Showing posts with label Sekolah. Show all posts
Showing posts with label Sekolah. Show all posts

Penghapusan Keberadaan Pengawas Sekolah Sesuai PP No. 57 Tahun 2021

Admin 4/20/2021
Penghapusan Keberadaan Pengawas Sekolah Sesuai PP No. 57 Tahun 2021

BlogPendidikan.net
- Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) melahirkan sebuah kebingungan dan kekecewaan bagi entitas pengawas sekolah.

Forum Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Satuan pendidikan (MKPS- SMA) Nasional bahkan mengirimkan surat terbuka pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait persoalan tersebut. 

Menurut Dudung, PP 57 Tahun 2021 Pasal 30 menjelaskan bahwa pengawasan kegiatan satuan pendidikan terdiri dari kepala satuan pendidikan, komite sekolah, pimpinan perguruan tinggi, pemerintah pusat dan atau dan pemerintah daerah.

"Ke mana pengawas sekolah? Apakah pasal ini menjadi kode keras bahwa eksistensi pengawas sekolah akan mulai ditiadakan?". 

Dia mengungkapkan bahwa sebelumnya ada ketua organisasi profesi guru dan pengamat pendidikan yang berusaha ‘mensponsori’ agar pengawas sekolah ditiadakan. Alasan mereka sederhana, pengangkatan pengawas sekolah makin mengurangi jumlah guru. Padahal, guru sedang kekurangan. Alasan lainnya, tugas pengawasan sekolah masih bisa dilakukan oleh para kepsek.

"Narasi dan alasan di atas seperti logis, (padahal) faktanya tidak. Kekurangan guru tidak ada hubungannya dengan pengangkatan pengawas sekolah," kata Dudung. Menurut dia, pengangkatan guru atau kekurangan guru adalah kesalahan pemerintah yang tidak cermat menghitung keluar masuk guru yang dibutuhkan. Untungnya, kata dia, ada ‘dewa penolong pendidikan’ yakni entitas guru honorer.

Lebih lanjut dia berpendapat pengawasan pendidikan cukup dengan kepala sekolah, juga tidak benar.

Sebagai kepala sekolah, Dudung sangat merasakan betapa pentingnya pengawas sekolah. "Pengawas sekolah bisa berperan ganda bahkan multilayanan," ungkapnya. 

Pertama, kata dia, sebagai pengawas formal satuan pendidikan. Kedua, sebagai penasihat nonformal para kepala sekolah. Ketiga, bisa menjadi mitra strategis dalam menyukseskan prestasi sekolah. Oleh karena itu, Dudung kembali menegaskan, keberadaan entitas pengawas sangat dibutuhkan. Apalagi, lanjut dia, pengawas yang kompeten dan ngemong kepada kepala sekolah dan guru.

"Pengawas sekolah pun memiliki terutama pengawas pembina spirit almamater yang baik," pungkas Dudung.

Kepala Sekolah Mencairkan Dana BOS di Bank, Bendahara Mengundurkan Diri

Admin 4/20/2021
Kepala Sekolah Mencairkan Dana BOS di Bank, Bendahara Mengundurkan Diri

BlogPendidikan.net
- Kepala Sekolah Mencairkan Dana BOS di Bank, Bendahara Mengundurkan Diri.

Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 Sibulue Kabupaten Bone, Harifa menyatakan akan mengundurkan diri. Hal itu diungkapkan Harifa dalam group WA Info Resmi SMPN 4 Sibulue, Senin (19/4/2021).

“Assalamu alaikum wr wb tabe semua rekan2 saya minta maaf sebelumnx ,untuk periode ini mkg saya terakhir menjabat sebagai bendahara, saya akan mengundurkan diri,” cuit Harifa di group WA Info Resmi SMPN 4 Sibulue.

Setelah ditelusuri, alasan pengunduran dirinya karena sudah tidak tahan tingkah Kepala SMPN 4 Sibulue, Masrudi yang mengeluarkan uang dana BOS di bank.

“Saya di rumah bikin laporan bulanan. Kepsek yg cairkan di bank,” ujar Harifa dalam cuitannya.

Hal senada diungkapkan salah seorang guru SMPN 4 Sibulue, A Rs (inisial). Bahkan A Rs, memohon bantuan agar Kepala SMPN 4 Sibulue Kabupaten Bone, Masrudi diganti dengan alasan bahwa sudah beberapa kali Masrudi diberitahu bahwa ada bendahara namun pemberitahuan tersebut tetap dihiraukan.

“Mohon bantuanta gimana caranya kepsek itu diganti kasian, katen berapa kalimi diberitahu tidak ada hasilnya. Dia kepsek dia juga bendahara,” ujar A Rs.

Sementara itu Kepala SMPN 4 Sibulue Kabupaten Bone, Masrudi yang dihubungi lewat telepon selulernya, terdengar deringan (aktif) namun tidak diangkat. Sebagai informasi, Masrudi merupakan Plt Kepala SMPN 4 Sibulue Kabupaten Bone.

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Menski Gaji Tak Seberapa Guru Honorer Ini Rela Ganti Motor 9 Kali Demi Mengajar Siswanya

Admin 4/14/2021
Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Menski Gaji Tak Seberapa Guru Honorer Ini Rela Ganti Motor 9 Kali Demi Mengajar Siswanya

BlogPendidikan.net
- Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Menski Gaji Tak Seberapa Guru Honorer Ini Rela Ganti Motor 9 Kali Demi Mengajar Siswanya. Seorang guru honorer, Andik Santoso mendapatkan hadiah motor trail dari Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) Purnomo (41).

Purnomo berniat memberikan motor trail kepada Andik karena dedikasinya dalam mengajar anak bangsa. Diketahui, Andik mengajar di Sekolah Dasar Negeri Jipurapah 2, Kedung Dendeng, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur.

"(Andik) melewati tiga sungai tanpa jembatan, yang kalau musim hujan miris, karena harus tetep dilewati dan itu akses satu satunya," ujar Purnomo saat dikonfirmasi Tribunnews. Tak hanya itu, dirinya harus dapat melewati jalanan berlumpur yang dapat menjebak ban motornya.

Menurut informasi dari Punomo, hingga saat ini Andik telah bergonta-ganti motor sebanyak 9 kali akibat mengalami kerusakan. Bahkan, Andik hanya mendapatkan gaji honorernya sebesar Rp 300 ribu setiap bulan.

Sementara jika dihitung pengeluarannya, Andik setiap hari menghabiskan ongkos sebesar Rp 50 ribu untuk membeli bensin motornya.

Tentu saja gaji yang diterima Andik tidakah cukup untuk mengganti ongkos harian menuju tempat mengajarnya. Alhasil, Andik harus mengumpulkan kayu bakar untuk dijual sebagai tambahan ongkos perjalanannya.

"Gaji guru sebulan tidak cukup buat beli bensin,"

"Sehingga kalau pulang, (Andik) sambil bawa kayu bakar untuk dijual," tambah Purnomo. Purnomo juga menambahkan, ketika berangkat untuk mengajar, Andik lebih memilih untuk tidak menggunakan seragam.

Seragamnya akan digunakan ketika dirinya sampai di SDN Jipurapah. Hal ini dilakukan karena Andik tak ingin jika baju mengajarnya basah dan kotor sebelum sampai di SDN Jipurapah.

"Berangkat ngajar tidak pernah pakai baju guru, karena selalu kotor dan basah," ujar Purnomo. Sehingga, hati Purnomo tergerak untuk membantu Andik demi dapat memberikan ilmunya kepada anak-anak di pelosok Jombang itu.

"Besok kita serahkan sepeda modif trail ini lengkap dengan surat-suratnya." Purnomo memberikan motor trail tak lain untuk mempermudah Andik menjangkau lokasi mengajarnya.

"Karena memang perlu sepeda (motor) trail untuk berangkat ngajar, (dari) sekolah yang jaraknya 13 Km ditempuh dalam waktu 1 jam lebih (itu)," pungkas Purnomo.

Contoh SK Pembentukan Panitia PPDB SD, SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2021-2022

Admin 3/27/2021
BlogPendidikan.net - Berikut Contoh SK Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021-2022. Pada contoh SK ini bisa digunakan untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

Contoh SK Pembentukan Panitia PPDB SD, SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2021-2022:

Contoh SK Pembentukan Panitia PPDB SD, SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2021-2022

Download SK Pembentukan Panitia PPDB SD, SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2021-2022; DISINI

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021

Admin 3/23/2021

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021

BlogPendidikan.net
 - Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat


PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau  bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(1) PPDB dilaksanakan secara:
a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Selengkapnya..... Tata Cara Penerimaan Siswa Baru Tahun 2021 Untuk TK, SD, SMP dan SMA Sederajat >>> LIHAT DISINI

Nadiem Makarim: Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Seteleh Semua Guru di Vaksin

Admin 3/19/2021
Nadiem Makarim: Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Seteleh Semua Guru di Vaksin

BlogPendidikan.net
- Nadiem Makarim: Pembelajaran Tatap Muka Dibuka Seteleh Semua Guru di Vaksin.

Pemerintah tengah mengebut vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, sekolah mesti menyediakan opsi untuk menggelar pembelajaran tatap muka setelah guru dan tenaga pendidik di sekolah itu selesai menjalani vaksinasi. 

Opsi pembelajaran tatap muka ini ditargetkan dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2021 mendatang. "Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi pelayanan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR.

Ia menegaskan, pembelajaran tatap muka itu hanya menjadi opsi bagi orangtua yang ingin anak-anaknya kembali ke sekolah. Sementara, bagi orangtua yang belum menginginkan anak-anaknya kembali sekolah, maka anak-anak mereka dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari tempat tinggal masing-masing. 

Dengan demikian, sekolah wajib menggelar kegiatan belajar yang bersifat hybrid dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan PJJ. "Walaupun satuan pendidikan sudah memulai tatap muka karena diwajibkan membuka tatap muka, tapi kalau orangtuanya tidak nyaman, tidak bisa dipaksa oleh sekolah," kata dia.

Nadiem menjelaskan, pembelajaran tatap muka itu akan menerapkan sejumlah protokol seperti jaga jarak, wajib menggunakan masker, serta mencuci tangan. Warga sekolah yang memiliki komorbid tak terkontrol pun tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka. 

Di samping itu, kata Nadiem, kegiatan ekstrakurikuler dan kantin sekolah untuk sementara juga belum akan dibuka. 

Dampak Negatif PJJ 

Pembelajaran tatap muka ini didorong karena Nadiem menilai ada banyak dampak negatif akibat PJJ yang sudah berlangsung selama satu tahun terakhir. Contohnya, tidak sedikit orangtua yang merasa percuma untuk membayar biaya sekolah karena proses belajar tidak dilakukan tatap muka dan dianggap tidak ada nilainya sehingga mereka menarik anak-anaknya dari sekolah.

Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 juga membuat anak-anak sekolah yang terpaksa putus sekolah karena harus bekerja.

Tidak hanya itu, PJJ juga berdampak pada menurunnya capaian belajar dengan kesenjangan yang semakin lebar akibat perbedaan akses dan kualitas pembelajaran. Hal itu belum ditambah dengan adanya kekerasan terhadap anak serta praktik pernikahan dini yang meningkat. 

"Kita sudah satu tahun pandemi Covid-19 terjadi, itu sudah satu tahun, terlalu lama bahwa anak-anak kita tidak sekolah," kata Nadiem. Nadiem menuturkan, sejak Januari 2021, pembelajaran tatap muka sebetulnya sudah dibolehkan asalkan mengantongi persetujuan pemerintah daerah.

Namun, kata Nadiem, jumlah sekolah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka masih rendah yakni 15 persen. Mundur ke belakang, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning pun sudah dibolehkan menggelar pembelajaran tatap muka sejak pertengahan 2020. 

Akan tetapi, jumlah sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di dua zona tersebut juga masih sedikit. "Di zona hijau saja sekarang saja baru 56 persen dan zona kuning 28 persen, berarti ini adalah keputusannya pemda untuk belum yakin untuk buka sekolah atau berbagai macam alasan lainnya," kata Nadiem.

Kondisi tersebut, kata Nadiem, menunjukkan Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang telah membuka kegiatan belajar tatap muka terlebih dahulu. Ia pun membandingkan angka tersebut dengan Amerika Serikat yang memiliki kasus Covid-19 lebih parah di Indonesia tetapi 40 persen sekolah di Negeri Paman Sam sudah melalukan pembelajaran tatap muka. 

"Jadi ini benar-benar keputusan kita sebagai pembuat kebijakan keputuan pemerintah dan semua instansi yang peduli kepada anak-anak kita bahwa kita harus secepat mungkin mengembalikan anak untuk melakukan tatap muka," kata Nadiem. 

Dukungan organisasi guru 

Sejumlah organisasi guru menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi yang menyambut baik peluncuran pertama vaksinasi bagi PTK.

Unifah mengatakan, vaksinasi pada guru juga menjadi upaya strategis dalam mempercepat pembelajaran tatap muka. "Dan ini adalah upaya mempercepat pembelajaran tatap muka dan belajar mengajar dengan aman dan nyaman," paparnya seperti dikutip dari laman Antara News, Rabu (24/2/2021). 

Ia meminta para guru untuk bersabar menunggu giliran divaksinasi, termasuk menjadi agen perubahan yang dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dukungan juga disuarakan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. Ia mengatakan, FSGI mengapresiasi kebijakan ini. "Vaksinasi adalah langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka supaya lebih siap,” tegas Heru.

Selanjutnya, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah mengapresiasi langkah pemerintah yang mengusahakan vaksinasi sebagai alternatif solusi untuk memastikan tenaga pendidik lebih terlindung dari wabah penyakit. Ia menekankan pentingnya peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, PTK dan pihak terkait lainnya. 

“Kepada guru-guru yang sudah divaksin testimoni dari mereka menjadi penting. Namun para pemangku kepentinganlah yang paling berperan untuk menyosialisasi ini agar masyarakat lebih memahami kebijakan vaksinasi,” tambah Danang. 

Kepala sekolah didorong sukseskan vaksinasi guru Guna menyukseskan vaksin Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan, peran kepala sekolah dinilai sangat dibutuhkan guna membangun kesadaran warga sekolah agar lebih memahami informasi tentang vaksinasi secara komprehensif dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam rangka menyukseskan program vaksinasi juga disetujui oleh Santi Librayanti Oktadriani selaku Perwakilan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). “Kepala sekolah dapat menurunkan kebijakan vaksinasi ini ke lini di bawahnya,” saran Santi.

Santi meyakini, jika program vaksinasi sukses dilakukan pada sektor pendidikan maka semakin cepat pembelajaran tatap muka dapat dilakukan. "Karena kita sudah merindukan tatap muka,” ungkap Santi yang mengaku lega setelah mendapat vaksin. 

Hal senada dituturkan Sekretaris Forum Guru Independen Indonesia (FGII), DPC Jakarta Barat, Esther Layas Sinuraya. Ia setuju PTK menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan mendapat vaksin. “Kita harus punya “tameng” supaya tidak menularkan Covid-19 ke murid-murid,” imbuh Esther sesaat setelah menerima sertifikat vaksinasi Covid-19. 

(Sumber: kompas.com)