Showing posts with label Sekolah. Show all posts
Showing posts with label Sekolah. Show all posts

Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

Admin 9/11/2020
Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud menyatakan bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja telah diterima di sekolah. Kemendikbud pun berharap bantuan ini akan membantu operasional sekolah di daerah khusus dan sekolah berprestasi di masa pandemi ini.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, saat ini dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 telah disalurkan ke sekolah.


"Berarti uang itu sudah ada di rekening masing-masing sekolah yang telah disalurkan," katanya webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang disiarkan di streaming Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Kamis (10/9).

Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng inipun berharap, dan afirmasi untuk sekolah ini dapat dipergunakan dengan baik. Namun agar tepat sasaran dan juga tepat pemanfaatan maka diperlukan juga strategi pengawasan yang tepat agar dapat berjalan dengan baik.

Jumeri menuturkan, pemberian biaya pendidikan ini untuk melindungi dan memastikan hak semua anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. "Kemendikbud memberikan dana BOS di luar BOS reguler yang sudah ada yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja," katanya.

Jumeri menerangkan, pendanaan pendidikan melalui kedua BOS ini telah dilakukan sejak 2019. Menurut dia, BOS Afirmasi diberikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk sekolah di daerah khusus. Sedang BOS Kinerja sebagai penghargaan bagi sekolah yang telah meningkatkan mutu. (*)

Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja >>> LIHAT DISINI

Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

Admin 9/11/2020
Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, tidak akan menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) tahap ketiga pada September 2020 apabila sekolah tidak memenuhi syarat.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto mengatakan bahwa ada satu syarat yang wajib dipenuhi, yakni memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama pada Januari.

“Untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada September, sekolah diberikan satu persyaratan, sudah harus melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” ungkapnya dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, Kamis (10/9)..

Hingga saat ini, terdapat 9.567 sekolah yang belum melapor. Baru 7 persen SD di seluruh Indonesia yang melapor penggunaan dana BOS tahap pertama.

“Untuk SD dari 130.783 sekolah yang mendapatkan BOS reguler itu sudah 93 persen yang memberikan laporan. Untuk yang belum 9.657 atau ada 7 persen yang belum memberikan laporan,” imbuhnya.

Untuk jenjang pendidikan SMP, berjumlah 1.200 yang belum melapor kepada Kemendikbud. Sementara, yang telah melapor berjumlah 37 ribu sekolah. “SMP sudah 94 persen yang melapor. Yang belum sekitar 1.200 sekolah,” ungkap Sutanto.

Sedangkan untuk SMA, dari 12.681 sekolah tinggal 666 sekolah yang belum memberikan laporan. Dengan angka tersebut, terdapat 95 persen sekolah yang telah melapor.

“Sedangkan di SMK sudah melapor 13 ribu atau 93 persen. Di SLB sudah ada dua ribu yang melapor itu berarti sudah 95 persen,” pungkas Sutanto. (*)

Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

Admin 9/10/2020
Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

BlogPendidikan.net
- Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mewanti-wanti seluruh pihak yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak berpikiran untuk melakukan penyelewengan.

Chatarina mengingatkan pelaku penyelewengan pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan ancaman hukuman mati.

"Apalagi kalau misalkan anggaran 2020 pada masa Covid-19 ini digunakan untuk kepentingan pribadi, dan menjadi kasus korupsi. Maka sesuai dengan undang-undang bahwa ancamannya pada masa wabah bencana adalah ancaman mati," ungkap Chatarina dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Kinerja, Kamis (10/9/2020).


Menurut Chatarina, peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan dana BOS sangat penting. Dirinya meminta warga pendidikan untuk tidak melakukan penyelewengan.

Chatarina berharap tidak ada warga pendidikan yang mengalami perkara hukum akibat menyelewengkan dana BOS.

"Kita tentu saja tidak ingin ada kepala sekolah kita, atau guru-guru kita, atau dinas kita yang berhadapan dengan hukum. Apalagi saat ini kita kekurangan guru, kekurangan kepala sekolah," ucap Chatarina.

"Ya jadi saya sekali lagi mengetuk hati kepala sekolah, guru, komite sekolah dan dinas kita bersinergi untuk mengamankan penggunaan dana BOS ini," tambah Chatarina.

Mantan jaksa KPK ini menegaskan bahwa pemanfaatan dana BOS wajib dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya. Sehingga pelaku penyelewengan dana BOS dapat terancam hukuman pidana yang berat. Selain itu, dana BOS digunakan untuk peningkatan aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran.

"Jadi tolong ini sekali lagi kita berikhtiar karena kita harus bertanggung jawab atas setiap Rp1 dana BOS yang kita kelola," pungkas Chatarina. Seperti diketahui, Kemendikbud mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Kebijakan yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim  tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Artikel ini juga telah tayang di Tribunnews.com

Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

Admin 9/09/2020
Kementerian Agama Sunat Dana BOS Rp 100 Ribu Per Siswa, Ada Apa?

BlogPendidikan.net
- Kementerian Agama mengakui telah memotong dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah-madrasah swasta yang berada dalam naungannya sebesar Rp 100.000 per siswa.

Terkait pemotongan anggaran tersebut, sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI mengaku mendapat laporan berupa keluhan dari banyak pengelola madrasah swasta karena pemotongan dana BOS tersebut.


Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto merasa perlu mempertanyakan ihwal pemotongan dana BOS tersebut kepada Kementerian Agama.

Terlebih, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag sebelumnya berjanji tak akan memotong dana BOS karena adanya pandemi Covid-19.

Namun, janji tersebut ternyata berbeda dengan kenyataannya. Karena itulah, Yandri menilai Kementerian Agama telah berbohong dan ingkar janji.

"Janji saja dibohongin, gimana yang lain. Kami Komisi delapan enggak pernah setujui pemotongan itu," kata Yandri di sela-sela rapat kerja Komisi VIII dan Kementerian Agama pada Selasa, (8/9/2020).

Yandri mengatakan pemotongan dana BOS untuk madrasah-madrasah swasta mengusik rasa keadilan. Pasalnya, banyak siswa yang bersekolah di madrasah swasta anak dari keluarga miskin.


Menurutnya, madrasah-madrasah swasta saat dalam kondisi normal saja, sudah merasa kesulitan dalam membiayai operasionalnya. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Lebih lanjut, Yandri menyinggung soal anggaran untuk pendidikan Islam yang nilainya mencapai Rp 50 triliun.

"Tapi kenapa justru yang dipotong malah dana BOS untuk madrasah swasta," ujar Yandri.

"Ini sama saja kita tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ini mengusik rasa keadilan kita."

Lebih lanjut, Yandri membandingkannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana justru kementerian yang dimotori oleh Nadiem Makarim itu menambah dana BOS untuk biaya pendidikan selama pandemi Covid-19.


"Masa kita potong (dana) untuk siswa-siswa di kampung. Buat apa kita disumpah di sini, saya tidak bisa menerima ini," kata Yandri.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan awalnya memang pihaknya berjanji tak akan memotong dana BOS.

Namun setelah itu, kata dia, ada rapat-rapat di tingkat eselon I di Kementerian Agama yang berujung pada keputusan untuk memangkas dana BOS madrasah-madrasah swasta.

Menag Fachrul Razi kemudian meminta Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin untuk menjelaskan apa yang diprotes DPR terkait pemotongan dana BOS.

"Mungkin bisa Pak (Kamaruddin Amin) menjelaskannya," kata Fachrul Razi.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan ihwal pemotongan dana BOS madrasah swasta.

Ia mengatakan tak ada pilihan lain selain memotong dana BOS untuk madrasah swasta. Sebab, Kementerian Keuangan mengharuskan Kemenag memotong anggaran Rp 2,6 triliun lag.


Dari nilai tersebut, sebesar Rp 2,02 triliun di antaranya merupakan anggaran pendidikan.

Adapun anggaran Rp 50 triliun yng disinggung Yandri, Kamaruddin menambahkan, separuhnya digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Lebih lanjut, Kamarduddin beralasan ketika pihaknya berjanji tak memotong dana BOS, Keputusan Menteri Keuangan tentang pemotongan gaji ke-13 dan tunjangan kinerja belum ada.

"Setelah ada keputusan tersebut, kami tidak ada pilihan lain," kata Kamaruddin. (*)

Artikel ini juga telah tayang di kompas.tv

Alur Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Siswa Bantuan Pulsa Dari Kemendikbud

Admin 9/07/2020
Alur Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Siswa Bantuan Pulsa Dari Kemendikbud

BlogPendidikan.net
- Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Peserta Didik (Siswa) digunakan untuk memastikan kebenaran nomor ponsel peserta didik sebagai data dasar dalam menyalurkan bantuan kuota internet. 

Kebenaran nomor ponsel peserta didik perlu dipastikan oleh Kepala Sekolah sehingga bantuan kuota internet dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19.

Baca Juga; Cara Melihat Bantuan Pulsa Data Sekolah dan Siswa Apakah Sudah Valid atau Belum

Berikut Alur Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel Siswa Bantuan Pulsa Dari Kemendikbud:

1. Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel peserta didik. Data awal nomor ponsel peserta didik diambil dari cut off Dapodik 11 September 2020.

2. Pusdatin melakukan validasi nomor ponsel peserta didik.

3. Pusdatin melakukan rekapitulasi data dalam bentuk data dump file (meliputi: pd_id, tingkat_pendidikan, npsn, dan no_ponsel). Data dump file di simpan di server Pusdatin.

4. Provider menarik data dump file yang disiapkan Pusdatin untuk dipadankan dengan basis data pelanggan milik provider.

5. Provider melakukan pemadanan untuk memastikan nomor ponsel yang diterima dari Pusdatin dapat diisikan kuota internet. Nomor ponsel harus aktif, dan tidak boleh berada pada masa tenggang. Nomor ponsel yang tidak memenuhi ketentuan dikembalikan ke Pusdatin sebagai data residu.

6. Nomor ponsel dengan kategori data residu dikembalikan ke Pusdatin untuk selanjutnya diperbaiki kembali oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

7. Pusdatin menyajikan data ke dalam Dashboard verifikasi dan validasi nomor ponsel pada laman https://vervalpdnew.data.kemdikbud.go.id/vervalponsel/.
*Jika status record nomor ponsel tidak valid, maka satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan data nomor ponsel peserta didik.
*Jika status record nomor ponsel valid, maka satuan pendidikan dapat mencetak SPTJM.

8. Satuan Pendidikan mencetak dan memeriksa kebenaran data di SPTJM hasil verifikasi dan validasi provider.

9. Satuan Pendidikan mengunggah hasil pindai SPTJM yang sudah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan diatas materai dan sudah dibubuhi stampel satuan pendidikan.

10. Pusdatin mengirimkan data valid berdasarkan SPTJM kepada Provider sehingga Provider dapat mengirimkan bantuan kuota internet kepada peserta didik dan guru.

11. Provider mengisikan kuota internet ke nomor ponsel individu peserta didik dan guru setelah SPTJM disetujui Pusdatin.
* Provider merekapitulasi pengiriman kuota internet dengan status berhasil jika kuota internet berhasil dikirimkan.
* Provider merekapitulasi pengiriman kuota internet dengan status tidak berhasil jika kuota internet tidak berhasil dikirimkan kemudian mengirimkan data ke Pusdatin untuk diperbaiki oleh satuan pendidikan.

12. Provider melaporkan hasil pengisian kuota internet ke Pusdatin.

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa berbagi.

Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

Admin 9/06/2020
Kemendikbud: Kurikulum Baru Akan Diberlakukan Tahun Depan TA 2021-2022

BlogPendidikan.net
- Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Maman Fathurrahman mengatakan kurikulum baru mulai diterapkan tahun ajaran 2021/2022 mendatang.

"Ada rencana kurikulum baru launching sekitar Maret 2021, dan mulai implementasi tahun ajaran baru 2021/2022," ungkapnya, Jumat (4/9).

Kurikulum baru, katanya, bakal diterapkan secara bertahap di sekolah penggerak dan sekolah umum yang berminat menerapkan. Implementasinya juga dilakukan di beberapa jenjang terlebih dahulu, seperti siswa kelas 1, 4, 7 dan 10.


Sekolah penggerak adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah lulusan program guru penggerak dan memiliki guru penggerak dengan jumlah banyak. Guru penggerak sendiri merupakan program pelatihan guru milik Kemendikbud yang bertujuan mencari guru yang memiliki potensi berinovasi.

Kurikulum 2013, kata Maman, bakal tetap diberlakukan sebagai pilihan jika sekolah belum berkenan merubah cara belajar-mengajar. Ia menjelaskan kedua kurikulum seyogyanya memiliki tujuan serta struktur yang sama.

Ia mengatakan yang berbeda dari kurikulum baru adalah penerapan konsep merdeka belajar di satuan pendidikan. Dalam hal ini, kurikulum baru akan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan tiap sekolah dan siswa.

"Akan ada banyak pilihan atau kebebasan untuk implementasi. Dan satuan pendidikan dapat menggunakan yang disiapkan pemerintah atau mengembangkan sesuai karakteristik visi dan misi sekolah," katanya.

Pada kurikulum baru, katanya, bakal tersedia beragam pilihan buku dan modul yang bakal menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa di sekolah.


Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bakal menguji coba kurikulum baru tahun 2021. Kurikulum ini bakal menginstruksi guru mengajar sesuai kemampuan siswa.

"Tidak diseragamkan kompetensinya, tapi diberi kemerdekaan guru mengajar di level yang tepat untuk anaknya. Anak tidak belajar kalau terlalu gampang, anak tidak belajar kalau terlalu sulit," katanya di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/9).

Sumber: CNNIndonesia.com