn adalah sebagai berikut :

Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan bio data calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi, isikan bidata, alamat dan keterangan lainnya.

Pengisian biodata perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan dan tidak dapat diubah setelah anda mengirim daftar riwayat hidup (DRH) isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian "silahkan lengkapi data anda" (ditandai dengan tanda *).

Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila anda tidak memiliki gelar depan/gelar belakang silahkan isi dengan tanda - gelar hanya berupa singkatan, tidak perlu dipanjanggkan.

Alamat diisili adalah alamat tempat tinggal saat ini Bila nama kecamatan dan Kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan maka pilih lainnya. lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom dibawahnya.

Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Cara Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) PPPK Guru di SSCASN >>> DISINI 

Perubahan SKB 4 Menteri : Aturan Baru Sekolah Tatap Muka Tahun 2022

Perubahan SKB 4 Menteri : Aturan Baru Sekolah Tatap Muka Tahun 2022

BlogPendidikan.net
- Dengan melihat situasi yang mulai terkendali sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran tatap muka tahun 2022 di Masa Pandemi Covid-19. 

Sejumlah aturan baru Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ditetapkan berdasarkan SKB Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada 21 Desember 2021. 

Kemendikbud Ristek menyebut, SKB ini berisi penyesuaian aturan PTM Terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.

Dalam SKB Empat menteri terbaru, disebut bahwa mulai Januari 2022 semua seluruh satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1,2 dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria.

Orang tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal (ganjil) tahun ajaran 2021/2022 berakhir.

Namun, mulai semester dua yang akan berlangsung pada Januari 2022, semua siswa wajib mengikuti PTM terbatas seusai dengan wilayah PPKM. Mengacu Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, 

Berikut aturan baru terkait sekolah tatap muka di tahun 2022:

Aturan PTM untuk tiap wilayah PPKM 1. 

PPKM Level 1-2 

Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: 
  • setiap hari 
  • jumlah peserta didik 100 persen 
  • lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari
Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 50 persen paling banyak 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 40 persen paling banyak 50 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: 
  • setiap hari secara bergantian 
  • jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas 
  • lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari 
Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 40 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: 
  • setiap hari secara bergantian 
  • jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas 
  • lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari
2. PPKM Level 3 

Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 10 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan: 
  • setiap hari secara bergantian 
  • jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas 
  • lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari 
Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 10 persen, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

3. PPKM Level 4 

Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

Ekstrakulikuler dan pembukaan kantin 

Dalam aturan terbaru, kantin sekolah belum diperbolehkan untuk beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas.

Syarat mengikuti PTM 

Berikut syarat bagi warga satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas: 
  • Tidak terkonfirmasi Covid-19 maupun tidak menjadi kontak erat Covid-19. 
  • Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol. 
  • Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 
PTM dihentikan jika,

Penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14x24 jam apabila terjadi:
  • Klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut 
  • Angka positivity rate hasil surveilans epidemioloogis sebesar 5 persen atau lebih 
  • Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam 
  • pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5 persen atau lebih 
Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5 persen, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5x24 jam.

Perubahan SKB 4 Menteri : Aturan Baru Sekolah Tatap Muka Tahun 2022 >>> LIHAT DISINI

Sumber : kompas.com https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/23/181601371/skb-4-menteri-disesuaikan-ini-aturan-baru-sekolah-tatap-muka-2022?page=all.

Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1, Cek Tanggalnya

Penetapan NIP PPPK Guru Honorer Tahap 1, Cek Tanggalnya

BlogPendidikan.net
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) khususnya untuk para guru honorer yang lulus seleksi PPPK guru tahap 1 segera mempersiapkan diri untuk pengajuan NIP bagi PPPK Honorer Tahap 1..

Proses penetapan NIP PPPK guru tahap 1 dimulai 24 Desember 2021. Hal ini dipertegas dalam surat BKN Nomor : 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021, tertanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto.

Keabsahan surat tersebut juga sudah dibenarkan Karo Humas BKN Satya Pratama. "Memang benar BKN sudah melayangkan surat kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian, lembaga, provisi, kabupaten, dan kota," kata Satya dikutip dari JPNN.com, Rabu (22/12).


Dalam surat tersebut dijelaskan persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020.

Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui  https://sscasn.bkn.go.id yang dibuka mulai 24 Desember 2021 sampai 10 Januari 2022. "Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi DOCUDigital mulai 2 Januari sampai 31 Januari 2022," terang Satya mengutip isi surat tersebut.

Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK guru 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP PPPK guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan kepala kantor regional BKN untuk instansi daerah.

Sumber : JPNN.com Tahutan : https://www.jpnn.com/news/kabar-gembira-dari-bkn-soal-penetapan-nip-pppk-guru-tahap-1-alhamdulillah?page=2

Ada Kabar Baik Dari Kemendikbudristek Untuk Peserta PPPK Guru Tahap 2

Ada Kabar Baik Dari Kemendikbudristek Untuk Peserta PPPK Guru Tahap 2

BlogPendidikan.net
- Para peserta tes PPPK guru tahap 2 diminta tetap tenang. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan hasil seleksi PPPK guru yang sudah terlanjur diumumkan pada 16 Desember tidak akan dibatalkan.

Dengan adanya penyesuaian pengumuman dan sanggah hasil seleksi kompetensi II Guru PPPK Tahun 2021 sesuai dengan pengumuman No.7830/B/GT.01.00/2021 karena adanya penyesuaian format laporan cetak, hal ini tidak memengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada 16 Desember 2021. 

"Kami mengimbau agar pelamar tetap tenang dan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman gurupppk.kemdikbdud.go.id," kata Anang Ristanto, pelaksana tugas (plt) kepala Biro Kerja sama dan Humas Kemendikbudristek.

Dia menjelaskan perubahan jadwal itu karena adanya penyesuaian format laporan cetak. Hal ini tidak memengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan pada 16 Desember 2021.

Mewakili Kemendikbudristek, Anang mengimbau agar seluruh peserta tetap tenang dan selalu memantau perkembangan perkembangan informasi melalui laman gurupppk.kemdikbdud.go.id. 

Sebelumnya, Kemendikbudristek mengeluarkan jadwal terbaru pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 2. Ini tertuang dalam pengumuman nomor 7830/B/GT.01.00/2021 tertanggal 17 Desember yang ditandatangani Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril tentang penyesuaian jadwal.

Penyesuaian jadwal ini meliputi pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK guru tahap 2 dan masa sanggah. Adapun  jadwal terbarunya sebagai berikut:

1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 pada 21 Desember.  
2. Masa sanggah 2 (masa pengajuan sanggah), 22-24 Desember. 
3. Jawab sanggah (tanggapan sanggah), 24-30 Desember. 
4. Pengumuman pascasanggah 2, 31 Desember.

Dengan perubahan jadwal ini, otomatis pengumuman nomor 6510/B/GT.01.00/2021 tidak berlaku lagi.

Sumber : https://www.jpnn.com/news/peserta-pppk-guru-tahap-2-yang-tenang-ada-kabar-menyejukkan-dari-kemendikbudristek?page=2

Daftar Tabel Gaji PPPK dan Tunjangan PDF

Daftar Tabel Gaji PPPK dan Tunjangan PDF

BlogPendidikan.net
 - Dengan gaji dan tunjangan PPPK yang dinyatakan lolos diharapkan bisa menikmati gaji dan tunjangan tersebut sesuai tabel daftar gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PPPK, bisa anda download daftar tabel gaji PPPK tersebut diakhir artikel ini.

Bagi peserta PPPK yang telah lolos seleksi, terdapat beberapa hak yang akan diperoleh ke depannya. Hak tersebut yakni gaji, tunjangan, serta cuti yang akan didapatkan PPPK. Gaji yang akan diterima PPPK diberikan berdasarkan golongannya.

Sedangkan, untuk tunjangan dan cuti, mengikuti ketentuan dari pemerintah. Berapa gaji untuk PPPK? serta tunjangan dan cuti apa saja yang akan didapatkan? Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. 

Berikut gaji dan tunjangan untuk PPPK :

Besaran Gaji PPPK :
  • Golongan I: Rp 1.794.900- 2.686.200
  • Golongan II: Rp 1.960.200- 2.843.900
  • Golongan III: Rp 2.043.200 - 2.964.200
  • Golongan IV: Rp 2.129.500 - 3.089.600
  • Golongan V: Rp 2.325.600 - 3.879.700
  • Golongan VI: Rp 2.539.700 - 4.043. 800
  • Golongan VII: Rp 2.647.200 - 4.214.900
  • Golongan VIII: Rp 2.647.200 - 4.214.900
  • Golongan IX: Rp 2.9.66.500 - 4.872.000
  • Golongan X: Rp 3.091.900 - 5.078.000
  • Golongan XI: Rp 3.222.700 - 5.292.800
  • Golongan XII: Rp 3.359.000 - 5.516.800
  • Golongan XIII: Rp 3.501.100 - 5.750.100
  • Golongan XIV: Rp 3.649.200 - 5.993.300
  • Golongan XV: Rp 3.803.500 - 6.246.900
  • Golongan XVI: Rp 3.964.500 - 6.511.100
  • Golongan XVII: Rp 4.132.200 - 6.786.500
Tunjangan PPPK

Berikut tunjangan yang akan diperoleh PPPK :
  1. Tunjangan Keluarga
  2. Tunjangan Pangan
  3. Tunjangan Jabatan Fungsional
  4. Tunjangan Jabatan Struktural
  5. Tunjangan Lain.
Cuti PPPK

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berikut cuti yang akan diperoleh PPPK:

1. Cuti Bersama

Cuti bersama PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

2. Cuti Sakit

Untuk PPPK yang sakit lebih dari 1 sampai 14 hari berhak memperoleh cuti sakit, dengan memperhatikan ketentuan, yakni PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit, dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Bagi PPPK yang sakit lebih dari 14 hari berhak memperoleh cuti sakit, dengan ketentuan, PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan dapat melampirkan surat keterangan dari dokter.

3. Cuti Tahunan

Bagi PPPK yang telah bekerja minimal 1 tahun secara terus menerus, berhak memperoleh cuti tahunan. Lamanya hak PPPK atas cuti tahunan yakni 12 hari kerja. Untuk mendapatkan cuti tahunan, PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

4. Cuti Melahirkan

Bagi kelahiran anak pertama sampai anak ketiga saat menjadi PPPK, PPPK tersebut berhak mendapatkan cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan paling lama tiga bulan.

PPPK bisa menggunakan hak cuti melahirkan, dengan ketentuan, yakni PPPK yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Bagi PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut Daftar Tabel Gaji PPPK dan Tunjangan PDF >>> LIHAT DISINI

Demikian artikel ini tentang Daftar Tabel Gaji PPPK dan Tunjangan PDF. Semoga bermanfaat dan terima kasih

Ini Dia PNS Terkaya di RI Dengan Kekayaan Mencapai Rp1,6 triliun

Ini Dia PNS Terkaya di RI Dengan Kekayaan Mencapai Rp1,6 triliun

BlogPendidikan.net
- Sumber kekayaan Nurhali. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 5 Kota Tangerang, Nurhali terungkap memiliki harta kekayaan berjumlah fantastis. Data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat negara yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Februari 2021 mencapai Rp1.601.972.500.000 atau Rp1,6 triliun. 

Nominal kekayaan tersebut, membuat Nurhali bersanding dengan sejumlah Menteri di Indonesia di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Harta kekayaan Nurhali didominasi dengan warisan sebidang tanah yang merupakan tanah warisan mertuanya. Warisan tanah tanpa ada bangunan itu telah berdiri sejak tahun 1970-an.

Lalu, darimana saja sumber kekayaan Nurhali? 

1. Tanah dan Bangunan 

Dia memiliki lima bidang tanah yang berada di Jakarta dan Tangerang dengan total sebesar Rp1.601.352.000.000. Aset tanah menjadi penyumbang terbesar harta kekayaan Nurhali, simak rinciannya:
  • Tanah dan bangunan seluas 672 m2/589 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, warisan senilai Rp250 juta.
  • Tanah seluas 2500 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri senilai Rp500 juta. 
  • Tanah seluas 4400 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, warisan senilai Rp600 juta. 
  • Tanah seluas 80000 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang Jakarta Utara, warisan senilai Rp1,6 miliar. 
  • Tanah seluas 150 m2 di Kabupaten/Kota Tangerang, hasil sendiri senilai Rp2 juta.
2. Alat Transportasi dan Mesin 

Selain tanah dan bangunan, Nurhali memiliki dua unit mobil dan satu unit motor mencapai Rp558 juta. Berikut kendaraan yang dimiliki:  - Mobil Pajero Dakar tahun 2015 hasil sendiri senilai Rp350 juta. - Mobil Honda Jazz sedan tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp200 juta. - Motor Honda NF 125TR Honda NF 125TR tahun 2008 hasil sendiri senilai Rp8 juta.

3. Harta Bergerak Lainnya 

Nurhali juga mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp74 juta. 

4. Kas dan Setara Kas 

Kemudian, dirinya turut memiliki kas dan setara kas sebesar Rp4,5 juta. 

5. Harta lainnya 

Tak hanya itu, Nurhali mempunyai harta lainnya senilai Rp30 juta. 

6. Utang 

Dengan harta kekayaan yang diperoleh, Nurhali memiliki utang sebesar Rp46 juta sehingga mengurangi total aset kekayaannya.

Sumber : https://economy.okezone.com

Selamat Tinggal PNS, Semua Pekerjaan Akan Digantikan Robot

Selamat Tinggal PNS, Semua Pekerjaan Akan Digantikan Robot

BlogPendidikan.net
- Birokrasi yang efektif dan efisien harus melibatkan teknologi di dalamnya. Bahkan untuk posisi administrasi, seharusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa digantikan oleh robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence.

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

Pada sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, Selasa (23/11/2021), jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.

Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.

"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (22/11/2021).

Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komperhensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Itu masih dikaji lebih lanjut," jelasnya.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.

Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.

Sumber : cnbcindonesia.com Tautan : https://www.cnbcindonesia.com/news/20211123084218-4-293606/kiamat-pns-di-ri-semua-bakal-diganti-robot Judul : Kiamat PNS di RI, Semua Bakal Diganti Robot?

Cek Jadwal Pencairan BSU Guru Honorer Tahap 2 dan Persyaratannya

Cek Jadwal Pencairan BSU Guru Honorer dan Persyaratannya

BlogPendidikan.net
- Pemerintah bakal mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer serta guru non PNS senilai Rp 1,8 juta.

BSU guru honorer dan guru non PNS Rp 1,8 juta ini akan disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Kemendikbud akan salurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer non PNS Rp 1,8 juta di tahun ini.

BSU guru honorer non PNS Rp1,8 juta dari Kemendikbud akan ditransfer lewat rekening bank kepada penerima.

Bantuan BSU guru honorer non PNS tahap 2 tahun 2021 akan dicairkan pada September 2021.

Nantinya, BSU guru tersebut akan langsung ditransfer ke rekening guru honorer dan guru non PNS tersebut. Meski begitu, pada kenyataannya saat ini tidak semua guru honorer akan mendapatkan BSU.

Karena BSU guru ini hanya yang memenuhi syarat saja, untuk bisa mencairkan uang sebesar Rp 1,8 juta.

Terdapat 6 golongan yang berhak mendapatkan bantuan BSU guru honorer dari Kemendikbud Ristek ini.

Berikut enam golongan yang berhak menerima bantuan BSU Guru Honorer tahun 2021 yaitu :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Berstatus sebagai PTK non-PNS
  3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020
  4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah atau gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020
  5. Tidak sebagai penerima kartu pra kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
  6. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Berikut cara mendapatkan dan pengajuan BSU guru non PNS dapat mengikuti panduan berikut ini:
  1. Buka aplikasi atau browser info.gtk.kemdikbud.go.id.
  2. Masukkan email dan password yang telah terdaftar.
  3. Unduh dan cetak bukti penerima dan SPTJM kemudian tempel materai dan ditandatangani.
  4. Selanjutnya, bawa syarat berupa KTP, NPWP, Bukti penerima (surat keputusan penerima BSU Guru Honorer), serta SPTJM yang sudah di materai serta ditandatangani ke bank penyalur.
  5. Bank penyalur akan segera memeriksa kelengkapan dokumen, lalu BSU Upah Guru Honorer dapat disimpan di rekening tersebut atau langsung diambil secara tunai.
Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.

Source : portalsulut.pikiran-rakyat.com

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Sudah Boleh Dilaksanakan di Sekolah Dengan Ketentuan !

Kemendikbud Ristek : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Sudah Boleh Dilaksanakan di Sekolah Dengan Ketentuan !

BlogPendidikan.net
- seperti dikutip dari kompas.com tentang penyampaian pembelajaran tatap muka terbatas sudah boleh dilaksanakan dengan mengacu ketentuan yang disampaikan oleh Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). 

Hendarman menyampaikan, berdasarkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terbaru, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan oleh sekolah yang berlokasi di wilayah PPKM level 1-3. 

Namun, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Pelaksanaan PTM terbatas di wilayah PPKM level 1-3 harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya,” papar Hendarman, seperti dilansir laman Kemendikbud Ristek, Selasa (10/8/2021).

Meski sekolah di wilayah PPKM Level 1-3 sudah bisa menggelar PTM terbatas, pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui opsi PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam SKB Empat Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

Selain itu, Hendarman menjelaskan bahwa pembelajaran di masa pandemi berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan masing-masing wilayah sebagaimana ditetapkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

"Orangtua atau wali pada wilayah PPKM level 1-3 memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ," paparnya.

Hendarman menjelaskan, Kemendikbud Ristek mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk berkoordinasi erat memastikan dampak sosial negatif dari PJJ yang berkepanjangan dapat diminimalisasi.

Hal itu termasuk memastikan PTM terbatas bagi satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3 dapat berlangsung optimal dengan penerapan protokol kesehatan yang ekstra ketat. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang terjadi sudah hampir 1,5 tahun berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan, seperti putus sekolah, hilangnya minat belajar, kesenjangan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Sumber : https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/10/144928071/kemendikbud-ristek-sekolah-di-wilayah-ppkm-level-1-3-boleh-tatap-muka?page=all

BSU Guru Honorer Akan Cair, Cek Syarat dan Cara Pengajuan Bantuan Subsidi Upah

BSU Guru Honorer Akan Cair, Cek Syarat dan Cara Pengajuan Bantuan Subsidi Upah
gambar ilustrasi

BlogPendidikan.net - Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan, bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru, dosen, tenaga kependidikan (tendik) dilanjutkan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 3,7 triliun bagi 2 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS serta 48 ribu pelaku seni budaya.

"Guru honorer, tendik, dosen non ASN akan mendapatkan lagi BSU 2021," kata Nadiem saat peresmian lanjutan bantuan kuota data internet dan UKT 2021, secara daring.

Pemerintah bakal mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer serta guru non PNS senilai Rp 1,8 juta.

Dikutip dari laman jurnalmedan.pikiran-rakyat.com (09/08/21) bahwa BSU guru honorer dan guru non PNS Rp 1,8 juta ini akan disalurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Diketahui, terdapat 6 golongan yang akan mendapatkan bantuan BSU guru honorer dari Kemendikbud Ristek ini.

Nantinya, BSU guru tersebut akan langsung ditransfer langsung ke rekening guru honorer dan guru non PNS tersebut. Meski begitu, pada kenyataannya saat ini tidak semua guru honorer akan mendapatkan BSU. Karena BSU guru ini hanya yang memenuhi syarat saja, untuk bisa mencairkan uang sebesar Rp 1,8 juta.

Berikut enam golongan yang bakal dapat BSU Guru Honorer serta syarat dan cara pengajuan bantuannya tahun 2021 :
  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Berstatus sebagai PTK non-PNS
  3. Terdaftar dan berstatus aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per 30 Juni 2020
  4. Tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah atau gaji dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020
  5. Tidak sebagai penerima kartu pra kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
  6. Memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Berikut cara mendapatkan dan pengajuan BSU guru non PNS dapat mengikuti panduan berikut ini:
  1. Buka aplikasi atau browser info.gtk.kemdikbud.go.id.
  2. Masukkan email dan password yang telah terdaftar.
  3. Unduh dan cetak bukti penerima dan SPTJM kemudian tempel materai dan ditandatangani.
  4. Selanjutnya, bawa syarat berupa KTP, NPWP, Bukti penerima (surat keputusan penerima BSU Guru Honorer), serta SPTJM yang sudah di materai serta ditandatangani ke bank penyalur.
  5. Bank penyalur akan segera memeriksa kelengkapan dokumen, lalu BSU Upah Guru Honorer dapat disimpan di rekening tersebut atau langsung diambil secara tunai
Bagi guru honerer dan guru non PNS untuk segera mengakses link info.gtk.kemdikbud.go.id untuk bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU di tahun 2021 sebesar Rp1.800.000.

Sumber : jurnalmedan.pikiran-rakyat.com

Ikuti BlogPendidikan.net pada Aplikasi GOOGLE NEWS : FOLLOW (Dapatkan berita terupdate tentang guru dan pendidikan). Klik tanda  (bintang) pada aplikasi GOOGLE NEWS.