Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts
Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts

Program Sertifikasi Guru Berbayar Mulai Diterapkan

Salam pendidikan, seorang guru sangat menginginkan untuk segera di Sertifikasi atau mendapatkan sertifikat pendidik, namun seiring perkembangan zaman mekanisme dan sistem sertifikasi guru terus di perketat untuk mendapatkan hasil guru-guru yang kompeten di bidangnya. salah satunya melalui PPG baik undangan langsung atau berbayar semua melalui mekanisme dan sistem yang ketat untuk menjaring guru-guru yang akan lolos dan memperoleh sertifikat pendidik (TPG).
Pemerintah mulai menjalankan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri.Sesuai dengan namanya, peserta sertifikasi dikenai biaya. Kemenristekdikti menetapkan biayanya mulai Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester.
Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwandani, menuturkan, angkatan pertama PPG prajabatan ini sasarannya adalah sarjana yang belum menjadi guru.
Berbeda dengan PPG dalam jabatan yang pesertanya adalah guru. ’’Untuk angkatan pertama November ini seleksi secara nasional.’’ Dia menuturkan untuk angkatan atau batch pertama kuotanya masih terbatas 12.225 orang.
Sebab proses PPG berbayarnya dilaksanakan di 63 unit Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia. LPTK yang mendapatkan kuota terbanyak adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Padang masing-masing 675 orang.
Paris mengungkapkan, sejatinya jumlah LPTK di seluruh Indonesia ada 422 unit. Namun, Kemenristekdikti melakukan seleksi terhadap LPTK yang memenuhi kriteria dan layak menjalankan PPG prajabatan berbayar itu.
Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Dekan FKIP Negeri se-Indonesia Prof Sofendi menyampaikan, hitungan dari pihak kampus biaya PPG prajabatan berbayar berkisar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per semester. ’’Pendidikannya dua semester atau satu tahun,’’ katanya di rapat kerja pimpinan FKIP negeri se-Indonesia di kampus Universitas Terbuka (UT).
Besaran biaya pendidikan program PPG itu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Sofendi PPG prajabatan membutuhkan biaya untuk sejumlah kegiatan praktikum. Khususnya praktik mengajar. Apalagi peserta PPG prajabatan mandiri itu tidak hanya sarjana lulusan FKIP. Tetapi juga bisa diikuti sarjana non keguruan, selama lolos seleksi nasional. Menurut dia, idealnya sertifikat hasil mengikuti PPG prajabatan digunakan sebagai syarat mendaftar CPNS formasi guru.
Sehingga pelamar CPNS formasi guru tidak hanya berbekal ijazah sarjana pendidikan saja seperti selama ini. Seperti diketahui selama ini program PPG hanya diperuntukkan bagi guru. Pemerintah memberikan subsidi bagi seluruh guru yang mengikuti PPG. Sementara bagi para sarjana yang belum menjadi guru, tidak bisa mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat prefesi guru.

Cek SK Tunjangan Profesi Guru di SIM PKB

Sebelumnya telah disampaikan di halaman info GTK, bahwa untuk melihat dan mengetahui penerbitan SK pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan hasil syncronisasi dapodik masing-masing sekolah hanya melalui akun SIMPKB. Itu artinya bahwa semua guru yang bersertifikasi harus memiliki akun SIMPKB dan sudah terdaftar di komunitas guru misalnya KKG kelas atas atau bawah.
Akun SIMPKB hanya bisa diketahui dan diakses oleh guru bersangkutan saja.



Pendaftaran Peserta PPG Akan Dibuka 21 Mei 2017

Pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi untuk guru tetap maupun honorer di sekolah negeri mau pun swasta mulai dibuka pada Minggu (21/5).
"Bagi guru tetap maupun honorer silakan mendaftar besok secara online. Pendaftaran ditutup sampai 1 Juni 2017," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata.
Seleksi administrasi dilaksanakan 22 Mei hingga 4 Juni.
Bagi peserta yang lolos administrasi akan diumumkan‎ 5 Juni.
Nantinya, mereka akan mengikuti seleksi akademik melalui tes TPA (tes potensi akademik), TKB (tes kompetensi bidang), dan TKBI (tes kemampuan bahasa Inggris) secara daring pada 10-12 Juni.
"Hasilnya akan diumumkan 15 Juni. Ada 2500 kuota yang disiapkan untuk program bersubsidi ini," ujar Pranata, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, peserta lolos akan mengawali perkuliahan pada 4 Juli di perguruan tinggi yang ditetapkan pemerintah.
Program PPG dalam jabatan dirancang sistematis dan menerapkan prinsip menjaga mutu, sejak dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian hingga uji kompetensi.
Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional

Link Resmi Pendaftaran PPG Online

Pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi untuk guru tetap maupun honorer di sekolah negeri mau pun swasta mulai dibuka pada besok 21 Mei. 

"Bagi guru tetap maupun honorer silakan mendaftar besok secara online. Pendaftaran ditutup sampai 1 Juni 2017," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata.

Seleksi administrasi dilaksanakan 22 Mei hingga 4 JuniBagi peserta yang lolos administrasi akan diumumkan‎ 5 Juni.

Berikut Link Resmi Pendaftaran PPG (Pendidikan Profesi Guru) Secara Online: http://ppg.ristekdikti.go.id/

Kemdikbud Memastikan Sertifikasi Guru Tuntas di Tahun Ini

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun anggaran 2016‎ diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Akibatnya, pagu anggaran Kemendikbud Rp 43.605.86 miliar turun menjadi Rp 39.689.86 miliar.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengungkapkan, sebanyak Rp ‎3.916,000 miliar dana Kemendikbud diblokir.
Namun, banyak program kerja yang dituntaskan.
Salah satunya sertifikasi guru yang ditempuh dengan jalur efisiensi anggaran.
Sertifikasi guru yang ditargetkan di 2016 adalah 25 ribu orang.
Realisasinya melonjak menjadi  68.737 guru atau meningkat sebesar 274, 94 persen.
“Walau adanya pemblokiran anggaran, tapi kami berupaya untuk tuntaskan target dengan efisiensi anggaran, terutama di perjalanan dinas (perjadin),"
Anggaran perjadin yang dihemat itu sebesar Rp 1,8 triliun.
Dia mencontohkan,  mengundang guru untuk pelatihan di Jakarta memakan biaya tinggi.
Karena itu, akhirnya diubah pemateri dikirimkan ke wilayah-wilayah guru yang perlu sosialisasi kebijakan. ( jpnn.com)

Tidak Ada Batasan Kuota dalam Seleksi Sertifikasi Guru 2017


Dalam Seleksi penerima Tunjangan sertifikasi di tahun 2017, dipastikan tidak ada batasan kuota dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) masing-masing menjadi garda depan dalam menjaring para calon penerima tunjangan sertifikasi.

“Syaratnya guru-guru sebagai calon penerima tunjangan sertifikasi harus memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di sistem Padamu Negeri. Untuk kouta tidak ada tergantung guru-guru berhasil atau tidak dalam ujian sertifikasi nanti,” ucap Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Dr Krisnayadi Toendan MSi belum lama ini.

Krisnayadi mengungkapkan sedikitnya ada sekitar 60 persen Guru dan Tanaga Kependidikan (GTK) di bumi Tambung Bungai yang belum mendapatkan tunjangan Sertifikasi, terutama mereka guru-guru di daerah pedalaman.

Menurutnya untuk mempercepat GTK agar mendapatkan tunjangan satu kali gaji itu perlu campur tangan pemerintah daerah, terutama dalam hal mensosialisasikan hingga meningkatkan kompetensi GTK agar dapat mengikuti seleksi Sertifikasi dengan baik.
“Kementerian telah meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan masing-masing menjadi garda depan dalam menjaring para GTK untuk menjadi calon penerima tunjangan sertifikasi, tentunya dengan merata tidak hanya terpusat di kota, guru-guru di pedalaman juga harus di prioritaskan,” katanya.

Ia juga menjelaskan LPMP hanya bertugas untuk melakukan Verifikasi kelengkapan syarat yang diperlukan, kalau calon memenuhi syarat mereka akan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah ditentukan serta ujian sertifikasi.
“Kita hanya melakikan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan oleh Disdik Kabupaten/Kota. Setelah semuanya lengkap kita akan serahkan ke LPTK untuk mengikuti pendidikan dan ujian seleksi penerima sertifikasi,” ungkapnya.

Krisnayadi juga sedikit memberikan masukan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rekrutmen calon peneriman tunjangan sertifikasi untuk memprioritaskan guru-guru di daerah pedalaman sebagai calon peneriman tunjangan satu kali gajih itu.
Karena selain untuk memberikan kesejahtraan yang merata bagi guru-guru di Kalteng, juga sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga pengajar yang telah berjuang dan mengabdikan diri untuk mengajar di daerah pedalaman.


“Saran saya jangan semua guru yang mengikuti seleksi ini hanya guru-guru dari kota, perhatikan juga guru-guru di pedalaman, karena selain sebagai bentuk penghargaan bagi mereka telah mengabdi dipedalaman, juga agar mereka betah mengajar di pedalaman,” tutupnya.

Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan

Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan
Salam pendidikan... Berita seputar permasalahan tunjangan sertifikasi guru kembali kami perbaharui dan kami bagikan secara terupdate kepada seluruh pengunjung yang berbahagia.
Awal April, guru-guru akan mendapat dana langsung dari pusat untuk Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Namun, hingga saat ini sebanyak 6.364 guru belum menerima Surat Keputusan (SK) penerima TPP triwulan pertama (Januari-Maret 2016).
Berdasarkan data Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, jumlah guru di Surabaya harusnya menerima yaitu 17.628 dan yang sudah mendapatkan SK sebanyak 11. 264 guru mulai dari pendidikan PAUD, Dasar, hingga Menengah. SK tersebut belum diturunkan dengan berbagai alasan, mulai dari dapodik (Data Pokok pendidikan) yang belum diperbarui, SK sudah siap tapi belum dikeluarkan, perlu verifikasi dan validasi (verval) data ulang dan belum memenuhi syarat.
Belum keluarnya SK juga disebabkan sejumlah permasalahan. Diantaranya, guru kelas tidak mengajar di kelas, guru tidak aktif, riwayat tidak diketahui, dan belum memiliki rekening. 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, M Ikhsan mengatakan bahwa semua guru bisa mengakses perkembangan status SK-nya melalui website yaitu melalui info GTK Kemdikbud yang beralamat di info.gtk.kemdikbud.go.id. Ikhsan juga menambahkan, sedangkan untuk mendapatkan TPP di antaranya memiliki mempunyai satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian memiliki mempunyai Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.