Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts
Showing posts with label Sertifikasi Guru. Show all posts

Menunggu Kebijakan, Semoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

One Be 4/30/2020
Menunggu Kebijakan, Smoga Tanpa SK Kepala Daerah Guru Honorer Bisa di Sertifikasi dan Menperoleh NUPTK

Aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal sertifikasi guru dinilai memberatkan tenaga pendidik non-PNS yang diangkat kepala sekolah.

Terutama guru-guru honorer K2 yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi.

Berbeda halnya dengan guru-guru honorer di sekolah swasta, hanya dengan rekomendasi ketua yayasan mereka bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan TPG (tunjangan profesi guru).

“Kami mohon kepada Mas Menteri Nadiem Makarim agar mencabut regulasi lama soal syarat sertifikasi guru. 

Kalau aturan lama kan harus SK kepala daerah. Sementara kami yang honorer K2 di sekolah negeri banyak diangkat kepala sekolah, jadi sulit ikut sertifikasi,” kata Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih.

Dia optimistis, Mas Nadiem akan bisa memberikan kebijakan khusus bagi guru-guru honorer terutama yang sudah mengabdi di atas 10 tahun. Sebab, banyak guru honorer K2 terkendala SK kepala daerah.

“Mohon diberikan kebijakan khusus untuk guru honorer yang sudah lebih dari 10 tahun untuk kut sertifikasi walaupun hanya SK kepala sekolah,” ucapnya.

Juga beri ruang untuk guru honorer K2 yang minimal 15 tahun mengabdi agar dapat ikut sertifikasi tanpa ada ganjalan aturan SK bupati atau walikota.

“Dana sertifikasi guru sangat membantu guru honorer K2 yang selama ini dibayar sangat murah. Sayangnya belasan tahun kami tidak bisa mengicip itu. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa mengangkat kesejahteraan guru honorer K2 lewat regulasi baru,” harap Titi.
Sumber; jpnn.com

Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Akan Cair Pada 20 April

One Be 4/03/2020
Kabar Gembira, Tunjangan Profesi Guru Akan Cair Pada 20 April

Blog Pendidikan - Kabar gembira bagi guru di Kabupaten Batanghari. Tunjangan seritikasi guru triwulan pertama akan dicairkan pada 20 April mendatang.

Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Disdikbud Kabupaten Batanghari Yaakin mengatakan pembayaran tunjanga ini sempat tertunda. Pasalnya, banyak syarat administrasi yang belum lengkap, seperti Surat Keterangan (SK) Dirjen yang belum keluar.

"Namun demikian, Disdikbud terus berupaya melengkapi syarat pengajuan yang kurang," katanya.
Ada 1.400 tunjangan sertifikasi guru yang tertunda dibayar, terdiri dari kepala sekolah, pengawas taman kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari 1.400 tunjangan sertifikasi guru yang tertunda tersebut yang siap diajukan untuk dibayarkan sebanyak 1.280 orang.

Guru yang belum diverifikasi untuk pencairan tunjangan sertifikasi masih menunggu SK Dirjen yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Meski dalam kondisi penanggulangan wabah virus corona (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Batanghari tetap berupaya agar guru yang SK Dirjen-nya belum keluar bisa menerima tunjangan sertifikasi.

Sementara itu, berkaitan dengan beban kerja tetap dilaksanakan seperti biasa. Berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengambil kebijakan untuk guru tetap mengajar, namun dilakukan dengan sistem dalam jaringan (daring).

"Untuk absensi hurus tetap dilaksanakan seperti biasa, karena ada guru yang tetap ke sekolah, terkecuali mereka yang tinggal di tempat terpencil," tandasnya. 

Sumber; https://imcnews.id/

Pemerintah Diminta Untuk Mempercepat Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

One Be 3/30/2020
https://www.blogpendidikan.net/2020/03/tunjangan-profesi-guru-tetap-dibayarkan.html

Blog Pendidikan - Pemerintah diminta percepat pembayaran dana sertifikasi untuk guru di seluruh Indonesia terkait wabah Coronavirus (Covid-19) guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal itu disampaikan sejumlah guru sertifikasi yang bertugas di Sekolah Bina Bersaudara Titikuning Medan.

Menurut Irwansyah SPd salah seorang guru, perlunya percepatan pengucuran dana sertifikasi untuk menutupi kebutuhan biaya sehari-hari keluarga di rumah.


Dukungan untuk percepatan pengucuran dana sertifikasi guru itu juga disampaikan Ketua Yayasan Sekolah Bina Bersaudara Drs. M. Achir Lubis yang juga Penasehat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Provinsi Sumatera Utara.

"Percepatan pengucuran dana sertifikasi yang sudah menjadi hak guru itu tidak akan mengganggu kebijakan pemerintah karena sudah menjadi hak mereka per triwulannya. Hanya saja perlu dipercepat pengucurannya untuk membantu ekonomi keluarga di rumah sehingga mereka tidak perlu mengutang kemana-mana, terlebih dalam situasi wabah virus Corona yang merebak," ujar Achir Lubis.
x

Tunjangan Profesi Guru Tetap Dibayarkan Sesuai Jadwalnya, Meski Wabah Corona

One Be 3/30/2020
Tunjangan Profesi Guru Tetap Dibayarkan Sesuai Jadwalnya, Meski Wabah Corona

Blog Pendidikan - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Petrus Kusnadi mengatakan meski pun aktivitas di sekolah diliburkan terkait COVID-19, namun tunjangan profesi untuk guru akan tetap diberikan seperti biasa.

"Tunjangan profesi guru tetap diberikan, karena para guru itu diliburkan di sekolah tetapi tetap melaksanakan tugas kedinasannya di rumah masing-masing," kata Petrus Kusnadi, kepada Antara, di Putussibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Disampaikan Petrus, pemerintah memberikan instruksi atau kebijakan agar para siswa, kepala sekolah dan guru tidak melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Menurut dia, guru diminta untuk memberikan tugas pembelajaran bagi siswa untuk dikerjakan di rumah masing-masing, begitu juga dengan kepala sekolah dan guru tetap melaksanakan tugas di rumah.

"Aktivitas di sekolah ditiadakan tetapi tugas kedinasan bagi guru dan belajar bagi siswa tetap wajib dilaksanakan di rumah masing - masing," kata Petrus.

Dirinya berharap, dengan kebijakan tersebut dapat mengantisipasi sebaran COVID-19, jangan sampai justru kondisi libur sekolah itu dimanfaatkan berlibur keluar daerah. Hal itu tidak diperbolehkan.

"Kita sama - sama lah menjaga kebersihan, rajin cuci tangan dan tidak keluar rumah jika itu bukan keperluan mendesak, itu tolong di pahami," kata Petrus, dilansir Antara.

Cara Cek SK Penyetaraan dan SK Inpassing GURU Non PNS

One Be 3/05/2020
Blogpendidikan.net - Berikut ini blogpendidikan.net akan membagikan informasi tentang bagaimana Cara Cek SK Penyetaraan dan SK Inpassing GURU Non PNS.

Program Guru Inpassing merupakan sebuah program yang bertujuan untuk penyetaraan jabatan guru Non PNS dengan guru PNS yang dilihat dari kualifikasi akademik, masa kerja dan sertifikat pendidik tersebut. 

Guru yang memperoleh inpassing maka tunjangan yang didapatkannya perbulan sama dengan guru PNS. Gaji yang didapat tersebut, dibedakan berdasarkan golongan masing-masing guru, dengan mengacu pada perhitungan dari angka kredit jabatan serta pangkat yang dimiliki guru selama ia aktif mengajar.

Berikut Cara Cek SK Penyetaraan dan SK Inpassing GURU Non PNS;

1. Masuk pada laman; http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/layanan/#
Cara Cek SK Penyetaraan dan SK Inpassing GURU Non PNS

2. Klik Informasi SK Penyetaraan Guru Bukan PNS
Cara Cek SK Penyetaraan dan SK Inpassing GURU Non PNS

Cari Data SK Penyetaraan Guru Non PNS Berdasarkan Nama, NUPTK, Sekolah dan Kab/Kota

3. Klik Informasi SK Inpassing Guru Bukan PNS
Cara Cek SK Penyetaraan dan SK Inpassing GURU Non PNS

Cari Data SK Inpassing Guru Non PNS Berdasarkan Nama, NUPTK, Sekolah dan Kab/Kota

Demikian informasi ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berbagi.

Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi

One Be 2/06/2020
Selamat datang dan salam pendidikan bagi rekan rekan seluruh indonesia dan berikut kami menginformasikan mengenai "Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi"  silahkan simak informasi selengkapnya.

Kebijakan baru terkait kepala sekolah (kasek) mulai diterapkan Dinas Pendidikan tahun ini. Agar bisa memenuhi tuntutan yang berlaku, kepala sekolah harus mendapatkan penguatan melalui pendidikan yang diprogramkan.

Kebijakan ini seperti tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 tahun 2018, dimana dijelaskan bahwa kepala sekolah negeri maupun swasta harus memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepala Sekolah (STTPKS). Dan, bagi yang belum memiliki wajib mengikuti diklat kepala sekolah dan dinyatakan lulus untuk mendapatkannya.

Pembekalan calon peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, di gedung indoor SMAN 1 Turen, Kamis (19/9/2019). Pembekalan ini diikuti sekitar 714 kepala sekolah, diantaranya terdiri dari 420 kepala TK/SD swasta dan 144 SMP swasta.

Dalam pembekalan ini, Kabid Tenaga Teknis Kependidikan (Tentis) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwandi menjelaskan, penguatan kepala sekolah dimaksudkan agar nantinya semuanya mendapatkan STTPKS, sebagai prasyarat mendapatkan Tunjangan Profesi Kepala Sekolah (TPKS).
Nanti yang dinyatakan lulus diklat penguatan akan mendapatkan STTPKS. Dan otomatis di-dapodiknya akan muncul Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Artinya, bapak/ibu berhak mendapatkan tunjangan profesi, berhak menerima dan mengelola Dana BOS, dan menjalankan tupoksi lainnya, seperti menandatangani rapot dan STTB,” jelasnya.
Jika belum lulus juga, lanjutnya, akan diberi kesempatan satu kali lagi mengikuti di tahun depan. Dengan catatan, jika program ini masih ada dan ada bantuan dari pemerintah pusat.

Suwandi menambahkan, kasek yang sudah dihadirkan ini berdasarkan data dapodik dan kuota pemerintah pusat sebanyak 714 orang. Mereka nantinya harus mengikuti Diklat dibagi bergelombang mulai 10 Oktober 2019 mendatang.

Demikian informasi yang bisa kami bagikan ke rekan rekan seluruh indonesia mengenai Tidak Terima Tunjangan dan Dana BOS Jika Hal Ini Terjadi. Semoga ada manfaatnya silahkan share ke rekan rekan guru yang lain terimakasih.

Program Sertifikasi Guru Berbayar Mulai Diterapkan

Anonymous 10/07/2019
Salam pendidikan, seorang guru sangat menginginkan untuk segera di Sertifikasi atau mendapatkan sertifikat pendidik, namun seiring perkembangan zaman mekanisme dan sistem sertifikasi guru terus di perketat untuk mendapatkan hasil guru-guru yang kompeten di bidangnya. salah satunya melalui PPG baik undangan langsung atau berbayar semua melalui mekanisme dan sistem yang ketat untuk menjaring guru-guru yang akan lolos dan memperoleh sertifikat pendidik (TPG).
Pemerintah mulai menjalankan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri.Sesuai dengan namanya, peserta sertifikasi dikenai biaya. Kemenristekdikti menetapkan biayanya mulai Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester.
Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwandani, menuturkan, angkatan pertama PPG prajabatan ini sasarannya adalah sarjana yang belum menjadi guru.
Berbeda dengan PPG dalam jabatan yang pesertanya adalah guru. ’’Untuk angkatan pertama November ini seleksi secara nasional.’’ Dia menuturkan untuk angkatan atau batch pertama kuotanya masih terbatas 12.225 orang.
Sebab proses PPG berbayarnya dilaksanakan di 63 unit Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia. LPTK yang mendapatkan kuota terbanyak adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Padang masing-masing 675 orang.
Paris mengungkapkan, sejatinya jumlah LPTK di seluruh Indonesia ada 422 unit. Namun, Kemenristekdikti melakukan seleksi terhadap LPTK yang memenuhi kriteria dan layak menjalankan PPG prajabatan berbayar itu.
Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Dekan FKIP Negeri se-Indonesia Prof Sofendi menyampaikan, hitungan dari pihak kampus biaya PPG prajabatan berbayar berkisar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per semester. ’’Pendidikannya dua semester atau satu tahun,’’ katanya di rapat kerja pimpinan FKIP negeri se-Indonesia di kampus Universitas Terbuka (UT).
Besaran biaya pendidikan program PPG itu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Sofendi PPG prajabatan membutuhkan biaya untuk sejumlah kegiatan praktikum. Khususnya praktik mengajar. Apalagi peserta PPG prajabatan mandiri itu tidak hanya sarjana lulusan FKIP. Tetapi juga bisa diikuti sarjana non keguruan, selama lolos seleksi nasional. Menurut dia, idealnya sertifikat hasil mengikuti PPG prajabatan digunakan sebagai syarat mendaftar CPNS formasi guru.
Sehingga pelamar CPNS formasi guru tidak hanya berbekal ijazah sarjana pendidikan saja seperti selama ini. Seperti diketahui selama ini program PPG hanya diperuntukkan bagi guru. Pemerintah memberikan subsidi bagi seluruh guru yang mengikuti PPG. Sementara bagi para sarjana yang belum menjadi guru, tidak bisa mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat prefesi guru.

Cek SK Tunjangan Profesi Guru di SIM PKB

One Be 10/05/2017
Sebelumnya telah disampaikan di halaman info GTK, bahwa untuk melihat dan mengetahui penerbitan SK pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan hasil syncronisasi dapodik masing-masing sekolah hanya melalui akun SIMPKB. Itu artinya bahwa semua guru yang bersertifikasi harus memiliki akun SIMPKB dan sudah terdaftar di komunitas guru misalnya KKG kelas atas atau bawah.
Akun SIMPKB hanya bisa diketahui dan diakses oleh guru bersangkutan saja.

Cek SK Tunjangan Profesi Guru di SIM PKB


Pendaftaran Peserta PPG Akan Dibuka 21 Mei 2017

One Be 5/20/2017
Pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi untuk guru tetap maupun honorer di sekolah negeri mau pun swasta mulai dibuka pada Minggu (21/5).
"Bagi guru tetap maupun honorer silakan mendaftar besok secara online. Pendaftaran ditutup sampai 1 Juni 2017," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata.
Seleksi administrasi dilaksanakan 22 Mei hingga 4 Juni.
Bagi peserta yang lolos administrasi akan diumumkan‎ 5 Juni.
Nantinya, mereka akan mengikuti seleksi akademik melalui tes TPA (tes potensi akademik), TKB (tes kompetensi bidang), dan TKBI (tes kemampuan bahasa Inggris) secara daring pada 10-12 Juni.
"Hasilnya akan diumumkan 15 Juni. Ada 2500 kuota yang disiapkan untuk program bersubsidi ini," ujar Pranata, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, peserta lolos akan mengawali perkuliahan pada 4 Juli di perguruan tinggi yang ditetapkan pemerintah.
Program PPG dalam jabatan dirancang sistematis dan menerapkan prinsip menjaga mutu, sejak dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian hingga uji kompetensi.
Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional

Link Resmi Pendaftaran PPG Online

One Be 5/20/2017
Link Resmi Pendaftaran PPG Online

Blogpendidikan.net - Pendaftaran Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi untuk guru tetap maupun honorer di sekolah negeri mau pun swasta mulai dibuka pada besok 21 Mei. 

"Bagi guru tetap maupun honorer silakan mendaftar besok secara online. Pendaftaran ditutup sampai 1 Juni 2017," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata.

Seleksi administrasi dilaksanakan 22 Mei hingga 4 JuniBagi peserta yang lolos administrasi akan diumumkan‎ 5 Juni.

Berikut Link Resmi Pendaftaran PPG (Pendidikan Profesi Guru) Secara Online: http://ppg.ristekdikti.go.id/

Kemdikbud Memastikan Sertifikasi Guru Tuntas di Tahun Ini

One Be 1/22/2017

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun anggaran 2016‎ diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Akibatnya, pagu anggaran Kemendikbud Rp 43.605.86 miliar turun menjadi Rp 39.689.86 miliar.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengungkapkan, sebanyak Rp ‎3.916,000 miliar dana Kemendikbud diblokir.
Namun, banyak program kerja yang dituntaskan.
Salah satunya sertifikasi guru yang ditempuh dengan jalur efisiensi anggaran.
Sertifikasi guru yang ditargetkan di 2016 adalah 25 ribu orang.
Realisasinya melonjak menjadi  68.737 guru atau meningkat sebesar 274, 94 persen.
“Walau adanya pemblokiran anggaran, tapi kami berupaya untuk tuntaskan target dengan efisiensi anggaran, terutama di perjalanan dinas (perjadin),"
Anggaran perjadin yang dihemat itu sebesar Rp 1,8 triliun.
Dia mencontohkan,  mengundang guru untuk pelatihan di Jakarta memakan biaya tinggi.
Karena itu, akhirnya diubah pemateri dikirimkan ke wilayah-wilayah guru yang perlu sosialisasi kebijakan. ( jpnn.com)

Tidak Ada Batasan Kuota dalam Seleksi Sertifikasi Guru 2017

One Be 1/20/2017


Dalam Seleksi penerima Tunjangan sertifikasi di tahun 2017, dipastikan tidak ada batasan kuota dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) masing-masing menjadi garda depan dalam menjaring para calon penerima tunjangan sertifikasi.

“Syaratnya guru-guru sebagai calon penerima tunjangan sertifikasi harus memiliki Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di sistem Padamu Negeri. Untuk kouta tidak ada tergantung guru-guru berhasil atau tidak dalam ujian sertifikasi nanti,” ucap Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Dr Krisnayadi Toendan MSi belum lama ini.

Krisnayadi mengungkapkan sedikitnya ada sekitar 60 persen Guru dan Tanaga Kependidikan (GTK) di bumi Tambung Bungai yang belum mendapatkan tunjangan Sertifikasi, terutama mereka guru-guru di daerah pedalaman.

Menurutnya untuk mempercepat GTK agar mendapatkan tunjangan satu kali gaji itu perlu campur tangan pemerintah daerah, terutama dalam hal mensosialisasikan hingga meningkatkan kompetensi GTK agar dapat mengikuti seleksi Sertifikasi dengan baik.
“Kementerian telah meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan masing-masing menjadi garda depan dalam menjaring para GTK untuk menjadi calon penerima tunjangan sertifikasi, tentunya dengan merata tidak hanya terpusat di kota, guru-guru di pedalaman juga harus di prioritaskan,” katanya.

Ia juga menjelaskan LPMP hanya bertugas untuk melakukan Verifikasi kelengkapan syarat yang diperlukan, kalau calon memenuhi syarat mereka akan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah ditentukan serta ujian sertifikasi.
“Kita hanya melakikan verifikasi kelengkapan berkas yang diajukan oleh Disdik Kabupaten/Kota. Setelah semuanya lengkap kita akan serahkan ke LPTK untuk mengikuti pendidikan dan ujian seleksi penerima sertifikasi,” ungkapnya.

Krisnayadi juga sedikit memberikan masukan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rekrutmen calon peneriman tunjangan sertifikasi untuk memprioritaskan guru-guru di daerah pedalaman sebagai calon peneriman tunjangan satu kali gajih itu.
Karena selain untuk memberikan kesejahtraan yang merata bagi guru-guru di Kalteng, juga sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga pengajar yang telah berjuang dan mengabdikan diri untuk mengajar di daerah pedalaman.

“Saran saya jangan semua guru yang mengikuti seleksi ini hanya guru-guru dari kota, perhatikan juga guru-guru di pedalaman, karena selain sebagai bentuk penghargaan bagi mereka telah mengabdi dipedalaman, juga agar mereka betah mengajar di pedalaman,” tutupnya.

Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan

One Be 3/31/2016
Penyebab SK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Belum di Terbitkan

Blogpendidikan.net - Berita seputar permasalahan tunjangan sertifikasi guru kembali kami perbaharui dan kami bagikan secara terupdate kepada seluruh pengunjung yang berbahagia.
Awal April, guru-guru akan mendapat dana langsung dari pusat untuk Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Namun, hingga saat ini sebanyak 6.364 guru belum menerima Surat Keputusan (SK) penerima TPP triwulan pertama (Januari-Maret 2016).
Berdasarkan data Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, jumlah guru di Surabaya harusnya menerima yaitu 17.628 dan yang sudah mendapatkan SK sebanyak 11. 264 guru mulai dari pendidikan PAUD, Dasar, hingga Menengah. SK tersebut belum diturunkan dengan berbagai alasan, mulai dari dapodik (Data Pokok pendidikan) yang belum diperbarui, SK sudah siap tapi belum dikeluarkan, perlu verifikasi dan validasi (verval) data ulang dan belum memenuhi syarat.
Belum keluarnya SK juga disebabkan sejumlah permasalahan. Diantaranya, guru kelas tidak mengajar di kelas, guru tidak aktif, riwayat tidak diketahui, dan belum memiliki rekening. 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, M Ikhsan mengatakan bahwa semua guru bisa mengakses perkembangan status SK-nya melalui website yaitu melalui info GTK Kemdikbud yang beralamat di info.gtk.kemdikbud.go.id. Ikhsan juga menambahkan, sedangkan untuk mendapatkan TPP di antaranya memiliki mempunyai satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian memiliki mempunyai Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.