Showing posts with label Dana BOS. Show all posts
Showing posts with label Dana BOS. Show all posts

Dana BOS Tidak Lagi Mengacu Penghitungan Jumlah Siswa Untuk Daerah Terpencil

Admin 9/23/2020
Dana BOS Tidak Lagi Mengacu Penghitungan Jumlah Siswa Untuk Daerah Terpencil

BlogPendidikan.net - Dana BOS Tidak Lagi Mengacu Penghitungan Jumlah Siswa Untuk Daerah Terpencil. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut pihaknya tengah mengkaji perubahan perhitungan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 2021. 

Dalam penghitungan sebelumnya, Kemendikbud mengalokasikan dana BOS berdasarkan jumlah murid di sekolah.

Menurut Nadiem, alokasi berdasarkan jumlah siswa di sekolah tidak akan dilanjutkan. Sebab, hal itu membuat setiap sekolah bakal mendapat dana BOS yang berbeda, sehingga ada potensi pembagian dana BOS semakin kecil.


"Sepertinya itu adil (dengan melihat jumlah siswa), tapi dalam keadaannya di lapangan yang terjadi adalah sekolah-sekolah yang jumlah muridnya sedikit dan banyak sekolah tersebut adalah yang berada di 3T (tertinggal, terluar, terdepan)," jelas Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR secara virtual, Rabu, 23 September 2020.

Nadiem mengatakan, dengan metode perhitungan BOS saat ini, sekolah yang punya jumlah murid lebih sedikit bakal mendapat alokasi dana yang sedikit pula. Padahal, mereka mempunyai beban yang sama dalam mengelola operasionalnya. Jadi, dengan dana yang terbatas, pemenuhan fasilitas menjadi semakin sulit.

"Sekolah tersebut, karena mereka punya fix cost tertentu untuk mengelola sekolah, mereka dirugikan karena mereka harus mengelola sekolah, tapi karena jumlah muridnya kecil, jumlah sarana yang mereka bisa berikan itu sangat kecil," jelasnya.

Maka dari itu, dilakukan perubahan penghitungan alokasi dana BOS yang tidak berdasarkan jumlah siswa. Melainkan, dengan mengkonsiderasi indeks kemahalan konstruksi (IKK) serta indeks besaran peserta didik (IPD) per sekolah di suatu daerah.


Nadiem menjelaskan, dua indeks ini digunakan untuk menentukan area tertentu sulit dicapai atau tidak. Jadi, harga sarana dan mengirim sarana kepada daerah yang tertinggal itu, nilai IKK akan jauh lebih tinggi daripada daerah yang punya akses.

"Seperti yang ada di pulau Jawa dan IPD adalah berapa besaran total jumlah peserta didik di sekolah tersebut," ujarnya.

Nadiem Ubah Skema Hitungan Dana BOS Per Sekolah Mulai 2021

Admin 9/23/2020
Nadiem Ubah Skema Hitungan Dana BOS Per Sekolah Mulai 2021

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud mengubah cara menghitung satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2021. Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan, apabila sebelumnya hitungan BOS tiap sekolah berdasarkan jumlah murid, maka tahun 2021 akan ada perubahan.

"Ini adalah kabar gembira, sebelumnya kita hitung BOS satuan fisik jumlah murid, sepertinya itu adil tapi di lapangan sekolah yang jumlah muridnya kecil, sarana dan kualitasnya sangat kecil. Itu akan merugikan sekolah di daerah yang tidak mampu dan murid sedikit,"kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X di DPR, Rabu (23/9).


Untuk itu, Nadiem menyatakan pihaknya mengubah cara hitungan BOS menjadi dua variabel.

"Akan mendasarkan dua variabel. Pertama indeks kemahalan konstruksi dan indeks besaran peserta didik. Indeks konstruksi untuk menentukan area ini sulit dicapai atau tidak," ucapnya.

Meski ada hitungan baru, Nadiem memastikan tidak akan ada sekolah yang mengalami penurunan penerimaan dana BOS.

"Tidak akan ada sekolah yang BOS turun, tapi banyak sekolah kecil dan daerah meningkat BOS-nya, anggarannya kami realisasi hampir Rp2,5 T dari dana bos afirmasi," jelasnya.


Nadiem menyatakan, kebijakan ini untuk memberikan keadilan bagi sekolah di Daerah 3 T. "Tidak bisa semua sekolah disamakan, sekolah yang lebih membutuhkan harusnya menerima uang lebih, ini kabar gembira di daerah terpencil, tertinggal dan jumlah murid kecil," katanya.

(Sumber; merdeka.com)

Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

Admin 9/20/2020
Ketentuan Penggunaan Dana BOS dan Komponen Pajak Penggunaan Anggaran

BlogPendidikan.net
- Berikut ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler seperti dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

1. Dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah

2. Perencanaan pengelolaan dana BOS mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah

3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler

4. Penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun

5. Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah

6. Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah

7. Tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab  
- Anggota terdiri dari bendahara, satu orang dari unsur guru; satu orang dari unsur Komite Sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan 

8. Pengelolaan dana BOS Reguler pada sekolah terbuka melibatkan pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya 

9. Tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah yaitu 
- mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah 
- bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik 
- menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler 
- melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian 
- memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler 
- menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 
- melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id; 
- menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
- bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain 
- memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS Sebagai berikut:

Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan PPh Pasal 4 (2) atas belanja jasa obyek PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 4 (2) atau DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut melalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan kode jenis setoran (MAP)  411128  (untuk Jasa Konstruksi adalah 411128-409).
Untuk kewajiban Pasal 4 (2) dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Kewajiban PPh Pasal 21

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan  Pemotongan melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Tarif PPh Pasal 21

- Untuk PNS Golongan II ke bawah tidak dipotong PPh Pasal 21 
- Untuk PNS Golongan III dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 5 % dari nilai bruto 
- Untuk PNS Golongan IV dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 15 % dari nilai bruto 
- Untuk Pegawai tidak tetap non PNS (wiyata bakti atau pegawai honorer) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % dari nilai bruto jika nilainya diatas PTKP (per bulan).
- Untuk bukan pegawai (hanya menerima penghasilan sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x nilai bruto.
- Untuk bukan pegawai (yang menerima penghasilan lebih dari sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x ( dari nilai bruto – PTKP) dengan syarat yang bersangkutan telah mempunyai Nomor  Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  serta tidak memperoleh penghasilan lainnya apabila tidak memenuhi syarat maka dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % dari nilai bruto (penghasilan kena pajak kumulatif).

Tarif PPh Pasal 21 non final dikenakan sebesar 5 % + (20 % x 5 %) atau 6 % kepada penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP.

Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 21

- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 final : 411121-402
- Kode jenis setoran PPh Pasal 21 non final : 411121-100

Untuk kewajiban PPh Pasal 21 apabila tidak pembayaran PPh Pasal 21 tidak perlu lapor kecuali Masa Pajak Desember tetap lapor SPT Masa PPh Pasal 21.

Kewajiban PPh Pasal 22

Untuk belanja barang yang dananya berasal dari BOS maka PPh Pasal 22 tidak dilakukan pemungutan dengan nilai transaksi berapapun.

Kewajiban PPh Pasal 23

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa dengan tarif 2 % dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, apabila rekanan tidak mempunyai NPWP tarif pajak menjadi 2% + 2 % (atau 4 %) dari obyek PPh Pasal 23/DPP PPN, melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Dengan kode jenis setoran pajak (MAP) 411124-100.

Untuk kewajiban PPh Pasal 23 dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor. 

Sanksi administrasi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sanksi tidak setor PPN adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPN yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPN adalah sebesar Rp.500.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 21 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 21 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 23 adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 23 yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak.
- Sanksi tidak setor PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar 2 % x bulan terlambat x PPh Pasal 4 (2) yang seharusnya disetor.
- Sanksi tidak lapor SPT Masa PPh Pasal 4 (2) adalah sebesar Rp.100.000,- untuk setiap masa pajak. (*)

Untuk lebih lengkapnya, Berikut komponen pajak pembelanjaan dari dana BOS >>> LIHAT DISINI

Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

Admin 9/11/2020
Dana BOS Cair, Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja

BlogPendidikan.net
- Kemendikbud menyatakan bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja telah diterima di sekolah. Kemendikbud pun berharap bantuan ini akan membantu operasional sekolah di daerah khusus dan sekolah berprestasi di masa pandemi ini.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, saat ini dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 telah disalurkan ke sekolah.


"Berarti uang itu sudah ada di rekening masing-masing sekolah yang telah disalurkan," katanya webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang disiarkan di streaming Youtube Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Kamis (10/9).

Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Jateng inipun berharap, dan afirmasi untuk sekolah ini dapat dipergunakan dengan baik. Namun agar tepat sasaran dan juga tepat pemanfaatan maka diperlukan juga strategi pengawasan yang tepat agar dapat berjalan dengan baik.

Jumeri menuturkan, pemberian biaya pendidikan ini untuk melindungi dan memastikan hak semua anak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. "Kemendikbud memberikan dana BOS di luar BOS reguler yang sudah ada yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja," katanya.

Jumeri menerangkan, pendanaan pendidikan melalui kedua BOS ini telah dilakukan sejak 2019. Menurut dia, BOS Afirmasi diberikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk sekolah di daerah khusus. Sedang BOS Kinerja sebagai penghargaan bagi sekolah yang telah meningkatkan mutu. (*)

Berikut Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinarja >>> LIHAT DISINI

Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

Admin 9/11/2020
Kemendikbud Tidak Akan Menyalurkan Dana BOS Tahap 3 Apabila Sekolah Tidak Memenuhi Syarat Pencairan

BlogPendidikan.net
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut, tidak akan menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOS) tahap ketiga pada September 2020 apabila sekolah tidak memenuhi syarat.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Sutanto mengatakan bahwa ada satu syarat yang wajib dipenuhi, yakni memberikan laporan penggunaan dana BOS tahap pertama pada Januari.

“Untuk mendapatkan BOS tahap ketiga pada September, sekolah diberikan satu persyaratan, sudah harus melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama,” ungkapnya dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, Kamis (10/9)..

Hingga saat ini, terdapat 9.567 sekolah yang belum melapor. Baru 7 persen SD di seluruh Indonesia yang melapor penggunaan dana BOS tahap pertama.

“Untuk SD dari 130.783 sekolah yang mendapatkan BOS reguler itu sudah 93 persen yang memberikan laporan. Untuk yang belum 9.657 atau ada 7 persen yang belum memberikan laporan,” imbuhnya.

Untuk jenjang pendidikan SMP, berjumlah 1.200 yang belum melapor kepada Kemendikbud. Sementara, yang telah melapor berjumlah 37 ribu sekolah. “SMP sudah 94 persen yang melapor. Yang belum sekitar 1.200 sekolah,” ungkap Sutanto.

Sedangkan untuk SMA, dari 12.681 sekolah tinggal 666 sekolah yang belum memberikan laporan. Dengan angka tersebut, terdapat 95 persen sekolah yang telah melapor.

“Sedangkan di SMK sudah melapor 13 ribu atau 93 persen. Di SLB sudah ada dua ribu yang melapor itu berarti sudah 95 persen,” pungkas Sutanto. (*)

Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

Admin 9/10/2020
Kemendikbud: Menyelewengkan Penggunaan Dana BOS Dimasa Pandemi Terancam Hukuman Mati

BlogPendidikan.net
- Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mewanti-wanti seluruh pihak yang berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak berpikiran untuk melakukan penyelewengan.

Chatarina mengingatkan pelaku penyelewengan pada masa pandemi Covid-19 mendapatkan ancaman hukuman mati.

"Apalagi kalau misalkan anggaran 2020 pada masa Covid-19 ini digunakan untuk kepentingan pribadi, dan menjadi kasus korupsi. Maka sesuai dengan undang-undang bahwa ancamannya pada masa wabah bencana adalah ancaman mati," ungkap Chatarina dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Kinerja, Kamis (10/9/2020).


Menurut Chatarina, peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan dana BOS sangat penting. Dirinya meminta warga pendidikan untuk tidak melakukan penyelewengan.

Chatarina berharap tidak ada warga pendidikan yang mengalami perkara hukum akibat menyelewengkan dana BOS.

"Kita tentu saja tidak ingin ada kepala sekolah kita, atau guru-guru kita, atau dinas kita yang berhadapan dengan hukum. Apalagi saat ini kita kekurangan guru, kekurangan kepala sekolah," ucap Chatarina.

"Ya jadi saya sekali lagi mengetuk hati kepala sekolah, guru, komite sekolah dan dinas kita bersinergi untuk mengamankan penggunaan dana BOS ini," tambah Chatarina.

Mantan jaksa KPK ini menegaskan bahwa pemanfaatan dana BOS wajib dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya. Sehingga pelaku penyelewengan dana BOS dapat terancam hukuman pidana yang berat. Selain itu, dana BOS digunakan untuk peningkatan aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran.

"Jadi tolong ini sekali lagi kita berikhtiar karena kita harus bertanggung jawab atas setiap Rp1 dana BOS yang kita kelola," pungkas Chatarina. Seperti diketahui, Kemendikbud mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini.

Kebijakan yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim  tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Artikel ini juga telah tayang di Tribunnews.com