Showing posts with label Covid-19. Show all posts
Showing posts with label Covid-19. Show all posts

COVID-19 Semakin Mengganas, Khawatir, BKN Keluarkan Aturan Untuk PNS

Admin 9/13/2020
COVID-19 Semakin Mengganas, Khawatir, BKN Keluarkan Aturan Untuk PNS

BlogPendidikan.net
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan aturan baru bagi PNS, menyusul kasus COVID-19 yang makin ganas. Aturan kali ini jauh lebih detail dibandingkan sebelumnya.

Melihat kondisi sekarang yang makin banyak kasus COVID-19, BKN menerbitkan aturan baru (SE Kepala  BKN Nomor 20/SE/IX/2020) terkait jam kerja PNS," Karo Humas BKN Paryono di Jakarta, Sabtu (12/9). Dalam Surat Edaran (SE) Kepala  BKN Nomor 20/SE/IX/2020, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengarahkan sejumlah hal:

Pertama, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka ditetapkan jumlah pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 100 persen. 

Kedua, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 75 persen. 

Ketiga, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 50 persen

Keempat, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi namun tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak 25 persen.

Kelima, bagi Unit Kerja/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi dan menerapkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pembatasan lain yang sejenis, maka ditetapkan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor paling banyak  10 persen.

"Keterwakilan pegawai untuk melaksanakan ketentuan tersebut harus mempertimbangkan antara lain domisili pegawai, usia pegawai, riwayat kesehatan, pegawai yang pergi pulang kerja menggunakan sarana transportasi umum, jenis pekerjaan, kompetensi, kedisiplinan dan ketersediaan sarana kerja," tuturnya.

SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020 juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan kerumunan banyak orang dialihkan menjadi kegiatan pertemuan melalui media telekonferensi. Jika tidak memungkinkan untuk dialihkan, maka pelaksanaannya harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. 

Kegiatan rapat internal dilaksanakan dengan media telekonferensi dan  kolaborasi  secara  daring.  Selain itu, SE Kepala BKN Nomor 20/SE/IX/2020 tersebut juga mengarahkan penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri agar dilaksanakan lebih selektif dan penuh kehati-hatian dengan memerhatikan tingkat urgensi/kepentingannya dan dibuktikan dengan surat tugas dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Juga melampirkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Rapid Test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) Test. "Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan pada daerah risiko tinggi penyebaran COVID-19 agar ditunda dan dijadwalkan ulang," pungkasnya.

Artikel ini juga telah tayang di JPNN.com

Mengapa Semua Penyakit Dicovidkan? Berikut Pejelasannya

Admin 8/31/2020
Mengapa Semua Penyakit Dicovidkan Berikut Pejelasannya

BlogPendidikan.net
- Kenapa semua penyakit dicovidkan? Pertanyaan itu sering dilontarkan masyarakat ketika menjumpai saudara, tetangga, atau teman yang masuk rumah sakit dengan gejala bukan covid-19 akhirnya menjadi covid.

Akibatnya ada orang sekarang ini enggan ke rumah sakit untuk memeriksakan gejala yang dirasakan atau membatalkan kontrol kesehatan rutinnya karena takut bakal dicovidkan. 

Menjawab keresahan warga ini, Ketua Divisi Litbang Majelis Pembina Kesehatan Umum Dokter Tjatur Prijambodo menjelaskan, sampai saat ini keilmuan manusia belum sepenuhnya mengetahui pola penyakit covid-19. Mulai cara penularan, onset, gejala, termasuk vaksin dann terapi obatnya.


”Kenapa? Karena Allah menciptakan virus ini dengan kecerdasan yang luar biasa. Kehebatan daya adaptasi, kemampuan bermutasi, berubah bentuk, kekuatan menyerang atau virulensi yang terus meningkat. 

Maka, banyak hal baru yang terjadi di pasien covid-19, sehingga penyakit ini dijuluki penyakit dengan seribu wajah,” kata dokter Tjatur yang juga Direktur RS Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo, saat dihubungi Ahad (30/8/2020).

Dikatakan, adalah hal yang wajar kalau ada penilaian di masyarakat mengatakan, penyakit apa pun sekarang dicovidkan. ”Karena kenyataan yang terjadi misalnya, pasien datang dengan kencing manis, ketika dirawat, ternyata hasil foto thoraxnya menunjukkan pneumonia bilateral. Ini khas covid. Hasil laborat darah lengkapnya NLR-nya > 3,1. Ini juga khas covid. Maka diagnosanya berubah menjadi gejala covid,” tuturnya.

Untuk memastikan, sambung dia, lantas pasien dites swab. Hasilnya positif maka masuk penyakit covid-19. Begitu juga dengan pasien-pasien lain yang datang ke rumah sakit dengan gejala awal demam berdarah, tipus, diare tapi saat pemeriksaan lanjutan ditemukan tanda-tanda covid-19 maka harus diperlakukan sebagai pasien covid untuk pengobatannya.

Perubahan Diagnosa Biasa Terjadi

Dijelaskan, sebenarnya kondisi pasien-pasien yang berubah diagnosanya hal yang sering terjadi untuk kasus penyakit lain. Misalnya, awalnya diduga batuk biasa, ternyata kena TBC. Diduga nyeri dada biasa, ternyata serangan jantung. Gejala cuma gringgingen, ternyata stroke. Diduga maag, ternyata usus buntu. ”Perubahan diagnosa ini sering terjadi di rumah sakit,” tandasnya.

Saat ini, kata dia, covid menjadi isu sangat sensitif. Beragam tuduhan muncul misalnya sebagai konspirasi global, program misionaris, curiga rumah sakit cari untung, perdagangan vaksin, ditambahi lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk, maka isu covid-19 semakin tajam.

Dokter Tjatur mengatakan, tak perlu mencurigai rumah sakit mencari keuntungan dalam kondisi saat ini. Karena manajemen rumah sakit, dokter, dan paramedis bekerja dengan komitmen sesuai sumpahnya. Tenaga medis sudah banyak berkorban tenaga, biaya, dan nyawa untuk mengatasi wabah ini.

Dia meminta para mubaligh atau profesional lain punya pendapat yang berbeda tapi jangan sampai lalai menjaga kesehatan. Kalau terkena covid-19, baru muncul penyesalan. Karena dampaknya sangat kompleks.

Menurut dia, fatwa Majelis Tarjih tentang beribadah dalam kondisi darurat covid jangan menjadi perdebatan karena dikeluarkan dengan mempertimbangkan segi kesehatan. Dia berharap penjelasan kenapa semua penyakit dicovidkan menjadikan masyarakat paham situasinya sehingga bisa berhati-hati.

”Patuhi protokol kesehatan. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun, sehingga dakwah kita tetap berjalan dengan baik. Aamiin yaa Robbal aalamiin,” pungkasnya. (*)

Artikel ini juga telah tayang di pwmu.co

Inilah Daftar Klaster Positif COVID-19 Yang Berasal Dari Guru di Berbagai Daerah

Admin 8/22/2020
Inilah Daftar Klaster COVID-19 Yang Berasal Dari Guru di Berbagai Daerah

BlogPendidikan.net
- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan beberapa temuannya setelah melakukan pemantauan di berbagai daerah di Indonesia terkait klaster kasus guru positif Covid-19. Mulai dari Pariaman, Sumatera Barat hingga Surabaya, Jawa Timur.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Fahriza Tanjung mengatakan bahwa terjadinya penyebaran virus pada guru itu disebabkan oleh sebagian ppemerintah daerah (Pemda) yang masih mewajibkan guru tetap hadir di sekolah setiap hari untuk absen sidik jari.


“Kami melihat Pemda sangat kaku memandang Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, ada kewajiban bagi guru untuk memenuhi ketentuan 37,5 jam kerja efektif. Kami lihat Pemda sangat tidak fleksibel,” ujarnya dalam telekonferensi pers, Sabtu (22/8).

Berikut Klaster COVID-19 Yang Berasal Dari Guru di Berbagai Daerah:

Pertama, berada di Pariaman, Sumatera Barat yang terkonfirmasi positif 1 orang guru dan 1 orang operator sekolah pada 19 Juli 2020. Mereka pun juga sempat mengajar sekitar 90 siswa dan 40 karyawan terlibat kontak. “Ini kemudian membuat pemerintah kota setempat menutup sekolah. Sejak 20 juli 2020 sekolah di kota Pariaman ditutup kembali,” terang dia.

Kedua, di Padang Panjang, Sumatera Barat terdapat SMPN 2, SMPN 3 dan SMPN 4 yang beberapa gurunya dinyatakan positif Covid-19 pada 14 Agustus 2020. Akan tetapi, menurut dia, anehnya tidak ada penutupan sekolah selain ketiga satuan pendidikan tersebut.

Ketiga, di Kalimantan Barat, di mana per 10 Agustus 2020, pemerintah provinsi melakukan tes swab pada 604 guru dan rapid tes pada 495 siswa. Dari tes itu, ditemukan 8 orang guru dan 14 siswa positif Covid-19.

Keempat, “Pada 12 Agustus 2020, ditemukan 8 orang guru di Kabupaten Melawi terkonfirmasi positif Covid-19. Sementara itu pada 19 Agustus 2020 ditemukan di 10 orang guru pada salah satu SMP di daerah Kabupaten Mempawah terkonfirmasi positif. Sekolah SMP ini menjadi klaster tersendiri dalam penularan. Untungnya Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan penundaan untuk membuka sekolah, ini patut kita apresiasi,” ungkapnya.

Kelima, Pati, Jawa Tengah ada 1 orang guru SD swasta meninggal dunia pada 18 Agustus 2020, tetapi tidak memiliki kontak erat dengan guru lainnya karena melakukan proses belajar mengajar (PBM) daring dari rumah.

Keenam, di Madiun, Jawa Timur ada 1 orang guru SMPN 1 Dilopo meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2020 yang sudah dinyatakan positif. Diketahui bahwa yang bersangkutan pernah ke sekolah pada 23 Juli 2020 sehingga sekolah 67 warga sekolah dilakukan pengecekan, di mana saat dites menggunakan rapid tes hasilnya negatif.


Ketujuh, ada Kudus, Jawa Tengah yang terdapat 1 orang guru di SDN 1 Barongan Kudus positif Covid-19 dan meninggal pada 12 Agustus 2020. Untuk mengantisipasi penyebaran, rekan kerja korban menjalani isolasi mandiri karena saat dikonfirmasi positif korban melaksanakan aktivitas pembelajaran daring di sekolah.

Kedelapan, daerah Rembang, Jawa Tengah yang diketahui terdapat 11 orang guru di SMKN 1 Gunem terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab test pada 7 Agustus 2020. Setelahnya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang kedapatan 28 orang guru dan pegawai sekolah yang berasal dari SD dan SMP terkonfirmasi positif Covid dari hasil swab test 6 Agustus 2020.

Kesembilan, terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat diketahui 1 orang guru SMP terpapar Covid-19 pada tanggal 20 Agustus 2020. Parahnya, guru ini memiliki kontak erat karena sempat hadir di sekolah.

Kesepuluh, di kawasan Payakumbuh, Sumatera Barat per tanggal 21 Juli 2020, 2 orang guru positif covid karena terinfeksi dari luar lingkungan sekolah. 

Kesebelas, DKI Jakarta pun juga, terdapat satu orang guru Pendidikan Agama Islam SMKN meninggal dunia karena Covid dan 3 orang guru lainnya sempat berkontak erat, di mana mereka pun juga dinyatakan positif. 

Terakhir, ada di Surabaya, Satgas Covid-19 Pemerintah Kota Surabaya menyatakan ada 137 guru positif dan 4 orang guru meninggal.

Artikel ini juga telah tayang di jawapos.com

42 Guru Meninggal Karena COVID-19, FGSI: Jika Perlindungan Terhadap Guru dan Aggara Protokol Tidak Ada Tunda KBM Tatap Muka

Admin 8/22/2020
42 Guru Meninggal Karena COVID-19, FGSI: Jika Perlindungan Terhadap Guru  dan Aggara Protokol Tidak Ada Tunda KBM Tatap Muka

BlogPendidikan.net
- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat hingga 18 Agustus 2020, sebanyak 42 guru dan 2 tenaga pendidikan meninggal akibat terinfeksi Covid-19.

Puluhan guru yang menjadi korban itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta menilai, perlindungan terhadap guru di masa pandemi ini sangat lemah.

"Sehingga, pembukaan sekolah menjadi sangat berisiko jika tanpa persiapan matang," ucap Fahriza dalam diskusi daring pada Sabtu, 22 Agustus 2020.


Dalam kurun waktu hingga Agustus, FSGI menemukan masih banyak sekolah yang tetap buka, tetapi tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Contohnya seperti membiarkan guru mengajar dengan membuka masker, tidak adanya jaga jarak dalam kelas, hingga minimnya sarana sanitasi.

Padahal, guru berhak memperoleh perlindungan sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017.

"Perlindungan itu tidak hanya dari segi hukum atau kesejahteraan, tetapi termasuk perlindungan dari penularan Covid-19," ucap Fahriza.

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo pun mengimbau kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan guru dan tenaga pendidikan. 


Ia meminta agar guru dan tenaga pendidikan bisa diberikan fasilitas swab test, serta memberikan anggaran kepada setiap sekolah agar bisa menyediakan sarana sanitasi seperti tempat cuci tangan hingga toilet yang bersih.

"Jika anggarannya tidak ada, maka FSGI sarankan agar PTM (pembelajaran tatap muka) tidak dilakukan dulu," kata Heru.

Artikel ini juga telah tayang di tempo.co

Baru Persiapan Belajar Tatap Muka, 8 Orang Guru dan 14 Siswa Terpapar COVID-19

Admin 8/10/2020
Baru Persiapan Belajar Tatap Muka, 8 Orang Guru dan 14 Siswa Terpapar COVID-19
BlogPendidikan.net
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunda kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Hal ini dikarenakan ada 23 warga sekolah yang terkonfirmasi atau positif Covid-19.

"Jadi, jumlah guru yang positif Covid-19 ada delapan orang, satu orang pendamping lab di SMA, untuk siswa ada 14 orang yang positif Covid-19," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson Mkes, Senin (10/8/2020).

Ia menerangkan, pelajar dan guru serta pendambing lab (warga sekolah) yang terkonfirmasi Covid-19 ini dominan berasal dari luar Kota Pontianak. Mereka yang dinyatakan positif Covid-19 ini setelah hasil laboratorium uji swabs-nya keluar.


"Jadi, untuk mempersiapkan proses belajar mengajar tatap muka, Dinkes Kalbar dan dibantu dinkes kabupaten/kota melakukan swabs dan rapid test terhadap guru dan pelajar di Kalimantan Barat," jelasnya.

Harisson merinci, ada 604 sample swabs dari guru dan petugas sekolah lainnya yang dimasukkan ke laboratorium RS Untan Pontianak. "Hasilnya, ada delapan guru yang positif Covid-19. Serta 1 orang pendamping laboratorium di SMA. Jadi, persentasenye 1,5 persen," jelas Harisson.

Sedangkan untuk murid, ada 495 sampel swabs yang diperiksa di RS Untan. "14 murid diantaranya, dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Persentasenya, 2,8 persen dari murid," terangnya.

Lanjut Harisson menerangkan, pihaknya akan melakukan kontak tracing kepada keluarga dan orang terdekat para pasien ini. "Kita akan ambil swabs-nya dan diperiksakan di RS Untan," tuturnya.

Harisson menegaskan, para pasien ini tertular dari transmisi lokal atau masyarakat sekitar. "Masyarakat kan sekarang sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi terkadang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini yang meningkatkan risiko untuk tertular," terangnya.


Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji akan membuat kebijakan belajar tatap muka yang mulai 1 Agustus 2020. Sebelum proses belajar mengajar dimulai terlebih dahulu pelajar dan guru menjalani swab test.

"Kita swab seluruh guru, jika hasilnya di bawah 3 persen sekolah tetap dilanjutkan. Jika ada yang positif, sekolah dan belajar kita tutup dulu sementara," tuturnya. (Sumber; news.okezone.com)

Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19 PAUD, SD, SMP dan SMA Sederajat

Admin 8/07/2020
Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19 PAUD, SD, SMP dan SMA Sederajat
BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam taklimat media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, secara virtual, di Jakarta, Jumat (07/08).

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.  Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut,” terang Mendikbud.

Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. “Dari opsi kurikulum yang dipilih, catatannya adalah siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran,” tegas Mendikbud.

Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah Belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, untuk jenjang pendidikan SD modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. “Modul tersebut diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah,” ucap Mendikbud.

Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh.

Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa.

Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal.

Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam,” jelas Mendikbud.

Mendikbud berharap kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah, guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. “Kerja sama secara menyeluruh dari semua pihak sangat diperlukan untuk menyukseskan pembelajaran di masa pandemi Covid-19,” pesan Mendikbud.

Kurikulum Darurat Dimasa Pandemi COVID-19

* Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus >>> LIHAT DISINI

* Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Untuk Kondisi Khusus >>> LIHAT DISINI

* Daftar Isi Lampiran >>> LIHAT DISINI

* Lampiran KI dan KD >>> LIHAT DISINI

(Sumber: kemdikbud.go.id)